Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) General Manager PT Jasa Marga (Persero) cabang Purbaleunyi, Setia Budi, diduga menyuap Auditor Madya pada Sub Auditorat VII B2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sigit Yugoharto. Suap yang diberikan Setia kepada Sigit diduga berupa satu unit sepeda motor Harley Davidson Sportster 883. "Hadiah yang diberikan berupa satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 seharga Rp 115 juta," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah dalam jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

          Suap terkait dugaan korupsi dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh tim BPK RI terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi pada tahun 2017.Dalam temuan PDTT, pada tahun 2015 dan 2016 diindikasikan terdapat kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya.Setia diduga memberikan suap motor Harley Davidson itu terkait posisi Sigit yang menjadi ketua tim pemeriksa BPK."Diduga pemberian hadiah tersebut terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK yang diketuai oleh SGY terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi," ujar Febri.

Dalam kasus ini, sebagai pihak yang diduga menerima, Sigit disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara Setia, sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(as)

 

 

 

 

Saturday, 23 September 2017 15:09

Lagi, Walikota Di Celegon Terjaring OTT

Written by

CILEGON(KORANRAKYAT.COM)  Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Jumat(22/9) malam. Kali ini dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Banten, tim Satgas Penindakan KPK berhasil membekuk seorang kepala daerah di wilayah Provinsi Banten dan beberapa pihak lain yang diduga sebagai pihak penyuapnya.

              Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan , pihak kepala daerah yang diciduk lembaga antirasuah tersebut adalah Wali Kota Cilegon berinisial IA." Ya Wali Kota Cilegon yang ditangkap," tutur sumber  di KPK, Sabtu(23/9) pagi.

Usai ditangkap, IA bersama pihak lain yang diciduk telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif." Sampai di KPK sekitar pukul 23.00 an (Wali Kota dan pihak lain yang ditangkap)," imbuh sumber lainnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, terkait adanya kegiatan OTT tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkannya.  Menurut dia, dalam OTT tersebut, pihaknya menangkap sekitar 10 orang yang terdiri dari pihak pemberi suap, penerima suap serta para saksi yang diduga mengetahui dugaan tindak pidana suap menyuap tersebut.

"Diantaranya kepala daerah, pejabat dinas dan swasta," terang Febri ketika dikonfirmasi Sabtu(23/9) pagi Terkait motif OTT tersebut, Febri menjelaskan jika kegiatan penindakan yang dilakukan untuk kesekian kalinya tersebut, diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten." Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti," paparnya. 

           Saat ini kata Febri, para pihak yang ditangkap sudah di kantor KPK dan tengah menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1x24 jam untuk ditentukan status hukumnya." Dalam waktu maksmal 24 jam akan kami sampaikan hasil OTT ini melalui konferensi pers hari ini di KPK," pungkasnya.(as)

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko mempertanyakan alasan KPK menangkapnya siang tadi. Hal itu ia katakan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, Sabtu (16/9). Saya di rumah lagi mandi, tahu-tahu digedor, katanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK," kata Eddy usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim Surabaya, Sabtu (16/9), seperti dilansir Antara.

         Wali Kota asal PDIP tersebut diamankan bersama empat orang lainnya, termasuk Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Batu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Eddy diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta. Uang yang dia terima sebesar Rp 200 uta, sedangkan sisanya sebesar Rp 100 juta akan diberikan untuk Kepala ULP. Suap tersebut diduga terkait pengadaan barang dan jasa di Kantor Wali Kota Batu. Kantor Wali Kota Batu memang sedang menjalankan proyek pengadaan barang dan jasa, salah satunya pengadaan mebel dengan nilai proyek mencapai Rp 5 miliar. Eddy menerima suap dari

pengusaha mebel yang memenangkan tender. Eddy pun membantah tudingan tersebut. "Uangnya tidak tahu. Terima juga tidak tahu," ujarnya. Eddy kini sudah diterbangkan ke Jakarta. Dia akan diperiksa lebih lanjut di Gedung KPK dalam kurun maksimal 1x24 jam. Menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-595, Eddy dan rombongan berangkat pukul 21.30 WIB. Usai turun dari bus,

 Eddy langsung dikawal saat akan masuk ke dalam ruang check in Terminal I Bandara Internasional Juanda Surabaya  Eddy, adalah Wali Kota Batu dua periode yang diusung PDIP. Masa jabatannya akan habis pada Desember 2017. Di periode berikutnya, jabatan Wali Kota Batu akan berpindah ke genggaman orang terdekat Eddy Rumpoko, yang tak lain adalah istrinya sendiri, Dewanti. Dewanti--yang juga diusung PDIP seperti sang suami--memenangkan Pilkada Kota Batu tahun ini. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu Tahun 2017.

           Dua orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Edi Setyawan dan pengusaha Filipus Djap. "Setelah melakukan pemeriksaan 1 X 24 jam yang dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi suap, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tiga orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu.

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan diduga sebagai pihak yang menerima suap. Sementara Filipus Djap sebagai pemberi. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta. Uang tersebut diduga berkaitan dengan fee 10 persen untuk Wali Kota dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebeler di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

"Diduga diperuntukkan pada Wali Kota uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong FHL (Filipus Djap) untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota," kata Syarif.

Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Untuk kepentingan penyidikan, tim KPK juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi, antara lain ruang kerja Wali Kota Batu, Ruang ULP, ruangan Kepala Badan Kerja Sama Antar-Daerah (BKAD) dan ruangan lainnya di Pemkot Batu serta beberapa ruangan di kantor milik Filipus Djap.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menggunakan kursi roda Bupati Batu BaraOK Arya Zulkarnain ditahan bersamaan , Juga Tahan 4 Tersangka lainya. Dugaan suap proyek infrastruktur  di Batubara

         Dalam kasus suap ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, dan pihak swasta Sujendi Tarsono alias Ayen. Dua orang tersangka lainnya adalah pemberi suap yaitu Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Keduanya merupakan kontraktor.

       Situasi  di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (14/9) jelang tengah malam, Sujendi Tarsono yang pertama kali keluar dari lobby Gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye. Kemudian disusul OK Arya dan Syaiful Azhar.

        Setelah itu, Helman Hendardy dan Maringan Situmorang keluar dari Gedung KPK dengan mengenakan kursi roda. Kelima tersangka bungkam dan tak memberikan komentar sedikit pun.

        Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan OK Arya ditahan di Mapolres Jakarta Timur dan Sujendi ditempatkan rumah tahanan di Rutan KPK. Sedangkan, Helman ditahan di Rutan Salemba dan Maringan Situmorang dibawa ke Rutan Cipinang serta Syaiful ditahan di Mapolres Jakarta Pusat.

     "Demi kepentingan penyidikan, kelimanya ditahan untuk 20 hari ke depan," kata Febri kepada wartawan, Kamis (14/9/2017). KPK menahan lima orang tersangka ini dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). OK Arya diduga menerima suap sebesar Rp 4,4 miliar terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Uang tersebut merupakan pemberian fee terkait tiga proyek

            Uang Rp 4,4 miliar itu disebut berasal dari 2 pemberi suap yang merupakan kontraktor yakni dari Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp 4 miliar dari Maringan terkait 2 proyek yaitu pembangunan jembatan Sentan senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan PT GMJ dan proyek pembangunan jembatan Seimagung senilai Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T.

2. Rp 400 juta dari Syaiful terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar

Namun dalam OTT itu, KPK hanya mengamankan uang sebesar Rp 346 juta. Uang itu merupakan bagian dari pemberian Maringan yang totalnya Rp 4 miliar. Uang Rp 346 juta itu terdiri dari Rp 250 juta dan Rp 96 juta.

 

 

           Uang 250 juta didapatkan dari tangan Kadis PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, sedangkan Rp 96 juta dari tangan sopir istri Arya. Arya pun disebut menerima fee dari banyak pihak.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Kunjungan China Law Society bertujuan menukar informasi dan sharing pengalaman Hukum, terlebih fokus penanganan Narkotika dan penanganan Korupsi.Jaksa Agung, M. Prasetyo  di temui usai pertemuan di Kejagung, Kamis (14/9)2017 mengatakan China Law  Society, Komunitas Hukum Tiongkok  yang datang kesini ingin saling sharing pengalaman dan sharing informasi juga penjajakan kerjasama hukum antara Kejaksaan Republik indonesia dengan China nanti. "Mereka adalah asosiasihukum Tiongkok yang memiliki jaringan sangat luas didirikan tahun 1949 dan mereka terdiri dari pakar hukum profesor-profesor, para pratisi dan beliau Mrs Bao  Shaokun ini pernah menjabat sebagai Jaksa agung di Fijian," ujarnya.

            Selanjutnya, M. Prasetyo menegaskan beliau memiliki pengalaman yang begitu besar  datang kemari  untuk menjajaki kerja sama  hukum antara Kejaksaan Indonesia dengan mereka. "Saya juga di undang bulan Desember untuk mengatakan dan menghadiri di Naning China. Saya akan pertimbangkan untuk menghadiri disana karena banyak sekali manfaatnya," tegasnya.Untuk itu, M.Prasetyo menjelaskan Kita tau dengan semakin masifnya kejahatan lintas negara yang tentunya perlu penanganan untuk hal tertentu rasanya ini sangat-sangat diperlukan. "Kita sangat banyak mendapatkan masukan dan  banyak hal yang kita diskusikan tentunya harapan kita apa yang di kita bahas tadi nanti membantu bagaimana mencairkan hubungan mencari solusi kira ada dikerjakan bersama khususnya lintas negara," jelasnya.

         Lebih lanjut, M. Prasetyo mengakui Saya sampaikan juga kepada beliau secara terbuka betapa marak dan banyaknya masuknya zat ediktif narkotika dari China pelaku China yang ada di Indonesia. "Saya berharap dengan pertemuan ini kita semua memiliki suatu perhatian khusus dan konsent yang begitu tinggi terhadap penanganan narkotika ini," akunya. Saat ditanya Salah satu fokus yang dibahas itu apa, M. Prasetyo mrincinya banyak hal yang kita bicarakan masalah korupsi , masalah kejahatan  negara itu masalah kejahatan lingkungan , masalah tindak pidana pencucian uang, masalah narkotika terutama." Mereka juga menyadari bersama kita dalam memberantas narkotika ini. Saya jelaskan betapa banyaknya korban selama anak muda indonesia yang menjadi korban narkotika karena saya prihatin pula mengalami hal sama," rincinya.

           Disinggung dengan ada perjanjian, M.Prasetyo mengungkapkan  Kita juga bikin perjanjian dan kita kerjakan bersama. Saling memberikan informasi,saling membagi pengalaman dan memberikan bantuan sekiranya memerlukan. "Ada kalah China perlu bantuan dari kita,sebaliknya kita perlu bantuan dari mereka. Untuk kegiatan direncanakan disini tapi dilakukan ditempat lain. Atau kita bawa kesana semua tentunya hal-hal yang kita harapkan nanti kedepan bisa saling membantu kita samakan," ungkapkan.Kerja sama seperti apa, M.Prasetyo menandaskan ialah kira.Saya katakan bahwa ini pendukung utama KPK, begitu banyak jaksa-jaksa kita kirim ke KPK dalam melaksanakan  tugas mereka. "Ya itu kita lakukan, kita dukung KPK meskipun kita butuh banyak Jaksa,tapi karena KPK perlu Jaksa kita kirimkan Jaksa. Tidak ada hal-hal yang dipersoalkan dengan KPK," tandasnyaKalau dari Tiongkok,  pengaruhnya, M. Prasetyo menambahkan Justru nanti akan kita bahas bersama ,kita akan melakukan kunjungan  lanjutan. ;Insyah Allah Desember saya pergi ke Cina," tambahnya.( vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Konflik di lembaga antiraswa KPK berimbas ke Kejaksaan Agung, dalam pertemuan dengar pendapat dengan DPRD sepertinya Kejagung mengamini bila Penuntutan dikembalikan Ke Kejaksaan, sesuai keinginan dari kelompok pansus KPK. Kejagung memberikan contoh bahwa KPK di Malaysia  dan Singapura tidak punya wewenang untuk melakukan penuntutan. Dampaknya bila dikembalikan, akan bisa melemahkan KPK. “ Tudingan adanya Kejaksaan Agung meminta rencana penuntutan hal itu tidak benar dan apa lagi akan melemahkan KPK. Ini sepenuhnya kebijakan politik negara. “ Kalau tudingan itu ada hanya orang tak mengerti masalah, ujar Kejagung M. Prasetyo saat ditemui di gedung bundar Kejaksaan Agung, Kamis (14/9)2017

                Dikatakan di  Malaysia itu tidak mungkin, menyimpang apa yang sebenarnya.Bukan berarti bahwa kita menuntut tuntutan diserahkan pada kejaksaan. "Sepenuhnya adalah kebijakan politik negara ini. Jadi saya tak perlu menanggapi itu.   Biarlah orang menanggapi sendiri ," ujarnya. Ketika ditanya apa benar dapat teguran dari Wiranto , M. Prasetyo menegaskan Kata siapa. Saya tidak mengatakan seperti itu atau tidak. DPR RI kan.yang menjawab sendiri. Ini yang bicara seperti itu tidak tau bicara,kita tentunya yang hindarkan. Ketahui dulu masalah itu, tau dulu masalahnya apa tau baru komentar. Jangan komentar tanpa tau permasalahannya. Ya itu menyesatkan. "Semua Kejaksaan adalah pendukung utama,sama ini kan kebanyakan Jaksa kita dikirim kesana jangan dikirim semua, Kejaksaan sendiripun masih membutuhkan tenaga mereka. Kalau undang-undang menyatakan KPK serahkan pada Kejaksaan Agung serahkan lah banyak hal yang kita lakukan," tegasnya

             M.Prasetyo menjelaskan Sering kali saya katakan bahwa membubarkan melemahkan tidak , persis kegiatan korupsi itu masif harus ditangani bersama-sama. Itu lah saling bersinergi. "Pendapat yang kiri kanan berlian engga itu. Itu akan mengadu domba. Saya tidak tau itu dan siapa yang menulis itu. Saya tidak tau itu siapa? Kita cari yang menulis itu," jelasnya.Disinggung dukungan KPK itu seperti apa, M.Prasetyo merincinya Semua kita lakukan , kita latihan bersama mengirimkan jaksa-jaksa. Kalau disana Jaksanya  engga ada. Itu kita kirimkan , kita kirimkan tenaga jaksa pilihan. Mereka.yang melakukan  penuntutan di KPK. Tulislah yang benar. "Saya tidak katakan itu , akhirnya menimbulkan viral dan ada komentar-komentar yang melenceng dan menyesatkan..Saya minta mereka memberikan komentar pelajari dahulu," rincinya.(vk)

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Komisi Pemberantas Korupsi  (KPK)  kembali bongkar  kasus dugaan korupsi, Tim Satgas KPK lakukan   operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (13/9). Dalam OTT kali ini, Tim Satgas KPK disebut menangkap sejumlah pihak yang disebut merupakan Bupati Batubara, Sumatera Utara berinisial OAZ.

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan OTT ini. Namun, Agus masih enggan membeberkan pihak-pihak yang diciduk dan tindak pidana yang diduga dilakukan para pihak tersebut. Agus berjanji akan menyampaikan informasi lengkap mengenai OTT ini dalam konferensi pers, Kamis (14/9) pagi.

"Benar tunggu konpers besok pagi. Di Kabupaten Batubara," kata Agus saat dikonfirmasi.

Berdasar informasi, selain Bupati Batubara berinisial OAZ, dalam OTT ini tim Satgas KPK juga menangkap enam orang lainnya. Keenam orang yang berasal dari unsur pejabat daerah seperti kepala dinas dan dari unsur swasta itu ditangkap usai bertransaksi suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selain menangkap Bupati Batubara, dan enam orang lainnya, tim Satgas juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga merupakan barang bukti penyuapan.

Saat ini para pihak yang ditangkap sedang diperiksa intensif di Mapolda Sumatera Utara. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut. Hal senada juga disampaikan   Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/9) memembenarkan ada OTT . Bisa dibilang, banyak yang terlibat dalam OTT tersebut. Terkhusus kepala daerah. "Ada unsur penyelenggara di sana. Ada unsur pejabat daerah seperti kepala dinas dan ada unsur swasta juga," jelas Febri.

           Sejauh ini mereka masih dalam tahap pemeriksaan awal di Polda Sumut. Namun dari OTT tersebut, tim satgas KPK berhasil mengamankan sejumlah uang.Pundi-pundi uang tersebut diindikasikan sebagai penerimaan hadiah atau janji terkait fee pengurusan sejumlah proyek di daerah tersebut. Namun, Febri belum bisa membeberkan total jumlah uang yang diamankan dan terkait proyek apa saja. 

            Selanjutnya, setelah tahap pemeriksaan awal, tujuh orang yang tertangkap tangan itu akan dibawa ke Gedung KPK untuk tindakan lebih lanjut."Kami punya waktu sekitar 24 jam tentu saja sampai status dari pihak-pihak yang diamankan itu disimpulkan melalui proses hukum yang berlaku," jelasnya.Informasi lebih rinci kata Febri, akan disampaikan dalam konferensi pers pimpinan KPK yang digelar besok. 

             "Kita akan sampaikan juga persisnya siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, atau siapa yang statusnya sebagai saksi, dan kasusnya terkait dengan apa," pungkas dia. Sebelumnya,diterima  kabar adanya OTT di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Adapun salah satu yang diamankan yakni Bupati Kabupaten Batubara Orang Kaya Arya Zulkarnaen. (as)

 

 

Monday, 11 September 2017 23:31

Kejagung Tak Akan Tolerir Bila Jaksa Terlibat Pungli

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-  Dalam Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kejaksaan, Jaksa Agung meminta  Jaksa Muda dan  Kejaksaan pada saat pemerintah melaksanakan reformasi hukum yang tahapan pertama mendesak dan perlu segera dilakukan adalah melaksanakan operasi pemberantasan pungli atau pungutan liar melalui tim saber pungli dan  juga ada tim P4P dalam mengawasi pembangunan.

Jaksa Agung, M. Prasetyo didalam sambutannya di Badiklat, Ragunan, Senin(11/9)2017 mengatakan
Saat ini pemerintah masih tengah melaksanakan kebijakan reformasi hukum yang tahapan pertama mendesak dan perlu segera dilakukan adalah melaksanakan operasi pemberantasan pungli atau pungutan liarmelalui pembentukan Tim Satuan Tugas Saber Pungli(Sapu Bersih Pinggiran Liar)." Kejaksaan menjadi salah satu bagian didalamnya. Untuk itu saya serukan segenap jajaran kejaksaan agar dengan sungguh-sungguh turut aktif mendukung program tersebut," ujarnya. 

Selanjutnya, M.Prasetyo menegaskan mengatasi masalah pungli dijadikan target utama dan pertama mengawali lebih kan reformasi hukum tersebut . "Saya berharap saudara akan mampu menjadi bagian untuk memecahkan penyakit masyarakat ini dan jangan menjadi bagian dari pelaku praktek pungli itu sendiri," tegasnya.

Untuk itu, M.Prasetyo menjelaskan Saudara mengetahui, bahwa  pimpinan Kejaksaan tidak akan mentelolir segala bentuk  penyimpangan dan tindakan indisipliner yang mengarah pada pelanggaran etika seseorang jaksa, apalagi perbuatan yang mengarahkan pada tindakan kriminal seperti pungli. "Untuk itu saya berharap saudara selalu menjaga integritas diri dengan baik, memberi warna dan nuansa di tempat kerja dengan baik dan melaksanakan perintah atasan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tertib ,baik pula. Jangan serta merta menjalankan kemungkinan perintah yang salah dan menjerumuskan," jelasnya.

Lebih lanjut, M.Prasetyo mengungkapkan pada kesempatan ini, pertama saya menyampaikan selamat kepada para jaksa yang baru dilantik setelah selama enam bulan menjalani pendidikan di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia ini. "Berkenan dengan itu sudah barang tentu saya juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada segenap jajaran Badan Diklat Kejaksaan RI yang telah  bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik menyelenggarakan PPPJ berujung pada acara pelantikan hari ini," ungkapnya.

Seiring dengan itu, M. Prasetyo merincinya  tidak lupa saya sampaikan pula rasa terima kasih kepada para pengajar dan Widyaswara yang telah dengan penuh ketulusan mentransfer ilmu pengetahuan baik teoritis maupun praktis kepada para siswa yang kelak akan menjadi modal dasar dan bekal bagi mereka  sebagai aparat penegak hukum jaksa."Ingin saya sampaikan bahwa usai dilantik dan disumpah menjadi seorang Jaksa maka sejak saat itu melekat di Pundak saudara-saudara tugas dan kewajiban yang tidak ringan. Sebagai konsekuensi berubahnya status saudara atas profesi yang saudara sandang. Saudara juga akan menjadi bagian , bahkan ujung tombak penegakan hukum oleh kejaksaan . Saudara juga akan segera mengemban dan melaksanakan tugas baru di berbagai wilayah di Tanah Air," rincinya.

Oleh karena itu, M. Prasetyo mengakui sebagai bagian dari pelaksana penegak hukum , saudara-saudara harus membekali diri dengan mental dan pengetahuan yang lengkap dan luas menghadapi setiap tugas yang akan dilakukan. Saudara harus memahami betul tentang apa dan bagaimana penegak hukum dan tujuannya . "Berkaitan dengan hal itu, saya ingin  menekan bahwa penegakan hukum harus  bermuara pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang perspektif lain penegak hukum harus mengarah pada kesejahteraan, kesimpulan dan kestabilan," akunya.

Sesuai perkembangan, M. Prasetyo menandaskan untuk itu proses penegak hukum yang harus dilakukan nanti diharapkan akan menuju ke arah penegak hukum yang selaras dengan tujuan nasional yaitu penegak hukum sebagaimana yang  termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan seluruh rakyat indonesia yang teruji serta konsistensi pemikiran  dan tindakan atas semangat penegak hukum yang baik dan benar. "Saya ingatkan kembali agar disamping menguasai  standar minimum profesi Jaksa, saudara juga harus memegang teguh kode etik  Jaksa sebagai mana termaktub dalam kode  prilaku Jaksa," tandasnya.

Itu sebabnya, M.Prasetyo membeberkan Kejaksaan telah membuat while browsing system berdasarkan peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelaporan Pelanggaran hukum di Lingkungan Kejaksaan." Melalui peraturan tersebut telah dibuat sebuah sistem yang  memungkinkan setiap pegawai melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum, perilaku dan etika serta pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia termasuk dikalangan atasan," bebernya.

 

Menyikapi hal itu, M.Prasetyo Selain itu, telah dilaksanakan juga program untuk mengawal pemerintah dan pembangunan agar semua program pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan meminimalisasi berbagai bentuk penyimpangan. Program yang sudah dikenal dengan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun di daerah dibentuk sebagai upaya kejaksaan mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi, sekaligus merupakan komitmen Kejaksaan dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional. "Kehadiran TP4P dan TP4D kita ini sudah dirasakan manfaatnya oleh baik dikalangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.  Untuk itu saya harapkan saudara siapkan menjadi bagian didalamnya," tambahnya.( vk)

 

 

JOMBANG(KORANRAKYAT.COM) Pada sebelumnya presiden tak pernah komentar terkait hak angket KPK, yang  sedang bergulir di DPR RI. Presiden selalu bilang bahwa hak angket merupakan rana DPR, namun setelah rekomendasi dari DPR terindikasi akan melemahkan KPK, kini Presiden mulai angkat bicara.

           "Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Presiden usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada Minggu, 10 September 2017Sebagai lembaga yang diberi amanat Undang-Undang untuk memberantas korupsi, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus diperkuat. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menanggapi pertanyaan para jurnalis terkait adanya usulan pembekuan KPK.

            Apalagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Sehingga tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. "KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya.

Presiden mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas."Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," ucap Presiden.(eas)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Sejumlah kasus besar

bernilai Trilliunan terancan terpetieskan, disaat KPK mengani kasus

besar yang melibatkan oknum pejabat negara selalu ada gangguan  

Febri Diansyahmenanggapi munculnya usulan pembubaran KPK.

Menurut Febri, usulan pembubaran itu selalu muncul di saat KPK

sedang menangani kasus besar.

         "Upaya pelemahan KPK sejauh ini terjadi berulang kali, baik

melalui revisi UU KPK hingga pembubaran KPK. Terutama ketika

kami sedang menangani kasus besar," ujar Febri Jubir  KPK saat

dikonfirmasi wartawan, Sabtu (9/9/2017).


             "Apakah ada pihak-pihak yang ingin kasus tersebut

dihentikan? Jika memang ada, tentu yang paling diuntungkan adalah

para koruptor," kata Febri. Misalnya, usulan pembekuan KPK muncul

ketika KPK sedang menangani kasus korupsi pengadaan Kartu

Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Kasus tersebut

merugikan negara Rp 2,3 triliun dan melibatkan banyak pejabat

negara.

Selain itu, KPK juga sedang menangani kasus dugaan korupsi

terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus tersebut merugikan negara

Rp 3,7 triliun.

            Usulan isi rekomendasi Panitia Angket DPR terhadap KPK

makin liar dan terlihat untuk meniadakan komisi itu. Anggota Panitia

Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat

menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.  Menurut Henry,

dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang

harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.  "Maka, jika

perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang

memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung

dulu," kata Henry (eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi III DPR RI berencana

melaporkan Ketua KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) Agus

Rahardjo ke Bareskrim Mabes Polri.

Alasannya, Agus dianggap mengancam akan menjerat seluruh

anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK dengan Pasal 21 Undang-

Undang Tipikor, karena dianggap menghalangi proses penanganan

kasus korupsi e-KTP.

              Menanggapi itu, Juru Bicara KPK, Febri

Diansyah mengatakan bahwa dia belum tahu sepenuhnya rencana

Pansus Hak Angket KPK yang akan mempolisikan pimpinan

lembaga antirasuah itu.

"Saya tidak tahu persis yang dipersoalkan apa terkait dengan

rencana tersebut," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin

(4/9/2017).

Febri mengatakan, Pasal 21 UU Tipikor memang mengatur

soal obstruction of justice atau menghalangi penyidikan.

Karena itu, bisa saja pasal tersebut digunakan jika unsur-unsurnya

terpenuhi untuk menjerat pihak-pihak yang menghalangi penuntasan

kasus korupsi e-KTP.

 

"Tapi saat ini belum bicara siapa yang melakukan obstruction of

justice dan prosesnya sejauh mana. Tentu saja Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2001 tentang KPK yang menjadi patokan kita," kata Febri.

Penggunaan pasal tersebut pun sudah pernah diterapkan KPK untuk

menjerat anggota DPR RI periode 2014-2019, Markus Nari, sebagai

tersangka, karena dianggap menghalangi penyidikan dan

penuntutan KPK.

        "Kami sudah tetapkan satu orang menjadi tersangka dalam

kasus terkait dengan e-KTP dengan Pasal 21 tersebut. Jadi saya

kira kita fokus dulu ke sana," kata Febri.

"Lain kalau sesuai dengan kecukupan bukti dan unsur pasal-pasal

tersebut. Saya kira pimpinan sudah sering mengatakan bahwa ada

perbedaan pendapat dalam berbagai hal," tutur dia.(as)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-  Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan Korupsi  di Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Penyidik memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai saksi Kini kasusnya ditangani Dirtipikor.

         Pengacara Lukas, Yanceu Salambauw ditemui di Ditipikor Bareskrim gedung Abusment Kuningan, Senin(4/9)2017  mengatakan, pihaknya sempat menanyakan alat bukti apa yang ditemukan polisi dalam mengusut kasus tersebut."Kami meminta argumen dan bukti awal yang mengarah ke situ (korupsi). Tapi dari Bareskrim tidak diinfokan," ujarnya.

          Selanjutnya, Yanceu menegaskan  sudah mengira polisi tak akan menunjukkan bukti lantaran khawatir mengganggu proses penyidikan."Namun, ia tetap mempertanyakan temuan apa yang dimiliki untuk menilai adanya penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 Papua untuk dana beasiswa," tegasnya.

            Yanceu menjelaskan  laporan keuangan pemerintah provinsi Papua mendapat penilaian baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah."Secara normatif kami sampaikan, hasil pemeriksaan BPK Papua dari tahun 2015-2016 itu beropini baik, wajar tanpa pengecualian," jelasnya.

               Sementara itu, Yanceu mengakui laporan hasil audit keuangan oleh BPK untuk Tahun Anggaran 2017 belum keluar.Oleh karena itu, jika bukan dari hasil audit BPK yang menyatakan ada kerugian negara, kata dia, dari mana penyidik menyimpulkan adanya korupsi anggaran pendidikan tersebut.
"Mestinya hal itu jauh dilakukan sebelumnya, sebelum mengusut kasus ini. Harus didapatkan dulu kerugian negaranya, tidak terbalik," akunya.Dalam kasus ini, diduga alokasi anggaran pendidikan di Papua tidak digunakan sesuai peruntukkannya dalam tahun anggaran 2016.Polisi menemukan sejumlah fakta penyimpangan anggaran tersebut. Temuan tersebut diperkuat dengan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjenguk sang kakak yang merupakan Wali Kota

Tegal Siti Masitha Soeparno. Perempuan  yang akrab disapa Bunda Sitha itu baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Eddy mengatakan Idul Adha merupakan kesempatan baginya untuk menjenguk sang kakak yang baru tiga hari mendekam di balik jeruji tahanan.


           "Ini jam kunjungan hari besar dan kami sebagai keluarga datang untuk menjenguk, paling tidak menghabiskan sebagian dari waktu di Hari Raya Idul Adha

ini dengan ibu Siti Masithayang merupakan kakak kandung saya," kata Eddy di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2017).

Pada kunjungannya pertama ini, Eddy turut membawa putra-putra Sitha. Tak ketinggalan, makanan khas perayaan Idul Adha pun turut dibawa politikus ini.

"Kita membawa makanan sesuai dengan Haru Raya Idul Adha dan kuta datang ke sini untuk silaturahim. Karena ini kunjungan pertama sta untuk bisa datang

mengunjungi kakaknya

             Diberitakan sebelumnya   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno (SMS) sebagai tersangka kasus

dugaan suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran

2017. Selain Siti, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Amir Mirza Hutagalung (AMH) Ketua DPD Partai Nasdem kota Brebes,

dan Cahyo Supardi (CHY) Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu

(30/8/2017)."KPK menahan ketiga tersangka tersebut selama 20 hari ke depan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung

KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Terhadap Siti Masitha, KPK melakukan penahanan di rumah tahanan (rutan) KPK Kavling C1, Kuningan. Amir ditahan di

rutan Polres Jakarta Pusat, sedangkan Cahyo ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur cabang KPK.

KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap ketiganya. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD

Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017.

Wali Kota Tegal Siti Masitha dan Amir diduga sebagai penerima suap, sementara Cahyo diduga selaku pemberi suap.

Uang yang disita dalam operasi tangkap tangan tersebut sebesar Rp 300 juta, yakni Rp 200 juta dan Rp 100 dari rekening Amir.(as)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Hasil penyidikan sementara kasus First Travel polisi kerjasama dengan PPATK ditemukan sejumlah rekening, dimana ada

14 ribu yang diberangkatkan, sejumlah properti dan ditemukan dana sisa Rp 1 Miliar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend

Rikwanto ditemui di Mabes Polri, Rabu (30/8)2017 mengatakan hasil pemeriksaan dari PPATK terkait nomor rekening PT First Travel dari uang pembayaran

jamaah digunakan PT First Travel sebagai berikut yang pertama untuk pemberangkatan sejumlah 14000 ," ujarnya.

Selanjutnya, Rikwanto menegaskan uang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli rumah, properti, beli kantor, beli mobil, kemudian serta

beberapa aktivitas pribadi untuk kegiatan fashion di Amerika dan pembuatan restoran di London,"ujarnya .

Rikwanto menjelaskan dalam kalkulasi.First Travel tidak untung, setelah diberangkatkan 14 Ribu Jamaah sisa uang jamaah yang belum berangkat .Rp. 1 Miliar

Rupiah ," Jelasnya.

Dikatakan Rikwanto soal investasi di Pandawa yang telah beredar, masih ditelusuri .Kita selusuri ."Kemudian kita juga telusuri Apakah ada anggaran dana

tersebut digunakan untuk investasi investasi lainnya. seperti menanamkan modal di perusahaan tertentu," ujarnya.

.
Hasil penelusuran PPATK akan kita sikapi dengan melakukan kembali pemeriksaan terhadap para tersangka ." Jadi mereka akan kita panggil kembali kita

periksa kembali berkaitan dengan temuan PPATK untuk dikonfirmasikan dan didalami yang sesuai dengan temuan yang ada," rincinya.(vk)

 



JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, dalam OTT  di Dinas Perhubungan KPK  pihaknya mengungkap modus baru dalam pemberian suap. "KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam OTT kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM," kata Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (24/8) malam ini.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla, Kamis (24/8). Di sini posisi Antonius Tonny Budiono sebagai penerima suap.

.Basaria mengatakan, dalam kasus ini rekening tabungan dibuka oleh Adhi Putra Kurniawan, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama. Adhi Putra selaku pihak pemberi dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif. Kemudian, pemberi menyerahkan ATM kepada pihak penerima. "Serta, penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi," ujar Basaria.

Disebutkan sebelumnya , KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka.

Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar.

 

 

"Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria.

Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor

Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.(eas)

 

 

Page 3 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan