Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Pemkot  Bengkulu  berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019
Last Updated on Jun 23 2019

Pemkot Bengkulu berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019

    BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu  berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019 yang diberikan oleh  Dirjen Perbendaharaan Kementerian  Keuangan RI, Grage Horizon, Selasa (18/6/2019).  Dua capaian kota Bengkulu itu terdiri atas kategori pengelolaan Fiskal...
Presiden Jokowi: Seluruh Bidang Tanah di Gresik Bersertifikat pada 2024
Last Updated on Jun 23 2019

Presiden Jokowi: Seluruh Bidang Tanah di Gresik Bersertifikat pada 2024

    GRESIK(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Gresik dengan keseluruhan mencapai 3.200 sertifikat. Penyerahan berlangsung di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Kamis, 20 Juni 2019...
Presiden Angkat Isu Rakhine State di _Retreat_ KTT ASEAN
Last Updated on Jun 23 2019

Presiden Angkat Isu Rakhine State di _Retreat_ KTT ASEAN

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam pertemuan retreat KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni 2019. "Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita semua,” kata Presiden memulai...
Dugaan Korupsi Di Kementerian Kelautan  Diperiksa Kejaksaan
Last Updated on Jun 23 2019

Dugaan Korupsi Di Kementerian Kelautan Diperiksa Kejaksaan

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Terkait dengan kasus tindak Pdaina Korupsi  dalam pembangunan  kapal  Perikanan di Kementerian kelautan  dan perikanan RI, ada 4 saksi  yang periksa yaitu Nur Azizi, Harmoko Prasmasji,  Gaduh Nur Hidayat dan  Adiriansroob Vrenfky...
Kejagung : Pidsus Kejagung Periksa Saksi Rudy F Simanjuntak Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit PT Bank Mandiri(Tbk)
Last Updated on Jun 23 2019

Kejagung : Pidsus Kejagung Periksa Saksi Rudy F Simanjuntak Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit...

      JAKARTA KORANRAKYAT.COM-  Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Mandiri(Tbk) kepada PT Central Stall Indonesia. Pidsus Kejaksan Agung memeriksaa Saksi itu Rudy F Simanjuntak Special Assets Management (SAM) Bank Mandiri Pusat,            ...

World Today

  •  
    Presiden Angkat Isu Rakhine State di

     

     

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam

     

 

 

GRESIK(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Gresik dengan keseluruhan mencapai 3.200 sertifikat. Penyerahan berlangsung di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Kamis, 20 Juni 2019 .  Kepala Negara kembali menjelaskan dalam sambutannya, di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat. Namun, hingga 2015 kemarin baru sebanyak 46 juta bidang tanah yang memiliki bukti hak kepemilikan.

         "Bayangkan, 80 juta (bidang tanah) yang belum. Berarti bapak dan ibu sekalian yang pegang sertifikat hari ini sangat beruntung. Alhamdulillah," ujarnya di hadapan ribuan penerima sertifikat. Di Gresik sendiri, diperkirakan terdapat kurang lebih 775.514 bidang tanah. Dari jumlah tersebut sebanyak 341.606 sudah terdaftar dan memiliki sertifikat. Untuk ratusan ribu bidang tanah yang belum bersertifikat di Gresik, pemerintah menargetkan pada tahun 2024 kelak seluruh bidang tanah tersebut telah memiliki sertifikat.

            "Tadi sudah dijanjikan Pak Menteri BPN, Gresik 2024 semuanya selesai. Pak Menteri yang janji, saya dan bapak, ibu tinggal menagih janjinya. Sekarang, menteri kalau kerja itu pakai target," kata Presiden. Demikian halnya bagi bidang tanah di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya memiliki target untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia memiliki tanda bukti hukum dan kepemilikan atas tanah atau lahan masing-masing."Target kita 2025 seluruh Indonesia yang namanya sertifikat ini insyaallah rampung," ucapnya.

             Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya, mengatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur, bidang tanah yang telah bersertifikat 54,45 persen dari keseluruhan bidang tanah di provinsi tersebut yang diperkirakan mencapai 19.498.377 bidang. Ia berharap agar program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dijalankan pemerintah guna mempercepat penerbitan sertifikat untuk rakyat dapat menyejahterakan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur.

            "Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih karena ketika mereka pegang sertifikat tanah maka akan ada harapan kemungkinan bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga," tuturnya.

 Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Staf Khusus Presiden Ahmad Erani.(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Indonesia berkabung atas berpulangnya Ibu Negara ke-6 Republik Indonesia, Ibu Kristiani Herrawati Yudhoyono (Ani Yudhoyono). Istri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini berpulang pada Sabtu, 1 Juni 2019 atau bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1440 Hijriah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

           Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara menyebut bahwa kepergian Ibu Ani Yudhoyono membuat bangsa Indonesia kehilangan salah seorang tokoh wanita terbaiknya. Kiprah Ibu Ani semasa menjadi Ibu Negara telah memberikan inspirasi bagi banyak orang."Kita, bangsa Indonesia, telah kehilangan salah seorang tokoh wanita Indonesia terbaik. Seorang Ibu Negara yang penuh kasih sayang, pejuang kemanusiaan yang tulus, ibu dari sebuah keluarga panutan yang senantiasa memberi inspirasi dan teladan sebagai seorang ibu, seorang istri, dan ibu negara," ujarnya saat memberi sambutan di upacara pemakaman Ibu Ani Yudhoyono pada Minggu, 2 Juni 2019, di TMP Kalibata.

              Kehadiran seluruh pihak dalam upacara pemakaman yang dilaksanakan secara militer tersebut, menurut Presiden, dilakukan sebagai penghormatan terakhir atas kiprah dan jasa-jasa Ibu Ani semasa hidupnya. Hal ini juga sebagai bentuk penghargaan dari negara atas pengabdian almarhumah kepada negara."Kita hadir di sini, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara dan pemerintah atas jasa, darma bakti, serta pengabdian almarhumah kepada negara dan bangsa semasa hidupnya," tuturnya.

                        Kepala Negara juga memiliki pandangannya sendiri atas sosok almarhumah selama ini. Dirinya menyadari bahwa tidak mudah untuk mendampingi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono semasa bertugas. Namun, hal itu mampu diembannya dengan sangat baik dan penuh kesetiaan. Semua itu dilakukannya untuk membangun bangsa dan negara."Sepanjang hayatnya diabadikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Almarhumah adalah istri yang sangat setia dalam suka dan duka, melewati hari-hari yang tidak mudah dalam mendampingi Presiden ke-6 Republik Indonesia dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai," kata Presiden.Semasa hidup, Ibu Ani juga dikenal dengan sosoknya yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sejumlah kegiatan kemanusiaan yang meningkatkan kapasitas dan memberdayakan masyarakat diinisiasi dan diupayakan olehnya. Atas jasa-jasanya itulah pemerintah pada tahun 2011 menganugerahkan bintang Mahaputra Adipradana kepada almarhumah.

                  "Almarhumah aktif dalam memberantas buta huruf, mengembangkan kerajinan nasional, serta memberdayakan dan menyejahterakan keluarga terutama kaum perempuan dan anak-anak. Almarhumah juga aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan, pelestarian lingkungan hidup, budaya, dan meningkatkan rasa kepedulian kepada masyarakat di daerah-daerah bencana, daerah konflik, dan daerah perbatasan," ucapnya.

 Kepala Negara kemudian mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyampaikan terima kasih dan penghormatan tertingginya atas pengabdian almarhumah selama ini kepada bangsa dan negara. Presiden juga berharap agar Allah SWT menempatkan almarhumah di tempat terbaik dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkannya.

 "Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhumah. Semoga almarhumah diterima dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT dan semoga _husnul khatimah_ sesuai dengan amal ibadah, perjuangan, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara," tuturnya.

 "Flamboyan telah pergi. Namun, akan tetap hidup di hati kita semuanya, rakyat Indonesia yang mencintainya," tandasnya.(eas)

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pada Senin, 13 Mei 2019, meresmikan pengoperasian tiga seksi ruas tol Pandaan-Malang, Jawa Timur. Peresmian berlangsung di Gerbang Tol Singosari, Kabupaten Malang.

            Pembangunan jalan tol yang secara keseluruhan terdiri atas lima seksi ini diharapkan dapat memperlancar arus mobilitas barang, orang, dan atau jasa sehingga dapat membantu perekonomian Kota Malang."Semoga tol ini bisa mempercepat mobilitas barang, jasa, dan orang sehingga kita harapkan di Malang Raya ini betul-betul menjadi sebuah kawasan wisata yang terkoneksi dengan tol ini. Kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan meningkat," ujar Presiden saat peresmian.

       Menurutnya, Kota Malang sebagai kota wisata dan pendidikan akan terbantu dengan kehadiran jalan tol ini. Presiden mengatakan bahwa jalan tol ini akan mengakselerasi pertumbuhan Kota Malang dan sekitarnya.

      Saya kira ini sangat membantu untuk pengembangan di bidang pariwisata dan pendidikan di Kota dan Kabupaten Malang serta sekitarnya," ucapnya.

      Ketiga ruas jalan tol yang diresmikan oleh Presiden ini terbentang sepanjang 30,625 kilometer yang menghubungkan Pandaan hingga Singosari dengan rincian seksi 1 sepanjang 15,475 kilometer menghubungkan Pandaan dengan Purwodadi, seksi 2 sepanjang 8,050 kilometer menghubungkan Purwodadi dengan Lawang, dan seksi 3 sepanjang 7,100 kilometer menghubungkan Lawang dengan Singosari.

      Saat ini, kementerian terkait beserta pihak kontraktor masih mengerjakan pembangunan seksi 4 dan seksi 5 jalan tol tersebut. Nantinya, ruas Singosari akan terhubung dengan Pakis dan Malang sepanjang 7,863 kilometer. Bila dihubungkan mulai dari Pandaan hingga Malang, ruas kelima jalan tol tersebut menjadi sepanjang 38,488 kilometer.

       "Memang masih kurang sedikit, kurang 7,8 kilometer. Tapi tadi saya sudah kejar agar ini bisa diselesaikan maksimal akhir tahun. Syukur bisa maju," Presiden menegaskan.

        Setelah peresmian ini, tol tersebut akan dimulai pengoperasiannya sekaligus untuk mendukung aktivitas mudik Idulfitri tahun ini. Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat yang sejak lama menantikan adanya tol ini dapat memanfaatkannya secara gratis hingga selama mudik lebaran nanti.

       "Tadi saya bisik-bisik kepada pemiliknya jalan tol, Bu Menteri BUMN, jangan sampai bayar dulu, sampai lebaran. Gratisin dulu sampai lebaran. Sudah dijawab bisa, Pak. Masak yang minta Presiden enggak diberi," tuturnya.Untuk diketahui, perjalanan dari Pandaan menuju Singosari sebelum beroperasinya jalan tol ini memakan waktu 45 menit hingga 60 menit dalam kondisi normal. Kehadiran jalan tol dengan biaya investasi sebesar Rp5,97 triliun ini mampu memangkas waktu perjalanan tersebut hingga hanya membutuhkan waktu perjalanan selama 20 hingga 30 menit perjalanan.

Pengguna jalan tol Pandaan-Malang juga akan disuguhi pemandangan yang sangat indah, utamanya di seksi 2 dan seksi 3. Pemandangan Gunung Arjuno, Lawu, Kawi dan Bromo - Semeru serta area persawahan di sekitar jalan tol akan memanjakan pengendara yang melintas.

       Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara peresmian ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Malang Sutiaji, Plt Bupati Malang Sanusi, dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.(eas/dil)

 
 
JAKARTA,kORANRAKYAT.COM Presiden Joko Widodo melantik Murad Ismail dan Barnabas Orno masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 24 April 2019.Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Setelah resmi dilantik, Murad dan Barnabas akan mengemban amanah untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang.
 
              Sebelum diambil sumpah, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo kepada calon gubernur dan wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka.Setelahnya, Presiden dengan didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik menjalani prosesi kirab dengan berjalan kaki menuju tempat pelantikan di Istana Negara. Prosesi ini diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres selama berjalan menuju lokasi pelantikan.
            Setibanya di Istana Negara, calon gubernur dan wakil gubernur diambil sumpah oleh Presiden dan dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas. "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan. Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.(eas) 
Tuesday, 02 April 2019 10:46

Tiba di Papua, Presiden Kunjungi Korban Banjir

Written by

 

PAPUA(KORANRAKYAT.COM) Usai meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang dipusatkan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Papua dalam rangka kunjungan kerja.

       Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sekitar pukul 13.30 WIT, Kepala Negara langsung menuju ruang tunggu utama untuk menerima paparan dari Gubernur Papua Lukas Enembe.

             Selain itu, Presiden juga menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang "Pemulihan Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, Daerah Aliran Sungai Sentani Tami" antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah di Provinsi Papua. 

 

           Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju GOR Touware, Kampung Kwadeware, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Tiba pukul 14.15 WIT, Presiden berbincang dengan pengungsi korban banjir bandang yang melanda wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu. (eas) 

Thursday, 21 March 2019 00:19

Bergelantungan Presiden Jokowi ikut Ujicoba MRT

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2019, menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Menurut Presiden, kehadiran MRT Jakarta ini bisa membangun peradaban dan budaya baru di masyarakat, seperti budaya antre dan tepat waktu.

          "Ini budaya baru. Inilah yang akan terus dikenalkan, disosialisasikan, sehingga masyarakat betul-betul tahu bagaimana MRT itu bergerak dari satu stasiun ke stasiun lain," ujar Presiden di gerbong kereta yang membawanya dari Stasiun Lebak Bulus menuju Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI).

        Presiden datang ke Stasiun Bundaran HI bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja seusai rapat terbatas tentang pengelolaan transportasi Jabodetabek. Presiden dan rombongan tiba pukul 11.54 WIB dan langsung menuju peron kereta yang berada di bawah tanah.

Kehadiran Kepala Negara ini disambut riuh masyarakat yang hadir di Stasiun Bundaran HI. Masyarakat pun langsung berebut untuk bersalaman dan berswafoto dengan Kepala Negara.

 

         MRT Jakarta sendiri saat ini memang sedang menjalani uji coba untuk masyarakat umum. Presiden pun mengaku kaget sekaligus senang melihat animo dan antusiasme masyarakat yang ingin mencoba menggunakan moda transportasi ini.

"Kita senang bahwa MRT ini disambut begitu antusias dan kita harapkan ke depan, masyarakat menggunakan ini semua. Saya contohkan beberapa orang tadi mau makan dari HI turun di Senayan, enggak ada 10 menit nanti balik lagi ke kantornya lebih cepat. Saya kira ini adalah budaya baru, peradaban baru, yang harus mulai kita biasakan," tuturnya.

          Selain membangun budaya baru, Presiden berharap para pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke MRT yang menurutnya sangat nyaman. Kepala Negara menambahkan, saat ini pemerintah memang belum menerapkan regulasi yang memaksa pengguna kendaraan pribadi untuk beralih kepada transportasi umum. 

          "Nantinya kalau sudah semua, kurang lebih 230 kilometer, seluruh DKI dan Jabodetabek, nanti Pak Gubernur DKI akan menerapkan _electronic road pricing_. Sehingga mau tidak mau kita paksa pemilik-pemilik mobil beralih ke moda raya terpadu ini," ungkapnya.

        Ke depannya, Presiden berharap moda raya terpadu ini bisa dibangun juga di kota-kota lain, terutama kota-kota besar dan ibu kota provinsi. Presiden tidak ingin kota-kota tersebut bernasib seperti Jakarta yang terlambat membangun sarana transportasi sehingga menyebabkan kemacetan.

"Ini jangan sampai peristiwa di Jakarta itu juga ada di kota-kota lain. Artinya kita terlambat membangun. Oleh sebab itu seperti Palembang, kita ingin coba satu kota yang disiapkan MRT, LRT, atau mungkin tremnya. Semua akan kita coba. Karena kita memiliki kota yang banyak yang sudah mulai macet, terutama ibu kota provinsi. Sebentar lagi kita akan masuk ke Bandung, Surabaya," katanya.

          Pada kesempatan kali ini, kereta yang ditumpangi Kepala Negara dan rombongan melaju dari Stasiun Bundaran HI pada pukul 12.03 WIB dan tiba di Stasiun Lebak Bulus tepat 30 menit kemudian.

        Presiden kemudian naik kereta lagi dari Stasiun Lebak Bulus pada pukul 12.52 WIB dan tiba di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia pada pukul 13.22 WIB. Saat di perjalanan kembali ini, Presiden menghampiri gerbong yang ditumpangi awak media.

        Untuk diketahui, ini adalah kali kedua Presiden mencoba MRT Jakarta. Sebelumnya, Presiden juga pernah mencoba MRT Jakarta pada 6 November 2018. Pada koridor 1 MRT Jakarta ini, telah dibangun jalur kereta sepanjang 16 kilometer yang meliputi 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah.(eas)

 

 

 

PANDEGELANG(KORANRAKYAT.COM) Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) hari ini, Senin, 11 Maret 2019, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Adapun agenda kunjungan kerja kali ini adalah melaksanakan penanaman mangrove di Pantai PLTU Labuhan, Kabupaten Pandeglang.

        Hujan mengguyur lokasi acara saat Ibu Negara dan rombongan tiba sekira pukul 10.10 WIB. Namun, hujan tidak menyurutkan semangat Ibu Negara. Di tengah guyuran hujan, Ibu Iriana yang mengenakan jas hujan warna hijau toska, melakukan penanaman mangrove di tepi pantai.

"Hujan ini tidak mengurangi semangat dari kita semua para ibu-ibu, ada Ibu Menteri, Ibu OASE, Ibu-ibu dari Indonesia Power, Ibu Gubernur, dan Ibu Bupati semua yang hadir disini," ujar Ibu Iriana.

           Pada kesempatan itu Ibu Negara menanam pohon bakau atau _Rhizophora mucronata_ dan pohon pulai atau _Alstonia scholaris_. Penanaman magrove ini ditargetkan mencapai sejuta pohon sebagai upaya meminimalisasi dampak gelombang tinggi di kawasan pesisir pantai di Tanah Air.

         Selain di Pantai PLTU Labuhan Kabupaten Pandeglang, pada saat bersamaan juga dilakukan penanaman mangrove di sembilan lokasi lainnya. Melalui _video conference_, Ibu Iriana pun menyapa para peserta penanaman mangrove tersebut.

"Ini semua ada total 53 ribu pohon mangrove serentak ditanam hari ini juga," kata Ibu Negara.

          Adapun sepuluh lokasi yang ditanami mangrove ini adalah di kawasan pantai Kabupaten Langkat Sumatra Utara, Kecamatan Pasir Saleti Lampung Timur, Lemah Wungkuk Cirebon Jawa Barat, Sawo Jajar Brebes Jawa Tengah, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Pohuwato Gorontalo, Donggala Sulawesi Tengah, Pantai Cereme Nusa Tenggara Barat, Teluk Ambon Maluku, dan Pandeglang Banten.

           Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, dari sepuluh provinsi, Pandeglang menjadi percontohan. Menurutnya, alasan dipilihnya mangrove adalah karena bisa menahan ombak yang sangat tinggi dan berpotensi tsunami hingga 88 persen.

"Apabila terjadi lagi bencana di kemudian hari kita sudah menyiapkan mitigasi bencana dan meminimalisasi korban yang berjatuhan," ungkap Ibu Iriana.

Turut mendampingi Ibu Iriana dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla dalam acara ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.(eas)

 

 

 
 
 
 
SINGAPURA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sekitar pukul 16.40 waktu setempat (WS) tiba di National University Singapore (NUH) tempat Ibu Ani Yudhoyono dirawat. Kedatangan Presiden dan Ibu Iriana langsung disambut putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono dan besan, Hatta Rajasa.
 
Selepas itu, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju lantai 8, tempat dirawatnya Ibu Ani Yudhoyono. Di ruang perawatan, Presiden dan Ibu Iriana disambut SBY dan Annisa Pohan. 
 
“Terima kasih atas kedatangannya Bapak Presiden,” ucap SBY. Presiden dan Ibu Iriana kemudian melihat Ibu Ani. “Kami dan seluruh masyarakat Indonesia mendoakan untuk kesembuhan Ibu,” ucap Presiden.
 
Setelah itu, Presiden dan Ibu Iriana berbincang-bincang dengan SBY di sebelah ruang perawatan. Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Hatta Rajasa, putra bungsu Presiden Kaesang Pangarep, Agus Harimurti, dan Annisa Pohan.
 
Pukul 17.20 WS, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan terbatas meninggalkan NUH menuju Bandara Udara Internasional Changi Singapura untuk langsung kembali ke Jakarta.(eas)

 

BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat (15/2/2019) pagi, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Kedatangan Jokowi dalam rangka membuka Tanwir Muhammadiyah ke- 51.

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan tokoh-tokoh bangsa banyak yang lahir dari Muhammdiyah. Tema Tanwir Muhammadiyah tahun 2019 ini sangat tepat, dengan mengangkat “Beragama Mencerahkan”.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan pidato kenegaraan di acara Tanwir Muhammadiyah.

“Ya, sama seperti pemerintah mengundang masyarakat untuk beragama yang mencerahkan,” kata Jokowi saat diwawancarai membangunkan media.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, selamat datang kepada Bapak Presiden Joko Widodo di Bumi Raflesia Provinsi Bengkulu.

“Datang bapak Jokowi memberikan perubahan positif untuk Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, ibu negara Republik Indonesia yang pertama, ibu Fatmawati merupakan asli Bengkulu,” ungkapnya.

Rohidin menambahkan, dalam kesempatan ini pihaknya meminta bapak Jokowi berkenan untuk rapat memberikan pengarahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se – Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Pimpinan PP Muhammadiyah, Haedar Nasir mengungkapkan rasa syukur Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menyelenggarakan Tanwir kedua di Kota Bengkulu pada hari ini, Jum’at 15/2/2019, untuk bermusyawarah di forum permusyawaratan di bawah Muktamar yang akan dibuka pada 17 Februari 2019 .

“Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan berkah-agar-agar Sidang Tanwir ini berjalan dengan baik, aman, memenangkan jiwa ukhuwah dan kegembiraan, serta cerdas-produktif untuk menghasilkan keputusan yang membawa pencerahan bagi Muhammadiyah, umat, bangsa, bangsa, dan kesejahteraan perang,” terangnya.

Tampak hadir dalam rombongan Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama serta Menteri Kominfo.(1nd)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 13 Februari 2019.

         Khofifah dan Emil menggantikan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang telah menjalankan dua periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Setelah resmi dilantik oleh Presiden, Khofifah dan Emil akan mengemban amanah untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang.

           Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga melantik Fachrori Umar sebagai Gubernur Jambi untuk sisa masa jabatan 2016 sampai dengan 2021. Fachrori Umar sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Jambi dalam periode yang sama.  Dirinya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur Jambi Masa Jabatan 2016-2021 dan. Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jambi Sisa Jabatan 2016-2021.

      Untuk diketahui, sebelum diambil sumpah, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo kepada calon gubernur dan wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka.Setelahnya, Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik menjalani prosesi kirab dengan berjalan kaki menuju tempat pelantikan di Istana Negara. Mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres selama berjalan menuju Istana Negara.

             Setibanya di Istana Negara, calon gubernur dan wakil gubernur diambil sumpah oleh Presiden dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas."Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan.

Setelah acara pelantikan tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian melantik dan mengambil sumpah lima duta besar baru Republik Indonesia (RI) untuk sejumlah negara sahabat.  Acara kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

Setelahnya, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla beramah tamah dan berfoto bersama dengan para pejabat yang telah dilantik beserta masing-masing pendampingnya.(eas)

 

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama bagi kurang lebih 1.000 warga Depok, Jawa Barat. Penyerahan bantuan yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut dilangsungkan di Graha Insan Cita, Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa, 12 Februari 2019.

Kepala Negara yang sempat menyaksikan langsung proses tarik tunai bantuan tersebut di sejumlah mesin ATM yang tersedia di lokasi acara sempat bertanya kepada sejumlah penerima. Dirinya bertanya mengenai jumlah saldo bantuan yang tertera dalam layar."Rp1,5 juta, Pak," Presiden menirukan.

PKH sebagai program prioritas pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan dan kesenjangan secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp34,4 triliun pada tahun ini. Tahun sebelumnya, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp19,2 triliun.

Setiap tahunnya, bantuan tersebut diserahkan pemerintah bagi warga penerima manfaat ke dalam empat tahap penyerahan. Nominal yang disebutkan oleh Presiden saat bertanya pada penerima di atas merupakan pencairan untuk tahap pertama."Itu tahapan pertama. Berarti ada tahapan kedua, ada tahapan ketiga. Jumlahnya bisa dua sampai tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.

         Sebelumnya, PKH memberikan bantuan dalam nominal tetap per keluarga, yakni sebesar Rp1.890.000. Mulai tahun 2019, Kepala Negara menjelaskan, pemerintah mengubah skema bantuan tersebut dengan menyesuaikan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

"Untuk ibu hamil ada hitungannya, untuk yang memiliki anak usia dini ada hitungannya, yang punya anak SD ada hitungannya, yang punya anak SMA/SMK ada hitungannya, yang disabilitas ada hitungannya, yang lansia ada hitungannya," ucapnya.

Presiden menitipkan pesan kepada warga Depok penerima bantuan yang hadir agar memanfaatkan bantuan yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya. PKH utamanya diarahkan untuk kepentingan pendidikan anak agar anak-anak Indonesia memiliki akses kepada pelayanan pendidikan.

"Kita tahu bahwa yang namanya PKH ini adalah untuk urusan pendidikan anak. Jangan sampai dilupakan yang berkaitan dengan urusan pendidikan," kata Presiden.

Selain itu, keluarga penerima manfaat juga dapat memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan kesehatan ibu dan peningkatan gizi anak melalui pembelian pangan yang mendukung hal tersebut.

"Saya ingin anak-anak ibu semua kalau anaknya sehat, pintar, sekolah setinggi-tingginya agar jangan ada yang takut untuk bermimpi. Anaknya bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Bisa, insyaallah," tuturnya.

Mengutip siaran pers Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Kementerian Sosial, jumlah bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Kota Depok yang diserahkan secara keseluruhan mencapai Rp70.558.785.000. Jumlah tersebut terbagi atas Rp26.460.225.000  untuk 21.374 keluarga penerima manfaat PKH. Sementara Rp44.098.560.000 untuk 33.408 penerima BPNT. (eas)

 

Saturday, 02 February 2019 00:04

Bonus Demografi, Kesuksesan Kampanye Keluarga Berencana

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan usia>65 tahun). Bonus demografi yang bangsa Indonesia terima saat ini dan masa mendatang, adalah salah satu hasil kesuksesan kampanye tentang Keluarga Berencana (KB) di masa lalu.

 

Dulu ada dua kampanye hebat yaitu KB dan pemilu. Kampanye pemilu dilakukan 2 tahun sebelumnya dan kampanye KB Dua Anak Cukup”.  Dengan kebijakan KB yang dulu, baru sekarang terlihat hasilnya [bonus demografi], ungkap Wakil Presiden (Wapres) ketika menerima Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal, di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

 

Dengan keberhasilan kampanye KB di masa lalu yang menghasilkan bonus demografi tersebut, Wapres pun menanyakan kelanjutan kampanye KB untuk masa sekarang.  

 

Menurut Nofrijal, kampanye KB atau kampanye kependudukan dilakukan hanya pada momentummomentum tertentu saja. Namun, untuk acara besar kampanye Nasional, puncaknya hanya dilakukan pada saat Hari Keluarga. 

 

“Kita memiliki momentum-momentum saja Pak, misalnya kampanye bakti sosial TNI dan bakti sosial Ikatan Bidan, hampir setiap bulan kita lakukan [kampanye KB atau kependudukan] sampai puncaknya di Hari Keluarga,“ jelasnya. 

 

Nofrijal mengungkapkan, kampanye melalui media cetak dan elektronik tentang KB, saat ini tidak sesering zaman dahulu. Saat ini, imbauan kepada masyarakat lebih fokus pada pembangunan keluarga sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

 

 Lewat media yang ada, media elektronik, koran, itu tetap kita upayakan terus Pak, untuk memperkenalkan, namun yang lebih penting kita sampaikan ke masyarakat itu integrasi dengan pembangunan keluarga, karena amanat UU juga untuk kita menyukseskan pembangunan keluarga sejahtera,” ujarnya.

 

Laporan Program BKKBN 

 

Di awal audiensi, Nofrijal melaporkan bahwa Total Angka Kelahiran (Total Fertelity Rate/TFR) di Indonesia turun dari 2,6 anak per wanita di 2012 menjadi 2,4 anak per wanita di 2017. Hal tersebut sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,49 persen per tahun  (200-2010) menjadi 1,38 persen per tahun (2010-2015) dan proyeksi 1,19 persen per tahun (2015-2020).

 

Dalam kesempatan itu, dilaporkan juga bahwa daerah yang paling efektif melaksanakan program KB adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan diikuti Jawa Barat. Sedangkan daerah yang kurang efektif dalam melaksanakan program KB adalah daerah-daerah Indonesia Timur, disebabkan faktor adat istiadat dan kebudayaan.   

 

“Daerah yang kurang berhasil masih di Timur, NTT, Papua, suami maunya anaknya banyak walau ibu-ibu Papua ingin mengatur kelahiran, mengurangi kelahiran, tapi faktor suami, faktor kebudayaan [menghalangi keinginan mereka]. Karena kalau seorang wanita sudah dinikahi berarti dia sudah menyerahkan mahar, berarti terserah suami. Ini masalah adat istiadat, ujar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS BKKBN Zahrofa Hermiwahyoeni.

 

Disampaikan pula, kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (50%). Namun sebagian besar pengguna suntik membayar secara mandiri, tidak dibiayai Pemerintah. Untuk pengguna kontrasepsi jangka panjang termasuk implant, sebagian besar menggunakan biaya Pemerintah. 

 

“50 persen yang suntik dan yang jangka panjang 23 persen termasuk implant, suntik dan pil 70% peserta mandiri, sisanya baru Pemerintah, jelas Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani.

 

Wapres juga mendapatkan penjelasan tentang icon BKKBN saat ini, yaitu Kampung KB. Kampung KB sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan sesudah tahap pencanangan mulai dilakukan aktivitas yang mencerminkan life circle mulai dari bina keluarga balita, balita, bina remaja, sampai dengan lansia.  

 

Menurut Deputi Litbang BKKBN Rizal Martua Damanik, sesuai dengan arahan Kementerian Perekonomian, Kampung KB disinergikan dengan Desa Stunting, yakni icon program BKKBN lainnya sebagai upaya mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, walaupun sudah ada aturan (Inpres) mengenai permasalahan Kampung KB dan Desa Stunting, keterlibatan Kementerian/Lembaga belum berjalan secara optimal. Untuk itu, penguatan koordinasi antara kementerian serta dukungan dari Pemerintah Daerah. 

 

Dalam pelaksanaannya, ada inpresnya juga mengenai permasalahan KB dan Desa Stunting, dimana keterlibatan kementerian ini belum berjalan secara optimal, terkait masalah infrastruktur, air bersih, sarana air bersih, MCK, perlu penguatan koordinasi antara kementerian yang ada, dan di beberapa daerah dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi, masih perlu mendapatkan stimulan,” ujar.

 

Terkait dengan kampanye makanan bergizi di Desa Stunting dan Kampung KB, Wapres menyarankan kampanye tentang makanan bergizi harus disesuaikan dengan makanan daerah/kuliner daerah tersebut. 

 

 Cuma saya bilang bikin kampanye sesuai wilayah, di sini Jawa contohnya tempe, tahu, tapi Sulawesi tidak dikenal (tempe/tahu), kenalnya ikan, sesuai wilayah, tidak usah kampanye nasional berbeda sekali, kulinernya beda,” pesan Wapres.

 

Di akhir pertemuan, Nofrijal meminta kesediaan Wapres untuk hadir pada rangkaian Acara Simposium Tantangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) BKKBN, yang akan diselenggarakan pada bulan Febuari-Maret 2019. 

 

Turut mendampingi Wapres dalam audiensi tersebut, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto (dil).



JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menginginkan adanya penyederhanaan manajemen dan sinkronisasi antarlembaga pemerintah terkait urusan transportasi. Persoalan tumpang tindih kewenangan menjadi hal yang hendak diperbaiki Presiden untuk membenahi pengelolaan transportasi di Jabodetabek.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 8 Januari 2019."Kita ingin agar ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai dan dikerjakan (pengelolaan transportasi)," ucapnya.
          Kepala Negara mencontohkan tumpang tindih kewenangan itu salah satunya mengenai urusan pengelolaan jalan. Ke depannya, ia menginginkan agar pengelolaan moda-moda transportasi yang ada semuanya harus terkelola dengan baik."Sebagai contoh urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PU, DKI, Banten, dan Jawa Barat yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu. Akibatnya, yang berkaitan dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu," tuturnya.
         Selain itu, sebagaimana yang sering ia sampaikan, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan diminta untuk saling terintegrasi satu dengan lainnya. Pembangunan tersebut belakangan ini memang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis _transit oriented development_ yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi."Nanti kalau MRT dan LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, dan TransJakarta ada, masyarakat kita dorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah kita siapkan ini sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran," ucap Kepala Negara.
       Kemacetan yang menjadi permasalahan di megapolitan seperti Jakarta selama ini memang menimbulkan kerugian materi yang tak sedikit. Bappenas menyebut bahwa kerugian yang ditimbulkan itu mencapai Rp65 triliun per tahunnya."Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Ini kalau kita jadikan barang sudah jadi MRT dan LRT," ujar Presiden.
          Kepala Negara juga mengatakan, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk melakukan penataan. Persoalan kemacetan harus segera diatasi melalui penyediaan transportasi massal yang terintegrasi dan pengelolaan yang lebih baik."Enggak mungkin hal-hal seperti ini kita terus-teruskan. Kita harus berani memulai dan merancang agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota," tandasnya.(eas)

 

 

BANTEN(KORANRAKYAT.COM) Pagi ini, Senin 24 Desember 2018, Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Banten untuk meninjau penanganan pasca bencana tsunami yang menerjang pantai di sekitar Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandenglang, Lampung Selatan dan Serang.

        Melalui Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menuju Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan menggunakan Helikopter EC725 Caracal milik TNI AU, pada pukul 09.00 WIB.

       Setibanya di Kabupaten Pandeglang, Presiden Joko Widodo langsung meninjau beberapa lokasi yang terdampak bencana tsunami. Selain itu, Presiden akan mengunjungi beberapa puskesmas dan rumah sakit di Pandeglang yang jadi tempat perawatan para korban bencana tsunami  Dalam peninjauan ini, Presiden ingin memastikan bahwa penanganan dampak bencana tsunami dapat diselesaikan dengan cepat dan baik, terutama evakuasi korban dan adanya bantuan pelayanan kesehatan.

        Kemarin saat memberikan keterangan pers di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Presiden telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, Panglima TNI, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan jajaran terkait untuk langsung terjun ke lapangan melakukan evakuasi dan pendataan."Saya juga telah memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah darurat menemukan korban dan juga melakukan perawatan secepat-cepatnya," ucap Presiden.

         Turut mendamping Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Pandeglang, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Brigjen TNI Maruli Simanjuntak  serta Kapolri Jendral Tito Karnavian.

            Presiden Joko Widodo sempat melihat kawasan yang terdampak tsunami Selat Sunda, termasuk mendatangi dapur umum Kementerian Sosial, meninjau pantai mutiara carita yang  bangunan villa maupun rumah sudah porak poranda, rumah sakit tempat menampung korban bencana di lapangan  Batalyon Kesehatan 1 Marinir Cilandak, bertemu pengungsi di lapangan futsal Rancateureup dan Puskesmas Labuhan. Sedangkan hasil Posko BNPB hingga 24 Desember 2018 pukul 07.00 WIB, tercatat 281 orang meninggal dunia, 1.016 orang luka-luka, 57 orang hilang dan 11.687 orang mengungsi," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12/2018). (eas)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Akibat Tsunami di Selat Sunda  di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Mabes Polri memberikan bantuan satuan Brimob satu Kompi  dan tentu bila diperlukan bantuan kami akan  mengirim Brimob SAR sehingga  akan membantu evakuasi bagi para korban secara cepat .

             Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian  di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (23/12)2018  mengatakan, pihaknya mengirim  personel polisi untuk mengevakuasi korban tsunami di pesisir pantai Kabupaten Pandeglang, Banten. "Kami dari Mabes Polri juga memberikan bantuan satuan Brimob, satu kompi, sudah di Banten, kalau nanti juga diperlukan bantuan Brimob SAR kami juga akan lihat kalau nanti diperlukan," ujarnya.

           Tito menegaskan selain mengirim Brimob ke Provinsi Banten, Polri juga mengerahkan tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri untuk tenaga kesehatan.  " Selanjutnya dari TNI juga saya kira sudah banyak yah batalion-batalion dan lain-lain. Kemudian dari kedokteran kesehatan dari DVI Mabes Polri, kemudian kami berikan bantuan Pol Air, kapal, heli juga kami kirim sehingga ini bisa cepat bekerja," tegasnya.

         Sesuai perkembangan, sejauh ini, korban meninggal dunia akibat tsunami yang melanda wilayah pantai sekitar Selat Sunda sebanyak 168 orang. Korban luka-luka sebanyak 745 orang. Sementara jumlah korban yang belum ditemukan sebanyak 30 orang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya menyatakan, gelombang yang menerjang sejumlah wilayah di kawasan sekitar Selat Sunda itu merupakan tsunami.

         Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono memaparkan ada dua peristiwa yang memicu gelombang tsunami di sekitar Selat Sunda. Kedua peristiwa itu adalah aktivitas erupsi anak gunung Krakatau dan gelombang tinggi akibat faktor cuaca di perairan Selat Sunda. Kedua peristiwa itu adalah aktivitas erupsi anak gunung Krakatau dan gelombang tinggi akibat faktor cuaca di perairan Selat Sunda. (vk)

 

Page 1 of 16

Ekonomi Makro

  •  

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,  Bertempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan