Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan
Last Updated on Feb 15 2019

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung sudah diterima dan sudah di diteliiti oleh 5 Jaksa satu berkas masing-masing.Semesters Polisi menetapkan ply Kevin PSSi Jokdri  sebagai  tersangka Jaksa Agung, M Prasetyo  kertika...
Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia
Last Updated on Feb 15 2019

Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia

  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat (15/2/2019) pagi, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Kedatangan Jokowi dalam rangka membuka Tanwir Muhammadiyah ke- 51. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan...
Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah
Last Updated on Feb 15 2019

Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah

Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden RI Joko Widodo tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Jumat, 15/02/2019. Kedatangan Jokowi disambut langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang saat ini sudah berada...
Sambutan  Bupati Malang  Pada  Rapat  Paripurna  DPRD Kabupaten  Malang
Last Updated on Feb 14 2019

Sambutan Bupati Malang Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan...
Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar
Last Updated on Feb 14 2019

Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh menteri dan menko  terkait. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan kegiatan pertemuan diadakan    tiga bulan sekali  3 bulan  sekali. sementara  wapres minta  diadakan...

World Today

 

BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat (15/2/2019) pagi, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Kedatangan Jokowi dalam rangka membuka Tanwir Muhammadiyah ke- 51.

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan tokoh-tokoh bangsa banyak yang lahir dari Muhammdiyah. Tema Tanwir Muhammadiyah tahun 2019 ini sangat tepat, dengan mengangkat “Beragama Mencerahkan”.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan pidato kenegaraan di acara Tanwir Muhammadiyah.

“Ya, sama seperti pemerintah mengundang masyarakat untuk beragama yang mencerahkan,” kata Jokowi saat diwawancarai membangunkan media.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, selamat datang kepada Bapak Presiden Joko Widodo di Bumi Raflesia Provinsi Bengkulu.

“Datang bapak Jokowi memberikan perubahan positif untuk Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, ibu negara Republik Indonesia yang pertama, ibu Fatmawati merupakan asli Bengkulu,” ungkapnya.

Rohidin menambahkan, dalam kesempatan ini pihaknya meminta bapak Jokowi berkenan untuk rapat memberikan pengarahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se – Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Pimpinan PP Muhammadiyah, Haedar Nasir mengungkapkan rasa syukur Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menyelenggarakan Tanwir kedua di Kota Bengkulu pada hari ini, Jum’at 15/2/2019, untuk bermusyawarah di forum permusyawaratan di bawah Muktamar yang akan dibuka pada 17 Februari 2019 .

“Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan berkah-agar-agar Sidang Tanwir ini berjalan dengan baik, aman, memenangkan jiwa ukhuwah dan kegembiraan, serta cerdas-produktif untuk menghasilkan keputusan yang membawa pencerahan bagi Muhammadiyah, umat, bangsa, bangsa, dan kesejahteraan perang,” terangnya.

Tampak hadir dalam rombongan Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama serta Menteri Kominfo.(1nd)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 13 Februari 2019.

         Khofifah dan Emil menggantikan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang telah menjalankan dua periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Setelah resmi dilantik oleh Presiden, Khofifah dan Emil akan mengemban amanah untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang.

           Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga melantik Fachrori Umar sebagai Gubernur Jambi untuk sisa masa jabatan 2016 sampai dengan 2021. Fachrori Umar sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Jambi dalam periode yang sama.  Dirinya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur Jambi Masa Jabatan 2016-2021 dan. Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jambi Sisa Jabatan 2016-2021.

      Untuk diketahui, sebelum diambil sumpah, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo kepada calon gubernur dan wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka.Setelahnya, Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik menjalani prosesi kirab dengan berjalan kaki menuju tempat pelantikan di Istana Negara. Mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres selama berjalan menuju Istana Negara.

             Setibanya di Istana Negara, calon gubernur dan wakil gubernur diambil sumpah oleh Presiden dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas."Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan.

Setelah acara pelantikan tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian melantik dan mengambil sumpah lima duta besar baru Republik Indonesia (RI) untuk sejumlah negara sahabat.  Acara kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

Setelahnya, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla beramah tamah dan berfoto bersama dengan para pejabat yang telah dilantik beserta masing-masing pendampingnya.(eas)

 

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama bagi kurang lebih 1.000 warga Depok, Jawa Barat. Penyerahan bantuan yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut dilangsungkan di Graha Insan Cita, Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa, 12 Februari 2019.

Kepala Negara yang sempat menyaksikan langsung proses tarik tunai bantuan tersebut di sejumlah mesin ATM yang tersedia di lokasi acara sempat bertanya kepada sejumlah penerima. Dirinya bertanya mengenai jumlah saldo bantuan yang tertera dalam layar."Rp1,5 juta, Pak," Presiden menirukan.

PKH sebagai program prioritas pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan dan kesenjangan secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp34,4 triliun pada tahun ini. Tahun sebelumnya, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp19,2 triliun.

Setiap tahunnya, bantuan tersebut diserahkan pemerintah bagi warga penerima manfaat ke dalam empat tahap penyerahan. Nominal yang disebutkan oleh Presiden saat bertanya pada penerima di atas merupakan pencairan untuk tahap pertama."Itu tahapan pertama. Berarti ada tahapan kedua, ada tahapan ketiga. Jumlahnya bisa dua sampai tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.

         Sebelumnya, PKH memberikan bantuan dalam nominal tetap per keluarga, yakni sebesar Rp1.890.000. Mulai tahun 2019, Kepala Negara menjelaskan, pemerintah mengubah skema bantuan tersebut dengan menyesuaikan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

"Untuk ibu hamil ada hitungannya, untuk yang memiliki anak usia dini ada hitungannya, yang punya anak SD ada hitungannya, yang punya anak SMA/SMK ada hitungannya, yang disabilitas ada hitungannya, yang lansia ada hitungannya," ucapnya.

Presiden menitipkan pesan kepada warga Depok penerima bantuan yang hadir agar memanfaatkan bantuan yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya. PKH utamanya diarahkan untuk kepentingan pendidikan anak agar anak-anak Indonesia memiliki akses kepada pelayanan pendidikan.

"Kita tahu bahwa yang namanya PKH ini adalah untuk urusan pendidikan anak. Jangan sampai dilupakan yang berkaitan dengan urusan pendidikan," kata Presiden.

Selain itu, keluarga penerima manfaat juga dapat memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan kesehatan ibu dan peningkatan gizi anak melalui pembelian pangan yang mendukung hal tersebut.

"Saya ingin anak-anak ibu semua kalau anaknya sehat, pintar, sekolah setinggi-tingginya agar jangan ada yang takut untuk bermimpi. Anaknya bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Bisa, insyaallah," tuturnya.

Mengutip siaran pers Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Kementerian Sosial, jumlah bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Kota Depok yang diserahkan secara keseluruhan mencapai Rp70.558.785.000. Jumlah tersebut terbagi atas Rp26.460.225.000  untuk 21.374 keluarga penerima manfaat PKH. Sementara Rp44.098.560.000 untuk 33.408 penerima BPNT. (eas)

 

Saturday, 02 February 2019 00:04

Bonus Demografi, Kesuksesan Kampanye Keluarga Berencana

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan usia>65 tahun). Bonus demografi yang bangsa Indonesia terima saat ini dan masa mendatang, adalah salah satu hasil kesuksesan kampanye tentang Keluarga Berencana (KB) di masa lalu.

 

Dulu ada dua kampanye hebat yaitu KB dan pemilu. Kampanye pemilu dilakukan 2 tahun sebelumnya dan kampanye KB Dua Anak Cukup”.  Dengan kebijakan KB yang dulu, baru sekarang terlihat hasilnya [bonus demografi], ungkap Wakil Presiden (Wapres) ketika menerima Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal, di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

 

Dengan keberhasilan kampanye KB di masa lalu yang menghasilkan bonus demografi tersebut, Wapres pun menanyakan kelanjutan kampanye KB untuk masa sekarang.  

 

Menurut Nofrijal, kampanye KB atau kampanye kependudukan dilakukan hanya pada momentummomentum tertentu saja. Namun, untuk acara besar kampanye Nasional, puncaknya hanya dilakukan pada saat Hari Keluarga. 

 

“Kita memiliki momentum-momentum saja Pak, misalnya kampanye bakti sosial TNI dan bakti sosial Ikatan Bidan, hampir setiap bulan kita lakukan [kampanye KB atau kependudukan] sampai puncaknya di Hari Keluarga,“ jelasnya. 

 

Nofrijal mengungkapkan, kampanye melalui media cetak dan elektronik tentang KB, saat ini tidak sesering zaman dahulu. Saat ini, imbauan kepada masyarakat lebih fokus pada pembangunan keluarga sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

 

 Lewat media yang ada, media elektronik, koran, itu tetap kita upayakan terus Pak, untuk memperkenalkan, namun yang lebih penting kita sampaikan ke masyarakat itu integrasi dengan pembangunan keluarga, karena amanat UU juga untuk kita menyukseskan pembangunan keluarga sejahtera,” ujarnya.

 

Laporan Program BKKBN 

 

Di awal audiensi, Nofrijal melaporkan bahwa Total Angka Kelahiran (Total Fertelity Rate/TFR) di Indonesia turun dari 2,6 anak per wanita di 2012 menjadi 2,4 anak per wanita di 2017. Hal tersebut sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,49 persen per tahun  (200-2010) menjadi 1,38 persen per tahun (2010-2015) dan proyeksi 1,19 persen per tahun (2015-2020).

 

Dalam kesempatan itu, dilaporkan juga bahwa daerah yang paling efektif melaksanakan program KB adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan diikuti Jawa Barat. Sedangkan daerah yang kurang efektif dalam melaksanakan program KB adalah daerah-daerah Indonesia Timur, disebabkan faktor adat istiadat dan kebudayaan.   

 

“Daerah yang kurang berhasil masih di Timur, NTT, Papua, suami maunya anaknya banyak walau ibu-ibu Papua ingin mengatur kelahiran, mengurangi kelahiran, tapi faktor suami, faktor kebudayaan [menghalangi keinginan mereka]. Karena kalau seorang wanita sudah dinikahi berarti dia sudah menyerahkan mahar, berarti terserah suami. Ini masalah adat istiadat, ujar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS BKKBN Zahrofa Hermiwahyoeni.

 

Disampaikan pula, kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (50%). Namun sebagian besar pengguna suntik membayar secara mandiri, tidak dibiayai Pemerintah. Untuk pengguna kontrasepsi jangka panjang termasuk implant, sebagian besar menggunakan biaya Pemerintah. 

 

“50 persen yang suntik dan yang jangka panjang 23 persen termasuk implant, suntik dan pil 70% peserta mandiri, sisanya baru Pemerintah, jelas Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani.

 

Wapres juga mendapatkan penjelasan tentang icon BKKBN saat ini, yaitu Kampung KB. Kampung KB sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan sesudah tahap pencanangan mulai dilakukan aktivitas yang mencerminkan life circle mulai dari bina keluarga balita, balita, bina remaja, sampai dengan lansia.  

 

Menurut Deputi Litbang BKKBN Rizal Martua Damanik, sesuai dengan arahan Kementerian Perekonomian, Kampung KB disinergikan dengan Desa Stunting, yakni icon program BKKBN lainnya sebagai upaya mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, walaupun sudah ada aturan (Inpres) mengenai permasalahan Kampung KB dan Desa Stunting, keterlibatan Kementerian/Lembaga belum berjalan secara optimal. Untuk itu, penguatan koordinasi antara kementerian serta dukungan dari Pemerintah Daerah. 

 

Dalam pelaksanaannya, ada inpresnya juga mengenai permasalahan KB dan Desa Stunting, dimana keterlibatan kementerian ini belum berjalan secara optimal, terkait masalah infrastruktur, air bersih, sarana air bersih, MCK, perlu penguatan koordinasi antara kementerian yang ada, dan di beberapa daerah dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi, masih perlu mendapatkan stimulan,” ujar.

 

Terkait dengan kampanye makanan bergizi di Desa Stunting dan Kampung KB, Wapres menyarankan kampanye tentang makanan bergizi harus disesuaikan dengan makanan daerah/kuliner daerah tersebut. 

 

 Cuma saya bilang bikin kampanye sesuai wilayah, di sini Jawa contohnya tempe, tahu, tapi Sulawesi tidak dikenal (tempe/tahu), kenalnya ikan, sesuai wilayah, tidak usah kampanye nasional berbeda sekali, kulinernya beda,” pesan Wapres.

 

Di akhir pertemuan, Nofrijal meminta kesediaan Wapres untuk hadir pada rangkaian Acara Simposium Tantangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) BKKBN, yang akan diselenggarakan pada bulan Febuari-Maret 2019. 

 

Turut mendampingi Wapres dalam audiensi tersebut, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto (dil).



JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menginginkan adanya penyederhanaan manajemen dan sinkronisasi antarlembaga pemerintah terkait urusan transportasi. Persoalan tumpang tindih kewenangan menjadi hal yang hendak diperbaiki Presiden untuk membenahi pengelolaan transportasi di Jabodetabek.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 8 Januari 2019."Kita ingin agar ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai dan dikerjakan (pengelolaan transportasi)," ucapnya.
          Kepala Negara mencontohkan tumpang tindih kewenangan itu salah satunya mengenai urusan pengelolaan jalan. Ke depannya, ia menginginkan agar pengelolaan moda-moda transportasi yang ada semuanya harus terkelola dengan baik."Sebagai contoh urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PU, DKI, Banten, dan Jawa Barat yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu. Akibatnya, yang berkaitan dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu," tuturnya.
         Selain itu, sebagaimana yang sering ia sampaikan, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan diminta untuk saling terintegrasi satu dengan lainnya. Pembangunan tersebut belakangan ini memang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis _transit oriented development_ yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi."Nanti kalau MRT dan LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, dan TransJakarta ada, masyarakat kita dorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah kita siapkan ini sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran," ucap Kepala Negara.
       Kemacetan yang menjadi permasalahan di megapolitan seperti Jakarta selama ini memang menimbulkan kerugian materi yang tak sedikit. Bappenas menyebut bahwa kerugian yang ditimbulkan itu mencapai Rp65 triliun per tahunnya."Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Ini kalau kita jadikan barang sudah jadi MRT dan LRT," ujar Presiden.
          Kepala Negara juga mengatakan, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk melakukan penataan. Persoalan kemacetan harus segera diatasi melalui penyediaan transportasi massal yang terintegrasi dan pengelolaan yang lebih baik."Enggak mungkin hal-hal seperti ini kita terus-teruskan. Kita harus berani memulai dan merancang agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota," tandasnya.(eas)

 

 

BANTEN(KORANRAKYAT.COM) Pagi ini, Senin 24 Desember 2018, Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Banten untuk meninjau penanganan pasca bencana tsunami yang menerjang pantai di sekitar Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandenglang, Lampung Selatan dan Serang.

        Melalui Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menuju Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan menggunakan Helikopter EC725 Caracal milik TNI AU, pada pukul 09.00 WIB.

       Setibanya di Kabupaten Pandeglang, Presiden Joko Widodo langsung meninjau beberapa lokasi yang terdampak bencana tsunami. Selain itu, Presiden akan mengunjungi beberapa puskesmas dan rumah sakit di Pandeglang yang jadi tempat perawatan para korban bencana tsunami  Dalam peninjauan ini, Presiden ingin memastikan bahwa penanganan dampak bencana tsunami dapat diselesaikan dengan cepat dan baik, terutama evakuasi korban dan adanya bantuan pelayanan kesehatan.

        Kemarin saat memberikan keterangan pers di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Presiden telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, Panglima TNI, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan jajaran terkait untuk langsung terjun ke lapangan melakukan evakuasi dan pendataan."Saya juga telah memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah darurat menemukan korban dan juga melakukan perawatan secepat-cepatnya," ucap Presiden.

         Turut mendamping Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Pandeglang, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Brigjen TNI Maruli Simanjuntak  serta Kapolri Jendral Tito Karnavian.

            Presiden Joko Widodo sempat melihat kawasan yang terdampak tsunami Selat Sunda, termasuk mendatangi dapur umum Kementerian Sosial, meninjau pantai mutiara carita yang  bangunan villa maupun rumah sudah porak poranda, rumah sakit tempat menampung korban bencana di lapangan  Batalyon Kesehatan 1 Marinir Cilandak, bertemu pengungsi di lapangan futsal Rancateureup dan Puskesmas Labuhan. Sedangkan hasil Posko BNPB hingga 24 Desember 2018 pukul 07.00 WIB, tercatat 281 orang meninggal dunia, 1.016 orang luka-luka, 57 orang hilang dan 11.687 orang mengungsi," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12/2018). (eas)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Akibat Tsunami di Selat Sunda  di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Mabes Polri memberikan bantuan satuan Brimob satu Kompi  dan tentu bila diperlukan bantuan kami akan  mengirim Brimob SAR sehingga  akan membantu evakuasi bagi para korban secara cepat .

             Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian  di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (23/12)2018  mengatakan, pihaknya mengirim  personel polisi untuk mengevakuasi korban tsunami di pesisir pantai Kabupaten Pandeglang, Banten. "Kami dari Mabes Polri juga memberikan bantuan satuan Brimob, satu kompi, sudah di Banten, kalau nanti juga diperlukan bantuan Brimob SAR kami juga akan lihat kalau nanti diperlukan," ujarnya.

           Tito menegaskan selain mengirim Brimob ke Provinsi Banten, Polri juga mengerahkan tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri untuk tenaga kesehatan.  " Selanjutnya dari TNI juga saya kira sudah banyak yah batalion-batalion dan lain-lain. Kemudian dari kedokteran kesehatan dari DVI Mabes Polri, kemudian kami berikan bantuan Pol Air, kapal, heli juga kami kirim sehingga ini bisa cepat bekerja," tegasnya.

         Sesuai perkembangan, sejauh ini, korban meninggal dunia akibat tsunami yang melanda wilayah pantai sekitar Selat Sunda sebanyak 168 orang. Korban luka-luka sebanyak 745 orang. Sementara jumlah korban yang belum ditemukan sebanyak 30 orang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya menyatakan, gelombang yang menerjang sejumlah wilayah di kawasan sekitar Selat Sunda itu merupakan tsunami.

         Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono memaparkan ada dua peristiwa yang memicu gelombang tsunami di sekitar Selat Sunda. Kedua peristiwa itu adalah aktivitas erupsi anak gunung Krakatau dan gelombang tinggi akibat faktor cuaca di perairan Selat Sunda. Kedua peristiwa itu adalah aktivitas erupsi anak gunung Krakatau dan gelombang tinggi akibat faktor cuaca di perairan Selat Sunda. (vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Tim Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih terus melakukan upaya evakuasi, pendataan serta pencarian peserta family gathering dari Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat yang menjadi korban bencana Tsunami di Tanjung Lesung, Sabtu (22/12) malam.

        Data terakhir melalui keterangan pers yang tersebar pada Minggu (23/12) pukul 11.00, sebanyak 157 rombongan PLN ditemukan selamat, meski mengalami luka-luka, baik berat maupun ringan. Sementara itu, 14 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 89 orang hilang.

Total keseluruhan peserta gathering sebanyak 260 orang. PLN masih terus mendata dan melakukan upaya pencarian korban serta telah mengirimkan 36 ambulance untuk membantu proses evakuasi di lokasi bencana.

          Sementara itu, terkait kondisi kelistrikan usai bencana, saat ini PLN sedang melakukan proses penormalan listrik dengan melakukan perbaikan gardu serta investigasi jaringan. Terdapat 142 gardu yang berhasil dinyalakan, sementara gardu yang masih padam yakni 108 gardu. Selain itu, terdapat 2 tiang SUTM Roboh akibat diterjang tsunami.

        Menurut Kapusdatinmas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, update pukul 10.00, tercatat ada tot 62 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka, dan 20 orang hilang akibat bencana tersebut. Dia menyebutkan, daerah yang terdampak paling parah yakni di pantai sepanjang Kabupaten Pandeglang, Banten. "Jumlah pengungsi masih dalam pendataan. Pandeglang adalah daerah yang paling parah terdampak tsunami," ujar Sutopo melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/12).  (as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021.

          Rohidin Mersyah dilantik menggantikan Gubernur Bengkulu sebelumnya, Ridwan Mukti, berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215/P Tahun 2018. Sebelum melantik, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menyerahkan petikan surat keputusan tersebut di Istana Merdeka. Presiden beserta dan Gubernur   kemudian menjalani prosesi kirab menuju Istana Negara. Selama prosesi, mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres dengan turut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

               Pengambilan sumpah dan pelantikan kemudian digelar di Istana Negara. Setelah dilantik,  langsung mengemban amanah masing-masing sebagai Gubernur  Bengkulu.  "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian Presiden memandu sumpah jabatan.

 

            Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

            Dalam Kesempatan wawancara dengan koranrakyat usai dilantik Presiden Rohidin Mersyah bertekad ingin membangun Bengkulu utamanya di sektor pariwisata. “ Ritual merah putih merupakah salah satu , yang akan dikembangkan di Bengkulu, karena ritual akan menapak tilasi bagaimana menjahit merah putih, yang dilakukan oleh pendahulu kita,  ritual   merah putih  cukup bersejarah bisa dijadikan wisata histori,” ujar Rohidin .“ Selain itu juga Bengkulu memiliki benteng Malboro yang cukup dikenal terbesar di Asia Tenggara,   oleh karenanya benteng itu juga  kita jadikan   tempat wisata,”tandasnya. (eas)  

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Aksi pembantaian terhadap 19 orang pekerja karyawan PT Istaka yang sedang melaksanakan tugas pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga dan 1 anggota TNI tewas ditembak, Jadi total 20 orang. Diharapkan masyarakat jangan cemas.

             Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan Rabu (5/12) 2018 mengatakan saya meminta masyarakat Papua tidak cemas pasca kejadian pembantaian 19 orang pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga dan 1 anggota TNI. Situasi di provinsi Papua saat relatif aman dan kondusif.“Hanya di titik distrik Yigi kabupaten Nduga (rawan), masyarakat kami minta tenang tidak perlu cemas.Percayakan kepada TNI dan Polri untuk melakukan langkah-langkah hukum,” ujarnya.

             Selanjutnya, Iqbal menegaskan saya sendiri menyayangkan peristiwa tersebut yang menimpa para pekerja proyek yang bertujuan untuk membangun Papua.
“Saudara-saudara (korban) kita adalah pekerja proyek infrastruktur yang ingin membangun Papua. Menyambungkan konektifitas dari wilayah A ke wilayah B, kabupaten Nduga ke kabupaten lain untuk kepentingan publik,” tegasnya. Diinformasikan, 1 mobil Strada yang membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya sampai saat ini belum kembali ke Wamena.

         Setelah mendapatkan informasi tersebut, Senin (3/12/2018), personel gabungan Polri dan TNI yang dipimpin Kabag Ops Polres Jayawijaya, AKP. R.L. Tahapary bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi Kabupaten Nduga.Akan tetapi, saat tiba di kilometer 46, tim bertemu dengan satu unit mobil dari Distrik Mbua dan menyampaikan kepada tim gabungan TNI dan Polri adanya pemblokiran jalan oleh KKB Jumlah korban pembantaian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya (kadang disebut Ekianus Kogeya) di Ndau Papua masih simpang siur.

Semula KKB pimpinan Egianus Kogoya  yang disebut sebagai Panglima Komando Daerah Pertahanan (KODAP) III Ndugama, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), merilis 24 identitas korban yang mereka bunuh di akun facebooknya. 

Distrik Yall Kab. Nduga:
1. Jhony Arung
2. Anugrah
3. Alrpianus
4. Muh. Agus
5. Aguatinus T
6. Martinus Sampe
7. Dirlo
8. Matius
9. Emanuel
10. Calling
11. Dani
12. Tariki (vk/isa)

.

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan, Pemerintah tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tanah Air.Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangan pers kepada awak media terkait penyerangan dengan penembakan oleh KKB di Papua yang telah mengakibatkan gugurnya pekerja yang tengah bertugas membangun jalan Trans Papua. 

        “Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 Desember 2018.Kepala Negara juga telah memerintahkan jajarannya untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku penyerangan.

      “Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut,” ujar Presiden.Pada kesempatan tersebut, Presiden atas nama rakyat dan negara menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya para pekerja yang bertugas membangun Trans Papua.

        “Saya atas nama rakyat, bangsa, dan negara menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada seluruh  keluarga yang ditinggalkan dan mari bersama mendoakan agar arwah para pahlawan pembangunan Trans Papua ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

           Selain itu, Presiden memastikan bahwa pembangunan jalan Trans Papua sepanjang kurang lebih 4.600 kilometer yang saat ini tengah berjalan akan tetap dilanjutkan. Pemerintah akan terus berupaya membangun Tanah Papua  dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

        “Kita juga tidak akan pernah takut. Dan ini malah membuat tekad kita kian membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua,” kata Kepala Negara.

       Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun Papua. Medan yang sangat sulit sering membuat para pekerja kesulitan untuk mengangkut logistik dari satu titik ke titik lain.

        Tak hanya itu, para pekerja juga tak jarang mengalami kendala karena faktor keamanan. Meski demikian, Presiden menegaskan kembali bahwa proyek pembangunan Papua akan terus berjalan.

       “Ini yang menyebabkan kadang-kadang misalnya sebuah proyek harus berhenti dulu (untuk dilanjutkan kemudian). Ya karena alamnya yang sangat sulit dan kadang-kadang keamanannya yang masih perlu perhatian sehingga yang bekerja di sana itu betul-betul bertaruh nyawa,” ucapnya.

      Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang didapat oleh Kapolri, peristiwa penyerangan di Kabupaten Nduga, Papua, mengakibatkan 20 korban jiwa dengan 1 di antaranya merupakan anggota TNI dan 19 lainnya merupakan pekerja Trans Papua.

           Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.(eas)

 

 

Wednesday, 05 December 2018 09:38

Polisi Memburuh Pembantaian 31 Pekerja Di Papua

Written by

 

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-  Aksi penembakan dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap para pekerja  karyawan PT Istaka yang sedang melaksanakan tugas membangun fasilitas di Kabupaten Nduga Provinsi Papua dan para pekerja tewas. Namun jumlahnya belum jelas.

          Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Muhammad Iqbal  di temui di Mabes Polri, Selasa( 4/12)2018 mengatakan  Ya, itu saudara-saudara kita juga yang sudah berpulang akibat Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) kami sangat kehilangan." Peristiwa ini memang terjadi kemarin namun Mabes Polri belum memastikan jumlahnya," ujarnya.

            Selanjutnya, Iqbal menegaskan Ya beredar memang  ada 31 orang , 24 orang pertama  dan kemudian 31 orang itu beredar narasi  di media Sosial maupun media menstrim." Tetapi sekali lagi Bapak Kapolda Papua, Pangdam serta perkuatannya sedang menuju ke lokasi untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian," tegas.

Untuk itu, Iqbal menjelaskan pertama adalah kami melakukan upaya-upaya penyelamatan korban kita belum tahu pasti disana jauh masih ada yang itu tetapi yang jelas standar  operasional prosedur kami melakukan upaya-upaya evakuasi korban maksimal dan kami melakukan penegakan hukum." Kami akan mengejar kemana pun kelompok kriminal Bersenjata berada," jelasnya.

          Seiring dengan itu, Iqbal merincinya  Tim sudah melakukan maping melakukan penyelidikan tentunya dengan strategis dan teknis yang kami lakukan disitu sudah teridentifikasi beberapa kelompok tinggal mewujudkan benar  atau tidak. "Tetapi yang jelas Polri dalam hal ini mengejar dan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok ini," rincinya .

         Jadi, Iqbal menandaskan  sangat disayangkan saudara-saudara kita yang menjadi korban adalah pekerja proyek infrastruktur yang ingin membangun Papua menyambungkan konektivitas dari wilayah A ke wilayah B Kabupaten Dungga ke Kabupaten lain untuk kepentingan Publik ini diduga dibrondong oleh KKB tersebut  mengakibatkan beberapa meninggal dunia." Dan kebanyakan korban adalah diduga masyarakat Papua saudara-saudara yang ingin membangun Papua di brondong dengan motif yang sangat tidak jelas sampai saat ini," tandasnya.

Lebih jauh, Iqbal membeberkan Narasi di medsos tidak dapat dipercaya dan belum tentu kita percaya. "Laporan dari Jaya Wijaya saat ini dengan transportasi darat menuju Kabupaten Dungga lama perjalanan 7 jam setelah itu ke lokasinya dari Kabupate Dungga ke lokasi insiden itu terjadi 2 jam jalan kaki itu tidak mudah," bebernya.

          Oleh karena itu, Iqbal mengungkapkan Bapak Kapolri sudah memerintahkan Bapak Wakapolri Syukur alhamdulilah sudah hadir melakukan tindakan strategis  mengumpulkan beberapa pejabat untuk memapinggasi dan melakukan tindakan hukum terhadap kelompok-kelompok itu." Namun alhamdulilah seluruh Papua dan seluruh indonesia relatif sangat aman hanya di Distrik IGI dan Kabupaten Ndungga kejadian ini dan masyarakat minta tenang dan tetap tenang percayakan kepada TNI dan Polri untuk melakukan langkah-langkah hukum ," ungkapnya.

Itu sebabnya,Iqbal menambahkan kami akan mengejar kelompok-kelompok ini dan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang ada." Nanti setelah dilokasi kami akan abdate berapa sebenarnya berapa jumlah korban yang ada di lokasi dan kelompok mana yang melakukan itu," tambahnya. ( vk)

Monday, 26 November 2018 10:06

Presiden Ingatkan TNI Harus Jaga Netralitas

Written by
 
 
BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali akan pentingnya netralitas TNI dalam politik nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta Apel Danrem-Dandim Terpusat TA 2018 yang digelar di Gedung Graha Yudha Wastu Pramuka yang berada di Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif), Kodiklat TNI AD, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 26 November 2018.
"Intinya saya menyampaikan netralitas TNI itu betul-betul harus dijaga. Netralitas TNI harus terus dijaga," kata Presiden selepas acara.
Presiden juga mengingatkan para Komandan Resor Militer (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional.
"Yang namanya stabilitas politik dan keamanan itu sangat perlu dalam pembangunan kita, baik sekarang, jangka menengah, maupun panjang," tuturnya.
 
Selain itu, dalam arahannya, Kepala Negara menyinggung profesionalitas dan gerak cepat TNI menghadapi perubahan global. Menurutnya, perubahan global yang begitu cepat saat ini memerlukan respons cepat pula dari TNI."Mestinya dengan ada perubahan besar, baik perubahan politik global maupun ekonomi global, itu harus direspons dengan sebuah strategi besar juga. Terutama di bidang anggaran," ucapnya.
 
          Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Danrem dan Dandim mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka serta mendukung jalannya acara-acara besar yang diselenggarakan pemerintah."Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan apresiasi kepada para Danrem dan Dandim atas kerja kerasnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing dan juga dalam memastikan event-event besar yang kita laksanakan: Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting," ujar Presiden.
 
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(im/eas)
Wednesday, 21 November 2018 15:05

Presiden Paparkan Dua Kunci Utama Pembangunan SDM

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama jajaran terkait pada Rabu pagi, 21 November 2018, menggelar rapat terbatas mengenai pembangunan sumber daya manusia untuk akselerasi ekonomi.

           Bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kepala Negara kembali mengingatkan jajarannya bahwa setelah tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dan mulai banyak menampakkan hasil, pemerintah akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia. 

        "Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama," ujarnya.

   Setidaknya ada dua kunci utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia ini. Kunci yang pertama ialah mengenai perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

            Presiden mengatakan bahwa sebenarnya beberapa waktu belakangan ini, pemerintah sudah memulai langkah perbaikan di dalam sistem pendidikan vokasi kita."Perombakan yang kita lakukan di SMK baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi terutama untuk guru-guru, saya melihat juga sudah dimulai. Tetapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan secara besar-besaran," ucapnya.

         Adapun kunci utama kedua ialah meningkatkan keterampilan para pekerja dan pencari kerja. Terkait hal itu, sejumlah program seperti misalnya peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan program sertifikasi sudah berjalan dengan baik. Program tersebut disebut Presiden perlu diperluas cakupannya."Saya melihat misalnya di Kementerian PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) program sertifikasi untuk para pekerja, saya melihat juga sesuatu yang sangat bagus tetapi jumlahnya masih kecil," tuturnya.

             Selain itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa program-program pembangunan sumber daya manusia yang dijalankan pemerintah hendaknya melibatkan segenap pihak termasuk dunia pendidikan. Dengan itu, para tenaga kerja Indonesia diharapkan memiliki keterampilan lebih dan siap memasuki persaingan global.

       "Program ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan termasuk melibatkan pesantren-pesantren. Sehingga kita harapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama tetapi juga bekal keterampilan," tandasnya.(eas)

 

      

Wednesday, 14 November 2018 10:59

Indonesia Bahas Kerja Sama Mitigasi Bencana ASEAN dan Jepang

Written by

 

 

 

Koranrakyat, Jakarta  Dalam KTT ke-21 ASEAN-Jepang, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN memperkuat kerja sama dengan Jepang dalam hal penanggulangan bencana. Kepala Negara menyebut, bersama negara-negara ASEAN, Jepang sebagai mitra pertama ASEAN diketahui merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana.

 Bencana tersebut tentunya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang teramat besar. Data juga mengungkap bahwa dalam tiga dekade terakhir, 40 persen bencana terjadi di kawasan Asia.

           "Dalam tiga dekade terakhir 40 persen bencana terjadi di kawasan Asia di mana 90 persen menyebabkan korban jiwa dan 50 persen lebih menyebabkan kerugian ekonomi. Data PBB tahun ini memprediksi kerugian ekonomi akibat bencana di kawasan ini mencapai lebih dari USD160 miliar per tahun hingga 2030," ungkap Presiden.

          Persoalan bencana ini sangat dirasakan dampaknya oleh Indonesia. Presiden menjelaskan, baru-baru ini, Indonesia mengalami bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dengan korban jiwa mencapai lebih dari 2.200 jiwa serta lebih dari 68.000 bangunan rusak.

      "Bencana alam akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak dapat mencegah bencana alam. Namun, kita dapat meminimalisir korban dan perlu memastikan bahwa terdapat sumber yang akan mendukung bangkitnya wilayah bencana," sambungnya.

            Oleh karenanya, diperlukan adanya kerja sama yang lebih erat mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana. Beberapa di antaranya dapat dilakukan dengan penguatan kerja sama terkait mekanisme peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, hingga pendanaan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

        "Kerja sama strategi pembiayaan dan asuransi bencana juga sangat penting. Ide ini telah mulai dibahas pada ASEAN Leaders' Gathering dengan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali bulan lalu," kata Presiden.

         Gagasan ini dinilai tidak hanya penting bagi Indonesia yang memang sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana. Indonesia beranggapan, negara lain di kawasan rawan bencana lainnya juga turut merasakan hal yang sama.

      "Diperlukan keterlibatan dan kerja sama banyak pihak untuk mendukung ide ini. Perlu kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan, kelompok bisnis asuransi, dan partisipasi masyarakat luas," tandasnya.(ea)

 

Page 1 of 16

Entertaiment

Face Book Galleries

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung...
  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat...
Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan,...
MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun...
  JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama...
            JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Tiga hal utama yang harus dimiliki generasi muda sekarang ini adalah...

Ekonomi Makro

  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Sambutan Bupati Malang Pada

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan