Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Lamban Penanganan Kasus Korupsi Mantan Dirut Pertamina, Kejagung Klaim Masih Proses
Last Updated on May 19 2018

Lamban Penanganan Kasus Korupsi Mantan Dirut Pertamina, Kejagung Klaim Masih Proses

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lambanya penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawa, kejagung klaim  terus berproses setelah ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM).  Terus...
Polri Berikan Santunan Bagi Keluarga Enam Anggota Polisi Tewas  Di Mako Brimob
Last Updated on May 19 2018

Polri Berikan Santunan Bagi Keluarga Enam Anggota Polisi Tewas Di Mako Brimob

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Polri Memberikan perhatian bagi Keluarga anggota  yang gugur dalam kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Sebanyak enam orang perwakilan keluarga menerima bantuan yang secara simbolis diserahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian....
Presiden Tinjau Langsung Lokasi Ledakan Bom di Surabaya Terakhir 43 Luka Luka 13 Tewas
Last Updated on May 13 2018

Presiden Tinjau Langsung Lokasi Ledakan Bom di Surabaya Terakhir 43 Luka Luka 13 Tewas

   SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Setelah mendapat laporan mengenai aksi teror bom bunuh diri di Surabaya, Presiden memutuskan untuk meninjau langsung lokasi kejadian pada Minggu, 13 Mei 2018.Tepat pukul 14.30 WIB, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan...
 Bom Surabaya Meledak  Di Tiga Gereja 43 Luka 13  Tewas Di Surabaya
Last Updated on May 13 2018

Bom Surabaya Meledak Di Tiga Gereja 43 Luka 13 Tewas Di Surabaya

 SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Korban sementara  diketahui  Sekitar 43  korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara 13  orang dinyatakan meninggal dunia ,  pasca- ledakan diduga bom  yang terjadi di dua gereja.  .Sementara yang terjadi  di GKI Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur Saat ini,...
Lima polisi Tewas seorang Tahanan Teroris Ditembak Tahanan Mako Brimob Rusuh
Last Updated on May 09 2018

Lima polisi Tewas seorang Tahanan Teroris Ditembak Tahanan Mako Brimob Rusuh

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Rusuh bentrok di mako brimob 5 anggota brimob tewas, 1 teroris di tembak mati seorang polisi jadi sandera, teroris berhasil rebut senjata. Saat ini polisi sedang lakukan negosiasi seorang tawanan dari anggota polisi yang disandera tahanan teroris di mako Brimob.Kejadian...

World Today

  •  
    Dubes Mansyur Serahkan Surat Kepercayaan,
     

     

     

    Bissau (KORANRAKYAT.COM)  - Guinea-Bissau yang terletak di Afrika Barat ingin belajar

     
Tuesday, 26 December 2017 04:25

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Ke Pas Pampres

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Jakarta  (KORANRAKYAT.COM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kesiapannya untuk menelusuri pengakuan mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono soal aliran dana ke Paspampres. Namun, hal itu tergantung dari permintaan KPK.

 "Iya siap, jadi nanti kalau misalnya ada urgensi dari aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian itu tentu kita akan telusuri," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di kantor PPATK, Jalan Ir Djuanda, Jakarta, Selasa (19/12/2017). Menurut Rae, tim analisis PPATK perlu menyelidiki sumber aliran dana milik Tonny. Sejauh ini, KPK baru mengungkap seorang pemberi suap yaitu Direktur PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan. "Kita lihat bagaimana yang bersangkutan itu menumpuk uang cash misalnya kan di satu tempat kemudian dibagi-bagi kan susah. Kemudian benar atau tidak siapa yang dikasih tanda terima perlu ditelusuri," ucap Rae.Pengakuan Tonny itu disampaikan ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Adi Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (18/12) kemarin.

      Awalnya, Tonny menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki dana operasional untuk Paspampres bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan atau peresmian terkait Kemenhub.Akhirnya, Tonny mengeluarkan uangnya untuk urusan itu. Uang itu disebut Tonny dititipkan lewat Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Dirjen Hubla Mauritz HM Sibarani untuk diteruskan ke Paspampres.Uang itu berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta dan berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang itu sudah disita KPK."Iya, itu tadi saya katakan itu tidak ada dana operasionalnya (dari Kementerian Perhubungan), termasuk untuk Paspampres setiap peresmian oleh Presiden wajib dikawal dan kita wajib menyediakan dana operasional Paspampres," kata Tonny dalam persidangan saat itu.

    Namun, hal itu dibantah Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara."Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, bapak ATB yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres. Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara," tegas Fadhilah.Sedangkan, aturan tentang pendanaan Paspampres dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintah. Pendanaan tersebut terdapat dalam Pasal 29.Berikut bunyi aturan itu:  (1) Segala pendanaan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(2) Pendanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (18/12), menyatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Pusat Polisi Militer (Puspom) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI untuk segera menindaklanjuti dan menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam pemberian uang kepada pasukan pengamanan presiden (Paspampres) oleh mantan direktur jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB)

  . "Pengakuan Pak ATB perlu ditindak lanjuti lebih jauh dalam penyelidikan untuk mendapatkan penguatan dengan bukti-bukti. Panglima TNI memerintahkan Puspom dan Irjen TNI berkoordinasi dengan pihak terkait. Tentu, bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku," tegas Fadhilah.(as)

Read 180 times Last modified on Tuesday, 26 December 2017 04:50
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lambanya penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Polri Memberikan perhatian bagi Keluarga anggota  yang gugur dalam kerusuhan...
   SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Setelah mendapat laporan mengenai aksi teror bom bunuh diri di Surabaya, Presiden...
 SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Korban sementara  diketahui  Sekitar 43  korban luka dilarikan ke Rumah Sakit...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Rusuh bentrok di mako brimob 5 anggota brimob tewas, 1 teroris di tembak mati seorang...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Persoalan pungutan liar (pungli) dan tindak premanisme di sepanjang jalur transportasi...
  BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Bhin Bhin, Atung, dan Kaka adalah tiga maskot hasil karya anak bangsa yang diusung...
    Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua...
.   JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Asian Games 2018 merupakan kesempatan emas sekaligus momentum terbaik bagi kita untuk...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Usaha menyamakan presepsi didalam internal Polri digelar apel Satuan Wilayah...