Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 08 2018

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari ini,Kamis(7/6) 2018  mulai dilakukan yang dilaksanakan 177 Ribu gabungan baik Polri, TNI dan instansi terkait baik ada dipusat dan diderah .Ini dilakukan dengan focus apda 10 Titik...
Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap

      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI, Polri, dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa, 5 Juni 2018. Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu tampak hadir juga Wakil...
Kapolri Siap Amankan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

Kapolri Siap Amankan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah ditagetkan 4 pengamanan Operasi ketupat 2018 juga mengamankan mudik hingga pemberantasan terorisme. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika memimpin apel pasukan Operasi Ketupat...
Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018). Acara tersebut sekaligus silaturahim Jokowi dengan prajurit TNI, masyarakat, serta Polri. Tampak Presiden Joko Widodo memberikan pesan ada kenaikan...
TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil yang akan dikerahkan selama  dibutuhkan  membantu kelancaran baik di Bandara, Pelabuhan dan terminal Bus. Ini dilakukan TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Monas,...

World Today

 
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI, Polri, dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa, 5 Juni 2018. Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu tampak hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla.
 
Dalam sambutannya, Presiden menyinggung rangkaian aksi terorisme yang terjadi sebelum memasuki bulan Ramadan. Aksi terorisme ini menelan korban jiwa masyarakat dan aparat.
 
"Dan di saat rakyat membutuhkan perlindungan dan rasa aman, terutama di bulan puasa ini, kita bersyukur bahwa TNI dan Polri solid bersatu dalam menjaga negara, rakyat, bangsa dalam melawan terorisme. Kita menjadi tenang semuanya kalau TNI dan polri itu solid," ujar Presiden.
 
Kesolidan antara TNI dan Polri ini, lanjut Presiden, juga ditunjukkan saat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan sambutan bersama-sama.
 
"Bahkan tadi memberi sambutan saja Panglima dan Kapolri bersama-sama berdua. Ini menunjukkan kesolidan antara TNI dan Polri. Rakyat saya kira merasa sangat gembira TNI dan Polri solid berbagi sumber daya pemikiran, tenaga, keringat, keberanian untuk satu tujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia, melindungi segenap masyarakat Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia," ucap Presiden.
 
Sebelum Presiden memberikan sambutan, Panglima TNI dan Kapolri terlebih dahulu memberikan sambutannya. Mereka menekankan bahwa salah satu tujuan dari acara buka puasa bersama ini adalah untuk meningkatkan soliditas dan sinergisitas antara TNI dan Polri.
 
"Selain untuk lebih memaknai bulan suci Ramadan sesungguhnya juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi TNI Polri," kata Panglima TNI.
 
Senada dengan Panglima, Kapolri juga menambahkan bahwa selain untuk mewujudkan soliditas dan sinergisitas antara Polri dan TNI, acara ini juga bertujuan untuk mewujudkan kekompakkan sampai dengan garis terbawah.
 
"Selain itu kami Polri dan TNI telah melakukan serangkaian kegiatan. Kapolri, Panglima, serta jajaran, serta pejabat utama telah melaksanakan kegiatan pemantauan bersama di sejumlah wilayah dalam rangka pengamanan Pilkada serentak, sekaligus safari Ramadan bersama untuk mendekatkan selain unsur Polri dan TNI sendiri, juga masyarakat," imbuh Kapolri.
 
Menurut Panglima TNI, kolaborasi TNI dan Polri sebagai bagian dari komponen bangsa diperlukan dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin komplek termasuk di antaranya intoleransi, radikalisme, dan bahkan ancaman terorisme. 
 
"Lebih jauh lagi keterpaduan seluruh komponen bangsa menjadi sangat krusial dalam menyukseskan berbagai event penting berskala nasional dan internasional yang akan kita selenggarakan pada tahun 2018 dan 2019," lanjutnya.
 
*Tunjangan Kinerja TNI/Polri Naik* Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengumumkan bahwa tunjangan kinerja TNI dan Polri akan naik 70 persen. Tunjangan kinerja ini akan diberikan kepada anggota TNI dan Polri pada bulan Juli 2018.
 
"Sudah diterima (THR)? Kemudian ditunggu lagi Juli ada gaji ketigabelas. Selain itu juga akan saya umumkan mengenai kenaikan tunjangan kinerja yang akan juga diberikan bulan Juli. TNI dan Polri semuanya naik jadi 70 persen," ucap Kepala Negara yang langsung disambut tepuk tangan semua yang hadir.
 
Ketika bertemu dengan para jurnalis, Presiden sempat ditanyakan apakah kenaikan tunjangan bagi TNI dan Polri itu sebagai kebijakan politis. Presiden pun menampiknya.
 
"Tidak ada yang namanya TNI Polri itu politik. Enggak boleh ke mana-mana, sudah jelas. Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, Kapolri semuanya selalu saya tekankan. Politik TNI dan Polri adalah poltik untuk negara. Negara itu siapa? Rakyat, pemerintah yang sah," ucap Presiden.(vk/eas)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018). Acara tersebut sekaligus silaturahim Jokowi dengan prajurit TNI, masyarakat, serta Polri. Tampak Presiden Joko Widodo memberikan pesan ada kenaikan pendapatan operasional sebanyak 771 Persen.

 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutan di Markas TNI Cilangkap, Selasa (5/6)2018 mengatakan selain itu juga khusus untuk Babinsa, saya kalau pas  turun ke daerah itu mendengar oleh  sebab itu Babinsa juga dimulai  nantinya di Bulan Juli akan ada kenaikan pendapatan operasional yang biasa perbulan terendah Rp 310.000 akan di naikan menjadi Rp 2.700.000 .”  Ini melompat 771 Persen,” ujarnya. 

 

Selanjutnya, Joko Widodo menegaskan Saya kira  seluruh Babinsa yang mendengar apa yang saya umumkan akan sangat sangat bergembira terutama yang ada di pelosok-pelosok dan bahkan mendapatkan operasional Babinsa yang tertinggi Rp 1.335.000 dinaikan Rp 3.600.000 .” Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini,” tegasnya

 

Ditempat yang sama Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal MS Fadhilah mengatakan

Pada hakikatnya, acara ini untuk mewujudkan kebersamaan dan kekeluargaan antara Presiden RI dengan keluarga besar TNI, Polri dan masyarakat. Ini disesuaikan dengan tema kegiatan buka puasa bersama ini yaitu, "Dengan Hikmah Puasa Ramadhan 1439 H, Kita Mantapkan Soliditas dan Sinergitas TNI Polri dalam Rangka Menjamin Kelangsungan Pembangunan Nasional". ujarnya  (vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018. Ini merupakan kali kedua upacara peringatan tersebut diselenggarakan. Tahun lalu di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo juga memimpin jalannya peringatan ini.

Hal itu dapat terwujud setelah Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Melalui Keppres tersebut, setiap tanggal 1 Juni, pemerintah bersama masyarakat akan memperingati hari lahir Pancasila di mana upacara peringatan tersebut dilaksanakan secara nasional di masing-masing daerah.

Dalam amanatnya kali ini, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk terus mengamalkan warisan mulia para pendiri bangsa ini untuk kemajuan bangsa dan menjadikan hal itu sebagai sumbangsih Indonesia kepada masyarakat dunia. Sebab, menurutnya, negara manapun di dunia ini pada akhirnya akan selalu berproses menjadi masyarakat yang bineka dan majemuk sebagaimana bangsa Indonesia sejak dulu.

"Saatnya kita berbagi pengalaman dalam ber-bhinneka tunggal ika, dalam bertoleransi, serta dalam membangun persatuan dan kebersamaan. Saatnya kita berbagi pengalaman dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujarnya.

Atas nama seluruh rakyat Indonesia, Presiden menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pendiri bangsa atas warisan luhur mereka untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila yang bisa kita nikmati saat ini.

"Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada generasi-generasi muda berikutnya yang telah menanamkan pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," imbuhnya.Di penghujung amanat, Kepala Negara terus mengajak para ulama, tokoh agama, guru, politisi, aparat pemerintahan, pekerja, dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam keseharian kita."Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita bersatu, kita berbagi, kita berprestasi," tutupnya.

Setelah upacara, Presiden bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dan Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Boediono, meninjau Pameran Foto ”Untukmu Pancasilaku Kami Berbagi Bersatu Berprestasi” di Foyer Gedung Pancasila. Peninjauan ini dipandu Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan.Selesai meninjau pameran foto, dilakukan sesi foto bersama di Ruang Pancasila yang juga merupakan penutup dari rangkaian acara peringatan Hari Lahir Pancasila.(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018. Ini merupakan kali kedua upacara peringatan tersebut diselenggarakan. Tahun lalu di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo juga memimpin jalannya peringatan ini.

Hal itu dapat terwujud setelah Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Melalui Keppres tersebut, setiap tanggal 1 Juni, pemerintah bersama masyarakat akan memperingati hari lahir Pancasila di mana upacara peringatan tersebut dilaksanakan secara nasional di masing-masing daerah.

Dalam amanatnya kali ini, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk terus mengamalkan warisan mulia para pendiri bangsa ini untuk kemajuan bangsa dan menjadikan hal itu sebagai sumbangsih Indonesia kepada masyarakat dunia. Sebab, menurutnya, negara manapun di dunia ini pada akhirnya akan selalu berproses menjadi masyarakat yang bineka dan majemuk sebagaimana bangsa Indonesia sejak dulu.

"Saatnya kita berbagi pengalaman dalam ber-bhinneka tunggal ika, dalam bertoleransi, serta dalam membangun persatuan dan kebersamaan. Saatnya kita berbagi pengalaman dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujarnya.

Atas nama seluruh rakyat Indonesia, Presiden menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pendiri bangsa atas warisan luhur mereka untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila yang bisa kita nikmati saat ini.

"Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada generasi-generasi muda berikutnya yang telah menanamkan pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," imbuhnya.Di penghujung amanat, Kepala Negara terus mengajak para ulama, tokoh agama, guru, politisi, aparat pemerintahan, pekerja, dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam keseharian kita."Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita bersatu, kita berbagi, kita berprestasi," tutupnya.

Setelah upacara, Presiden bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dan Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Boediono, meninjau Pameran Foto ”Untukmu Pancasilaku Kami Berbagi Bersatu Berprestasi” di Foyer Gedung Pancasila. Peninjauan ini dipandu Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan.Selesai meninjau pameran foto, dilakukan sesi foto bersama di Ruang Pancasila yang juga merupakan penutup dari rangkaian acara peringatan Hari Lahir Pancasila.(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layangan bersama di Monumen Nasional. Kegiatan tersebut dilakukan setelah keduanya melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.Presiden Jokowi dan PM Modi tiba di silang Monas pukul 12.35 WIB. Keduanya datang mengendarai _golf cart_ yang dikemudikan oleh Presiden Jokowi sendiri.

 

Setibanya di Monas, keduanya disambut oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden Jokowi dan PM Modi beserta rombongan kemudian langsung meninjau Indonesia-India Kite Exhibition yang sedang digelar.Sambil diiringi lagu daerah Betawi "Si Jali-Jali", keduanya berjalan melihat-lihat deretan layangan yang dipajang di sisi kiri dan kanan tenda. Di sisi kanan tenda yang dihiasi nuansa Indonesia, terdapat layangan dengan gambar-gambar karakter pewayangan dari Indonesia. Sedangkan di sisi kiri yang bernuansa India dipajang layangan dengan gambar-gambar karakter khas India seperti Mahabharata.

 

Selesai meninjau layangan, keduanya menuju panggung yang telah disiapkan untuk kemudian melakukan pembukaan tirai berisi logo peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-India. Keduanya kemudian berfoto bersama di atas panggung dengan latar belakang Tugu Monas.

 

Setelah berfoto bersama, Presiden Jokowi kemudian mengajak PM Modi bermain layang-layang yang sebelumnya telah diterbangkan. Keduanya tampak cukup lincah bermain layangan. Presiden Jokowi tampak menerbangkan layangan bergambar bendera India. Sementara PM Modi menerbangkan layangan bertuliskan 70 yang menandakan usia hubungan diplomatik kedua negara.

 

Layangan yang diterbangkan oleh PM Modi sempat turun dan hampir jatuh. Namun, dengan cekatan PM India tersebut langsung menarik tali layangannya sehingga layangannya naik kembali. Sontak hal ini membuat semua yang hadir bertepuk tangan.

 

Tampak di belakang keduanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut menyaksikan permainan layangan kedua Kepala Negara ini.

 

Selesai bermain layangan, keduanya kemudian berjalan ke _stand_ bersama PT. Pindad-Bhukanvala untuk melihat-lihat senjata yang dipamerkan. Setelah itu Presiden Jokowi dan PM Modi kemudian meninggalkan Monas dengan mengendarai _golf cart_ menuju Patung Arjuna Wijaya atau yang dikenal dengan nama Patung Kuda yang terletak di persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

 

Dalam kesempatan tersebut, keduanya bertemu langsung dengan pembuat patung I Nyoman Nuarta. Presiden Jokowi dan PM Modi tampak berbincang singkat dengan I Nyoman Nuarta sebelum mengabadikan momen dengan berfoto bersama.(eas)

 

 SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Korban sementara  diketahui  Sekitar 43  korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara 13  orang dinyatakan meninggal dunia ,  pasca- ledakan diduga bom  yang terjadi di dua gereja.  .Sementara yang terjadi  di GKI Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur Saat ini, para korban dirawat di IGD RS Bhayangkara. Seorang jemaat yang mengantar korban mengaku ada enam orang yang diantar. Mereka semua disebut remaja gereja GKI Diponegoro. "Ada enam atau lima ini semuanya remaja, kan ini Minggu pagi, remaja dan Sekolah Minggu, sudah saya nggak lihat keluarga apa bukan pokoknya saya bantu," ujar jemaat gereja GKI Diponegoro dengan panik dan mata tampak memerah, Minggu (13/5/2018).

 Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung mengatakan, ketiga gereja itu adalah Santa Maria di Ngagel, GKI di Jalan Diponegoro, dan Gereja di Jalan Arjuno.   Informasi sementara 43  korban luka luka dan 13 Meninggal dunia, korban selain dibawah ke RS Bhayangkara juga dilarikan ke RS. Dr. Sooetomo Surabaya.  Dikatakan Waktu ledakan terjadi beruntun dan tidak bersamaan, Namun, dia belum bisa menjelaskan lebih jauh. Dia meminta agar kepolisian diberi waktu untuk identifikasi awal.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung mengatakan, ledakan di GKI di Jalan Diponegoro, Surabaya, Minggu (13/5/201) pagi, menewaskan satu orang perempuan. "Sementara satu ibu-ibu meninggal," ujar Frans  pada wartawan. Sementara itu, kata dia, dua orang dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, salah seorang warga, Pardianto, mengaku melihat tiga perempuan dicegat satpam gereja di parkiran. "Ada security mau jegat tiga orang. Lalu meledak di parkiran," ujar Pardianto kepada  wartawan.

Ia mengatakan, ledakan kedua terjadi sekitar lima menit kemudian. Menurut dia, perempuan itu tampak membawa tas dan di tubuhnya memakai seperti rompi. Setelah ledakan, ia melihat salah satu dari tiga perempuan tersebut masih bernafas. Ledakan itu melukai satpam. Tampak satpam terluka di bagian paha dan mulut. "Satpam sudah dibawa ke rumah sakit," ujar dia. (dil)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Persoalan pungutan liar (pungli) dan tindak premanisme di sepanjang jalur transportasi mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo. Selasa pagi, 8 Mei 2018, sebanyak kurang lebih 80 orang yang berprofesi sebagai pengemudi truk logistik berkesempatan menyampaikan keluhan yang biasa mereka temui di sepanjang perjalanan kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta.

"Di jalanan kita ini masih banyak pungli _gak_ sih? Masih banyak atau tambah banyak?" tanya Presiden memulai diskusi.

Selama pertemuan berlangsung, Presiden Joko Widodo lebih banyak mendengarkan apa yang diutarakan sejumlah pengemudi logistik yang hadir. Presiden tampak tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar langsung keluhan-keluhan yang disampaikan.

Setidaknya, terdapat dua keluhan besar yang disampaikan para pengemudi truk dari seluruh Indonesia itu. Pertama ialah mengenai adanya pungli dan tindak premanisme yang biasa mereka temui saat beroperasi.

"Mesti bayar kalau mau lewat jalan. Kalau tidak bayar, kaca pecah. Kalau _gak_ kaca pecah, golok sampai di leher. Kalau _nggak_, ranjau paku. Ban kita disobek," seorang pengemudi menjelaskan.

Sementara keluhan kedua ialah mengenai peraturan pembatasan tonase yang dikeluhkan sejumlah pengemudi. Menurut pengakuan mereka, para pengemudi sering kali tidak mengetahui batas-batas yang diterapkan peraturan itu.

"Selama ini kami pengemudi ngertinya kan bawa barang, Pak. Kalau tidak bawa barang banyak, ya uangnya tidak ada. Karena ongkos pun kita _gak_ tau batas atasnya di mana bawahnya di mana. Biar kita _gak overload_ terus akhirnya tidak dimintai uang sama Dishub," ucap salah satu perwakilan.

Terkait keluhan-keluhan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tindakan pungli dan premanisme itu tidak dibenarkan dan tidak boleh terus terjadi. Selepas pertemuan, ia langsung memerintahkan Kapolri dan Wakapolri untuk menindaklanjuti laporan-laporan itu.

 

"Saya perintahkan langsung ke Pak Kapolri dan Wakapolri untuk segera ditindaklanjuti. Tidak bisa seperti itu, itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan, kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Ada _cost-cost_ tambahan yang seharusnya tidak ada. Itu dirasakan oleh para pengemudi truk dan itu sangat mengganggu," ujar Presiden di Istana Negara.

Dirinya juga mewanti-wanti bila ada oknum aparat yang sampai terlibat dalam tindakan pungli dan premanisme di jalanan ini. Menurutnya, sanksi yang akan diberikan akan sama dengan para pelaku pungli di administrasi pemerintahan yang ditangani oleh Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar).

"Sama saja, disikat semuanya," ucapnya.

Adapun mengenai keluhan soal aturan pembatasan tonase kendaraan, Presiden Joko Widodo menganggap hal itu akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada para pengemudi maupun kepada perusahaan-perusahaan. Untuk itu, ia meminta kepada Perhubungan untuk lebih menyosialisasikan aturan-aturan dimaksud.

"Saya kira ada aturan-aturannya. Mungkin perlu sosialisasi agar para pengemudi mengerti, mana yang boleh, mana yang tidak boleh," tuturnya.

Selepas pertemuan, Kepala Negara juga menerima seorang pengemudi truk yang melakukan aksi jalan kaki dari Mojokerto ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan-keluhan para pengemudi truk kepada Presiden. Agus Yuda, pengemudi dimaksud, diterima langsung oleh Presiden dengan didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

"Tadi dibicarakan sama Bapak Presiden beliau memang sangat kaget bahwasanya masih banyak hal-hal seperti itu membebani kita (pengemudi)," ujar Agus usai pertemuan (eas)

 

 

 

 

 

Koranrakyat, Jakarta

 - Massa Aksi Bela Islam sudah memenuhi dan memadati Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4). Mereka akan melakukan aksi ke gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat.

Usai melakukan salat Jumat berjemaah, massa yang hampir secara keseluruhan menggunakan seragam serba putih untuk lelaki dan seragam hitam untuk perempuan ini pun berbondong-bondong bergerak menuju Bareskrim Mabes Polri.

Pantauan merdeka.com, jalan di sekitaran kawasan Masjid Istiqlal menjadi tersendat karena banyaknya massa aksi. Kendati demikian, polisi belum menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan. Polisi dibantu TNI, Satpol PP, Dishub mengatur lalu lintas.

 

"Ayo kita bersiap ke Bareskrim. Harus tertib, jangan tutup jalan jangan bikin macet. Harus tertib ya," teriak sang orator di atas mobil komando, Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4).

Sampai berita ini diturunkan, massa aksi terus bertambah dan berdatangan mendatangi Bareskrim Polri, untuk meminta keadilan terkait laporan yang sudah mereka laporkan terhadap Sukmawati Soekarnoputri atas puisi 'Ibu Indonesia'. [as]

 

.

 
BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Kabar yang beredar seputar rencana kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipastikan merupakan hoaks atau kabar bohong. Kepastian tersebut terungkap setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hal tersebut di hadapan para jurnalis di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat."Itu tidak ada dan belum pernah dibahas," ujarnya pada Senin, 12 Maret 2018.Saat memberikan keterangan mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dirinya mendapatkan pertanyaan mengenai hal itu. Menkeu Sri Mulyani  menjelaskan bahwa saat ini memang banyak beredar informasi maupun dokumen yang dibuat seolah-olah berasal dari institusi pemerintah. 
 
         "Yang dikatakan Menpan (dalam media sosial) itu adalah hoaks adalah memang seperti itu. Di media sosial sekarang ini banyak sekali informasi dan dokumen yang dibuat seperti mirip dari pemerintah dan dipublikasikan," ucapnya. Sebelumnya, beredar luas di media sosial mengenai rencana kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam isu tersebut, disebut bahwa presiden akan diusulkan untuk menerima gaji hingga sebesar Rp553.422.694 per bulan. Adapun wakil presiden disebut-sebut diusulkan untuk menerima gaji sebesar Rp368.948.462(eas)

 

 

LAMONGAN(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mendampingi Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selain membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) di GOR Tri Dharma, Kabupaten Gresik, Presiden Jokowi juga menyerahkan sertifikat tanah di alun-alun Kabupaten Lamongan, Kamis (8/3).

Dalam kunjungan kerja di GOR Tri Dharma Kabupaten Gresik ini, Presiden Joko Widodo yang juga didampingi ibu negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pakde Karwo beserta istri Hj. Nina Soekarwo disambut ribuan masyarakat Gresik yang telah memadati GOR Tri Dharma Gresik. Kehadiran mereka untuk menerima KIP, PKH dan Bansos Rastra langsung diberikan Presiden Jokowi.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta kepada keluarga penerima manfaat PKH untuk dapat memanfaatkan dana tersebut secara baik. “Saya titip, uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan anak sekolah dan tambahan gizi anak serta ibu hamil. Jangan dipakai untuk beli pulsa dan rokok,” pesan Presiden Jokowi disambut tepuk tangan ribuan orang yang memadati GOR Tri Dharma.

Pembagian kartu dihadiri  sekitar 1.250 perwakilan dari keseluruhan penerima manfaat di Kabupaten Gresik. Dalam kesempata ini, Presiden Jokowi juga berjanji akan menaikkan nilai dana bantuan sosial tersebut pada 2019.

Untuk bantuan KIP, Presiden menjelaskan kartu berisi sejumlah uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sekolah. Untuk jenjang sekolah dasar/SD setiap siswa mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 450 ribu. Sementara untuk SMP diberikan bantuan sebesar Rp. 750 ribu dan SMA/SMK sebesar Rp. 1 juta.

“Pesan saya, uang ini harus dipergunakan untuk keperluan sekolah seperti membeli sepatu, seragam, tas sekolah serta keperluan yang menunjang kegiatan di sekolah. Jangan sampai digunakan untuk membeli pulsa atau hal yang lainnya. Jika saya tahu, akan saya ambil kembali,” tegasnya.

 

Bagikan Tunjangan Sertifikasi Guru

 

Dalam laporannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Muhadjir Effendi mengatakan, selain KIP, PKH dan Bansos Rastra juga dibagikan tunjangan guru bersertifikat untuk wilayah Kabupaten Gresik. Sebanyak 5.910 guru di Kabupaten Gresik  telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi dan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.

Ditambahkan, penerima KIP untuk wilayah Jatim sebanyak 2.190.163 siswa, sedangkan di Kabupaten Gresik, penerima KIP sebanyak 36.190 siswa. Sementara itu, untuk PKH di Jatim terdapat 1.796.095 orang penerima dan wilayah Kabupaten Gresik sebanyak 53.395 orang.  Di Jatim,  Rastra  diberikan   kepada 2.819.765 masyarakat penerima, sedangkan di Kabupaten Gresik sendiri sebanyak 85.526 keluarga.

 

5.750 Sertifikat Tanah di Bagikan di Lamongan

 

Di  Kabupaten Lamongan, Presiden Joko Widodo  menyerahkan 5.750 sertifikat tanah, dengan penyerahan secara simbolis dilaksanakan di alun-alun Kab. Lamongan. Jjumlah  tersebut  diserahkan kepada masyarakat di lima kabupaten, dengan rincian 1.500 sertifikat  masyarakat Kabupaten Lamongan, 1.500 sertifikat masyarakat Kabupaten Bojonegoro, 1.500 sertifikat masyarakat Kabupaten Gresik, 750 sertifikat masyarakat Kabupaten Tuban dan 500 sertifikat masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya Jokowi, sapaan akrab Presiden RI menjelaskan, bahwa kepemilikan sertifikat tersebut dinilai sangat penting. Selain untuk menghindari sengketa tanah yang banyak terjadi di daerah, juga sebagai bukti hak hukum atas tanah. "Jika masyarakat sudah pegang sertifikat, akan aman dan terbebas dari sengketa tanah. Kalau belum pegang memang bisa terjadi sengketa,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga berpesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar berhati-hati bila menggunakannya untuk jaminan di bank. Presiden berharap masyarakat dapat menggunakan sertifikat itu dengan sebaik-baiknya dan telah melalui perhitungan yang matang. (ed)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo Jumat siang ini menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kedatangannya langsung disambut para jemaah yang telah datang memenuhi Istiqlal.

Tiba sekira pukul 11.55 WIB, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, sedangkan Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil telah tiba terlebih dahulu.

Bertindak selaku khatib ialah Dr. Bambang Irawan, M.A. yang pada kesempatan ini menyampaikan khotbah dengan tema "Perbedaan adalah sunnatullah". Adapun bertindak selaku imam ialah Drs. H. Muhasyim Abdul Majid, M.Ag.

Usai melaksanakan salat Jumat, Presiden bersama dengan jemaah lainnya turut mendirikan salat gaib.

Saat hendak meninggalkan masjid terbesar di Asia Tenggara itu, sejumlah jurnalis yang berada di lokasi menanyakan alasan Presiden untuk hadir di sana. Presiden mengaku bahwa dirinya sudah lama ingin salat Jumat di Masjid Istiqlal, namun seringkali berada di luar kota.

"Ya kita kan juga kangen dengan masjid yang ngangeni, masjid kebanggaan kita Masjid Istiqlal ini. Jadi ya pas di Jakarta ke sini. Karena saya sudah diingatkan oleh Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nazarudin, ‘Pak sudah lama enggak Jumatan di Istiqlal’," ujarnya(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)
        Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selama dua tahun pengerjaan proyek infrastruktur telah terjadi 14 kali kecelakaan. Oleh sebab itu, pihaknya memilih menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur skala besar."Ini memang selama dua tahun ada 14 kali kan, ini yang ke-14 (kecelakaan konstruksi). Makanya kita hentikan dulu, iki ono opo (ini ada apa?)," kata Basuki kepada wartawan sesuai menerima Anugerah Herman Johannes Award di Balai Senat UGM, Selasa (20/2/2018).

              Basuki menerangkan, selama ini mayoritas kecelakaan kerja proyek infrastruktur terjadi di hari libur atau di pagi hari. Termasuk kecelakaan konstruksi ambruknya tiang girder proyek Tol Becakayu pada Selasa (20/2) pagi. Oleh sebab itu, lanjut Basuki, pihaknya langsung menerjunkan tim komite keselamatan konstruksi ke TKP. Tim tersebut bertugas menelaah dan mencari penyebab ambruknya tiang girder tersebut."Nanti 12.30 WIB saya undang, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN yang membawahi kontraktor, saya undang di Kantor PU bersama seluruh dirut pelaksana jalan tol, akan kami sampaikan hasil sementara evaluasi komite keselamatan konstruksi itu," ucapnya.
"Yang jelas semua pekerjaan yang berada di atas tanah yang membutuhkan pekerjaan berat, seperti pemasangan girder dan sebagainya, baik itu tol di Sumatera, tol di Jawa, tol di Kalimantan, tol di Sulawesi, jembatan-jambatan panjang saya berhentikan dulu sementara," lanjutnya.Basuki memastikan penghentian sementara pengerjaan proyek infrastruktur tersebut tidak akan berlangsung lama. Setelah audit keselamatan konstruksi dari komite selesai, pihaknya akan segera melanjutkan proyek infrastruktur tersebut."Tidak, tidak (molor), itu paling (audit) tidak terlalu lama," pungkas dia.
            PT Waskita Karya, kontraktor proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu ( Tol Becakayu), Jakarta Timur, terancam dikenai denda administratif. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tersebut sebelumnya telah mendapat teguran berupa peringatan tertulis. "Kami pernah keluarkan teguran pada proyek Tol Batang (Tol Pemalang-Batang) Semarang," kata Basuki saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Februari 2018. "Jadi sekarang logikanya begitu (lebih dari peringatan)."
Selasa, 20 Februari 2018, Basuki Hadimuljono resmi menghentikan semua proyek infrastruktur elevated pasca insiden kecelakaan kerja di Tol Becakayu. "Semua pekerjaan yang berada di atas tanah (elevated) yang membutuhkan pekerjaan berat, saya berhentikan dulu sementara," kata dia, di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Basuki mengaku telah meneken surat penugasan kepada Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (KKKN) per hari ini. KKKN diminta untuk mengevaluasi sekitar 40 proyek yang memiliki pengerjaan elevated, termasuk di antaranya proyek-proyek di bawah Waskita Karya. Dalam kesempatan ini, Basuki juga mengklarifikasi bahwa evaluasi hanya dilakukan KKKN, tidak melibatkan Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI).
                Basuki menegaskan bahwa ia sama sekali tidak akan berkompromi soal keselamatan kerja. Bahkan pada hari Sabtu depan, ia akan  mengundang juga pihak kontraktor bendungan, "Bendungan kan lebih bahaya juga, saya akan kasih tahu, ini lho di tol kejadian seperti ini, kamu hati-hati di sana," ujarnya.
Ihwal sanksi terhadap kontraktor sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 96 menyebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dikenai sanksi administratif."
Urutan sanksi yang diberikan yaitu peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin. "Pada proyek Tol Batang memang Waskita telah dikenai peringatan tertulis," kata Direktur Bina Marga Arie Setadi Moerwanto saat dikonfirmasi.
            Pihak Waskita Karya sendiri telah melakukan evaluasi internal, salah satunya mengkaji rencana penambahan waktu kerja (shift) para pekerja untuk mencegah terulangnya kecelakaan konstruksi. Kepala Divisi III Waskita Karya Dono Parwoto memaparkan saat ini perusahaan menerapkan dua shift selama delapan jam kerja serta waktu lembur tiga sampai empat jam yang dimulai pada pukul 16.00 WIB. "Kemarin ada dua shift, namun sekarang kami kaji apakah perlu menjadi tiga shift," ujarnya dalam konferensi pers di lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Becakayu, Jakarta Timur, Selasa, 20 Februari 2018.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai maraknya kecelakaan proyek infrastruktur menunjukkan perencanaan tidak dilakukan secara matang dan tidak profesional . Padahal, kecelakaan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa.Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, selain tidak direncanakan secara matang, kecelakaan ini juga menunjukkan tidak adanya pengawasan yang ketat.

          "Kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur yang terjadi secara beruntun, dengan puluhan korban melayang, membuktikan hal itu. Kecelakaan konstruksi sebagian terbukti karena kegagalan konstruksi (construction failure). Ini membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat dan konsisten," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2/2018).Tulus mengibaratkan, percepatan pembangunan infrastruktur seperti sopir angkot kejar setoran. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur tanpa mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan."Prcepatan pembangunan proyek infrastruktur tampaknya dikerjakan seperti sopir angkot mengejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya," ungkapnya.

            Dengan kondisi tersebut, YLKI mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen yang tugas utamanya engineeting forensic untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi."Tim investigasi dimaksud sangat urgen khusus untuk mengaudit ulang terhadap proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Jangan sampai proyek infrastruktur tersebut mengalami kegagalan konstruksi berulang saat digunakan konsumen. Kita bisa bayangkan, korban massal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat (as)

Thursday, 15 February 2018 05:33

Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah

Written by

 

 
MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyerahkan sertifikat tersebut di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu sore, 14 Februari 2018.
 
       Dalam sambutannya, Presiden tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah guna menghindari sengketa  lahan dan tanah yang sering kali terjadi di masyarakat."Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku), enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah," ujar Presiden.Banyaknya keluhan tersebut juga mendorong Kepala Negara untuk memberikan target tahun ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar menerbitkan dan menyerahkan tujuh juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air."Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat. Saya tidak mau kerja dengan cara-cara itu. Saya akan cek terus," ungkapnya.
 
         Bahkan, Presiden menyatakan bahwa dirinya juga tak segan untuk mengganti jajarannya apabila tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan pemerintah.Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank."Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank, tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau _ndak_, jangan!," ujar Presiden.
 
         Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat.Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff. (eas)

 

 

BOGOR(KORANRAKYAT.COM) , - Pascagempa yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Menteri Sosial Idrus Marham secara maraton memantau dan memastikan proses tanggap darurat berlangsung dengan baik."Hari ini saya ke Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan warga terdampak gempa, memastikan mereka telah menerima bantuan dan perlindungan yang layak. Sebelumnya saya sudah ke Kecamatan Panggarang, Kabupaten Lebak, untuk melihat langsung bagaimana proses penanganan terhadap pengungsi," ujar Idrus kepada media setelah bersapa pengungsi di Kecamatan Megamendung, Sabtu (27/1) .

Mensos mengatakan penyaluran seluruh bantuan harus merata dan proporsional sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya juga terus memonitor dan meminta tim untuk menyisir para korban gempa. Presiden Joko Widodo, lanjutnya, terus memantau perkembangan penanganan pengungsi dan warga terdampak gempa. Beliau juga berpesan untuk berkomunikasi dengan semua pihak terkait dalam rangka penanganan bencana ini. “Bapak Presiden memerintahkan agar semua yang korban gempa mendapatkan perlindungan. Semua anak bangsa yang terkena musibah harus diurus dengan baik,” katanya.Total bantuan yang disalurkan untuk gempa di Lebak dan Jawa Barat sebesar Rp2,5 miliar dalam bentuk logistik, santunan untuk ahli waris dua korban meninggal, serta kendaraan siaga bencana berupa mobil tangki air.

Mensos mengatakan sesaat setelah terjadinya gempa pada Selasa lalu (23/1), Tim Kementerian Sosial turun ke lapangan dan melakukan pendataan. Ada 3 hal yang dilakukan secara bertahap yakni membangun tenda dan dapur umum untuk pengungsi, memberikan bantuan untuk rumah yang rusak akibat gempa dan menyiapkan jaminan hidup. "Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial ini diberikan jika semua persyaratan telah terpenuhi dengan dilakukan asesmen dan penilaian langsung dilapangan oleh petugas Pusat dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota," paparnya.

Seperti diketahui, gempa bumi berkekuatan 6,1 SR terjadi pada hari Selasa pukul 13.34 WIB. Sebanyak tujuh kabupaten terdampak gempa yakni Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur. Sementara di Provinsi Banten meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang. Di Lebak, gempa dirasakan warga Kecamatan Bayah, Wanasalam, Cilograng, Panggarangan, Lebak Gedong, Sobang, Cimarga, Sajira, Cihara, Cirinten, Cijaku, Ci Gemblong, Bojong Manik, Muncang, Cibadak, Malingping. Cileles, Cibeber. Di Pandeglang, wilayah terdampak gempa adalah Kecamatan Majasari, Cikeusik, Cimanggu, Panimbang, Bojong, Saketi, Sukaresmi, Cibaliung dan Cigeulis.

Di Serang wilayah terdampak gempa meliputi Kecamatan Mancak, Padarincang, Gunungsari dan Jawilan. Sementara di Bogor wilayah terdampak gempa adalah Kecamatan Megamendung, Pamijahan, Ciawi, Sukajaya, Nanggung dan Caringin.
Selanjutnya di Kabupaten Cianjur, kerusakan akibat gempa dirasakan warga Desa Tanggeung, Desa Pagermaneuh, dan SMK Tanggeung. Untuk Sukabumi di Pabuaran, Cibitung, Surade, Cidolog, Warung Kiara dan Kabandungan

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), jumlah korban meninggal sebanyak 2 orang, korban luka-luka sebanyak 16 jiwa, dan 878 jiwa mengungsi. Jumlah pengungsi terbanyak di Kabupaten Lebak sebanyak 460 jiwa, Kabupaten Bogor sebanyak 378 jiwa, dan Sukabumi sebanyak 40 jiwa.

Guncangan gempa juga menyebabkan 602 rumah rusak berat dan sebanyak 3.284 rumah rusak ringan.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengungkakan pihaknya telah mengintruksikan Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) melakukan distribusi logistik ke lokasi terdampak. Bantuan logistik diberikan kepada korban yang mengalami kerusakan rumah berat dan saat ini mengungsi di tenda pengungsian, maupun rumah tetangga dan keluarga. "Tim dari Direktorat PSKBA juga melakukan pendampingan dan asesmen kebutuhan pengungsian. Selain itu, tim yang turun berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan verifikasi awal terkait rumah rusak untuk pemberian bantuan pembangunan rumah dan bantuan logistik yang tepat sasaran," papar Dirjen. (bes)

 

.
 
INDIA(KORANRAKYAT.COM) Di sela-sela pelaksanaan KTT ASEAN-India, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, Kamis 25 Januari 2018. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya upaya peningkatan kerjasama ekonomi karena perdagangan bilateral kedua negara sebenarnya mulai tumbuh sejak tahun lalu namun masih jauh dari potensi sebenarnya.“Oleh karena itu upaya meningkatkan perdagangan harus terus dilakukan termasuk menghilangkan hambatan perdagangan,” kata Presiden.
             Hal lainnya yang disampaikan Presiden Jokowi adalah kenaikan tarif bea masuk yang cukup tinggi terhadap vegetables oil ke India. Kenaikan tarif kelapa sawit akan berdampak terhadap ekspor palm oil Indonesia. “Jika ekspor sawit Indonesia berkurang, saya yakin akan berpengaruh juga pada pemenuhan kebutuhan pasar India yang semakin meningkat,” kata Presiden. Oleh karenanya, Presiden Jokowi sangat mengharapkan pemerintah India dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif terhadap vegetables oil. Sedangkan mengenai arsitektur kawasan Indo-Pasifik, Presiden Jokowi ingin mengajak negara kunci di kawasan untuk membahas konsep Indo Pasifik. “Saran saya, konsep ini dikembangkan berdasar keterbukaan, inklusif, dilandasi spirit kerja sama,” ucap Presiden Jokowi.Sebagai negara yang sangat aktif di IORA, Presiden Jokowi meyakini PM Modi akan sepakat untuk memperkuat IORA. “Agar Lingkar Samudera Hindia dapat menjadi kawasan yang stabil dan sejahtera,” tutur Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan India terhadap ASEAN-led Mechanism termasuk East Asia Summit (EAS).
 “Indonesia telah mengusulkan dimulainya kerja sama maritim dalam EAS yang juga didukung India,” ucap Presiden Jokowi. 
 
            Oleh karena itu ke depan, kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara. Sementara itu di awal pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia-India semakin kokoh, khususnya sejak pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Modi pada Desember 2016 di India. “Untuk menjaga momentum kerja sama yang erat ini, saya mengundang Yang Mulia untuk berkunjung ke Indonesia tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.Di Indonesia nanti, Presiden Jokowi mengajak PM Modi untuk membahas kerjasama bilateral secara detail.Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Duta Besar Republik Indonesia untuk India Sidharto Suryodipuro. (eas)

 

Page 1 of 14

Gaya

Face Book Galleries

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menghasilkan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layangan...