Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Kasus dugaan  Penipuan dan

penggelapan yang di lakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata

biasa dikenal dengan First Travel sesuai data PPATK ternyata

dana yang beredar 1 Triliun lebih. Hingga kini sudah diketahui ada

40 rekening.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di

Mabes Polri, Senin (21/8) 2017 mengatakan sudah sudah saya

cek dan menyampaikan dan kemarin saya bertemu dari PPATK

akan segera  melakukan koordinasi dengan Bareskrim."Aset-aset

yang sudah terlacak. Tetapi nanti akan terlihat dan terpresing di

PPATK. ," ujarnya.

Ketika ditanya apalah bisa digugurkan, Setyo menegaskan Kalau

ketahuan itu bisa terlibat. Ini ada sekitar 40 rekening buku

tabungan . Yang sedang dicek langsung."Ada perusahaan dan

ada perorangan. Moga-moga. Ada barang bergerak dan ini masih

pendalaman," tegasnya.

Untuk itu , Setyo menjelaskan sedang kita amankan seperti aset

tidak bergerak berupa kendaraan walaupun tidak seberapa

proteksi. Kalau ditotal  bisa memberangkatkan, 14.000 orang yang

sudah diberangkatkan." Dari 72.000 yang mendaftar dan

membayar Dari berapa jumlah  72.000 kalau dibayar Rp

14.300.000 yang ditotal 1,029.600.000.000 Triliunan ," jelasnya

Menyinggung Kalau dana di tanam di Pandawa, Setyo mengakui

Apakah sudah masuk, Kalau kalau dana keluar negeri  nanti kita

lihat. Karena itu berdasarkan data. " Tapi teman-teman di

Direktorat Kriminal Umum sedang bekerja keras sedang

melakukan pelacakan sedang mendalami para tersangka untuk

keterangan apa," akunya.

Menyingkap Soal piutang di Hotel, Setyo membeberkan Ada Rp

24 Miliar yang belum dibayar ke Hotel . Sudah Kemarin saya rilis

ada 72.000 yang terdaftar sudah membayar. Nah membayar ini

macam-macam .ada yang kena membayar Rp 14.300 kemudian

diminta tambah Rp 3,5 juta. Tidak berangkat diminta tambah lagi

Rp 2,5 Juta tidak berangkat juga." Nah nanti akan dihitung lagi.

Yang Rp14.300 berapa orang , yang plus Rp 3,5 Juta

berapa.orang . Yang minta tambah.Rp 2,5 Juta berapa orang. 

Kalau di Arab info nya 1 orang koordinator nya disana itu sekitar

Rp 24 Miliar. Belum dibayar masalah tiket  per Rp 80 Miliar,"

bebernya.

 

Jadi, Setyo menambahkan Kalau ditotal Rp 104 Miliar ,info kita

dapat  ada beberapa maskapai yang ada. Berapa maskapai yang

dipakai mereka."Berangkat pakai maskapai.macam-macam,"

tambahnya.( vk)

Friday, 11 August 2017 13:39

Jarot & Arif Wicaksono Jadi Tersangka KPK

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPRD Kota Malang   Arief Wicaksono Dan Jarot Edy Sulistyono  mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumaham & Pengawasan Bangunan (DPUPPB)  sebagai tersangka pemberi suap . Arief ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus.

                  Kasus pertama, Arief ditetapkan sebagai tersangka penerima suap berupa hadiah atau janji, yang diduga berasal dari Kepala Dinas DPUPPB Jarot Edy Sulistyono."Yang bersangkutan diduga menerima hadiah atau janji dari JES, Kadis PUPPB Pemkot Malang tahun 2015," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).Suap tersebut disebut terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Dalam perkara ini, Arief dan Jarot ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka, MAW dan JES," ujar Febri.

                   Pada perkara kedua, lanjut Febri, Arief selaku Ketua DPRD Kota Malang, diduga menerima suap berupa hadiah atau janji terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kendung Kandang, dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

                 Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut yakni Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018. Suap tersebut diduga diberikan oleh Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman. Pada kasus pertama, Arief selaku penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

                 Kemudian sebagai pihak pemberi suap di perkara pertama ini, Jarot dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

                           Kemudian pada perkara kedua, Arief selaku penerima suap disangkakan dengan pasal yang sama dengan perkara pertama.Sementara Komisaris PT EMK Hendarwan selaku pemberi suap di perkara kedua yang melibatkan Arief, disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(fd)

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Ketua DPRD Kota Malang Muhammad Arief Wicaksono menyatakan mundur dari jabatannya setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait dana APBD.
"Saya akan mempertanggungjawabkan secara pribadi dan publik. Lewat surat yang tanpa tekanan dari siapapun, saya hari ini menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPRD Kota Malang," kata Arief dalam konferensi pers di Kantor DPC PDIP Kota Malang, Kamis (10/8).
              Arief mengaku akan berkonsentrasi untuk menghadapi kasus yang tengah dihadapinya. Dia juga mengaku sudah menerima surat pemberitahuan tersebut."Agar saya dapat konsentrasi menjalankan proses hukum berikutnya," kata Arief. Dalam konferensi pers, Arief didampingi oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari. Arief memberikan pengantar sebelum kemudian membacakan surat pernyataan bermeterai.
              Begitu selesai membaca surat pernyataan Arief langsung meninggalkan tempat duduknya. Dia juga sempat menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan para wartawan

KPK Obok Obok  Dewan

Sementara Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah obok obok balai kota ruang walikota dan sekda serta rumah Dinas Ketua DPRD Arif Wicaksono  kembali  melakukan penggeledahan di Pemkot Malang,penyidik KPK obok obok ruang Komisi C  mencari data terkait dengan APBD Tahun 2015, Kamis (10/2017)

                Penyidik KPK ke  gedung dewan sekitar pukul 10.00 WIB, para penyidik KPK langsung mencari data di ruang Komisi C DPRD Kota Malang.Kedatangan ke gedung dewan tidak didampingi anggota dewan.Seperti diketahui, para Kepala Dinas hingga Wali Kota Malang tetap berada di lokasi dan menunggu proses penggeledahan di kantor mereka kemari, tapi tidak di ruangan gedung dewan. Hal ini dituturkan Wakil Ketua Komisi C Harun Prasojo.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Harun Prasojo .

Harun hendak ke ruang kerjanya, ternyata , ada KPK di sana, ruangan tertutup. Tidak ada anggota Komisi C di dalam ruangan. Akhirnya saya turun saja," ujar Harun.

Penyidik didampingi Sekwan Bambang Suharijadi. Penyidik datang melanjutkan  pencarian data dalam kasus yang menjadikan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono sebagai tersangka. Kasus itu diduga suap dari eksekutif kepada legislatif untuk memuluskan anggaran perubahan tahun di APBD 2015. (fd)

 

 

 

 

 

 

Malang, (koranrakyat.com) – Sekitar enam orang anggota Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di ruang Balai Kota Malang termasuk ruang  Walikota Malang, Sekda Kota Malang dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Kota Malang.KPK berhasil mengamankan barang bukti dokumen proyek APBD  tahun 2015.

Walikota Malang  Abah Anton dengan sejumlah wartawan di balai kota mengatakan bahwa kendati sejak sore ditemui KPK tak tak satupun pertanyaan yang ditanyakan dirinya oleh KPK.” Demi Allah saya tidak ditanya apa-apa,jadi saya hanya menyaksikan, yang banyak ditanya Sekda Wasto , soal data yang diminta yang lebi tahu, Sekda ujarnya.    

            Sementara Wasto Sekkotamyan baru beberapa hari dilantik itu menyampaikan bahwa data yang dibawah KPK data proyek APBD Tahun 2015, diruang kerja saya tidak ada yang dibawah berkasnya begitu juga di ruang walikota Malang HM. Anton. “ Kami tidak banyak ditanya kendati beberapa jam KPK berada diruangannya, namun  semua dokomen proyek APBD Tahun 2015  mereka bawah.”ujarnya.

            Sementara secara terpisah Agus Rahardjo mengatakan penggeledahan yang dilakukan KPK di sejumlah tempat di Malang tidak terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, kata dia, KPK melakukan hal itu lantaran ada kasus yang sudah naik ke penyidikan.

"Ada penyelidikan terbuka, kemudian rasanya sudah kami naikkan ke tingkat penyidikan," kata Agus setelah menghadiri Indonesia Development Forum di Gama Tower, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Karena sudah naik ke penyidikan, Agus mengatakan, KPK tentu telah menetapkan tersangka. Diduga sudah ada dua tersangka. Saya lupa detailnya," ujarnya. Agus mengaku lupa detail proyek yang dijadikan bancakan oleh penyelenggara pemerintahan di Kota Malang "Detailnya kalau pas ekspose, saya sering lupa," ucapnya.

Sejak tadi pagi tim satuan tugas KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, Jawa Timur. Penggeledahan di tempat tersebut.Selanjutnya geser ke Balai Kota Malang dilanjutkan ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang hingga larut malam .(fd/as)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan pernyataan dukungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak akan berpengaruh pada proses hukum yang sedang diusut kejaksaan. Ia menghindari anggapan hukum dijadikan sebagai alat politik.
 
"Hukum adalah hukum. Politik adalah politik. Kalau kita terpengaruh, nanti kalian menuduh kami bahwa hukum adalah alat politik," kata 
Prasetyo di kantornya menanggapi dukungan Hary Tanoe terhadap pemerintahan Jokowi di Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2017.

Sebelumnya, Hary Tanoe, CEO MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo, ditetapkan tersangka dalam kasus ancaman melalui SMS kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto. Pesan itu dinilai bernada ancaman.

 
Yulianto adalah penyidik kasus korupsi pembayaran restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom (PT Smartfren) pada 2007-2009. Tim jaksa penyidik yang dipimpinnya telah menetapkan Hary Djaja dan Anthony Chandra Kartawiria sebagai tersangka serta melakukan pemeriksaan terhadap Hary Tanoe sebagai saksi untuk kasus tersebut.
 
Belakangan, Hary Tanoe mengungkapkan dukungan kepada Jokowi akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional Perindo. Sebagian kalangan menilai Perindo mengubah haluan dukungan politik dengan secara tak langsung mendukung Presiden Jokowi pada 2019.
 
M. Prasetyo menilai tak ada keterkaitan dukungan politik Hary Tanoe dan kasus hukum yang menjeratnya. Bahkan, ia menyebut, masih mendalami perkara Hary Tanoe. "Bagaimanapun, perlu kehati-hatian. Hukum adalah hukum, politik adalah politik. Semua punya koridor masing-masing," ujarnya. (vx)
 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap Kajari Pamekasan RI yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung  menghormati dan tak akan intervensi   proses hokum, hal ini jadi  momentum bersih bersih koruptor di Kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, M. Rum :  Kita akan memberikan beberapa keterangan terkait dengan Operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 ."Yang pertama-tama tentu kita menghormati proses hukum yang dilakukan terhadap Kajari Pamekasan RI . Tidak henti-hentinya pimpinan Kejaksaan Agung selalu mengingatkan terkait baik oknum yang melakukan penyimpangan maka proses hukum harus dilakukan, bahwa proses hukum menjadi bagian dan momentum untuk bersih-bersih yang selama ini memang dilakukan dengan tujuan perbaikan Kejaksaan ke depan," ujarnya.

Selanjutnya, M. Rum menegaskan sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa hal tersebut menjadi tangung jawab atau resiko akibat  ulah perbuatan oknum Jaksa tersebut sendiri dan itu adalah perbuatan RI." Jika bukti dan faktanya jelas siapa pun dia maka harus dilakukan proses hukum untuk itu Kejaksaan tidak akan mencegah atau menghalangi meski dalam tata cara pelaksanaannya perlu saling menghormati," tegasnya.

Untuk itu, M. Rum menjelaskan  Jadi sekali lagi kami tidak akan membela atau  mencegah atau menghalangi karena ini adalah bagian dari langkah pembersihan siapa yang salah sudah selayaknya dihukum karenanya semua pihak harus menertibkan dan membersihkan diri ." Kepada jajaran kejaksaan  pimpin kami             Jaksa Agung  meminta agar tetap bekerja biasa sebagaimana tanggung jawab yang dipegang pentingnya bekerja sesuai aturan. Tetap menjaga ketenangan jangan berkecil hati tetap semangat     
dalam menjalankan tugas lakukan evaluasi dan koreksi jalankan tugas  yang baik dan benar serta menjauhkan diri dari penyimpangan kewenangan perbuatan tercela lainnya.Sebagai mana yang selalu diingatkan oleh pimpinan selama ini jadikan semua sebagai sebuah perbuatan untuk perbaikan kedepan," jelasnya.

Saat  ditanya kejadian ini menyebut kejaksaan, apakah akan mengambil alih kasus, M.Rum menandaskan disana ada Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur."  Dilihat bagaimana bobot kasus ini jadi mungkin nanti kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengevaluasinya. Jadi saya menjelaskan secara umum ini oknum jadi tidak ada kita membela atau menghalangi proses hukum," tandasnya.

        Disinggung fungsi kontrol dari Kejaksaan Agung, M.Rum mengakui  sebenarnya fungsi kontrol kita sistem kita sudah baik kredibel. Kenapa dinyatakan kredibel sudah sesuai aturan SOP penanganan perkara sudah ada, etika profesi jaksa sudah ada . "Memang kita sudah ingatkan sudah ada pengawasan , sudah ada   investigasi kasus sesuai aturan PP 53 tahun 2010 tentang pelangaran disiplin. Jadi menurut hemat kami bukan  sistem yang salah tetapi kepada oknumnya.  sudah menjadi resiko

        Jadi fungsi kontrol kita selama dianggap  sudah baik karena semua aturan-aturan mengenai SOP pelaksanaan tugas sudah ada," akunya.

Apakah ada sanksi dari Kejaksaan, M.Rum membeberkan Ya, sanksi nya sudah jelas dia korupsi lebih berat dari yang dibuat Kejaksaan. Tapi kita selaku akan menindak lanjuti tentu kita tidak mau disana ,ada aturan-aturan yang dilanggar tentu pengawasan kita tetap berjalan tetapi sesuai sistem yang diatur. Tidak ada kecolongan ,tadi sudah kita bilang kita sedang melakukan pembersihan  , dimana pembersihan sedang giat kita lakukan untuk kedepan supaya lebih baik. "Kalau memang tidak ada yang mau berubah ,oknum-oknum itu tetap akan terus terkena dengan sanksi hokum.

         Mereka memang tidak mau berubah. Kalau kita sudah baik kejaksaan 2016 cukup baik . Sudah berulang kali penanganan  korupsi kita cukup baik. Hasil BPK dapat predikat yang bagus , sesudah itu reformasi birokrasi meningkat. Jadi tidak ada lagi ,sistem ini oknum-oknum yang berkarakter seperti itu mau tidak mau berhadapan dan resikonya sendiri," bebernya.

 

         Nanti akan dipecat engga, M.Rum menambahkan  Ya pastilah itu, kalau tersangka sudah di non aktifkan itu. Tapi melalui mekanisme yang ada,langsung saja tidak . Sekarang ini sudah di non aktifkan . Ini sudah tersangka tetap prosedur tidak bisa tinggal."Penanganan perkara hukum di Kejari Pamekasan nah itu kan ada yang tidak sesuai karena terbukti ada Operasi tertangkap tangan( OTT). Yang sedang ditangani adalah penggunaan dana desa," tambahnya.(vk)

Wednesday, 02 August 2017 14:52

Bupati Dan Kajari Pamekasan Terkena OTT KPK

Written by

 

PAMEKASAN (KORANRAKYAT.COM) Bupati Pamekasan Achmad Syafii turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Rabu (2/8/2017).

Achmad Syafii diciduk setelah menghadiri kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMM) di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan.

Busiri, salah satu warga Desa Bukek mengaku heran dengan kejadian OTT yang menjerat bupati Pamekasan. Sebab, sebelumnya Achmad Syafii masih bersama beberapa pejabat di lingkungan TNI AD dan TNI AL dalam acara TMMD.

"Saya kaget tiba-tiba ada informasi Bupati diamankan KPK," ujar Busiri.

Setelah hadir ke acara TMMD, Bupati Syafii kemudian memimpin rapat terbatas dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebelum rapat selesai, Achmad Syafii kemudian dijemput penyidik KPK menuju kantor Polres Pamekasan bersama sejumlah pejabat dan jaksa yang lebih dulu ditangkap.

"Ada dua petugas KPK yang mengamankan Achmad Syafii tadi saat memimpin rapat di kantor Pemkab Pamekasan. Dia tiba pada jam 12.10 WIB," kata salah satu sumber di Polres Pamekasan.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diduga terkait pengelolaan dana desa.

Diduga, masalah terkait pengelolaan dana desa tersebut sempat ditangani oleh kejaksaan.

"OTT diduga terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. Kami juga tengah mengamati relasinya dengan dana desa ," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Sejumlah pejabat dibawa oleh petugas KPK terkait operasi ini, termasuk Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Sucipto Utomo dan Kepala Kejari Rudi Indra Prasetya.

Bersama dengan mereka, KPK juga membawa Kepala Seksi Intel Sugeng, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan dan dua staf Kejari, serta dua staf Inspektorat dari Pemkab Pamekasan.

Selain itu, dua kepala desa juga ikut dibawa, yakni Agus Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu, Muhammad Ridwan Kepala Desa Mapper, Kecamatan Proppo.

Kasus dana desa

           Pada September 2016 lalu, Polres Pamekasan pernah memeriksa 56 orang terkait dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

Pemeriksaan kasus dugaan penyelewengan ADD Kecamatan Proppo ini bermula saat pencairan dana tahap pertama bulan Juni terjadi pemotongan sebesar Rp 950.000 untuk 26 desa se-Kecamatan Proppo.

         Uang hasil pemotongan tersebut akan diberikan kepada aparat keamanan, LSM dan wartawan.

Namun, sebelum dana hasil pemotongan itu diserahkan sudah terendus oleh Polres Pamekasan.

         Total ADD se-Kecamatan Proppo untuk tahap pertama mencapai Rp 13 miliar untuk 27 desa. Namun, hanya satu desa tidak dicairkan karena persyaratannya tidak lengkap.

 

Meski demikian, belum diketahui pasti apakah operasi tangkap tangan ini terkait kasus penyelewengan dana desa yang dimaksud.(fd)

Tuesday, 01 August 2017 03:38

100 Warga China Sindikat Penipuan & Pemerasan Digaruk

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sindikat  penipuan dan pemerasan di Jakarta, Surabaya dan Bali akhirnya lebih 100 orang warga negara China dan Taiwan berhasil ringkus oleh Satuan tugas Khusus Jadwal tim Polri, Sabtu (29/7)2017.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto  di Mabes Polri, Senin (31/7)2017 mengatakan Modus mereka sama, yakni memeras korban yang juga WN China melalui telepon, dengan mengaku sebagai aparat penegak hukum."Di mana korban diancam sedang terlibat kasus tertentu yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum (di China)," ujarnya.

Selanjutnya, Rikwanto menegaskan, korban dijanjikan kasusnya akan dibekukan dengan jaminan korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Setelah mengirim uang dan menyadari dirinya ditipu, korban langsung melaporkan kejadian itu ke kepolisian China.Dalam penangkapan di Bali, Satgas Bareskrim Polri dan Polda Bali menggerebek rumah kontrakan di Perumahan Puri Bendesa Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung."Dari rumah tersebut, petugas menangkap 31 orang yang terdiri dari 17 WN China, 10 WNI Taiwan, dan empat WNI," tegasnya.

Untuk itu, Rikwanto menjelaskan, kasus di Bali itu terungkap berkat informasi dari Kepolisian China. Selanjutnya, Kepolisian China berkolaborasi dengan Mabes Polri.
"Karena banyaknya warga China yang datang ke Bali kemudian kami dapat memetakan tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat phone fraud(penipuan melalui telepon)," jelasnya

Lebih jauh, Rikwanto merincinya dari lokasi, polisi menyita 38 telepon rumah, 25 modem, tujuh router, 10laptop, delapan ponsel, seperangkat CCTV, dan enam paspor. Untuk sementara, pelaku diamankan di rumah tahanan Polda Bali."Untuk kasus di Jakarta, tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan Kepolisian China menangkap 27 WN China,".rincinya

Sesuai pengembangan, Rikwanto  menandaskan penangkapan dilakukan di Jalan Sekolah Duta Raya Nomor 5, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Modusnya pun serupa, yakni mengaku sebagai aparat penegak hukum di China dengan korban juga WN China."Hasil interogasi sementara, pelaku melakukan aktivitas kejahatan siber internasional sejak bulan Maret 2017," tandasnya

Jadi, Rikwanto menambahkan di lokasi tersebut, polisi menyita tujuh laptop, 31 buah iPad mini, sebuah iPad, 12 handytalky, 12 wireless router,ponsel, hingga kartu tanda penduduk China, dan paspor.Selanjutnya, penggerebekan juga dilakukan di tiga lokasi di perumahan Bukit Darmo Golf, Surabaya. Petugas menangkap 93 orang di ketiga lokasi tersebut yang terdiri dari 81 WN China dan 12 WN Taiwan."Dari hasil interograsi sementara, pelaku melakukan aktivitas kejahatan siber internasional sejak bulan Februari 2017," tambahnya.

Barang bukti yang disita antara lain, lima unit laptop, tiga iPad mini, 41 telepon, 12 wireless router, dan 82 ponsel.( vk)

 

 

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Setnov  sebagai tersangka, disangka merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Status hukum Ketua DPR yang sebelumnya tak jelas, Setya Novanto di status korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tidak lagi terkatung-katung. Pada Senin (17/7) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dia sebagai tersangka.

Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya mengatakan, dasar penetapan Setnov setelah mencermati fakta persidangan kedua terdakwa. Yakni, irman dan Sugiharto yang pada pekan lalu menyampaikan pledoi. ’’KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi menjadi tersangka. KPK menetapkan saudara SN,’’ ujarnya. Dia mengatakan, Setnov diduga memperkaya diri sendiri atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian negara sampai Rp 2,3 triliun. Setnov disangka melanggar Pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. ’’Sebagaimana telah disampaikan ke publik sebelumnya atas tiga tersangka. Yakni Irman, Sugi, dan Andi Narogong,’’ imbuhnya.

Merujuk pada UU Tipikor, Pasal 2 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan di Pasal 3, menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Penetapan Setnov sebagai tersangka sesuai dengan keyakinan JPU KPK dalam kesimpulan analisa yuridis, saat membacakan surat tuntutan untuk kedua terdakwa perkara e-KTP. Jaksa meyakini, SN dinilai terbukti turut serta dalam sengkarut dugaan mega korupsi e-KTP, sesuai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal ini menyusul adanya pertemuan antara terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus, Diah Anggraini,  dan Setnov di Hotel Grand Melia Jakarta pada Februari 2010 silam, sekitar pukul 06.00 Wib. Dimana dalam pertemuan tersebut, para terdakwa meminta dukungan Setnov dalam proses penganggaran tersebut, dan Setnov menyatakan dukungannya terhadap proses penganggraan proyek e-KTP yang sedang berjalan di Komisi II DPR.

Selain itu, fakta hukum lain yang mengaitkan keterlibatan Setnov, juga adanya  pertemuan antara Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama terdakwa satu, yang menemui Setnov di lantai 12 Gedung DPR RI, guna memastikan dukungan Setnov terhadap penganggaran proyek e KTP. Dalam pertemuan tersebut Setnov mengatakan sesuatu. ’’Ini sedang kita koordinaskan perkembanganya nanti hubungi Andi,’’ urai JPU KPK Mufti Nur Irawan. (as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Ada kasus korupsi yang  dilakukan oleh PT Kimia Farma  selaku pelaksana pekerjaan alat kesehatan dasar itu di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kini tersangka Bambang Sarjono selaku sekretaris Jenderal Kesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan penyitaan Rp 7,8 Miliar.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat(14/7)2017 mengatakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri  telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 7,8 Miliar." Penyitaan terkait dengan tindak Pidana Korupsi yang terjadi dalam pengadaan alat kesehatan dasar yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat  Departemen Kesehatan Tahun 2006," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan Dari hasil yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa Direktur PT Kimia Farma itu telah melakukan dan ini disita dari PT Kimia Farma selaku pelaksana pekerjaan alat kesehatan dasar itu di Departemen Kesehatan Republik indonesia yang nilainya Rp 7,8 Miliar." Penyitaan ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkara pokok tersangka Bambang Sarjono selaku sekretaris Jenderal Kesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia," tegasnya.

 

Untuk itu, Martinus menjelaskan Dimana perkaranya ini diserahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. " Jadi sudah tahap 2 tersangka dan barang bukti itu diserahkan dengan diwujudkan penyitaan sebesar Rp 7,8 Miliar," jelasnya.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Jelang Lebaran  Gubernur  Bengkulu Ridwan Mukti  sedang rapat KPK menyita barang bukti sejumlah uang dalam pecahan Rp 100 ribu rupiah dalam satu kardus ketika operasi tangkap tangan atau OTT istri Gubernur Bengkulu Lily Martiani Maddari, beserta empat orang lainnya yang diduga pengusaha di Bengkulu, Selasa, 20 Juni 2017.

         "Sementara (barang bukti) satu miliar rupiah, tapi masih didalami tim KPK," kata Direktur Reskrimsus Kombes Pol Herman di Bengkulu. Istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena terkait dugaan penerimaan komisi proyek pembangunan jalan di daerah itu. Namun, Herman menolak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai detail komisi atau "fee" proyek pembangunan infrastruktur jalan mana yang diterima oleh istri gubernur itu."Itu semua dalam pendalaman KPK," kata dia kepada wartawan.
            Tim OTT KPK membawa istri gubernur bersama empat orang, termasuk Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, ke Jakarta.  Rombongan bertolak dari Kepolisian Daerah Bengkulu ke Bandara Fatmawati sekitar pukul 13.15 WIB.Lily terjaring operasi tangkap tangan di rumah pribadi yang berada di Jalan Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, pada Selasa pagi.

                "Banyak kabar simpang siur yang beredar. Info yang benar, yang tertangkap OTT Ibu Lily (istri gubernur) dan dua kontraktor di rumah pribadinya," ujar Koordinator Humas Media Center Pemprov Bengkulu, Junaidi Ibnurrahman dalam keterangannya kepada wartawan , Selasa (20/6/2017).  Saat OTT berlangsung, Junaidi menjelaskan, Ridwan tengah memimpin rapat terbatas dengan sejumlah pejabat di kantor gubernur. Begitu mendengar kabar OTT KPK terhadap istrinya, Ridwan langsung meluncur ke Mapolda Bengkulu. 

              "Pada waktu yang bersamaan bapak Gubernur sedang memimpin rapat terbatas bersama bersama Bupati Bengkulu Utara di Ruang Raflesia Kantor Gubernur Bengkulu. Mendengar istrinya kena OTT KPK, Gubernur segera menuju Polda Bengkulu," kata Junaidi. 


Saat ini Ridwan dan Lily telah berada di Gedung KPK. Selain keduanya, ada tiga orang lainnya yang terjaring dalam OTT dan dibawa ke KPK. Tim KPK juga menangkap bendahara partai dalam OTT itu. Bendahara partai ini diduga menjadi perantara suap. KPK yang punya waktu 1x24 jam akan memeriksa mereka secara intensif. Belum diketahui OTT yang dilakukan tersebut terkait kasus apa. 
             "Kita belum bisa sebutkan siapa penyelenggara negaranya tapi ada unsur penyelenggara negara. Penyelenggara negara kan bisa dari unsur kepala daerah, bisa eselon 1 atau bisa dari unsur lain di UU Nomor 28 Tahun 1999 dan juga ada swasta. Termasuk pihak perantara yang kita amankan yang merupakan bendahara dari salah satu partai politik di sana," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/6). 
Bersama Lily, tim OTT KPK juga menangkap dua orang kontraktor  berinisial RDS dan JW yang diduga penyuap istri gubernur Bengkulu itu. KPK mebwah sejumlah dokumen yang ada, sebelum dampingi Suaminya menjadi Gubernur Bengkulu, Lily Martiani jadi anggota dewan Prov Bengkulu. 

Istri Gubernur Bengkulu ini juga sudah lebih dulu dikenal sebagai pengusaha sebelum berkiprah di dunia politik dan berhasil menjadi tokoh penting Partai Golkar di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.(as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara (TNI AU) Tahun 2016 - 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini, KPK Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh (IKS)  sebagai tersangka.Jakarta, 16 Juni 2017

               Tersangka IKS selaku Direktur PT DJM diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 - 2017. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.

             Atas perbuatannya, IKS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini merupakan kasus kedua setelah kasus dugaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla RI tahun 2016 yang secara sinergi dikoordinasikan antara KPK dan TNI sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kerja sama yang dilakukan meliputi pemeriksaan saksi secara bersama, penggeledahan dan koordinasi perkembangan penanganan perkara secara intens.  Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh Panglima TNI, dalam kasus ini pihak POM TNI telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka dari pihak militer.(as)

 

 

 

Sunday, 18 June 2017 16:12

Ketua Dan Anggota DPRD Kab Mojokerto Terkena OTT

Written by

 MOJOKERTO(KORANRAKYAT.COM)  PDIP akan mengambil tindakan tegas terkait kadernya, yakni Ketua DPRD Mojokerto Purnomo yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Jika terbukti, PDIP akan memecat Purnomo dari keanggotaan partai. 

             "DPP PDI Perjuangan akan langsung memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo jika benar telah menjadi tersangka OTT KPK," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya, Sabtu (17/6/2017).

       Keputusan tersebut sesuai protap partai yang sudah diberlakukan sejak lama kepada segenap kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia. Meski demikian, PDIP masih akan terus mencari kebenaran terkait OTT tersebut."Kami terus melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tentang kebenaran berita tersebut. Sanksi pemberhentian otomatis ini sebagai salah satu bukti komitmen PDI Perjuangan untuk mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi," tegas Basarah.

          Sebelumnya diberitakan, sebelum terjadi OTT KPK, ada rapat dengar pendapat (hearing) di kantor DPRD Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam. Hearing diikuti Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Bappeko Mojokerto, Komisi II serta Komisi III. Keempat orang yang ditangkap KPK juga ikut dalam hearing tersebut.

        Informasi yang dihimpun wartawan ,
 KPK awalnya melakukan OTT terhadap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq dari PAN. OTT dilakukan di jalan sekitar kantor DPD PAN atau Rumah PAN di Jalan KH Mas Mansyur, Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam.

Dari keterangan kedua pejabat itu, penyidik KPK mencium keterlibatan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo. Politisi PDIP itu ditangkap dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Penyidik juga menangkap Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB di rumahnya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. 

          Sebelum ditangkap KPK, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq sempat mampir ke kantor DPD PAN atau Rumah PAN di Jalan KH Mas Mansyur, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penjaga keamanan Rumah PAN, Riski Zulfikar (30), mengatakan Umar datang ke Rumah PAN sekitar pukul 20.00 WIB, Jumat (16/6/2017). Untuk diketahui, Umar merupakan Ketua DPD PAN Kota Mojokerto.

"Beliau titip mobil, katanya mau ada rapat di kantor Dewan. Kunci mobil dibawa beliau," kata Riski kepada wartawan, Sabtu (17/6). Setelah menitipkan mobilnya, lanjut Riski, Umar meninggalkan Rumah PAN bersama orang yang menjemputnya dengan mobil. "Saya tidak tahu dijemput siapa, soalnya mobilnya menunggu di luar," ujarnya.

Setelah kepergian Umar, Riski mengaku tak tahu apakah Umar sempat kembali ke Rumah PAN atau tidak sebelum akhirnya ditangkap KPK."Setelah itu, saya tak tahu karena saya pulang jam 9 (pukul 21.00 WIB)," ucapnya.

Sampai siang ini, mobil dinas Umar masih terparkir di halaman Rumah PAN. Mobil tersebut berjenis sedan merek Toyota Altis hitam bernomor polisi S-1017-BS. Mobil dinas Umar ini menggunakan pelat nomor berwarna hitam.Sebelum terjadi OTT KPK, ada rapat dengar pendapat atau 
hearing di kantor DPRD Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam. Hearing itu melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Penataan Ruang, dan Bappeko Mojokerto dengan Komisi II dan III DPRD Kota Mojokerto. Keempat orang yang ditangkap KPK itu ikut dalam rapat tersebut.

"Benar semalam ada 
hearing membahas perencanaan pembangunan PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, red) ITS," ujar Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. Berdasarkan informasi yang dihimpun , KPK awalnya melakukan OTT terhadap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq dari PAN. OTT dilakukan di jalan sekitar kantor DPD PAN atau Rumah PAN di Jalan KH Mas Mansyur, Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam.

Dari keterangan kedua pejabat itu, penyidik KPK mencium keterlibatan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo. Politisi PDIP itu ditangkap dalam perjalanan pulang ke rumah. Penyidik juga menangkap Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB, di rumahnya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon.(f)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka tersebut adalah AAN (Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, MSU (Direktur PT MPSM) dan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba (PP)  Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu). Rp. 10 Juta dijadikan barang bukti Jumat (9/6)

Tersangka PP selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu diduga menerima hadiah atau janji dari AAN selaku PPK pada BWS VII Bengkulu dan MSU selaku kontraktor terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Tersangka PP yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AAN dan MSU diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
 
Sebelumnya, KPK mengamankan ketiganya dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/6) sekitar pukul 01.00 di sebuah restoran di Bengkulu sesaat setelah penyerahan uang dari AAN kepada PP. Selain mengamankan ketiganya, penyidik mengamankan uang sebesar Rp 10 juta.  Diduga pemberian ini bukan yang pertama. Sebelumnya, PP juga diduga telah menerima Rp 150 juta. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Bengkulu, pada hari yang sama ketiganya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.(as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Dirtipikor Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap kantor Pertamina terkait dengan kasus penjualan tanah ditengarai ada korupsi dengan kerugian negara Rp 9,4 Miliar. Kini sudah diperiksa 21 saksi dan disita    komputer, dokument, Flashdis. Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat(9/6)2017 mengatakan Kemarin sudah dilakukan suatu penggeledahan di kantor Pertamina terkait dengan proses penyidikan yang di lakukan oleh Dirtipikor Bareskrim Polri sejak Januari 2017 . "Dimana ada dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penjualan tanah  pertamina kepada seseorang kemudian patut diduga terjadi tindak pidana korupsi tanah itu seluas 1088 Meter persegi dan diperkirakan kerugian negara hal penjualan ini  ada sekitar Rp  9,4 Miliar ," ujarnya.

Selanjutnya,Martinus menegaskan hingga kini sudah diperiksa sekitar 21 orang saksi yang kemudian penggeledahan ini untuk melengkapi proses penyelidikan dalam kaitan untuk menentukan tersangka yang akan didapat dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya." Dari penyidikan  yang dimulai sejak Januari 2017 ini terkait data  yang masuk karena penjualan yang dilakukan pada tahun 2011. " tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan memang ada jedah waktu dimulai penyelidikan  sampai dinaikan penyidikan  dan sampai dengan proses akan menentukan siapa tersangka nantinya."
Ini juga dengan berkaitan meminta bantuan kepada BPK untuk bisa melakukan audit terhadap data-data yang ada," jelasnya .

Ketika ditanya apa yang disita apa saja, Martinus menandaskan  Satu buah CPU ,komputer dan kemudian ada beberapa dokument  dan ada flashdis akan dianalisa lagi untuk bisa diketahui apa data-data yang diperoleh ini mendukung bukti-bukti yang sudah dikumpulkan untuk bisa ditetapkan seorang tersangka." 21 saksi yang terkait secara internal  pertamina kemudian dari pihak-pihak dalam praktek jual beli tanah di waktu tahun 2011," tandasnya.

Apa benar pembelinya perorangan atau apa, Martinus merincinya sampai saat ini kita dalami yang kemudian akan kita sampaikan apakah pembelinya ini  dalam korporasi atau perorangan atau pihak swasta ."Untuk modusnya, dalam praktek jual beli tidak ada beberapa ketentuan yang di harus kan harus ada dalam ketentuan-ketentuan sebagai mana praktek jual beli yang ada . Yang kemudian  ini patut diduga mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi sehingga kemudian dilakukan penyelidikan,penyidikan dan dalam pekan-pekan depan mendatang  akan bisa ditentukan siapa tersangkanya," rincinya.( vk)

Page 4 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan