Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Cegah Anies Dampingi Presiden, Paspampres Hanya Mengikuti Daftar Nama dari Panitia
Last Updated on Feb 18 2018

Cegah Anies Dampingi Presiden, Paspampres Hanya Mengikuti Daftar Nama dari Panitia

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM  Tragedi memprihatinkan saat Persija Juara berhasil menaklukkan Bali United dengan skor 3-0, Saat Gubernur DKI Jakarta yang merupakan Tuan Rumah yang juga bapaknya Persija dihalangi Paspampres tidak boleh mendampingi Presiden Joko Widodo yang akan  menyalami pemain...
Produser Chan Parwez : Angkat Potensi Lokal Dengan
Last Updated on Feb 18 2018

Produser Chan Parwez : Angkat Potensi Lokal Dengan " Film Yowis Ben"

SURABAYA( KORANRAKYAT.COM)  Keragaman budaya yang harus dirasakan  memang ada serta  mengangkat potensi lokal  dalam pariwisata salah satu pesan yang bisa  diambil  dalam film “ yowis ben “ apalagi menggunakan bahasa Jawa Timuran  yang cukup kental , baik Malang  maupun  Surabaya...
Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba
Last Updated on Feb 16 2018

Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba

JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam daftar selebriti Tanah Air yang diduga terjerat kasus narkoba,padahal Roro dikenal sebagai duta anti Narkoba, kenapa dengan barang haram itu justru tidak dijahui malah didekati....
Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi
Last Updated on Feb 16 2018

Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang didalangi  Lim Toh Hing Alias Onglay dan kali ini berhasil ditangkap  sebanyak  242 kg Sabu , 30 Ribu Ekstasi dan berhasil disita bersama uang sebanyak Rp 2,7 Miliar. Saat itu warga...
Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi
Last Updated on Feb 16 2018

Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi

  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas apa yang ingin dikerjakan. Jangan lagi anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tanpa fokus. “Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun  enggak berasa. Kontrolnya secara...

Seputar Dunia

  •  
    Hubungan Baik RI-Kamboja Perlu Ditingkatkan

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Hubungan baik Idonesia-Kamboja telah terjalin cukup lama hal ini

     
Thursday, 15 February 2018 05:33

Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah

Written by

 

 
MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyerahkan sertifikat tersebut di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu sore, 14 Februari 2018.
 
       Dalam sambutannya, Presiden tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah guna menghindari sengketa  lahan dan tanah yang sering kali terjadi di masyarakat."Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku), enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah," ujar Presiden.Banyaknya keluhan tersebut juga mendorong Kepala Negara untuk memberikan target tahun ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar menerbitkan dan menyerahkan tujuh juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air."Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat. Saya tidak mau kerja dengan cara-cara itu. Saya akan cek terus," ungkapnya.
 
         Bahkan, Presiden menyatakan bahwa dirinya juga tak segan untuk mengganti jajarannya apabila tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan pemerintah.Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank."Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank, tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau _ndak_, jangan!," ujar Presiden.
 
         Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat.Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff. (eas)

 

 

BOGOR(KORANRAKYAT.COM) , - Pascagempa yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Menteri Sosial Idrus Marham secara maraton memantau dan memastikan proses tanggap darurat berlangsung dengan baik."Hari ini saya ke Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan warga terdampak gempa, memastikan mereka telah menerima bantuan dan perlindungan yang layak. Sebelumnya saya sudah ke Kecamatan Panggarang, Kabupaten Lebak, untuk melihat langsung bagaimana proses penanganan terhadap pengungsi," ujar Idrus kepada media setelah bersapa pengungsi di Kecamatan Megamendung, Sabtu (27/1) .

Mensos mengatakan penyaluran seluruh bantuan harus merata dan proporsional sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya juga terus memonitor dan meminta tim untuk menyisir para korban gempa. Presiden Joko Widodo, lanjutnya, terus memantau perkembangan penanganan pengungsi dan warga terdampak gempa. Beliau juga berpesan untuk berkomunikasi dengan semua pihak terkait dalam rangka penanganan bencana ini. “Bapak Presiden memerintahkan agar semua yang korban gempa mendapatkan perlindungan. Semua anak bangsa yang terkena musibah harus diurus dengan baik,” katanya.Total bantuan yang disalurkan untuk gempa di Lebak dan Jawa Barat sebesar Rp2,5 miliar dalam bentuk logistik, santunan untuk ahli waris dua korban meninggal, serta kendaraan siaga bencana berupa mobil tangki air.

Mensos mengatakan sesaat setelah terjadinya gempa pada Selasa lalu (23/1), Tim Kementerian Sosial turun ke lapangan dan melakukan pendataan. Ada 3 hal yang dilakukan secara bertahap yakni membangun tenda dan dapur umum untuk pengungsi, memberikan bantuan untuk rumah yang rusak akibat gempa dan menyiapkan jaminan hidup. "Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial ini diberikan jika semua persyaratan telah terpenuhi dengan dilakukan asesmen dan penilaian langsung dilapangan oleh petugas Pusat dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota," paparnya.

Seperti diketahui, gempa bumi berkekuatan 6,1 SR terjadi pada hari Selasa pukul 13.34 WIB. Sebanyak tujuh kabupaten terdampak gempa yakni Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur. Sementara di Provinsi Banten meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang. Di Lebak, gempa dirasakan warga Kecamatan Bayah, Wanasalam, Cilograng, Panggarangan, Lebak Gedong, Sobang, Cimarga, Sajira, Cihara, Cirinten, Cijaku, Ci Gemblong, Bojong Manik, Muncang, Cibadak, Malingping. Cileles, Cibeber. Di Pandeglang, wilayah terdampak gempa adalah Kecamatan Majasari, Cikeusik, Cimanggu, Panimbang, Bojong, Saketi, Sukaresmi, Cibaliung dan Cigeulis.

Di Serang wilayah terdampak gempa meliputi Kecamatan Mancak, Padarincang, Gunungsari dan Jawilan. Sementara di Bogor wilayah terdampak gempa adalah Kecamatan Megamendung, Pamijahan, Ciawi, Sukajaya, Nanggung dan Caringin.
Selanjutnya di Kabupaten Cianjur, kerusakan akibat gempa dirasakan warga Desa Tanggeung, Desa Pagermaneuh, dan SMK Tanggeung. Untuk Sukabumi di Pabuaran, Cibitung, Surade, Cidolog, Warung Kiara dan Kabandungan

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), jumlah korban meninggal sebanyak 2 orang, korban luka-luka sebanyak 16 jiwa, dan 878 jiwa mengungsi. Jumlah pengungsi terbanyak di Kabupaten Lebak sebanyak 460 jiwa, Kabupaten Bogor sebanyak 378 jiwa, dan Sukabumi sebanyak 40 jiwa.

Guncangan gempa juga menyebabkan 602 rumah rusak berat dan sebanyak 3.284 rumah rusak ringan.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengungkakan pihaknya telah mengintruksikan Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) melakukan distribusi logistik ke lokasi terdampak. Bantuan logistik diberikan kepada korban yang mengalami kerusakan rumah berat dan saat ini mengungsi di tenda pengungsian, maupun rumah tetangga dan keluarga. "Tim dari Direktorat PSKBA juga melakukan pendampingan dan asesmen kebutuhan pengungsian. Selain itu, tim yang turun berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan verifikasi awal terkait rumah rusak untuk pemberian bantuan pembangunan rumah dan bantuan logistik yang tepat sasaran," papar Dirjen. (bes)

 

.
 
INDIA(KORANRAKYAT.COM) Di sela-sela pelaksanaan KTT ASEAN-India, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, Kamis 25 Januari 2018. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya upaya peningkatan kerjasama ekonomi karena perdagangan bilateral kedua negara sebenarnya mulai tumbuh sejak tahun lalu namun masih jauh dari potensi sebenarnya.“Oleh karena itu upaya meningkatkan perdagangan harus terus dilakukan termasuk menghilangkan hambatan perdagangan,” kata Presiden.
             Hal lainnya yang disampaikan Presiden Jokowi adalah kenaikan tarif bea masuk yang cukup tinggi terhadap vegetables oil ke India. Kenaikan tarif kelapa sawit akan berdampak terhadap ekspor palm oil Indonesia. “Jika ekspor sawit Indonesia berkurang, saya yakin akan berpengaruh juga pada pemenuhan kebutuhan pasar India yang semakin meningkat,” kata Presiden. Oleh karenanya, Presiden Jokowi sangat mengharapkan pemerintah India dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif terhadap vegetables oil. Sedangkan mengenai arsitektur kawasan Indo-Pasifik, Presiden Jokowi ingin mengajak negara kunci di kawasan untuk membahas konsep Indo Pasifik. “Saran saya, konsep ini dikembangkan berdasar keterbukaan, inklusif, dilandasi spirit kerja sama,” ucap Presiden Jokowi.Sebagai negara yang sangat aktif di IORA, Presiden Jokowi meyakini PM Modi akan sepakat untuk memperkuat IORA. “Agar Lingkar Samudera Hindia dapat menjadi kawasan yang stabil dan sejahtera,” tutur Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan India terhadap ASEAN-led Mechanism termasuk East Asia Summit (EAS).
 “Indonesia telah mengusulkan dimulainya kerja sama maritim dalam EAS yang juga didukung India,” ucap Presiden Jokowi. 
 
            Oleh karena itu ke depan, kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara. Sementara itu di awal pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia-India semakin kokoh, khususnya sejak pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Modi pada Desember 2016 di India. “Untuk menjaga momentum kerja sama yang erat ini, saya mengundang Yang Mulia untuk berkunjung ke Indonesia tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.Di Indonesia nanti, Presiden Jokowi mengajak PM Modi untuk membahas kerjasama bilateral secara detail.Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Duta Besar Republik Indonesia untuk India Sidharto Suryodipuro. (eas)

 

Sunday, 21 January 2018 23:31

Presiden Resmikan Jalan Tol Pertama di Lampung

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk dapat bersaing dengan negara lain. Apalagi stok infrastruktur di tanah air masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, baik ruas jalan, pelabuhan, bandara dan pembangkit listrik. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni - Simpang Susun Bakauheni (8,9 kilometer) dan segmen Simpang Susun Lematang - Simpang Susun Kotabaru (5,5 kilometer) di Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu 21 Januari 2018.

            Oleh karena itulah, Presiden selalu memberi target pada penyelesaian proyek infrastruktur, seperti jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar. “Saya ingin mendorong agar dari Bakauheni sampai Palembang bisa diselesaikan sebelum Asian Games berjalan,” ucap Presiden. Jalan tol adalah contoh dari infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing suatu produk karena mempercepat proses pengiriman barang. Seandainya tidak ada jalan tol atau infrastruktur yang mendukung, bagaimana sebuah produk bisa diangkut dari satu tempat ke tempat lain. “Kalau biaya transportasi mahal, logistik mahal, bagaimana produknya bisa murah? Transportasi bisa cepat artinya bisa lebih murah,” ucap Presiden.

               Mengenai pembangunan jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar yang berjarak 140,9 kilometer dan merupakan jalan tol pertama di Provinsi Lampung, Presiden optimis jalan tol tersebut akan tuntas pada bulan Juni 2018, meski masih ada persoalan seperti pembebasan lahan. “Tadi saya tanya ke Gubernur apa bisa selesai masalah pembebasan lahan, ‘Insya Allah bisa’ jawab Gubernur. Janji itu saya tulis. Nanti kalau enggak selesai pembebasan lahan, saya cek tanggungjawabnya ada di siapa, jelas,” kata Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN yang telah bersinergi membangun jalan tol.“Meskipun banyak sekali yang menyampaikan, hitung-hitungannya masih sangat kecil keuntungannya, IRR-nya masih kecil. Tapi saya sampaikan ini adalah kebutuhan yang tidak bisa kita tunda, kalau kita ingin menang dalam kompetisi, menang dalam persaingan dengan negara lain,” ucap Presiden.

               Presiden juga mengingatkan bahwa pekerjaaan pembangunan jalan tol ini belum selesai dan masih banyak bagian yang perlu disambungkan, dan harus terus dibangun.“Saya ingin semua menteri terus memantau perkembangan setiap harinya, sehingga kualitas yang ada betul-betul kualitas yang baik. Dan nanti bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar merupakan salah satu dari proyek strategis nasional yang dimulai tiga tahun yang lalu dan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra yang dibangun dengan biaya sebesar Rp16,8 Triliun. “Satu demi satu kita selesaikan, tapi sebagian besar masih dalam proses kontruksi. Oleh sebab itu, ruas ini selesai langsung saya resmikan untuk memacu agar ruas yang lain juga segera dirampungkan,” tutur Presiden kepada wartawan.

 Setelah peresmian, Presiden menjajal jalan tol tersebut dengan menggunakan sebuah truk berwarna putih.

 Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo telah melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) untuh mengisi posisi yang kosong setelah KSAU sebelumnya, Hadi Tjahjanto, diangkat sebagai Panglima TNI. Selain itu juga  Presiden menetapkan pengganti Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial. Pagi ini, Rabu, 17 Januari 2018, Kepala Negara secara resmi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial yang baru untuk sisa masa jabatan 2014-2019. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta.

Idrus Marham menjadi anggota Kabinet Kerja dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. Pria kelahiran Sulawesi Selatan 55 tahun lalu ini saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Ia juga pernah menjadi anggota MPR pada 1997 dan anggota DPR untuk tiga periode berturut-turut mulai 1999.

Usai pelantikan tersebut, peraih gelar doktor ilmu politik ini langsung efektif menggantikan Khofifah yang memutuskan mundur untuk melaju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Sebelumnya, Khofifah sudah menyampaikan secara langsung pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Usai pelantikan, Presiden mengatakan kepada para jurnalis bahwa pengalaman yang dimiliki oleh Idrus Marham akan sangat berguna dalam kepemimpinannya di Kementerian Sosial. Ia menyebut bahwa saat ini Kementerian Sosial membutuhkan pimpinan yang mampu mengembang tugas yang sangat banyak sepeninggal Khofifah.

"Pak Idrus cocok di situ," ujar Presiden 

Ia pun mengingatkan kepada Menteri Sosial yang baru agar langsung bersiap untuk menjalani pekerjaan berat di Kementerian Sosial. Salah satunya ialah soal distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini ditargetkan untuk meningkat jumlahnya.

 "Urusan di Kementerian Sosial banyak sekali. Seperti sekarang PKH, sekarang meloncat dari 6 juta menjadi 10 juta. Ini pekerjaan besar sekali, bukan hal yang mudah. Kemudian pembagian beras yang sekarang sebagian dipindah ke bantuan pangan nontunai, itu memerlukan penanganan yang tidak mudah," ucapnya.

 *Pelantikan Pejabat Negara Lainnya*

          Bersamaan dengan pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Kepala Negara turut melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) untuh mengisi posisi yang kosong setelah KSAU sebelumnya, Hadi Tjahjanto, diangkat sebagai Panglima TNI.

         Pelantikan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 2/TNI Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara. Ia juga diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya Marsekal Madya menjadi Marsekal.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melantik dua pejabat negara lainnya, yakni Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.Agum Gumelar yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan di era Kabinet Gotong Royong ini dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dirinya menggantikan posisi Hasyim Muzadi yang meninggal dunia pada Maret 2017.Adapun Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI dari tahun 2013 hingga 2015 dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11/P Tahun 2018 (eas)

 

 

 

 

Wednesday, 10 January 2018 13:30

Presiden Resmikan Bendungan Raknamo di Kupang NTT

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sebelum bertolak ke Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satunya adalah Bendungan Raknamo yang berada di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Peresmian kali ini ditandai dengan pengisian air ke dalam bendungan yang mempunyai daya tampung 14 juta meter kubik. Kepala Negara pun berharap Bendungan Raknamo dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang dialami masyarakat NTT, khususnya Kabupaten Kupang, yakni kelangkaan air.

         “Problem utama di provinsi ini sebenarnya hanya satu, kalau bisa kita selesaikan, air. Di sudut manapun NTT ini, kalau bisa menyelesaikan ini (air) kesejahteraan, kemakmuran ekonomi pasti akan naik,” ucap Presiden.Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang merupakan satu dari tujuh bendungan yang dibangun di NTT untuk mengatasi kelangkaan air. Enam bendungan lainnya adalah Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Flores,  Bendungan Kolhua di Kota Kupang, dan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang. 

          "Hari ini kita semua masyarakat Kupang, masyarakat NTT pasti bersukacita, berbahagia sekali karena Bendungan Raknamo yang kita nanti-nantikan sejak lama sudah akan segera dimulai proses pengisian airnya," ujar Presiden.Dalam sambutannya, Presiden juga mengapresiasi kerja cepat yang dilakukan seluruh pihak dalam proses pembangunan Bendungan Raknamo. Mengingat hanya dalam waktu tiga tahun sejak dicanangkan pada bulan Desember 2014, Bendungan Raknamo sudah selesai dibangun dan siap untuk digunakan.

          "Alhamdulillah pembangunan Bendungan Raknamo berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Sekali lagi ini tentu hasil kerja keras siang dan malam dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, kerja keras dari Pak Gubernur dan seluruh bupati dan wali kota yang ada di sekitar bendungan ini," ungkapnya.Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa Bendungan Raknamo memiliki sejumlah fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di antaranya menghasilkan air baku sebanyak 0,1 meter kubik per detik, menghasilkan listrik sebesar 0,22 MW, hingga irigasi 1.250 hektar sawah."Sehingga masyarakat merasakan manfaat dari jaringan irigasi yang ada. Dan air itu mengalir dan dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitasnya di sawah-sawah mereka," kata Presiden.

 Tak hanya Bendungan Raknamo, dalam kunjungannya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur kali ini, Presiden juga meresmikan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka.Presiden pun berharap pemerintah daerah bersama masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar bendungan maupun kawasan perbatasan. "Saya titip pada Pak Gubernur, Pak Bupati, dan juga masyarakat sekitar bendungan dan perbatasan untuk ikut menjaga, merawat infrastruktur ini dengan baik," ucap Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.(eas)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT .COM) Biro  Pemberitaan Parlemen  DPR  RI akan  memperbaiki   segala sistem pemberitaan yang ada di Parlemen agar semua produk serta pekerjaan anggota dewan  bisa diketahui masyarakat secara luas. Lembaga pemberitaan akan melakukan analisa  serta isu berbagai pemberitaan mulai hukum, ekonomi, sosial budaya  maupun politik. Oleh karenanya lembaga pemberitaan akan membuat pres  Realese akan menjadi bagian informasi yang harus disampaikan ke masyarakat.  diharapkan bisa di muat oleh secara keseluruhan wartawan yang ada di Parlemen, sehingga masyarakat akan mengetahui  sampai sejauh mana kerja anggota  DPR RI  kita serta produk yang telah dikeluarkan serta inovasi guna untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.  Masyarakat akan memandang dewan lebih bijak, karena selama ini apa yang diketahui masyarakat  serta produk dewan masih belum diketahui secara menyeluruh dan pemberitaan akan lebih seimbang.” Tandas Y.O.I.Tahapary , SH, M.Si Kepala Biro Pemberitaan Parlemen  Sekretariat Jendral DPR RI pada koranrakyat.com  Jumat (5/01) belum lama Ini.

Lebih jauh dikatakan Tahapy yang akrab dipanggil Hanny Tahapary timnya telah melihat berbagai tempat termasuk ruang pressroom wartawan ada beberapa  peralatan elektronik   yang harus diperbaiki. Selain melihat  ruang wartawan  tim pemberitaan parlemen DPR RI  juga melihat  ruangan salah satu anggota dewan , bahwa ruangan itu dianggap kurang layak, karena cukup sempit  sehingga sepertinya membuat anggota DPR RI kurang nyaman dalam bekerja. Coba sampean bayangkan dari ruangan yang  ada satu anggota dewan memiliki 5  orang staf ahli dan 2 orang bagian administrasi. Jadi dalam ruang ditempati 7 orang tinggal dikalikan dari jumlah 560 anggota masing masing  membawah 7 orang  sehungga total 3920 orang. Sehingga cukup sesak, apalagi setiap usai sidang berkas tumpukan ditaruh di meja  bahkan ada yang dikursi sehingga membuat anggota dewan sendiri  kesulitan untuk duduk.Tentunya hal yang seder hana tapi penting untuk kenyamanan  kerja anggota DPR RI kita.

 

Diungkapkan juga oleh Hanny  bahwa dalam pengamatan sementara gedung yang dibangun   hampir 20 tahun itu perlu dilakukan perbaikan serta penyesuaian, sehingga bisa lebih layak dan anggota DPR RI bisa kerja lebih nyaman. Tentunya hasil bedrbagai temuan nanti akan disampaikan ke pimpinan dalam hal ini Setjend DPR RI yang akan meneruslkan ke pimmpinan dewan. Tentunya  ada konsekwensi biaya dalam renovasi nantinya ada yang mengkalkulasi sendiri melalui bagian gedung tim teknis  DPR RI, dan pimpinan dewan akan menyampaikan kemasyarakat alasanya direnovasi. Sehingga masyarakat akan bisa berfikir secara rasional.” Yah kalau kita liat anggota DPR RI bekerja hingga larut malam bahkan sampai  jam 2 malam , semuanya harus kita apresiasi oleh karena mereka memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (eas)    

Wednesday, 03 January 2018 05:51

Presiden Lantik Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2018.Pelantikan Djoko Setiadi ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130P Tahun 2017 tentang Pemberhentian denga Hormat Kepala Lembaga Sandi Negara dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.  Pria yang lulus dari Akademi Sandi Negara (AKSARA) pada tahun 1980 tersebut, sebelum diangkat menjadi Kepala BSSN, menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sejak Januari 2016.

Adapun Lemsaneg dilebur bersama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) di Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga menjadi BSSN sekarang ini. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.

Berdasarkan Perpres tersebut, BSSN mulanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, mengingat krusialnya aspek keamanan terhadap kejahatan siber dan implikasinya terhadap ketahanan nasional di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian digital di Tanah Air, BSSN kemudian ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN itu diatur lewat Perpres Nomor 133 Tahun 2017 yang mengubah Perpres sebelumnya. Presiden menandatangani Perpres tersebut pada 16 Desember 2017.

"Ini adalah sebuah badan yang sangat penting dan ke depannya sangat diperlukan oleh negara terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," ujar Presiden mengomentari peranan BSSN usai menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Baru, Selasa, 2 Januari 2018.Acara pelantikan ini ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan.(eas)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terhambat. Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa.

Namun, kondisi tersebut tidak bisa selamanya dijadikan alasan. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga BBM ini mulai diupayakan untuk sama di seluruh pelosok Tanah Air. Sebelumnya, perbedaan harga BBM di sejumlah daerah disinyalir luput dari perhatian sehingga seringkali mengakibatkan harga komoditas menjadi jauh lebih mahal dibanding dengan daerah lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kelima dari ideologi bangsa Indonesia.

    "Ini yang sering saya sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan," ujarnya saat peresmian BBM Satu Harga di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat, 29 Desember 2017.Kebijakan BBM Satu Harga merupakan jawaban atas permasalahan itu. Memang, dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut. Presiden mengakui bahwa kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan. Apalagi melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu. Tapi, apa pun harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya perintahkan kepada Menteri BUMN dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ternyata kurang lebih Rp800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp300 triliun diberikan, ini kenapa Rp1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan mengapa BBM Satu Harga itu harus!" kata Presiden.Selama ini, Papua sering dijadikan contoh daerah yang mengalami perbedaan harga BBM. Namun, selain di Papua, ternyata banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa. Seperti di Kalimantan dan Sulawesi misalnya, di sana harga BBM bisa melonjak hingga enam kali lipat dari harga di Pulau Jawa."Di daerah perbatasan Kapuas Hulu harganya bisa Rp40 ribu per liter. Kalau tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu," tuturnya.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya ini, Kepala Negara langsung meresmikan secara serentak kebijakan BBM Satu Harga yang juga berlaku di Kalimantan dan berbagai daerah lainnya. Hal tersebut tentunya akan diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata agar distribusi pasokan BBM menjadi lebih mudah.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang bekerja keras mewujudkan BBM Satu Harga, BBM berkeadilan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan secara serentak 17 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah," ucapnya mengakhiri.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik.(eas)

 

 

 

 

Sunday, 24 December 2017 21:47

Presiden Pastikan Kelayakan dan Keamanan Wisata di Bali

Written by

 

BALI (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo malam  mengumpulkan jajarannya di Kabinet Kerja untuk membahas soal peningkatan pariwisata Indonesia. Rapat terbatas yang digelar kali ini berbeda dari biasanya. Kepala Negara memilih Provinsi Bali sebagai tempat dilangsungkannya rapat tersebut.Pesan yang hendak disampaikannya sangat jelas: kondisi Bali saat ini sudah layak dan aman untuk kembali dikunjungi sebagai lokasi wisata favorit para pelancong dari seluruh dunia. Sebelumnya, pariwisata di Bali sempat terganggu karena dampak erupsi dari Gunung Agung.

          "Kita ingin menunjukkan kepada wisatawan dan dunia bahwa wisata di Bali aman karena memang dampak dari erupsi di Gunung Agung hanya berjarak 8-10 kilometer dari puncak gunung. Tadi saya sudah diberi informasi oleh Pak Gubernur dan Menko Kemaritiman," ujarnya saat memimpin rapat pada Jumat, 22 Desember 2017, di Wisma Pendidikan dan Pelatihan PU dan Perumahan Rakyat Werdapura, Sanur, Kota Denpasar.

         Melihat fakta tersebut, sebenarnya sejumlah tempat wisata yang ada di Bali tetap aman untuk dikunjungi saat erupsi terjadi. Namun, perlu diakui bahwa banyaknya pemberitaan mengenai erupsi tersebut yang ditambah dengan adanya sejumlah _travel advice_ terkait kondisi Bali menyebabkan adanya penurunan aktivitas pariwisata di sana."Dengan rapat terbatas yang kita lakukan di Bali ini kita harapkan bahwa memang di Bali tidak ada masalah yang berkaitan dengan aman dan tidaknya wisata di Bali karena erupsi di Gunung Agung," Presiden kembali menekankan.

          Untuk menindaklanjuti hal itu, Kepala Negara meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, kedutaan-kedutaan, serta maskapai penerbangan untuk aktif memberikan informasi terkini dan akurat mengenai kondisi Bali saat ini dan keamanan yang terjamin bagi para wisatawan."Tentu saja langkah kontingensi kita siapkan kalau memang bencana itu terjadi," ia menambahkan.

Perkembangan Destinasi Wisata Baru

        Dalam rapat tersebut, selain membahas soal pariwisata Bali, Kepala Negara beserta jajarannya juga membicarakan soal perkembangan destinasi wisata baru yang sudah satu setengah tahun terakhir mulai digarap. Presiden menekankan bahwa tata ruang dari tiap destinasi wisata baru tersebut harus sudah mulai didesain dan direncanakan."Saya hanya ingin memberikan beberapa hal yang ada di lapangan, terutama yang menyangkut dari Bappenas, PU, Bekraf, yang berkaitan dengan tata ruang yang ada di 10 destinasi baru yang sudah kita tetapkan," ucapnya.

          Ia kemudian memberikan contoh mengenai apa yang dilihatnya pagi tadi saat berada di Raja Ampat, Papua Barat, untuk menghadiri peringatan Hari Ibu. Menurutnya, sebagai sebuah destinasi baru, pengembangan Raja Ampat sudah semestinya digarap dengan serius."Misalnya, runway dan terminal di sana belum siap. Yang kedua masalah tata kota yang ada di kota Raja Ampat. Saya kira ini tugasnya Bappenas untuk mendesain baik yang berkaitan dengan tata kota dan pemukiman. Kalau tidak segera kita tetapkan di mana kota dan tempat wisatanya, semua akan berjalan sendiri-sendiri," tuturnya.

 

           Penyiapan tata kota dan pemukiman sejak dini di destinasi wisata baru akan menjadi kunci bagi pengembangan pariwisata Indonesia yang jauh lebih baik. Tak hanya tata kota dan tempat wisatanya yang akan menjadi tertata, tapi juga hutan konservasi dan sumber daya alam yang ada di sejumlah destinasi wisata baru tersebut juga akan terlindungi."Saya kira kalau hal-hal ini dimulai sejak awal, pariwisata kita akan lebih terarah dan jelas," ucapnya mengakhiri.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Adem Panas di tubuh TNI setelah di anulir  sekitar  16 Perwira di batalkan Hadi Tjahyanto Panglima TNI  yang baru. Dimana Panglima TNI sebelumnya Jendral Gatot Nurmantyo memutasi  85 Perwira dengan  melalui     Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dibatalkan  lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

        Panglima TNI,Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Halim usai memberikan Wing  bagi Kapolri,KSAD, KSAL, Rabu (20/12)2017 mengatakan , pertama untuk mengeban amanah sebagai panglima TNI saya telah melaksanakan evaluasi berkesinambungan terhadap sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas kedepan. “Kedua, adalah dasar untuk penilaian sumber daya manusia adalah Profesionalitas dan merid  system ,” ujarnya.

 

          Selanjutnya, Hadi menegaskam , dengan pembinaan karir Prajurit TNI itu sudah baku semuanya berdasarkan Profesionalitas Merid Sistem yang selalu yang kita lakukan. “Tidak ada istilah dalam pembinaan karir adalah Like and Dislike,” tegasnya.  Dari perkembanhan yang ada adanya surat Keputusan Nomor/ Kep/982.1/XII/2017 tangal 19 Desember 2017  itu merubahn surat Keputusan panglima TNI sebelumnya  No Kep/982/ XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, pasalnya  dari mutase 85 pati itu ternasuk 32 Pati.

           Keputusan mutasi 85 perwira tinggi yang dipindah, diantaranya 45 perwira tinggi berasal dari TNI AD, 28 perwira tinggi TNI AL, dan 11 dari jajaran perwira tinggi TNI AU, dianulir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sebagian keputusan Panglima TNI sebelum dirinya, Jenderal Gatot Nurmantyo, yang dianulir di antaranya Letjen TNI Edy Rahmayadi yang sebelumnya diberhentikan karena pensiun dini, tetap menjadi Pangkostrad.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI pada tanggal 19 Desember 2017.

"Bahwa perlu diadakan perubahan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia," demikian isi sebagian kutipan dalam surat tersebut.

Setidaknya, ada 16 nama yang sebelumnya dimutasi oleh Gatot Nurmantyo. Nama-nama tersebut adalah:

1. Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini),

2. Mayjen TNI Sudirman dari Asops Kasad menjadi Pangkostrad

3. Mayjen TNI AM Putranto, dari Pangdam II/Swj menjadi Asops Kasad.

4. Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam II/Swj

5. Brigjen TNI Heri Wiranto, dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad

6. Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI

7. Kolonel Inf Agus Setiawan dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad

8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, dari Dankodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad

9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dari Dankormar menjadi Dankodiklat TNI

10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin dari Kas Kormar menjadi Dankormar

11. Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dari Danpasmar II Kormar menjadi Kas Komar

12. Kolonel Mar Edi Juardi dari Asops Kormar menjadi Danpasmar II Kormar

13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak dari Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI

14. Brigjen TNI Herawan Adji dari Dir F Bais TNI menjadi Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI

15. Kolonel Kav Steverly Christmas P dari Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI menjadi Dir F Bais TNI

16. Kolonel Inf Syafruddin dari Paban IV/Ops Sops TNI menjadi Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI

 

"Diubah menjadi tidak ada (tidak ada mutasi)," tulis keputusan tersebut.Surat keputusan tersebut pun disampaikan kepada Menko Polhukam, Menhan, Kepala BIN, Ketua Mahkamah Agung, dan beberapa institusi terkait lainnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Ajakan panglima ikut terbang dengan Sukhoi SU-30 ternyata punya tujuan dan makna tersendiri memberikan wing kehormatan, buktinya ajak ikut penerbangan di Sukhoi direspon baik Kepala Kepolisasn Repubik Indonesia(Kapolri) Jenderal PoL Tito Karnavian, Kepala Staf Angkatan Darat( KSAD),Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan laut Laksamana Ade Supandi siap terbang dengan formasi sensasi fanding . Ini dilakukan  menujukan bahwa TNI Polri Solid dan ini dibina selama ini semakin kuat tujuannya.

Panglima TNI, Mersekal   Hadi Tjahjanto  ditemui usai terbang dan menerima Wing Kehormatan di Halim Perdana Kusuma , Rabu (20/12)2017 mengatakan rekan-rekan media dan hari ini kita laksanakan terbang dengan menggunakan pesawat Sukhoi SU-30 dan tujuan adalah memberikan wing kehormatan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) , Jenderal Tito Karnavian ,Kepala Staf Angkata  Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono dan Kepala Staf Angkatan(KSAL) Laut,Laksama Ade Supandi” ujarnya

        Selanjutnya, Hadi menegaskan All sesais  yang diatas adalah kita melaksanakan terbang formasi red acoon, saya selaku reader dari SU-30.  “Namun karena cuaca memang kurang  bagus jadi exsesais itu yang kita laksanakan , rencananya kita akan melaksanakan Exesais to be two, dua lawan dua di udara adalah exesais yang biasa kita lakukan apabila kita melakukan intersep pesawat-pesawat musuh dan itu pun dikendalikan radar yang ada dibawah atau Ground control Intersepsen,” tegasnya.

            Untuk itu, Hadi menjelaskan alhamdulilah semua berjalan dengan baik walaupun dengan cuaca yang kurang bersahabat visi biliti cukup bagus  4 Kilo , kemudian kita terbang  mengkulut melaksanakan pendaratan dengan sempurna. “Kita yakin Kapolri, KSAD dan KSAL merasakan sensasi terbang dengan Sukhoi  terutama saat mendarat,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Hadi menandaskan Saya yakin beliau bertiga  tidak expect kalau mengerem menggunakan pesawat Druge Chute.  Bertiga beliau kaget semua itu lah yang sengaja sampai ke Pilot tidak usah dikasih tahu menggunakan parasut. Dia merasa sensasinya  .” Itu  pengalaman hari ini tujuan besarnya adalah menujukan bahwa Solidtitas TNI,Polri yang kita bina selama ini kita pertahankan dan akan semakin kuat itu tujuannya,” tandasnya. 

            Sementara itu, Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  mengatakan  30 Puluh menit lumayan terbang dan saya beruntung karena kalau tidak jadi Kapolri saya tidak terbang dengan pesawat Sukoy SU-30 dimana pesawat salah satunya tercanggih di dunia. “Beruntung ini dimiliki oleh Indonesia. Saya merasa bangga sebagai Kapolri dan sebagai warga Negara Indonesia  betul-betul bias menikmati terbang bersama Sukhoi dan kesannya nyaman dengan pesawat ,” ujarnya .

 

Seiring dengan itu, Tito menegaskan awalnya, setelah  dibawa monufer ke kanan dan kekiri ,keatas dan kebawa tapi pusing juga . Tetapi kalau Panglima TNI tidak pusing kalau saya pusing sedikit .” Biasa kejar maling diajak naik pesawat . Mudah-mudahan tetapi 30 menit ini memberikan arti tahunan, bagi saya seumur hidup kegiatan ini bukan hanya hubungan yang lebih baik secara personal antara Panglima TNI, Kapolri, Kasad dan Kasal yang hari ini 30 menit merasakan keliling Negara indonesa dengan naik pesawat kebanggan Kita Sukhoi,” tegasnya.

 

Oleh karena itu, Tito menjelaskan tetapi lebih dari itu 30 menit akan memberikan dampak yang luas kepada Institusi hubungan antara Polri dengan TNI .” Saya berharap kebersamaan ini yang kami rasakan 30 menit bersama-sama naik turun manufer naik turun ini juga akan mewarnai di jajaran TNI Polri untuk memantapkan dimasa mendatang ,dimana TNI Polri dua pilar yang paling Utama dalam rangka menjaga keuntuhan NKRI.  Kita semua sepakat,” jelasnya.

 

Ketika ditanya apakah ini pertama kali bapak naik Pesawat tempur, Tito mengakui Ya pertama kali naik pesawat tempur, ya ini nyaman naik pesawat ini karena manufer nyantai saja .” Ini seperti Mercy, kalau naik komersial kaya Kijang. Begitu naik manufer dikejut sana, kejut sini mulai pusingnya keluar. Untung tidak bawa kantung plastic,” akunya. (vk)

 

 

Monday, 18 December 2017 10:03

Jutaan Umat Islam Keluarkan Petisi Untuk Donal Trump

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Aksi penolakan terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donal Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mengalir dari berbagai penjuru. Kini umat Islam di Indonesia sejak pukul 11.00 pagi, Minggu (17/12)2017 berkumpul di Monas yang dimotori Majelis Ulama Indonesia(MUI) di dukung Ormas Islam membacakan petisi penolakan dan meminta pernyaataan itu di cabut. Besok(18/12)2017 akan disampaikan ke kedutaan Amerika.

        Di hadapan massa aksi bela Palestina, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Abbas,  Minggu (17/112) mengatakan saat membacakan petisi penolakan terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. “Dukungan terhadap Palestina, ini yang mengatasnamakan seluruh Ormas Islam di Indonesia ini rencananya akan dikirimkan ke Kedutaan Besar AS yang berada di Jakarta pada Senin (18/12/2017) besok pagi,” ujarnya.

      Demikian isi petisi tersebut di antaranya:

1. Keputusan Donald Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah mencederai keadilan dunia internasional, melanggar HAM dan merusak perdamaian antara Israel dan Palestina yang selama ini terus dilakukan PBB dan OKI. Oleh karena itu, keputusan itu harus dibatalkan dan dicabut secepatnya.

2. Jika Presiden Amerika Serikat tidak segera membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, maka Amerika Serikat akan kehilangan legitimasi untuk menjadi penengah perdamaian antara Palestina dan Israel.

3. Mendesak kepada semua negara agar menolak keputusan sepihak Donald Trump yang menjadikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

4. Mendesak kepada semua negara yang selama ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, terutama negara-negara yang tergabung dengan OKI, agar memutus hubungan diplomatik dengan Israel atau tidak memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

5. Mendukung hasil deklarasi keputusan konferensi negara-negara OKI di Istanbul, Turki pada 13 Desember 2017, dan menegaskan perlunya didorong upaya pencapaian hak-hak warga negara Palestina secara permanen, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem atau Al-Quds sebagai ibu kotanya.

6. Jika Donald Trump tidak mencabut keputusan yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, maka kami mendesak PBB agar segera menggelar sidang istimewa untuk memberikan sanksi tegas kepada Amerika Serikat dengan opsi pembekuan Amerika Serikat sebagai anggota PBB, atau pemindahan markas PBB dari Amerika Serikat ke negara lain.

7. Mendesak DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk meninjau kembali semua bentuk investasi dan bisnis Amerika Serikat yang ada di negara Indonesia.

a. Mengimbau, seluruh masyarakat Indonesia agar melakukan boikot terhadap seluruh produk perusahaan Amerika Serikat dan Israel yang beredar di Tanah Air. Agar kita tidak bergantung dengan produk tersebut dan menggunakan produk sejenis karya anak bangsa.

b. Kita serukan negara-negara OKI dan masyarakat dunia agar memberikan bantuan dan meningkatkan saranan prasana kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan tempat-tempat ibadah bagi masyarakat Palestina.

 

c. Kita mengimbau masyarakat Indonesia agar berdoa untuk kedamaian dan kemerdekaan Palestina dan kepada umat Islam agar membaca qunut nazilah saat salat fardu.(vk)

Sunday, 17 December 2017 12:54

Kenapa Menag Lukman Disoraki Massa Aksi Bela Palestina

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Kejadian tak mengenakan menimpa Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat hadir di acara Aksi Bela Palestina 1712.

Menteri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu disoraki oleh sejumlah peserta aksi saat akan berorasi di acara Aksi Bela Palestina 1712.

             "Huuu.. dasar Menag pendukung barat. Usir aja jangan kasih panggung orasi," teriak sejumlah peserta aksi di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (17/12).

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim sempat disoraki oleh peserta Aksi Bela Palestina saat akan berorasi di silang Monas.

Salah seorang warga bernama Amien (33) mengaku kecewa dengan kehadiran menteri Lukman di Aksi Bela Palestina 1712 lantaran selama ini dianggap mendukung kebijakan pemerintah yang terkesan pro barat.

           “Kenapa dia harus ikut orasi. Kami tahu selama ini dia tak pernah membela umat Islam. Justru selama ini terkesan selalu bersebarangan dengan aksi-aksi umat Islam menentang sejumlah aksi umat Islam," tutur dia.

        Menanggapi hal itu, Ketua GNPF MUI Ustad Bachtiar Nasir (UBN) yang ikut mendampingi Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, kejadian itu (menag disoraki, red) mungkin karena ada beberapa hal yang belum tersampaikan klarifikasinya kepada masyarakat.  

“Karena, masalahnya ada beberapa pernyataan beliau yang diframming oleh beberapa media," tutur Ustaz Bachtiar Nasir saat ditemui oleh awak media, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (17/12).

"Ya intinya ada sebagian yang tidak suka. Akan tetapi Alhamdulillah cuma sedikit ya kemudian mereka nurut ketika kita kendalikan," lanjutnya sambil tersenyum.(as)

 

 

Thursday, 14 December 2017 16:14

Presiden Undang Makan Siang Panglima TNI dan Kepala Staf

Written by

 

BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menjamu makan siang dan menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 14 Desember 2017.

            Setelah makan siang dan pertemuan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa dirinya melaporkan tentang proses serah terima jabatan yang diawali dengan pelaksanaan fit and proper kemudian  pengambilan sumpah dan serah terima jabatan Panglima TNI. "Semuanya berjalan dengan lancar, aman, berkat dukungan dari semua pihak, dari KASAD, KASAL, semua dukung proses dari alih jabatan tersebut," ucap Hadi.

         Selain itu, Hadi juga menyebutkan bahwa masa transisi peralihan kepemimpinan di tubuh TNI semuanya berjalan sesuai rencana. "Berkat dukungan dari KASAD, KASAL, sehingga solidaritas di tubuh TNI sangat kuat karena dukungan-dukungan tersebut," tutur Hadi. Hal lain yang dibicarakan adalah mengenai industri strategis, dimana Presiden menginginkan peningkatan dari industri strategis tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. "Industri strategis ini tentunya diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh TNI," kata Hadi. 

        Namun yang terpenting dari pembicaraan tersebut adalah menjaga solidaritas TNI secara internal maupun solidaritas dengan Polri "Karena TNI-Polri apabila tercapai satu kesatuan solidaritas tinggi tentunya juga akan berpengaruh dari seluruh aspek kehidupan yang ada," ujar Hadi.(eas)

 

 

 

 

Page 1 of 14

Gaya

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM  Tragedi memprihatinkan saat Persija Juara berhasil menaklukkan Bali United dengan...
SURABAYA( KORANRAKYAT.COM)  Keragaman budaya yang harus dirasakan  memang ada serta  mengangkat potensi lokal...
JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang...
  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta...
    MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komitmen Freeport membangun smelter di Gresik belum Direalisasikan . Oleh karena itu,...
SURABAYA(KRJ.COM) Genderang Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur mulai memanas, pada saat pengundian nomor di hotel...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -,Kendati dalam rapat ditemukan banyak oknum jaksa yang  menyalagunakan wewenang, seperti...