Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Ketua DPRD Kota Malang Muhammad Arief Wicaksono menyatakan mundur dari jabatannya setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait dana APBD.
"Saya akan mempertanggungjawabkan secara pribadi dan publik. Lewat surat yang tanpa tekanan dari siapapun, saya hari ini menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPRD Kota Malang," kata Arief dalam konferensi pers di Kantor DPC PDIP Kota Malang, Kamis (10/8).
              Arief mengaku akan berkonsentrasi untuk menghadapi kasus yang tengah dihadapinya. Dia juga mengaku sudah menerima surat pemberitahuan tersebut."Agar saya dapat konsentrasi menjalankan proses hukum berikutnya," kata Arief. Dalam konferensi pers, Arief didampingi oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari. Arief memberikan pengantar sebelum kemudian membacakan surat pernyataan bermeterai.
              Begitu selesai membaca surat pernyataan Arief langsung meninggalkan tempat duduknya. Dia juga sempat menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan para wartawan

KPK Obok Obok  Dewan

Sementara Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah obok obok balai kota ruang walikota dan sekda serta rumah Dinas Ketua DPRD Arif Wicaksono  kembali  melakukan penggeledahan di Pemkot Malang,penyidik KPK obok obok ruang Komisi C  mencari data terkait dengan APBD Tahun 2015, Kamis (10/2017)

                Penyidik KPK ke  gedung dewan sekitar pukul 10.00 WIB, para penyidik KPK langsung mencari data di ruang Komisi C DPRD Kota Malang.Kedatangan ke gedung dewan tidak didampingi anggota dewan.Seperti diketahui, para Kepala Dinas hingga Wali Kota Malang tetap berada di lokasi dan menunggu proses penggeledahan di kantor mereka kemari, tapi tidak di ruangan gedung dewan. Hal ini dituturkan Wakil Ketua Komisi C Harun Prasojo.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Harun Prasojo .

Harun hendak ke ruang kerjanya, ternyata , ada KPK di sana, ruangan tertutup. Tidak ada anggota Komisi C di dalam ruangan. Akhirnya saya turun saja," ujar Harun.

Penyidik didampingi Sekwan Bambang Suharijadi. Penyidik datang melanjutkan  pencarian data dalam kasus yang menjadikan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono sebagai tersangka. Kasus itu diduga suap dari eksekutif kepada legislatif untuk memuluskan anggaran perubahan tahun di APBD 2015. (fd)

 

 

 

 

 

 

Malang, (koranrakyat.com) – Sekitar enam orang anggota Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di ruang Balai Kota Malang termasuk ruang  Walikota Malang, Sekda Kota Malang dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Kota Malang.KPK berhasil mengamankan barang bukti dokumen proyek APBD  tahun 2015.

Walikota Malang  Abah Anton dengan sejumlah wartawan di balai kota mengatakan bahwa kendati sejak sore ditemui KPK tak tak satupun pertanyaan yang ditanyakan dirinya oleh KPK.” Demi Allah saya tidak ditanya apa-apa,jadi saya hanya menyaksikan, yang banyak ditanya Sekda Wasto , soal data yang diminta yang lebi tahu, Sekda ujarnya.    

            Sementara Wasto Sekkotamyan baru beberapa hari dilantik itu menyampaikan bahwa data yang dibawah KPK data proyek APBD Tahun 2015, diruang kerja saya tidak ada yang dibawah berkasnya begitu juga di ruang walikota Malang HM. Anton. “ Kami tidak banyak ditanya kendati beberapa jam KPK berada diruangannya, namun  semua dokomen proyek APBD Tahun 2015  mereka bawah.”ujarnya.

            Sementara secara terpisah Agus Rahardjo mengatakan penggeledahan yang dilakukan KPK di sejumlah tempat di Malang tidak terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, kata dia, KPK melakukan hal itu lantaran ada kasus yang sudah naik ke penyidikan.

"Ada penyelidikan terbuka, kemudian rasanya sudah kami naikkan ke tingkat penyidikan," kata Agus setelah menghadiri Indonesia Development Forum di Gama Tower, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Karena sudah naik ke penyidikan, Agus mengatakan, KPK tentu telah menetapkan tersangka. Diduga sudah ada dua tersangka. Saya lupa detailnya," ujarnya. Agus mengaku lupa detail proyek yang dijadikan bancakan oleh penyelenggara pemerintahan di Kota Malang "Detailnya kalau pas ekspose, saya sering lupa," ucapnya.

Sejak tadi pagi tim satuan tugas KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, Jawa Timur. Penggeledahan di tempat tersebut.Selanjutnya geser ke Balai Kota Malang dilanjutkan ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang hingga larut malam .(fd/as)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan pernyataan dukungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak akan berpengaruh pada proses hukum yang sedang diusut kejaksaan. Ia menghindari anggapan hukum dijadikan sebagai alat politik.
 
"Hukum adalah hukum. Politik adalah politik. Kalau kita terpengaruh, nanti kalian menuduh kami bahwa hukum adalah alat politik," kata 
Prasetyo di kantornya menanggapi dukungan Hary Tanoe terhadap pemerintahan Jokowi di Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2017.

Sebelumnya, Hary Tanoe, CEO MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo, ditetapkan tersangka dalam kasus ancaman melalui SMS kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto. Pesan itu dinilai bernada ancaman.

 
Yulianto adalah penyidik kasus korupsi pembayaran restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom (PT Smartfren) pada 2007-2009. Tim jaksa penyidik yang dipimpinnya telah menetapkan Hary Djaja dan Anthony Chandra Kartawiria sebagai tersangka serta melakukan pemeriksaan terhadap Hary Tanoe sebagai saksi untuk kasus tersebut.
 
Belakangan, Hary Tanoe mengungkapkan dukungan kepada Jokowi akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional Perindo. Sebagian kalangan menilai Perindo mengubah haluan dukungan politik dengan secara tak langsung mendukung Presiden Jokowi pada 2019.
 
M. Prasetyo menilai tak ada keterkaitan dukungan politik Hary Tanoe dan kasus hukum yang menjeratnya. Bahkan, ia menyebut, masih mendalami perkara Hary Tanoe. "Bagaimanapun, perlu kehati-hatian. Hukum adalah hukum, politik adalah politik. Semua punya koridor masing-masing," ujarnya. (vx)
 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap Kajari Pamekasan RI yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung  menghormati dan tak akan intervensi   proses hokum, hal ini jadi  momentum bersih bersih koruptor di Kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, M. Rum :  Kita akan memberikan beberapa keterangan terkait dengan Operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 ."Yang pertama-tama tentu kita menghormati proses hukum yang dilakukan terhadap Kajari Pamekasan RI . Tidak henti-hentinya pimpinan Kejaksaan Agung selalu mengingatkan terkait baik oknum yang melakukan penyimpangan maka proses hukum harus dilakukan, bahwa proses hukum menjadi bagian dan momentum untuk bersih-bersih yang selama ini memang dilakukan dengan tujuan perbaikan Kejaksaan ke depan," ujarnya.

Selanjutnya, M. Rum menegaskan sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa hal tersebut menjadi tangung jawab atau resiko akibat  ulah perbuatan oknum Jaksa tersebut sendiri dan itu adalah perbuatan RI." Jika bukti dan faktanya jelas siapa pun dia maka harus dilakukan proses hukum untuk itu Kejaksaan tidak akan mencegah atau menghalangi meski dalam tata cara pelaksanaannya perlu saling menghormati," tegasnya.

Untuk itu, M. Rum menjelaskan  Jadi sekali lagi kami tidak akan membela atau  mencegah atau menghalangi karena ini adalah bagian dari langkah pembersihan siapa yang salah sudah selayaknya dihukum karenanya semua pihak harus menertibkan dan membersihkan diri ." Kepada jajaran kejaksaan  pimpin kami             Jaksa Agung  meminta agar tetap bekerja biasa sebagaimana tanggung jawab yang dipegang pentingnya bekerja sesuai aturan. Tetap menjaga ketenangan jangan berkecil hati tetap semangat     
dalam menjalankan tugas lakukan evaluasi dan koreksi jalankan tugas  yang baik dan benar serta menjauhkan diri dari penyimpangan kewenangan perbuatan tercela lainnya.Sebagai mana yang selalu diingatkan oleh pimpinan selama ini jadikan semua sebagai sebuah perbuatan untuk perbaikan kedepan," jelasnya.

Saat  ditanya kejadian ini menyebut kejaksaan, apakah akan mengambil alih kasus, M.Rum menandaskan disana ada Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur."  Dilihat bagaimana bobot kasus ini jadi mungkin nanti kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengevaluasinya. Jadi saya menjelaskan secara umum ini oknum jadi tidak ada kita membela atau menghalangi proses hukum," tandasnya.

        Disinggung fungsi kontrol dari Kejaksaan Agung, M.Rum mengakui  sebenarnya fungsi kontrol kita sistem kita sudah baik kredibel. Kenapa dinyatakan kredibel sudah sesuai aturan SOP penanganan perkara sudah ada, etika profesi jaksa sudah ada . "Memang kita sudah ingatkan sudah ada pengawasan , sudah ada   investigasi kasus sesuai aturan PP 53 tahun 2010 tentang pelangaran disiplin. Jadi menurut hemat kami bukan  sistem yang salah tetapi kepada oknumnya.  sudah menjadi resiko

        Jadi fungsi kontrol kita selama dianggap  sudah baik karena semua aturan-aturan mengenai SOP pelaksanaan tugas sudah ada," akunya.

Apakah ada sanksi dari Kejaksaan, M.Rum membeberkan Ya, sanksi nya sudah jelas dia korupsi lebih berat dari yang dibuat Kejaksaan. Tapi kita selaku akan menindak lanjuti tentu kita tidak mau disana ,ada aturan-aturan yang dilanggar tentu pengawasan kita tetap berjalan tetapi sesuai sistem yang diatur. Tidak ada kecolongan ,tadi sudah kita bilang kita sedang melakukan pembersihan  , dimana pembersihan sedang giat kita lakukan untuk kedepan supaya lebih baik. "Kalau memang tidak ada yang mau berubah ,oknum-oknum itu tetap akan terus terkena dengan sanksi hokum.

         Mereka memang tidak mau berubah. Kalau kita sudah baik kejaksaan 2016 cukup baik . Sudah berulang kali penanganan  korupsi kita cukup baik. Hasil BPK dapat predikat yang bagus , sesudah itu reformasi birokrasi meningkat. Jadi tidak ada lagi ,sistem ini oknum-oknum yang berkarakter seperti itu mau tidak mau berhadapan dan resikonya sendiri," bebernya.

 

         Nanti akan dipecat engga, M.Rum menambahkan  Ya pastilah itu, kalau tersangka sudah di non aktifkan itu. Tapi melalui mekanisme yang ada,langsung saja tidak . Sekarang ini sudah di non aktifkan . Ini sudah tersangka tetap prosedur tidak bisa tinggal."Penanganan perkara hukum di Kejari Pamekasan nah itu kan ada yang tidak sesuai karena terbukti ada Operasi tertangkap tangan( OTT). Yang sedang ditangani adalah penggunaan dana desa," tambahnya.(vk)

Wednesday, 02 August 2017 14:52

Bupati Dan Kajari Pamekasan Terkena OTT KPK

Written by

 

PAMEKASAN (KORANRAKYAT.COM) Bupati Pamekasan Achmad Syafii turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Rabu (2/8/2017).

Achmad Syafii diciduk setelah menghadiri kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMM) di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan.

Busiri, salah satu warga Desa Bukek mengaku heran dengan kejadian OTT yang menjerat bupati Pamekasan. Sebab, sebelumnya Achmad Syafii masih bersama beberapa pejabat di lingkungan TNI AD dan TNI AL dalam acara TMMD.

"Saya kaget tiba-tiba ada informasi Bupati diamankan KPK," ujar Busiri.

Setelah hadir ke acara TMMD, Bupati Syafii kemudian memimpin rapat terbatas dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebelum rapat selesai, Achmad Syafii kemudian dijemput penyidik KPK menuju kantor Polres Pamekasan bersama sejumlah pejabat dan jaksa yang lebih dulu ditangkap.

"Ada dua petugas KPK yang mengamankan Achmad Syafii tadi saat memimpin rapat di kantor Pemkab Pamekasan. Dia tiba pada jam 12.10 WIB," kata salah satu sumber di Polres Pamekasan.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diduga terkait pengelolaan dana desa.

Diduga, masalah terkait pengelolaan dana desa tersebut sempat ditangani oleh kejaksaan.

"OTT diduga terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. Kami juga tengah mengamati relasinya dengan dana desa ," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Sejumlah pejabat dibawa oleh petugas KPK terkait operasi ini, termasuk Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Sucipto Utomo dan Kepala Kejari Rudi Indra Prasetya.

Bersama dengan mereka, KPK juga membawa Kepala Seksi Intel Sugeng, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan dan dua staf Kejari, serta dua staf Inspektorat dari Pemkab Pamekasan.

Selain itu, dua kepala desa juga ikut dibawa, yakni Agus Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu, Muhammad Ridwan Kepala Desa Mapper, Kecamatan Proppo.

Kasus dana desa

           Pada September 2016 lalu, Polres Pamekasan pernah memeriksa 56 orang terkait dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

Pemeriksaan kasus dugaan penyelewengan ADD Kecamatan Proppo ini bermula saat pencairan dana tahap pertama bulan Juni terjadi pemotongan sebesar Rp 950.000 untuk 26 desa se-Kecamatan Proppo.

         Uang hasil pemotongan tersebut akan diberikan kepada aparat keamanan, LSM dan wartawan.

Namun, sebelum dana hasil pemotongan itu diserahkan sudah terendus oleh Polres Pamekasan.

         Total ADD se-Kecamatan Proppo untuk tahap pertama mencapai Rp 13 miliar untuk 27 desa. Namun, hanya satu desa tidak dicairkan karena persyaratannya tidak lengkap.

 

Meski demikian, belum diketahui pasti apakah operasi tangkap tangan ini terkait kasus penyelewengan dana desa yang dimaksud.(fd)

Tuesday, 01 August 2017 03:38

100 Warga China Sindikat Penipuan & Pemerasan Digaruk

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sindikat  penipuan dan pemerasan di Jakarta, Surabaya dan Bali akhirnya lebih 100 orang warga negara China dan Taiwan berhasil ringkus oleh Satuan tugas Khusus Jadwal tim Polri, Sabtu (29/7)2017.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto  di Mabes Polri, Senin (31/7)2017 mengatakan Modus mereka sama, yakni memeras korban yang juga WN China melalui telepon, dengan mengaku sebagai aparat penegak hukum."Di mana korban diancam sedang terlibat kasus tertentu yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum (di China)," ujarnya.

Selanjutnya, Rikwanto menegaskan, korban dijanjikan kasusnya akan dibekukan dengan jaminan korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Setelah mengirim uang dan menyadari dirinya ditipu, korban langsung melaporkan kejadian itu ke kepolisian China.Dalam penangkapan di Bali, Satgas Bareskrim Polri dan Polda Bali menggerebek rumah kontrakan di Perumahan Puri Bendesa Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung."Dari rumah tersebut, petugas menangkap 31 orang yang terdiri dari 17 WN China, 10 WNI Taiwan, dan empat WNI," tegasnya.

Untuk itu, Rikwanto menjelaskan, kasus di Bali itu terungkap berkat informasi dari Kepolisian China. Selanjutnya, Kepolisian China berkolaborasi dengan Mabes Polri.
"Karena banyaknya warga China yang datang ke Bali kemudian kami dapat memetakan tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat phone fraud(penipuan melalui telepon)," jelasnya

Lebih jauh, Rikwanto merincinya dari lokasi, polisi menyita 38 telepon rumah, 25 modem, tujuh router, 10laptop, delapan ponsel, seperangkat CCTV, dan enam paspor. Untuk sementara, pelaku diamankan di rumah tahanan Polda Bali."Untuk kasus di Jakarta, tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan Kepolisian China menangkap 27 WN China,".rincinya

Sesuai pengembangan, Rikwanto  menandaskan penangkapan dilakukan di Jalan Sekolah Duta Raya Nomor 5, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Modusnya pun serupa, yakni mengaku sebagai aparat penegak hukum di China dengan korban juga WN China."Hasil interogasi sementara, pelaku melakukan aktivitas kejahatan siber internasional sejak bulan Maret 2017," tandasnya

Jadi, Rikwanto menambahkan di lokasi tersebut, polisi menyita tujuh laptop, 31 buah iPad mini, sebuah iPad, 12 handytalky, 12 wireless router,ponsel, hingga kartu tanda penduduk China, dan paspor.Selanjutnya, penggerebekan juga dilakukan di tiga lokasi di perumahan Bukit Darmo Golf, Surabaya. Petugas menangkap 93 orang di ketiga lokasi tersebut yang terdiri dari 81 WN China dan 12 WN Taiwan."Dari hasil interograsi sementara, pelaku melakukan aktivitas kejahatan siber internasional sejak bulan Februari 2017," tambahnya.

Barang bukti yang disita antara lain, lima unit laptop, tiga iPad mini, 41 telepon, 12 wireless router, dan 82 ponsel.( vk)

 

 

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Setnov  sebagai tersangka, disangka merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Status hukum Ketua DPR yang sebelumnya tak jelas, Setya Novanto di status korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tidak lagi terkatung-katung. Pada Senin (17/7) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dia sebagai tersangka.

Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya mengatakan, dasar penetapan Setnov setelah mencermati fakta persidangan kedua terdakwa. Yakni, irman dan Sugiharto yang pada pekan lalu menyampaikan pledoi. ’’KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi menjadi tersangka. KPK menetapkan saudara SN,’’ ujarnya. Dia mengatakan, Setnov diduga memperkaya diri sendiri atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian negara sampai Rp 2,3 triliun. Setnov disangka melanggar Pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. ’’Sebagaimana telah disampaikan ke publik sebelumnya atas tiga tersangka. Yakni Irman, Sugi, dan Andi Narogong,’’ imbuhnya.

Merujuk pada UU Tipikor, Pasal 2 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan di Pasal 3, menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Penetapan Setnov sebagai tersangka sesuai dengan keyakinan JPU KPK dalam kesimpulan analisa yuridis, saat membacakan surat tuntutan untuk kedua terdakwa perkara e-KTP. Jaksa meyakini, SN dinilai terbukti turut serta dalam sengkarut dugaan mega korupsi e-KTP, sesuai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal ini menyusul adanya pertemuan antara terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus, Diah Anggraini,  dan Setnov di Hotel Grand Melia Jakarta pada Februari 2010 silam, sekitar pukul 06.00 Wib. Dimana dalam pertemuan tersebut, para terdakwa meminta dukungan Setnov dalam proses penganggaran tersebut, dan Setnov menyatakan dukungannya terhadap proses penganggraan proyek e-KTP yang sedang berjalan di Komisi II DPR.

Selain itu, fakta hukum lain yang mengaitkan keterlibatan Setnov, juga adanya  pertemuan antara Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama terdakwa satu, yang menemui Setnov di lantai 12 Gedung DPR RI, guna memastikan dukungan Setnov terhadap penganggaran proyek e KTP. Dalam pertemuan tersebut Setnov mengatakan sesuatu. ’’Ini sedang kita koordinaskan perkembanganya nanti hubungi Andi,’’ urai JPU KPK Mufti Nur Irawan. (as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Ada kasus korupsi yang  dilakukan oleh PT Kimia Farma  selaku pelaksana pekerjaan alat kesehatan dasar itu di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kini tersangka Bambang Sarjono selaku sekretaris Jenderal Kesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan penyitaan Rp 7,8 Miliar.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat(14/7)2017 mengatakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri  telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 7,8 Miliar." Penyitaan terkait dengan tindak Pidana Korupsi yang terjadi dalam pengadaan alat kesehatan dasar yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat  Departemen Kesehatan Tahun 2006," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan Dari hasil yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa Direktur PT Kimia Farma itu telah melakukan dan ini disita dari PT Kimia Farma selaku pelaksana pekerjaan alat kesehatan dasar itu di Departemen Kesehatan Republik indonesia yang nilainya Rp 7,8 Miliar." Penyitaan ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkara pokok tersangka Bambang Sarjono selaku sekretaris Jenderal Kesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia," tegasnya.

 

Untuk itu, Martinus menjelaskan Dimana perkaranya ini diserahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. " Jadi sudah tahap 2 tersangka dan barang bukti itu diserahkan dengan diwujudkan penyitaan sebesar Rp 7,8 Miliar," jelasnya.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Jelang Lebaran  Gubernur  Bengkulu Ridwan Mukti  sedang rapat KPK menyita barang bukti sejumlah uang dalam pecahan Rp 100 ribu rupiah dalam satu kardus ketika operasi tangkap tangan atau OTT istri Gubernur Bengkulu Lily Martiani Maddari, beserta empat orang lainnya yang diduga pengusaha di Bengkulu, Selasa, 20 Juni 2017.

         "Sementara (barang bukti) satu miliar rupiah, tapi masih didalami tim KPK," kata Direktur Reskrimsus Kombes Pol Herman di Bengkulu. Istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena terkait dugaan penerimaan komisi proyek pembangunan jalan di daerah itu. Namun, Herman menolak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai detail komisi atau "fee" proyek pembangunan infrastruktur jalan mana yang diterima oleh istri gubernur itu."Itu semua dalam pendalaman KPK," kata dia kepada wartawan.
            Tim OTT KPK membawa istri gubernur bersama empat orang, termasuk Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, ke Jakarta.  Rombongan bertolak dari Kepolisian Daerah Bengkulu ke Bandara Fatmawati sekitar pukul 13.15 WIB.Lily terjaring operasi tangkap tangan di rumah pribadi yang berada di Jalan Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, pada Selasa pagi.

                "Banyak kabar simpang siur yang beredar. Info yang benar, yang tertangkap OTT Ibu Lily (istri gubernur) dan dua kontraktor di rumah pribadinya," ujar Koordinator Humas Media Center Pemprov Bengkulu, Junaidi Ibnurrahman dalam keterangannya kepada wartawan , Selasa (20/6/2017).  Saat OTT berlangsung, Junaidi menjelaskan, Ridwan tengah memimpin rapat terbatas dengan sejumlah pejabat di kantor gubernur. Begitu mendengar kabar OTT KPK terhadap istrinya, Ridwan langsung meluncur ke Mapolda Bengkulu. 

              "Pada waktu yang bersamaan bapak Gubernur sedang memimpin rapat terbatas bersama bersama Bupati Bengkulu Utara di Ruang Raflesia Kantor Gubernur Bengkulu. Mendengar istrinya kena OTT KPK, Gubernur segera menuju Polda Bengkulu," kata Junaidi. 


Saat ini Ridwan dan Lily telah berada di Gedung KPK. Selain keduanya, ada tiga orang lainnya yang terjaring dalam OTT dan dibawa ke KPK. Tim KPK juga menangkap bendahara partai dalam OTT itu. Bendahara partai ini diduga menjadi perantara suap. KPK yang punya waktu 1x24 jam akan memeriksa mereka secara intensif. Belum diketahui OTT yang dilakukan tersebut terkait kasus apa. 
             "Kita belum bisa sebutkan siapa penyelenggara negaranya tapi ada unsur penyelenggara negara. Penyelenggara negara kan bisa dari unsur kepala daerah, bisa eselon 1 atau bisa dari unsur lain di UU Nomor 28 Tahun 1999 dan juga ada swasta. Termasuk pihak perantara yang kita amankan yang merupakan bendahara dari salah satu partai politik di sana," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/6). 
Bersama Lily, tim OTT KPK juga menangkap dua orang kontraktor  berinisial RDS dan JW yang diduga penyuap istri gubernur Bengkulu itu. KPK mebwah sejumlah dokumen yang ada, sebelum dampingi Suaminya menjadi Gubernur Bengkulu, Lily Martiani jadi anggota dewan Prov Bengkulu. 

Istri Gubernur Bengkulu ini juga sudah lebih dulu dikenal sebagai pengusaha sebelum berkiprah di dunia politik dan berhasil menjadi tokoh penting Partai Golkar di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.(as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara (TNI AU) Tahun 2016 - 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini, KPK Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh (IKS)  sebagai tersangka.Jakarta, 16 Juni 2017

               Tersangka IKS selaku Direktur PT DJM diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 - 2017. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.

             Atas perbuatannya, IKS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini merupakan kasus kedua setelah kasus dugaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla RI tahun 2016 yang secara sinergi dikoordinasikan antara KPK dan TNI sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kerja sama yang dilakukan meliputi pemeriksaan saksi secara bersama, penggeledahan dan koordinasi perkembangan penanganan perkara secara intens.  Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh Panglima TNI, dalam kasus ini pihak POM TNI telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka dari pihak militer.(as)

 

 

 

Sunday, 18 June 2017 16:12

Ketua Dan Anggota DPRD Kab Mojokerto Terkena OTT

Written by

 MOJOKERTO(KORANRAKYAT.COM)  PDIP akan mengambil tindakan tegas terkait kadernya, yakni Ketua DPRD Mojokerto Purnomo yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Jika terbukti, PDIP akan memecat Purnomo dari keanggotaan partai. 

             "DPP PDI Perjuangan akan langsung memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo jika benar telah menjadi tersangka OTT KPK," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya, Sabtu (17/6/2017).

       Keputusan tersebut sesuai protap partai yang sudah diberlakukan sejak lama kepada segenap kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia. Meski demikian, PDIP masih akan terus mencari kebenaran terkait OTT tersebut."Kami terus melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tentang kebenaran berita tersebut. Sanksi pemberhentian otomatis ini sebagai salah satu bukti komitmen PDI Perjuangan untuk mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi," tegas Basarah.

          Sebelumnya diberitakan, sebelum terjadi OTT KPK, ada rapat dengar pendapat (hearing) di kantor DPRD Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam. Hearing diikuti Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Bappeko Mojokerto, Komisi II serta Komisi III. Keempat orang yang ditangkap KPK juga ikut dalam hearing tersebut.

        Informasi yang dihimpun wartawan ,
 KPK awalnya melakukan OTT terhadap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq dari PAN. OTT dilakukan di jalan sekitar kantor DPD PAN atau Rumah PAN di Jalan KH Mas Mansyur, Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam.

Dari keterangan kedua pejabat itu, penyidik KPK mencium keterlibatan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo. Politisi PDIP itu ditangkap dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Penyidik juga menangkap Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB di rumahnya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. 

          Sebelum ditangkap KPK, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq sempat mampir ke kantor DPD PAN atau Rumah PAN di Jalan KH Mas Mansyur, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penjaga keamanan Rumah PAN, Riski Zulfikar (30), mengatakan Umar datang ke Rumah PAN sekitar pukul 20.00 WIB, Jumat (16/6/2017). Untuk diketahui, Umar merupakan Ketua DPD PAN Kota Mojokerto.

"Beliau titip mobil, katanya mau ada rapat di kantor Dewan. Kunci mobil dibawa beliau," kata Riski kepada wartawan, Sabtu (17/6). Setelah menitipkan mobilnya, lanjut Riski, Umar meninggalkan Rumah PAN bersama orang yang menjemputnya dengan mobil. "Saya tidak tahu dijemput siapa, soalnya mobilnya menunggu di luar," ujarnya.

Setelah kepergian Umar, Riski mengaku tak tahu apakah Umar sempat kembali ke Rumah PAN atau tidak sebelum akhirnya ditangkap KPK."Setelah itu, saya tak tahu karena saya pulang jam 9 (pukul 21.00 WIB)," ucapnya.

Sampai siang ini, mobil dinas Umar masih terparkir di halaman Rumah PAN. Mobil tersebut berjenis sedan merek Toyota Altis hitam bernomor polisi S-1017-BS. Mobil dinas Umar ini menggunakan pelat nomor berwarna hitam.Sebelum terjadi OTT KPK, ada rapat dengar pendapat atau 
hearing di kantor DPRD Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam. Hearing itu melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Penataan Ruang, dan Bappeko Mojokerto dengan Komisi II dan III DPRD Kota Mojokerto. Keempat orang yang ditangkap KPK itu ikut dalam rapat tersebut.

"Benar semalam ada 
hearing membahas perencanaan pembangunan PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, red) ITS," ujar Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. Berdasarkan informasi yang dihimpun , KPK awalnya melakukan OTT terhadap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq dari PAN. OTT dilakukan di jalan sekitar kantor DPD PAN atau Rumah PAN di Jalan KH Mas Mansyur, Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam.

Dari keterangan kedua pejabat itu, penyidik KPK mencium keterlibatan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo. Politisi PDIP itu ditangkap dalam perjalanan pulang ke rumah. Penyidik juga menangkap Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB, di rumahnya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon.(f)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka tersebut adalah AAN (Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, MSU (Direktur PT MPSM) dan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba (PP)  Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu). Rp. 10 Juta dijadikan barang bukti Jumat (9/6)

Tersangka PP selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu diduga menerima hadiah atau janji dari AAN selaku PPK pada BWS VII Bengkulu dan MSU selaku kontraktor terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Tersangka PP yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AAN dan MSU diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
 
Sebelumnya, KPK mengamankan ketiganya dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/6) sekitar pukul 01.00 di sebuah restoran di Bengkulu sesaat setelah penyerahan uang dari AAN kepada PP. Selain mengamankan ketiganya, penyidik mengamankan uang sebesar Rp 10 juta.  Diduga pemberian ini bukan yang pertama. Sebelumnya, PP juga diduga telah menerima Rp 150 juta. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Bengkulu, pada hari yang sama ketiganya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.(as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Dirtipikor Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap kantor Pertamina terkait dengan kasus penjualan tanah ditengarai ada korupsi dengan kerugian negara Rp 9,4 Miliar. Kini sudah diperiksa 21 saksi dan disita    komputer, dokument, Flashdis. Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat(9/6)2017 mengatakan Kemarin sudah dilakukan suatu penggeledahan di kantor Pertamina terkait dengan proses penyidikan yang di lakukan oleh Dirtipikor Bareskrim Polri sejak Januari 2017 . "Dimana ada dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penjualan tanah  pertamina kepada seseorang kemudian patut diduga terjadi tindak pidana korupsi tanah itu seluas 1088 Meter persegi dan diperkirakan kerugian negara hal penjualan ini  ada sekitar Rp  9,4 Miliar ," ujarnya.

Selanjutnya,Martinus menegaskan hingga kini sudah diperiksa sekitar 21 orang saksi yang kemudian penggeledahan ini untuk melengkapi proses penyelidikan dalam kaitan untuk menentukan tersangka yang akan didapat dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya." Dari penyidikan  yang dimulai sejak Januari 2017 ini terkait data  yang masuk karena penjualan yang dilakukan pada tahun 2011. " tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan memang ada jedah waktu dimulai penyelidikan  sampai dinaikan penyidikan  dan sampai dengan proses akan menentukan siapa tersangka nantinya."
Ini juga dengan berkaitan meminta bantuan kepada BPK untuk bisa melakukan audit terhadap data-data yang ada," jelasnya .

Ketika ditanya apa yang disita apa saja, Martinus menandaskan  Satu buah CPU ,komputer dan kemudian ada beberapa dokument  dan ada flashdis akan dianalisa lagi untuk bisa diketahui apa data-data yang diperoleh ini mendukung bukti-bukti yang sudah dikumpulkan untuk bisa ditetapkan seorang tersangka." 21 saksi yang terkait secara internal  pertamina kemudian dari pihak-pihak dalam praktek jual beli tanah di waktu tahun 2011," tandasnya.

Apa benar pembelinya perorangan atau apa, Martinus merincinya sampai saat ini kita dalami yang kemudian akan kita sampaikan apakah pembelinya ini  dalam korporasi atau perorangan atau pihak swasta ."Untuk modusnya, dalam praktek jual beli tidak ada beberapa ketentuan yang di harus kan harus ada dalam ketentuan-ketentuan sebagai mana praktek jual beli yang ada . Yang kemudian  ini patut diduga mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi sehingga kemudian dilakukan penyelidikan,penyidikan dan dalam pekan-pekan depan mendatang  akan bisa ditentukan siapa tersangkanya," rincinya.( vk)

JAKARTA( KORANRAKYAT.COM) - KPK sedang mempelajari kontrak pengadaan helikopter angkut berat militer AgustaWestland AW-101 Merlin. KPK juga yakin keterangan Kepala Staf TNI AU periode 2015-2017, Marsekal TNI (Purnawirawan) Agus Supriatna, diperlukan. 
 
Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyatakan, "Penunjukan PT Diratama Jaya Mandiri itu bagian dari kontrak, seperti yang disarankan banyak pihak dan Pak Jokowi menyampaikan sebenarnya hubungan yang paling baik itu government to government." 
 
Artinya, kata dia, pemerintah Inggris kemudian menjalin kontrak dengan pemerintah Indonesia. "Atau kemudian TNI langsung ke AgustaWestland-nya, harusnya begitu, tapi saya juga sedang mempelajari kontraknya," kata Rahardjo di Jakarta, Selasa.
 
Dalam kasus ini, Polisi Militer TNI sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Marsekal Pertama TNI FA sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU.
 
Lalu Letnan Kolonel Administrasi BW selaku pejabat pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua SS staf yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter AW-101 Merlin.
 
Total anggaran pengadaan heli AW-101 Merlin adalah Rp738 miliar yang masuk dalam APBN 2016 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp220 miliar dengan modus penggelembungan dana.
 
Penyidik PM TNI juga sudah memblokir rekening sebesar Rp139 miliar atas nama PT Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang. 
 
KPK sedang menyelidiki PT Diratama tapi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. 
 
"Saya perlu mempelajari apakah penunjukkan langsung atau bagaimana, saya belum tahu. Dalam kondisi khusus boleh ada seperti bencana alam, keadaan darurat atau keperluan pertahanan yang sangat khusus bisa saja tapi kondisi saat itu saya belum tahu," kata Rahardjo.
 
Namun, dia yakin Supriatna juga perlu dimintai keterangannya oleh penyidik militer. Pemimpin puncak TNI AU ini, pada saat itu, gencar menyatakan bahwa AW-101 Merlin paling pas untuk keperluan TNI AU.
 
Rahardjo pun menyoroti penggunaan pajak pertambahan nilai dalam kontrak barang oleh pemerintah.
 
"Kontrak selalu ditarik PPN. Nach kalau kemudian dengan pihak luar belum tentu mereka mau bayar PPN. Tolong dikaji juga pemberian PPN itu karena pada praktiknya juga hanya masuk kantong kiri keluar kantong kanan karena uang pemerintah juga yang dibuat bayar khan?," kata dia. 
 
"Yang paling tepat PPN kalau transaksi di swasta, kalau APBN khan agak misleading dalam arti masuk kantong kiri keluar kantong kanan, dan efek lainnya itu kita tidak pemerintah membeli barang dengan harga lebih mahal padahal pihak ketiganya pasti mau untung. Apa ini tidak mau ditinjau?" kata dia. 
 
Proses pembelian arsenal dan sistem kesenjataan di semua matra TNI memerlukan proses lama dan panjang, yang semuanya berinduk pada proyeksi Kekuatan Esensial Minimum, yang saat ini memasuki fase II. 
 
Ada banyak pihak yang terkait, mulai dari matra TNI sebagai pengguna, Markas Besar TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, KKIP, dan lain-lain.(as)
Sunday, 28 May 2017 12:51

Pengawas Saling Tangkap Buntut Jual Beli WTP

Written by

 

 

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa pada Jumat (26). Konferensi Pers KPK digelar bersama BPK sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atas tertangkapnya dua orang oknum pejabat BPK RI.

Ketua KPK RI, Agus Rahardjo menjelaskan, kronologi OTT yakni dilakukan pada Jumat (26/5), di dua lokasi. Pertama kantor BPK RI dan kedua di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam OOT tersebut diamankan tujuh orang. 

"Kronologis sebagai berikut, pada pukul tiga sore atau 15.00 WIB, tim KPK mendatangi kantor BPK RI di jalan Gatot Subroto. Di kantor BPK dari OTT yang berlaku diamankan enam orang yakni ALS adalah Auditor BPK RI, kemudian RS Eselon satu di BPK, JDP Eselon tiga di Kemendes PDTT dan kemudian sekretaris RS, supir JDP dan satu orang satpam," ungkap Agus kepada wartawan di gedung KPK, Sabtu (2/5).

Berikutnya, lanjut dia, di ruangan ALS, tim KPK menemukan uang Rp 40 juta yang diduga merupakan bagian dari total komitmen Rp 240 juta. Di mana sebelumnya pada awal Mei 2017 diduga telah diserahkan uang senilai Rp 200 juta. Kemudian pada pukul 16.20 WIB, tim KPK mendatangi kantor Kemendes PDTT di jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Di kantor Kemendes PDTT ini KPK mengamankan satu orang berinisial SUG, yaitu Irjen Kemendes PDTT. 

"Untuk kepentingan pengamanan barang bukti dilakukan penyegelan di sejumlah ruangan, di BPK disegel dua ruangan yakni ruangan ALS dan RS. Kemudian di Kemendes PDTT disegel empat ruangan yakni ruangan JDP, dua ruangan di biro keuangan dan ruangan SUG," kata Agus menambahkan. 

Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif menambahkan, dalam proses OTT ini selain diamankan uang Rp 40 juta, diamankan juga uang sebesar Rp 1 miliar, 145 juta rupiah dan 3.000 dolar AS. Rp 40 juta diduga merupakan uang yang diserahkan ALS dan uang satu miliar, 145 juta serta 3.000 dolar AS ditemukan dalam brangkas dalam ruang kerja RS. 

"Sejumlah uang ini masih dipelajari KPK apakah berhubungan dengan kasus ini atau tidak, statusnya akan ditentukan kemudian," terang La Ode M Syarif. (as)

Page 4 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan