Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Ibu Iriana Lepas Peserta Lomba Kartini Run 2018
Last Updated on Apr 22 2018

Ibu Iriana Lepas Peserta Lomba Kartini Run 2018

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka lomba lari Kartini Run 2018 yang diselenggarakan di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Minggu, 22 April 2018. Ibu Iriana melepas para peserta bersama dengan Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari...
Ombusman Serahkan Usulan Kemenag Moratorum Sementara Pendaftara Umrah
Last Updated on Apr 18 2018

Ombusman Serahkan Usulan Kemenag Moratorum Sementara Pendaftara Umrah

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disampaik sebagai usul agar Kementerian Agama melakukan moratorium sementara pendaftaran ibadah umrah ke Tanah Suci perlu mendapat perhatian yang jelas dan ada tindak lanjutnya. Anggota Ombudsman RI...
Polisi Janji Penerimaan Dijamin Bersih Tak Ada Suap Maupun Titipan Jendral
Last Updated on Apr 18 2018

Polisi Janji Penerimaan Dijamin Bersih Tak Ada Suap Maupun Titipan Jendral

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sesuai program kerja Promotor( professional,modern dan terpercaya.red) terus dilakukan perombakan system penerimaan anggota polri dari tamtaman hingga Akpol sehingga mendapatkan tenaga yang memiliki kemampuan yang professional menjawab kebutihan polisi yang modern....
ASUS Gandeng Lazada Indonesia
Last Updated on Apr 18 2018

ASUS Gandeng Lazada Indonesia

JAKARTA (KORANRAKYATCOM) Bersama dengan kunjungan resmi ASUS Indonesia ke mitra pabrik perakitan lokal PT Satnusa Persada, Batam terkait produksi smartphone andalan mereka yang akan datang, yakni ASUS ZenFone Max Pro M1, ASUS Indonesia juga mengumumkan penandatanganan Memorandum of Understanding...
Jelang Asian Games Polisi Siapkan Pengamanan
Last Updated on Apr 13 2018

Jelang Asian Games Polisi Siapkan Pengamanan

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Perhelatan   Asian Games yang berapa bulan lagi tepat  bulan Agustus di Palembang dan  tiga Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat menjadi kebanggaan berprestasi , kita patut berbangga karena ini adalah warisan. Diharapkan dengan sejumlah...

World Today

  •  
    Dubes Mansyur Serahkan Surat Kepercayaan,
     

     

     

    Bissau (KORANRAKYAT.COM)  - Guinea-Bissau yang terletak di Afrika Barat ingin belajar

     

 

 

Koranrakyat, Jakarta

 - Massa Aksi Bela Islam sudah memenuhi dan memadati Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4). Mereka akan melakukan aksi ke gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat.

Usai melakukan salat Jumat berjemaah, massa yang hampir secara keseluruhan menggunakan seragam serba putih untuk lelaki dan seragam hitam untuk perempuan ini pun berbondong-bondong bergerak menuju Bareskrim Mabes Polri.

Pantauan merdeka.com, jalan di sekitaran kawasan Masjid Istiqlal menjadi tersendat karena banyaknya massa aksi. Kendati demikian, polisi belum menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan. Polisi dibantu TNI, Satpol PP, Dishub mengatur lalu lintas.

 

"Ayo kita bersiap ke Bareskrim. Harus tertib, jangan tutup jalan jangan bikin macet. Harus tertib ya," teriak sang orator di atas mobil komando, Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4).

Sampai berita ini diturunkan, massa aksi terus bertambah dan berdatangan mendatangi Bareskrim Polri, untuk meminta keadilan terkait laporan yang sudah mereka laporkan terhadap Sukmawati Soekarnoputri atas puisi 'Ibu Indonesia'. [as]

 

.

 
BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Kabar yang beredar seputar rencana kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipastikan merupakan hoaks atau kabar bohong. Kepastian tersebut terungkap setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hal tersebut di hadapan para jurnalis di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat."Itu tidak ada dan belum pernah dibahas," ujarnya pada Senin, 12 Maret 2018.Saat memberikan keterangan mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dirinya mendapatkan pertanyaan mengenai hal itu. Menkeu Sri Mulyani  menjelaskan bahwa saat ini memang banyak beredar informasi maupun dokumen yang dibuat seolah-olah berasal dari institusi pemerintah. 
 
         "Yang dikatakan Menpan (dalam media sosial) itu adalah hoaks adalah memang seperti itu. Di media sosial sekarang ini banyak sekali informasi dan dokumen yang dibuat seperti mirip dari pemerintah dan dipublikasikan," ucapnya. Sebelumnya, beredar luas di media sosial mengenai rencana kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam isu tersebut, disebut bahwa presiden akan diusulkan untuk menerima gaji hingga sebesar Rp553.422.694 per bulan. Adapun wakil presiden disebut-sebut diusulkan untuk menerima gaji sebesar Rp368.948.462(eas)

 

 

LAMONGAN(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mendampingi Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selain membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) di GOR Tri Dharma, Kabupaten Gresik, Presiden Jokowi juga menyerahkan sertifikat tanah di alun-alun Kabupaten Lamongan, Kamis (8/3).

Dalam kunjungan kerja di GOR Tri Dharma Kabupaten Gresik ini, Presiden Joko Widodo yang juga didampingi ibu negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pakde Karwo beserta istri Hj. Nina Soekarwo disambut ribuan masyarakat Gresik yang telah memadati GOR Tri Dharma Gresik. Kehadiran mereka untuk menerima KIP, PKH dan Bansos Rastra langsung diberikan Presiden Jokowi.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta kepada keluarga penerima manfaat PKH untuk dapat memanfaatkan dana tersebut secara baik. “Saya titip, uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan anak sekolah dan tambahan gizi anak serta ibu hamil. Jangan dipakai untuk beli pulsa dan rokok,” pesan Presiden Jokowi disambut tepuk tangan ribuan orang yang memadati GOR Tri Dharma.

Pembagian kartu dihadiri  sekitar 1.250 perwakilan dari keseluruhan penerima manfaat di Kabupaten Gresik. Dalam kesempata ini, Presiden Jokowi juga berjanji akan menaikkan nilai dana bantuan sosial tersebut pada 2019.

Untuk bantuan KIP, Presiden menjelaskan kartu berisi sejumlah uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sekolah. Untuk jenjang sekolah dasar/SD setiap siswa mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 450 ribu. Sementara untuk SMP diberikan bantuan sebesar Rp. 750 ribu dan SMA/SMK sebesar Rp. 1 juta.

“Pesan saya, uang ini harus dipergunakan untuk keperluan sekolah seperti membeli sepatu, seragam, tas sekolah serta keperluan yang menunjang kegiatan di sekolah. Jangan sampai digunakan untuk membeli pulsa atau hal yang lainnya. Jika saya tahu, akan saya ambil kembali,” tegasnya.

 

Bagikan Tunjangan Sertifikasi Guru

 

Dalam laporannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Muhadjir Effendi mengatakan, selain KIP, PKH dan Bansos Rastra juga dibagikan tunjangan guru bersertifikat untuk wilayah Kabupaten Gresik. Sebanyak 5.910 guru di Kabupaten Gresik  telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi dan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.

Ditambahkan, penerima KIP untuk wilayah Jatim sebanyak 2.190.163 siswa, sedangkan di Kabupaten Gresik, penerima KIP sebanyak 36.190 siswa. Sementara itu, untuk PKH di Jatim terdapat 1.796.095 orang penerima dan wilayah Kabupaten Gresik sebanyak 53.395 orang.  Di Jatim,  Rastra  diberikan   kepada 2.819.765 masyarakat penerima, sedangkan di Kabupaten Gresik sendiri sebanyak 85.526 keluarga.

 

5.750 Sertifikat Tanah di Bagikan di Lamongan

 

Di  Kabupaten Lamongan, Presiden Joko Widodo  menyerahkan 5.750 sertifikat tanah, dengan penyerahan secara simbolis dilaksanakan di alun-alun Kab. Lamongan. Jjumlah  tersebut  diserahkan kepada masyarakat di lima kabupaten, dengan rincian 1.500 sertifikat  masyarakat Kabupaten Lamongan, 1.500 sertifikat masyarakat Kabupaten Bojonegoro, 1.500 sertifikat masyarakat Kabupaten Gresik, 750 sertifikat masyarakat Kabupaten Tuban dan 500 sertifikat masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya Jokowi, sapaan akrab Presiden RI menjelaskan, bahwa kepemilikan sertifikat tersebut dinilai sangat penting. Selain untuk menghindari sengketa tanah yang banyak terjadi di daerah, juga sebagai bukti hak hukum atas tanah. "Jika masyarakat sudah pegang sertifikat, akan aman dan terbebas dari sengketa tanah. Kalau belum pegang memang bisa terjadi sengketa,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga berpesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar berhati-hati bila menggunakannya untuk jaminan di bank. Presiden berharap masyarakat dapat menggunakan sertifikat itu dengan sebaik-baiknya dan telah melalui perhitungan yang matang. (ed)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo Jumat siang ini menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kedatangannya langsung disambut para jemaah yang telah datang memenuhi Istiqlal.

Tiba sekira pukul 11.55 WIB, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, sedangkan Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil telah tiba terlebih dahulu.

Bertindak selaku khatib ialah Dr. Bambang Irawan, M.A. yang pada kesempatan ini menyampaikan khotbah dengan tema "Perbedaan adalah sunnatullah". Adapun bertindak selaku imam ialah Drs. H. Muhasyim Abdul Majid, M.Ag.

Usai melaksanakan salat Jumat, Presiden bersama dengan jemaah lainnya turut mendirikan salat gaib.

Saat hendak meninggalkan masjid terbesar di Asia Tenggara itu, sejumlah jurnalis yang berada di lokasi menanyakan alasan Presiden untuk hadir di sana. Presiden mengaku bahwa dirinya sudah lama ingin salat Jumat di Masjid Istiqlal, namun seringkali berada di luar kota.

"Ya kita kan juga kangen dengan masjid yang ngangeni, masjid kebanggaan kita Masjid Istiqlal ini. Jadi ya pas di Jakarta ke sini. Karena saya sudah diingatkan oleh Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nazarudin, ‘Pak sudah lama enggak Jumatan di Istiqlal’," ujarnya(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)
        Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selama dua tahun pengerjaan proyek infrastruktur telah terjadi 14 kali kecelakaan. Oleh sebab itu, pihaknya memilih menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur skala besar."Ini memang selama dua tahun ada 14 kali kan, ini yang ke-14 (kecelakaan konstruksi). Makanya kita hentikan dulu, iki ono opo (ini ada apa?)," kata Basuki kepada wartawan sesuai menerima Anugerah Herman Johannes Award di Balai Senat UGM, Selasa (20/2/2018).

              Basuki menerangkan, selama ini mayoritas kecelakaan kerja proyek infrastruktur terjadi di hari libur atau di pagi hari. Termasuk kecelakaan konstruksi ambruknya tiang girder proyek Tol Becakayu pada Selasa (20/2) pagi. Oleh sebab itu, lanjut Basuki, pihaknya langsung menerjunkan tim komite keselamatan konstruksi ke TKP. Tim tersebut bertugas menelaah dan mencari penyebab ambruknya tiang girder tersebut."Nanti 12.30 WIB saya undang, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN yang membawahi kontraktor, saya undang di Kantor PU bersama seluruh dirut pelaksana jalan tol, akan kami sampaikan hasil sementara evaluasi komite keselamatan konstruksi itu," ucapnya.
"Yang jelas semua pekerjaan yang berada di atas tanah yang membutuhkan pekerjaan berat, seperti pemasangan girder dan sebagainya, baik itu tol di Sumatera, tol di Jawa, tol di Kalimantan, tol di Sulawesi, jembatan-jambatan panjang saya berhentikan dulu sementara," lanjutnya.Basuki memastikan penghentian sementara pengerjaan proyek infrastruktur tersebut tidak akan berlangsung lama. Setelah audit keselamatan konstruksi dari komite selesai, pihaknya akan segera melanjutkan proyek infrastruktur tersebut."Tidak, tidak (molor), itu paling (audit) tidak terlalu lama," pungkas dia.
            PT Waskita Karya, kontraktor proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu ( Tol Becakayu), Jakarta Timur, terancam dikenai denda administratif. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tersebut sebelumnya telah mendapat teguran berupa peringatan tertulis. "Kami pernah keluarkan teguran pada proyek Tol Batang (Tol Pemalang-Batang) Semarang," kata Basuki saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Februari 2018. "Jadi sekarang logikanya begitu (lebih dari peringatan)."
Selasa, 20 Februari 2018, Basuki Hadimuljono resmi menghentikan semua proyek infrastruktur elevated pasca insiden kecelakaan kerja di Tol Becakayu. "Semua pekerjaan yang berada di atas tanah (elevated) yang membutuhkan pekerjaan berat, saya berhentikan dulu sementara," kata dia, di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Basuki mengaku telah meneken surat penugasan kepada Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (KKKN) per hari ini. KKKN diminta untuk mengevaluasi sekitar 40 proyek yang memiliki pengerjaan elevated, termasuk di antaranya proyek-proyek di bawah Waskita Karya. Dalam kesempatan ini, Basuki juga mengklarifikasi bahwa evaluasi hanya dilakukan KKKN, tidak melibatkan Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI).
                Basuki menegaskan bahwa ia sama sekali tidak akan berkompromi soal keselamatan kerja. Bahkan pada hari Sabtu depan, ia akan  mengundang juga pihak kontraktor bendungan, "Bendungan kan lebih bahaya juga, saya akan kasih tahu, ini lho di tol kejadian seperti ini, kamu hati-hati di sana," ujarnya.
Ihwal sanksi terhadap kontraktor sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 96 menyebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dikenai sanksi administratif."
Urutan sanksi yang diberikan yaitu peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin. "Pada proyek Tol Batang memang Waskita telah dikenai peringatan tertulis," kata Direktur Bina Marga Arie Setadi Moerwanto saat dikonfirmasi.
            Pihak Waskita Karya sendiri telah melakukan evaluasi internal, salah satunya mengkaji rencana penambahan waktu kerja (shift) para pekerja untuk mencegah terulangnya kecelakaan konstruksi. Kepala Divisi III Waskita Karya Dono Parwoto memaparkan saat ini perusahaan menerapkan dua shift selama delapan jam kerja serta waktu lembur tiga sampai empat jam yang dimulai pada pukul 16.00 WIB. "Kemarin ada dua shift, namun sekarang kami kaji apakah perlu menjadi tiga shift," ujarnya dalam konferensi pers di lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Becakayu, Jakarta Timur, Selasa, 20 Februari 2018.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai maraknya kecelakaan proyek infrastruktur menunjukkan perencanaan tidak dilakukan secara matang dan tidak profesional . Padahal, kecelakaan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa.Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, selain tidak direncanakan secara matang, kecelakaan ini juga menunjukkan tidak adanya pengawasan yang ketat.

          "Kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur yang terjadi secara beruntun, dengan puluhan korban melayang, membuktikan hal itu. Kecelakaan konstruksi sebagian terbukti karena kegagalan konstruksi (construction failure). Ini membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat dan konsisten," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2/2018).Tulus mengibaratkan, percepatan pembangunan infrastruktur seperti sopir angkot kejar setoran. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur tanpa mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan."Prcepatan pembangunan proyek infrastruktur tampaknya dikerjakan seperti sopir angkot mengejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya," ungkapnya.

            Dengan kondisi tersebut, YLKI mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen yang tugas utamanya engineeting forensic untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi."Tim investigasi dimaksud sangat urgen khusus untuk mengaudit ulang terhadap proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Jangan sampai proyek infrastruktur tersebut mengalami kegagalan konstruksi berulang saat digunakan konsumen. Kita bisa bayangkan, korban massal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat (as)

Thursday, 15 February 2018 05:33

Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah

Written by

 

 
MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyerahkan sertifikat tersebut di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu sore, 14 Februari 2018.
 
       Dalam sambutannya, Presiden tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah guna menghindari sengketa  lahan dan tanah yang sering kali terjadi di masyarakat."Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku), enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah," ujar Presiden.Banyaknya keluhan tersebut juga mendorong Kepala Negara untuk memberikan target tahun ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar menerbitkan dan menyerahkan tujuh juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air."Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat. Saya tidak mau kerja dengan cara-cara itu. Saya akan cek terus," ungkapnya.
 
         Bahkan, Presiden menyatakan bahwa dirinya juga tak segan untuk mengganti jajarannya apabila tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan pemerintah.Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank."Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank, tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau _ndak_, jangan!," ujar Presiden.
 
         Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat.Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff. (eas)

 

 

BOGOR(KORANRAKYAT.COM) , - Pascagempa yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Menteri Sosial Idrus Marham secara maraton memantau dan memastikan proses tanggap darurat berlangsung dengan baik."Hari ini saya ke Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan warga terdampak gempa, memastikan mereka telah menerima bantuan dan perlindungan yang layak. Sebelumnya saya sudah ke Kecamatan Panggarang, Kabupaten Lebak, untuk melihat langsung bagaimana proses penanganan terhadap pengungsi," ujar Idrus kepada media setelah bersapa pengungsi di Kecamatan Megamendung, Sabtu (27/1) .

Mensos mengatakan penyaluran seluruh bantuan harus merata dan proporsional sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya juga terus memonitor dan meminta tim untuk menyisir para korban gempa. Presiden Joko Widodo, lanjutnya, terus memantau perkembangan penanganan pengungsi dan warga terdampak gempa. Beliau juga berpesan untuk berkomunikasi dengan semua pihak terkait dalam rangka penanganan bencana ini. “Bapak Presiden memerintahkan agar semua yang korban gempa mendapatkan perlindungan. Semua anak bangsa yang terkena musibah harus diurus dengan baik,” katanya.Total bantuan yang disalurkan untuk gempa di Lebak dan Jawa Barat sebesar Rp2,5 miliar dalam bentuk logistik, santunan untuk ahli waris dua korban meninggal, serta kendaraan siaga bencana berupa mobil tangki air.

Mensos mengatakan sesaat setelah terjadinya gempa pada Selasa lalu (23/1), Tim Kementerian Sosial turun ke lapangan dan melakukan pendataan. Ada 3 hal yang dilakukan secara bertahap yakni membangun tenda dan dapur umum untuk pengungsi, memberikan bantuan untuk rumah yang rusak akibat gempa dan menyiapkan jaminan hidup. "Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial ini diberikan jika semua persyaratan telah terpenuhi dengan dilakukan asesmen dan penilaian langsung dilapangan oleh petugas Pusat dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota," paparnya.

Seperti diketahui, gempa bumi berkekuatan 6,1 SR terjadi pada hari Selasa pukul 13.34 WIB. Sebanyak tujuh kabupaten terdampak gempa yakni Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur. Sementara di Provinsi Banten meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang. Di Lebak, gempa dirasakan warga Kecamatan Bayah, Wanasalam, Cilograng, Panggarangan, Lebak Gedong, Sobang, Cimarga, Sajira, Cihara, Cirinten, Cijaku, Ci Gemblong, Bojong Manik, Muncang, Cibadak, Malingping. Cileles, Cibeber. Di Pandeglang, wilayah terdampak gempa adalah Kecamatan Majasari, Cikeusik, Cimanggu, Panimbang, Bojong, Saketi, Sukaresmi, Cibaliung dan Cigeulis.

Di Serang wilayah terdampak gempa meliputi Kecamatan Mancak, Padarincang, Gunungsari dan Jawilan. Sementara di Bogor wilayah terdampak gempa adalah Kecamatan Megamendung, Pamijahan, Ciawi, Sukajaya, Nanggung dan Caringin.
Selanjutnya di Kabupaten Cianjur, kerusakan akibat gempa dirasakan warga Desa Tanggeung, Desa Pagermaneuh, dan SMK Tanggeung. Untuk Sukabumi di Pabuaran, Cibitung, Surade, Cidolog, Warung Kiara dan Kabandungan

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), jumlah korban meninggal sebanyak 2 orang, korban luka-luka sebanyak 16 jiwa, dan 878 jiwa mengungsi. Jumlah pengungsi terbanyak di Kabupaten Lebak sebanyak 460 jiwa, Kabupaten Bogor sebanyak 378 jiwa, dan Sukabumi sebanyak 40 jiwa.

Guncangan gempa juga menyebabkan 602 rumah rusak berat dan sebanyak 3.284 rumah rusak ringan.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengungkakan pihaknya telah mengintruksikan Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) melakukan distribusi logistik ke lokasi terdampak. Bantuan logistik diberikan kepada korban yang mengalami kerusakan rumah berat dan saat ini mengungsi di tenda pengungsian, maupun rumah tetangga dan keluarga. "Tim dari Direktorat PSKBA juga melakukan pendampingan dan asesmen kebutuhan pengungsian. Selain itu, tim yang turun berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan verifikasi awal terkait rumah rusak untuk pemberian bantuan pembangunan rumah dan bantuan logistik yang tepat sasaran," papar Dirjen. (bes)

 

.
 
INDIA(KORANRAKYAT.COM) Di sela-sela pelaksanaan KTT ASEAN-India, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, Kamis 25 Januari 2018. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya upaya peningkatan kerjasama ekonomi karena perdagangan bilateral kedua negara sebenarnya mulai tumbuh sejak tahun lalu namun masih jauh dari potensi sebenarnya.“Oleh karena itu upaya meningkatkan perdagangan harus terus dilakukan termasuk menghilangkan hambatan perdagangan,” kata Presiden.
             Hal lainnya yang disampaikan Presiden Jokowi adalah kenaikan tarif bea masuk yang cukup tinggi terhadap vegetables oil ke India. Kenaikan tarif kelapa sawit akan berdampak terhadap ekspor palm oil Indonesia. “Jika ekspor sawit Indonesia berkurang, saya yakin akan berpengaruh juga pada pemenuhan kebutuhan pasar India yang semakin meningkat,” kata Presiden. Oleh karenanya, Presiden Jokowi sangat mengharapkan pemerintah India dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif terhadap vegetables oil. Sedangkan mengenai arsitektur kawasan Indo-Pasifik, Presiden Jokowi ingin mengajak negara kunci di kawasan untuk membahas konsep Indo Pasifik. “Saran saya, konsep ini dikembangkan berdasar keterbukaan, inklusif, dilandasi spirit kerja sama,” ucap Presiden Jokowi.Sebagai negara yang sangat aktif di IORA, Presiden Jokowi meyakini PM Modi akan sepakat untuk memperkuat IORA. “Agar Lingkar Samudera Hindia dapat menjadi kawasan yang stabil dan sejahtera,” tutur Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan India terhadap ASEAN-led Mechanism termasuk East Asia Summit (EAS).
 “Indonesia telah mengusulkan dimulainya kerja sama maritim dalam EAS yang juga didukung India,” ucap Presiden Jokowi. 
 
            Oleh karena itu ke depan, kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara. Sementara itu di awal pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia-India semakin kokoh, khususnya sejak pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Modi pada Desember 2016 di India. “Untuk menjaga momentum kerja sama yang erat ini, saya mengundang Yang Mulia untuk berkunjung ke Indonesia tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.Di Indonesia nanti, Presiden Jokowi mengajak PM Modi untuk membahas kerjasama bilateral secara detail.Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Duta Besar Republik Indonesia untuk India Sidharto Suryodipuro. (eas)

 

Sunday, 21 January 2018 23:31

Presiden Resmikan Jalan Tol Pertama di Lampung

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk dapat bersaing dengan negara lain. Apalagi stok infrastruktur di tanah air masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, baik ruas jalan, pelabuhan, bandara dan pembangkit listrik. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni - Simpang Susun Bakauheni (8,9 kilometer) dan segmen Simpang Susun Lematang - Simpang Susun Kotabaru (5,5 kilometer) di Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu 21 Januari 2018.

            Oleh karena itulah, Presiden selalu memberi target pada penyelesaian proyek infrastruktur, seperti jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar. “Saya ingin mendorong agar dari Bakauheni sampai Palembang bisa diselesaikan sebelum Asian Games berjalan,” ucap Presiden. Jalan tol adalah contoh dari infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing suatu produk karena mempercepat proses pengiriman barang. Seandainya tidak ada jalan tol atau infrastruktur yang mendukung, bagaimana sebuah produk bisa diangkut dari satu tempat ke tempat lain. “Kalau biaya transportasi mahal, logistik mahal, bagaimana produknya bisa murah? Transportasi bisa cepat artinya bisa lebih murah,” ucap Presiden.

               Mengenai pembangunan jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar yang berjarak 140,9 kilometer dan merupakan jalan tol pertama di Provinsi Lampung, Presiden optimis jalan tol tersebut akan tuntas pada bulan Juni 2018, meski masih ada persoalan seperti pembebasan lahan. “Tadi saya tanya ke Gubernur apa bisa selesai masalah pembebasan lahan, ‘Insya Allah bisa’ jawab Gubernur. Janji itu saya tulis. Nanti kalau enggak selesai pembebasan lahan, saya cek tanggungjawabnya ada di siapa, jelas,” kata Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN yang telah bersinergi membangun jalan tol.“Meskipun banyak sekali yang menyampaikan, hitung-hitungannya masih sangat kecil keuntungannya, IRR-nya masih kecil. Tapi saya sampaikan ini adalah kebutuhan yang tidak bisa kita tunda, kalau kita ingin menang dalam kompetisi, menang dalam persaingan dengan negara lain,” ucap Presiden.

               Presiden juga mengingatkan bahwa pekerjaaan pembangunan jalan tol ini belum selesai dan masih banyak bagian yang perlu disambungkan, dan harus terus dibangun.“Saya ingin semua menteri terus memantau perkembangan setiap harinya, sehingga kualitas yang ada betul-betul kualitas yang baik. Dan nanti bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar merupakan salah satu dari proyek strategis nasional yang dimulai tiga tahun yang lalu dan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra yang dibangun dengan biaya sebesar Rp16,8 Triliun. “Satu demi satu kita selesaikan, tapi sebagian besar masih dalam proses kontruksi. Oleh sebab itu, ruas ini selesai langsung saya resmikan untuk memacu agar ruas yang lain juga segera dirampungkan,” tutur Presiden kepada wartawan.

 Setelah peresmian, Presiden menjajal jalan tol tersebut dengan menggunakan sebuah truk berwarna putih.

 Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo telah melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) untuh mengisi posisi yang kosong setelah KSAU sebelumnya, Hadi Tjahjanto, diangkat sebagai Panglima TNI. Selain itu juga  Presiden menetapkan pengganti Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial. Pagi ini, Rabu, 17 Januari 2018, Kepala Negara secara resmi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial yang baru untuk sisa masa jabatan 2014-2019. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta.

Idrus Marham menjadi anggota Kabinet Kerja dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. Pria kelahiran Sulawesi Selatan 55 tahun lalu ini saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Ia juga pernah menjadi anggota MPR pada 1997 dan anggota DPR untuk tiga periode berturut-turut mulai 1999.

Usai pelantikan tersebut, peraih gelar doktor ilmu politik ini langsung efektif menggantikan Khofifah yang memutuskan mundur untuk melaju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Sebelumnya, Khofifah sudah menyampaikan secara langsung pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Usai pelantikan, Presiden mengatakan kepada para jurnalis bahwa pengalaman yang dimiliki oleh Idrus Marham akan sangat berguna dalam kepemimpinannya di Kementerian Sosial. Ia menyebut bahwa saat ini Kementerian Sosial membutuhkan pimpinan yang mampu mengembang tugas yang sangat banyak sepeninggal Khofifah.

"Pak Idrus cocok di situ," ujar Presiden 

Ia pun mengingatkan kepada Menteri Sosial yang baru agar langsung bersiap untuk menjalani pekerjaan berat di Kementerian Sosial. Salah satunya ialah soal distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini ditargetkan untuk meningkat jumlahnya.

 "Urusan di Kementerian Sosial banyak sekali. Seperti sekarang PKH, sekarang meloncat dari 6 juta menjadi 10 juta. Ini pekerjaan besar sekali, bukan hal yang mudah. Kemudian pembagian beras yang sekarang sebagian dipindah ke bantuan pangan nontunai, itu memerlukan penanganan yang tidak mudah," ucapnya.

 *Pelantikan Pejabat Negara Lainnya*

          Bersamaan dengan pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Kepala Negara turut melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) untuh mengisi posisi yang kosong setelah KSAU sebelumnya, Hadi Tjahjanto, diangkat sebagai Panglima TNI.

         Pelantikan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 2/TNI Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara. Ia juga diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya Marsekal Madya menjadi Marsekal.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melantik dua pejabat negara lainnya, yakni Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.Agum Gumelar yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan di era Kabinet Gotong Royong ini dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dirinya menggantikan posisi Hasyim Muzadi yang meninggal dunia pada Maret 2017.Adapun Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI dari tahun 2013 hingga 2015 dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11/P Tahun 2018 (eas)

 

 

 

 

Wednesday, 10 January 2018 13:30

Presiden Resmikan Bendungan Raknamo di Kupang NTT

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sebelum bertolak ke Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satunya adalah Bendungan Raknamo yang berada di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Peresmian kali ini ditandai dengan pengisian air ke dalam bendungan yang mempunyai daya tampung 14 juta meter kubik. Kepala Negara pun berharap Bendungan Raknamo dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang dialami masyarakat NTT, khususnya Kabupaten Kupang, yakni kelangkaan air.

         “Problem utama di provinsi ini sebenarnya hanya satu, kalau bisa kita selesaikan, air. Di sudut manapun NTT ini, kalau bisa menyelesaikan ini (air) kesejahteraan, kemakmuran ekonomi pasti akan naik,” ucap Presiden.Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang merupakan satu dari tujuh bendungan yang dibangun di NTT untuk mengatasi kelangkaan air. Enam bendungan lainnya adalah Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Flores,  Bendungan Kolhua di Kota Kupang, dan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang. 

          "Hari ini kita semua masyarakat Kupang, masyarakat NTT pasti bersukacita, berbahagia sekali karena Bendungan Raknamo yang kita nanti-nantikan sejak lama sudah akan segera dimulai proses pengisian airnya," ujar Presiden.Dalam sambutannya, Presiden juga mengapresiasi kerja cepat yang dilakukan seluruh pihak dalam proses pembangunan Bendungan Raknamo. Mengingat hanya dalam waktu tiga tahun sejak dicanangkan pada bulan Desember 2014, Bendungan Raknamo sudah selesai dibangun dan siap untuk digunakan.

          "Alhamdulillah pembangunan Bendungan Raknamo berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Sekali lagi ini tentu hasil kerja keras siang dan malam dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, kerja keras dari Pak Gubernur dan seluruh bupati dan wali kota yang ada di sekitar bendungan ini," ungkapnya.Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa Bendungan Raknamo memiliki sejumlah fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di antaranya menghasilkan air baku sebanyak 0,1 meter kubik per detik, menghasilkan listrik sebesar 0,22 MW, hingga irigasi 1.250 hektar sawah."Sehingga masyarakat merasakan manfaat dari jaringan irigasi yang ada. Dan air itu mengalir dan dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitasnya di sawah-sawah mereka," kata Presiden.

 Tak hanya Bendungan Raknamo, dalam kunjungannya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur kali ini, Presiden juga meresmikan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka.Presiden pun berharap pemerintah daerah bersama masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar bendungan maupun kawasan perbatasan. "Saya titip pada Pak Gubernur, Pak Bupati, dan juga masyarakat sekitar bendungan dan perbatasan untuk ikut menjaga, merawat infrastruktur ini dengan baik," ucap Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.(eas)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT .COM) Biro  Pemberitaan Parlemen  DPR  RI akan  memperbaiki   segala sistem pemberitaan yang ada di Parlemen agar semua produk serta pekerjaan anggota dewan  bisa diketahui masyarakat secara luas. Lembaga pemberitaan akan melakukan analisa  serta isu berbagai pemberitaan mulai hukum, ekonomi, sosial budaya  maupun politik. Oleh karenanya lembaga pemberitaan akan membuat pres  Realese akan menjadi bagian informasi yang harus disampaikan ke masyarakat.  diharapkan bisa di muat oleh secara keseluruhan wartawan yang ada di Parlemen, sehingga masyarakat akan mengetahui  sampai sejauh mana kerja anggota  DPR RI  kita serta produk yang telah dikeluarkan serta inovasi guna untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.  Masyarakat akan memandang dewan lebih bijak, karena selama ini apa yang diketahui masyarakat  serta produk dewan masih belum diketahui secara menyeluruh dan pemberitaan akan lebih seimbang.” Tandas Y.O.I.Tahapary , SH, M.Si Kepala Biro Pemberitaan Parlemen  Sekretariat Jendral DPR RI pada koranrakyat.com  Jumat (5/01) belum lama Ini.

Lebih jauh dikatakan Tahapy yang akrab dipanggil Hanny Tahapary timnya telah melihat berbagai tempat termasuk ruang pressroom wartawan ada beberapa  peralatan elektronik   yang harus diperbaiki. Selain melihat  ruang wartawan  tim pemberitaan parlemen DPR RI  juga melihat  ruangan salah satu anggota dewan , bahwa ruangan itu dianggap kurang layak, karena cukup sempit  sehingga sepertinya membuat anggota DPR RI kurang nyaman dalam bekerja. Coba sampean bayangkan dari ruangan yang  ada satu anggota dewan memiliki 5  orang staf ahli dan 2 orang bagian administrasi. Jadi dalam ruang ditempati 7 orang tinggal dikalikan dari jumlah 560 anggota masing masing  membawah 7 orang  sehungga total 3920 orang. Sehingga cukup sesak, apalagi setiap usai sidang berkas tumpukan ditaruh di meja  bahkan ada yang dikursi sehingga membuat anggota dewan sendiri  kesulitan untuk duduk.Tentunya hal yang seder hana tapi penting untuk kenyamanan  kerja anggota DPR RI kita.

 

Diungkapkan juga oleh Hanny  bahwa dalam pengamatan sementara gedung yang dibangun   hampir 20 tahun itu perlu dilakukan perbaikan serta penyesuaian, sehingga bisa lebih layak dan anggota DPR RI bisa kerja lebih nyaman. Tentunya hasil bedrbagai temuan nanti akan disampaikan ke pimpinan dalam hal ini Setjend DPR RI yang akan meneruslkan ke pimmpinan dewan. Tentunya  ada konsekwensi biaya dalam renovasi nantinya ada yang mengkalkulasi sendiri melalui bagian gedung tim teknis  DPR RI, dan pimpinan dewan akan menyampaikan kemasyarakat alasanya direnovasi. Sehingga masyarakat akan bisa berfikir secara rasional.” Yah kalau kita liat anggota DPR RI bekerja hingga larut malam bahkan sampai  jam 2 malam , semuanya harus kita apresiasi oleh karena mereka memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (eas)    

Wednesday, 03 January 2018 05:51

Presiden Lantik Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2018.Pelantikan Djoko Setiadi ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130P Tahun 2017 tentang Pemberhentian denga Hormat Kepala Lembaga Sandi Negara dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.  Pria yang lulus dari Akademi Sandi Negara (AKSARA) pada tahun 1980 tersebut, sebelum diangkat menjadi Kepala BSSN, menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sejak Januari 2016.

Adapun Lemsaneg dilebur bersama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) di Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga menjadi BSSN sekarang ini. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.

Berdasarkan Perpres tersebut, BSSN mulanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, mengingat krusialnya aspek keamanan terhadap kejahatan siber dan implikasinya terhadap ketahanan nasional di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian digital di Tanah Air, BSSN kemudian ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN itu diatur lewat Perpres Nomor 133 Tahun 2017 yang mengubah Perpres sebelumnya. Presiden menandatangani Perpres tersebut pada 16 Desember 2017.

"Ini adalah sebuah badan yang sangat penting dan ke depannya sangat diperlukan oleh negara terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," ujar Presiden mengomentari peranan BSSN usai menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Baru, Selasa, 2 Januari 2018.Acara pelantikan ini ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan.(eas)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terhambat. Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa.

Namun, kondisi tersebut tidak bisa selamanya dijadikan alasan. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga BBM ini mulai diupayakan untuk sama di seluruh pelosok Tanah Air. Sebelumnya, perbedaan harga BBM di sejumlah daerah disinyalir luput dari perhatian sehingga seringkali mengakibatkan harga komoditas menjadi jauh lebih mahal dibanding dengan daerah lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kelima dari ideologi bangsa Indonesia.

    "Ini yang sering saya sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan," ujarnya saat peresmian BBM Satu Harga di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat, 29 Desember 2017.Kebijakan BBM Satu Harga merupakan jawaban atas permasalahan itu. Memang, dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut. Presiden mengakui bahwa kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan. Apalagi melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu. Tapi, apa pun harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya perintahkan kepada Menteri BUMN dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ternyata kurang lebih Rp800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp300 triliun diberikan, ini kenapa Rp1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan mengapa BBM Satu Harga itu harus!" kata Presiden.Selama ini, Papua sering dijadikan contoh daerah yang mengalami perbedaan harga BBM. Namun, selain di Papua, ternyata banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa. Seperti di Kalimantan dan Sulawesi misalnya, di sana harga BBM bisa melonjak hingga enam kali lipat dari harga di Pulau Jawa."Di daerah perbatasan Kapuas Hulu harganya bisa Rp40 ribu per liter. Kalau tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu," tuturnya.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya ini, Kepala Negara langsung meresmikan secara serentak kebijakan BBM Satu Harga yang juga berlaku di Kalimantan dan berbagai daerah lainnya. Hal tersebut tentunya akan diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata agar distribusi pasokan BBM menjadi lebih mudah.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang bekerja keras mewujudkan BBM Satu Harga, BBM berkeadilan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan secara serentak 17 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah," ucapnya mengakhiri.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik.(eas)

 

 

 

 

Sunday, 24 December 2017 21:47

Presiden Pastikan Kelayakan dan Keamanan Wisata di Bali

Written by

 

BALI (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo malam  mengumpulkan jajarannya di Kabinet Kerja untuk membahas soal peningkatan pariwisata Indonesia. Rapat terbatas yang digelar kali ini berbeda dari biasanya. Kepala Negara memilih Provinsi Bali sebagai tempat dilangsungkannya rapat tersebut.Pesan yang hendak disampaikannya sangat jelas: kondisi Bali saat ini sudah layak dan aman untuk kembali dikunjungi sebagai lokasi wisata favorit para pelancong dari seluruh dunia. Sebelumnya, pariwisata di Bali sempat terganggu karena dampak erupsi dari Gunung Agung.

          "Kita ingin menunjukkan kepada wisatawan dan dunia bahwa wisata di Bali aman karena memang dampak dari erupsi di Gunung Agung hanya berjarak 8-10 kilometer dari puncak gunung. Tadi saya sudah diberi informasi oleh Pak Gubernur dan Menko Kemaritiman," ujarnya saat memimpin rapat pada Jumat, 22 Desember 2017, di Wisma Pendidikan dan Pelatihan PU dan Perumahan Rakyat Werdapura, Sanur, Kota Denpasar.

         Melihat fakta tersebut, sebenarnya sejumlah tempat wisata yang ada di Bali tetap aman untuk dikunjungi saat erupsi terjadi. Namun, perlu diakui bahwa banyaknya pemberitaan mengenai erupsi tersebut yang ditambah dengan adanya sejumlah _travel advice_ terkait kondisi Bali menyebabkan adanya penurunan aktivitas pariwisata di sana."Dengan rapat terbatas yang kita lakukan di Bali ini kita harapkan bahwa memang di Bali tidak ada masalah yang berkaitan dengan aman dan tidaknya wisata di Bali karena erupsi di Gunung Agung," Presiden kembali menekankan.

          Untuk menindaklanjuti hal itu, Kepala Negara meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, kedutaan-kedutaan, serta maskapai penerbangan untuk aktif memberikan informasi terkini dan akurat mengenai kondisi Bali saat ini dan keamanan yang terjamin bagi para wisatawan."Tentu saja langkah kontingensi kita siapkan kalau memang bencana itu terjadi," ia menambahkan.

Perkembangan Destinasi Wisata Baru

        Dalam rapat tersebut, selain membahas soal pariwisata Bali, Kepala Negara beserta jajarannya juga membicarakan soal perkembangan destinasi wisata baru yang sudah satu setengah tahun terakhir mulai digarap. Presiden menekankan bahwa tata ruang dari tiap destinasi wisata baru tersebut harus sudah mulai didesain dan direncanakan."Saya hanya ingin memberikan beberapa hal yang ada di lapangan, terutama yang menyangkut dari Bappenas, PU, Bekraf, yang berkaitan dengan tata ruang yang ada di 10 destinasi baru yang sudah kita tetapkan," ucapnya.

          Ia kemudian memberikan contoh mengenai apa yang dilihatnya pagi tadi saat berada di Raja Ampat, Papua Barat, untuk menghadiri peringatan Hari Ibu. Menurutnya, sebagai sebuah destinasi baru, pengembangan Raja Ampat sudah semestinya digarap dengan serius."Misalnya, runway dan terminal di sana belum siap. Yang kedua masalah tata kota yang ada di kota Raja Ampat. Saya kira ini tugasnya Bappenas untuk mendesain baik yang berkaitan dengan tata kota dan pemukiman. Kalau tidak segera kita tetapkan di mana kota dan tempat wisatanya, semua akan berjalan sendiri-sendiri," tuturnya.

 

           Penyiapan tata kota dan pemukiman sejak dini di destinasi wisata baru akan menjadi kunci bagi pengembangan pariwisata Indonesia yang jauh lebih baik. Tak hanya tata kota dan tempat wisatanya yang akan menjadi tertata, tapi juga hutan konservasi dan sumber daya alam yang ada di sejumlah destinasi wisata baru tersebut juga akan terlindungi."Saya kira kalau hal-hal ini dimulai sejak awal, pariwisata kita akan lebih terarah dan jelas," ucapnya mengakhiri.(eas)

Page 1 of 14

Gaya

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka lomba lari Kartini Run 2018 yang diselenggarakan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disampaik sebagai...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sesuai program kerja Promotor( professional,modern dan terpercaya.red) terus dilakukan...
JAKARTA (KORANRAKYATCOM) Bersama dengan kunjungan resmi ASUS Indonesia ke mitra pabrik perakitan lokal PT Satnusa...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Perhelatan   Asian Games yang berapa bulan lagi tepat  bulan Agustus di Palembang...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Gojang ganjing hilangnya sejumlah  data pribadi yang dimiliki oleh pengguna , hingga...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) , Bos perusahaan travel umrah Abu Tours, Hamzah Mamba sudah sebagai tersangka ,kini kembali...
    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)–ASUS tengah gencar menggarap smartphone terbaru di pasaran Indonesia. Setelah...
    PAPUA ( KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyempatkan berbelanja di...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sekitar 52 orang korban miras oplosan, polisi melakukan tindakan terhadap penjual oplosan yang...