Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Komisi Pemberantas Korupsi  (KPK)  kembali bongkar  kasus dugaan korupsi, Tim Satgas KPK lakukan   operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (13/9). Dalam OTT kali ini, Tim Satgas KPK disebut menangkap sejumlah pihak yang disebut merupakan Bupati Batubara, Sumatera Utara berinisial OAZ.

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan OTT ini. Namun, Agus masih enggan membeberkan pihak-pihak yang diciduk dan tindak pidana yang diduga dilakukan para pihak tersebut. Agus berjanji akan menyampaikan informasi lengkap mengenai OTT ini dalam konferensi pers, Kamis (14/9) pagi.

"Benar tunggu konpers besok pagi. Di Kabupaten Batubara," kata Agus saat dikonfirmasi.

Berdasar informasi, selain Bupati Batubara berinisial OAZ, dalam OTT ini tim Satgas KPK juga menangkap enam orang lainnya. Keenam orang yang berasal dari unsur pejabat daerah seperti kepala dinas dan dari unsur swasta itu ditangkap usai bertransaksi suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selain menangkap Bupati Batubara, dan enam orang lainnya, tim Satgas juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga merupakan barang bukti penyuapan.

Saat ini para pihak yang ditangkap sedang diperiksa intensif di Mapolda Sumatera Utara. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut. Hal senada juga disampaikan   Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/9) memembenarkan ada OTT . Bisa dibilang, banyak yang terlibat dalam OTT tersebut. Terkhusus kepala daerah. "Ada unsur penyelenggara di sana. Ada unsur pejabat daerah seperti kepala dinas dan ada unsur swasta juga," jelas Febri.

           Sejauh ini mereka masih dalam tahap pemeriksaan awal di Polda Sumut. Namun dari OTT tersebut, tim satgas KPK berhasil mengamankan sejumlah uang.Pundi-pundi uang tersebut diindikasikan sebagai penerimaan hadiah atau janji terkait fee pengurusan sejumlah proyek di daerah tersebut. Namun, Febri belum bisa membeberkan total jumlah uang yang diamankan dan terkait proyek apa saja. 

            Selanjutnya, setelah tahap pemeriksaan awal, tujuh orang yang tertangkap tangan itu akan dibawa ke Gedung KPK untuk tindakan lebih lanjut."Kami punya waktu sekitar 24 jam tentu saja sampai status dari pihak-pihak yang diamankan itu disimpulkan melalui proses hukum yang berlaku," jelasnya.Informasi lebih rinci kata Febri, akan disampaikan dalam konferensi pers pimpinan KPK yang digelar besok. 

             "Kita akan sampaikan juga persisnya siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, atau siapa yang statusnya sebagai saksi, dan kasusnya terkait dengan apa," pungkas dia. Sebelumnya,diterima  kabar adanya OTT di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Adapun salah satu yang diamankan yakni Bupati Kabupaten Batubara Orang Kaya Arya Zulkarnaen. (as)

 

 

Monday, 11 September 2017 23:31

Kejagung Tak Akan Tolerir Bila Jaksa Terlibat Pungli

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-  Dalam Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kejaksaan, Jaksa Agung meminta  Jaksa Muda dan  Kejaksaan pada saat pemerintah melaksanakan reformasi hukum yang tahapan pertama mendesak dan perlu segera dilakukan adalah melaksanakan operasi pemberantasan pungli atau pungutan liar melalui tim saber pungli dan  juga ada tim P4P dalam mengawasi pembangunan.

Jaksa Agung, M. Prasetyo didalam sambutannya di Badiklat, Ragunan, Senin(11/9)2017 mengatakan
Saat ini pemerintah masih tengah melaksanakan kebijakan reformasi hukum yang tahapan pertama mendesak dan perlu segera dilakukan adalah melaksanakan operasi pemberantasan pungli atau pungutan liarmelalui pembentukan Tim Satuan Tugas Saber Pungli(Sapu Bersih Pinggiran Liar)." Kejaksaan menjadi salah satu bagian didalamnya. Untuk itu saya serukan segenap jajaran kejaksaan agar dengan sungguh-sungguh turut aktif mendukung program tersebut," ujarnya. 

Selanjutnya, M.Prasetyo menegaskan mengatasi masalah pungli dijadikan target utama dan pertama mengawali lebih kan reformasi hukum tersebut . "Saya berharap saudara akan mampu menjadi bagian untuk memecahkan penyakit masyarakat ini dan jangan menjadi bagian dari pelaku praktek pungli itu sendiri," tegasnya.

Untuk itu, M.Prasetyo menjelaskan Saudara mengetahui, bahwa  pimpinan Kejaksaan tidak akan mentelolir segala bentuk  penyimpangan dan tindakan indisipliner yang mengarah pada pelanggaran etika seseorang jaksa, apalagi perbuatan yang mengarahkan pada tindakan kriminal seperti pungli. "Untuk itu saya berharap saudara selalu menjaga integritas diri dengan baik, memberi warna dan nuansa di tempat kerja dengan baik dan melaksanakan perintah atasan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tertib ,baik pula. Jangan serta merta menjalankan kemungkinan perintah yang salah dan menjerumuskan," jelasnya.

Lebih lanjut, M.Prasetyo mengungkapkan pada kesempatan ini, pertama saya menyampaikan selamat kepada para jaksa yang baru dilantik setelah selama enam bulan menjalani pendidikan di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia ini. "Berkenan dengan itu sudah barang tentu saya juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada segenap jajaran Badan Diklat Kejaksaan RI yang telah  bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik menyelenggarakan PPPJ berujung pada acara pelantikan hari ini," ungkapnya.

Seiring dengan itu, M. Prasetyo merincinya  tidak lupa saya sampaikan pula rasa terima kasih kepada para pengajar dan Widyaswara yang telah dengan penuh ketulusan mentransfer ilmu pengetahuan baik teoritis maupun praktis kepada para siswa yang kelak akan menjadi modal dasar dan bekal bagi mereka  sebagai aparat penegak hukum jaksa."Ingin saya sampaikan bahwa usai dilantik dan disumpah menjadi seorang Jaksa maka sejak saat itu melekat di Pundak saudara-saudara tugas dan kewajiban yang tidak ringan. Sebagai konsekuensi berubahnya status saudara atas profesi yang saudara sandang. Saudara juga akan menjadi bagian , bahkan ujung tombak penegakan hukum oleh kejaksaan . Saudara juga akan segera mengemban dan melaksanakan tugas baru di berbagai wilayah di Tanah Air," rincinya.

Oleh karena itu, M. Prasetyo mengakui sebagai bagian dari pelaksana penegak hukum , saudara-saudara harus membekali diri dengan mental dan pengetahuan yang lengkap dan luas menghadapi setiap tugas yang akan dilakukan. Saudara harus memahami betul tentang apa dan bagaimana penegak hukum dan tujuannya . "Berkaitan dengan hal itu, saya ingin  menekan bahwa penegakan hukum harus  bermuara pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang perspektif lain penegak hukum harus mengarah pada kesejahteraan, kesimpulan dan kestabilan," akunya.

Sesuai perkembangan, M. Prasetyo menandaskan untuk itu proses penegak hukum yang harus dilakukan nanti diharapkan akan menuju ke arah penegak hukum yang selaras dengan tujuan nasional yaitu penegak hukum sebagaimana yang  termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan seluruh rakyat indonesia yang teruji serta konsistensi pemikiran  dan tindakan atas semangat penegak hukum yang baik dan benar. "Saya ingatkan kembali agar disamping menguasai  standar minimum profesi Jaksa, saudara juga harus memegang teguh kode etik  Jaksa sebagai mana termaktub dalam kode  prilaku Jaksa," tandasnya.

Itu sebabnya, M.Prasetyo membeberkan Kejaksaan telah membuat while browsing system berdasarkan peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelaporan Pelanggaran hukum di Lingkungan Kejaksaan." Melalui peraturan tersebut telah dibuat sebuah sistem yang  memungkinkan setiap pegawai melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum, perilaku dan etika serta pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia termasuk dikalangan atasan," bebernya.

 

Menyikapi hal itu, M.Prasetyo Selain itu, telah dilaksanakan juga program untuk mengawal pemerintah dan pembangunan agar semua program pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan meminimalisasi berbagai bentuk penyimpangan. Program yang sudah dikenal dengan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun di daerah dibentuk sebagai upaya kejaksaan mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi, sekaligus merupakan komitmen Kejaksaan dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional. "Kehadiran TP4P dan TP4D kita ini sudah dirasakan manfaatnya oleh baik dikalangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.  Untuk itu saya harapkan saudara siapkan menjadi bagian didalamnya," tambahnya.( vk)

 

 

JOMBANG(KORANRAKYAT.COM) Pada sebelumnya presiden tak pernah komentar terkait hak angket KPK, yang  sedang bergulir di DPR RI. Presiden selalu bilang bahwa hak angket merupakan rana DPR, namun setelah rekomendasi dari DPR terindikasi akan melemahkan KPK, kini Presiden mulai angkat bicara.

           "Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Presiden usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada Minggu, 10 September 2017Sebagai lembaga yang diberi amanat Undang-Undang untuk memberantas korupsi, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus diperkuat. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menanggapi pertanyaan para jurnalis terkait adanya usulan pembekuan KPK.

            Apalagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Sehingga tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. "KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya.

Presiden mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas."Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," ucap Presiden.(eas)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Sejumlah kasus besar

bernilai Trilliunan terancan terpetieskan, disaat KPK mengani kasus

besar yang melibatkan oknum pejabat negara selalu ada gangguan  

Febri Diansyahmenanggapi munculnya usulan pembubaran KPK.

Menurut Febri, usulan pembubaran itu selalu muncul di saat KPK

sedang menangani kasus besar.

         "Upaya pelemahan KPK sejauh ini terjadi berulang kali, baik

melalui revisi UU KPK hingga pembubaran KPK. Terutama ketika

kami sedang menangani kasus besar," ujar Febri Jubir  KPK saat

dikonfirmasi wartawan, Sabtu (9/9/2017).


             "Apakah ada pihak-pihak yang ingin kasus tersebut

dihentikan? Jika memang ada, tentu yang paling diuntungkan adalah

para koruptor," kata Febri. Misalnya, usulan pembekuan KPK muncul

ketika KPK sedang menangani kasus korupsi pengadaan Kartu

Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Kasus tersebut

merugikan negara Rp 2,3 triliun dan melibatkan banyak pejabat

negara.

Selain itu, KPK juga sedang menangani kasus dugaan korupsi

terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus tersebut merugikan negara

Rp 3,7 triliun.

            Usulan isi rekomendasi Panitia Angket DPR terhadap KPK

makin liar dan terlihat untuk meniadakan komisi itu. Anggota Panitia

Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat

menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.  Menurut Henry,

dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang

harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.  "Maka, jika

perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang

memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung

dulu," kata Henry (eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi III DPR RI berencana

melaporkan Ketua KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) Agus

Rahardjo ke Bareskrim Mabes Polri.

Alasannya, Agus dianggap mengancam akan menjerat seluruh

anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK dengan Pasal 21 Undang-

Undang Tipikor, karena dianggap menghalangi proses penanganan

kasus korupsi e-KTP.

              Menanggapi itu, Juru Bicara KPK, Febri

Diansyah mengatakan bahwa dia belum tahu sepenuhnya rencana

Pansus Hak Angket KPK yang akan mempolisikan pimpinan

lembaga antirasuah itu.

"Saya tidak tahu persis yang dipersoalkan apa terkait dengan

rencana tersebut," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin

(4/9/2017).

Febri mengatakan, Pasal 21 UU Tipikor memang mengatur

soal obstruction of justice atau menghalangi penyidikan.

Karena itu, bisa saja pasal tersebut digunakan jika unsur-unsurnya

terpenuhi untuk menjerat pihak-pihak yang menghalangi penuntasan

kasus korupsi e-KTP.

 

"Tapi saat ini belum bicara siapa yang melakukan obstruction of

justice dan prosesnya sejauh mana. Tentu saja Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2001 tentang KPK yang menjadi patokan kita," kata Febri.

Penggunaan pasal tersebut pun sudah pernah diterapkan KPK untuk

menjerat anggota DPR RI periode 2014-2019, Markus Nari, sebagai

tersangka, karena dianggap menghalangi penyidikan dan

penuntutan KPK.

        "Kami sudah tetapkan satu orang menjadi tersangka dalam

kasus terkait dengan e-KTP dengan Pasal 21 tersebut. Jadi saya

kira kita fokus dulu ke sana," kata Febri.

"Lain kalau sesuai dengan kecukupan bukti dan unsur pasal-pasal

tersebut. Saya kira pimpinan sudah sering mengatakan bahwa ada

perbedaan pendapat dalam berbagai hal," tutur dia.(as)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-  Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan Korupsi  di Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Penyidik memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai saksi Kini kasusnya ditangani Dirtipikor.

         Pengacara Lukas, Yanceu Salambauw ditemui di Ditipikor Bareskrim gedung Abusment Kuningan, Senin(4/9)2017  mengatakan, pihaknya sempat menanyakan alat bukti apa yang ditemukan polisi dalam mengusut kasus tersebut."Kami meminta argumen dan bukti awal yang mengarah ke situ (korupsi). Tapi dari Bareskrim tidak diinfokan," ujarnya.

          Selanjutnya, Yanceu menegaskan  sudah mengira polisi tak akan menunjukkan bukti lantaran khawatir mengganggu proses penyidikan."Namun, ia tetap mempertanyakan temuan apa yang dimiliki untuk menilai adanya penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 Papua untuk dana beasiswa," tegasnya.

            Yanceu menjelaskan  laporan keuangan pemerintah provinsi Papua mendapat penilaian baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah."Secara normatif kami sampaikan, hasil pemeriksaan BPK Papua dari tahun 2015-2016 itu beropini baik, wajar tanpa pengecualian," jelasnya.

               Sementara itu, Yanceu mengakui laporan hasil audit keuangan oleh BPK untuk Tahun Anggaran 2017 belum keluar.Oleh karena itu, jika bukan dari hasil audit BPK yang menyatakan ada kerugian negara, kata dia, dari mana penyidik menyimpulkan adanya korupsi anggaran pendidikan tersebut.
"Mestinya hal itu jauh dilakukan sebelumnya, sebelum mengusut kasus ini. Harus didapatkan dulu kerugian negaranya, tidak terbalik," akunya.Dalam kasus ini, diduga alokasi anggaran pendidikan di Papua tidak digunakan sesuai peruntukkannya dalam tahun anggaran 2016.Polisi menemukan sejumlah fakta penyimpangan anggaran tersebut. Temuan tersebut diperkuat dengan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjenguk sang kakak yang merupakan Wali Kota

Tegal Siti Masitha Soeparno. Perempuan  yang akrab disapa Bunda Sitha itu baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Eddy mengatakan Idul Adha merupakan kesempatan baginya untuk menjenguk sang kakak yang baru tiga hari mendekam di balik jeruji tahanan.


           "Ini jam kunjungan hari besar dan kami sebagai keluarga datang untuk menjenguk, paling tidak menghabiskan sebagian dari waktu di Hari Raya Idul Adha

ini dengan ibu Siti Masithayang merupakan kakak kandung saya," kata Eddy di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2017).

Pada kunjungannya pertama ini, Eddy turut membawa putra-putra Sitha. Tak ketinggalan, makanan khas perayaan Idul Adha pun turut dibawa politikus ini.

"Kita membawa makanan sesuai dengan Haru Raya Idul Adha dan kuta datang ke sini untuk silaturahim. Karena ini kunjungan pertama sta untuk bisa datang

mengunjungi kakaknya

             Diberitakan sebelumnya   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno (SMS) sebagai tersangka kasus

dugaan suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran

2017. Selain Siti, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Amir Mirza Hutagalung (AMH) Ketua DPD Partai Nasdem kota Brebes,

dan Cahyo Supardi (CHY) Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu

(30/8/2017)."KPK menahan ketiga tersangka tersebut selama 20 hari ke depan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung

KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Terhadap Siti Masitha, KPK melakukan penahanan di rumah tahanan (rutan) KPK Kavling C1, Kuningan. Amir ditahan di

rutan Polres Jakarta Pusat, sedangkan Cahyo ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur cabang KPK.

KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap ketiganya. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD

Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017.

Wali Kota Tegal Siti Masitha dan Amir diduga sebagai penerima suap, sementara Cahyo diduga selaku pemberi suap.

Uang yang disita dalam operasi tangkap tangan tersebut sebesar Rp 300 juta, yakni Rp 200 juta dan Rp 100 dari rekening Amir.(as)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Hasil penyidikan sementara kasus First Travel polisi kerjasama dengan PPATK ditemukan sejumlah rekening, dimana ada

14 ribu yang diberangkatkan, sejumlah properti dan ditemukan dana sisa Rp 1 Miliar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend

Rikwanto ditemui di Mabes Polri, Rabu (30/8)2017 mengatakan hasil pemeriksaan dari PPATK terkait nomor rekening PT First Travel dari uang pembayaran

jamaah digunakan PT First Travel sebagai berikut yang pertama untuk pemberangkatan sejumlah 14000 ," ujarnya.

Selanjutnya, Rikwanto menegaskan uang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli rumah, properti, beli kantor, beli mobil, kemudian serta

beberapa aktivitas pribadi untuk kegiatan fashion di Amerika dan pembuatan restoran di London,"ujarnya .

Rikwanto menjelaskan dalam kalkulasi.First Travel tidak untung, setelah diberangkatkan 14 Ribu Jamaah sisa uang jamaah yang belum berangkat .Rp. 1 Miliar

Rupiah ," Jelasnya.

Dikatakan Rikwanto soal investasi di Pandawa yang telah beredar, masih ditelusuri .Kita selusuri ."Kemudian kita juga telusuri Apakah ada anggaran dana

tersebut digunakan untuk investasi investasi lainnya. seperti menanamkan modal di perusahaan tertentu," ujarnya.

.
Hasil penelusuran PPATK akan kita sikapi dengan melakukan kembali pemeriksaan terhadap para tersangka ." Jadi mereka akan kita panggil kembali kita

periksa kembali berkaitan dengan temuan PPATK untuk dikonfirmasikan dan didalami yang sesuai dengan temuan yang ada," rincinya.(vk)

 



JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, dalam OTT  di Dinas Perhubungan KPK  pihaknya mengungkap modus baru dalam pemberian suap. "KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam OTT kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM," kata Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (24/8) malam ini.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla, Kamis (24/8). Di sini posisi Antonius Tonny Budiono sebagai penerima suap.

.Basaria mengatakan, dalam kasus ini rekening tabungan dibuka oleh Adhi Putra Kurniawan, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama. Adhi Putra selaku pihak pemberi dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif. Kemudian, pemberi menyerahkan ATM kepada pihak penerima. "Serta, penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi," ujar Basaria.

Disebutkan sebelumnya , KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka.

Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar.

 

 

"Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria.

Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor

Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Kasus dugaan  Penipuan dan

penggelapan yang di lakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata

biasa dikenal dengan First Travel sesuai data PPATK ternyata

dana yang beredar 1 Triliun lebih. Hingga kini sudah diketahui ada

40 rekening.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di

Mabes Polri, Senin (21/8) 2017 mengatakan sudah sudah saya

cek dan menyampaikan dan kemarin saya bertemu dari PPATK

akan segera  melakukan koordinasi dengan Bareskrim."Aset-aset

yang sudah terlacak. Tetapi nanti akan terlihat dan terpresing di

PPATK. ," ujarnya.

Ketika ditanya apalah bisa digugurkan, Setyo menegaskan Kalau

ketahuan itu bisa terlibat. Ini ada sekitar 40 rekening buku

tabungan . Yang sedang dicek langsung."Ada perusahaan dan

ada perorangan. Moga-moga. Ada barang bergerak dan ini masih

pendalaman," tegasnya.

Untuk itu , Setyo menjelaskan sedang kita amankan seperti aset

tidak bergerak berupa kendaraan walaupun tidak seberapa

proteksi. Kalau ditotal  bisa memberangkatkan, 14.000 orang yang

sudah diberangkatkan." Dari 72.000 yang mendaftar dan

membayar Dari berapa jumlah  72.000 kalau dibayar Rp

14.300.000 yang ditotal 1,029.600.000.000 Triliunan ," jelasnya

Menyinggung Kalau dana di tanam di Pandawa, Setyo mengakui

Apakah sudah masuk, Kalau kalau dana keluar negeri  nanti kita

lihat. Karena itu berdasarkan data. " Tapi teman-teman di

Direktorat Kriminal Umum sedang bekerja keras sedang

melakukan pelacakan sedang mendalami para tersangka untuk

keterangan apa," akunya.

Menyingkap Soal piutang di Hotel, Setyo membeberkan Ada Rp

24 Miliar yang belum dibayar ke Hotel . Sudah Kemarin saya rilis

ada 72.000 yang terdaftar sudah membayar. Nah membayar ini

macam-macam .ada yang kena membayar Rp 14.300 kemudian

diminta tambah Rp 3,5 juta. Tidak berangkat diminta tambah lagi

Rp 2,5 Juta tidak berangkat juga." Nah nanti akan dihitung lagi.

Yang Rp14.300 berapa orang , yang plus Rp 3,5 Juta

berapa.orang . Yang minta tambah.Rp 2,5 Juta berapa orang. 

Kalau di Arab info nya 1 orang koordinator nya disana itu sekitar

Rp 24 Miliar. Belum dibayar masalah tiket  per Rp 80 Miliar,"

bebernya.

 

Jadi, Setyo menambahkan Kalau ditotal Rp 104 Miliar ,info kita

dapat  ada beberapa maskapai yang ada. Berapa maskapai yang

dipakai mereka."Berangkat pakai maskapai.macam-macam,"

tambahnya.( vk)

Friday, 11 August 2017 13:39

Jarot & Arif Wicaksono Jadi Tersangka KPK

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPRD Kota Malang   Arief Wicaksono Dan Jarot Edy Sulistyono  mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumaham & Pengawasan Bangunan (DPUPPB)  sebagai tersangka pemberi suap . Arief ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus.

                  Kasus pertama, Arief ditetapkan sebagai tersangka penerima suap berupa hadiah atau janji, yang diduga berasal dari Kepala Dinas DPUPPB Jarot Edy Sulistyono."Yang bersangkutan diduga menerima hadiah atau janji dari JES, Kadis PUPPB Pemkot Malang tahun 2015," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).Suap tersebut disebut terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Dalam perkara ini, Arief dan Jarot ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka, MAW dan JES," ujar Febri.

                   Pada perkara kedua, lanjut Febri, Arief selaku Ketua DPRD Kota Malang, diduga menerima suap berupa hadiah atau janji terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kendung Kandang, dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

                 Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut yakni Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018. Suap tersebut diduga diberikan oleh Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman. Pada kasus pertama, Arief selaku penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

                 Kemudian sebagai pihak pemberi suap di perkara pertama ini, Jarot dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

                           Kemudian pada perkara kedua, Arief selaku penerima suap disangkakan dengan pasal yang sama dengan perkara pertama.Sementara Komisaris PT EMK Hendarwan selaku pemberi suap di perkara kedua yang melibatkan Arief, disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(fd)

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Ketua DPRD Kota Malang Muhammad Arief Wicaksono menyatakan mundur dari jabatannya setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait dana APBD.
"Saya akan mempertanggungjawabkan secara pribadi dan publik. Lewat surat yang tanpa tekanan dari siapapun, saya hari ini menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPRD Kota Malang," kata Arief dalam konferensi pers di Kantor DPC PDIP Kota Malang, Kamis (10/8).
              Arief mengaku akan berkonsentrasi untuk menghadapi kasus yang tengah dihadapinya. Dia juga mengaku sudah menerima surat pemberitahuan tersebut."Agar saya dapat konsentrasi menjalankan proses hukum berikutnya," kata Arief. Dalam konferensi pers, Arief didampingi oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari. Arief memberikan pengantar sebelum kemudian membacakan surat pernyataan bermeterai.
              Begitu selesai membaca surat pernyataan Arief langsung meninggalkan tempat duduknya. Dia juga sempat menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan para wartawan

KPK Obok Obok  Dewan

Sementara Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah obok obok balai kota ruang walikota dan sekda serta rumah Dinas Ketua DPRD Arif Wicaksono  kembali  melakukan penggeledahan di Pemkot Malang,penyidik KPK obok obok ruang Komisi C  mencari data terkait dengan APBD Tahun 2015, Kamis (10/2017)

                Penyidik KPK ke  gedung dewan sekitar pukul 10.00 WIB, para penyidik KPK langsung mencari data di ruang Komisi C DPRD Kota Malang.Kedatangan ke gedung dewan tidak didampingi anggota dewan.Seperti diketahui, para Kepala Dinas hingga Wali Kota Malang tetap berada di lokasi dan menunggu proses penggeledahan di kantor mereka kemari, tapi tidak di ruangan gedung dewan. Hal ini dituturkan Wakil Ketua Komisi C Harun Prasojo.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Harun Prasojo .

Harun hendak ke ruang kerjanya, ternyata , ada KPK di sana, ruangan tertutup. Tidak ada anggota Komisi C di dalam ruangan. Akhirnya saya turun saja," ujar Harun.

Penyidik didampingi Sekwan Bambang Suharijadi. Penyidik datang melanjutkan  pencarian data dalam kasus yang menjadikan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono sebagai tersangka. Kasus itu diduga suap dari eksekutif kepada legislatif untuk memuluskan anggaran perubahan tahun di APBD 2015. (fd)

 

 

 

 

 

 

Malang, (koranrakyat.com) – Sekitar enam orang anggota Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di ruang Balai Kota Malang termasuk ruang  Walikota Malang, Sekda Kota Malang dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Kota Malang.KPK berhasil mengamankan barang bukti dokumen proyek APBD  tahun 2015.

Walikota Malang  Abah Anton dengan sejumlah wartawan di balai kota mengatakan bahwa kendati sejak sore ditemui KPK tak tak satupun pertanyaan yang ditanyakan dirinya oleh KPK.” Demi Allah saya tidak ditanya apa-apa,jadi saya hanya menyaksikan, yang banyak ditanya Sekda Wasto , soal data yang diminta yang lebi tahu, Sekda ujarnya.    

            Sementara Wasto Sekkotamyan baru beberapa hari dilantik itu menyampaikan bahwa data yang dibawah KPK data proyek APBD Tahun 2015, diruang kerja saya tidak ada yang dibawah berkasnya begitu juga di ruang walikota Malang HM. Anton. “ Kami tidak banyak ditanya kendati beberapa jam KPK berada diruangannya, namun  semua dokomen proyek APBD Tahun 2015  mereka bawah.”ujarnya.

            Sementara secara terpisah Agus Rahardjo mengatakan penggeledahan yang dilakukan KPK di sejumlah tempat di Malang tidak terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, kata dia, KPK melakukan hal itu lantaran ada kasus yang sudah naik ke penyidikan.

"Ada penyelidikan terbuka, kemudian rasanya sudah kami naikkan ke tingkat penyidikan," kata Agus setelah menghadiri Indonesia Development Forum di Gama Tower, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Karena sudah naik ke penyidikan, Agus mengatakan, KPK tentu telah menetapkan tersangka. Diduga sudah ada dua tersangka. Saya lupa detailnya," ujarnya. Agus mengaku lupa detail proyek yang dijadikan bancakan oleh penyelenggara pemerintahan di Kota Malang "Detailnya kalau pas ekspose, saya sering lupa," ucapnya.

Sejak tadi pagi tim satuan tugas KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, Jawa Timur. Penggeledahan di tempat tersebut.Selanjutnya geser ke Balai Kota Malang dilanjutkan ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang hingga larut malam .(fd/as)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan pernyataan dukungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak akan berpengaruh pada proses hukum yang sedang diusut kejaksaan. Ia menghindari anggapan hukum dijadikan sebagai alat politik.
 
"Hukum adalah hukum. Politik adalah politik. Kalau kita terpengaruh, nanti kalian menuduh kami bahwa hukum adalah alat politik," kata 
Prasetyo di kantornya menanggapi dukungan Hary Tanoe terhadap pemerintahan Jokowi di Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2017.

Sebelumnya, Hary Tanoe, CEO MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo, ditetapkan tersangka dalam kasus ancaman melalui SMS kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto. Pesan itu dinilai bernada ancaman.

 
Yulianto adalah penyidik kasus korupsi pembayaran restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom (PT Smartfren) pada 2007-2009. Tim jaksa penyidik yang dipimpinnya telah menetapkan Hary Djaja dan Anthony Chandra Kartawiria sebagai tersangka serta melakukan pemeriksaan terhadap Hary Tanoe sebagai saksi untuk kasus tersebut.
 
Belakangan, Hary Tanoe mengungkapkan dukungan kepada Jokowi akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional Perindo. Sebagian kalangan menilai Perindo mengubah haluan dukungan politik dengan secara tak langsung mendukung Presiden Jokowi pada 2019.
 
M. Prasetyo menilai tak ada keterkaitan dukungan politik Hary Tanoe dan kasus hukum yang menjeratnya. Bahkan, ia menyebut, masih mendalami perkara Hary Tanoe. "Bagaimanapun, perlu kehati-hatian. Hukum adalah hukum, politik adalah politik. Semua punya koridor masing-masing," ujarnya. (vx)
 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap Kajari Pamekasan RI yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung  menghormati dan tak akan intervensi   proses hokum, hal ini jadi  momentum bersih bersih koruptor di Kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, M. Rum :  Kita akan memberikan beberapa keterangan terkait dengan Operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 ."Yang pertama-tama tentu kita menghormati proses hukum yang dilakukan terhadap Kajari Pamekasan RI . Tidak henti-hentinya pimpinan Kejaksaan Agung selalu mengingatkan terkait baik oknum yang melakukan penyimpangan maka proses hukum harus dilakukan, bahwa proses hukum menjadi bagian dan momentum untuk bersih-bersih yang selama ini memang dilakukan dengan tujuan perbaikan Kejaksaan ke depan," ujarnya.

Selanjutnya, M. Rum menegaskan sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa hal tersebut menjadi tangung jawab atau resiko akibat  ulah perbuatan oknum Jaksa tersebut sendiri dan itu adalah perbuatan RI." Jika bukti dan faktanya jelas siapa pun dia maka harus dilakukan proses hukum untuk itu Kejaksaan tidak akan mencegah atau menghalangi meski dalam tata cara pelaksanaannya perlu saling menghormati," tegasnya.

Untuk itu, M. Rum menjelaskan  Jadi sekali lagi kami tidak akan membela atau  mencegah atau menghalangi karena ini adalah bagian dari langkah pembersihan siapa yang salah sudah selayaknya dihukum karenanya semua pihak harus menertibkan dan membersihkan diri ." Kepada jajaran kejaksaan  pimpin kami             Jaksa Agung  meminta agar tetap bekerja biasa sebagaimana tanggung jawab yang dipegang pentingnya bekerja sesuai aturan. Tetap menjaga ketenangan jangan berkecil hati tetap semangat     
dalam menjalankan tugas lakukan evaluasi dan koreksi jalankan tugas  yang baik dan benar serta menjauhkan diri dari penyimpangan kewenangan perbuatan tercela lainnya.Sebagai mana yang selalu diingatkan oleh pimpinan selama ini jadikan semua sebagai sebuah perbuatan untuk perbaikan kedepan," jelasnya.

Saat  ditanya kejadian ini menyebut kejaksaan, apakah akan mengambil alih kasus, M.Rum menandaskan disana ada Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur."  Dilihat bagaimana bobot kasus ini jadi mungkin nanti kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengevaluasinya. Jadi saya menjelaskan secara umum ini oknum jadi tidak ada kita membela atau menghalangi proses hukum," tandasnya.

        Disinggung fungsi kontrol dari Kejaksaan Agung, M.Rum mengakui  sebenarnya fungsi kontrol kita sistem kita sudah baik kredibel. Kenapa dinyatakan kredibel sudah sesuai aturan SOP penanganan perkara sudah ada, etika profesi jaksa sudah ada . "Memang kita sudah ingatkan sudah ada pengawasan , sudah ada   investigasi kasus sesuai aturan PP 53 tahun 2010 tentang pelangaran disiplin. Jadi menurut hemat kami bukan  sistem yang salah tetapi kepada oknumnya.  sudah menjadi resiko

        Jadi fungsi kontrol kita selama dianggap  sudah baik karena semua aturan-aturan mengenai SOP pelaksanaan tugas sudah ada," akunya.

Apakah ada sanksi dari Kejaksaan, M.Rum membeberkan Ya, sanksi nya sudah jelas dia korupsi lebih berat dari yang dibuat Kejaksaan. Tapi kita selaku akan menindak lanjuti tentu kita tidak mau disana ,ada aturan-aturan yang dilanggar tentu pengawasan kita tetap berjalan tetapi sesuai sistem yang diatur. Tidak ada kecolongan ,tadi sudah kita bilang kita sedang melakukan pembersihan  , dimana pembersihan sedang giat kita lakukan untuk kedepan supaya lebih baik. "Kalau memang tidak ada yang mau berubah ,oknum-oknum itu tetap akan terus terkena dengan sanksi hokum.

         Mereka memang tidak mau berubah. Kalau kita sudah baik kejaksaan 2016 cukup baik . Sudah berulang kali penanganan  korupsi kita cukup baik. Hasil BPK dapat predikat yang bagus , sesudah itu reformasi birokrasi meningkat. Jadi tidak ada lagi ,sistem ini oknum-oknum yang berkarakter seperti itu mau tidak mau berhadapan dan resikonya sendiri," bebernya.

 

         Nanti akan dipecat engga, M.Rum menambahkan  Ya pastilah itu, kalau tersangka sudah di non aktifkan itu. Tapi melalui mekanisme yang ada,langsung saja tidak . Sekarang ini sudah di non aktifkan . Ini sudah tersangka tetap prosedur tidak bisa tinggal."Penanganan perkara hukum di Kejari Pamekasan nah itu kan ada yang tidak sesuai karena terbukti ada Operasi tertangkap tangan( OTT). Yang sedang ditangani adalah penggunaan dana desa," tambahnya.(vk)

Page 4 of 24

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan