Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Wednesday, 19 October 2016 12:01

Presiden Jokowi : Pulau Terdepan Akan Terus Dibangun

Written by



Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo sering mengingatkan pentingnya membangun di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di wilayah Jawa dan Sumatera saja. "Tapi kita bangun Indonesia dari depan, pinggiran, dari perbatasan," ujar Presiden di Bandara Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Rabu 19 Oktober 2016.

Presiden hadir di Bandara Miangas untuk meresmikan Bandara Miangas di Kepualauan Talaud, Terminal Penumpang Bandara Tanjung Api di Tojo Una-Una dan Terminal Penumpang Bandara Kasiguncu Poso

Dalam sambutannya, Presiden menginginkan agar pulau-pulau terdepan menjadi beranda terdepan Indonesia, bukan hanya sekedar halaman belakang. "Sehingga, pulau-pulau  terdepan seperti Miangas  betul-betul kita  perhatikan dan terus akan kita bangun," ujar Presiden.

Oleh karenanya, Presiden memandang posisi Pulau Miangas bukan lagi sebuah pulau kecil di antara 17 ribu pulau. "Tapi Miangas adalah wajah terdepan Indonesia yang strategis," ucap Presiden.

Sebagai pulau yang memiliki posisi paling utara dari wilayah Indonesia, jarak dari Miangas ke Filipina hanya 48 mil laut, sedangkan ke Melonguane, Ibukota Kabupaten Kepualauan Talaud berjarak 129 mil laut dan ke Manado memiliki jarak 227 mil laut.

"Kita tunjukkan ke negara tetangga kita  bahwa beranda depan Indonesia itu daerah yang dirawat, dibangun dan patut kita banggakan," ucap Presiden.

*Pembangunan Tunjukkan Negara Hadir*

Presiden menjelaskan bahwa pembagunan yang dilakukan di setiap wilayah di Indonesia untuk menunjukkan negara hadir. "Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir dalam bentuk yang paling konkret yakni menyediakan  transportasi bagi warganya, menyediakan transportasi bagi penduduknya, menyediakan pelayanan publik terbaik bagi warganya, sampai ke wilayah-wilayah yang paling jauh dari Ibu kota Negara," ujar Presiden.

Pemerintah akan terus bertekad untuk terus membangun jalan di daerah perbatasan, pos perbatasan, termasuk pelayanan publik di wilayah terdepan akan terus diperbaiki.

"Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terdepan menjadi  semakin bangga menjadi warga negara Indonesia, dan menjadi semakin semangat untuk menjaga Tanah Airnya," ucap Presiden.

Bandara Miangas memiliki Landasan bandara ini sepanjang 1.400m x 30m, dengan luas gedung terminal 356m2. Semuanya sudah dibangun dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp. 320 Miliar. "Dengan adanya bandara, Miangas bisa terhubung lebih cepat dengan Talaud, Tahuna, Kepulauan Siau, dan Manado," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.(eas)

Wednesday, 19 October 2016 11:58

Infrastruktur Wilayah Perbatasan Jadi Prioritas

Written by


Papua,koranrakyat.com,-Setelah meresmikan Bandar Udara Miangas, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bersama rombongan berkesempatan meninjau Pulau Miangas yang memiliki luas 3,2 km2, pada Rabu, 19 Oktober 2016 sekira pukul 11.15 WITA.

Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo mengelilingi Pulau Miangas menggunakan kendaraan bus didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan adalah Tugu Garuda. Usai melihat Tugu Garuda, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan berjalan kaki menyapa anak-anak Sekolah Dasar yang sudah berbaris rapih menyambut kehadiran Presiden dan Ibu Iriana. 

Presiden dan Ibu Iriana dengan senang hati menyalami para siswa SD tersebut sambil membagi-bagikan buku. Tidak berapa lama kemudian, Presiden melanjutkan perjalanan melewati dermaga dan berhenti menjelang memasuki bandara.

Saat itu, Presiden ditanya oleh para jurnalis tentang kesannya terhadap Pulau Miangas.

"Inilah keadaan real Pulau Miangas yang menurut saya perlu perhatian. Perhatian yang lebih baik lagi. Yang pertama, bandaranya kan sudah tapi di sini kan juga memerlukan hal-hal yang lain," ujar Presiden Joko Widodo.

Sebagai informasi, Pulau Miangas memiliki penduduk sebanyak 800 jiwa. Namun demikian, mereka juga merupakan Warga Negara Indonesia yang perlu ditanamkan rasa cinta tanah air.

"Saya kira kita ingin ada sebuah nasionalisme, kebanggaan dari masyarakat bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia yang masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Presiden Joko Widodo.

Dalam peninjauannya, Presiden Joko Widodo menemukan sejumlah permasalahan yang ada di Pulau Miangas. Salah satunya adalah harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi, padahal sebagian besar penduduk Pulau Miangas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

"BBM sering terlambat di sini yang menyebabkan harga sampai Rp. 20-30 ribu per liter," imbuhnya.

Dalam hal keterbukaan informasi, masyarakat di Pulau Miangas lebih mudah mendapatkan informasi melalui radio negara tetangga seperti Filipina, sedangkan saluran televisi TVRI sudah dapat diterima dengan baik.

"Sudah kita catat mengenai itu, dan hal-hal yang berkaitan dengan RRI yang juga tidak bisa diterima baik di sini, nanti saya akan perintahkan juga. Kalau TVRI dapat diterima dengan baik di sini" ucap Presiden Joko Widodo.

Selain itu, kekurangan tenaga kesehatan di Pulau Miangas juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan jajarannya untuk menambah jumlah tenaga kesehatan di Pulau Miangas.

"Puskesmasnya ada, tapi dokternya yang tidak ada. Yah nanti kita cari dokter, urusannya ke Pak Gubernur dan Bu Bupati," ujar Presiden Joko Widodo.

Menutup keterangannya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya membangun wilayah perbatasan guna mewujudkan Indonesia Sentris dan memberantas terorisme serta _illegal fishing_. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan terus membangun infrastruktur di wilayah perbatasan seluruh Indonesia, seperti perbatasan di Nusa Tenggara Timur, perbatasan di Timor Leste, perbatasan di Papua Nugini, hingga perbatasan di Entikong.

"Sekali lagi kita ingin membangun di wilayah perbatasan, wilayah garis depan, wilayah yang ada di pinggir, tidak hanya di Pulau Miangas," tutup Presiden Joko Widodo.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Setelah meninjau Pulau Miangas, Presiden dan Ibu Iriana kembali ke Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado dengan menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU untuk melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.(eas)

Tuesday, 18 October 2016 12:34

Jokowi Serukan BBM Satu Harga Jawa Hingga Papua

Written by


Jakarta,koranrakyat.com,- Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden kepada jurnalis saat melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa 18 Oktober 2016.

Saat meresmikan kebijakan satu harga BBM, Presiden menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh 6.450 rupiah per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari 50 ribu rupiah per liter, ada yang 60 ribu per liter, sampai seratus ribu per liter. Bayangkan," ujar Presiden.

Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

"Di sini harga 60 ribu rupiah per liter atau seratus ribu rupiah per liter bertahun-tahun juga rakyat diam," kata Presiden.

Untuk itulah pada beberapa waktu yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.

"Kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang 'step by step', tahapan demi tahapan," terangnya.

Sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memang memberikan tantangan tersendiri. Terlebih medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal.

Namun, pemerintah tak berdiam diri. Untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur transportasi di wilayah Papua, Pertamina telah menyiapkan dua buah pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah distribusi BBM di Papua.

"Oleh sebab itu kita membeli _Air Tractor_ (pesawat pengangkut BBM) ini. Kita sekarang baru punya dua, nantinya tambah lagi tiga menjadi lima. Untuk di Papua dan Kalimantan Utara," ujar Presiden.

Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden tersebut memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.

Menurut keterangan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM yang dicanangkan oleh Presiden. Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan 9 lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di 8 kabupaten, yakni 7 kabupaten di Provinsi Papua dan 1 kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu.

"Syukur alhamdulillah, program yang kami laksanakan dapat terlaksana. Dengan demikian, mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di provinsi Papua dan Papua Barat sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau APMS," terang Dwi Soetjipto.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Papua Lukas Enembe.(eas)



Jakarta,koranrakyat.com,-Sejumlah pasar global banyak yang belum tersentuh oleh perdagangan Indonesia. Padahal, pasar-pasar tersebut menjanjikan peluang ekonomi dan perdagangan yang sangat besar bagi Indonesia. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mendorong kementerian dan lembaga serta para pelaku usaha untuk berani mengakses pasar-pasar tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangannya kepada para jurnalis usai meresmikan penyelenggaraan _Trade Expo Indonesia_ (TEI) 2016 di Jakarta International Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Oktober 2016.

"Harus berani masuk ke pasar-pasar baru yang selama ini tidak pernah kita lihat, yang selama ini tidak pernah kita perhatikan. Misalnya, India dan pasar-pasar di Afrika yang penduduknya lebih dari 60 sampai 80 juta. Itu harus diperhatikan," terang Presiden.

Menurut Presiden, untuk saat ini, karakteristik produk-produk Indonesia sangatlah tepat bila mulai dipasarkan ke sejumlah negara di Afrika, dan negara lainnya seperti India dan Iran yang mana negara terakhir yang disebut mulai membuka diri terhadap perdagangan global. Jumlah penduduk yang sangat besar dan peluang yang tersedia di sana merupakan faktor utama bagi pemerintah untuk mendorong pemasaran ke negara-negara tersebut.

Namun demikian, tentunya pemerintah ingin agar produk-produk Indonesia dapat bersaing di pasar yang lebih luas lagi di dunia internasional. Untuk mencapai pasar-pasar tersebut, Presiden berpesan kepada para pelaku UKM untuk memperhatikan desain produk sehingga menambah nilai guna. Bila hal tersebut dilakukan, bukan tak mungkin produk-produk Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih besar lagi.

"Saya lihat tadi produk-produk dari kampung, dari daerah, dikirimi desainer dari sini. Mereka mengembangkan, misalnya bambu, bisa dibuat menjadi cup lampu, kemudian tas-tas yang dari pandan. Ini dikembangkan dengan desain yang baik. Kalau ini diteruskan, diberi sentuhan desain, produk kita akan meningkat kelasnya," ujar Presiden.

Selain soal desain, Presiden Joko Widodo juga menyarankan agar kemasan suatu produk diberikan perhatian khusus. Menurutnya, Indonesia telah memiliki banyak produk, namun sayangnya kemasan dari produk-produk tersebut tidak dibuat dengan baik sehingga gagal menarik perhatian pembeli.

"Ini harus mulai kita perhatikan. Menurut saya, desain dan kemasan ini penting sekali untuk kita bisa masuk ke pasar-pasar ekspor. Misalnya tadi saya lihat keripik pisang. Tadi mulai ada pembenahan di kemasan. Sudah bisa masuk ke Korea, sudah masuk ke Mesir. Ini yang kita perlukan," tambahnya.

Adapun terkait dengan promosi produk, Presiden memastikan bahwa mulai dengan saat ini pihaknya akan melakukan promosi secara besar-besaran. Promosi besar-besaran yang akan dilakukan tersebut tentunya membutuhkan sejumlah dana dan pengelolaan yang baik. Seorang jurnalis yang saat itu meliput keterangan Presiden sempat menanyakan perihal dana promosi tersebut. 

"Dulu ada 17 kementerian atau lembaga yang mempunyai dana promosi. Itu tidak terintegrasi sehingga tujuannya ke mana arahnya ke mana menjadi berceceran. Ini sudah mulai kita kumpulkan, jadi tidak bisa tersebar lagi. Nanti akan kelihatan. Fokus, konsentrasi, pasti bisa masuk ke pasar yang diinginkan," jawab Presiden sekaligus mengakhiri keterangannya.

*Resmikan Pembukaan Trade Expo Indonesia 2016*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga secara resmi membuka penyelenggaraan _Trade Expo Indonesia_ (TEI) tahun 2016 di JI-Expo Kemayoran. Gelaran yang sampai dengan saat ini telah dilakukan sebanyak 31 kali tersebut sukses membangkitkan antusiasme masyarakat hingga sebanyak 1.100 pelaku usaha, baik kecil, menengah, maupun besar, turut berpartisipasi dalam gelaran tersebut.

"Antusiasme peserta sangat membanggakan. Sampai hari ini tercatat 1.100 peserta dari pelaku usaha nasional. Mulai dari UKM binaan, perusahaan swasta nasional, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, hingga kementerian dan lembaga negara berpartisipasi dalam acara ini," terang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat memberikan sambutannya.

Tak hanya dimeriahkan oleh partisipasi masyarakat dalam negeri, Menteri Perdagangan menyebut bahwa TEI kali ini juga dihadiri sebanyak 15.562 pembeli dari 120 negara. Bahkan, area pameran yang memiliki luas 50 ribu meter persegi disebutnya juga telah penuh terisi. 

Selain pameran produk-produk unggulan Indonesia, dalam TEI kali ini juga diselenggarakan berbagai rangkaian kegiatan seperti _Trade Tourism and Investment Forum_ yang akan bertujuan untuk memberi informasi serta solusi kepada dunia usaha dan kalangan pemerintah mengenai strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang perdagangan internasional. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga direncanakan hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut. Di antaranya ialah Menteri Pariwisata, Kepala BKPM, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Ketua Umum Kadin Indonesia. 

Tak ketinggalan, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga lainnya juga direncanakan untuk turut berpartisipasi dalam _talk show_ yang menurut rencana akan diselenggarakan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2016. Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif merupakan beberapa yang akan hadir dalam acara tersebut. Pada kesempatan tersebut, pembicara akan menyampaikan informasi mengenai kebijakan, peluang, dan strategi dari masing-masing instansi, serta isu teraktual yang terkait dengan peranan kementerian dan lembaga dalam peningkatan ekspor. 

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(eas)

Tuesday, 11 October 2016 16:05

Presiden Joko Widodo Serukan Stop Pungli

Written by

.


Jakarta,koranrakyat.com,Menanggapi kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Kementerian Perhubungan sore hari tadi, Selasa 11 Oktober 2016. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan bertindak tegas kepada para pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan pungli. 

"Saya sudah perintahkan ke Menhub, Menpan, kita tangkap (dan) langsung pecat yang bersangkutan ini," tegas Presiden di kantor Kementerian Perhubungan.

Presiden meninjau langsung ke Kantor Kementerian Perhubungan setelah mendapatkan laporan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh polisi.

"Saya mendapatkan laporan dari Kapolri berhubungan dengan operasi pungli kepengurusan buku pelaut dan juga surat kapal yang angkanya tentunya berbeda-beda. Ada yang ratusan ribu, ada juga yang jutaan," ucap Presiden.

Presiden Jokowi menyerukan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk berhenti melakukan pungli. "Stop yang namanya pungli, hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan yang namanya badan pelayanan masyarakat, pelayanan rakyat. Stop, hentikan." ujar Presiden menambahkan.

Dalam rapat kabinet siang tadi di Kantor Presiden, Presiden Jokowi baru saja memutuskan untuk mengadakan Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan (OPP) sebagai salah satu langkah reformasi hukum di Tanah Air.

"Sekarang sudah ada yang namanya OPP (Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan), baru saja sejam yang lalu, sudah kejadian yang seperti ini," ucap Presiden

Sebagaimana diketahui, sore tadi telah dilakukan operasi tangkap tangan dugaan pungli di Bagian Pelayanan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Operasi ini dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,-Ibu Iriana bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar Pekan Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Serviks) pada Perempuan. Upaya deteksi dini kanker pada perempuan tersebut berupa deteksi dini kanker serviks dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan kanker payudara dengan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS).

Setelah sebelumnya meninjau pelaksanaan tes IVA di Yogyakarta, Ibu Iriana pada Selasa, 11 Oktober 2016, meninjau langsung pelaksanaan deteksi dini di lima puskesmas yang tersebar di DKI Jakarta, yaitu: Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo (Jakarta Timur), Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu (Jakarta Selatan), Puskesmas Kecamatan Senen (Jakarta Pusat), Puskesmas Tambora (Jakarta Barat), dan Puskesmas Kecamatan Papanggo (Jakarta Utara).

Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 11 hingga 19 Oktober 2016 mendatang tersebut merupakan tindak lanjut dari Pencanangan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan yang telah dicanangkan oleh Ibu Iriana di Kulon Progo, Yogyakarta, pada bulan April 2015 lalu.

Saat peninjauan berlangsung, Ibu Iriana menyempatkan diri berdiskusi dengan masyarakat mengenai kelancaran pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) tes. Ibu Iriana juga mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam menyosialisasikan betapa pentingnya pelaksanaan tes IVA guna mencegah dan mendeteksi dini kanker serviks pada perempuan. 

"Beri tahu ke teman-temannya untuk tes IVA, jangan takut dan jangan malu ya, Bu," ajak Ibu Iriana.

Selain itu, Ibu Iriana juga meminta pihak Puskesmas agar dapat lebih aktif mengajak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker. Hal itu ditekankannya mengingat masih adanya warga yang belum terdaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

"Untuk warga yang belum terdaftar, saya minta pihak Puskesmas jemput bola," ujar Ibu Iriana saat meninjau pelaksanaan tes IVA di Puskesmas Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Ibu Iriana juga berharap dengan adanya kegiatan tersebut timbul kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini agar bisa ditemukan penyakit kanker sedini mungkin sehingga dapat meningkatkan cakupan serta capaian deteksi dini di Indonesia yang masih rendah. 

Seperti diketahui, kanker merupakan penyebab kematian nomor dua di dunia setelah penyakit kardiovaskular. Bahkan berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, yang menyatakan bahwa prevalensi tumor atau kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1.000 penduduk, atau sekitar 347.000 orang. Oleh sebab itu, ke depannya deteksi dini kanker diharapkan tidak hanya dapat menurunkan angka kematian akibat kanker, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penderitanya.

Mendampingi Ibu Negara dalam kegiatan tersebut di antaranya istri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, istri Gubernur DKI Jakarta, Ibu Veronica Basuki Tjahja Purnama, sejumlah anggota OASE Kabinet Kerja, serta beberapa perwakilan dari Kementerian Kesehatan, di antaranya Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS., Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dr Lily Sulistyowati, MM., Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, dr Gita Maya Koemara Sakti, MHA., dan Direktur Promosi Kesehatan, dr Dedi Kuswenda, MKes.(eas)

.
Gunungkidul,koranrakyat.com,- Pemerintah benar-benar berkomitmen untuk segera melakukan reformasi agraria. Persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan menjadi perhatian penuh Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Presiden bersama dengan jajaran kabinetnya bertekad untuk menata sektor pertanahan yang salah satunya dilakukan melalui legalisasi sertifikat aset. Tekad tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan di acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Balai Desa Karang Rejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada Senin, 10 Oktober 2016.

"Mengurus sertifikat masih lama. Ini yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita benahi. Ini yang akan kita perbaiki sehingga masyarakat nanti terjamin hak-hak kepemilikannya dan penguasaan rakyat atas tanah," ujar Presiden. Presiden kemudian memperingatkan para aparat agar tidak bermain-main dalam melayani masyarakat. Dirinya juga tidak ingin lagi melihat adanya pungutan-pungutan liar yang menyengsarakan rakyat kecil.

"Saya peringatkan ya. Hati-hati mulai hari ini. Akan saya pantau, kontrol, cek di setiap kantor dengan cara saya. Jangan lagi ada yang berbelit-belit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan. Jangan dibuat ruwet. Apalagi pakai pungli," tegasnya.

Peringatan tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Presiden mencontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi di Pelabuhan Belawan di mana pada akhirnya ditetapkan dua orang tersangka. Penangkapan tersebut dilakukan untuk memberantas pungutan liar yang terjadi di pelabuhan tersebut.

"Mata saya memang cuma dua, tapi intelijen ada di mana-mana. Kalau saya perintah untuk mengawasi, pasti akan diawasi," imbuhnya.

Terhadap pemberian sertifikat kepada masyarakat yang saat itu dilakukan, Presiden juga menginginkan untuk melihat sendiri bahwa benar adanya masyarakat mendapatkan sertifikat tersebut. Dirinya pun memastikan bahwa pada penyerahan-penyerahan selanjutnya, Presiden tidak hanya ingin melihat penyerahan secara simbolis.

"Saya tidak mau simbolis. Yang lain juga harus kelihatan bahwa betul-betul ada program pemberian sertifikat. Yang pegang sertifikat saya minta ditunjukkan. Seharusnya ada 2.580-an. Biasanya simbolis itu hanya yang 11 saja. Saya ingin pasti 2.580-an itu benar-benar menerima," ucap Presiden.

Namun demikian, Presiden mengingatkan kepada para petani, pengusaha kecil, dan masyarakat pada umumnya yang telah diberikan sertifikat tanah agar betul-betul memanfaatkan sertifikat tersebut. Dirinya berpesan agar tidak mengagunkan sertifikat untuk keperluan-keperluan yang tidak produktif.

"Saya titip. Kalau sudah punya sertifikat disimpan. Tapi kalau dipakai untuk beli mobil dan sepeda motor saya pesan jangan," tuturnya.

Reforma agraria sendiri sesungguhnya telah diserukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu sebelumnya. Dalam rapat terbatas mengenai reforma agraria di Kantor Presiden, Rabu, 24 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, untuk mengadakan program sertifikasi tanah bagi masyarakat pedesaan secara besar-besaran. Saat itu, Presiden menargetkan sebanyak lima juta sertifikat dikeluarkan per tahunnya. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden kembali mengingatkan instruksi tersebut.

"Saya sudah berikan target ke Pak Sofyan. Minimal lima juta di tahun 2017. Tahun 2018 minimal tujuh juta. Tahun depannya lagi sembilan juta. Saya hitung betul," tegas Presiden.

Dalam acara tersebut, pemerintah telah memberikan sertifikat tanah kepada 2.583 warga yang tinggal di Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, memastikan bahwa seluruh warga setempat, yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat tanah, telah menerima sertifikat tersebut. 

"Masyarakat akan tenang. Apabila diperlukan bisa digunakan untuk pinjam KUR atau dana usaha. Insya Allah sampai 2019 akan bertambah 25 juta sertifikat baru. Di tahun 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat," terang Sofyan Djalil.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X.(eas/jo)

Jakarta,koranrakyat.com,- Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan konsistensinya dalam rangka penguatan kemaritiman Indonesia. Setelah sebelumnya melakukan upaya penangangan terhadap 'illegal fishing', langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah menata industri perikanan nasional. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan kawasan industri perikanan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis, 6 Oktober 2016.


"Kita menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, yang tingkat industri akan kita tata kembali," ujar Presiden Joko Widodo. Namun demikian, penataan tersebut tentunya harus dilakukan tahap demi tahap. Presiden meminta agar penataan tersebut tidak dilakukan dengan tergesa 

"Jangan tergesa-gesa langsung buka-buka-buka, ini yang mau kita tata _step-by-step_ jangan kembali lagi ke masa yang di laut ini kaya tapi tidak ada aturannya," ucapnya. Penataan tak semata hanya sebatas pada aspek perekonomian. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengupayakan penguatan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia.

"Jadi kita ingin tidak hanya menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita. Sehingga di samping ini, nanti juga akan dibangun enam pangkalan baik untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Darat," terang Presiden. Seperti diketahui, wilayah laut Natuna adalah wilayah Indonesia yang keberadaan dan integritas wilayahnya telah diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pengakuan tersebut memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk terus menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah Natuna.

*Industri Perikanan sebagai Penggerak Ekonomi Natuna*

Dalam rapat terbatas pada 29 Juni 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memulai pembangunan fasilitas penyimpanan ikan atau 'cold storage'. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membangun industri perikanan nasional dan membantu para nelayan.

Selain itu, dengan reformasi perikanan yang saat ini sedang dijalankan, pemerintah juga bertekad untuk kembali menjadikan industri perikanan Indonesia nomor satu di Asia."Kalau itu bisa, Indonesia untuk perikanan tangkap bisa nomor satu lagi di Asia. Seperti tahun 92 sampai tahun 96-an itu sangat bagus Indonesia," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mendampingi Presiden.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan pengembangan industri perikanan nasional di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Natuna saja, tetapi juga di daerah Indonesia lainnya yang dinilai strategis. "Morotai, Sabang, kemudian Moa, Biak, Timika, Merauke, kemudian Saumlaki, kemudian Moa, lalu NTT, Bata dan Larantuka. Karena di sana sebetulnya sudah ada proyek-proyek Jepang yang tinggal kita teruskan saja," terang Susi.

Sebelum meninggalkan Kepulauan Natuna, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan pembangunan Batalyon Zipur TNI AD, Mabes TNI dan Batalyon Marinir TNI AL. Setelahnya, dengan berkendaraan mobil, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan menuju Bandara Ranai, Kabupaten Natuna, untuk kembali ke Jakarta dengan menaiki Pesawat Boeing 737-400 TNI AU pada pukul 17.44 WIB.(eas)

Friday, 07 October 2016 00:06

Latpur Angkatan Yuda 2016 Perkuat kepulauan Natuna

Written by

.


Jakarta,koranrakyat.com, Usai menempuh penerbangan selama sekira dua jam dari Bandara Halim Perdanakusuma, Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandar Udara Rinai, Kabupaten Natuna. Presiden dan Ibu Iriana yang saat itu didampingi didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna. langsung meninjau alutsista TNI AU, Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono langsung meninjau alutsista milik TNI Angkatan Udara (AU) dan berjalan kaki menuju lokasi parkir pesawat tempur Sukhoi Su-27/30 di Apron Bandar Udara Ranai. 

Tiba di samping pesawat, Presiden menaiki pesawat tersebut untuk memeriksa kecanggihan kokpit SU-30 dan menyempatkan diri untuk duduk di dalamnya dengan mengenakan helm tempur pesawat Sukhoi. Usai berada di kokpit pesawat selama sekira tujuh menit, Presiden turun dari pesawat untuk dilakukan penyematan Wing Kehormatan oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Setelahnya, Presiden Joko Widodo berjalan meninjau 'static show' peralatan tempur yang digunakan dalam Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016.

Dalam latihan tempur yang difokuskan di Perairan Ranai, Kabupaten Natuna, tersebut TNI AU menurunkan hampir seluruh pesawat tempur andalan milik mereka. Di antaranya ialah Sukhoi Su-27/30 (Skuadron Udara 11), F-16 (Skuadron Udara 3 dan 16), Hawk (Skuadron Udara 1 dan 12), T-50i Golden Eagle (Skuadron Udara 15), dan EMB-314 Super Tucano (Skuadron Udara 21).

Presiden bersama Ibu Iriana yang menyaksikan dari panggung utama disuguhkan demonstrasi pertempuran saling kejar pesawat tempur antara satu Sukhoi Su-27/30 dan dua F-16. Selain itu, pesawat Hawk, T50i Golden Eagle, serta Super Tucano juga melakukan unjuk kekuatan di hadapan Presiden dengan melakukan pengeboman sasaran di Laut Natuna. Tampak pula penerjunan Operasi Perebutan dan Pengendalian Pangkalan Udara (OP3U) yang menggunakan enam pesawat Hercules C-130 dengan menerjunkan 320 penerjun dan dua pesawat CN-295 yang menerjunkan 88 penerjun secara 'free fall'.

*Rangkaian Upaya Penguatan Pulau Terluar Indonesia*

Memberikan keterangan usai latihan tempur tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kepada para jurnalis bahwa latihan yang diadakan di Natuna merupakan latihan yang telah dilakukan secara rutin oleh TNI AU. Kegiatan serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2013 silam.

"Latihan militer yang diadakan tahun ini di Natuna sebenarnya merupakan bagian dari latihan militer yang dilakukan secara rutin oleh TNI. Tahun 2013 misalnya, latihan serupa juga diadakan di Natuna. Tahun 2015 dilakukan di Cilegon dan untuk tahun ini dilakukan di Natuna," terangnya.

Retno juga menjelaskan bahwa Kepulauan Natuna merupakan salah satu dari sekian banyak pulau terluar di Indonesia yang harus dikuatkan. Penguatan kemampuan militer dengan melakukan latihan rutin di Natuna merupakan salah satu bentuk penguatan yang dimaksud.

"Presiden mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus dikuatkan. Jadi ini adalah bagian implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat pulau-pulau terluar di Indonesia," ucap Retno.

Namun demikian, penguatan yang dilakukan di Kepulauan Natuna tidaklah terbatas pada penguatan militer semata. Pemerintah sejak beberapa waktu lalu juga telah berkomitmen untuk memperkuat aspek ekonomi masyarakat Natuna. Oleh karenanya, selain menyaksikan latihan militer, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya tersebut juga meresmikan pelabuhan udara dan meninjau kawasan industri perikanan yang dibangun di Natuna.

"Jadi intinya adalah kita meningkatkan presensi, baik dari presensi ekonomi, sosial, dan lainnya di Natuna," imbuhnya.

Saat memberikan keterangan pers tersebut, Retno sempat ditanyakan seputar konflik perbatasan yang terjadi dengan Tiongkok. Terhadap pertanyaan tersebut, Retno menerangkan bahwa Indonesia hanya memiliki permasalahan kesepakatan perbatasan dengan negara Malaysia dan Vietnam yang saat ini menurutnya tengah dinegosiasikan.

"Kita tidak memiliki 'overlapping' di bidang maritim dengan Tiongkok. Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki 'overlapping' dengan Malaysia dan Vietnam yang saat ini sedang kita negosiasikan," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, terkait dengan penguatan dari segi militer, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggarisbawahi bahwa kebijakan Presiden terhadap pulau-pulau terluar di Indonesia adalah penguatan terhadap pulau-pulau yang dianggap strategis. Penguatan tersebut hendak dilakukan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi perekonomian yang berlangsung.

"Penguatan baik udara, laut, maupun darat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Semua pulau-pulau terluar yang strategis seperti Natuna, Biak, Morotai, Saumlaki, termasuk Merauke juga," kata Gatot.

*Tak Terkait Klaim Historis Pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan*

Panglima TNI juga memastikan bahwa upaya-upaya di Natuna dan pulau lainnya tersebut tidak dimaksudkan secara spesifik untuk menanggapi ketegangan yang terjadi dengan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik di Laut Tiongkok Selatan. Menurutnya, penguatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Indonesia secara keseluruhan.

"Kalau hanya Tiongkok maka kita tidak bangun di Biak, tidak dibangun di Morotai, tidak perlu di Saumlaki. Ini semua dilakukan sama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Sehari sebelumnya, Panglima TNI juga menyatakan bahwa operasi Angkasa Yudha tahun 2016 yang diselenggarakan di Natuna juga tidak dimaksudkan untuk menekan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik yang saat ini diberitakan sedang memanas itu. Operasi tersebut menurutnya hanyalah rangkaian latihan yang secara berkala dilaksanakan oleh TNI AU.

"Itu bukan 'show force'. TNI sudah berlatih di Natuna berulang kali. Sejak saya berbintang satu, Angkasa Yudha sudah digelar di sana," terang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Cilangkap, Jakarta, Rabu pagi, 5 Oktober 2016.

Senada dengan Panglima TNI, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menerangkan bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo dalam latihan tempur kali ini dan sebelum-sebelumnya merupakan inisiatif Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI untuk mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan dan peta kekuatan di masing-masing angkatan TNI.

"Jadi Angkatan Laut, Angkatan Udara, nanti di TNI Angkatan Darat juga sama. Tidak ada apa-apa," ujarnya pada Rabu sore kemarin.

Tampak mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja kali ini ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu, tampak sejumlah pejabat negara yang terlebih dahulu tiba di lokasi yang di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(eas)

Wednesday, 05 October 2016 15:24

Presiden Jokowi Tindaklanjuti Laporan BPK

Written by



_Jakarta,koranrakyat.com,-Tahun ini terjadi penurunan jumlah kementerian dan/atau lembaga negara yang memperoleh opini disclaimer dari BPK_Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rabu, 5 Oktober 2016, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, pimpinan dan anggota BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu dari sekian banyak laporan yang disampaikan kepada Presiden ialah mengenai kementerian dan/atau lembaga negara yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari BPK. Keempat lembaga tersebut, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Memberikan keterangannya usai bertemu dengan Presiden, Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap TVRI yang menurut laporan sudah empat tahun berturut-turut memperoleh opini TMP. 

"Presiden menanggapi secara serius TVRI yang sudah 4 tahun (berturut-turut) dapat disclaimer. Ada hampir 400 miliar rupiah potensi kerugian negara di sana dan Presiden menanggapi secara khusus serta akan menugaskan Kementerian terkait di situ," terang Harry.

Kabar baiknya, masih menurut Harry, terjadi penurunan jumlah kementerian dan/atau lembaga negara yang mendapatkan opini TMP. Dari sebanyak 7 kementerian dan/atau lembaga negara pada tahun sebelumnya, pada tahun ini angka tersebut turun menjadi hanya 4 kementerian dan/atau lembaga negara yang mendapatkan opini TMP. Adapun hasil pemeriksaan lengkap BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) pada tahun 2015 kemarin menyatakan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 55 LKKL, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 26 LKKL, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada 4 LKKL. 

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera menindaklanjuti laporan BPK tersebut sekaligus memberikan perhatian penuh terhadap persoalan yang dialami oleh TVRI. Pramono mengungkap, Presiden langsung menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk segera membuat surat resmi kepada TVRI dan pimpinan DPR sebagai dewan pengawas. Dalam surat tersebut, Presiden meminta TVRI untuk memperbaiki manajemennya agar opini TMP dari BPK tidak kembali terulang pada tahun-tahun selanjutnya.

"Kalau hal ini terus menerus sampai disclaimer empat kali dan memang tidak diindahkan oleh direksi yang ada, tadi BPK menyampaikan, ini bisa membahayakan. Karena ada kemungkinan bukan hanya temuan dari proses manajerial, tetapi jangan sampai kemudian aset-asetnya juga dijual," tambah Pramono.Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(eas)


Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo secara serius memperhatikan keberlangsungan dan daya saing industri nasional, utamanya yang membutuhkan penggunaan bahan bakar gas industri yang cukup besar. Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar jajarannya mengambil langkah konkret untuk menjadikan harga gas industri lebih kompetitif sehingga produk industri Indonesia mampu memenangkan persaingan di pasar global. 

"Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya gara-gara masalah harga gas kita yang terlalu mahal," tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai penetapan harga gas industri di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa 4 Oktober 2016.

Presiden sempat mengutarakan keheranannya terkait harga gas yang terlalu mahal mengingat Indonesia dinilai memiliki potensi cadangan gas bumi yang cukup besar. Harga gas di Indonesia, menurut data yang disampaikan Presiden, disebutnya sangat tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Padahal, negara-negara selain Indonesia sebagian besar disebutnya hanya melakukan impor gas bumi.

"Harga gas di Indonesia tertinggi mencapai USD 9,5 MMBTU (Million Metric British Thermal Unit). Itupun masih ada yang saya dengar harga di USD 11 atau USD 12. Sementara harga di Vietnam misalnya, hanya USD 7. Di Malaysia USD 4, di Singapura USD 4 per MMBTU," ungkapnya.

Memperhatikan hal tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk melakukan langkah-langkah konkret agar harga gas industri di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Menurut perhitungannya, seharusnya harga gas di Indonesia dapat ditekan hingga mencapai USD 5 atau USD 6.

"Syukur kalau bisa di bawah itu. Lakukan penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok sehingga lebih efisien. Harga gas harus tetap menarik investor untuk investasi di sektor hulu serta mendukung pembangunan infrastruktur, transmisi, dan distribusi," tegasnya sekaligus menutup pengantar dalam rapat terbatas tersebut.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman merangkap sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,-Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo melakukan 'veranda talk' dengan para duta besar negara sahabat ,Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 18 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) dari negara sahabat baik yang berkedudukan di dalam _(designate resident)_ maupun luar Indonesia _(designate non resident)_ pada Selasa, 4 Oktober 2016. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul sepuluh pagi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 orang di antaranya berkedudukan di Jakarta, sementara 7 orang lainnya berkedudukan di luar Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para Duta Besar tersebut di Indonesia.

1. Tuan Mehmet Kadri Șander Gürbüz, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Turki untuk Republik Indonesia;
2. Tuan Mohamed Abdulla M. Bin Mutleq Alghafli, Duta Besar LBBP Designate Resident Persatuan Emirat Arab untuk Republik Indonesia;
3. Tuan Peter MacArthur, Duta Besar LBBP Designate Resident Kanada untuk Republik Indonesia;
4. Tuan Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Federal Jerman untuk Republik Indonesia;
5. Ny. Helene Steinhäusl, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Austria untuk Republik Indonesia;
6. Nn. Deborah Ho Ng de Cogley, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Panama untuk Republik Indonesia;
7. Tuan Gonzalo Mendoza Negri, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Chile untuk Republik Indonesia;
8. Tuan Ahmed bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Qatar untuk Republik Indonesia;
9. Tuan Ahmed Amr Ahmed Moawad, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Arab Mesir untuk Republik Indonesia; 
10. Tuan Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Arab Saudi untuk Republik Indonesia;
11. Tuan Jose Renato Salazar Acosta, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kolombia untuk Republik Indonesia;
12. Tuan Clement Philip Ricardo Allicock, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Jamaika untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Tokyo;
13. Ny. Helena Drnovšek Zorko, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Slovenia untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Canberra;
14. Nn. Hinauri Petana, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Samoa untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Canberra;
15. Tuan Walubita Imakando, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Zambia untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur;
16. Tuan Yahya Ngam, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Islam Mauritania untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Tokyo;
17. Tuan Yazkuli Mammedov, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Turkmenistan untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur;
18. Ny. Anne Namakau Mutelo, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Namibia untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur. 

Penyerahan Surat Kepercayaan Duta Besar LBBP negara sahabat tersebut dimulai dengan prosesi kedatangan di halaman depan Istana Merdeka. Prosesi kedatangan dipimpin langsung oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan membawa bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan 18 negara sahabat secara bergantian. Usai prosesi, secara bertahap para duta besar menuju ruang tunggu Istana Merdeka guna mengisi buku tamu sebelum menuju ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo.

*Veranda Talk dengan Para Duta Besar*

Ada yang sedikit di luar kebiasaan usai para duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo di ruang kredensial. Bila biasanya para duta besar langsung diarahkan menuju ruang Jepara guna beramah-tamah sebelum meninggalkan Istana Merdeka, kali ini Presiden Joko Widodo mengajak para duta besar tersebut untuk berbincang akrab dengan para duta besar di teras belakang Istana Merdeka. Momen tersebut belakangan dikenal dengan sebutan _veranda talk_ di kalangan Istana.

Sebagaimana diketahui, tak serta merta semua tamu Presiden berkesempatan untuk berbincang dalam _veranda talk_ tersebut. Sebab, sebagaimana yang pernah dituturkan oleh Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, _veranda talk_ bukanlah sekedar rutinitas keprotokolan semata, namun terdapat makna penting yang tersirat di dalamnya.

"'Veranda talk' ini bukan hanya sekedar judul atau nama, tapi mempunyai makna. Maknanya adalah pembicaraan akrab antara Presiden dengan beberapa tamu negara yang dianggap dekat dan penting di dalam substansi maupun hubungan," terangnya kepada para jurnalis pada Kamis, 1 September 2016.

Mehmet Kadri Șander Gürbüz asal Turki, ialah duta besar untuk Indonesia yang pertama kali mendapatkan kehormatan untuk berbincang langsung dengan Presiden. Keduanya, dengan didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, berbincang tepat di depan pintu yang menghubungkan teras belakang Istana Merdeka dengan ruang resepsi. Secara bergiliran hal yang sama juga dilakukan terhadap para duta besar lainnya.

Kurang lebih sekira tiga sampai lima menit Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk berbincang dengan masing-masing duta besar tersebut. Memang, waktu tersebut mungkin dapat dibilang singkat untuk ukuran sebuah obrolan akrab dan mendalam. Meski demikian, ajakan Presiden kepada para duta besar untuk berbincang di teras belakang Istana Merdeka yang baru kali ini dilakukan tersebut jelas menyampaikan pesan terkait keinginan pemerintah Indonesia untuk dapat menjalin kedekatan hubungan dan kerja sama yang lebih mendalam kepada para negara-negara sahabat. 

Dalam acara penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir.(eas)


Thursday, 29 September 2016 13:29

Presiden Jokowi: Tindak Tegas Pelaku Perusakan Lingkungan

Written by


Jakarta,koranrakyat.com,- Presiden meninjau langsung penanganan terhadap korban bencana banjir bandang di Garut Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam melihat tindakan perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana seperti banjir bandang yang terjadi di Garut beberapa waktu lalu. Dirinya pun menginstruksikan Kapolri untuk menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan. Hal itu ditegaskannya saat memberikan keterangan usai meninjau Rumah Sakit Umum Dokter Slamet pada Kamis, 29 September 2016, di Kabupaten Garut.

"Penegakan hukum, ini yang paling penting. Karena tanpa itu hutan, vegetasi, dan pohon ini akan terus digunduli. Saya perintahkan tindakan hukum dari Kapolri untuk para perusak lingkungan yang menyebabkan banjir bandang seperti yang terjadi di Garut ini. Tidak hanya di sini, saya kira di seluruh Tanah Air," tegas Presiden.

Untuk diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya telah menyatakan bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk disinyalir menjadi faktor utama dari penyebab bencana banjir bandang di Kabupaten Garut. Faktor manusia menjadi salah satu penyebab kerusakan tersebut yang antara lain karena penggunaan lahan dan penambangan galian seperti pasir, tanah liat, dan lain-lain.

"Mengenai kerusakan di hulu daerah aliran Sungai Cimanuk, ini dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah turun ke lapangan dan juga akan dilakukan proses-proses dalam rangka konservasi lahan yang ada di sana. Dan juga penataan ruang yang betul agar vegetasi-vegetasi yang ada di atas itu tidak semuanya hilang dan gundul," ungkap Presiden.

Terkait dengan pencarian korban hilang, Presiden menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Basarnas masih terus melakukan pencarian para korban hilang yang diperkirakan masih sekitar 19 orang. Kementerian Sosial disebutnya juga sudah bergerak untuk memberikan santunan bagi keluarga korban.

Perbaikan infrastruktur dan sarana umum lainnya tak luput dari perhatian pemerintah. Presiden menyebut bahwa perbaikan tanggul dan penyediaan air bersih sudah langsung dikerjakan. Terhadap penyediaan tempat tinggal bagi para korban yang kini berada di pengungsian, telah diputuskan bersama dengan pemerintah daerah bahwa akan dibangun dua rumah susun (rusun) yang nantinya dapat ditempati para pengungsi.

"Tadi saya bertanya ke Bupati Garut apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun. Jawabannya setuju. Sudah diputuskan juga untuk pembangunan secepat-cepatnya dua tower rusun yang nantinya bisa ditempati masyarakat. Yang di Sumedang juga sama, tapi rusun atau tidak rusun, nanti akan dicek di lapangan," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepada Bupati Garut untuk mencari lahan pengganti di lokasi yang lebih aman untuk pembangunan dan relokasi rumah sakit. Sebab, menurut Presiden, rumah sakit yang tersedia saat ini dibangun di daerah yang rawan bencana.

"Untuk rumah sakit masih dalam proses perhitungan apakah akan dibangun yang sudah ada di sini, karena ini adalah daerah yang saya kira rawan bencana, ataukah akan direlokasi ke tempat yang lain. Untuk sekolah-sekolah kerusakan-kerusakannya juga akan segera dikerjakan," imbuhnya.

*Peninjauan Sejumlah Lokasi Bencana*

Tiba sekitar pukul sembilan pagi, Presiden dan rombongan langsung menuju Posko Utama Tanggap Darurat di Kodim 0611/Garut dengan berkendaraan mobil. Di sana, Presiden mendapatkan pemaparan dari Kepala BNPB, Willem Rampangilei, mengenai kondisi di Garut dan penanganan terhadap korban bencana banjir sekaligus melakukan peninjauan. 

Setelahnya, Presiden juga meninjau perbaikan tanggul di lapangan Paris sekitar pukul 09.35 WIB. Sebelumnya, Tim SAR Gabungan sendiri telah memfokuskan pencarian korban di lokasi tersebut yang disebut sebagai salah satu lokasi dengan kerusakan dan korban terbanyak. Presiden menyaksikan sendiri banyak bangunan yang rata dengan tanah, begitu juga pohon-pohon yang tumbang di lokasi yang berada tepat di samping Sungai Cimanuk.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Presiden menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan para pengungsi yang menjadi korban dalam bencana banjir bandang tersebut. Presiden bersama rombongan singgah di tenda pengungsian yang berlokasi di Terminal Guntur, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Di sana, Presiden turut memberikan bantuan bahan pokok dan perlengkapan sekolah yang langsung dibagikannya sendiri di lokasi. Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo melalui pihak Sekretariat Presiden juga telah menyalurkan bantuan serupa bagi para korban bencana longsor di Sumedang yang tersebar di sejumlah posko pengungsian. 

Bantuan perlengkapan sekolah diberikan kepada para murid yang berada dalam pengungsian dan terdiri atas seragam sekolah, seragam pramuka, buku tulis, alat tulis, dan tas. Sebanyak 2.200 paket bantuan diberikan kepada para murid di Garut dan 319 paket bagi para murid di Sumedang. Di Sumedang, bantuan diberikan oleh Tim dari Sekretariat Presiden di Posko Pengungsian yang berada di GOR Tadjimalela, Markas Kodim 0610 Sumedang dan RM Ponyo Sumedang.

Selain bantuan bahan pokok dan perlengkapan sekolah, Presiden Joko Widodo juga menyalurkan bentuk bantuan lainnya yang berupa selimut, pembalut, makanan, susu bayi, dan alas tidur.

Mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nilla F. Moeloek, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Bupati Garut Rudi Gunawan.(eas)


Thursday, 29 September 2016 13:22

Ibu Iriana: Tingkatkan Terus Kualitas Pendidik PAUD

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com.- Ibu Negara Iriana Joko Widodo selaku Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indonesia pada Kamis, 29 September 2016, menghadiri acara Anugerah PAUD Tingkat Nasional Tahun 2016.

Acara yang digelar di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta ini merupakan apresiasi pemerintah kepada tenaga pendidik dan praktisi PAUD yang telah berkontribusi terhadap PAUD Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan kepada 15 bunda PAUD provinsi, 31 bunda PAUD kabupaten/kota, 10 bunda PAUD kecamatan, dan 10 bunda PAUD desa, atas karya nyata dan kepeduliannya dalam mewujudkan PAUD Indonesia yang berkualitas.

Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang hadir mengenakan kebaya berwarna kuning sekitar pukul 8 pagi dan langsung disambut gembira oleh seluruh anak PAUD yang hadir sambil menyanyikan lagu "Anak Sehat, Kuat dan Pintar". Ibu Iriana bahkan menyempatkan diri melakukan interaksi dan ikut bernyanyi bersama anak-anak PAUD.

Dalam sambutannya, Ibu Negara Iriana Joko Widodo merasa bangga atas keberhasilan Bunda PAUD seluruh Indonesia yang telah berkontribusi mewujudkan PAUD yang berkualitas.

"Saya sangat bangga sekali dari 34 provinsi bisa hadir di sini dan dapat anugerah PAUD. Ini tidak mudah, Ibu, untuk mendapatkan itu. Karena juga ada seleksi dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi," ujar Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat memulai sambutannya.

Selain itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga berpesan kepada para pendidik PAUD untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam mengajar sehingga dapat membantu mencerdaskan anak-anak Indonesia. Bahkan Ibu Iriana meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy untuk memberikan beasiswa bagi para pendidik PAUD yang masih berpendidikan rendah.

"Saya berharap untuk Pak Menteri, sekarang pendidik PAUD banyak yang pendidikannya kurang. Saya minta untuk diperhatikan guru-guru PAUD yang di daerah-daerah, kalau bisa dapat beasiswa," ucap Ibu Iriana.

Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama oleh Drs. H. Abdul Rohman, M.Ag, dan penampilan Operet Penumbuhan Budi Pekerti oleh anak PAUD binaan IGTK Kabupaten Bogor, dilanjutkan _medley_ Tarian Anak Nusantara oleh siswa SD Angkasa 4 Halim Perdanakusuma Jakarta.

Sebelum meninggalkan tempat acara, Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan sesi foto bersama dengan para Bunda PAUD, para penerima penghargaan dan para pemenang lomba. Hadir dalam acara tersebut Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy beserta istri Ibu Wida Muhajir Effendy, serta sejumlah pengurus dan anggota OASE Kabinet Kerja.

*Peresmian Laman Ruang Guru PAUD*

Selain menyaksikan penyerahan anugerah PAUD, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga berkesempatan meresmikan laman ruang guru PAUD dalam jaringan disingkat Anggun PAUD. 

"Bismillahirohmanirrohim. Peluncuran laman ruang guru PAUD dalam jaringan, saya nyatakan dibuka," ujar Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Laman Anggun PAUD ini memuat sejumlah bahan belajar sambil bermain, lagu anak, cerita rakyat, video pengajaran, video cerita, buku elektronik, permainan yang mendidik serta kurikulum dan standar PAUD. Bahan-bahan tersebut dapat diunduh dan diunggah oleh guru dan masyarakat serta tersedia secara multimedia tanpa koneksi internet sehingga diharapkan dapat meningkatkan profesionalme guru PAUD. Laman tersebut dapat diakses pada alamat:(eas)

Blitar,koranrakyat.comPanglima TNI Gatot Nurmantyo melakukan ziarahdi makam mantan Presiden pertama Soekarno di Kelurahan Bendogerit,Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, memperingati HUT ke-71 TNI.


"Dalam rangka HUT TNI, setelah rapat staf memutuskan bahwa perlu adanya ziarah rombongan pada mantan-mantan panglima tertinggi," katanya ditemui setelah ziarah di makam mantan Presiden Soekarno di Kota Blitar, Selasa.

Ia mengatakan, sejumlah lokasi yang dikunjungi dalam kegiatan ziarah ini di antaranya adalah makam Bung Karno (Soekarno) di Blitar, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, makam Soeharto di Astana Giribangun tepatnya di Desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, serta makam Jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, yang merupakan panglima pertama kali.

Gatot mengatakan, secara Undang-Undang Presiden adalah penguasa baik AD (angkatan darat), AL (angkatan laut), dan AU (angkatan udara), bisa dikatakan (Presiden) panglima tertinggi.

Untuk itu, ia ingin mencontohkan pada seluruh generasi muda agar tidak melupakan sejarah dan bisa mencontoh perjuangan mereka, bagaimana gelora semangat pantang menyerah, berjuang tulus ikhlas, serta berani, sehingga bangsa ini bisa merdeka.

Menurut dia, generasi muda adalah generasi harapan bangsa, sehingga harus benar-benar berjuang berdasarkan budaya Indonesia. Salah satunya, dengan melihat contoh yang diberikan pendahulu. 

Ia menegaskan, bangsa ini adalah bangsa patriot, bangsa kesatria. Bahkan,setiap manusia Indonesia mengalir gen kesatria, termasuk mampu mengusir penjajah dengan perjuangan bangsa sendiri. 

Lebih lanjut, ia juga mengatakan para pendahulu telah mengantarkan bangsa ini ke depan pintu gerbang, namun yang masuk adalah gernasi muda. Saat ini, perjalanan masih panjang dan sejarah jangan sampai dilupakan. 

"Ini yang perlu generasi muda TNI mengikuti langkah langkah, karena Bung Karno katakan bahwa perjuangan saya tidak begitu sulit karena hanya mengusir penjajah, tapi perjuanganmu nanti lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, sehingga tetap waspada," jelasnya.

Ia juga mengatakan, tradisi ziarah ini diharapkan bisa dilakukan setiap tahun dan bukan hanya saat dirinya menjabat sebagai panglima saja. Ia berharap, panglima-panglima yang menjabat akan datang bisa melakukan hal yang sama. 

Panglima datang dengan rombongan didampingi para pimpinan baik TNI AD, AU, dan Al. Mereka berangkat dari Malang menggunakan jalur darat dan tiba di makam Bung Karno sekitar jam 09.00 WIB. 

Rombongan tiba di makam dan disambut kepala daerah baik dari Kota Blitar maupun dari Kabupten Blitar. Sejumlah anggota DPRD daerah setempat juga hadir menyambut kedatangan panglima dan rombongan. 

Setelah istirahat, rombongan melakukan upacara militer di makam, lalu berdoa bersama dan tabur bunga. Setelahnya, rombongan bersiap-siap pulang dan kembali melanjutkan perjalanan ke Jombang.(adb)

Page 9 of 24

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan