Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Thursday, 01 June 2017 11:09

Presiden Ajak Semua Elemen Bangsa Menjaga Pancasila

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM),- Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersama-sama menjaga Pancasila. Demikian ditegaskan Presiden saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Juni 2017.

 "Saya mengajak peran aktif para ulama,para ustad, para pendeta, para pastur, para biksu, para pedanda, para pendidik, para budayawan dan pelaku seni, para pelaku media dan jajaran pemerintahan, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila.," ujar Presiden dalam sambutannya.

 Untuk diketahui, upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Hal itu dapat terwujud setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Melalui Keppres tersebut, setiap tanggal 1 Juni, pemerintah bersama dengan masyarakat akan memperingati hari lahir Pancasila di mana upacara peringatan tersebut dilaksanakan secara nasional di masing-masing daerah. 

 Tampak hadir mendampingi Presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan lembaga tinggi negara dan para menteri anggota Kabinet Kerja. Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan keluarga dari para pejuang perumus Pancasila juga turut hadir. 

 Dalam sambutannya itu, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia dipersatukan melalui Pancasila yang tidak lain merupakan perwujudan jiwa besar dari para _founding fathers_, ulama, tokoh agama dan juga pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok nusantara. Melalui Pancasila itu pula, bangsa Indonesia menjunjung tinggi keberagaman yang sesungguhnya merupakan kekuatan bangsa.

 "Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan serta golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika kita, Indonesia,” ia menegaskan.

 

*Komitmen Memperkuat Pancasila*

 Dewasa ini, perlu diakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Sejumlah pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita mulai bermunculan. “Ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila. Dan semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong, oleh ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita," kata Presiden.

 Oleh karena itu, ia meminta agar bangsa Indonesia belajar dari pengalaman bangsa lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan juga perang saudara. Pancasila dan UUD 1945 yang saat ini dimiliki Indonesia disebut Presiden sesungguhnya dapat menghindarkan bangsa dari hal-hal yang tak diinginkan itu.

 "Dengan Pancasila, Indonesia adalah rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, yang adil, yang makmur di tengah kemajemukan dunia," tuturnya.

 Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengajak peran aktif para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila. 

 Pemerintah sendiri memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga Pancasila dan kebinekaan bangsa. Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, dibentuklah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru ini nantinya akan ditugaskan untuk memperkuat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program pembangunan.

 "Pemahaman dan pengamalan pancasila harus terus ditingkatkan. ceramah keagamaan dan materi pendidikan,fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dari pendalaman dan pengamalan pancasila," Presiden menjelaskan.

 Mengakhiri sambutannya itu, Presiden turut meminta kewaspadaan seluruh elemen bangsa terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. “Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan yang anti pancasila, yang anti Undang-Undang Dasar 1945, yang anti NKRI dan yang anti Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Presiden.

 Pemerintah juga akan bertindak tegas terhadap paham dan gerakan komunisme yang secara jelas dilarang di Indonesia.

 "Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila," ujarnya di penghujung sambutan.

 Setelah mengikuti upacara, Presiden bersama Wapres meninjau pameran foto ”Sejarah Lahirnya Pancasila” di Foyer Gedung Pancasila dan juga berfoto bersama di Ruang Pancasila.(eas)

 

 

Monday, 29 May 2017 14:51

K.H. Ma'ruf Amin Memberi Tausiah Di Istana Bogor

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama para Menteri Kabinet Kerja mendengarkan tausiah yang disampaikan K.H. Ma'ruf Amin menjelang azan Magrib di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Sore itu, Senin, 29 Mei 2017, yang bertepatan dengan 3 Ramadan 1438 H, Presiden bersama Wakil Presiden menggelar acara buka puasa bersama dengan para menteri. Tampak pula para pejabat setingkat menteri yang hadir dalam acara tersebut.

 

Dalam tausiahnya, K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan pesan tentang cara 'Membangun Hubungan Baik dengan Allah dan Sesama Manusia'.Setelah azan berkumandang, Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri menikmati aneka hidangan takjil berupa kurma, es kelapa muda, risoles dan kolak.

 

Tak berapa lama, Presiden bersama Wakil Presiden dan para menteri menunaikan ibadah salat Magrib yang dipimpin oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai imam.Selepas salat Magrib, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri bersama-sama menikmati jamuan santap malam di sayap kanan Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Santap malam yang dihidangksn antara lain, nasi goreng, sate ayam, sate kambing, baso dan tekwan.(eas)

 

SOLO (KORANRAKYAT.COM) Pawai Obor jelang Ramadhan di kampung Melayu diwarnai dengan insiden pengeboman. Bom Panci meletus di dua lokasi, puluhan korban berjatuhan termasuk anggota Polisi.

 Sementara Presiden Joko Widodo mengutuk keras dan menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada para korban serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang terjadi pada Rabu malam tadi, 24 Mei 2017. Peristiwa tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

 "Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada para korban dan keluarganya, baik yang masih di rumah sakit maupun yang meninggal, terutama kepada aparat kepolisian yang gugur dalam menjalankan tugas," ujarnya di kediaman pribadi Presiden di kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, pada Kamis, 25 Mei 2017.

 Menurut Presiden, peristiwa serupa ini tidak boleh kembali terjadi. Maka itu, ia telah menginstruksikan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan pelaku serangan bom untuk dikejar hingga ke akarnya.

 "Ini sudah keterlaluan! Tukang ojek menjadi korban, sopir angkot menjadi korban, penjual lapak kelontong menjadi korban, polisi juga menjadi korban," ucap Presiden lebih lanjut.

 Meski demikian, Presiden mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang sementara pihak kepolisian menjalankan tugasnya. Ia juga meminta bangsa Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan ketenangan jelang Ramadan yang telah dinantikan seluruh umat Muslim.

 "Saya menyerukan agar semua anak bangsa di seluruh pelosok Tanah Air tetap tenang dan tetap menjaga persatuan. Kita harus terus menjaga ketenangan, menjaga kesejukan. Karena hari-hari ini, kita umat muslim, sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa," tutupnya.

 Sementara Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memaparkan kronologi ledakan bom di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, tadi malam, berdasarkan kesaksian Bripda Febrianto Sinaga.Dalam konferensi pers hari ini, Setyo menjelaskan bahwa ledakan pertama terjadi pukul 21.00 WIB di depan toilet umum, dan lima menit kemudian ledakan kedua terjadi di dekat halte Transjakarta Kampung Melayu yang jaraknya hanya lima sampai 10 meter dari toilet umum.

Saat kejadian, ia melanjutkan, Bripda Febrianto sedang bertugas melakukan pengamanan untuk antisipasi pawai obor di Kampung Melayu. Bripda Febrianto sedang makan pecel lele hanya 50 meter dari tempat kejadian perkara. Ketika mendengar ledakan, dia sontak berlari ke lokasi bersama teman-temannya. Sesampaikan di tempat ledakan, dia mencium bau menyengat dan kepulan asap tebal berwarna putih. Dia melihat ada empat orang tergeletak, termasuk Bripda Taufan Tsunami dan Bripda Yogi. Dia tidak mengenali dua orang lainnya karena tidak sempat melihat wajahnya.

Saksi kemudian menghentikan kendaraan yang lewat untuk mengevakuasi korban. Dan ketika mereka sedang mengevakuasi korban, ledakan kedua terjadi di lokasi yang jaraknya hanya 10 meter dari lokasi pertama terjadi.

Bripda Febrianto merasakan telinganya sakit akibat ledakan tersebut, karenanya dia menjauh dari lokasi dan segera pergi untuk melapor ke Mapolres Jakarta Timur diantar seorang pengendara sepeda motor.(vk/vx)

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 23 May 2017 01:40

Swedia Ajak Kerjasama Energi

Written by

Bogor(KORANRAKYAT,COM)Indonesia dan Swedia merupakan negara yang memiliki banyak persamaan dalam hal politik luar negeri. Melalui kesamaan tersebut, Indonesia berharap hubungan dan kerja sama, utamanya dalam hal ekonomi, kedua negara dapat lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama dengan Raja Swedia Carl XVII Gustaf di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Mei 2017.

"Indonesia dan Swedia memiliki banyak sekali persamaan dalam politik luar negeri. Berperan aktif dalam pasukan perdamaian PBB, mendukung kemerdekaan Palestina, dan bahkan kita sepakat kerja sama trilateral untuk membantu Palestina sejak 2015. Kita mengutamakan penyelesaian damai dalam menangani konflik-konflik yang ada. Hal ini tentu saja merupakan aset yang harus dikapitalisasi," ujarnya.

Untuk diketahui, kunjungan Raja Swedia ini merupakan sebuah kunjungan yang bersejarah. Untuk pertama kalinya sejak 65 tahun menjalin hubungan bilateral, seorang Kepala Negara Swedia melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Presiden menyebut bahwa Swedia merupakan mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia di kawasan Nordic. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan angka investasi yang telah dikeluarkan Swedia pada tahun 2016 kemarin.

"Angka investasi Swedia meningkat lebih dari 1.400 persen di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Jumlah turis juga meningkat 15 persen pada tahun 2016 dan merupakan kunjungan terbesar dari negara Nordic," ucap Presiden.

 

Dalam pertemuan tersebut, keduanya bersepakat untuk menjalin kerja sama antarkedua negara yang lebih konkret. Dalam hal bisnis, kedua negara direncanakan akan menyelenggarakan Forum Eksekutif Indonesia-Swedia.

"Yang Mulia Sri Baginda Raja Carl Gustaf ke-16 juga membahas upaya pengembangan kerja sama di bidang energi baru terbarukan melalui kerja sama yang konkret. Raja Swedia didampingi 35 delegasi bisnis dan akan diselenggarakan Indonesia-Sweden Executive Forum," Presiden menjelaskan.

Selain itu, kedua negara juga sepakat melakukan kerja sama di berbagai bidang yang dituangkan dalam bentuk tiga nota kesepahaman. Yakni kerja sama mengenai bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas, kerja sama di bidang transportasi, navigasi udara, dan airport, serta kerja sama dalam bidang industri kreatif.

"Beberapa kerja sama juga ditandatangani secara terpisah, yaitu kerja sama di bidang inovasi, kewirausahaan, science park, dan pembiayaan pendidikan," sambungnya.

Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan kesamaan kedua negara, Raja Swedia memiliki pandangan yang sama dengan hal tersebut. Baginya, kerja sama antara Indonesia dan Swedia dapat tercapai oleh karena kesamaan akan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh kedua negara.

"Kolaborasi ini didasarkan pada nilai fundamental yang sama-sama kami anut. Seperti demokrasi, kebebasan berpendapat, dan toleransi," ujar Raja Carl.

Raja Swedia juga memuji pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang digulirkan sejak awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tersebut disebutnya sebagai sebuah investasi terbaik bagi masa depan Indonesia.

"Saat ini Indonesia membuat sebuah investasi yang sangat baik untuk masa depan, seperti misalnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat bekerja bersama-sama," tuturnya.

Sebagai seorang yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan, keduanya juga membicarakan seputar pengelolaan hutan di samping topik-topik kerja sama lainnya. Raja Swedia ingin bekerja sama lebih lanjut dalam hal ini.

"Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan isu penting untuk Swedia, sama seperti Indonesia," ucapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.(eas) 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo pada Rabu, 17 Mei 2017, menerima kunjungan kenegaraan Presiden Lithuania Dalia Grybauskaitė ke Indonesia. Kedatangan Presiden Dalia Grybauskaitė beserta delegasinya sekitar pukul 10.20 WIB, disambut dengan upacara kenegaraan yang dimeriahkan oleh pasukan Nusantara, korps musik, serta para pelajar yang mengenakan pakaian adat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Bagi Lithuania, ini adalah kunjungan yang pertama kali ke Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Dalia Grybauskaitė sangat mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan pemerintah dan rakyat Indonesia.

"Dalam sejarah negara kami, ini kali pertama ada di sini, dan terima kasih untuk semua kerja keras seluruh staf dalam kerja sama ini," ucap Dalia Grybauskaitė.

Demikian halnya bagi Indonesia, kunjungan Presiden Dalia Grybauskaitė merupakan kunjungan bersejarah sebab kali pertama dilaksanakan sejak hubungan diplomatik Indonesia dan Lithuania pada 24 tahun silam.

"Kunjungan Yang Mulia ke Indonesia adalah satu kunjungan yang bersejarah karena kunjungan kenegaraan pertama kali Presiden Lithuania sejak pembukaan hubungan diplomatik 24 tahun yang lalu," ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka Jakarta tersebut, kedua negara menyatakan komitmennya untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kemitraan. Utamanya dalam bidang energi terbarukan, konservasi energi, serta pengembangan bisnis di sektor energi. Mengingat Lithuania sendiri memiliki kapabilitas dalam bidang energi surya, biomasa dan biofuel.

lainnya," tuturnya.

Selain itu, kedua Kepala Negara menggunakan momentum bersejarah tersebut untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara.

"Kita juga mendorong agar negosiasi Indonesia dan _EU Comprehensive Partnership Agreement_ akan dapat segera diselesaikan," ucap Presiden.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga meminta dukungan Lithuania dalam pemasaran produk sawit Indonesia di Eropa. Hal ini dikarenakan selama ini produk sawit Indonesia sering mendapatkan hambatan di pasar internasional.

"Indonesia juga telah menyampaikan _concern_ terhadap terus berlangsungnya kampanye hitam dan tindakan diskriminatif produk sawit Indonesia di Eropa, dan tadi kita juga meminta dukungan Lithuania agar produk sawit Indonesia diberlakukan secara _fair_," ujar Presiden.

Adapun di bidang pariwisata, pemerintah Indonesia dan Lithuania bertekad untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan kedua negara. Apalagi jumlah wisatawan Lithuania yang berkunjung ke Indonesia dalam empat tahun terakhir meningkat sangat signifikan, yaitu meningkat 183 persen dari tahun 2013 ke 2016.

"Lithuania dan Eropa siap mendukung CEPA dan juga dalam negosiasi bebas visa ke Uni Eropa karena kerjasama ini akan mendatangkan pemasukan 2,5 miliar euro. Ini akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan," ucap Dalia Grybauskaitė.

Usai pertemuan, prosesi dilanjutkan pada acara jamuan santap siang kenegaraan sebagai bentuk penghormatan pemerintah Indonesia atas kunjungan Presiden Lithuania beserta delegasi di Istana Negara Jakarta. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara di berbagai bidang.

"Saya harap kunjungan ini akan menjadi momentum dorongan kedua belah pihak, salah satunya di bidang pertanian karena lahan kami yang cukup baik," tutur Dalia Grybauskaitė.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, Muhammad Ibnu Said.(eas)

 

 

 PAPUA (KORANRAKYAT.COM)Di hari terakhir kunjungan kerjanya ke Papua, Rabu, 10 Mei 2017, Presiden Joko Widodo beserta rombongan beranjak menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Di sana, Presiden meninjau langsung pembangunan jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu 1 dengan didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono.

 Tak seperti yang biasa dilakukan, kali ini Kepala Negara mengendarai motor _trail_ saat menyusuri jalan sepanjang 7 km yang tengah dibangun itu. Terkait hal tersebut, Presiden berujar bahwa dengan mengendarai kendaraan roda dua tersebut, terasa betul kesulitan yang dialami selama proses pembangunan.

 "Kalau naik _trail_ kelihatan jelas kesulitannya. Itu baru naik, coba bayangkan yang membangun. Kita ini kan coba melihat di lapangan," ujarnya kepada para jurnalis usai peninjauan.

 Papua dengan medannya yang begitu sulit memang menjadi hambatan sekaligus tantangan tersendiri dalam membangun infrastruktur di sana. Oleh karenanya, untuk mengupayakan percepatan pembangunan jalan Trans Papua, Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan pihak TNI di awal pembangunan.

 "Ini awalnya dikerjakan oleh TNI dulu. Saya tadi dengan Panglima lihat kesulitannya seperti apa. Kemudian setelah terbuka, baru Kementerian PU masuk untuk aspal, untuk mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh TNI. Saya kira kalau duet ini dilakukan terus ini akan mempercepat," kata Presiden.

 Keterlibatan TNI ini memang dirasa sangat diperlukan. Dengan medan yang berada pada ketinggian sekira 3.200 meter di atas permukaan laut menjadikan peranan mereka sangat krusial.

 "Pembukaan lahan dulu oleh TNI untuk membentuk badan-badan jalan. Supaya masyarakat di seluruh Tanah Air tahu betapa sangat sulitnya membangun jalan di Papua karena tanahnya bergunung-gunung yang sangat tinggi," Presiden menerangkan.

 Adapun ruas jalan yang disusuri oleh Presiden beserta rombongan kali ini merupakan salah satu ruas dari sekitar 4.300 kilometer Trans Papua yang sedang dalam proses pembangunan. Sepanjang 3.800 kilometer sudah berhasil dibuka oleh TNI dan diharapkan pada tahun 2019 nanti seluruh ruas jalan sudah terbuka dan dapat dilalui.

 "Ini tadi kita berjalan di ruas dari Wamena menuju ke Kenyam sepanjang 287 kilometer. Memang yang teraspal baru 37 kilometer, tetapi ini akan terus dikerjakan," ia menambahkan.(eas)

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Menanggapi artikel Jake Van Der Kamp di South China Morning Post 1 Mei 2017, perlu kami jelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mengutarakan angka perbandingan pertumbuhan ekonomi dalam konteks posisi Indonesia di antara negara-negara anggota G-20.

Pada saat Presiden Joko Widodo berbicara tentang peringkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, di layar sedang terpampang tayangan mengenai pertumbuhan ekonomi negara-negara G-20 yang menunjukkan  Indonesia berada pada posisi ke-3 setelah India dan RRT. Inilah konteks penjelasan Presiden kepada sekitar 5.000 warga Indonesia yang hadir di Asia World Expo, Hong Kong, 30 April 2017.

Dalam artikelnya Van Der Kamp menyatakan Presiden keliru karena peringkat Indonesia bukan ketiga, melainkan ke-13 di dunia. Kritik ini justru yang keliru. Van Der Kamp tidak mengetahui latar belakang penjelasan Presiden dan kemungkinan besar tidak hadir di ruangan saat Presiden Joko Widodo menjelaskan tayangan itu. Van Der Kamp sudah mengambil kesimpulan yang sangat keliru tanpa memahami konteks pembicaraannya.

Kami telah mengirimkan penjelasan ini melalui surat elektronik kepada pihak South China Morning Post untuk segera dimuat.(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Pangeran Kerajaan Arab Saudi, Khalid Bin Abdul Aziz, yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Sosial Pangeran Sultan Kerajaan Arab Saudi melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 4 Mei 2017, kemarin. Pangeran Khalid bersama dengan rombongannya diterima oleh Presiden Joko Widodo di ruang Bilateral Istana Merdeka sekitar pukul 10.45 WIB.

Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan acara silaturahmi dengan para peserta Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su'ud Tingkat ASEAN dan Pasifik ke-8 Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta. Dalam acara tersebut Pangeran Khalid turut menyampaikan pidatonya kepada Presiden Joko Widodo beserta peserta acara. Persoalan mengenai terorisme merupakan hal yang diangkat Pangeran Khalid dalam pidatonya itu.

"Saya berbicara di sini tidak cukup kalau saya tidak menyebutkan apa yang sedang diderita oleh bangsa dan umat kita. Yakni adanya pemikiran-pemikiran ekstrem, adanya terorisme, khususnya membawa nama Islam. Padahal Islam bebas atau tidak mengenal hal-hal seperti itu," ujarnya.

Berdasarkan pandangannya, aksi terorisme tersebut entah mengapa banyak mendapatkan dukungan. Baik kaum berpunya maupun yang kekurangan, baik kaum berpendidikan maupun tidak, baik yang berasal dari tempat yang jauh maupun dekat, semuanya seolah saling mendukung untuk memobilisasi masyarakat untuk mendukung pemikiran yang menyesatkan ini. Namun, yang paling mengherankan menurutnya ialah adanya warga yang justru memberikan ancaman bagi negara tempat di mana ia dilahirkan.

"Kita menyaksikan negara yang menentang terorisme secara terang-terangan, tapi secara diam-diam negara itu justru mendukung. Saya heran ada orang yang tinggal di negaranya, dibesarkan di negaranya, tapi dia sendiri yang menghancurkan negaranya sendiri," ia menjelaskan.

Untuk diketahui, sejak tahun 2009, Pangeran Khalid telah menuangkan pemikirannya mengenai kelompok teroris itu. Dirinya menulis tentang golongan-golongan teroris secara jelas dan bagaimana kita bisa menghadapi pemikiran dan keadaan mereka itu.

"Mereka yang meledakkan dirinya dengan _remote control_ atau menjadi eksekutor dalam suatu gerakan yang menyesatkan ini, mereka semua itu adalah para teroris. Teroris terdiri dari 6 partisipan. Yang pertama adalah intelektual teroris, yang kedua perencana teroris, yang ketiga pemberi dana, yang keempat provokator teroris, yang kelima para loyalis dan pendukung teroris, dan yang keenam para eksekutor teroris," tuturnya.

 "Mereka melakukan kesalahan dan kriminal-kriminal itu dengan peralatan-peralatan dan didukung oleh kelima elemen yang disebutkan tadi. Sebetulnya bahaya pemikiran terorisme di zaman modern ini menjadi satu industri yang mereka lakukan untuk kemaslahatan dan kepentingan mereka," ia menambahkan.

Pangeran Khalid menyampaikan, kebodohan merupakan salah satu rintangan dan landasan yang besar bagi penyebaran terorisme dan ekstremisme. Inilah yang harus dihadapi oleh negara-negara, masyarakatnya, dan segenap organisasi yang ada di dalamnya.

Bukankah sebab diturunkan Islam sebagai teroris adalah karena Barat tidak memahami Islam dan kaum muslimin? Jawabannya adalah bukan, bukan seperti itu. Justru kaum muslimin sendiri yang tidak memahami Islam. Kaum muslimin sendiri yang jauh dari agamanya. Mereka yang merusak agamanya sendiri," ia menegaskan.

Islam sesungguhnya telah memerintahkan untuk memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Namun, hal itu dilakukan tidak dengan cara-cara yang merusak karena Islam sendiri telah mengatur dengan baik mengenai hal tersebut.

"Ulama-ulama mengatakan, dalam memerintahkan yang baik harus dengan ilmu yang arif. Demikian pula dengan melarang kemungkaran, juga dengan ilmu yang arif dan dengan akhlak serta keluwesan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pangeran Khalid juga memuji masyarakat Indonesia yang disebutnya sebagai sebuah percontohan bagi kehidupan yang damai. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai budaya dan suku dengan segala perbedaan dan keyakinan disebutnya tetap mampu menjaga keadaan yang harmonis untuk membangun bangsa.

"Rakyat Indonesia sungguh merupakan percontohan. Negara-negara di dunia Islam semestinya harus mencontoh Indonesia. Rakyat Indonesia telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakan hambanya merdeka. Dan Islam telah menjamin bagaimana berdialog dengan toleransi dan berinteraksi secara baik dan tidak mengafirkan orang lain. Itulah rakyat yang patut kita contoh," ucapnya.(eas)

 

 

 

 

.

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo siang ini menerima kedatangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka diterima langsung oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 5 Mei 2017.

Pimpinan KPK yang datang pada pertemuan tersebut ialah Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata. Keempatnya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.15 WIB.

Pertemuan tersebut atas permintaan Pimpinan KPK melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada dua minggu yang lalu. Namun karena padatnya agenda Presiden dalam dua minggu ini, Presiden baru dapat memenuhinya pada hari ini.

"Mohon maaf, permintaan dari Ketua KPK untuk bertemu dengan saya baru bisa dijadwalkan hari ini. Sudah agak lama," ujar Presiden.

 Presiden yang dalam pertemuan itu didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Johan Budi, menyampaikan bahwa pemerintah mendukung penuh setiap langkah lembaga antirasuah tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas memang memerlukan pengawasan dalam tata kelolanya.

"Saya sangat mendukung apa yang telah dilakukan KPK dalam hal apa pun. Terutama dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih, berintegritas, dan bebas korupsi. Pemerintah sangat membutuhkan dukungan KPK dalam memberantas korupsi, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat melayani, dan bebas korupsi sehingga bisa berkompetisi dengan negara lain," ucapnya.

Ketua KPK yang memberikan keterangannya usai pertemuan menyampaikan bahwa yang pertama pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan bantuan pembiayaan untuk penyidik Novel Baswedan. Selain itu, pihaknya juga memberikan masukan kepada Presiden terkait dengan pengelolaan pemerintahan, perbaikan sistem, dan lainnya.

 "Saya pribadi memberi masukan mengenai PPN 10 persen untuk kontrak pemerintah. Kita melihatnya yang namanya belanja modal dan barang paling tidak yang 10 persen itu tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal karena kembali lagi ke pemerintah. Ini juga memberikan dampak peraturan-peraturan yang sudah ada itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik," Agus menjelaskan.

Ia memberikan contoh kepada Presiden bahwa terdapat aturan yang membolehkan instansi untuk melakukan pengadaan secara langsung bila nilai pekerjaan di bawah Rp200 juta. Namun, di saat yang sama instansi tidak bisa membeli langsung ke pasar ritel atau swalayan karena tidak menyediakan bukti potongan PPN.

"Kantor-kantor itu kemudian tidak bisa beli langsung misalnya kertas 50 rim ke swalayan atau ke mana karena kemudian diminta PPN-nya. Maka itu kami menyarankan untuk dievaluasi lagi supaya 10 persen tadi lebih optimal," kata Agus.

Selain itu, ia juga memberikan masukan lain seperti ketiadaan undang-undang korupsi di sektor privat. Sebab menurutnya, keberadaan undang-undang korupsi di sektor privat itu pada akhirnya dapat membentuk karakter bangsa.

"Saya beri contoh tadi begini. Itu teman-teman guru yang mengadakan bimbingan belajar di rumah (murid), kemudian menerima uang dari muridnya, itu bisa kena. Karena dia kemudian mempengaruhi nilainya anak itu. Itu sudah terjadi di Singapura seperti itu. Seorang guru menerima sesuatu karena berpengaruh terhadap evaluasi nilai muridnya, itu kena," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Alexander Marwata turut menyampaikan bahwa pihaknya memberikan masukan seputar pemanfaatan dana desa. Berdasarkan keterangannya, selama ini KPK telah banyak menerima pengaduan terkait penyimpangan dana desa.

"Tetapi karena itu di luar kewenangan KPK, dalam pengertian bahwa kepala desa itu tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa menindaklanjuti dan kami melimpahkan ke instansi yang lain," kata Alex.

Namun, meski demikian KPK memberikan saran terkait dengan pendekatan hukum yang perlu diterapkan dalam menindak penyalahgunaan dana desa tersebut. Salah satunya ialah dengan pemberhentian kepala desa.

"Kalau ada penyimpangan yang nilainya tidak signifikan, kalau dilakukan penindakan secara hukum itu antara azas manfaat dan biayanya tidak efisien, kami mengusulkan ada mekanisme untuk memberikan sanksi bagi kepala desa yang melakukan penyimpangan dana desa itu. Misalnya dengan pemberhentian atau pemecatan, ini yang sampai sekarang belum diatur. Atau bisa juga alokasinya untuk tahun depan yang dipotong," ucapnya.(eas)

.

 

BEKASI (KORANRAKYAT.COM) Program sejuta rumah yang digagas pemerintah terus diupayakan. Setelah beberapa waktu sebelumnya Presiden Joko Widodo meresmikan sendiri proyek pembangunan Rusunami di kawasan Tangerang Selatan, sore ini, Kamis, 4 Mei 2017, dirinya kembali meresmikan pembangunan hunian lainnya.

 Pembangunan hunian layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diresmikan kali ini berada di Cikarang, Jawa Barat. Hunian berupa rumah tapak tersebut tepatnya terletak di Villa Kencana Cikarang, Jalan Raya Pulo Sirih, Sukakarya, Kabupaten Bekasi.

 Sebanyak 8.749 unit rumah akan disiapkan pada proyek pembangunan tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.734 unit telah diselesaikan dan sebanyak 3.600 unit telah dilakukan akad jual beli.

 "Saya senang sekali. Jadi pembangunan rumah sederhana untuk rakyat seperti yang ada di Villa Kencana Cikarang ini sudah dibangun 4.734 unit. Akan dibangun lagi 4.015 unit dan yang sudah akad 3.600 unit. Tipe rumahnya 25/60. Harganya Rp112-141 juta," ujar Presiden.

 Presiden sempat berdialog dengan beberapa pembeli hunian tersebut. Ia ingin mendengar langsung dari masyarakat apakah harga yang ditawarkan pemerintah beserta cicilannya itu masih dirasakan membebani masyarakat. "Harganya Rp112-141 juta, ini mahal tidak?" tanya Presiden.

 Uus Kusnadi, seorang pembeli yang ditanyakan langsung oleh Presiden, menyatakan kesanggupannya untuk membeli hunian dengan harga yang ditawarkan tersebut. Ia juga mengaku sanggup untuk membayarkan cicilan sebesar Rp750-900 ribu yang telah ditetapkan."Insya Allah, Pak. Pasti," jawab Uus.Kesanggupan yang sama juga dinyatakan oleh pembeli lainnya yang mengaku berpenghasilan sekitar Rp3,5 juta per bulannya.

"Pendapatan saya Rp3,5 juta per bulan. Untuk bayar angsuran rumah Rp700 ribu. Itu masih ada sisa buat yang lain-lainnya nanti," kata Eep.

 Kemudian, agar lebih membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian terjangkau tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan uang muka dan administrasi sebesar Rp4 juta. Sementara untuk pembayaran di muka ditetapkan sebesar 1 persen.

 Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara sempat menceritakan soal pengalamannya dahulu ketika mengontrak rumah. Presiden menjelaskan bahwa rumah yang dikontraknya dulu serupa dengan tipe yang ditawarkan di Villa Kencana Cikarang ini. "Dulu saat saya mengontrak rumah, kamarnya juga ada dua. Sama dengan yang ini. Tipe 25 besar, ada dua kamar dan satu kamar mandi. Saya dulu sembilan tahun mengontrak baru bisa beli rumah. Jadi Alhamdulillah kalau ini bisa dicicil dengan baik. Kalau boleh saya beli satu, Pak Dirut?" canda Presiden.

 Presiden pun memastikan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Tak hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di pulau-pulau lainnya di seluruh Indonesia."Inilah yang ingin kita bangun di mana-mana. Di seluruh kota yang ada di Tanah Air ini karena sudah dianggarkan di APBN kita. Targetnya saya kira akan tercapai sesuai dengan yang telah kita gariskan," ucap Presiden mengakhiri. Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Dirut BTN Maryono.

 

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) – Rizal tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu terlihat mengenakan setelan kemeja biru dibalut jas hitam.“Diperiksa untuk kasus BLBI,” kata Rizal sebelum masuk di gedung KPK, Selasa, 2 Mei 2017. Pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang karena dia tidak hadir dalam pemanggilan pada 17 April 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Rizal Ramli, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hari ini, Selasa, 2 Mei 2017. Rizal diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Menurut Rizal, tiga tahun lalu ia pernah diperiksa KPK terkait dengan kasus yang sama. Saat itu, ia diperiksa sebagai saksi ahli bersama dengan Kwik Kian Gie, Menteri Koordinator Ekonomi periode 1999-2000. ”Saya sering dimintai pendapat dulu. Waktu Pak Bibit Ketua KPK, kami juga diminta memberikan penjelasan tertutup dalam kasus Century, apakah itu kasus korupsi biasa atau memang kebijakannya yang bersifat kriminal,” ujar Rizal.

Rizal berharap penjelasan yang akan ia berikan kepada KPK hari ini bisa memberikan titik terang dalam pengusutan perkara yang menelan kerugian negara sebesar Rp 3,7 triliun itu. Ia juga meminta KPK tidak “menukar guling” kasus BLBI dengan kasus megakorupsi lainnya..”Seperti teman-teman ketahui, ada e-KTP, ada kasus BLBI, ini pelakunya elite semua, kami berharap dan kami percaya Ketua KPK tidak akan melakukan tukar guling terkait hal ini,” kata Rizal.

Kasus BLBI berawal ketika Syafruddin Temenggung menjabat Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada April 2002. Pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses likuidasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Dua tahun kemudian, Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN. Padahal hasil restrukturisasi menyebut baru Rp 1,1 triliun yang ditagihkan kepada Sjamsul sehingga ada kewajiban obligor sebesar Rp 3,7 triliun yang belum ditagihkan.(as)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Polisi karena mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryan masuk daftar Pencarian Orang (DPO) akhirnya Kepolisian membentuk tim khusus untuk menangkapnya pukul 02.00 di hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto dihubungi , Senin(1/5)2017mengatakan, saat ini mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani masih menjalani permintaan keterangan di Polda Metro Jaya. Setelah itu, Miryam akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Setelah dimintai keterangan, akan dibawa ke KPK karena DPO KPK," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan dalam hal ini, Polri hanya membantu KPK menangkap Miryam. Penangkapan dilakukan pada Senin dini hari sekira pukul 02.00 WIB. Miryam ditangkap di hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.
"Kooperatif, ditangkap tanpa perlawanan," tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan Miryam menjadi buronan setelah KPK menyurati Polri untuk memasukkan namanya ke Daftar Pencarian Orang (DPO). Miryam merupakan tersangka dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP."
Ia mangkir dalam setiap panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Mulanya, Miryam beralasan ingin berobat. Belakangan, ia mengajukan gugatan praperadilan dan enggan mengikuti prosea hukum selama proses praperadilan berlangsung," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Setyo menandaskan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam S Haryani membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP. "Setelah dikonfrontasi oleh tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan," tegasnya. (vk))

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Pelarian buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Miryam Haryani, berakhir. Setelah buronan selama lima hari, anggota DPR dari Fraksi Hanura itu akhirnya ditangkap tim Bareskrim Polri.di Hotel Grand Kemang bersama rekanya.

Miryam yang merupakan tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto itu ditangkap pada Senin 1 Mei 2017 pukul 00.20 WIB. Dia dibekuk tanpa perlawanan saat 'bersembunyi' di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kala itu, Miryam tengah bersama seseorang.

Pada 27 April 2017 lalu, KPK meminta bantuan Polri memasukkan nama Miryam ke daftar pencarian orang (DPO). Penetapan ini buntut dari Miryam yang telah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK dengan alasan sakit. Polri kemudian menindaklanjuti permintaan KPK. Jejak-jejak Miryam diburu polisi.

KPK maupun Polri mengimbau agar Miryam menyerahkan diri. "Bagi tersangka, pulang dan datang ke KPK akan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak perlu terjadi jika koperatif," imbau Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. 

Demikian pula dengan rekan-rekan Miryam di Partai Hanura dan DPR juga meminta agar Miryam menyerahkan diri. Hingga akhirnya, 'benteng' persembunyian Miryam terlacak polisi. Dia ditangkap polisi ketika bersama seorang teman perempuannya, saat tengah malam, tepat di Hari Buruh ini. Miryam selanjutnya dibawa polisi ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM).Peran aparat hukum cukup  penting untuk memberantas kejahatan corporation, Bila  kurang sinergisitas aparat hukum dan kenyataan, muncul  kompromistik , dan ada kesan  aparat hukum terkesan membiarkan kecurigaan ini dan ini terungkap dalam  diskusi bertajuk peran penegak hukum memberantas kejahatan corporation.

Anggota Komisi III, Marsinton Pasaribu ketika ditemui di Mabes Polri ,kamis (27/4)2017 mengatakanKalau saya melihat bagaimana pidana kejahatan corporation ini  ditujukan untuk melindungi pelayanan kita dan melindungi manusia kita . "Jadi kalau dalam konstitusi kita jelas baik ditingkat undang-undang dasar  45 dan dalam ayat per ayat , nah tentu kemudian melihat fenomena belakangan sejak orde baru tumbang muncul liberalisasi pasar dan berdampak munculnya corporation sebagai mesin yang melakukan kerja-kerja baik itu khususnya di kekayaan alam kita," ujarnya
Selanjutnya, Marsinton menegaskan kalau kita lihat dari potensi tambang lokasi nabati kita setiap tahun menghasilkan berkisar Rp 150 Triliunan penerimaan bukan pajak itu dari satu sektor. "Nah tentu penekanan kita pelaku-pelaku kejahatan corporation ini harusnya ditujukan dalam konteks bagaimana kita menegakan kedaulatan ekonomi melindungi sumber alam kita. Pasalnya secara kasat mata kurang terhembus karena ada kompromistik terjadi di aparat hukum bahkan terkesan membiarkan kecurigaan ini," tegasnya

Untuk.Itu, Marsinton menjelaskan Kalau kita lihat praktek kecenderungan corporation dari mulai perijinan saja sudah curang , kemudian setelah dia berproduksi juga  curang hasil.berapa dan dilaporkan beberapa ,dia bayarkan ke negara berapa pastilah jauh lebih kecil. "Kecurangan-kecurangan ini sesungguhnya tidak ada yang tak terhembus ,teroris saja terhembus . Maka dalam hal ini tentu kalau kita lihat dari sisi peraturannya kemarin ada permag yang bisa dijadikan acuan  penanganan kasusnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Martinus merincinya maka dalam hal ini tentu kalau kita lihat dari sisi peraturannya kemarin ada permag yang bisa dijadikan acuan  penanganan kasusnya. Tetapi sebelumnya  juga sudah ada Perka di Kepolisian  dan peraturan tentu diaplikasikan dalam rancangan KUHP yang sedang dibahas Komisi III, rancangan KUHP sesungguhnya menegaskan kalau selama ini KUHP yang lama subjeknya orang, nah kalau corporation dalam rancangan KUHP yang baru subjek hukumnya disamping orang adalah corporation tadi. "Tentu kita berharap pembahasan ini  bisa cepat  bisa diaplikasikan untuk semua KUHP yang baru. Kalau.Kita melihat sisi dampak dari kejahatan corporation ini sangat luar biasa dan ini sempat dirilis KPK  potensi korupsi indonesia berkisar 2.000 Triliunan setiap tahunnya,"rinciannya.

Sesuai perkembangan Marsinton mengakui Namun ini hanya untuk KPK dalam penanganan kasusnya tapi oleh kepolisian dan kejaksaan. "Kemarin dampak dari kehutanan di Riau juga  dampaknya kalau dihitung bisa Rp 200 Triliunan selama pembakaran hutan di Riau tahun 2015 dan anehnya perusahaan pembakar itu dapat SP3 ada 15 perusahaan. Dalam penanganan kasusnya kita bentuk panja ,aneh lagunya lagi cuma 3 perusahaan yang keluar SPDPnya juga ada kejanggalan dalam penanganan corporation ini  ,"akunya.

Hingga kini, Marsinton menandaskan sering kali dari berapa banyak kasus negara yang diwakili penegak hukum kita kalah sama corporation saya engga tau faktor apa penegak hukum kalah sama corporation. "Beberapa kasus itu yang dilakukan oleh corporation selalu pasti tidak pernah maksimal   penanganan kasus saja tidak pernah maksimal selalu kalau engga SP3 lah atau  diperingatkan pasti itu. Ini menjadi catatan kita dalam penegakan hukum corporation " tandasnya.

Sesuai perkembangan. Marsinton membeberkan melihat potensi alam. Kita benar-benar kita lindungi begitu juga demokrasi harus mampu memberikan memberikan perlindungan kekayaan alam kita. "Demokrasi kita harus mampu memberikan keadilan mengelola kekayaan alam kita dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Nah negara demokrasi kunci nya dimana dalam.aspek supermasi hukum penegakan hukum yang berkeadilan , nah tentu.Kita tidak mengerti dengan investasi tetapi investasi yang benar penegakan hukum yang benar, memang lurus enggak bengkok-bengkok dan kita berharap dari penegakan hukum ini mampu menciptakan keadilan masyarakat kita berkeadilan itu.,"  bebernya.

Marsinton menambahkan berkaitan dengan kejahatan corporation disitu ada pemilik modal,relasi-relasi pemilik modal kepada pembuat kebijakan , pengambil keputusan yang juga punya relasi kekuasaaan kerap kali aparat hukum.Kita kendor disini. "Nah seharusnya bagi kita sebenarnya ada komitmen sama-sama terutama di aparat hukum kita. Dampak global dan.
dampak liberalisasi pasar  ekonomi kita tidak bisa mencegah investasi tetapi investasi punyai kemanfatan  terhadap lingkungan  dan masyarakat desa. Di sini peran aparat hukum dan hari ini ," tambahnya.

Ditempat yang sama, Asisten khusus Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana mengungkapkan bagaimana kita ini dengan adanya perma No.13 tahun 2016  modal kerja  tahun 2009 sehingga diikuti oleh komitmen lain semacam ada kesatuan diikuti ide dan gagasan ada kesatuan gerak langkah ketika menangani corporation sehingga tidak ada lagi seperti saya katakan penyidikan bolak balik dari Kepolisian ke Kejaksaan . "Setelah dilimpahkan ke pengadilan ditolak dan resepsinya tidak diterima dan dikalahkan karena persoalan bersifat formalitas saya katakan tadi," ungkapnya.

Sesuai perkembangan, Asep menegaskan ini yang penting dari diskusi ini saya mengharapkan bahwa ada semacam sinergi sitas tadi dengan ada tindakan diklat terpadu kemudian ada langkah-langkah yang bersifat kongkrit  memberantas kejahatan Corporation."Kalau pengalaman saya dilapangan saya menjabat aspidsus Kajari itu persoalan teknis dilapangan. Kadang-kadang orang menyebut penyidik jadikan tersangka untuk kejahatan corporation otak mereka adalah badan diadukan perusahaan pada hal sebenarnya yang di BAP bukan corporation tetapi orangnya dari corporation ,karena tindakan dan kejahatannya menguntungkan corporation begitu loh," tegasnya.

Menyinggung bukan karena ada petinggi negara, Asep menjelaskan engga ada, sejauh yang saya rasakan tidak ada . Bagaimana kita menyamakan persepsi di antara kita setelah dilapangan kita kurang tajub dan benar-benar bisa kepaduan sikap. "Penanganan perusahaan dan corporation itu bagaimana dan apa ada tekanan tersendiri,Tidak ada, seperti saya alami di Banjarmasin sementara kasus Corporation sudah ingkrah setelah di resepsi kita dikalahkan karena itu dia tidak mencantumkan identitas,jenis kelamin si corporation itu. Ini teknis banget. Itu setelah kita mencoba jalur perdata di Pengadilan di Jawa Timur persoalannya hanya teknis. Maka dengan ini bukan hanya kita  terapi ada juga yang lain.Ada Hakim, Jaksa, Polisi dan KPK bersatu padu menyatukan barisan,"jelasnya

 

Jadi, Asep menambahkan Tahun 2017 berapa menangani  corporation. Alhamdulillah, di daerah sudah ada jaksa melakukan penyelidikan kasus korupsi corporation, di Bengkulu ada 2, di Sumut ada 4 dan di Jayapura juga ada." Ada laporan.di Kejaksaan Agung," tambahnya.(vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.com - Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz (FEF), Jumat (28/4/2017) sore, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi pengadaan Al Quran dan Laboratorium Komputer di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011-2012.

Kuasa Hukum Fahd El Fouz, Robby Anugerah Marpaung mengatakan pemeriksaan selama beberapa jam sebelum penahanan pada kliennya berlangsung kondusif.

"Tadi pemeriksaan biasa soal proses anggaran di Kemenag, pemeriksaan berjalan baik, penyidik leluasa memeriksa dan beliau juga kooperatif," ucap Robby di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Robby melanjutkan saat menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, kliennya sudah merasa akan ditahan oleh penyidik. Demi proses di penyidikan KPK berjalan lancar, Fahd El Fouz pun meminta agar penyidik menahan dirinya.

"Penahanan itu beliau yang minta, supaya prosesnya cepat. Langkah hukum selanjutnya, pembelaan kami lakukan di persidangan. Klien saya mendukung apapun yang dilakukan KPK, dia ikuti proses hukum," beber Robby.

Saat dibawa ke mobil tahanan, Fahd El Fouz juga mengakui dirinya akan kooperatif dengan penyidik KPK.

"Saya kooperatif, pemeriksaan ini saya yang buka dulunya, jadi saya kooperatif," ujar Fahd El Fouz.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya penahanan pada Fahd El Faouz selama 20 hari kedepan.

"Tersangka FEF ditahan selama 20 hari kedepan di rutan Runtur, Jakarta Selatan," tambah Febri.

Untuk diketahui kasus ini merupakan pengembangan penyidikan kasus suap terkait pengurusan anggaran atau pengadaan barang dan jasa di Kemenag tahun 2011-2012 dengan tersangka sebelumnya Zulkarnaen Djabar dan anaknya, Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra," ungkap Febri.

Keduanya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Zulkarnaen divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan.

Dendy divonis pidana penjara delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Atas perbuatannya, Fahd El Fouz dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 65 KUHP.

Nama Fahd El Fouz memang sudah tak asing di KPK karena selain kasus ini pada 2012, dia juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota Banggar dari Partai Amanat Nasional, Waode Nurhayati terkait pengurusan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun anggaran 2011 untuk tiga wilayah kabupaten yaitu Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.

Saat itu, Fahd El Fouz disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a subsider Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Selanjutnya Pengadilan Tipikor memvonis pidana penjara dua tahun enam bulan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan dan saat ini telah selesai menjalani pidana itu.(as)

 

 

Page 6 of 16

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan