Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today



Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo baru saja mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang diselenggarakan di Hangzhou International Expo Center, Republik Rakyat Tiongkok, Senin 5 September 2016. Saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua KTT G20, Presiden menyampaikan bahwa kebutuhan akan kerja sama internasional dalam perpajakan berguna untuk menghindari adanya penghindaraan pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota G20. 

“Ke depan semua mengatakan bahwa perpajakan harus dirombak. Kita pun juga sama. Kita sudah mendahalui dengan tax amnesty. Tax amnesty ini adalah arah menuju reformasi perpajakan kita, jangan dianggap ini berdiri sendiri. Tidak,” ucap Presiden kepada jurnalis asal Indonesia di lobby hotel Dahua Boutique sebelum berangkat menuju bandara Internasional Xiaoshan Hangzhou, Tiongkok. 

Presiden menjelaskan bahwa program tax amnesty telah mengikuti trend dunia yang menginginkan adanya pembaharuan total di bidang perpajakan. “Jangan sampai misalnya Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) kita, Undang-Undang PPh kita, Undang-Undang PPn kita ini ditinggal oleh  trend dunia yang sudah menuju ke arah pembaharuan total. Ini  juga harus diikuti, agar kita tidak ditinggal,” jelas Presiden. 

Di KTT G20, Presiden juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka dan pentinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif ke depannya. “Jadi kita ingin mendukung upaya-upaya ekonomi melalui kerja sama antar negara, melalui kerja sama antara anggota-anggota G20. Dan kita sendiri ingin agar implementasi itu segera kita kerjakan secepat-cepatnya karena tanpa itu kita akan betul-betul ditinggal,” ucap Presiden. 

*Revolusi Industri Baru dan Ekonomi Digital* 

Dari pelaksanaan KTT G20 ini, Presiden melihat ada dua yang perlu diwaspadai agar tidak tertinggal oleh negara lain, yakni tentang revolusi industri baru dan ekonomi digital. “Revolusi industri baru mulai digaungkan oleh negara-negara besar. Kita harus melihat peluang itu dan juga kita harus mengambil peran. Bagaimana kita juga jangan sampai ditinggal,” ucap Presiden. 

Terkait ekonomi digital, Presiden mengatakan bahwa dirinya ingin agar segera terimplementasikan. “Semua sekarang sudah terus berbicara mengenai ekonomi digital dan terus mengimplementasikan apa yang secepatnya bisa dikerjakan. Kitapun juga sama, Kita akan secepat-cepatnya mengikuti trend dunia ini agar tidak ditinggal,” kata Presiden. 

Oleh karena itu, selama berada di Tiongkok, Presiden menyempatkan diri berkunjung ke sebuah perusahaan raksasa e-commerce Alibaba dan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri telekomunikasi Huawei. “Dan kita lihat sendiri di Indonesia sebetulnya sudah ada market place lokal, market place indonesia yang juga bisa dipakai sebagai sebuah pondasi menuju ke sebuah digital ekonomi dunia yang saling bergandengan,” imbuh Presiden. 

Presiden tidak menginginkan pasar Indonesia yang begitu besar ditinggal begitu saja. Demikian pula dengan channeling yang berkaitan dengan supply chain dunia harus terhubungkan. “Berkaitan dengan misalnya logistik platformnya Alibaba. Retail platform Alibaba ini juga harus kita sambung-sambungkan sehingga bermanfaat, utamanya bagi ekonomi-ekonomi yang berada di kampung, produk-produk yang berada di desa-desa, yang bisa dipasarkan tidak dalam ruang lingkup nasional tapi juga internasional. Itulah gunanya menchannelkan market place Indonesia dengan sistem platform logistic. Ini di sisi digital ekonomi,” ujar Presiden. 

*Tidak Ada Kaitan antara Terorisme dengan Agama* 

D dalam forum G20 itu, Presiden juga mengaskan tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, khususnya agama islam. “Saya tadi menyampaikan secara tegas bahwa Indonesia menekankan tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, khususnya agama islam. Secara tegas kami sampaikan itu. Dan terorisme juga harus didekati dengan smart approach yaitu lewat pendekatan soft power approach dan hard power approach, ini yang tetus kita tekankan,” ujar Presiden. 

*Keterbukaan Informasi, Upaya Pemberantasan Korupsi* 

Hal lainnya yang juga disampaikan Presiden di forum G20 adalah semua negara bergerak untuk memberantas korupsi. “Karena korupsi menyebabkan adanya kemiskinan, adanya keterbelakangan, adanya kebodohan. Karena titik ini merupakan sebuah titik krusial yang harus diberantas bersama-sama dan  dengan cara tadi keterbukaan informasi, keterbukaan perpajakan, keterbukaan perbankan. Ini saya kira arahnya trend dunia akan menuju ke sana,” ucap Presiden. 

Monday, 05 September 2016 23:05

Indonesia dan Italia Sepakat Tingkatkan Nilai Perdagangan

Written by



Jakarta,koranrakyat.com,-Di sela perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hangzhou, Tiongkok. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi di Hangzhou International Expo Center, Senin, 5 September 2016.

Presiden Jokowi mengemukakan bahwa Italia merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia dan sebagai pusat kegiatan ekspor Indonesia di Eropa. "Indonesia berkomitmen untuk tingkatkan perdagangan dengan Italia ke depan," ujar Presiden Jokowi.

Selain sektor perdagangan, sejumlah sektor yang dijajaki kemungkinannya untuk dilakukan kerja sama antara kedua negara adalah pendidikan dan kebudayaan, maritim, energi terbarukan, teknologi digital, dan agrobisnis.

Kepada Presiden Jokowi, PM Renzi mengundang untuk berkunjung ke Italia pada tahun 2017 untuk menindaklanjuti beberapa poin kerja sama yang dibicarakan pada kesempatan kali ini.

"Saya ingin mengedepankan kerja sama di bidang pendidikan dan budaya dengan Indonesia untuk meningkatkan hubungan people to people contact antar kedua negara," kata PM Renzi.

Terkait kelanjutan dari proses dialog antar-keyakinan antara kedua negara, PM Renzi mengatakan, Italia akan terus melanjutkan dialog karena Indonesia memiliki peran penting sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Presiden Jokowi juga menyetujui agar kelanjutan proses ini ditingkatkan.

"Indonesia 87 persen penduduknya Muslim dan moderat serta toleran. Saya mendukung agar Indonesia dan Italia dapat menyelenggarakan forum interfaith dialogue untuk memajukan nilai moderasi serta mengatasi ekstrimisme dan xenophobia." ujar Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Sugeng Rahardjo.

 

 

 



Hangzhou,koranrakyat.com,- Para pemimpin dunia yang tergabung dalam kelompok 20 ekonomi utama (G20) telah berkumpul di Hangzhou, Tiongkok. Sekitar pukul 15.30 waktu setempat, puncak pertemuan G20 resmi dibuka di Hangzhou International Expo Center.Minggu, 4 September 2016,

Upacara pembukaan diawali dengan kedatangan para pemimpin negara di lobi Hangzhou International Expo Center. Presiden Joko Widodo sendiri tiba sekitar pukul 14.49 waktu setempat dan disambut oleh protokol Republik Rakyat Tiongkok. Menggunakan jas berwarna gelap dan berdasi merah, Presiden berjabat tangan dengan Presiden RRT Xi Jinping selaku tuan rumah. Usai bersalaman, Presiden bersama dengan pemimpin negara lainnya mengikuti sesi foto bersama. 

Selain 20 negara anggota, KTT kali ini juga diikuti oleh beberapa negara tamu, yakni Spanyol, Chad, Mesir, Kazakhstan, Laos, Senegal, Singapura, dan juga Thailand. Tak ketinggalan, sejumlah pimpinan organisasi internasional maupun perwakilannya juga hadir, seperti PBB, Bank Dunia, Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan lainnya. 

Sementara itu, dalam pidato pembukaannya, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengajak para pemimpin negara G20 untuk dapat merumuskan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, kuat, dan berkelanjutan. Sebab, kondisi ekonomi yang kini dihadapi oleh negara-negara G20 tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami delapan tahun lalu.

"Banyak tantangan dan resiko yang dialami perekonomian global. Dan terkait itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal guna memulihkan kembali situasi ekonomi global," ucapnya. Gelaran KTT G20 yang akan berlangsung hingga 5 September 2016 esok mengusung tiga pilar utama, yakni inovasi, revolusi industri baru, serta ekonomi digital. Kesemuanya itu akan dibahas dalam lima sesi selama KTT berlangsung. Presiden Joko Widodo sendiri mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara utama pada sesi kedua gelaran kali ini.

"Presiden Jokowi sendiri akan bertindak sebagai pembicara utama pada sesi kedua esok hari," terang Retno. (eas)


Hangzhou,koranrakyat.com Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara kelompok 20 ekonomi dunia (G20) untuk memiliki komitmen berskala nasional dan global dalam menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural guna perbaikan ekonomi dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi pertama gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hangzhou International Expo Center, Minggu 4 September 2016.
Pada sesi yang membahas tentang penguatan kebijakan dan koordinasi antara negara anggota, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar negara-negara G20 saling bekerja sama dan menghindari kebijakan ekonomi yang menimbulkan dampak negatif di antara sesama anggota.
"G20 harus meningkatkan komunikasinya dan menghindari kebijakan ekonomi yang menciptakan dampak negatif. Selain itu, setiap kebijakan ekonomi harus memiliki agenda pertumbuhan yang solid dan inklusif," tegasnya.
Indonesia, yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi negara G20, diyakini Presiden mampu berperan besar dalam perkembangan ekonomi global. Sebab, pemerintah telah bertekad untuk menjaga perekonomiannya lebih terbuka.

"Indonesia berkomitmen untuk menjaga ekonominya terbuka dan kompetitif. Saya juga akan terus mempertahankan ekonomi yang inklusif," ujar Presiden.

 

*Asistensi Anggota G20 untuk Negara Berkembang*

Salah satu pilar yang coba diangkat dalam gelaran KTT kali ini ialah ekonomi digital. Terkait dengan itu, Presiden Joko Widodo berharap negara-negara G20 dapat memberikan asistensi dalam mengembangkan ekonomi digital di negara-negara berkembang.

"Saya berharap negara-negara G20 dapat memberikan asistensi untuk mengurangi kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang serta meningkatkan kerja sama dalam pengembangan teknologi antara negara-negara anggota G20," ucapnya.

*Pembangunan Infrastruktur Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi*

Selain itu, dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan akan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Presiden juga mengajak negara-negara G20 untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menyukseskan program pembangunan infrastruktur nasional.

"Saat ini Indonesia sedang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. Kami juga menyambut kerja sama dalam pembangunan infrastruktur dengan negara-negara G20 lainnya," ajak Presiden.

Selama menghadiri forum tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Esok hari, Presiden diagendakan untuk menjadi pembicara utama pada sesi kedua yang akan membahas tentang tata keuangan dan ekonomi global.(eas)





_Jakarta,koranrakyat.com,- Presiden Joko Widodo dan pendiri sekaligus CEO Alibaba, Jack Ma, memiliki pandangan dan visi yang sama mengenai dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah_Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Alibaba _Group Corporate Campus_ mengakhiri rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Republik Rakyat Tiongkok di hari pertama ini, Jumat 2 September 2016. Lokasi kantor pusat Alibaba Group yang dikunjungi Presiden sendiri terletak di distrik Yu Hang, Kota Hangzhou, RRT.

Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut langsung oleh pendiri sekaligus CEO Alibaba Group, Jack Ma, beserta sejumlah pejabat tinggi Alibaba lain setibanya di lokasi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT Sugeng Rahardjo meninjau sejumlah portofolio produk maupun layanan perusahaan Alibaba sekaligus melihat suasana kerja di kantor Alibaba. Presiden merasa perlu untuk mempelajari raksasa e-commerce tersebut agar dapat membantu memasarkan produk-produk ekonomi dari UKM dan kreator muda Indonesia di pasar Tiongkok.

Melalui pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan Jack Ma, diketahui bahwa keduanya memiliki pandangan yang sama mengenai pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah. Menurut Jack Ma, usaha-usaha kecil haruslah diberi akses terhadap teknologi agar dapat berkembang lebih jauh. Hal tersebut merupakan pandangan yang juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan di Tanah Air.

"Jack Ma pribadi dan Presiden mempunyai pandangan yang sama tentang UKM. UKM itu harus diberdayakan untuk memanfaatkan teknologi ini. Visi dari Jack Ma itu juga sama, yakni bagaimana memfokuskan sasaran kepada UKM," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dalam keterangan persnya seusai acara.

Sebelum ini, antara pemerintah Indonesia dengan Alibaba sendiri sesungguhnya telah memiliki bentuk kerja sama untuk memasarkan produk Indonesia ke pasar Tiongkok. Produk-produk tersebut dipasarkan melalui salah satu platform layanan Tmall (sebelumnya bernama Taobao Mall) yang juga dimiliki oleh Alibaba. 

"Kita ini sudah kerja sama dengan Alibaba dalam platform namanya Tmall. Tmall itu adalah _platform marketplace_ untuk Tiongkok. Masuklah namanya bagian dari itu Inamall, produk-produk Indonesia. Tapi produk Indonesia yang masuk saat ini adalah untuk yang large FMCG _(fast moving consumer goods)_ seperti Kopi Kapal Api dan Indomie," terangnya.

Inamall sendiri merupakan bentuk kerja sama pemerintah Indonesia dengan Alibaba yang diinisiasi oleh Thomas Trikasih Lembong yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Mulai beroperasi pada 8 Juli 2016, Inamall mencoba untuk menggenjot nilai ekspor dengan memasarkan produk-produk khas dari Indonesia ke pasar Tiongkok.

"Ini merupakan kelanjutan dari hubungan yang sudah kita jalin sewaktu saya masih menjadi Menteri Perdagangan," ucap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong, yang turut memberikan keterangannya.

Namun demikian, pemerintah rupanya bertekad untuk tak hanya menyasar pasar Tiongkok semata. Melalui layanan dari Alibaba lainnya, produk-produk UKM asal Indonesia diharapkan juga mampu menembus pasar internasional.

"Kemudian nanti UKM-UKM ini masuk juga ke AliExpress. AliExpress itu adalah platform yang sama dari Alibaba tapi untuk global. Jadi UMKM kita diharapkan tidak hanya menyasar pasar Tiongkok, tapi juga di luar Tiongkok," terang Rudiantara.

Kerjasama untuk Tingkatkan Wisatawan Mancanegara

Sementara itu, pemerintah Indonesia juga diketahui menjajaki kemungkinan kerja sama di bidang pariwisata dengan Alibaba. Berdasarkan keterangan Tom Lembong, Alibaba juga memiliki layanan yang dapat mendukung program pariwisata pemerintah.

"Tadi dibicarakan cukup panjang beberapa potensi kerja sama di sektor wisata, seperti misalnya Alibaba punya platform cukup besar untuk booking online travel," ungkap Tom.

Lebih lanjut, Rudiantara menyebut bahwa program peningkatan wisatawan Tiongkok yang dicanangkan oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya, merupakan sebuah bisnis besar yang dapat meningkatkan devisa negara. 

"Bayangkan, Pak Arief Yahya punya target satu juta wisatawan per tahun dari Tiongkok sampai dengan 2019. Kalau rata-rata mereka berkunjung selama lima hari dan menghabiskan per harinya 200 USD, artinya itu 1.000 USD. 1.000 USD dikali 1 juta orang itu sudah 1 milyar USD. Itu bisnis yang sangat luar biasa besar. Ini akan ditindaklanjuti," tekannya.

Alibaba sendiri saat ini dikenal sebagai raksasa perdagangan elektronik (e-commerce) di RRT dan juga dunia. Bermula dari sebuah usaha rumahan sederhana pada tahun 1999, hanya butuh beberapa tahun bagi Alibaba untuk mendulang kesuksesan.

Dalam menjalankan bisnisnya, Alibaba memfokuskan layanannya untuk menghubungkan berbagai jenis usaha mikro kecil dan menengah agar mendapatkan konsumen dari dalam negeri dan juga seluruh dunia. Fokus lainnya adalah usaha yang dilakukan anak-anak muda. “Kami tidak membeli barang untuk menjualnya, tapi kami membantu penjual UMKM memasarkan produknya dan membantu pembeli menemukan produk yang diinginkannya. Setelah 17 tahun, kini nilai total transaksi kami telah mencapai 500 Miliar USD,” ucap Jack Ma.(eas)


Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sisa masa jabatan periode 2012-2017. Pelantikan tersebut digelar pada Senin, 29 Agustus 2016, di Istana Negara Jakarta.

Pelantikan salah satu pengajar di Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Hasyim dilantik menjadi anggota KPU guna menggantikan komisioner Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada Juli silam. Sepeninggal Husni Kamil Manik, maka KPU hanya memiliki enam orang komisioner yang menjadi tumpuan lembaga menghadapi tugas untuk menangani masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah mengatur bila terdapat anggota yang meninggal, maka yang akan menggantikannya adalah calon anggota KPU peringkat berikutnya. Adapun melalui hasil uji kelayakan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2012 lalu menunjukkan dirinya berada pada peringkat ke-8. 

Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut di antaranya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(as)

Sunday, 28 August 2016 15:17

Kambing dan Domba: Hewan Ternak Rakyat

Written by

Jakarta,koranrakyat.com,- Kambing dan domba adalah hewan ternak yang cocok untuk dikelola oleh rakyat. Kelebihan dua jenis hewan ternak ini dibandingkan hewan lainnya adalah daur perkembangbiakannya yang cepat. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika menghadiri temu wicara dengan peternak domba dan kambing di Kebun Raya Bogor, Sabtu 27 Agustus 2016.


"Dua tahun tiga kali beranak. Umur panen cepat dan modalnya tidak besar. Tidak butuh lahan yang luas," jelas Presiden.Selain keunggulan tersebut, Presiden juga meminta adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwa daging kambing merupakan jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi. "Daging kambing lebih sehat. Saya setiap hari makan daging kambing, asal dagingnya ya, bukan _jeroannya_. Kolesterol saya rendah," ujar Presiden. *HPDKI Harus Menjaga Keberadaan Domba* Dalam temu wicara itu, seorang peternak asal Ciamis menyebutkan bahwa kini domba banyak dibeli oleh pengusaha asal Malaysia.

"Kami menghawatirkan nanti domba Garut nasibnya seperti reog Ponorogo yang diaku sebagai budaya dari negara lain," ucap peternak tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Presiden meminta agar para peternak yang terhimpun dalam Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) menjaga betul plasma nutfah. 

"Plasma nufah harus betul-betul dilindungi dan dijaga, jangan sampai dibeli negara lain. Keturunan jangka panjang bisa hilang. Proses jangka panjang melindungi plasma nutfah itu. Yang bisa menjaga ternak kita, domba kita, kambing kita adalah Bapak/Ibu semua," pesan Presiden.

Hasan, seorang peternak asal Sulawesi Barat mengeluhkan mahalnya memperoleh bibit unggul. "Harganya bisa menjadi enam kali lipat dari harga asalnya di Pulau Jawa karena tingginya biaya transportasi," keluh Hasan.

Presiden mengakui bahwa biaya transportasi antar pulau, antar kabupaten masih mahal. "Dibanding Singapura dan Malaysia, kita 2,5 kali lebih mahal," ujar Presiden. Presiden memberi contoh, tidak mengherankan bila harga BBM di Papua dapat mencapai 30 ribu rupiah sampai 60 ribu rupiah per liternya karena mahalnya biaya transportasi untuk pengangkutan BBM tersebut. Itulah sebabnya, lanjut Presiden, pemerintah sangat fokus membangun infrastruktur untuk menekan biaya transportasi.

*Melihat Domba yang Dipamerkan, Presiden Jokowi: Saya Minder* Sebelum memulai temu wicara, Presiden mengatakan bahwa semula dirinya hendak membawa domba-domba yang dimilikinya untuk ditunjukkan kepada peternak. 

"Saya masuk ke sini kaget sekali. Saya kan punya domba 5, belinya 3 juta sampai 5 juta rupiah per ekor. Saya pikir sudah mahal sekali. Tapi, begitu lihat domba di sini, langsung minder," ucap Presiden yang merasa beruntung tidak jadi membawa domba peliharaannya.

Saat melihat-lihat domba, Presiden mengatakan dirinya dibisiki Ketua Umum HPDKI Yudi Guntara, bahwa harga satu ekor domba yang berada di Kebun Raya Bogor ini berada di kisaran 50 juta sampai 120 juta rupiah. "Untung saya tidak jadi membawa domba-domba peliharaan saya. Minder saya," imbuhnya.

Seorang peternak menjelaskan bahwa seekor domba dapat mencapai harga puluhan bahkan ratusan juta karena mengikuti kontes.

"Domba Bapak Presiden juga bisa mencapai 20 juta rupiah setelah mengikuti kontes. Untuk itu kami mohon ada kontes domba yang memperebutkan Piala Presiden," kata peternak itu. Usulan kontes domba memperebutkan Piala Presiden tersebut langsung mendapatkan respons dari Presiden. 

"Saya perintahkan kepada Menteri Pertanian untuk menyiapkan tahun ini, bulan Oktober atau November. Tempat di Bogor atau Jakarta. Hadiah, piala dan sertifikat. Hadiahnya besar, 1 miliar rupiah untuk pembinaan," kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden pada acara tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan kontes domba Garut memperebutkan Piala Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti oleh 875 domba yang berasal dari kota dan kabupaten se-Jawa Barat dengan kategori Raja Pedagang, Raja Petet, Raja Kasep dan Ratu Bibit.

Selain kontes domba, juga digelar pementasan kambing perah dan domba catwalk. Yang menarik pada domba catwalk, dipertunjukkan pula lima domba yang dimiliki Presiden, yang memiliki nama Bera, Beri, Nyai, Edo dan Dogar. (eas)



.

Jakarta,koranrakyat.com,-  pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.Hari ini, Rabu (24/8)

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana. 

Patut diketahui, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar. 

Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari. Adapun rinciannya: 
· Perizinan yang dihilangkan antara lain: izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja. 
· Perizinan yang digabungkan, meliputi: (1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat; (2) Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta (3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.
· Perizinan yang dipercepat, antara lain: (1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja); (2) Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja); (3) Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja); (4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja); (5) Pemecahan sertifikat a/n pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan (6) Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja). 
Pemerintah berharap, dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%. (ekon).(eas)

Tuesday, 23 August 2016 01:05

Presiden Jokowi : Perbedaanlah Yang Mempersatukan Kita

Written by





Samosir,koranrakyat.com,-Ribuan orang memadati sisi jalan di Soposurung, Balige, Toba Samosir, pada Minggu 21 Agustus 2016. Sejumlah mobil hias dari beberapa provinsi di Indonesia juga terlihat. Di sana, rangkaian perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 dengan tajuk Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba digelar.

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo pun turut hadir menyemarakkan. Saat tiba di Jembatang Soposurung, keduanya disambut dengan tarian Mosak dan Tor-tor Tujuh Bidadari.

Sebelum pelepasan karnaval dilakukan, Presiden Joko Widodo berpesan kepada ribuan masyarakat yang hadir. Dirinya menginginkan agar pentas kebudayaan serupa karnaval kali ini di Tanah Batak harus terus dilanjutkan. Sebab, perbedaan budaya yang dipertontonkan justru akan semakin memperkaya keragaman budaya Tanah Air dan itulah yang akan mempersatukan Indonesia.

"Karnaval Pesona Danau Toba ini harus terus dilanjutkan setiap tahunnya. Di sini kelihatan sekali perbedaan-perbedaan budaya kita. Ada batak Mandailing, ada Karo, ada Toba, ada Simalungun, ada dari Pakpak tapi itulah sebetulnya perbedaan-perbedaan itulah yang mempersatukan kita," ujar Presiden dalam pembukaannya.

Karnaval Pesona Danau Toba ini turut mempopulerkan ulos kepada dunia luar. Aksesori tradisional berupa kain ulos dan ikat kepala sortali memang tampak menjadi semacam "aksesori wajib" bagi para ribuan masyarakat yang hadir. Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo pun turut mengenakannya sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal.

"Saya senang sekali pada sore hari ini semua masyarakat memakai ulos, semua masyarakat memakai sortali, memakai tumtuman. Kalau ini terus kita pelihara, akan kelihatan semuanya karakter bangsa, karakter setiap daerah, identitas setiap suku, identitas dan jati diri setiap daerah yang ada. Itulah yang akan terus mempersatukan bangsa kita, Indonesia," ujarnya disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Usai menyampaikan pesannya, Presiden berkenan melepas rangkaian karnaval mobil hias. Pemukulan Gondang Tolu sebanyak 7 kali oleh Presiden menandakan dimulainya rangkaian acara karnaval tersebut.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo menaiki mobil hias menuju panggung utama di Jalan Sisingamangaraja, Kota Balige, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari titik awal pelepasan. Iring-iringan karnaval tersebut diawali dengan marching band Sultan Agung dan iringan gondang dari salah satu mobil hias yang turut serta. Di panggung utama sendiri, Presiden bersama Ibu Iriana menyaksikan jalannya parade mobil hias dari seluruh peserta Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba kali ini.

Turut hadir dalam acara karnaval tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.(eas)

Tuesday, 16 August 2016 15:34

Presiden Jokowi : APBN 2017 Realistis dan Kredibel*

Written by



Jakarta,koranrakyat.com,-Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN agar tetap sehat, berkualitas, dan kredibel. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Keterangan tersebut disampaikannya di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa 16 Agustus 2016.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja.

"Dalam mendukung hal tersebut, APBN ke depan juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah," ujar Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017. Tema tersebut ialah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan".

Untuk itu, RAPBN tahun 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian.

"Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian," imbuhnya.

Kebijakan kedua dari RAPBN 2017 ialah memberikan penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

"Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang," lanjut Presiden.

Dengan mengacu pada tema dan kebijakan tersebut, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp240,4 triliun. Target tersebut dibuat di tengah masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara.

"Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun," lanjut Presiden.

Kebijakan fiskal dalam tahun 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Adapun defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari produk domestik bruto.

*Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2017*

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengajukan asumsi ekonomi makro tahun 2017. Terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun esok, Presiden memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3 persen. Presiden juga menyampaikan ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang masih harus dihadapi oleh Indonesia.

"Namun demikian, dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai dengan XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia," tambah Presiden.

Terhadap laju inflasi, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memperkirakan laju inflasi tahun 2017 berada pada kisaran 4,0 persen. Penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas. 

"Pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga sebagai komitmen pengendalian inflasi," ujar Presiden.

Usai menyampaikan pidatonya, Presiden Joko Widodo menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dengan disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR RI Ade Komarudin. Selanjutnya, Ketua DPR RI menyerahkannya kepada Ketua DPD RI Irman Gusman.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,- Presiden Joko Widodo pagi ini menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia 2016. Sidang yang dibuka oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tersebut digelar sekitar pukul 09.00 WIB pada Selasa, 16 Agustus 2016. Mengawali

pidatonya, Presiden Joko Widodo berterima kasih atas kerja sama yang telah ditunjukkan semua pihak dalam mendukung pemerintah untuk menjalankan

amanah rakyat.

"Kegotong-royongan, kekompakan, dan kerja sama yang baik selama ini telah memperlancar upaya kita menjalankan amanah rakyat," ujar Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan tentang era persaingan global yang saat ini sedang dihadapi Indonesia. Presiden menyebut kondisi persaingan yang saat ini dihadapi begitu sengit dan luar biasa kerasnya.

"Untuk memenangkan kompetisi, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, optimis, bahu membahu, dan melakukan terobosan-terobosan," tambahnya.

Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial merupakan tiga masalah utama bangsa Indonesia yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Langkah terobosan, kecepatan kerja, dan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif disebut Presiden sebagai modal bangsa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karenanya, Presiden memuji gagasan yang ditawarkan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang.

"Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan," ungkapnya.

*Pentingnya Kualitas dan Manfaat Undang-Undang bagi Rakyat*

Presiden Joko Widodo tak lupa untuk mengapresiasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Dirinya menyampaikan, tahun 2016 ini DPR bersama-sama dengan pemerintah telah menyelesaikan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kita menyadari yang penting bukan banyaknya Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang, tetapi kualitas dan manfaat dari Undang-Undang itu bagi rakyat," terang Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menerangkan bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas RUU mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Presiden pun memastikan bahwa pemerintah akan menyusun anggaran tahun 2017 dengan cermat dan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja," imbuhnya.

*Peningkatan Kualitas Lembaga Peradilan di Indonesia*

Di hadapan sidang tahunan MPR RI, Presiden bersyukur lembaga penegakan hukum Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial terus berbenah diri.

Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung misalnya, tercatat hingga akhir tahun 2015 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Demikian pula dengan sisa perkara, hingga akhir tahun 2015 juga tercatat sebagai yang terendah dalam sejarah.

"Dari sisi waktu, sekitar 12 ribu perkara atau 82 persen diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang dari tiga bulan," lanjut Presiden.

Selain itu, informasi mengenai penanganan perkara pada empat lingkungan peradilan di Indonesia kini dapat diakses secara online melalui website masing-masing pengadilan. Presiden juga menyampaikan, sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi sedang dikembangkan.

*Apresiasi Presiden atas Kinerja Lembaga Negara Lainnya*

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi dan membanggakan peningkatan kinerja serta sejumlah terobosan yang dilakukan sejumlah lembaga negara.

Terobosan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu di antaranya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual disebutnya dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah.

"Selama setahun lebih penerapan standar itu, informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada laporan keuangan pemerintah tersajikan secara lebih transparan dan akuntabel," terang Presiden.

Presiden juga berterima kasih atas partisipasi aktif pihak Dewan Perwakilan Daerah yang mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pemilihan kepala daerah, percepatan pembangunan perbatasan negara, serta perlindungan sosial.

"Kita juga berikan apresiasi atas komitmen DPD dalam mendukung kebijakan Amnesti Pajak, penguatan Bank Pembangunan Daerah, dan pengembangan koperasi," ujarnya.

Menutup pidatonya, Presiden Joko Widodo mengajak para pimpinan dan anggota lembaga negara untuk terus bersinergi, terus mendengar kritik masyarakat, dan terus memperbaiki diri agar semakin dipercaya oleh rakyat.

"Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai inspirasi kita untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kemanusiaan, untuk meraih kemajuan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!" tutupnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Boediono, istri Presiden Republik Indonesia ke-4 Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dan para pimpinan lembaga negara. (eas)

.
Jakarta,koranrakyat.com,-Setelah mendengar informasi dari sejumlah pihak, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan didampingi oleh Staf Khusus Presiden Johan Budi S.P. di Kantor Presiden, Senin malam 15 Agustus 2016.

"Menyikapi pertanyaan publik terkait status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Archandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar," terang Pratikno.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab Menteri ESDM."Sampai dengan diangkatnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral definitif," imbuhnya.

Ditanyakan oleh para jurnalis mengenai waktu efektif berlakunya keputusan tersebut, Pratikno menyebut bahwa pemberhentian Menteri ESDM efektif berlaku mulai Selasa, 16 Agustus 2016. Sebelumnya, Archandra Tahar diangkat sebagai Menteri ESDM bersama dengan sejumlah menteri lainnya dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019..(eas)



Jakarta,koranrakyat.com,- Bertepatan dengan hari ulang tahun Pramuka yang ke-55 pada tahun 2016 ini, Presiden Joko Widodo berpesan kepada muda-mudi yang ada di Gerakan Pramuka untuk menyiapkan diri menjadi generasi muda Indonesia yang kuat dan tangguh. Pesan tersebut disampaikannya di hadapan peserta Jambore Nasional ke-10 tahun 2016, di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Minggu pagi 14 Agustus 2016.

"Siapkan diri menjadi anak muda yang produktif, anak muda penuh optimisme, anak muda yang memiliki daya juang yang tinggi, anak muda yang tidak takut bersaing, anak muda yang pantang menyerah," tegas Presiden yang pagi itu nampak mengenakan seragam Pramuka.

Bukan tanpa alasan Presiden Joko Widodo menyerukan hal tersebut. Sebab, menurutnya, sebagai bangsa yang besar Indonesia akan terus dihadapkan pada tantangan yang juga besar. Oleh karenanya, di hadapan sekitar 25 ribu anggota Pramuka, Presiden menyebut bahwa kemampuan untuk berkompetisi amat diperlukan untuk menyongsong tantangan tersebut.

"Sebagai bangsa yang besar, tantangan yang harus kita hadapi juga besar. Mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran. Ke depan, seiring dengan kompetisi yang terjadi antarnegara, antarkawasan, maka kita juga dihadapkan dengan tantangan untuk memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengajak Gerakan Pramuka untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Media sosial disebut Presiden sebagai teknologi yang harus dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan Gerakan Pramuka dan mengajak muda-mudi lainnya untuk bergabung. 

"Namun, saya juga mengingatkan kepada kita semuanya, agar media sosial jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Apalagi dipergunakan untuk mencela, jangan! Untuk mengumpat, jangan! Untuk merendahkan orang lain, jangan! Untuk menjelekkan orang lain, jangan! Untuk menebar kebencian, jangan!" imbuh Presiden.

Melalui peringatan Hari Pramuka tahun ini, Presiden Joko Widodo yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, juga berharap agar Gerakan Pramuka menemukan momentumnya agar kembali diminati sebagai ajang pembelajaran muda-mudi Indonesia. 

"Saya berharap Hari Pramuka tahun ini menjadi momentum bagi Gerakan Pramuka untuk kembali ke semangat anak-anak muda, untuk kembali menjadi ajang pembelajaran anak-anak muda yang keren, asyik, dan menyenangkan," ujar Presiden.

Ditemui oleh para jurnalis usai acara berlangsung, Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault agar pembinaan anak muda melalui kegiatan Pramuka lebih digiatkan lagi. Presiden juga menginformasikan bahwa dalam Jambore Nasional kali ini, perwakilan dari 9 negara lain juga turut serta di dalamnya.

"Kalau kita lihat tadi anak-anak muda semuanya sebetulnya ingin sekali ikut dalam kegiatan-kegiatan Pramuka. Yang hadir pagi hari ini 25 ribu dari seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang ada di Indonesia. Semuanya mengirim delegasinya dan kita lihat semuanya memiliki kekhasan masing-masing, ada kegiatan masing-masing. Saya kira inilah sebuah pertukaran kegiatan antarkota, kabupaten, dan provinsi, juga dari 9 negara lain yang ikut bergabung dalam kegiatan Jambore Nasional yang diadakan di Cibubur ini," ucapnya.

*Anugerah Penghargaan Gerakan Pramuka dan Pemecahan Rekor MURI*

Presiden Joko Widodo dengan didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo hadir di lokasi sekitar pukul 07.50 WIB dengan mengenakan seragam Pramuka. Keduanya disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault.

Selain hadir dan memberikan sambutan, Presiden Joko Widodo juga secara resmi membuka pelaksanaan Jambore Nasional ke-10 Tahun 2016. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan Anugerah Penghargaan Gerakan Pramuka. Penghargaan tersebut diberikan kepada 38 orang yang dianggap berkontribusi besar dalam Gerakan Pramuka. Salah satu penerima anugerah tersebut adalah Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, yang mendapat Anugerah Penghargaan Tertinggi Gerakan Pramuka berupa Lencana Tunas Kencana.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan anugerah kepada 37 orang lainnya dalam bentuk:
1. Lencana Mabida Peduli (3 orang);
2. Lencana Melati (15 orang);
3. Lencana Darma Bakti (5 orang);
4. Lencana Satyawira Madya (8 orang);
5. Lencana Karya Bakti (1 orang);
6. Lencana Pancawarsa Utama (1 orang);
7. Lencana Teladan (4 orang).

Di antara ke-37 orang penerima anugerah tersebut, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Banten Rano Karno, dan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga termasuk di dalamnya.

Acara yang bertemakan "Bangun Karakter Kaum Muda Melalui Kegiatan yang Keren, Gembira, dan Asyik" ini juga dimeriahkan dengan pemecahan rekor MURI dalam bentuk penerbangan seribu model pesawat ringan (chuck glider) oleh seribu peserta Jambore Nasional. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawalinya dengan melemparkan pesawat ringan masing-masing ke udara untuk kemudian diikuti oleh peserta lainnya.

Hadir dalam peringatan Hari Pramuka tahun ini di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Staf Khusus Presiden Johan Budi S.P.

Jakarta,koranrakyat.com,-Indonesia dan Ukraina sepakat untuk menjajaki penguatan kerja sama antara kedua negara. Penandatanganan 4 nota kesepahaman antara keduanya mengawali langkah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan kehormatan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, di Istana Merdeka, Jumat 5 Agustus 2016."Kita telah menjajaki beberapa penguatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Akses pasar bagi produk unggulan Indonesia seperti CPO, minyak kelapa dan kertas, perluasan distribusi produk farmasi dan alat kesehatan dari Indonesia ke Ukraina," terang Presiden dalam pernyataan bersama usai pertemuan.Penjajakan kemungkinan kerja sama di bidang pembuatan turbin pembangkit listrik dan investasi pengolahan cocoa powder di Indonesia juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Indonesia menyambut baik kesepahaman dengan Ukraina yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk perjanjian kerja sama.

"Kami juga bertukar pikiran mengenai isu-isu strategis di tingkat internasional dan kita menyambut baik penandatanganan empat perjanjian di bidang pertanian, bebas visa, pelatihan diplomatik, dan di bidang pertahanan," imbuh Presiden.Senada dengan Presiden Joko Widodo, Poroshenko yang dalam kunjungan tersebut didampingi oleh istri, Maryna Poroshenko, setuju untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia. Bahkan, dirinya tidak bisa menerima selama 20 tahun ke belakang, tidak ada kunjungan dari Presiden Ukraina ke Indonesia.

"Kita setuju untuk melanjutkan kerja sama kedua negara. Sangat tidak bisa diterima bahwa selama 20 tahun tidak ada kunjungan kerja Presiden Ukraina ke Indonesia. Sekarang kita sudah setuju untuk memperdalam dan memperluas kerja sama," terang Petro Poroshenko.*Empat Kesepakatan Berhasil Dicapai Kedua Negara*Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang memberikan keterangan doorstop kepada para jurnalis, menjelaskan mengenai 4 perjanjian yang telah disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk membebaskan visa bagi para pemegang paspor diplomatik dan dinas.Kemudian, yang kedua, Indonesia dan Ukraina menyepakati masalah pelatihan diplomatik. Pelatihan diplomatik bagi kedua negara tersebut diharapkan dapat mendekatkan kedua belah pihak di bidang diplomatik.

 

"Jadi diplomat-diplomat kita akan secara bergantian dididik di masing-masing diplomatic training centre," terang Retno.Di bidang pertanian, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam penelitian dan teknologi pertanian. Pertukaran ahli di bidang pertanian, pengembangan produk makanan, dan investasi di bidang pertanian juga disinggung Retno."Sebagaimana kita ketahui bahwa ukraina merupakan salah satu negara yang menghasilkan gandum cukup besar dan lebih dari 60 persen komponen ekspor Ukraina ke Indonesia berupa gandum. Sementara lebih dari 60 persen komponen ekpor Indonesia ke Ukraina berupa palm oil. Sehingga di bidang produk pertanian memang terdapat potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan," imbuhnya. Adapun Kesepakatan keempat yang dicapai oleh kedua negara ialah mengenai bidang pertahanan. Kesepahaman kerja sama di bidang pertahanan tersebut tercakup ke dalam tiga bentuk kerja sama."Pertama, exchange kunjungan tentunya di kunjungan itu ada pertemuan-pertemuan. Yang kedua adalah kerja sama di bidang industri pertahanan dan logistik. Dan yang ketiga adalah pertukaran informasi di bidang pertahanan dan kemiliteran," jelas Retno.

Selain itu, dalam konteks di luar bilateral, Ukraina menyatakan keinginannya untuk bergabung menjadi negara anggota Asia-Europe Meeting (ASEM). Terhadap keinginan tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan prosedur yang harus ditempuh bagi Ukraina untuk dapat bergabung dalam kelompok tersebut."Presiden tadi menjelaskan mengenai mekanisme yang menjadi acuan sebagai anggota. Karena di dalam Asia-Europe Meeting ada kelompok dari Eropa, kemudian ada kelompok dari Asia. Jadi ada satu prosedur yang memang harus dilalui oleh Ukraina di dalam mengajukan diri sebagai anggota di dalam ASEM," ucap Retno.

Dalam keterannya, Retno juga menyebut bahwa Ukraina menunjukkan _gesture_ politik yang sangat baik. Ukraina berkomitmen untuk membantu Indonesia apabila terjadi kasus kebakaran hutan. Namun demikian, Retno berharap peristiwa kebakaran hutan tidak lagi terjadi di Indonesia."Tadi Ukraina juga menawarkan untuk meminjamkan pesawat apabila Indonesia mengalami tantangan kebakaran hutan, Antonof 32P. Sekali lagi, Ukraina menyatakan komitmennya, silakan untuk memakai pesawat itu," ungkapnya.

*Ratusan Anak SD Turut Menyambut Kehadiran Presiden Ukraina*

Presiden Poroshenko dan istrinya, Maryna  Poroshenko tiba sekitar pukul 15.30 WIB dan disambut langsung Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kedatangan mereka disambut dengan rangkaian penyambutan yang dimulai dari lapangan Monumen Nasional sebelum memasuki halaman Istana Merdeka. Di halaman Istana, Presiden Ukraina sudah ditunggu oleh 238 siswa SD berpakaian adat yang mengibarkan bendera kedua negara.Dari pihak Indonesia, hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Adapun dari pihak Ukraina, Presiden Poroshenko membawa sejumlah delegasi yang di antaranya Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin, Menteri Pangan dan Kebijakan Agraria Ukraina Taras Kutovyi, dan Wakil Deputi Pertama dari Dewan Pertahanan dan Keamanan Ukraina Oleg Gladkovskyi.(eas)

 


Jakarta,koranrakyat.com,-,Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diungkap oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2016.

"Pekerjaan besar kita dalam mengelola republik ini tumpuan besarnya ada dua. Pertama, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, berkaitan dengan inflasi. Banyak orang lupa pentingnya dua hal tadi," jelas Presiden mengawali sambutannya.

Presiden memberi gambaran yang jelas mengenai pentingnya pengendalian inflasi suatu daerah. Selain itu, dirinya tidak menginginkan suatu daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak dapat mengendalikan inflasinya. “Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kalau inflasi lebih tinggi lagi tidak ada artinya, karena ada tekor disitu,” ucap Presiden.

"Pak, pertumbuhan ekonomi di tempat saya 9 persen. Jangan senang dulu. Saya harus lihat dulu inflasinya berapa. Kalau pertumbuhan ekonomi 9 persen tapi inflasi 15 persen rakyat tekor. Kalau pertumbuhan ekonomi 9 persen inflasinya 3 persen, itu yang kita cari," ujarnya.

*Intervensi Harga Untuk Kendalikan Inflasi*

Di hadapan para kepala daerah seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada tiap-tiap daerah yang dipimpinnya agar dapat mengendalikan inflasi. Beliau berpesan agar tiap-tiap daerah sudah memiliki tim pengendalian inflasi daerah (TPID) masing-masing.

"Ada beberapa kabupaten/kota yg belum memiliki TPID. Segera bentuk, ini penting sekali," tegasnya.

Kemudian, para kepala daerah diinstruksikan untuk menyiapkan anggaran yang khusus dialokasikan untuk kepentingan pengendalian harga. Dengan adanya anggaran tersebut, bila ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar di suatu daerah, maka pemerintah daerah dapat langsung melakukan intervensi.

"Jawa Timur intervensi di sisi transportasi, bisa. Jakarta intervensi di harga. Seperti daging dijual kalau di luar Rp. 120 ribu, dijual Gubernur DKI Rp. 39 ribu, ada subsidi di situ. Saya kira kota lain bisa lakukan itu selain hal rutin seperti pasar murah yang kita lakukan," terang Presiden.

Pemantauan di tempat-tempat penyimpanan bahan pokok masing-masing daerah juga disinggung oleh Presiden. Pemantauan tersebut diinstruksikan olehnya untuk dilakukan setiap dua minggu atau tiap bulannya. "Apa mereka menumpuk terlalu banyak? Berarti mau main-main harga. Apa mereka tidak punya stok? Itu harus kita ketahui," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan soal konektivitas. Distribusi barang akan terhambat bila tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai di masing-masing daerah.

"Kalau masih ada jalan seperti di gambar, becek seperti itu, biaya transportasi pasti tinggi. Kalau kabupaten/kota bisa melakukan perbaikan, silakan dilakukan. Kalau tidak, sampaikan ke pemerintah pusat agar kita yang melakukan," terang Presiden.

*Teguran bagi para Pengendap Dana APBD*

Pada beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo telah meminta seluruh daerah untuk membelanjakan anggarannya dalam rangka mendongkrak perekonomian nasional. Namun demikian, hingga saat ini masih ditemukan daerah yang tidak melaksanakan arahan tersebut. Presiden Joko Widodo menyesalkan sepuluh provinsi di Indonesia belum membelanjakan APBD secara maksimal. “Segera keluarkan anggaran APBD seawal mungkin. Kalau bisa Januari segera edarkan,”tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebutkan sepuluh terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. “Kita mulai buka-bukaan," kata Presiden.

Sepuluh provinsi tersebut ialah DKI Jakarta yang menyimpan Rp.13,9 triliun, Jawa Barat Rp. 8,034 triliun rupiah, Jawa Timur Rp. 3,9 triliun, dan Riau Rp. 2,86 trilun. Selain itu, Papua juga mengendapkan dana sebesar Rp. 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp. 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp. 1,57 triliun, Banten Rp. 1,52 triliun, Bali Rp. 1,4 triliun, dan Aceh sebesar Rp. 1,4 triliun.

Presiden meminta semua daerah bersegera membelanjakan uang yang tersimpan di bank-bank daerah untuk meningkatkan perekonomian. Namun, anggaran tersebut harus digunakan tepat sasaran dan mengikuti prosedur yang ada.

"Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat. Tapi ikuti prosedur jangan main keluarkan saja. Bukan seperti itu," ucap Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden Joko Widodo melakukan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rakornas VII TPID Tahun 2016. Pada saat pemukulan gong tersebut, Presiden didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Dalam Negeri.

*Pemberian Penghargaan bagi TPID Terbaik dan Berprestasi*

Sebelum memberikan sambutannya, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk memberikan penghargaan bagi TPID terbaik dan beprestasi. Di tingkat provinsi, TPID yang berhasil mendapat penghargaan sebagai yang terbaik diberikan kepada TPID Sumatera Utara untuk wilayah Sumatera, TPID Jawa Tengah untuk wilayah Jawa, dan TPID Bali untuk wilayah timur Indonesia.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, TPID yang berhasil meraih penghargaan tersebut ialah TPID Kota Padang untuk wilayah Sumatera, TPID Kabupaten Jember untuk wilayah Jawa, dan TPID Kota Samarinda untuk wilayah timur Indonesia.

"Selamat kepada para pemenang," ujar Jokowi usai menyerahkan penghargaan kepada para kepala daerah.

Adapun peraih penghargaan sebagai TPID berprestasi di tingkat kabupaten/kota ialah TPID Kota Tebing Tinggi untuk wilayah Sumatera, TPID Kabupaten Lumajang untuk wilayah Jawa, dan TPID Kabupaten Polewali Mandar untuk wilayah timur Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(eas)

Page 10 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan