Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

 

Semarang,koranrakyat.com,- Indonesia memang dikenal sebagai negeri yang penuh dengan keragaman pesona budaya. Sebut saja batik sebagai salah satunya. Batik merupakan salah satu hasil kebudayaan asli Indonesia yang telah mendunia. Bukan hal yang aneh bila kemudian masyarakat luar, termasuk sejumlah pemimpin negara asing, terpikat dibuatnya.

Hal tersebut tampak usai pertemuan bilateral yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri (PM) Singapura menyaksikan sejenak proses pembuatan batik tulis di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah, pada hari Senin, 14 November 2016.

Dalam suasana yang terasa akrab itu, Presiden Joko Widodo sekilas mengenalkan kerajinan batik kepada PM Lee. Adapun Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak mendampingi istrinya, Ho Ching, dan juga melakukan hal yang sama.

Berulang kali PM Lee terlihat mengeluarkan perangkat genggamnya dari saku untuk mengabadikan aktivitas para perajin yang ada di sana. Melihat antusiasme yang ditunjukkan PM Lee dan istrinya, Presiden Joko Widodo yang saat itu didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun berinisiatif mempersilakan keduanya untuk mencoba sendiri menuliskan pola batik di atas kain mori.

Walau tampak sedikit canggung, jemari keduanya tetap mantap saat memegang canting. Keduanya tampak begitu antusias menggoreskan canting di atas pola sementara Presiden dan Ibu Iriana sibuk memperhatikan. Persahabatan jelas tergambarkan siang itu.

Indonesia dan Singapura merupakan negara yang saling bertetangga dekat. Selama hampir 50 tahun kedua negara telah menjalankan hubungan kenegaraan, momen langka yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dan PM Lee Hsien Loong siang itu menunjukkan eratnya hubungan kedua negara. Semoga diplomasi batik dan kehangatan kedua pemimpin negara tersebut terwujud dalam persahabatan yang semakin baik antara Indonesia dan Singapura di masa datang.(eas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 11 November 2016 14:22

Presiden Jokowi Blusukan Ke Markas Marinir

Written by

Jakarta,koranrakyat.com.Presiden Jokowi Widodo dalamblusukan kemarkas Prajurit Marinir  mengatakan bahwa Saya dan seluruh rakyat Indonesia selalu bangga kepada prajurit Korps Marinir karena prajurit-prajurit Korps Marinisaya tahu, dekat dengan rakyat, selalu mendengar rakyat dan melekat di hati rakyat di manapun prajurit Korps Marinir berada dan bertugas. Prajurit Korps Marinir adalah prajurit TNI yang disegani yang selalu akan hadir di setiap pelagan pertempuran di seluruh pelosok nusantara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Prajurit Korps Marinir juga selalu mendapatkan apresiasi dari berbagai negara sahabat ketika mengambil bagian sebagai pasukan perdamaian dunia.

Dikatakanjuga Saya tahu di sini ada Brigade Infanteri, Resimen Artileri, Resimen Kavaleri, Resimen Bantuan Tempur dan Denjaka. Kita tahu, loyalitas prajurit Korps Marinir pada rakyat, pada bangsa, pada negara tidak perlu diragukan lagi. Hanya satu pegangan bagi setiap prajurit Korps Marinir,yakni kebanggaan dan harga diri sebagai prajurit sejati. Prajurit sejati yang memiliki jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

Masih dikatakan Presiden Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada para Perwira dan Prajurit Marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai Tentara Nasional, Prajurit Korps Marinir harus menjadi kekuatan perekat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara kita, kita ingin yang mayoritas itu melindungi minoritas. Yang minoritas menghormati mayoritas, saling menghargai, saling menghormati. Kemajemukan bisa menjadi kekuatan yang maha dasyat jika kita mampu menjaganya dengan baik dalam bingkai persatuan Indonesia, dalam bingkai NKRI. Banyak bangsa yang harus menghadapi takdir sejarah, terpecah-belah, tercerai-berai karena tidak mampu mengelola perbedaan dan menjaga kemajemukan. Bangsa Indonesia ingin selalu menikmati indahnya kedamaian, indahnya persaudaraan di tengah keberagaman.

Lebih jauh dikatakanr, sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya tekankan pada setiap prajurit TNI termasuk Korps Marinir untuk selalu memegang teguh Sapta Parga dan Sumpah Prajurit. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika, selalu membela ideologi negara dan Pancasila. Tetaplah, sebagai Bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.(eas)

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com,-Menyambut Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November besok, Presiden Joko Widodo , Rabu, 9 November 2016 menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh Nahdlatul Ulama, Alm. K.H.R. As'ad Syamsul Arifin.

Dalam upacara yang digelar di Istana Negara itu, Presiden Jokowi juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Mahaputera Utama kepada Alm. Mayjen TNI (Purn) Andi Mattalatta dan Alm. Letkol inf. (Anumerta) Mohammad Sroedji.

Upacara diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 90/TK/2016 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Marsekal Pertama TNI Trisno Hendradi.

Di akhir upacara, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada ahli waris penerima Gelar Pahlawan Nasional diikuti oleh tamu undangan lainnya. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah anggota Menteri Kabinet Kerja.

K.H.R. As'ad Syamsul Arifin lahir pada tahun 1897 di Mekkah dan meninggal 4 Agustus 1990 di Situbondo pada umur 93 tahun. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Desa Sukorejo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Ia adalah ulama besar sekaligus tokoh dari Nahdlatul Ulama dengan jabatan terakhir sebagai Dewan Penasihat (Musytasar) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hingga akhir hayatnya. K.H.R. As'ad Syamsul Arifin merupakan tokoh yang ikut berperan menggerakkan rakyat dan santri, khususnya dari Jawa Timur, saat Pertempuran 10 November 1945 di Kota Surabaya.

Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) Andi Mattalatta lahir di Barru, Sulawesi Selatan, 1 September 1920 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Oktober 2004 pada umur 84 tahun. Beliau adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan asal Bugis yang juga tokoh olahraga Indonesia terutama dalam olahraga renang, ski air dan tinju. Ia juga merupakan ketua penyelenggara PON IV di Makassar. Ia juga merupakan ayah dari penyanyi Indonesia, Andi Meriem Mattalata. Atas jasa-jasanya namanya diabadikan sebagai nama stadion di Makassar yaitu Stadion Andi Mattalata.

Adapun Letkol inf. (Anumerta) Mohammad Sroedji dilahirkan di Bangkalan-Madura, pada 1 Februari 1915 dan meninggal pada 8 Februari 1949 pada pertempuran di Jember, Jawa Timur. Sroedji merupakan tentara yang berjuang di Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda. Pejuang tersebut wafat akibat berondongan peluru pasukan Belanda pada tahun 1949.

Thursday, 10 November 2016 15:01

Bangsa Besar Hargai Jasa Pahlawan

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com,- Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika beramah tamah dengan Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan di Gedung Konvensi Kalibata, Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Kamis 10 November 2016 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Rakyat Indonesia sendiri sampai dengan saat ini masih terus mengisi kemerdekaan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan. Namun, tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan tersebut diakui tidaklah mudah. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo memohon doa restu dan dukungan keluarga para pahlawan Indonesia agar rakyat Indonesia mampu bersama-sama memajukan bangsa."Pada kesempatan yang baik ini saya mohon doa restu keluarga besar para pahlawan Indonesia untuk kemajuan bangsa kita, Indonesia," ucap Presiden.

Pertemuan tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian acara Presiden Joko Widodo dalam memperingati Hari Pahlawan Tahun 2016.

*Menjadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan*

Sebelumnya, dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2016, Presiden Joko Widodo bertindak menjadi Inspektur Upacara di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Tepat pukul 08.15 WIB, Presiden memimpin upacara dan mengheningkan cipta selama satu menit. "Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta dimulai," ujarnya diikuti raungan sirene yang dibunyikan secara serentak.

Di penghujung upacara tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa untuk arwah para pahlawan. Setelahnya, Presiden bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja lainnya menabur bunga di makam Pahlawan Revolusi, Alm. H. Adam Malik, Alm. H. Umar Wirahadikusumah, Alm. H. Soedharmono, Almh. Hj. Ainun Habibie, Alm. H. Taufiq Kiemas, Pahlawan Prajurit Tamtama, dan Pahlawan Tak Dikenal.

 

Presiden dan Wakil Presiden dengan didampingi Menteri Sosial kemudian menuju Gedung Konvensi Kalibata dengan berjalan kaki. Di sana, Presiden Joko Widodo beramah tamah dengan Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan. Sekitar pukul 09.00 WIB, Presiden meninggalkan kawasan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata Jakarta Selatan.(eas)

 

Thursday, 10 November 2016 14:46

Presiden Jokowi: Ulama Pilar Penopang NKRI

Written by

Jakarta,koranrakyat.com,-Negara Indonesia yang berdiri tegak hingga kini merupakan suatu buah upaya para pahlawan yang rela menyumbangkan jiwa dan raga bagi bangsa Indonesia. Di antara para pahlawan tersebut, para ulama memegang peranan penting di dalamnya. Banyak para ulama kita yang kemudian tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa sebagai pahlawan nasional. Memasuki dan setelah masa kemerdekaan pun peranan para ulama diyakini berkontribusi besar terhadap tegaknya keutuhan negara.

"Saya yakin para ulama adalah pilar-pilar penopang NKRI. Indonesia yang kita bangun bersama berdiri atas perjuangan para ulama, kyai, habaib, ustadz, santri, dan termasuk Kyai As'ad Syamsul Arifin yang kemarin telah dianugerahi gelar pahlawan nasional," demikian pandangan yang disampaikan Presiden saat bersilaturahim dengan kyai dan ulama pimpinan pondok pesantren wilayah Banten dan Jawa Barat di Istana Negara, Kamis, 10 November 2016.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga berterima kasih atas sumbangsih upaya para kyai dan ulama yang telah menyejukkan suasana sehingga suasana di sejumlah daerah pada saat terjadinya demonstrasi 4 November lalu dalam keadaan kondusif dan aman."Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah, saya tahu dari informasi yang saya terima, ikut mendinginkan suasana, ikut menyejukkan suasana, dari dahulu sampai sekarang sehingga kita lihat di daerah-daerah juga dalam keadaan sejuk, kondusif, dan aman," ujar Presiden.Presiden juga mengakui bahwa pihaknya membutuhkan dukungan nasihat dan tuntunan dari para ulama yang mampu menjalin persatuan Indonesia di tengah keragaman yang ada. Tak hanya itu, Presiden meyakini bahwa masyarakat pun juga memiliki pandangan dan kebutuhan yang sama.

"Nasihat dan tuntunan yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian itulah yang selalu kita nanti-nanti, bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh umat," terangnya.Di penghujung pengantarnya, Presiden Joko Widodo berbesar hati untuk mendengar dan menerima segala masukan-masukan terhadap segala kebijakan pemerintah, baik itu terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang kini sedang ditangani Polri, maupun terhadap kebijakan pemerintah lainnya.

"Sekali lagi kami mohon saran, mohon masukan, demi kebaikan kita bersama," tutup Presiden.

Sekitar 78 kyai dan ulama pimpinan pondok pesantren (PP) di wilayah Banten dan Jawa Barat diundang oleh Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut. Hadir di antaranya K.H. Ariman Anwar dari PP Nurul Anwar, K.H. Sarkowi dari PP Al-Fataniyah, Abuya Muhtadi dari PP Raudhatul Ulum, K.H. Maimun Ali dari PP Subulussalam, Rofiq Azhar dari PP Zahrotul Haq, K.H. Burhanudin Marzuki dari PP Qotrunnada Depok, dan K.H. Zainuddun Ma'shum Ali dari PP Alhamidiyah

Adapun mendampingi Presiden dalam acara silaturahim tersebut ialah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden Johan Budi S.P.(eas)

Tuesday, 08 November 2016 05:34

Presiden Jokowi Jangan Ragu Dalam Penegakan Hukum

Written by

 

Jakarta.koranrakyat.comPresiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas profesionalisme yang ditunjukkan seluruh anggota Polri dalam mengamankan aksi unjuk rasa pada 4 November lalu. Selain itu, Presiden juga sekali lagi menegaskan komitmennya terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para Perwira Tinggi Mabes Polri, Kepala Kepolisian Daerah, dan para Komandan Peleton Kepolisian di Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 8 November 2016.

 

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh anggota Polri, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atas kewaspadaan, atas soliditas, atas sikap profesionalisme yang ditunjukkan dalam mengamankan aksi demo tanggal 4 November 2016 yang lalu, sehingga akhirnya demo itu berjalan dengan tertib dan damai," ujar Presiden Joko Widodo mengawali arahannya.

Presiden melanjutkan, dirinya menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada seluruh anggota Polri maupun TNI yang menjadi korban kekerasan saat berupaya mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Terhadap segala kekerasan yang terjadi tersebut, Presiden memandang perlu penyelesaian lewat upaya penegakan hukum yang tegas.

 

"Tadi Kapolri sudah menyampaikan ada 18 yang luka," ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sekaligus menegaskan komitmennya terhadap upaya penegakan hukum yang menjadi agenda pemerintah. Sebagai sebuah institusi yang besar, Presiden menginstruksikan Polri agar tidak ragu dalam menegakkan hukum secara tegas dan adil di Indonesia. Sebab, dengan penegakan hukum yang tegas negara Indonesia akan berdiri tegak.

"Sebagai sebuah institusi, Polri ini ialah institusi yang besar dengan 430 ribu anggota. Oleh sebab itu, jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apapun, dan tokoh-tokoh siapapun," tegasnya.

Oleh karenanya, Presiden mengajak dan memberikan kesadaran kepada seluruh anggota Polri bahwa penegakan hukum yang jelas dan tegas tersebut haruslah diupayakan tiap-tiap anggota. 

"Hal itu terletak di tangan saudara-saudara semuanya. Negara harus kuat, marwah institusi Polri harus dijaga, marwah negara juga harus dijaga. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas, harus dilakukan," ucap Presiden.

Presiden Joko Widodo yang memberikan keterangan kepada para jurnalis usai acara juga menjelaskan bahwa dirinya menginstruksikan Polri agar melakukan upaya-upaya persuasif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait aksi unjuk rasa yang terjadi pada 4 November lalu tersebut. Dirinya mengingatkan agar seluruh elemen Polri bekerja mulai dari atas hingga ke bawah dalam menjalankan upaya-upaya persuasif tersebut.

 

"Tadi saya tekankan agar pendekatan persuasif baik yang ada di Polsek, di Polres, itu harus terus bekerja sampai ke bawah sehingga masalah yang ada itu bisa dijelaskan secara jelas kepada masyarakat," terangnya.

Di akhir sesi tanya jawab, Presiden sempat ditanyakan mengenai ujaran kebencian yang ditujukan kepada dirinya. Menanggapi hal tersebut, bila terdapat bukti yang menguatkan dan terdapat peraturan yang telah mengatur hal-hal tersebut, Presiden dengan tegas menginstruksikan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti.

"Tadi juga di dalam saya sampaikan, yang berkaitan dengan hasutan kebencian, hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Kalau memang aturannya ada ya harus ditindaklanjuti," tegasnya.

Presiden yang dalam acara tersebut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menutup acara dengan menyalami para perwira Polri yang hadir mendengarkan arahan. Setelahnya, Presiden langsung bertolak menuju Gedung Dakwah Muhammadiyah untuk bertemu dengan sejumlah pimpinan Muhammadiyah.(eas)

 

 

Jakarta, 8 Nov

 

 

.

Bogor,,koranrakyat.com,-Teknologi informasi menjadikan dunia seolah tanpa sekat. Saat ini berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat diketahui langsung pada saat yang bersamaan di tanah air. Meski menunda kunjungan kenegaraan ke Australia, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Presiden Joko Widodo tetap dapat menyapa langsung diaspora Indonesia yang memenuhi gedung pertemuan Sydney Showground, Sydney Olympic Park Australia, Minggu siang 6 November 2016.

Siang itu, Presiden Jokowi yang tengah berada di Istana Kepresidenan Bogor melakukan _video conference_ dengan diaspora Indonesia yang berada di Sydney.Presiden mengawali sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa bertatap muka dengan diaspora Indonesia yang berada di Australia, khususnya di kota Sydney."Semuanya karena situasi di negara kita yang tidak memungkinkan saya meninggalkan Tanah Air. Meskipun saat ini semuanya sudah dalam kondisi yang baik, normal kembali 100 persen," ucap Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull melalui saluran telepon untuk menyampaikan penundaan kunjungan ke Australia."Saya juga telah menelpon PM Turnbull, dan menyampaikan untuk kunjungan kenegaraan saya ke Australia ditunda beberapa saat yang nanti akan kita _re-schedule_ lagi, dan beliau sangat memahami situasi itu," tutur Presiden.

*Pemerintah Terus Lakukan Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang*

Setiap kali bertemu dengan diaspora Indonesia, Presiden selalu menginformasikan situasi terkini tentang berbagai bidang di Tanah Air. Kali ini, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus berusaha mengejar ketertinggalan yang terjadi di tanah air."Masalah besar yang kita hadapi adalah yang berkaitan dengan ketimpangan, kemiskinan, pengangguran. Oleh sebab itu, untuk mengejar ini, kita terus melakukan percepatan-percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan-percepatan kebijakan di regulasi yang kita harapkan bisa bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain," kata Presiden.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengejar pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan cara yang _massive_ dan  besar-besaran.

"Sehingga level peningkatan pembangunan SDM ini betul-betul bisa ditingkatkan," ucap Presiden.

*Konsolidasi Terus Dilakukan*

Tentang situasi dan kondisi keamanan di Tanah Air pasca unjuk rasa 4 November 2016, Presiden menyampaikan bahwa kondisi saat ini dalam situasi yang aman. "Stabilitas politik juga tidak ada masalah, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi-konsolidasi kenegaraan," ujar Presiden.

Oleh karenanya sejak kemarin pagi hingga malam, Presiden terus mengundang tokoh-tokoh politik dan agama guna bertukar pikiran."Untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana, dan hal-hal seperti itulah yang terus akan kita lakukan dalam minggu-minggu ini," ujar Presiden.

*Aspirasi Harus Disampaikan Dengan Tertib dan Damai*

Presiden Joko Widodo mengingatkan meski konstitusi kita memberikan peluang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan peluang untuk berdemokrasi, tetapi penyampaian itu harus dilakukukan dengan cara-cara yang tertib dan damai."Ke depan penyampaian-penyampaian aspirasi itu bisa dilakukan dengan baik, tertib, dan damai," ujar Presiden.Tetapi apabila penyampaian aspirasi sudah masuk pada pelanggaran hukum dan menimbulkan kerusuhan, maka hukum harus tetap ditegakkan.

"Saya pastikan aparat keamanan, kepolisian, akan melakukan penegakan hukum dengan tegas. Kita ingin Indonesia kita, terus kita jaga agar aman, damai, sehingga pembangunan terus bisa kita laksanakan," ucap Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden menegaskan kembali bahwa negara Indonesia berada dalam kondisi yang aman dan baik.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," imbuh Presiden.

Senada dengan hal tersebut, para diaspora Indonesia di Australia pun turut menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait kedamaian, persatuan dan ketegasan pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harapan tersebut, dituangkan dalam sebuah deklarasi sebagai berikut:

Kami Masyarakat Indonesia di Australia menyatakan harapan kami:

1. Kedamaian: Kami berharap Presiden Jokowi  tetap berkomitmen menjaga kedamaian Indonesia. 
2. Persatuan: Kami berharap bangsa Indonesia yang beragam tidak terpecah belah oleh alasan apapun.
3. Ketegasan: Kami berharap pemerintah memastikan terlaksananya reformasi hukum untuk meningkatkan integritas bangsa Indonesia .

#IndonesiaDamaiBersatu adalah harapan kita semua.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat hadir bersama diaspora Indonesia di Sydney.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com Presiden Joko Widodo mengapresiasi jalannya penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang berlangsung pada siang hingga sore hari ini. Presiden juga berterima kasih kepada para ulama dan tokoh-tokoh agama lainnya yang telah memimpin jalannya unjuk rasa sehingga  berlangsung tertib dan damai.

"Sebagai negara demokrasi, kita menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini dengan cara-cara yang tertib dan damai. Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, para kyai, para habaib, para ustadz, yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai Maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai," demikian Presiden mengawali pernyataannya usai memimpin rapat koordinasi pasca aksi unjuk rasa di Istana Merdeka, Sabtu dini hari, 5 November 2016.

Meski demikian, Presiden menyayangkan insiden yang terjadi setelah ibadah Isya. Pemerintah menengarai ada aktor-aktor politik yang menunggangi insiden itu secara tidak bertanggung jawab.

"Tapi, kita menyesalkan kejadian setelah Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," terangnya.

Mengenai tuntutan pengunjuk rasa, Presiden sebelumnya telah meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah anggota Kabinet Kerja lainnya untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa dengan baik serta menyerap  aspirasi mereka. Presiden kemudian dengan tegas menyatakan bahwa proses hukum terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan berjalan dengan tegas, cepat, dan transparan.

"Oleh sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib. Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya," imbuh Presiden.

Menutup keterangannya, Presiden mengapresiasi seluruh upaya para aparat keamanan yang dapat menjaga situasi Ibu Kota tetap kondusif. Ia pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan semua golongan untuk tetap tenang dan beraktivitas sebagaimana biasanya.

"Terakhir, saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan penegakan persuasif dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan menjaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah anggota Kabinet Kerja guna membahas situasi pasca unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah anggota Kabinet Kerja turut hadir dalam rapat tersebut, yakni di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.(eas)

Jakarta,koranrakyat.com,- Bahaya narkoba dan pornografi yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, mengetuk hati Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan para istri Menteri Kabinet Kerja yang tergabung dalam OASE-KK (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja).Dalam kunjungan kerjanya pada Rabu, 2 November 2016, Ibu Iriana melakukan peninjauan kegiatan penyuluhan untuk para pelajar SLTA di Medan tentang bahaya narkoba dan pornografi. Kegiatan tersebut dipusatkan di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) yang berlokasi di Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Saat tiba di tempat acara sekira pukul 14.00 WIB, Ibu Iriana disambut oleh Ibu Nora Ryamizard Ryacudu dan Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum. Paduan suara dari para pelajar SMA Negeri 1 Medan turut menyambut kedatangan Ibu Iriana bersama rombongan.Acara sosialisai dimulai dengan pemaparan mengenai bahaya narkoba dan pornografi. Usai pemaparan, sejumlah pelajar pun menyampaikan pandangannya terkait dengan sosialisasi yang mengambil tema "Generasi Muda Indonesia Bersatu Lawan Narkoba dan Pornografi Demi Masa Depan Indonesia Gemilang".

Seorang pelajar perempuan menyampaikan kegembiraannya terhadap sosialisasi yang dilakukan Ibu Negara bersama dengan OASE-KK. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk menjauhkan narkoba."Acara ini sangat bermanfaat bagi kami khususnya untuk berfikir lagi, untuk semakin maju lagi untuk berfikir bahwa narkoba itu sangat buruk dan tidak akan membawa manfaat sama sekali pada kita. Terutama sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya kami memberikan hal-hal yang baik dan memberikan inspirasi bagi teman-teman kami," ujarnya.

Senada dengan itu, pelajar lainnya juga turut memberikan pandangan terkait sosialisasi yang menurutnya mengajarkan kepada mereka bahwa masa depan harus dipersiapkan dengan baik guna membanggakan orang tua, bangsa dan negara."Acara ini sangat bagus, acara ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjauhkan kita dari bahaya narkoba, karena kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang baik, karena orang-orang tua kita yang berada di depan kita ini harapan mereka jatuh di depan kita, bukan di tangan mereka lagi," ucap pelajar tersebut. Selama kurang lebih satu jam melakukan peninjauan dan berdialog dengan para pelajar, Ibu Iriana bersama rombongan bergegas menuju agenda kunjungan kerja selanjutnya.

*Peninjauan Program Deteksi Dini Kanker pada Perempuan*

Agenda kunjungan kerja Ibu Negara ke Provinsi Sumatera Utara kali ini juga dimanfaatkannya untuk melakukan peninjauan program deteksi kanker leher rahim (serviks). Bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) dan Kementerian Kesehatan, Ibu Negara bertolak menuju Pasar Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan usai memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan pornografi pada para pelajar SLTA di Kota Medan.Tiba sekitar pukul 15.00 WIB, Ibu Iriana beserta rombongan disambut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Polita Nasution. Upaya deteksi dini kanker pada perempuan tersebut dilakukan dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) untuk mendeteksi kemungkinan adanya kanker serviks serta Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) untuk mendeteksi kemungkinan adanya kanker payudara.

Sebanyak 170 orang telah terdaftar mengikuti pemeriksaan tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 orang dinyatakan positif IVA, sementara 1 orang lainnya ditemukan menderita tumor payudara. Program deteksi dini kanker pada perempuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Pencanangan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan yang telah dicanangkan oleh Ibu Iriana di Kulon Progo, Yogyakarta, pada bulan April 2015 lalu. Sebelumnya, Ibu Iriana bersama dengan OASE-KK juga melakukan peninjauan program tersebut di sejumlah lokasi di DKI Jakarta dan juga Sidoarjo, Jawa Timur.

Selanjutnya Ibu Iriana bersama rombongan melakukan peninjauan ke Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, yang sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan kunjungan kerja Ibu Iriana ke Provinsi Sumatera Utara sebelum kembali ke Jakarta pada petang hari. Turut menyertai Ibu Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerja kali ini adalah Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla serta sejumlah istri Menteri Kabinet Kerja yang tergabung dalam OASE-KK (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja) (eas)

 

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com,- Pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2017 berupa proses lelang dan lainnya diharapkan bisa dimulai di bulan Januari tahun depan. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Selasa, 2 November 2016. "Ini saya kira saya sudah mengingatkan dua kali, tahun lalu, tahun kemarin, ini saya ulang lagi, agar proses persiapan pra lelang untuk seluruh kegiatan segera disiapkan sehingga Januari sudah ada pelaksanaan," ujar Presiden.

Menurut Presiden, di tahun 2016, baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian yang sudah melaksanakan kegiatan pada bulan Januari. Presiden mengharapkan kementerian yang lain juga mengikuti."Saya harapkan yang lain juga seperti itu," ucap Presiden.

Dalam Sidang Kabinet tersebut, Presiden Jokowi juga meminta laporan terkait APBN 2017 yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu."Biasanya kan di sana ada perubahan, di sana ada pengurangan, di sana ada penambahan, tolong setelah dari DPR saya diberi laporan yang detail," kata Presiden.

_*Perencanaan APBN 2018 Dibahas Lebih Awal*_

Dalam Sidang Kabinet tersebut, Presiden Jokowi juga mengambil langkah inisiatif untuk mulai merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sejak awal."Kita juga akan merencanakan untuk 2018, sudah kita mulai lebih awal saja, karena kalau tidak, perencanaan kita akan terlambat," kata Presiden Jokowi.

Di tahun anggaran 2018, Presiden Jokowi menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Demikian halnya dengan peningkatan di bidang investasi yang diharapkan tumbuh di atas 10 persen.

"Kita inginkan nanti ada pertumbuhan di atas 6, tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah saya kira yang paling penting, investasi harus tumbuh di atas 10%, Kemudian juga untuk sektor penopang yang lainnya, Presiden mengharapkan pertumbuhan di sektor konsumsi bisa di atas 5 persen, ekspor yang diharapkan bisa tumbuh di atas 4 persen, dan impor yang tumbuh paling tidak 2-3 persen."Tapi nanti tolong nanti angka-angkanya kalau ini perlu masih ada ruang untuk ditingkatkan kalau bisa dikoreksi," imbuhnya. Tampak hadir dalam Sidang Kabinet tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Anggota Kabinet Kerja, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Tito Karnavian.(eas)

Tuesday, 01 November 2016 07:23

Presiden Jokowi Temui Ulama Di Istana

Written by

 

Jakarta.koranrakyat.com,Keutuhan dan kerukunan antar masyarakat harus terus dijaga, mengingat kerukunan di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

 

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 1 November 2016 di Istana Merdeka Jakarta, sekira pukul 11.00 WIB, diselenggarakan guna menjalin tali silaturahmi antar pemerintah dengan ulama dan umaro seluruh Indonesia. Mengawali sambutannya, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kesediaan para ulama untuk datang memenuhi undangannya ke Istana.

 

"Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan para ulama. Biasanya saya yang sowan mendatangi satu persatu, silaturrahmi ke pondok-pondok pesantren, para ulama, tapi kali ini saya yang ingin mengundang untuk ke istana," ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukanya

 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar para ulama mampu meneduhkan suasana dengan nasihat dan seruan guna menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap berdiri kokoh dan maju.

 

"Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian juga sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama," imbuhnya.

 

Sebab, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ulama merupakan penerus nabi dan tugasnya membawa kabar yang baik, menjaga umat memberikan peringatan, memberikan tuntunan pada umat dan kita semuanya.

 

Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap para ulama turut berperan serta menjaga Indonesia agar berhasil meletakkan hubungan agama dengan negara secara ideal dan terbebas dari ancaman perpecahan.

 

"Kami berharap bahwa ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan keIndonesiaan bukan harus dipertentangkan, tetapi marilah kita bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangan keIndonesiaan kita," tutup Presiden Joko Widodo.

 

_*Para Ulama Sepakat Pilkada Damai*_

 

Menghadapi hajatan besar pilkada serentak tahun 2017, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, para ulama menyepakati himbauan Presiden untuk menyelenggarakan pilkada secara damai. 

 

"Menghadapi pilkada damai, kami juga sepakat dengan apa yang diimbau Presiden supaya dilakukan dengan damai, tidak ada konflik, dan masing-masing calon supaya siap untuk menang maupun kalah, sehingga apabila sudah selesai, tidak ada lagi konflik yang terjadi," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan usai pertemuan.

 

Kepada Presiden, para ulama juga menyepakati untuk siap membela negara dan tetap mengupayakan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

"Kita memang siap untuk membela negara dan bagi kami NKRI final dan kita tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini," imbuh Ma'ruf Amin.

 

Terkait isu kemungkinan adanya demonstrasi, para ulama juga menyerukan kepada pihak yang melakukan demonstrasi, untuk mengikuti peraturan, dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis.

 

"Kita sepakat dengan pernyataan presiden, bahwa di negara, republik ini bahwa demonstrasi tidak dilarang sepanjang sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi," kata Ketua MUI tersebut.

 

Dalam pertemuan singkat tersebut, Ma'ruf Amin juga sempat membahas mengenai permasalahan yang menyangkut Gubernur DKI Jakarta tentang pernyataannya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Menurut Ma'ruf Amin, isu tersebut kini bergulir dan berkembang menjadi tidak menentu dan menjadi masalah bagi khalayak. Untuk itu, pihaknya menyetujui bahwa masalah tersebut dapat diproses secara terhormat dan proporsional melalui proses hukum.

 

"Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujarnya.

 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Ketua Umum MUI yang juga Rais Am PB NU K.H. Dr. Ma'ruf Amin

dan Rais Am PBNU, Ketua Umum PB NU K.H Said Aqil Siroj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. H. Haerdar Nashir, M.Si, dan sejumlah pengurus lainnya(eas).

 

 

 

Bogor,koranrakyat.com.- Tak selamanya para tokoh bangsa yang berniat mulia membenahi negeri ini harus terus berseberangan. Tak semestinya pula perseteruan yang mungkin pernah terjadi terus dipelihara. Demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, semua ego dan kepentingan pribadi harus disingkirkan.

Adalah Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dua tokoh bangsa yang pada Pemilihan Presiden 2014 lalu bersaing ketat, memberikan contoh bagaimana seharusnya demokrasi dan kebesaran hati ditunjukkan. Senin siang, 31 Oktober 2016, keduanya bertemu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, guna mendiskusikan persoalan bangsa.

"Silaturahmi. Karena dulu saya pernah berjanji untuk datang ke Pak Prabowo," ujar Presiden Joko Widodo menjelaskan maksud kunjungannya kepada para jurnalis yang turut meliput.

Tak ada ketegangan di antara keduanya. Justru raut keakraban yang saat itu tampak. Keduanya tertawa lepas seolah telah melupakan persaingan di antara keduanya sekira dua tahun lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo disuguhi hidangan makan siang oleh tuan rumah. Nasi goreng andalan Prabowo pun menjadi menu santap siang keduanya kala itu.

"Tadi makan siang, kemudian saya diberi topi oleh Pak Prabowo," kata Presiden.

Usai pertemuan, keduanya juga sempat menunggangi kuda milik Prabowo. Kuda yang dinaiki Presiden berwarna putih, Salero namanya. Sedangkan Prabowo, menunggangi kuda coklat bernama Princite. Topi koboi pemberian Prabowo pun dikenakan Presiden saat menunggangi kuda yang berjalan bersebelahan tersebut.

"Beliau (Presiden) rupanya punya bakat naik kuda. Karena beliau punya kelebihan badannya ringan, jadi kuda itu suka yang ringan-ringan," ujar Prabowo.

Tak mau kalah, Presiden Joko Widodo pun mengatakan oleh karena tubuhnya yang ringan, Salero pun tersenyum senang saat ia tunggangi.

"Kudanya kan besar, saya kan ringan. Jadinya kudanya senyum-senyum senang," canda Presiden.

*Tetap Mengedepankan Keutuhan Negara*

Butuh kebesaran hati agar mau mendengarkan kritik dan masukan-masukan, apalagi bila hal tersebut menyangkut keberlangsungan Negara Indonesia. Kebijaksanaan dan komunikasi yang baik juga diperlukan saat menyampaikan segala pandangan.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengakui bahwa pihaknya termasuk yang sesekali berbeda pandangan dengan pemerintah. Namun, dirinya tetap menyadari bahwa antara ia dengan pemerintahan Joko Widodo memiliki kepentingan yang sama, menjaga keutuhan negara.

"Jadi dalam hal-hal tertentu ya kita harus ketemu dan kita harus menyampaikan, beliau (Presiden) sangat terbuka. Beliau minta pandangan saya tentang beberapa hal dan saya sampaikan. Saya bilang saya siap setiap saat diminta oleh pemerintah untuk terus memberi masukan, demi kepentingan rakyat dan bangsa," ucap Prabowo.

Banyak persoalan bangsa yang dibicarakan keduanya dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut. Persoalan politik dan ekonomi merupakan beberapa yang dibicarakan.

"Tadi kami berbicara banyak hal terutama yang berkaitan dengan makro bangsa dan kebangsaan kita, juga makro yang berkaitan dengan politik kita, makro yang berkaitan dengan ekonomi kita. Beliau banyak sekali memberikan masukan-masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo," jelas Presiden.

Selain itu, dibahas juga mengenai sektor pertahanan dan keamanan negara. Prabowo, yang memang sebelumnya dikenal berkecimpung dalam bidang tersebut, memberikan pandangannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya concern dengan beberapa masalah keamanan. Dan beliau kan sebagai panglima tertinggi, jadi saya wajib menyampaikan pandangan-pandangan saya dan alhamdulillah beliau sangat terbuka," tambah Prabowo.

*Jelang Pilkada Serentak*

Kepada sejumlah jurnalis, Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut mengemukakan pandangannya jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak tahun depan.

Prabowo berujar, dirinya selalu berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi rakyat dilakukan dengan baik dan tenteram. Ia juga berpesan agar mewaspadai setiap upaya yang dapat memecah belah bangsa.

"Kita harus jaga jangan sampai ada katakanlah unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa. Itu yang sangat kita jaga. Kita negara yang majemuk. Kita negara banyak suku, banyak agama, banyak ras. Semua masalah kalau ada masalah marilah kita selesaikan dengan sejuk, dengan damai," terangnya.

Senada dengan itu, Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada masyarakat agar seluruh pihak tidak mudah terpancing dengan provokasi. Presiden juga meminta kepada para tokoh bangsa agar bersedia bersama-sama mendinginkan suasana jelang Pilkada serentak ini. Rivalitas yang ada janganlah dipandang dan dijadikan bibit permusuhan yang dapat merusak bangsa di kemudian hari.

"Saya kira tadi kita di dalam sampai tertawa bareng-bareng. Rivalitas itu ada sampai pada saat Pilpres. Itulah demokrasi. Tetapi setelah itu kita bersama bahu membahu membangun negara dari segala sisi. Saya kira ini yang kita sampaikan. Mungkin nanti tahun 2019 bisa saja ada rivalitas lagi, tapi nanti bahu membahu lagi," imbuh Presiden sekaligus menutup keterangannya.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun Presiden beserta rombongan saat itu diterima langsung oleh Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi Partai Gerindra Sugiono.(eas)



Jakarta,koranrakyat.com,-Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Untuk menjadi bangsa besar yang diperhitungkan oleh bangsa lain di dunia, kekuatan bangsa Indonesia bukan semata-mata jumlah penduduk yang besar ataupun kekayaan alam yang berlimpah. "Tapi kekuatan kita sebagai bangsa adalah sesungguhnya semangat jihad kebangsaan, semangat cinta tanah air yang telah diwariskan para ulama pendahulu kita, " kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri Peringatan Hari Santri Ke-1 dan Pembukaan POSPENAS ke-7 yang digelar di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Sabtu, 22 Oktober 2016.

Dengan mewarisi semangat itu, Presiden berharap para santri berlomba-lomba meningkatkan kemampuan diri, terutama mengasah diri di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan berprestasi di bidang olahraga serta tak lupa membangun kepribadian bangsa dengan mengarahkan seni dan budaya. "Itulah jihad kebangsaan untuk menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang produktif, bangsa yang membangkitkan semangat pantang menyerah. Saya yakin dengan bekal semangat itu kita akan semangat optimis dalam menghadapi segala hambatan dan tantangan untuk menjadi bangsa pemenang," ujar Presiden.

Di awal sambutannya, Presiden mengajak para santri untuk menemukan kembali api semangat yang berkobar-kobar 71 tahun yang lalu. "Ketika Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan Resolusi Jihad yang mampu membakar semangat para santri untuk melawan penjajah," ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menggambarkan semangat jihad para santri 71 tahun yang lalu, saat berjuang bersama elemen bangsa lainnya guna membela tanah air dan melawan penjajah hingga titik darah penghabisan.

"Akhirnya, sejarah mencatat, para santri telah mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut," terang Presiden Joko Widodo.

Dewasa ini, semangat jihad serupa juga harus terus dinyalakan dan diarahkan untuk menghadapi kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan sosial, dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang.

"Api semangat jihad harus terus hidup di dada para santri untuk berjuang menghadapi tantangan-tantangan baru di era kemerdekaan," ucap Presiden Joko Widodo.

Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) Ke-7 Tahun 2016.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional ke-7 tahun 2016 secara resmi dibuka," ucap Presiden Joko Widodo.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, para Duta Besar Negara Sahabat, para Pimpinan Pondok Pesantren, para Alim-Ulama serta para Santri dari seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober sebagai bentuk penghargaan terhadap peran para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.(eas)



Jakarta,koranrakyat.com,-Kesepakatan penghentian pertikaian atau islah antara dua organisasi Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah - Perti diharapkan bisa menjadi contoh baik bagi anak bangsa bahwa di tengah keberagaman kita masih dapat bersatu. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional dan Muktamar Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) "Islah Tarbiyah - Perti" Tahun 2016, di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2016.

"Saya berharap islah ini bisa jadi contoh baik bagi anak bangsa dan di tengah keberagaman kita bisa bersatu, dapat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," kata Presiden.

Presiden Jokowi berpesan kepada organisasi Islam asal Sumatera Barat tersebut, untuk selalu menjaga persatuan. Setelah terbelah selama kurang lebih 50 tahun, kedua organisasi sepakat melakukan islah di tahun 2016 tepat dengan Milad Perti yang ke 88.

"Kita telah saksikan bersama, merayakan islah Tarbiyah - Perti yang sudah sangat dinanti oleh warga Tarbiyah Islamiyah, ini sudah hampir 50 tahun dan pada malam ini sudah berakhir karena semua sudah tanda tangan," ucap Presiden.

Dalam acara bertema "Revolusi mental untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia" tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya persatuan bangsa dalam menghadapi era persaingan sekarang ini.

"Sebagai bangsa kita perlu bersatu karena dengan bersatu kita akan memenangi persaingan antar negara. Hanya dengan bersatu kita akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat," tegas Presiden.

Di era kompetisi sekarang ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa setiap negara berlomba-lomba untuk menguasai setiap sektor pembangunan, baik ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur. Persatuan merupakan kunci bagi bangsa Indonesia untuk bisa bersaing.

"Kita hanya ingin ingatkan bahwa dengan negara lain, kita memang perlu kerja keras, perlu bersatu agar kita bisa kejar ketertinggalan itu," ujar Presiden.

Khusus di bidang ekonomi, Presiden berharap agar Persatuan Tarbiyah Islamiyah nantinya dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi syariah. Menurut Presiden, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk menguasai bisnis syariah. Saat ini perkembangan keuangan syariah Indonesia baru di angka lima persen.

"Apabila persatuan Perti sudah mulai kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, akan memberikan ruang besar sekali. Dan kami meyakini negara ini akan menjadi negara yang disegani oleh negara lain karena memiliki sebuah kekuatan ekonomi yang besar," ucap Presiden.

Dalam acara tesebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.(eas)




Jakarta,koranrakyat.comPemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.

"Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif," tegas Presiden.

Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

"Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu," terangnya.

Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional.

"Akibatnya bisa menurunkan daya saing ekonomi Indonesia," ujarnya.

*Sederhanakan Perizinan di Daerah*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terkait perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi para investor merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibanding dengan negara-negara lainnya. Namun, Presiden masih mendengar adanya keluhan terkait pungli selama proses perizinan berlangsung.

"Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh," ungkap Presiden.

Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintah daerah.

"Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah). Kalau seperti ini percuma kita pasarkan bahwa negara ini ramah terhadap investasi tapi praktiknya masih seperti ini," tegasnya sekaligus mengakhiri arahan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.(eas)

Page 8 of 24

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan