Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba
Last Updated on Feb 16 2018

Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba

JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam daftar selebriti Tanah Air yang diduga terjerat kasus narkoba,padahal Roro dikenal sebagai duta anti Narkoba, kenapa dengan barang haram itu justru tidak dijahui malah didekati....
Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi
Last Updated on Feb 16 2018

Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang didalangi  Lim Toh Hing Alias Onglay dan kali ini berhasil ditangkap  sebanyak  242 kg Sabu , 30 Ribu Ekstasi dan berhasil disita bersama uang sebanyak Rp 2,7 Miliar. Saat itu warga...
Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi
Last Updated on Feb 16 2018

Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi

  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas apa yang ingin dikerjakan. Jangan lagi anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tanpa fokus. “Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun  enggak berasa. Kontrolnya secara...
Penangkapan Pejabat Lampung Tengah  Menambah Panjang Pejabat Terkena OTT KPK
Last Updated on Feb 15 2018

Penangkapan Pejabat Lampung Tengah Menambah Panjang Pejabat Terkena OTT KPK

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta Walikota maupun Gubernur yang terkena OTT (operasi Tangkap  Tangan (OTT) KPK , sebelumnya Gubernur  Jambi Zomi Zola, Bupati Jombang  Nyono Suherli, Bupati Ngada Marianus, ,Bupati...
Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah
Last Updated on Feb 15 2018

Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah

    MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyerahkan sertifikat tersebut di...

Seputar Dunia

  •  
    Hubungan Baik RI-Kamboja Perlu Ditingkatkan

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Hubungan baik Idonesia-Kamboja telah terjalin cukup lama hal ini

     
Tuesday, 19 December 2017 10:21

Panglima TNI Perintahkan Danpuspom Minta Telusuri Aliran Dana Ke Oknum Pasukan Pengawal Presiden

Written by 
Rate this item
(0 votes)

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Seputar istana mendapatkan bahu  yang tak sedap, terhembus adanya oknum Paspampres ditengarai menerima suap dari Dijen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. Adanya informasi yang disampaikan Budiono dalam persidangan itu secara tegas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto memerintahkan penyelidikan pada Danpuspom TNI untuk mencari tahu aliran dana itu yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Laut.  

         Instruksi ini diberikan setelah adanya pengakuan Tonny di persidangan bahwa ia memberikan uang Rp 150 juta kepada Paspampres untuk setiap acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo. "Untuk menindaklanjuti pengakuan ini, atas perintah Panglima TNI, Puspom TNI, dan Irjen TNI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan lebih jauh dan menindaklanjuti untuk menemukan oknum-oknum yang terkait dengan persoalan ini," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen MS Fadhilah kepada  wartawan  Senin (18/12/2017).

            JIka terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, TNI akan menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku.Fadhilah menegaskan, pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi/kelompok atau siapapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres."Semua kegiatan sudah di tanggung negara," ujar Fadhilah.Fadhilah mengimbau semua pihak untuk melapor jika ada oknum TNI atau pihak mana pun yang mengatasnamakan Paspampres, meminta bayaran untuk acara yang dihadiri Presiden atau Wakil Presiden.

     "Mohon melaporkan kepada kami atau institusi Paspampres guna pencegahan terjadinya penyimpangan," ujar Fadhilah.

        Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku menggunakan uang suap yang ia terima untuk berbagai hal. Salah satunya yakni untuk membiayai operasional Paspampres.

Bayar Paspampres Rp 150 juta

Pengakuan Tonny disampaikan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017). Tonny bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan. Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan apakah Tonny pernah memberikan uang 10.000 dollar AS kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Mauritz H M Sibarani.

        Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp 100 juta-Rp 150 juta kepada Mauritz untuk diberikan kepada Paspampres. Keterangan itu dibenarkan Tonny."Itu benar. Itulah yang saya katakan ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya," ujar Tonny kepada jaksa KPK. Menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres.Adapun uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen              Perhubungan Laut. Komisaris PT Adhiguna Keruktama di Pengadilan Tipikor, kemarin.Adi Putra didakwa menyuap Tonny Rp 2.3 Milliar terkait pelaksanaan pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Awalnya, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tonny. Dalam BAP itu, Tonny mengaku memberikan uang senilai 10 ribu dolar AS setara dengan Rp 130 juta kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani. 

       Jaksa mengkonfirmasi kembali kepada Tonny. "Pernah kasih uang?" tanya jaksa. Tonny kembali membenarkan. "Pernah. 10 ribu dolar AS untuk operasional diberikan langsung di ruangan saya," aku Tonny. Jaksa  kemudian mengkonfirmasi kembali BAP Tonny, dimana dia mengaku, uang yang diberikan kepada Mauritz digunakan untuk diberikan kepada Paspampres ketika Presiden Jokowi hadir meresmikan proyek. 

       "Dalam BAP, Anda kasih Paspampres Rp 100 sampai Rp 150 juta, ada dua kali event di 2017. Saya serahkan ke Direktur Bapak Mauritz," ujar jaksa. Tonny kembali mengakuinya. "Itu benar," jawabnya. Menurut dia, ada beberapa kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya. Salah satunya, kegiatan peresmian proyek Kemenhub yang menghadirkan Presiden Jokowi. "Kita wajib sediakan dana untuk Paspampresnya. Makanya saya simpan di rumah," urai Tonny. Tonny menyebut, uang-uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen Hubla(as).

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 109 times
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang...
  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta...
    MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komitmen Freeport membangun smelter di Gresik belum Direalisasikan . Oleh karena itu,...
SURABAYA(KRJ.COM) Genderang Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur mulai memanas, pada saat pengundian nomor di hotel...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -,Kendati dalam rapat ditemukan banyak oknum jaksa yang  menyalagunakan wewenang, seperti...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Bea Cukai dan Badan Nasional Narkotika (BNN) mengamankan 110,8 kg Sabu dan 18.300  butir...