Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     


Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo mengatakan masih ada peluang yang dapat diraih untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski beberapa lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia dan OECD memprediksi perlambatan ekonomi masih terjadi. Hal ini disampaikan Presiden ketika bertemu dengan ekonom, analis dan perwakilan dari asosiasi pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang 22 September 2016. 

Presiden yang baru saja kembali dari pertemuan G20 di Hangzhou beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa dari sejumlah kepala negara yang hadir, Perdana Menteri India Narendra Modi yang paling optimis dengan pertumbuhan ekonomi negaranya. 

"Pertemuan G20 kemarin yang saya lihat paling optimis Narendra Modi, masih optimis dan (pertumbuhan) akan naik lagi. Saya ingin mengambil poinnya, maksud saya kalau India itu berani optimis kenapa kita juga tidak (optimis). Tetapi tetap dengan pembenahan-pembenahan di dalam yang kita harus lakukan. Kalau kita tidak melakukan itu saya pastikan kita akan ditinggal,” ujar Presiden.

Oleh karenanya meski saat ini perekonomian nasional sangat terdampak oleh perkembangan ekonomi dunia dimana harga komoditas yang masih belum membaik dan juga ketidakpastian kebijakan keuangan yang belum jelas arahnya ke mana, Presiden tetap optimis masih ada peluang yang diraih untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. “Memang kalau ketergantungan kita pada APBN untuk mestimulasi pertumbuhan iya, tapi kalau saya ingin investasi (besar-besaran) harus masuk," ucapnya.

Dalam perjalanannya ke beberapa negara, Presiden merasakan kurangnya arus modal yang masuk dikarenakan masih adanya masalah dan kendala dalam berinvestasi di dalam negeri. “Meskipun kita sudah berusaha untuk menyelesaikan itu,” ujar Presiden.

*Tax Amnesty : Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah*

Seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai Indonesia, Presiden menyampaikan rasa optimisnya dengan kebijakan tax amnesty serta menggarisbawahi tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan hal yang lebih penting dibandingkan angka-angka yang dicapai.

"Saya sampai saat ini masih optimis dengan program ini, saya bukan berbicara angka, saya memang tidak pernah bicara angka, yang paling penting adalah trust dari masyarakat terhadap pemerintah kelihatan ada. Kemudian kepatuhan dan kesadaran mereka membayar pajak  ini sekarang saya lihat ada pergerakan yang sangat baik dan sampai hari ini paling tidak tebusan kita sudah mencapai 33 (triliun rupiah) lebih dan sudah lebih dari 90 ribu orang yang ikut tax amnesty" ucapnya.

Menutup pengantarnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan tax amnesty yang dilakukan di Indonesia merupakan salah satu kebijakan tax amnesty yang berhasil di dunia.

"Saya baca ditulis di sini tax amnesty bergerak cepat dan aset deklarasinya sudah 1029 triliun rupiah dan ini merupakan satu dari sukses tax amnesty yang ada di dunia. Ini saya baca di judulnya, saya sudah senang. Dan ini merupakan strategi Indonesia yang menurut mereka sangat baik." tutupnya


Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden mendengar secara langsung masukan-masukan yang diberikan para pakar dan praktisi hukum mengenai penyelenggaraan hukum di Indonesia

Presiden Joko Widodo menyadari bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Presiden pun bertekad untuk terus menyelesaikan dan mereformasi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo sore ini, Kamis 22 September 2016, mengundang sejumlah pakar dan praktisi hukum ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk mendengar secara langsung masukan-masukan demi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.

"Saya kira kita merasakan semuanya bahwa akhir-akhir ini banyak kita jumpai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi bahkan di tingkat elit pimpinan lembaga yang berkaitan dengan perdagangan pengaruh. Dan sampai saat ini juga penegakan hukum kita lihat masih belum memberikan efek jera terhadap adanya korupsi baik dari sisi hukuman maupun tuntutan," terang Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, di hadapan para pakar dan praktisi hukum, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang belum terselesaikan seperti misalnya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pejuang HAM Munir Said Thalib dan juga kasus kejahatan narkoba. 

"Ini juga memerlukan sebuah tindakan dan penegakan hukum yang tegas," tegas Presiden.

Presiden kemudian memohon masukan dari para pakar dan praktisi hukum mengenai penyelesaian kasus-kasus tersebut dan juga penataan kembali aturan-aturan hukum yang dinilai tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, Presiden juga meminta saran mengenai penataan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

"Kami mohon rekomendasi untuk misalnya penataan lembaga kita baik di Polri, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, mungkin juga di kejaksaan, dan juga di KPK sehingga penyelesaian-penyelesaian di bidang hukum kita ini betul-betul bisa menyeluruh, komprehensif, dan betul-betul bisa menyelesaikan masalah-masalah di negara kita," ucapnya.

Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Johan Budi.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,-Selain melakukan penataan lembaga-lembaga negara, Presiden juga meminta jajarannya untuk mampu menghadapi tantangan dan ancaman serangan siber yang semakin meningkat Menghadapi era keterbukaan dan persaingan global, reformasi birokrasi merupakan suatu hal yang tak dapat ditunda lagi. Tanpa dilakukannya reformasi birokrasi, Indonesia akan semakin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Reformasi birokrasi salah satunya diperlukan untuk membangun fondasi yang diperlukan oleh bangsa untuk memenangkan persaingan.

"Untuk itu kita harus berani menata kembali lembaga-lembaga pemerintah yang saat ini masih terfragmentasi agar lebih efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya," ujar Presiden dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa 20 September 2016.

Dalam rapat yang membahas mengenai penataan lembaga non struktural, manajemen aparatur sipil negara (ASN), dan pembentukan badan siber nasional tersebut, Presiden mengungkap data yang menyebut bahwa dalam kelembagaan pemerintah pusat pada tahun 2016 masih terdapat 115 lembaga non struktural (LNS). Menurut Presiden, angka tersebut masih dirasa besar. Untuk itu, Presiden meminta agar kembali dilakukan penataan lembaga-lembaga tersebut agar tidak tumpang tindih dengan kementerian yang sudah ada.

"Tahun ini saya minta penataan difokuskan pada LNS yang dibentuk dengan Perpres atau Keppres yang masih berada di ranah pemerintah. Jika LNS yang sudah jelas tumpang tindih dengan kementerian saya minta dibubarkan dan tugas serta fungsinya diintegrasikan kembali ke kementerian yang berkesesuaian," jelas Presiden.

Sementara itu, terhadap LNS yang dipandang perlu untuk tetap dipertahankan, Presiden meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melihat kemungkinan penggabungan lembaga-lembaga tersebut dan memperjelas tugas serta fungsinya. Hal itu dilakukan agar efektivitas dan efisiensi lembaga pemerintahan mampu tercapai.

*Ancaman Kejahatan Siber*

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk dapat menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan-tantangan baru. Satu di antaranya ialah mengenai ancaman serangan siber yang semakin meningkat di Indonesia.

Data yang disebutkan Presiden dalam rapat tersebut mengungkap bahwa Indonesia adalah negara dengan peringkat kedua yang paling sering menjadi sasaran serangan siber di dunia. Pada tahun 2014 hingga 2015 sendiri kejahatan siber di Indonesia meningkat drastis sebesar 389 persen. Serangan-serangan tersebut utamanya menyasar pada kelangsungan bisnis e-commerce di Indonesia.

"Munculnya ancaman kejahatan siber menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan kelembagaan pemerintah, apalagi ke depan kita ingin memperkuat ekonomi digital kita," terangnya.

Oleh karenanya, Presiden memandang perlu adanya sebuah unit kerja yang mampu menjawab tantangan tersebut. Namun demikian, Presiden menyebut bahwa dalam menangani masalah dan tantangan tersebut, tidak perlu membentuk lembaga baru mulai dari nol. Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan dan mengkonsolidasikan unit-unit kerja di kementerian yang telah memiliki fungsi keamanan siber.

"Selain penataan kelembagaan, kita juga harus memperbaiki manajemen aparatur sipil negara kita agar di era kompetisi antarnegara ini bisa memberikan pelayanan yang profesional, responsif, cepat, dan lebih gesit," imbuhnya.

Menutup pengantarnya, sekali lagi Presiden mengingatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar turut mengambil langkah-langkah konkret dalam mengubah orientasi kerja birokrasi supaya tidak semata-mata hanya berorientasi pada prosedur, namun lebih kepada hasil.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Tuesday, 20 September 2016 04:39

Presiden Jokowi Lagi Bagi Bagi Makanan Tambahan Di Jatim

Written by

.
Ponorogo,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi masyarakat Jawa Timur untuk melihat langsung Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak dan ibu hamil. Lokasi PMT yang dikunjungi Presiden kali ini ialah di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di SDN 3 Karangpatihan, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong dan Lapangan Kantor Kecamatan Jambon. Kegiatan tersebut dilakukan Presiden sebelum bertolak kembali dari kunjungan kerjanya menuju Jakarta pada Senin, 19 September 2016.

Presiden menjelaskan bahwa peninjauan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di beberapa daerah di Indonesia dilakukan oleh dirinya setelah melihat data-data tahun kemarin. "Tahun ini kita meihat data, masih banyak gizi-gizi buruk yang ada di daerah. Ini harus ditangani, nggak bisa dibiarkan seperti ini," ujar Presiden Jokowi kepada jurnalis di Lapangan Kantor Kecamatan Jambon.

Lokasi PMT yang dikunjungi Presiden merupakan tempat yang yang sudah diidentifikasi dimana memang diperlukan makanan tambahan. "Baik untuk ibu hamil, balita, untuk anak-anak sekolah. Itu semuanya diperlukan. Untuk apa? Investasi masa depan kita, investasi SDM Indonesia kita ke depan. Bukan dipanen sekarang. Tidak," kata Presiden.

Memang upaya ini memerlukan jangka waktu yang cukup panjang. "Memang perbaikinya perlu waktu yang panjang. Oleh sebab itu apa sasarannya ibu hamil, mengapa sasarannya yang masih balita. Sebelum terlambat kita ingin kejar itu agar tidak menjadi beban sosial ke depan," ujar Presiden.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo bersama dengan Kementerian Kesehatan turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan makanan tambahan dan menjelaskan mengenai pola makan bagi para anak-anak dan ibu hamil serta menyusui. Di hadapan sejumlah ibu dan anak, Presiden berpesan agar para anak tidak meninggalkan kebiasaan sarapan pagi.

"Ini anak-anak saya titip kalau pagi sarapan. Roti biskuit yang diberikan ini hanya sebagai tambahan. Sehari dimakan enam keping. Kemudian untuk anak balita, umur enam sampai sebelas bulan, makan delapan keping. Untuk satu sampai lima tahun makan 12 keping," terang Presiden.

Hal yang sama juga berlaku bagi para ibu yang sedang mengandung. Presiden memberikan bantuan berupa biskuit khusus berkalori tinggi agar kelak anak yang dilahirkan memiliki berat badan normal dan tidak menderita gizi buruk.

Presiden juga berpesan agar para anak dan ibu yang sedang mengandung untuk rutin mengontrol dan menjaga berat badan dengan menimbang di Posyandu dan juga Puskesmas.

"Saya ingin anak-anak kita sehat, nanti sekolah yang baik supaya pintar dan cerdas," tambahnya.

Menutup sambutannya, sekali lagi Presiden mengingatkan agar ibu dan anak menjaga pola makan yang baik. Biskuit yang menjadi bagian dari PMT hanyalah berupa makanan tambahan untuk menjaga asupan gizi.

"Biskuit tadi harus ditambah dengan sumber protein lain, sayur, dan juga buah. Ibu hamil juga cek ke Posyandu atau Puskesmas," tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.(eas/jok)

Thursday, 15 September 2016 16:11

Jokowi : Pengadaan Alutsista Tergantung Urgensi

Written by


Jakarta,koranrakyat.com,-Setelah menyaksikan rangkaian kegiatan simulasi pertempuran darat oleh TNI Angkatan Laut, Kamis 15 September 2016, Presiden menjawab pertanyaan jurnalis mengenai kebijakan pengadaan alutsista nasional dan kaitannya dengan penghematan belanja negara. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penghematan belanja negara. Presiden menerangkan, dalam Inpres tersebut Menteri atau Pimpinan Lembaga tetap mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya.

"Ini kan ada prioritas. Pemotongan anggaran, seperti yang sudah saya keluarkan lewat Inpres, untuk hal-hal yang tidak perlu, yang anggarannya tidak memberikan efek kepada apapun. Misalnya, perjalanan dinas, anggaran rapat-rapat, konsinyering, termasuk juga pengadaan barang-barang yang belum perlu," terangnya.

Mengenai pengadaan Helikopter Agusta Westland Presiden menegaskan, "Kita lihat kegunaannya, apakah sangat mendesak atau tidak. Itu masih dalam kajian di KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) dan juga masih dikalkulasi oleh Panglima TNI. Saya kira dalam posisi anggaran seperti ini semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung. Itu masih proses," ujar Presiden..(eas)


Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden meyakini di waktu yang akan datang Indonesia mampu memproduksi senjata strategis sendiri dalam upayanya mewujudkan kemandirian alutsista

Presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) meninjau dan menyaksikan secara langsung latihan Armada Jaya XXXIV Tahun 2016. Latihan tersebut disaksikan oleh Presiden ketika berada di Geladak Isyarat KRI Banjarmasin-592 yang sedang berada di Laut Jawa, Rabu 14 September 2016.

Dalam latihan yang berlangsung kurang lebih sekira 60 menit tersebut dipertontonkan sejumlah atraksi dan demo keterampilan pasukan TNI Angkatan Laut. Salah satu keterampilan yang diperlihatkan kepada Presiden ialah peluncuran roket anti kapal selam jenis RBU 6000 dari empat KRI, yakni Kapal Kujang, Kapal Layang, Kapal Clurit, dan Kapal Ajax. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyaksikan uji coba senjata strategis milik TNI AL yang berupa peluru kendali C-705 dan Torpedo 'Surface and Underwater Torpedo' (SUT) dengan sasaran KRI Karimata 960 dan memberikan aba-aba untuk penembakan peluru kendali.

Latihan Armada Jaya XXXIV/2016 sendiri digelar dengan tujuan untuk mengukur kemampuan prajurit serta mengukur kekuatan operasional dan keterpaduan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) dalam mendukung operasi gabungan TNI ke depannya. Latihan ini melibatkan 39 unsur kapal perang berbagai jenis, 8 pesawat udara, dan 1.700-an pasukan pendarat beserta kendaraan tempurnya. Sebanyak 7.500 personil juga dilibatkan dalam latihan puncak Angkatan Laut kali ini.

Kepada para jurnalis usai acara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa latihan seperti ini biasa dilakukan setiap dua tahun sekali. Selain itu, latihan juga dimaksudkan untuk memetakan senjata-senjata strategis yang dimiliki oleh TNI.

"Ini adalah latihan puncak Angkatan Laut yang dilakukan setiap dua tahun. Latihan ini dilakukan untuk uji coba senjata-senjata strategis yang kita punyai. Tadi sudah dicoba rudalnya, sudah dicoba juga meriam artilerinya dan juga roket-roket anti kapal selam. Karena tanpa latihan-latihan rutin seperti ini kita tidak akan bisa mengerti dan memperbaiki senjata-senjata strategis yang kita punyai," terang Presiden.

Presiden dalam kesempatan tersebut juga menyinggung soal kemandirian alutsista TNI. Presiden berharap segala senjata strategis buatan negara lain yang saat ini dimiliki Indonesia dapat dipelajari untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut di Indonesia.

"Semua senjata-senjata strategis akan kita buat sendiri. Saya kira kalau sekarang kita beli ya tidak hanya beli saja. Kita pelajari apa memungkinkan industri strategis kita memproduksi itu. Saya kira semuanya kalau dipelajari bisa mendukung kemandirian itu," ucapnya.

Mendampingi Presiden dalam acara tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan KSAL Laksmana TNI Ade Supandi‎.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,-Pemerintah terus membenahi sektor infrastruktur agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di era persaingan global
Presiden Joko Widodo Selasa pagi ini, 13 September 2016, telah meresmikan pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok (NPCT 1), Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menekankan agar semua pihak terus berupaya mengejar ketertinggalan dan menjadi pemenang dalam persaingan dewasa ini.

"Persaingan antarnegara sekarang ini semakin hari semakin sengit. Semuanya membangun, melakukan inovasi, membangun fasilitas untuk mendukung daya saing masing-masing negara. Kita juga, kita tidak mau ditinggal, tidak mau kalah dalam kompetisi ini," ujar Presiden Joko Widodo.

Pembangunan terminal berteknologi modern terbaru di Tanjung Priok ini pun merupakan salah satu upaya pemerintah agar dapat bersaing dengan negara lainnya. Selama pembangunan NPCT 1, Presiden Joko Widodo terus memantau setiap perkembangannya sejak tahun 2012. Saat itu, dirinya meminta Pelindo II agar dapat bekerja dengan cepat untuk menyelesaikan pembangunan tahap pertama.

"Alhamdulillah sudah selesai yang pertama. Yang kedua juga harus segera diselesaikan, juga ketiga, terminal produk keempat dan kelima juga harus diselesaikan. Kalau keuangan Pelindo II tak cukup, gandeng investor. Persaingan makin ketat, kalau terlambat kita bisa ditinggal. Yang kedua sampai kelima harus dikejar. Tahun 2019 semuanya akan diselesaikan dan harus selesai tahun 2019," imbuhnya.

Persoalan mengenai dwelling time turut disinggung Presiden. Presiden terus menargetkan agar dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok bisa diefisiensikan menjadi hanya dua hari. Presiden juga meminta pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia untuk turut membenahi persoalan serupa.

"Mengenai dwelling time dua tahun yang lalu masih enam sampai tujuh hari. Tadi saya tanya sudah 3,2 sampai 3,7 hari. Tapi saya mintanya di dua hari, perbaiki lagi. Dan tidak hanya di Tanjung Priok, yang lainnya juga seperti di Belawan," tegas Presiden.

Presiden kemudian mengakhiri sambutannya dengan menyebut bahwa pembangunan pelabuhan modern dan fasilitas infrastruktur lainnya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Penurunan biaya logistik transportasi dan pemberantasan pungutan liar merupakan tujuan yang dikejar oleh Presiden Joko Widodo.

"Pembangunan pelabuhan modern tidak bisa ditunda-tunda lagi. Selamat atas selesainya pembangunan yang pertama ini. Saya minta pengoperasian yang terintegrasi, kurangi dwelling time dan tidak ada pungli," tutupnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kapolri Tito Karnavian, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. 

NPCT 1 memiliki luas lahan kurang lebih 32 hektar dan mampu menampung kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Terminal baru tersebut diproyeksikan untuk dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13.000-15.000 TEUs dengan bobot di atas 150.000 DWT.

NPCT 1 merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan tahap pertama Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk. Pembangunan tahap kedua Terminal New Priok akan dilaksanakan setelah pengoperasian tahap pertama dari New Priok. Ke depannya akan ada sebanyak tujuh terminal peti kemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area sebesar 411 hektar. (eas)

Tuesday, 13 September 2016 00:49

Hari Raya Kurban: Momentum Tumbuhkan Semangat Berkorban

Written by

Jakarta,koranrakyat.comHari Raya Kurban merupakan momentum bagi semua orang untuk menumbuhkan semangat berkorban. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai pelaksanaan shalat Idul Adha 1437 H di Masjid Agung Ats-Tsaurah, Serang, pada Senin 12 September 2016. 

"Hari Raya Kurban yang jatuh pada hari ini menjadi pengingat kita semua, sekali lagi menjadi pengingat kita semua, bahwa spirit berkorban sangat diperlukan. Jangan hanya maunya ingin kaya sendiri, ingin menang sendiri," ucap Presiden.

Presiden menambahkan, semangat pengorbanan tersebut di antaranya dapat diwujudkan dengan bergotong royong dan bekerja keras untuk bangsa dan negara dengan menyingkirkan segala kepentingan pribadi.

"Dengan kerja keras itulah saya kira kita akan memenangkan persaingan dan kompetisi yang sekarang semakin hari semakin sengit," imbuh Presiden.

*Rayakan Idul Adha Bersama Masyarakat Banten*

Presiden Joko Widodo melanjutkan tradisinya untuk merayakan hari raya di sejumlah daerah di Indonesia. Pada Idul Adha tahun ini, Presiden memilih untuk merayakannya di Kota Serang, Banten.

Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama masyarakat Serang menunaikan Shalat Ied di Masjid Agung Ats-Tsaurah, Serang, pada Senin 12 September 2016. 

Tiba di masjid yang berada di jantung Kota Serang pukul 06.40, Presiden dan Ibu Iriana langsung memasuki masjid dan mengikuti takbir dan tahmid bersama.

Pukul 07.00, H. Ridho Abdul Wahab memimpin Shalat Idul Adha dan Prof. Dr. H. Fauzal Imam MA yang bertindak selaku penceramah menyampaikan khutbah yang bertema 'Makna Berkurban: Mengubah dari Etos Basa Basi ke Etos Aksi'.


Setelah menunaikan Shalat Ied, Presiden menyapa dan bersalaman dengan dengan warga yang memenuhi masjid. Bahkan beberapa di antaranya sempat berfoto bersama Presiden.

Di masjid ini, Presiden turut menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi yang akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu.

Mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini ialah Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Banten Rano Karno dan Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo sore ini, Jumat 9 September 2016, menerima kunjungan kenegaraan perdana Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral antara keduanya, Indonesia dan Filipina sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang keamanan maritim. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi kedua negara, seperti persoalan kuota haji dan pemberantasan narkoba.

Sebelum memulai pembicaraan bilateral, Presiden Joko Widodo menyebut kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Duterte hari ini merupakan kunjungan di saat yang tepat. Saat di mana angka perdagangan kedua negara semakin menunjukkan peningkatan di tengah tren pertumbuhan ekonomi dunia yang menunjukkan hal sebaliknya.

"Dengan kondisi ini, kunjungan Yang Mulia dilakukan pada saat yang tepat. Kunjungan ini memberikan semangat baru bagi upaya-upaya peningkatan kerja sama kedua negara," ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut juga menyatakan mendukung keketuaan Filipina di ASEAN. Ia menambahkan, kepemimpinan Filipina di ASEAN akan menentukan perjalanan ASEAN untuk dapat melangkah ke depan.

"Tahun depan Filipina akan menjadi ketua ASEAN dan tahun depan ASEAN akan memasuki usia yang ke-50. Indonesia memberikan dukungan penuh bagi keketuaan Filipina di ASEAN," ungkapnya.

Senada dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Duterte juga sepakat untuk mengawali pembicaraan peningkatan kerja sama kedua negara, utamanya dalam hal keamanan perairan. Duterte sekaligus memohon maaf kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan sering terjadinya peristiwa penyanderaan awak kapal Indonesia di perairan Filipina.

"Saya sangat menyesal, Pak Presiden, bahwa kadang-kadang pengiriman batubara yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik di negara saya terhambat karena pembajakan," sesal Duterte.

Usai dialog keduanya yang berlangsung sekira kurang lebih 45 menit, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang telah disepakati kedua negara. Kesepakatan pertama yang dicapai ialah persoalan terkait dengan penyelesaian sejumlah calon jamaah haji Indonesia yang sedianya berangkat dari Filipina.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Duterte terhadap 177 orang calon haji kita yang bermasalah dan 168 sudah diselesaikan. Kami ucapkan terima kasih. Dan yang sembilan masih di Manila, kami tadi juga meminta agar juga dibantu agar secepatnya bisa diselesaikan," ungkap Presiden.

Kemudian, terkait dengan kuota haji Filipina yang digunakan oleh sejumlah jamaah haji Indonesia yang kini sudah berada di Tanah Suci, kedua pemimpin negara juga sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama.

"Tadi Presiden Duterte juga sudah menyampaikan untuk bisa diselesaikan bersama-sama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih," imbuhnya.

Selain itu, permasalahan utama yang dihadapi kedua negara terkait keamanan perairan Sulu juga berhasil dicapai kesepakatan. Presiden Filipina sepakat untuk meningkatkan keamanan di wilayahnya sekaligus melakukan patroli bersama kedua negara.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama menjamin keamanan di Laut Sulu. Kita harapkan ke depan sudah tidak ada masalah keamanan lagi di Laut Sulu. Dan kita akan bersama-sama berpatroli untuk menjamin keamanan di laut itu," ucap Presiden.

Di sisi lain, Presiden Duterte menambahkan, kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama dalam hal penanganan terorisme dan ekstremisme. Penyebaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga disinggung olehnya.

"Kami sepakat untuk bekerja sama untuk mencegah, menangkap, dan mengadili para pelaku teror di lingkungan kita. Kami juga berbagi keresahan yang sama soal penyebaran obat-obatan terlarang dan dampaknya pada masyarakat kita," terang Duterte.

Duterte sendiri sebelumnya tiba sekitar pukul 16.00 WIB, dirinya disambut dengan upacara resmi kenegaraan‎ dan dikawal oleh sepasukan korps musik dan berkuda mulai dari silang barat daya Monumen Nasional. Begitu memasuki halaman Istana Merdeka, sebanyak 200 pelajar dari berbagai sekolah berdiri membentuk barisan untuk menyambutnya. Dengan mengenakan pakaian adat dari 33 provinsi di seluruh Indonesia, mereka semua mengibarkan bendera Indonesia dan Filipina sebagai tanda persahabatan.

Presiden Joko Widodo yang mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat kemudian menyambut Presiden Duterte di sisi barat Istana Merdeka. Keduanya kemudian berjalan untuk mengikuti upacara kenegaraan. Dentuman meriam sebanyak 21 kali terdengar di antara lantunan lagu kebangsaan kedua negara.

Setelah pemeriksaan pasukan, Presiden Joko Widodo memperkenalkan para menteri yang hadir pada upacara tersebut dan Presiden Duterte memperkenalkan delegasi yang mengikutinya. 

Sekitar pukul 16.20 WIB, Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Duterte ke teras belakang Istana Merdeka. Aktivitas yang kini dikenal dengan _veranda talk_ tersebut menandakan hubungan akrab yang coba dijalin kedua negara tetangga ini ke depannya. 

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga tampak terlihat mendampingi Presiden Joko Widodo.(eas)

Friday, 09 September 2016 14:05

Presiden Jokowi Ajak Duterte 'Blusukan' ke Tanah Abang*

Written by



Jakarta,koranrakyat.com,-Diplomasi antarnegara tak selalu dilakukan di atas meja perundingan. Setidaknya itu yang coba dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah tamu negaranya. Pun demikian dengan kunjungan perdana Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte, ke Indonesia hari ini, Jumat 9 September 2016. Presiden berinisiatif untuk mengajaknya 'blusukan' ke Tanah Abang sebelum diterima secara resmi di Istana Merdeka.

Presiden Jokowi tiba di Blok A Pasar Tanah Abang pada pukul 13.55, tidak berapa lama Presiden Duterte tiba pada pukul 14.02. Keduanya berkemeja putih dan tampak kompak langsung disambut oleh masyarakat. Perhatian sejumlah masyarakat sekitar yang sedianya berbelanja kebutuhan dirinya pun teralihkan dengan hiruk pikuk masyarakat lainnya yang memang telah menanti kedatangan Presiden.

Masyarakat semakin histeris dan meneriakkan nama Joko Widodo begitu keduanya mendekat ke arah mereka. Ajakan foto pun tak jarang terdengar ketika itu. Presiden Duterte yang menyaksikan sendiri antusiasme masyarakat Indonesia tampak tersenyum.

Setelah berkeliling selama hampir 30 menit, keduanya berpisah, Presiden Duterte terlebih dahulu meninggalkan Pasar Tanah Abang. Lima menit berselang, giliran Presiden Jokowi meninggalkan Pasar Tanah Abang. 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya telah memberikan keterangannya kepada media terkait tujuan Presiden mengajak tamunya untuk 'blusukan' ke sejumlah tempat. Menurutnya, Presiden ingin memberikan contoh bagaimana cara Presiden Joko Widodo menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Indonesia.

"Karena tidak bisa masalah itu hanya dilihat dari perencanaan di meja dan lain sebagainya, maka apa yang dilakukan Jokowi turun ke lapangan menjadi banyak diinginkan oleh para pemimpin negara dunia untuk lihat langsung, termasuk ketika PM Australia mereka yang minta," terang Pramono di Komplek Istana Merdeka pada Jumat, 9 September 2016.

Indonesia merupakan negara yang pertama kali dikunjungi oleh Presiden Duterte sejak dirinya dilantik menjadi Presiden Filipina ke-16 pada 30 Juni 2016 lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Duterte telah bertemu secara singkat saat keduanya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Vientiane, Laos.(eas)

Friday, 09 September 2016 14:00

Presiden Jokowi Lantik Budi Gunawan sebagai Kepala BIN

Written by



Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan pada Jumat 9 September 2016. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara Jakarta sekitar pukul 17.30 WIB.

Budi Gunawan dilantik menjadi Kepala BIN dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 102/P Tahun 2016. Sebelumnya, Budi Gunawan disetujui oleh paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Kepala BIN usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR pada 7 September 2016.Pria kelahiran 11 Desember 1959 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri sejak 22 April 2015. 

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dan sejumlah pejabat tinggi Polri.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan jabat tangan yang dimulai dari Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh sejumlah tamu undangan yang hadir.(as)



Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo baru saja mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang diselenggarakan di Hangzhou International Expo Center, Republik Rakyat Tiongkok, Senin 5 September 2016. Saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua KTT G20, Presiden menyampaikan bahwa kebutuhan akan kerja sama internasional dalam perpajakan berguna untuk menghindari adanya penghindaraan pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota G20. 

“Ke depan semua mengatakan bahwa perpajakan harus dirombak. Kita pun juga sama. Kita sudah mendahalui dengan tax amnesty. Tax amnesty ini adalah arah menuju reformasi perpajakan kita, jangan dianggap ini berdiri sendiri. Tidak,” ucap Presiden kepada jurnalis asal Indonesia di lobby hotel Dahua Boutique sebelum berangkat menuju bandara Internasional Xiaoshan Hangzhou, Tiongkok. 

Presiden menjelaskan bahwa program tax amnesty telah mengikuti trend dunia yang menginginkan adanya pembaharuan total di bidang perpajakan. “Jangan sampai misalnya Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) kita, Undang-Undang PPh kita, Undang-Undang PPn kita ini ditinggal oleh  trend dunia yang sudah menuju ke arah pembaharuan total. Ini  juga harus diikuti, agar kita tidak ditinggal,” jelas Presiden. 

Di KTT G20, Presiden juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka dan pentinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif ke depannya. “Jadi kita ingin mendukung upaya-upaya ekonomi melalui kerja sama antar negara, melalui kerja sama antara anggota-anggota G20. Dan kita sendiri ingin agar implementasi itu segera kita kerjakan secepat-cepatnya karena tanpa itu kita akan betul-betul ditinggal,” ucap Presiden. 

*Revolusi Industri Baru dan Ekonomi Digital* 

Dari pelaksanaan KTT G20 ini, Presiden melihat ada dua yang perlu diwaspadai agar tidak tertinggal oleh negara lain, yakni tentang revolusi industri baru dan ekonomi digital. “Revolusi industri baru mulai digaungkan oleh negara-negara besar. Kita harus melihat peluang itu dan juga kita harus mengambil peran. Bagaimana kita juga jangan sampai ditinggal,” ucap Presiden. 

Terkait ekonomi digital, Presiden mengatakan bahwa dirinya ingin agar segera terimplementasikan. “Semua sekarang sudah terus berbicara mengenai ekonomi digital dan terus mengimplementasikan apa yang secepatnya bisa dikerjakan. Kitapun juga sama, Kita akan secepat-cepatnya mengikuti trend dunia ini agar tidak ditinggal,” kata Presiden. 

Oleh karena itu, selama berada di Tiongkok, Presiden menyempatkan diri berkunjung ke sebuah perusahaan raksasa e-commerce Alibaba dan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri telekomunikasi Huawei. “Dan kita lihat sendiri di Indonesia sebetulnya sudah ada market place lokal, market place indonesia yang juga bisa dipakai sebagai sebuah pondasi menuju ke sebuah digital ekonomi dunia yang saling bergandengan,” imbuh Presiden. 

Presiden tidak menginginkan pasar Indonesia yang begitu besar ditinggal begitu saja. Demikian pula dengan channeling yang berkaitan dengan supply chain dunia harus terhubungkan. “Berkaitan dengan misalnya logistik platformnya Alibaba. Retail platform Alibaba ini juga harus kita sambung-sambungkan sehingga bermanfaat, utamanya bagi ekonomi-ekonomi yang berada di kampung, produk-produk yang berada di desa-desa, yang bisa dipasarkan tidak dalam ruang lingkup nasional tapi juga internasional. Itulah gunanya menchannelkan market place Indonesia dengan sistem platform logistic. Ini di sisi digital ekonomi,” ujar Presiden. 

*Tidak Ada Kaitan antara Terorisme dengan Agama* 

D dalam forum G20 itu, Presiden juga mengaskan tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, khususnya agama islam. “Saya tadi menyampaikan secara tegas bahwa Indonesia menekankan tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, khususnya agama islam. Secara tegas kami sampaikan itu. Dan terorisme juga harus didekati dengan smart approach yaitu lewat pendekatan soft power approach dan hard power approach, ini yang tetus kita tekankan,” ujar Presiden. 

*Keterbukaan Informasi, Upaya Pemberantasan Korupsi* 

Hal lainnya yang juga disampaikan Presiden di forum G20 adalah semua negara bergerak untuk memberantas korupsi. “Karena korupsi menyebabkan adanya kemiskinan, adanya keterbelakangan, adanya kebodohan. Karena titik ini merupakan sebuah titik krusial yang harus diberantas bersama-sama dan  dengan cara tadi keterbukaan informasi, keterbukaan perpajakan, keterbukaan perbankan. Ini saya kira arahnya trend dunia akan menuju ke sana,” ucap Presiden. 

Monday, 05 September 2016 23:05

Indonesia dan Italia Sepakat Tingkatkan Nilai Perdagangan

Written by



Jakarta,koranrakyat.com,-Di sela perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hangzhou, Tiongkok. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi di Hangzhou International Expo Center, Senin, 5 September 2016.

Presiden Jokowi mengemukakan bahwa Italia merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia dan sebagai pusat kegiatan ekspor Indonesia di Eropa. "Indonesia berkomitmen untuk tingkatkan perdagangan dengan Italia ke depan," ujar Presiden Jokowi.

Selain sektor perdagangan, sejumlah sektor yang dijajaki kemungkinannya untuk dilakukan kerja sama antara kedua negara adalah pendidikan dan kebudayaan, maritim, energi terbarukan, teknologi digital, dan agrobisnis.

Kepada Presiden Jokowi, PM Renzi mengundang untuk berkunjung ke Italia pada tahun 2017 untuk menindaklanjuti beberapa poin kerja sama yang dibicarakan pada kesempatan kali ini.

"Saya ingin mengedepankan kerja sama di bidang pendidikan dan budaya dengan Indonesia untuk meningkatkan hubungan people to people contact antar kedua negara," kata PM Renzi.

Terkait kelanjutan dari proses dialog antar-keyakinan antara kedua negara, PM Renzi mengatakan, Italia akan terus melanjutkan dialog karena Indonesia memiliki peran penting sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Presiden Jokowi juga menyetujui agar kelanjutan proses ini ditingkatkan.

"Indonesia 87 persen penduduknya Muslim dan moderat serta toleran. Saya mendukung agar Indonesia dan Italia dapat menyelenggarakan forum interfaith dialogue untuk memajukan nilai moderasi serta mengatasi ekstrimisme dan xenophobia." ujar Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Sugeng Rahardjo.

 

 

 



Hangzhou,koranrakyat.com,- Para pemimpin dunia yang tergabung dalam kelompok 20 ekonomi utama (G20) telah berkumpul di Hangzhou, Tiongkok. Sekitar pukul 15.30 waktu setempat, puncak pertemuan G20 resmi dibuka di Hangzhou International Expo Center.Minggu, 4 September 2016,

Upacara pembukaan diawali dengan kedatangan para pemimpin negara di lobi Hangzhou International Expo Center. Presiden Joko Widodo sendiri tiba sekitar pukul 14.49 waktu setempat dan disambut oleh protokol Republik Rakyat Tiongkok. Menggunakan jas berwarna gelap dan berdasi merah, Presiden berjabat tangan dengan Presiden RRT Xi Jinping selaku tuan rumah. Usai bersalaman, Presiden bersama dengan pemimpin negara lainnya mengikuti sesi foto bersama. 

Selain 20 negara anggota, KTT kali ini juga diikuti oleh beberapa negara tamu, yakni Spanyol, Chad, Mesir, Kazakhstan, Laos, Senegal, Singapura, dan juga Thailand. Tak ketinggalan, sejumlah pimpinan organisasi internasional maupun perwakilannya juga hadir, seperti PBB, Bank Dunia, Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan lainnya. 

Sementara itu, dalam pidato pembukaannya, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengajak para pemimpin negara G20 untuk dapat merumuskan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, kuat, dan berkelanjutan. Sebab, kondisi ekonomi yang kini dihadapi oleh negara-negara G20 tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami delapan tahun lalu.

"Banyak tantangan dan resiko yang dialami perekonomian global. Dan terkait itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal guna memulihkan kembali situasi ekonomi global," ucapnya. Gelaran KTT G20 yang akan berlangsung hingga 5 September 2016 esok mengusung tiga pilar utama, yakni inovasi, revolusi industri baru, serta ekonomi digital. Kesemuanya itu akan dibahas dalam lima sesi selama KTT berlangsung. Presiden Joko Widodo sendiri mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara utama pada sesi kedua gelaran kali ini.

"Presiden Jokowi sendiri akan bertindak sebagai pembicara utama pada sesi kedua esok hari," terang Retno. (eas)


Hangzhou,koranrakyat.com Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara kelompok 20 ekonomi dunia (G20) untuk memiliki komitmen berskala nasional dan global dalam menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural guna perbaikan ekonomi dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi pertama gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hangzhou International Expo Center, Minggu 4 September 2016.
Pada sesi yang membahas tentang penguatan kebijakan dan koordinasi antara negara anggota, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar negara-negara G20 saling bekerja sama dan menghindari kebijakan ekonomi yang menimbulkan dampak negatif di antara sesama anggota.
"G20 harus meningkatkan komunikasinya dan menghindari kebijakan ekonomi yang menciptakan dampak negatif. Selain itu, setiap kebijakan ekonomi harus memiliki agenda pertumbuhan yang solid dan inklusif," tegasnya.
Indonesia, yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi negara G20, diyakini Presiden mampu berperan besar dalam perkembangan ekonomi global. Sebab, pemerintah telah bertekad untuk menjaga perekonomiannya lebih terbuka.

"Indonesia berkomitmen untuk menjaga ekonominya terbuka dan kompetitif. Saya juga akan terus mempertahankan ekonomi yang inklusif," ujar Presiden.

 

*Asistensi Anggota G20 untuk Negara Berkembang*

Salah satu pilar yang coba diangkat dalam gelaran KTT kali ini ialah ekonomi digital. Terkait dengan itu, Presiden Joko Widodo berharap negara-negara G20 dapat memberikan asistensi dalam mengembangkan ekonomi digital di negara-negara berkembang.

"Saya berharap negara-negara G20 dapat memberikan asistensi untuk mengurangi kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang serta meningkatkan kerja sama dalam pengembangan teknologi antara negara-negara anggota G20," ucapnya.

*Pembangunan Infrastruktur Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi*

Selain itu, dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan akan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Presiden juga mengajak negara-negara G20 untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menyukseskan program pembangunan infrastruktur nasional.

"Saat ini Indonesia sedang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. Kami juga menyambut kerja sama dalam pembangunan infrastruktur dengan negara-negara G20 lainnya," ajak Presiden.

Selama menghadiri forum tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Esok hari, Presiden diagendakan untuk menjadi pembicara utama pada sesi kedua yang akan membahas tentang tata keuangan dan ekonomi global.(eas)



Page 10 of 24

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan