Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Setyo Wasisto Minta Maaf, dan Mohon  Wartawan Dukung Kerja  M. Iqbal Kadiv Humas Yang Baru
Last Updated on Nov 15 2018

Setyo Wasisto Minta Maaf, dan Mohon Wartawan Dukung Kerja M. Iqbal Kadiv Humas Yang Baru

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Serah terima Kadiv Humas Polri Irjend Pol Setyo Warsito kepada Brigjend Pol Muhammad Iqbal  digelar di Mako Brimob, Rabu(14/11)2018. Setelah menyerahkan jabatan  meminta maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Berharap para teman wartawan...
Polisi Larang Reuni 212 Melibatkan Massa Yang Besar
Last Updated on Nov 15 2018

Polisi Larang Reuni 212 Melibatkan Massa Yang Besar

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan adanya rencana pelaksanaan reuni alumni 212 diharapkan kegiatan ini dibicarakan terlebih dahulu dengan aparat hukum. Diharapkan dalam reuni  itu tidak melibatkan sejumlah massa yang besar.            ...
Indonesia Bahas Kerja Sama Mitigasi Bencana ASEAN dan Jepang
Last Updated on Nov 14 2018

Indonesia Bahas Kerja Sama Mitigasi Bencana ASEAN dan Jepang

      Koranrakyat, Jakarta  Dalam KTT ke-21 ASEAN-Jepang, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN memperkuat kerja sama dengan Jepang dalam hal penanggulangan bencana. Kepala Negara menyebut, bersama negara-negara ASEAN, Jepang sebagai mitra pertama ASEAN diketahui merupakan...
Indonesia Dukung Penuh Perdamaian Dua Korea
Last Updated on Nov 14 2018

Indonesia Dukung Penuh Perdamaian Dua Korea

    SINGAPURA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyambut baik perkembangan dari proses perdamaian di Semenanjung Korea. Di KTT ASEAN-Korea Selatan, Presiden Jokowi menyebut tekad kuat yang ditunjukkan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, untuk mengupayakan perdamaian sangat diapresiasi...
Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...

World Today

Tuesday, 26 December 2017 04:25

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Ke Pas Pampres

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Jakarta  (KORANRAKYAT.COM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kesiapannya untuk menelusuri pengakuan mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono soal aliran dana ke Paspampres. Namun, hal itu tergantung dari permintaan KPK.

 "Iya siap, jadi nanti kalau misalnya ada urgensi dari aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian itu tentu kita akan telusuri," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di kantor PPATK, Jalan Ir Djuanda, Jakarta, Selasa (19/12/2017). Menurut Rae, tim analisis PPATK perlu menyelidiki sumber aliran dana milik Tonny. Sejauh ini, KPK baru mengungkap seorang pemberi suap yaitu Direktur PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan. "Kita lihat bagaimana yang bersangkutan itu menumpuk uang cash misalnya kan di satu tempat kemudian dibagi-bagi kan susah. Kemudian benar atau tidak siapa yang dikasih tanda terima perlu ditelusuri," ucap Rae.Pengakuan Tonny itu disampaikan ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Adi Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (18/12) kemarin.

      Awalnya, Tonny menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki dana operasional untuk Paspampres bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan atau peresmian terkait Kemenhub.Akhirnya, Tonny mengeluarkan uangnya untuk urusan itu. Uang itu disebut Tonny dititipkan lewat Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Dirjen Hubla Mauritz HM Sibarani untuk diteruskan ke Paspampres.Uang itu berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta dan berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang itu sudah disita KPK."Iya, itu tadi saya katakan itu tidak ada dana operasionalnya (dari Kementerian Perhubungan), termasuk untuk Paspampres setiap peresmian oleh Presiden wajib dikawal dan kita wajib menyediakan dana operasional Paspampres," kata Tonny dalam persidangan saat itu.

    Namun, hal itu dibantah Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara."Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, bapak ATB yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres. Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara," tegas Fadhilah.Sedangkan, aturan tentang pendanaan Paspampres dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintah. Pendanaan tersebut terdapat dalam Pasal 29.Berikut bunyi aturan itu:  (1) Segala pendanaan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(2) Pendanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (18/12), menyatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Pusat Polisi Militer (Puspom) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI untuk segera menindaklanjuti dan menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam pemberian uang kepada pasukan pengamanan presiden (Paspampres) oleh mantan direktur jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB)

  . "Pengakuan Pak ATB perlu ditindak lanjuti lebih jauh dalam penyelidikan untuk mendapatkan penguatan dengan bukti-bukti. Panglima TNI memerintahkan Puspom dan Irjen TNI berkoordinasi dengan pihak terkait. Tentu, bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku," tegas Fadhilah.(as)

Read 265 times Last modified on Tuesday, 26 December 2017 04:50
Login to post comments

Entertaiment

Face Book Galleries

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Serah terima Kadiv Humas Polri Irjend Pol Setyo Warsito...
      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan adanya rencana pelaksanaan reuni...
      Koranrakyat, Jakarta  Dalam KTT ke-21 ASEAN-Jepang, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN...
    SINGAPURA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyambut baik perkembangan dari proses perdamaian di...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan