Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

 

Bogor,koranrakyat.com.- Tak selamanya para tokoh bangsa yang berniat mulia membenahi negeri ini harus terus berseberangan. Tak semestinya pula perseteruan yang mungkin pernah terjadi terus dipelihara. Demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, semua ego dan kepentingan pribadi harus disingkirkan.

Adalah Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dua tokoh bangsa yang pada Pemilihan Presiden 2014 lalu bersaing ketat, memberikan contoh bagaimana seharusnya demokrasi dan kebesaran hati ditunjukkan. Senin siang, 31 Oktober 2016, keduanya bertemu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, guna mendiskusikan persoalan bangsa.

"Silaturahmi. Karena dulu saya pernah berjanji untuk datang ke Pak Prabowo," ujar Presiden Joko Widodo menjelaskan maksud kunjungannya kepada para jurnalis yang turut meliput.

Tak ada ketegangan di antara keduanya. Justru raut keakraban yang saat itu tampak. Keduanya tertawa lepas seolah telah melupakan persaingan di antara keduanya sekira dua tahun lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo disuguhi hidangan makan siang oleh tuan rumah. Nasi goreng andalan Prabowo pun menjadi menu santap siang keduanya kala itu.

"Tadi makan siang, kemudian saya diberi topi oleh Pak Prabowo," kata Presiden.

Usai pertemuan, keduanya juga sempat menunggangi kuda milik Prabowo. Kuda yang dinaiki Presiden berwarna putih, Salero namanya. Sedangkan Prabowo, menunggangi kuda coklat bernama Princite. Topi koboi pemberian Prabowo pun dikenakan Presiden saat menunggangi kuda yang berjalan bersebelahan tersebut.

"Beliau (Presiden) rupanya punya bakat naik kuda. Karena beliau punya kelebihan badannya ringan, jadi kuda itu suka yang ringan-ringan," ujar Prabowo.

Tak mau kalah, Presiden Joko Widodo pun mengatakan oleh karena tubuhnya yang ringan, Salero pun tersenyum senang saat ia tunggangi.

"Kudanya kan besar, saya kan ringan. Jadinya kudanya senyum-senyum senang," canda Presiden.

*Tetap Mengedepankan Keutuhan Negara*

Butuh kebesaran hati agar mau mendengarkan kritik dan masukan-masukan, apalagi bila hal tersebut menyangkut keberlangsungan Negara Indonesia. Kebijaksanaan dan komunikasi yang baik juga diperlukan saat menyampaikan segala pandangan.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengakui bahwa pihaknya termasuk yang sesekali berbeda pandangan dengan pemerintah. Namun, dirinya tetap menyadari bahwa antara ia dengan pemerintahan Joko Widodo memiliki kepentingan yang sama, menjaga keutuhan negara.

"Jadi dalam hal-hal tertentu ya kita harus ketemu dan kita harus menyampaikan, beliau (Presiden) sangat terbuka. Beliau minta pandangan saya tentang beberapa hal dan saya sampaikan. Saya bilang saya siap setiap saat diminta oleh pemerintah untuk terus memberi masukan, demi kepentingan rakyat dan bangsa," ucap Prabowo.

Banyak persoalan bangsa yang dibicarakan keduanya dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut. Persoalan politik dan ekonomi merupakan beberapa yang dibicarakan.

"Tadi kami berbicara banyak hal terutama yang berkaitan dengan makro bangsa dan kebangsaan kita, juga makro yang berkaitan dengan politik kita, makro yang berkaitan dengan ekonomi kita. Beliau banyak sekali memberikan masukan-masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo," jelas Presiden.

Selain itu, dibahas juga mengenai sektor pertahanan dan keamanan negara. Prabowo, yang memang sebelumnya dikenal berkecimpung dalam bidang tersebut, memberikan pandangannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya concern dengan beberapa masalah keamanan. Dan beliau kan sebagai panglima tertinggi, jadi saya wajib menyampaikan pandangan-pandangan saya dan alhamdulillah beliau sangat terbuka," tambah Prabowo.

*Jelang Pilkada Serentak*

Kepada sejumlah jurnalis, Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut mengemukakan pandangannya jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak tahun depan.

Prabowo berujar, dirinya selalu berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi rakyat dilakukan dengan baik dan tenteram. Ia juga berpesan agar mewaspadai setiap upaya yang dapat memecah belah bangsa.

"Kita harus jaga jangan sampai ada katakanlah unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa. Itu yang sangat kita jaga. Kita negara yang majemuk. Kita negara banyak suku, banyak agama, banyak ras. Semua masalah kalau ada masalah marilah kita selesaikan dengan sejuk, dengan damai," terangnya.

Senada dengan itu, Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada masyarakat agar seluruh pihak tidak mudah terpancing dengan provokasi. Presiden juga meminta kepada para tokoh bangsa agar bersedia bersama-sama mendinginkan suasana jelang Pilkada serentak ini. Rivalitas yang ada janganlah dipandang dan dijadikan bibit permusuhan yang dapat merusak bangsa di kemudian hari.

"Saya kira tadi kita di dalam sampai tertawa bareng-bareng. Rivalitas itu ada sampai pada saat Pilpres. Itulah demokrasi. Tetapi setelah itu kita bersama bahu membahu membangun negara dari segala sisi. Saya kira ini yang kita sampaikan. Mungkin nanti tahun 2019 bisa saja ada rivalitas lagi, tapi nanti bahu membahu lagi," imbuh Presiden sekaligus menutup keterangannya.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun Presiden beserta rombongan saat itu diterima langsung oleh Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi Partai Gerindra Sugiono.(eas)



Jakarta,koranrakyat.com,-Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Untuk menjadi bangsa besar yang diperhitungkan oleh bangsa lain di dunia, kekuatan bangsa Indonesia bukan semata-mata jumlah penduduk yang besar ataupun kekayaan alam yang berlimpah. "Tapi kekuatan kita sebagai bangsa adalah sesungguhnya semangat jihad kebangsaan, semangat cinta tanah air yang telah diwariskan para ulama pendahulu kita, " kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri Peringatan Hari Santri Ke-1 dan Pembukaan POSPENAS ke-7 yang digelar di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Sabtu, 22 Oktober 2016.

Dengan mewarisi semangat itu, Presiden berharap para santri berlomba-lomba meningkatkan kemampuan diri, terutama mengasah diri di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan berprestasi di bidang olahraga serta tak lupa membangun kepribadian bangsa dengan mengarahkan seni dan budaya. "Itulah jihad kebangsaan untuk menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang produktif, bangsa yang membangkitkan semangat pantang menyerah. Saya yakin dengan bekal semangat itu kita akan semangat optimis dalam menghadapi segala hambatan dan tantangan untuk menjadi bangsa pemenang," ujar Presiden.

Di awal sambutannya, Presiden mengajak para santri untuk menemukan kembali api semangat yang berkobar-kobar 71 tahun yang lalu. "Ketika Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan Resolusi Jihad yang mampu membakar semangat para santri untuk melawan penjajah," ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menggambarkan semangat jihad para santri 71 tahun yang lalu, saat berjuang bersama elemen bangsa lainnya guna membela tanah air dan melawan penjajah hingga titik darah penghabisan.

"Akhirnya, sejarah mencatat, para santri telah mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut," terang Presiden Joko Widodo.

Dewasa ini, semangat jihad serupa juga harus terus dinyalakan dan diarahkan untuk menghadapi kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan sosial, dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang.

"Api semangat jihad harus terus hidup di dada para santri untuk berjuang menghadapi tantangan-tantangan baru di era kemerdekaan," ucap Presiden Joko Widodo.

Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) Ke-7 Tahun 2016.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional ke-7 tahun 2016 secara resmi dibuka," ucap Presiden Joko Widodo.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, para Duta Besar Negara Sahabat, para Pimpinan Pondok Pesantren, para Alim-Ulama serta para Santri dari seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober sebagai bentuk penghargaan terhadap peran para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.(eas)



Jakarta,koranrakyat.com,-Kesepakatan penghentian pertikaian atau islah antara dua organisasi Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah - Perti diharapkan bisa menjadi contoh baik bagi anak bangsa bahwa di tengah keberagaman kita masih dapat bersatu. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional dan Muktamar Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) "Islah Tarbiyah - Perti" Tahun 2016, di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2016.

"Saya berharap islah ini bisa jadi contoh baik bagi anak bangsa dan di tengah keberagaman kita bisa bersatu, dapat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," kata Presiden.

Presiden Jokowi berpesan kepada organisasi Islam asal Sumatera Barat tersebut, untuk selalu menjaga persatuan. Setelah terbelah selama kurang lebih 50 tahun, kedua organisasi sepakat melakukan islah di tahun 2016 tepat dengan Milad Perti yang ke 88.

"Kita telah saksikan bersama, merayakan islah Tarbiyah - Perti yang sudah sangat dinanti oleh warga Tarbiyah Islamiyah, ini sudah hampir 50 tahun dan pada malam ini sudah berakhir karena semua sudah tanda tangan," ucap Presiden.

Dalam acara bertema "Revolusi mental untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia" tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya persatuan bangsa dalam menghadapi era persaingan sekarang ini.

"Sebagai bangsa kita perlu bersatu karena dengan bersatu kita akan memenangi persaingan antar negara. Hanya dengan bersatu kita akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat," tegas Presiden.

Di era kompetisi sekarang ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa setiap negara berlomba-lomba untuk menguasai setiap sektor pembangunan, baik ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur. Persatuan merupakan kunci bagi bangsa Indonesia untuk bisa bersaing.

"Kita hanya ingin ingatkan bahwa dengan negara lain, kita memang perlu kerja keras, perlu bersatu agar kita bisa kejar ketertinggalan itu," ujar Presiden.

Khusus di bidang ekonomi, Presiden berharap agar Persatuan Tarbiyah Islamiyah nantinya dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi syariah. Menurut Presiden, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk menguasai bisnis syariah. Saat ini perkembangan keuangan syariah Indonesia baru di angka lima persen.

"Apabila persatuan Perti sudah mulai kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, akan memberikan ruang besar sekali. Dan kami meyakini negara ini akan menjadi negara yang disegani oleh negara lain karena memiliki sebuah kekuatan ekonomi yang besar," ucap Presiden.

Dalam acara tesebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.(eas)




Jakarta,koranrakyat.comPemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.

"Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif," tegas Presiden.

Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

"Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu," terangnya.

Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional.

"Akibatnya bisa menurunkan daya saing ekonomi Indonesia," ujarnya.

*Sederhanakan Perizinan di Daerah*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terkait perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi para investor merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibanding dengan negara-negara lainnya. Namun, Presiden masih mendengar adanya keluhan terkait pungli selama proses perizinan berlangsung.

"Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh," ungkap Presiden.

Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintah daerah.

"Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah). Kalau seperti ini percuma kita pasarkan bahwa negara ini ramah terhadap investasi tapi praktiknya masih seperti ini," tegasnya sekaligus mengakhiri arahan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.(eas)

Wednesday, 19 October 2016 12:01

Presiden Jokowi : Pulau Terdepan Akan Terus Dibangun

Written by



Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo sering mengingatkan pentingnya membangun di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di wilayah Jawa dan Sumatera saja. "Tapi kita bangun Indonesia dari depan, pinggiran, dari perbatasan," ujar Presiden di Bandara Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Rabu 19 Oktober 2016.

Presiden hadir di Bandara Miangas untuk meresmikan Bandara Miangas di Kepualauan Talaud, Terminal Penumpang Bandara Tanjung Api di Tojo Una-Una dan Terminal Penumpang Bandara Kasiguncu Poso

Dalam sambutannya, Presiden menginginkan agar pulau-pulau terdepan menjadi beranda terdepan Indonesia, bukan hanya sekedar halaman belakang. "Sehingga, pulau-pulau  terdepan seperti Miangas  betul-betul kita  perhatikan dan terus akan kita bangun," ujar Presiden.

Oleh karenanya, Presiden memandang posisi Pulau Miangas bukan lagi sebuah pulau kecil di antara 17 ribu pulau. "Tapi Miangas adalah wajah terdepan Indonesia yang strategis," ucap Presiden.

Sebagai pulau yang memiliki posisi paling utara dari wilayah Indonesia, jarak dari Miangas ke Filipina hanya 48 mil laut, sedangkan ke Melonguane, Ibukota Kabupaten Kepualauan Talaud berjarak 129 mil laut dan ke Manado memiliki jarak 227 mil laut.

"Kita tunjukkan ke negara tetangga kita  bahwa beranda depan Indonesia itu daerah yang dirawat, dibangun dan patut kita banggakan," ucap Presiden.

*Pembangunan Tunjukkan Negara Hadir*

Presiden menjelaskan bahwa pembagunan yang dilakukan di setiap wilayah di Indonesia untuk menunjukkan negara hadir. "Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir dalam bentuk yang paling konkret yakni menyediakan  transportasi bagi warganya, menyediakan transportasi bagi penduduknya, menyediakan pelayanan publik terbaik bagi warganya, sampai ke wilayah-wilayah yang paling jauh dari Ibu kota Negara," ujar Presiden.

Pemerintah akan terus bertekad untuk terus membangun jalan di daerah perbatasan, pos perbatasan, termasuk pelayanan publik di wilayah terdepan akan terus diperbaiki.

"Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terdepan menjadi  semakin bangga menjadi warga negara Indonesia, dan menjadi semakin semangat untuk menjaga Tanah Airnya," ucap Presiden.

Bandara Miangas memiliki Landasan bandara ini sepanjang 1.400m x 30m, dengan luas gedung terminal 356m2. Semuanya sudah dibangun dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp. 320 Miliar. "Dengan adanya bandara, Miangas bisa terhubung lebih cepat dengan Talaud, Tahuna, Kepulauan Siau, dan Manado," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.(eas)

Wednesday, 19 October 2016 11:58

Infrastruktur Wilayah Perbatasan Jadi Prioritas

Written by


Papua,koranrakyat.com,-Setelah meresmikan Bandar Udara Miangas, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bersama rombongan berkesempatan meninjau Pulau Miangas yang memiliki luas 3,2 km2, pada Rabu, 19 Oktober 2016 sekira pukul 11.15 WITA.

Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo mengelilingi Pulau Miangas menggunakan kendaraan bus didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan adalah Tugu Garuda. Usai melihat Tugu Garuda, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan berjalan kaki menyapa anak-anak Sekolah Dasar yang sudah berbaris rapih menyambut kehadiran Presiden dan Ibu Iriana. 

Presiden dan Ibu Iriana dengan senang hati menyalami para siswa SD tersebut sambil membagi-bagikan buku. Tidak berapa lama kemudian, Presiden melanjutkan perjalanan melewati dermaga dan berhenti menjelang memasuki bandara.

Saat itu, Presiden ditanya oleh para jurnalis tentang kesannya terhadap Pulau Miangas.

"Inilah keadaan real Pulau Miangas yang menurut saya perlu perhatian. Perhatian yang lebih baik lagi. Yang pertama, bandaranya kan sudah tapi di sini kan juga memerlukan hal-hal yang lain," ujar Presiden Joko Widodo.

Sebagai informasi, Pulau Miangas memiliki penduduk sebanyak 800 jiwa. Namun demikian, mereka juga merupakan Warga Negara Indonesia yang perlu ditanamkan rasa cinta tanah air.

"Saya kira kita ingin ada sebuah nasionalisme, kebanggaan dari masyarakat bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia yang masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Presiden Joko Widodo.

Dalam peninjauannya, Presiden Joko Widodo menemukan sejumlah permasalahan yang ada di Pulau Miangas. Salah satunya adalah harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi, padahal sebagian besar penduduk Pulau Miangas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

"BBM sering terlambat di sini yang menyebabkan harga sampai Rp. 20-30 ribu per liter," imbuhnya.

Dalam hal keterbukaan informasi, masyarakat di Pulau Miangas lebih mudah mendapatkan informasi melalui radio negara tetangga seperti Filipina, sedangkan saluran televisi TVRI sudah dapat diterima dengan baik.

"Sudah kita catat mengenai itu, dan hal-hal yang berkaitan dengan RRI yang juga tidak bisa diterima baik di sini, nanti saya akan perintahkan juga. Kalau TVRI dapat diterima dengan baik di sini" ucap Presiden Joko Widodo.

Selain itu, kekurangan tenaga kesehatan di Pulau Miangas juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan jajarannya untuk menambah jumlah tenaga kesehatan di Pulau Miangas.

"Puskesmasnya ada, tapi dokternya yang tidak ada. Yah nanti kita cari dokter, urusannya ke Pak Gubernur dan Bu Bupati," ujar Presiden Joko Widodo.

Menutup keterangannya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya membangun wilayah perbatasan guna mewujudkan Indonesia Sentris dan memberantas terorisme serta _illegal fishing_. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan terus membangun infrastruktur di wilayah perbatasan seluruh Indonesia, seperti perbatasan di Nusa Tenggara Timur, perbatasan di Timor Leste, perbatasan di Papua Nugini, hingga perbatasan di Entikong.

"Sekali lagi kita ingin membangun di wilayah perbatasan, wilayah garis depan, wilayah yang ada di pinggir, tidak hanya di Pulau Miangas," tutup Presiden Joko Widodo.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Setelah meninjau Pulau Miangas, Presiden dan Ibu Iriana kembali ke Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado dengan menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU untuk melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.(eas)

Tuesday, 18 October 2016 12:34

Jokowi Serukan BBM Satu Harga Jawa Hingga Papua

Written by


Jakarta,koranrakyat.com,- Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden kepada jurnalis saat melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa 18 Oktober 2016.

Saat meresmikan kebijakan satu harga BBM, Presiden menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh 6.450 rupiah per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari 50 ribu rupiah per liter, ada yang 60 ribu per liter, sampai seratus ribu per liter. Bayangkan," ujar Presiden.

Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

"Di sini harga 60 ribu rupiah per liter atau seratus ribu rupiah per liter bertahun-tahun juga rakyat diam," kata Presiden.

Untuk itulah pada beberapa waktu yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.

"Kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang 'step by step', tahapan demi tahapan," terangnya.

Sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memang memberikan tantangan tersendiri. Terlebih medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal.

Namun, pemerintah tak berdiam diri. Untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur transportasi di wilayah Papua, Pertamina telah menyiapkan dua buah pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah distribusi BBM di Papua.

"Oleh sebab itu kita membeli _Air Tractor_ (pesawat pengangkut BBM) ini. Kita sekarang baru punya dua, nantinya tambah lagi tiga menjadi lima. Untuk di Papua dan Kalimantan Utara," ujar Presiden.

Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden tersebut memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.

Menurut keterangan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM yang dicanangkan oleh Presiden. Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan 9 lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di 8 kabupaten, yakni 7 kabupaten di Provinsi Papua dan 1 kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu.

"Syukur alhamdulillah, program yang kami laksanakan dapat terlaksana. Dengan demikian, mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di provinsi Papua dan Papua Barat sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau APMS," terang Dwi Soetjipto.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Papua Lukas Enembe.(eas)



Jakarta,koranrakyat.com,-Sejumlah pasar global banyak yang belum tersentuh oleh perdagangan Indonesia. Padahal, pasar-pasar tersebut menjanjikan peluang ekonomi dan perdagangan yang sangat besar bagi Indonesia. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mendorong kementerian dan lembaga serta para pelaku usaha untuk berani mengakses pasar-pasar tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangannya kepada para jurnalis usai meresmikan penyelenggaraan _Trade Expo Indonesia_ (TEI) 2016 di Jakarta International Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Oktober 2016.

"Harus berani masuk ke pasar-pasar baru yang selama ini tidak pernah kita lihat, yang selama ini tidak pernah kita perhatikan. Misalnya, India dan pasar-pasar di Afrika yang penduduknya lebih dari 60 sampai 80 juta. Itu harus diperhatikan," terang Presiden.

Menurut Presiden, untuk saat ini, karakteristik produk-produk Indonesia sangatlah tepat bila mulai dipasarkan ke sejumlah negara di Afrika, dan negara lainnya seperti India dan Iran yang mana negara terakhir yang disebut mulai membuka diri terhadap perdagangan global. Jumlah penduduk yang sangat besar dan peluang yang tersedia di sana merupakan faktor utama bagi pemerintah untuk mendorong pemasaran ke negara-negara tersebut.

Namun demikian, tentunya pemerintah ingin agar produk-produk Indonesia dapat bersaing di pasar yang lebih luas lagi di dunia internasional. Untuk mencapai pasar-pasar tersebut, Presiden berpesan kepada para pelaku UKM untuk memperhatikan desain produk sehingga menambah nilai guna. Bila hal tersebut dilakukan, bukan tak mungkin produk-produk Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih besar lagi.

"Saya lihat tadi produk-produk dari kampung, dari daerah, dikirimi desainer dari sini. Mereka mengembangkan, misalnya bambu, bisa dibuat menjadi cup lampu, kemudian tas-tas yang dari pandan. Ini dikembangkan dengan desain yang baik. Kalau ini diteruskan, diberi sentuhan desain, produk kita akan meningkat kelasnya," ujar Presiden.

Selain soal desain, Presiden Joko Widodo juga menyarankan agar kemasan suatu produk diberikan perhatian khusus. Menurutnya, Indonesia telah memiliki banyak produk, namun sayangnya kemasan dari produk-produk tersebut tidak dibuat dengan baik sehingga gagal menarik perhatian pembeli.

"Ini harus mulai kita perhatikan. Menurut saya, desain dan kemasan ini penting sekali untuk kita bisa masuk ke pasar-pasar ekspor. Misalnya tadi saya lihat keripik pisang. Tadi mulai ada pembenahan di kemasan. Sudah bisa masuk ke Korea, sudah masuk ke Mesir. Ini yang kita perlukan," tambahnya.

Adapun terkait dengan promosi produk, Presiden memastikan bahwa mulai dengan saat ini pihaknya akan melakukan promosi secara besar-besaran. Promosi besar-besaran yang akan dilakukan tersebut tentunya membutuhkan sejumlah dana dan pengelolaan yang baik. Seorang jurnalis yang saat itu meliput keterangan Presiden sempat menanyakan perihal dana promosi tersebut. 

"Dulu ada 17 kementerian atau lembaga yang mempunyai dana promosi. Itu tidak terintegrasi sehingga tujuannya ke mana arahnya ke mana menjadi berceceran. Ini sudah mulai kita kumpulkan, jadi tidak bisa tersebar lagi. Nanti akan kelihatan. Fokus, konsentrasi, pasti bisa masuk ke pasar yang diinginkan," jawab Presiden sekaligus mengakhiri keterangannya.

*Resmikan Pembukaan Trade Expo Indonesia 2016*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga secara resmi membuka penyelenggaraan _Trade Expo Indonesia_ (TEI) tahun 2016 di JI-Expo Kemayoran. Gelaran yang sampai dengan saat ini telah dilakukan sebanyak 31 kali tersebut sukses membangkitkan antusiasme masyarakat hingga sebanyak 1.100 pelaku usaha, baik kecil, menengah, maupun besar, turut berpartisipasi dalam gelaran tersebut.

"Antusiasme peserta sangat membanggakan. Sampai hari ini tercatat 1.100 peserta dari pelaku usaha nasional. Mulai dari UKM binaan, perusahaan swasta nasional, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, hingga kementerian dan lembaga negara berpartisipasi dalam acara ini," terang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat memberikan sambutannya.

Tak hanya dimeriahkan oleh partisipasi masyarakat dalam negeri, Menteri Perdagangan menyebut bahwa TEI kali ini juga dihadiri sebanyak 15.562 pembeli dari 120 negara. Bahkan, area pameran yang memiliki luas 50 ribu meter persegi disebutnya juga telah penuh terisi. 

Selain pameran produk-produk unggulan Indonesia, dalam TEI kali ini juga diselenggarakan berbagai rangkaian kegiatan seperti _Trade Tourism and Investment Forum_ yang akan bertujuan untuk memberi informasi serta solusi kepada dunia usaha dan kalangan pemerintah mengenai strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang perdagangan internasional. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga direncanakan hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut. Di antaranya ialah Menteri Pariwisata, Kepala BKPM, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Ketua Umum Kadin Indonesia. 

Tak ketinggalan, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga lainnya juga direncanakan untuk turut berpartisipasi dalam _talk show_ yang menurut rencana akan diselenggarakan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2016. Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif merupakan beberapa yang akan hadir dalam acara tersebut. Pada kesempatan tersebut, pembicara akan menyampaikan informasi mengenai kebijakan, peluang, dan strategi dari masing-masing instansi, serta isu teraktual yang terkait dengan peranan kementerian dan lembaga dalam peningkatan ekspor. 

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(eas)

Tuesday, 11 October 2016 16:05

Presiden Joko Widodo Serukan Stop Pungli

Written by

.


Jakarta,koranrakyat.com,Menanggapi kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Kementerian Perhubungan sore hari tadi, Selasa 11 Oktober 2016. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan bertindak tegas kepada para pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan pungli. 

"Saya sudah perintahkan ke Menhub, Menpan, kita tangkap (dan) langsung pecat yang bersangkutan ini," tegas Presiden di kantor Kementerian Perhubungan.

Presiden meninjau langsung ke Kantor Kementerian Perhubungan setelah mendapatkan laporan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh polisi.

"Saya mendapatkan laporan dari Kapolri berhubungan dengan operasi pungli kepengurusan buku pelaut dan juga surat kapal yang angkanya tentunya berbeda-beda. Ada yang ratusan ribu, ada juga yang jutaan," ucap Presiden.

Presiden Jokowi menyerukan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk berhenti melakukan pungli. "Stop yang namanya pungli, hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan yang namanya badan pelayanan masyarakat, pelayanan rakyat. Stop, hentikan." ujar Presiden menambahkan.

Dalam rapat kabinet siang tadi di Kantor Presiden, Presiden Jokowi baru saja memutuskan untuk mengadakan Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan (OPP) sebagai salah satu langkah reformasi hukum di Tanah Air.

"Sekarang sudah ada yang namanya OPP (Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan), baru saja sejam yang lalu, sudah kejadian yang seperti ini," ucap Presiden

Sebagaimana diketahui, sore tadi telah dilakukan operasi tangkap tangan dugaan pungli di Bagian Pelayanan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Operasi ini dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,-Ibu Iriana bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar Pekan Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Serviks) pada Perempuan. Upaya deteksi dini kanker pada perempuan tersebut berupa deteksi dini kanker serviks dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan kanker payudara dengan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS).

Setelah sebelumnya meninjau pelaksanaan tes IVA di Yogyakarta, Ibu Iriana pada Selasa, 11 Oktober 2016, meninjau langsung pelaksanaan deteksi dini di lima puskesmas yang tersebar di DKI Jakarta, yaitu: Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo (Jakarta Timur), Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu (Jakarta Selatan), Puskesmas Kecamatan Senen (Jakarta Pusat), Puskesmas Tambora (Jakarta Barat), dan Puskesmas Kecamatan Papanggo (Jakarta Utara).

Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 11 hingga 19 Oktober 2016 mendatang tersebut merupakan tindak lanjut dari Pencanangan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan yang telah dicanangkan oleh Ibu Iriana di Kulon Progo, Yogyakarta, pada bulan April 2015 lalu.

Saat peninjauan berlangsung, Ibu Iriana menyempatkan diri berdiskusi dengan masyarakat mengenai kelancaran pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) tes. Ibu Iriana juga mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam menyosialisasikan betapa pentingnya pelaksanaan tes IVA guna mencegah dan mendeteksi dini kanker serviks pada perempuan. 

"Beri tahu ke teman-temannya untuk tes IVA, jangan takut dan jangan malu ya, Bu," ajak Ibu Iriana.

Selain itu, Ibu Iriana juga meminta pihak Puskesmas agar dapat lebih aktif mengajak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker. Hal itu ditekankannya mengingat masih adanya warga yang belum terdaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

"Untuk warga yang belum terdaftar, saya minta pihak Puskesmas jemput bola," ujar Ibu Iriana saat meninjau pelaksanaan tes IVA di Puskesmas Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Ibu Iriana juga berharap dengan adanya kegiatan tersebut timbul kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini agar bisa ditemukan penyakit kanker sedini mungkin sehingga dapat meningkatkan cakupan serta capaian deteksi dini di Indonesia yang masih rendah. 

Seperti diketahui, kanker merupakan penyebab kematian nomor dua di dunia setelah penyakit kardiovaskular. Bahkan berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, yang menyatakan bahwa prevalensi tumor atau kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1.000 penduduk, atau sekitar 347.000 orang. Oleh sebab itu, ke depannya deteksi dini kanker diharapkan tidak hanya dapat menurunkan angka kematian akibat kanker, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penderitanya.

Mendampingi Ibu Negara dalam kegiatan tersebut di antaranya istri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, istri Gubernur DKI Jakarta, Ibu Veronica Basuki Tjahja Purnama, sejumlah anggota OASE Kabinet Kerja, serta beberapa perwakilan dari Kementerian Kesehatan, di antaranya Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS., Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dr Lily Sulistyowati, MM., Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, dr Gita Maya Koemara Sakti, MHA., dan Direktur Promosi Kesehatan, dr Dedi Kuswenda, MKes.(eas)

.
Gunungkidul,koranrakyat.com,- Pemerintah benar-benar berkomitmen untuk segera melakukan reformasi agraria. Persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan menjadi perhatian penuh Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Presiden bersama dengan jajaran kabinetnya bertekad untuk menata sektor pertanahan yang salah satunya dilakukan melalui legalisasi sertifikat aset. Tekad tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan di acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Balai Desa Karang Rejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada Senin, 10 Oktober 2016.

"Mengurus sertifikat masih lama. Ini yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita benahi. Ini yang akan kita perbaiki sehingga masyarakat nanti terjamin hak-hak kepemilikannya dan penguasaan rakyat atas tanah," ujar Presiden. Presiden kemudian memperingatkan para aparat agar tidak bermain-main dalam melayani masyarakat. Dirinya juga tidak ingin lagi melihat adanya pungutan-pungutan liar yang menyengsarakan rakyat kecil.

"Saya peringatkan ya. Hati-hati mulai hari ini. Akan saya pantau, kontrol, cek di setiap kantor dengan cara saya. Jangan lagi ada yang berbelit-belit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan. Jangan dibuat ruwet. Apalagi pakai pungli," tegasnya.

Peringatan tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Presiden mencontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi di Pelabuhan Belawan di mana pada akhirnya ditetapkan dua orang tersangka. Penangkapan tersebut dilakukan untuk memberantas pungutan liar yang terjadi di pelabuhan tersebut.

"Mata saya memang cuma dua, tapi intelijen ada di mana-mana. Kalau saya perintah untuk mengawasi, pasti akan diawasi," imbuhnya.

Terhadap pemberian sertifikat kepada masyarakat yang saat itu dilakukan, Presiden juga menginginkan untuk melihat sendiri bahwa benar adanya masyarakat mendapatkan sertifikat tersebut. Dirinya pun memastikan bahwa pada penyerahan-penyerahan selanjutnya, Presiden tidak hanya ingin melihat penyerahan secara simbolis.

"Saya tidak mau simbolis. Yang lain juga harus kelihatan bahwa betul-betul ada program pemberian sertifikat. Yang pegang sertifikat saya minta ditunjukkan. Seharusnya ada 2.580-an. Biasanya simbolis itu hanya yang 11 saja. Saya ingin pasti 2.580-an itu benar-benar menerima," ucap Presiden.

Namun demikian, Presiden mengingatkan kepada para petani, pengusaha kecil, dan masyarakat pada umumnya yang telah diberikan sertifikat tanah agar betul-betul memanfaatkan sertifikat tersebut. Dirinya berpesan agar tidak mengagunkan sertifikat untuk keperluan-keperluan yang tidak produktif.

"Saya titip. Kalau sudah punya sertifikat disimpan. Tapi kalau dipakai untuk beli mobil dan sepeda motor saya pesan jangan," tuturnya.

Reforma agraria sendiri sesungguhnya telah diserukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu sebelumnya. Dalam rapat terbatas mengenai reforma agraria di Kantor Presiden, Rabu, 24 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, untuk mengadakan program sertifikasi tanah bagi masyarakat pedesaan secara besar-besaran. Saat itu, Presiden menargetkan sebanyak lima juta sertifikat dikeluarkan per tahunnya. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden kembali mengingatkan instruksi tersebut.

"Saya sudah berikan target ke Pak Sofyan. Minimal lima juta di tahun 2017. Tahun 2018 minimal tujuh juta. Tahun depannya lagi sembilan juta. Saya hitung betul," tegas Presiden.

Dalam acara tersebut, pemerintah telah memberikan sertifikat tanah kepada 2.583 warga yang tinggal di Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, memastikan bahwa seluruh warga setempat, yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat tanah, telah menerima sertifikat tersebut. 

"Masyarakat akan tenang. Apabila diperlukan bisa digunakan untuk pinjam KUR atau dana usaha. Insya Allah sampai 2019 akan bertambah 25 juta sertifikat baru. Di tahun 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat," terang Sofyan Djalil.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X.(eas/jo)

Jakarta,koranrakyat.com,- Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan konsistensinya dalam rangka penguatan kemaritiman Indonesia. Setelah sebelumnya melakukan upaya penangangan terhadap 'illegal fishing', langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah menata industri perikanan nasional. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan kawasan industri perikanan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis, 6 Oktober 2016.


"Kita menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, yang tingkat industri akan kita tata kembali," ujar Presiden Joko Widodo. Namun demikian, penataan tersebut tentunya harus dilakukan tahap demi tahap. Presiden meminta agar penataan tersebut tidak dilakukan dengan tergesa 

"Jangan tergesa-gesa langsung buka-buka-buka, ini yang mau kita tata _step-by-step_ jangan kembali lagi ke masa yang di laut ini kaya tapi tidak ada aturannya," ucapnya. Penataan tak semata hanya sebatas pada aspek perekonomian. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengupayakan penguatan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia.

"Jadi kita ingin tidak hanya menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita. Sehingga di samping ini, nanti juga akan dibangun enam pangkalan baik untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Darat," terang Presiden. Seperti diketahui, wilayah laut Natuna adalah wilayah Indonesia yang keberadaan dan integritas wilayahnya telah diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pengakuan tersebut memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk terus menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah Natuna.

*Industri Perikanan sebagai Penggerak Ekonomi Natuna*

Dalam rapat terbatas pada 29 Juni 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memulai pembangunan fasilitas penyimpanan ikan atau 'cold storage'. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membangun industri perikanan nasional dan membantu para nelayan.

Selain itu, dengan reformasi perikanan yang saat ini sedang dijalankan, pemerintah juga bertekad untuk kembali menjadikan industri perikanan Indonesia nomor satu di Asia."Kalau itu bisa, Indonesia untuk perikanan tangkap bisa nomor satu lagi di Asia. Seperti tahun 92 sampai tahun 96-an itu sangat bagus Indonesia," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mendampingi Presiden.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan pengembangan industri perikanan nasional di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Natuna saja, tetapi juga di daerah Indonesia lainnya yang dinilai strategis. "Morotai, Sabang, kemudian Moa, Biak, Timika, Merauke, kemudian Saumlaki, kemudian Moa, lalu NTT, Bata dan Larantuka. Karena di sana sebetulnya sudah ada proyek-proyek Jepang yang tinggal kita teruskan saja," terang Susi.

Sebelum meninggalkan Kepulauan Natuna, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan pembangunan Batalyon Zipur TNI AD, Mabes TNI dan Batalyon Marinir TNI AL. Setelahnya, dengan berkendaraan mobil, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan menuju Bandara Ranai, Kabupaten Natuna, untuk kembali ke Jakarta dengan menaiki Pesawat Boeing 737-400 TNI AU pada pukul 17.44 WIB.(eas)

Friday, 07 October 2016 00:06

Latpur Angkatan Yuda 2016 Perkuat kepulauan Natuna

Written by

.


Jakarta,koranrakyat.com, Usai menempuh penerbangan selama sekira dua jam dari Bandara Halim Perdanakusuma, Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandar Udara Rinai, Kabupaten Natuna. Presiden dan Ibu Iriana yang saat itu didampingi didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna. langsung meninjau alutsista TNI AU, Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono langsung meninjau alutsista milik TNI Angkatan Udara (AU) dan berjalan kaki menuju lokasi parkir pesawat tempur Sukhoi Su-27/30 di Apron Bandar Udara Ranai. 

Tiba di samping pesawat, Presiden menaiki pesawat tersebut untuk memeriksa kecanggihan kokpit SU-30 dan menyempatkan diri untuk duduk di dalamnya dengan mengenakan helm tempur pesawat Sukhoi. Usai berada di kokpit pesawat selama sekira tujuh menit, Presiden turun dari pesawat untuk dilakukan penyematan Wing Kehormatan oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Setelahnya, Presiden Joko Widodo berjalan meninjau 'static show' peralatan tempur yang digunakan dalam Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016.

Dalam latihan tempur yang difokuskan di Perairan Ranai, Kabupaten Natuna, tersebut TNI AU menurunkan hampir seluruh pesawat tempur andalan milik mereka. Di antaranya ialah Sukhoi Su-27/30 (Skuadron Udara 11), F-16 (Skuadron Udara 3 dan 16), Hawk (Skuadron Udara 1 dan 12), T-50i Golden Eagle (Skuadron Udara 15), dan EMB-314 Super Tucano (Skuadron Udara 21).

Presiden bersama Ibu Iriana yang menyaksikan dari panggung utama disuguhkan demonstrasi pertempuran saling kejar pesawat tempur antara satu Sukhoi Su-27/30 dan dua F-16. Selain itu, pesawat Hawk, T50i Golden Eagle, serta Super Tucano juga melakukan unjuk kekuatan di hadapan Presiden dengan melakukan pengeboman sasaran di Laut Natuna. Tampak pula penerjunan Operasi Perebutan dan Pengendalian Pangkalan Udara (OP3U) yang menggunakan enam pesawat Hercules C-130 dengan menerjunkan 320 penerjun dan dua pesawat CN-295 yang menerjunkan 88 penerjun secara 'free fall'.

*Rangkaian Upaya Penguatan Pulau Terluar Indonesia*

Memberikan keterangan usai latihan tempur tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kepada para jurnalis bahwa latihan yang diadakan di Natuna merupakan latihan yang telah dilakukan secara rutin oleh TNI AU. Kegiatan serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2013 silam.

"Latihan militer yang diadakan tahun ini di Natuna sebenarnya merupakan bagian dari latihan militer yang dilakukan secara rutin oleh TNI. Tahun 2013 misalnya, latihan serupa juga diadakan di Natuna. Tahun 2015 dilakukan di Cilegon dan untuk tahun ini dilakukan di Natuna," terangnya.

Retno juga menjelaskan bahwa Kepulauan Natuna merupakan salah satu dari sekian banyak pulau terluar di Indonesia yang harus dikuatkan. Penguatan kemampuan militer dengan melakukan latihan rutin di Natuna merupakan salah satu bentuk penguatan yang dimaksud.

"Presiden mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus dikuatkan. Jadi ini adalah bagian implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat pulau-pulau terluar di Indonesia," ucap Retno.

Namun demikian, penguatan yang dilakukan di Kepulauan Natuna tidaklah terbatas pada penguatan militer semata. Pemerintah sejak beberapa waktu lalu juga telah berkomitmen untuk memperkuat aspek ekonomi masyarakat Natuna. Oleh karenanya, selain menyaksikan latihan militer, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya tersebut juga meresmikan pelabuhan udara dan meninjau kawasan industri perikanan yang dibangun di Natuna.

"Jadi intinya adalah kita meningkatkan presensi, baik dari presensi ekonomi, sosial, dan lainnya di Natuna," imbuhnya.

Saat memberikan keterangan pers tersebut, Retno sempat ditanyakan seputar konflik perbatasan yang terjadi dengan Tiongkok. Terhadap pertanyaan tersebut, Retno menerangkan bahwa Indonesia hanya memiliki permasalahan kesepakatan perbatasan dengan negara Malaysia dan Vietnam yang saat ini menurutnya tengah dinegosiasikan.

"Kita tidak memiliki 'overlapping' di bidang maritim dengan Tiongkok. Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki 'overlapping' dengan Malaysia dan Vietnam yang saat ini sedang kita negosiasikan," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, terkait dengan penguatan dari segi militer, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggarisbawahi bahwa kebijakan Presiden terhadap pulau-pulau terluar di Indonesia adalah penguatan terhadap pulau-pulau yang dianggap strategis. Penguatan tersebut hendak dilakukan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi perekonomian yang berlangsung.

"Penguatan baik udara, laut, maupun darat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Semua pulau-pulau terluar yang strategis seperti Natuna, Biak, Morotai, Saumlaki, termasuk Merauke juga," kata Gatot.

*Tak Terkait Klaim Historis Pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan*

Panglima TNI juga memastikan bahwa upaya-upaya di Natuna dan pulau lainnya tersebut tidak dimaksudkan secara spesifik untuk menanggapi ketegangan yang terjadi dengan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik di Laut Tiongkok Selatan. Menurutnya, penguatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Indonesia secara keseluruhan.

"Kalau hanya Tiongkok maka kita tidak bangun di Biak, tidak dibangun di Morotai, tidak perlu di Saumlaki. Ini semua dilakukan sama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Sehari sebelumnya, Panglima TNI juga menyatakan bahwa operasi Angkasa Yudha tahun 2016 yang diselenggarakan di Natuna juga tidak dimaksudkan untuk menekan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik yang saat ini diberitakan sedang memanas itu. Operasi tersebut menurutnya hanyalah rangkaian latihan yang secara berkala dilaksanakan oleh TNI AU.

"Itu bukan 'show force'. TNI sudah berlatih di Natuna berulang kali. Sejak saya berbintang satu, Angkasa Yudha sudah digelar di sana," terang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Cilangkap, Jakarta, Rabu pagi, 5 Oktober 2016.

Senada dengan Panglima TNI, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menerangkan bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo dalam latihan tempur kali ini dan sebelum-sebelumnya merupakan inisiatif Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI untuk mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan dan peta kekuatan di masing-masing angkatan TNI.

"Jadi Angkatan Laut, Angkatan Udara, nanti di TNI Angkatan Darat juga sama. Tidak ada apa-apa," ujarnya pada Rabu sore kemarin.

Tampak mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja kali ini ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu, tampak sejumlah pejabat negara yang terlebih dahulu tiba di lokasi yang di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(eas)

Wednesday, 05 October 2016 15:24

Presiden Jokowi Tindaklanjuti Laporan BPK

Written by



_Jakarta,koranrakyat.com,-Tahun ini terjadi penurunan jumlah kementerian dan/atau lembaga negara yang memperoleh opini disclaimer dari BPK_Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rabu, 5 Oktober 2016, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, pimpinan dan anggota BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu dari sekian banyak laporan yang disampaikan kepada Presiden ialah mengenai kementerian dan/atau lembaga negara yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari BPK. Keempat lembaga tersebut, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Memberikan keterangannya usai bertemu dengan Presiden, Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap TVRI yang menurut laporan sudah empat tahun berturut-turut memperoleh opini TMP. 

"Presiden menanggapi secara serius TVRI yang sudah 4 tahun (berturut-turut) dapat disclaimer. Ada hampir 400 miliar rupiah potensi kerugian negara di sana dan Presiden menanggapi secara khusus serta akan menugaskan Kementerian terkait di situ," terang Harry.

Kabar baiknya, masih menurut Harry, terjadi penurunan jumlah kementerian dan/atau lembaga negara yang mendapatkan opini TMP. Dari sebanyak 7 kementerian dan/atau lembaga negara pada tahun sebelumnya, pada tahun ini angka tersebut turun menjadi hanya 4 kementerian dan/atau lembaga negara yang mendapatkan opini TMP. Adapun hasil pemeriksaan lengkap BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) pada tahun 2015 kemarin menyatakan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 55 LKKL, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 26 LKKL, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada 4 LKKL. 

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera menindaklanjuti laporan BPK tersebut sekaligus memberikan perhatian penuh terhadap persoalan yang dialami oleh TVRI. Pramono mengungkap, Presiden langsung menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk segera membuat surat resmi kepada TVRI dan pimpinan DPR sebagai dewan pengawas. Dalam surat tersebut, Presiden meminta TVRI untuk memperbaiki manajemennya agar opini TMP dari BPK tidak kembali terulang pada tahun-tahun selanjutnya.

"Kalau hal ini terus menerus sampai disclaimer empat kali dan memang tidak diindahkan oleh direksi yang ada, tadi BPK menyampaikan, ini bisa membahayakan. Karena ada kemungkinan bukan hanya temuan dari proses manajerial, tetapi jangan sampai kemudian aset-asetnya juga dijual," tambah Pramono.Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(eas)


Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo secara serius memperhatikan keberlangsungan dan daya saing industri nasional, utamanya yang membutuhkan penggunaan bahan bakar gas industri yang cukup besar. Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar jajarannya mengambil langkah konkret untuk menjadikan harga gas industri lebih kompetitif sehingga produk industri Indonesia mampu memenangkan persaingan di pasar global. 

"Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya gara-gara masalah harga gas kita yang terlalu mahal," tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai penetapan harga gas industri di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa 4 Oktober 2016.

Presiden sempat mengutarakan keheranannya terkait harga gas yang terlalu mahal mengingat Indonesia dinilai memiliki potensi cadangan gas bumi yang cukup besar. Harga gas di Indonesia, menurut data yang disampaikan Presiden, disebutnya sangat tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Padahal, negara-negara selain Indonesia sebagian besar disebutnya hanya melakukan impor gas bumi.

"Harga gas di Indonesia tertinggi mencapai USD 9,5 MMBTU (Million Metric British Thermal Unit). Itupun masih ada yang saya dengar harga di USD 11 atau USD 12. Sementara harga di Vietnam misalnya, hanya USD 7. Di Malaysia USD 4, di Singapura USD 4 per MMBTU," ungkapnya.

Memperhatikan hal tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk melakukan langkah-langkah konkret agar harga gas industri di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Menurut perhitungannya, seharusnya harga gas di Indonesia dapat ditekan hingga mencapai USD 5 atau USD 6.

"Syukur kalau bisa di bawah itu. Lakukan penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok sehingga lebih efisien. Harga gas harus tetap menarik investor untuk investasi di sektor hulu serta mendukung pembangunan infrastruktur, transmisi, dan distribusi," tegasnya sekaligus menutup pengantar dalam rapat terbatas tersebut.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman merangkap sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng.(eas)

Page 8 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan