Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa
Last Updated on Sep 18 2019

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah...
Meledak Gudang   Di Mako Brimob Semarang Diselidiki
Last Updated on Sep 15 2019

Meledak Gudang Di Mako Brimob Semarang Diselidiki

  JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Untuk memastikan penyebab terjadi ledakan  itu sebabnya Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan di Markas Korps Brimob, Srondol, Semarang, Jawa Tengah yang terjadi pada Sabtu (14/9/2019) pagi.            Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal...
Wealth Wisdom PermataBank Sebarkan Konsep Mindfulness
Last Updated on Sep 15 2019

Wealth Wisdom PermataBank Sebarkan Konsep Mindfulness

    Surabaya(koranrakyat.com)  Bertempat di Sheraton Hotel & Towers Surabaya, PermataBank mengadakan acara Media Gathering Wealth Wisdom untuk pertama kalinya di Surabaya. Wealth Wisdom merupakan sebuah acara tahunan PermataBank yang secara konsisten diadakan sejak tahun 2014 di...
Sekitar 50 anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2019 – 2024 Dilantik
Last Updated on Sep 03 2019

Sekitar 50 anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2019 – 2024 Dilantik

    MALANG (KORANRAKYAT.COM)- Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Sudar, memimpin pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2019 – 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Kepanjen, Jumat (30/8/2019). Ketua sementaraDPRD Kabupaten Malangdijabat Didik Gatot Subroto yang...
Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020
Last Updated on Aug 18 2019

Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membacakan strategi kebijakan fiskal di tahun 2020 dalam pidato ketiga yang berlangsung di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). "Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada...

World Today

  •  
    Presiden Angkat Isu Rakhine State di

     

     

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam

     
Monday, 01 July 2019 01:06

Diduga Rugikan Negara 188 M Bareskrim Bongkar Korupsi PLN Pengadaan Solar

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Akibat  dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) ditahun 2010 yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Sehingga  yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 188,75 Miliar, ini sesuai dengan hasil ;alpran BPK Ri dengan   9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018.    

          Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,Kombes Pol Djoko Poerwanto, saat ditemui di Mabes  Polri, di jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  Jumat (28/6/2019)mengatakan bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) atau solar tahun 2010 silam sebesar Rp 188,75 miliar. "Hasil itu berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan nomor 9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018," ujanrya.

         Selanjutnya, Djoko menegaska kasus itu turut melibatkan eks Direktur Energi Primer Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2010 sekaligus mantan Direktur Utama PT PLN thun 2012, Nur Pamudji, sebagai tersangka."Kerugian negara dalam perkara di atas sebesar Rp 188.745.051.310,72," tegasnya.

       Untuk itu ditempat yang sama,  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo  menjelaskan  dari jumlah tersebut, polisi telah berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 173 miliar. Tampak di belakang para aparat, tumpukan uang tunai yang disebutkan sebesar Rp 173 miliar di atas meja yang telah disiapkan."Untuk barang bukti dalam atau fresh money yang berhasil diselamatkan oleh jajaran penyidik Direktur Tipikor Bareskrim yang saat ini digelar sejumlah Rp 173 miliar," jelasnya.

Berdasarkan penyelidikan, Pamudji diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pemasok HSD untuk operasional sejumlah gardu listrik di Indonesia.

         Polisi juga mengatakan bahwa dari empat tahun memasok HSD ke PLN sesuai kontrak, TPPI dapat memenuhi sebelas bulan saja.

Akibatnya, PLN mengalami kerugian karena harus membeli solar dari pihak lain dengan harga yang lebih mahal.

           Pamudji dikenakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini, berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Agung.(vk)

Read 103 times
Login to post comments

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    Surabaya(koranrakyat.com)  Bertempat di Sheraton Hotel & Towers Surabaya, PermataBank

     
  •  

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,  Bertempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     

Malang Raya

Sekitar 50 anggota DPRD

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM)- Ketua Pengadilan Negeri

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Peraturan Daerah Tentang