Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Polisi karena mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryan masuk daftar Pencarian Orang (DPO) akhirnya Kepolisian membentuk tim khusus untuk menangkapnya pukul 02.00 di hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto dihubungi , Senin(1/5)2017mengatakan, saat ini mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani masih menjalani permintaan keterangan di Polda Metro Jaya. Setelah itu, Miryam akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Setelah dimintai keterangan, akan dibawa ke KPK karena DPO KPK," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan dalam hal ini, Polri hanya membantu KPK menangkap Miryam. Penangkapan dilakukan pada Senin dini hari sekira pukul 02.00 WIB. Miryam ditangkap di hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.
"Kooperatif, ditangkap tanpa perlawanan," tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan Miryam menjadi buronan setelah KPK menyurati Polri untuk memasukkan namanya ke Daftar Pencarian Orang (DPO). Miryam merupakan tersangka dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP."
Ia mangkir dalam setiap panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Mulanya, Miryam beralasan ingin berobat. Belakangan, ia mengajukan gugatan praperadilan dan enggan mengikuti prosea hukum selama proses praperadilan berlangsung," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Setyo menandaskan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam S Haryani membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP. "Setelah dikonfrontasi oleh tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan," tegasnya. (vk))

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Pelarian buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Miryam Haryani, berakhir. Setelah buronan selama lima hari, anggota DPR dari Fraksi Hanura itu akhirnya ditangkap tim Bareskrim Polri.di Hotel Grand Kemang bersama rekanya.

Miryam yang merupakan tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto itu ditangkap pada Senin 1 Mei 2017 pukul 00.20 WIB. Dia dibekuk tanpa perlawanan saat 'bersembunyi' di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kala itu, Miryam tengah bersama seseorang.

Pada 27 April 2017 lalu, KPK meminta bantuan Polri memasukkan nama Miryam ke daftar pencarian orang (DPO). Penetapan ini buntut dari Miryam yang telah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK dengan alasan sakit. Polri kemudian menindaklanjuti permintaan KPK. Jejak-jejak Miryam diburu polisi.

KPK maupun Polri mengimbau agar Miryam menyerahkan diri. "Bagi tersangka, pulang dan datang ke KPK akan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak perlu terjadi jika koperatif," imbau Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. 

Demikian pula dengan rekan-rekan Miryam di Partai Hanura dan DPR juga meminta agar Miryam menyerahkan diri. Hingga akhirnya, 'benteng' persembunyian Miryam terlacak polisi. Dia ditangkap polisi ketika bersama seorang teman perempuannya, saat tengah malam, tepat di Hari Buruh ini. Miryam selanjutnya dibawa polisi ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM).Peran aparat hukum cukup  penting untuk memberantas kejahatan corporation, Bila  kurang sinergisitas aparat hukum dan kenyataan, muncul  kompromistik , dan ada kesan  aparat hukum terkesan membiarkan kecurigaan ini dan ini terungkap dalam  diskusi bertajuk peran penegak hukum memberantas kejahatan corporation.

Anggota Komisi III, Marsinton Pasaribu ketika ditemui di Mabes Polri ,kamis (27/4)2017 mengatakanKalau saya melihat bagaimana pidana kejahatan corporation ini  ditujukan untuk melindungi pelayanan kita dan melindungi manusia kita . "Jadi kalau dalam konstitusi kita jelas baik ditingkat undang-undang dasar  45 dan dalam ayat per ayat , nah tentu kemudian melihat fenomena belakangan sejak orde baru tumbang muncul liberalisasi pasar dan berdampak munculnya corporation sebagai mesin yang melakukan kerja-kerja baik itu khususnya di kekayaan alam kita," ujarnya
Selanjutnya, Marsinton menegaskan kalau kita lihat dari potensi tambang lokasi nabati kita setiap tahun menghasilkan berkisar Rp 150 Triliunan penerimaan bukan pajak itu dari satu sektor. "Nah tentu penekanan kita pelaku-pelaku kejahatan corporation ini harusnya ditujukan dalam konteks bagaimana kita menegakan kedaulatan ekonomi melindungi sumber alam kita. Pasalnya secara kasat mata kurang terhembus karena ada kompromistik terjadi di aparat hukum bahkan terkesan membiarkan kecurigaan ini," tegasnya

Untuk.Itu, Marsinton menjelaskan Kalau kita lihat praktek kecenderungan corporation dari mulai perijinan saja sudah curang , kemudian setelah dia berproduksi juga  curang hasil.berapa dan dilaporkan beberapa ,dia bayarkan ke negara berapa pastilah jauh lebih kecil. "Kecurangan-kecurangan ini sesungguhnya tidak ada yang tak terhembus ,teroris saja terhembus . Maka dalam hal ini tentu kalau kita lihat dari sisi peraturannya kemarin ada permag yang bisa dijadikan acuan  penanganan kasusnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Martinus merincinya maka dalam hal ini tentu kalau kita lihat dari sisi peraturannya kemarin ada permag yang bisa dijadikan acuan  penanganan kasusnya. Tetapi sebelumnya  juga sudah ada Perka di Kepolisian  dan peraturan tentu diaplikasikan dalam rancangan KUHP yang sedang dibahas Komisi III, rancangan KUHP sesungguhnya menegaskan kalau selama ini KUHP yang lama subjeknya orang, nah kalau corporation dalam rancangan KUHP yang baru subjek hukumnya disamping orang adalah corporation tadi. "Tentu kita berharap pembahasan ini  bisa cepat  bisa diaplikasikan untuk semua KUHP yang baru. Kalau.Kita melihat sisi dampak dari kejahatan corporation ini sangat luar biasa dan ini sempat dirilis KPK  potensi korupsi indonesia berkisar 2.000 Triliunan setiap tahunnya,"rinciannya.

Sesuai perkembangan Marsinton mengakui Namun ini hanya untuk KPK dalam penanganan kasusnya tapi oleh kepolisian dan kejaksaan. "Kemarin dampak dari kehutanan di Riau juga  dampaknya kalau dihitung bisa Rp 200 Triliunan selama pembakaran hutan di Riau tahun 2015 dan anehnya perusahaan pembakar itu dapat SP3 ada 15 perusahaan. Dalam penanganan kasusnya kita bentuk panja ,aneh lagunya lagi cuma 3 perusahaan yang keluar SPDPnya juga ada kejanggalan dalam penanganan corporation ini  ,"akunya.

Hingga kini, Marsinton menandaskan sering kali dari berapa banyak kasus negara yang diwakili penegak hukum kita kalah sama corporation saya engga tau faktor apa penegak hukum kalah sama corporation. "Beberapa kasus itu yang dilakukan oleh corporation selalu pasti tidak pernah maksimal   penanganan kasus saja tidak pernah maksimal selalu kalau engga SP3 lah atau  diperingatkan pasti itu. Ini menjadi catatan kita dalam penegakan hukum corporation " tandasnya.

Sesuai perkembangan. Marsinton membeberkan melihat potensi alam. Kita benar-benar kita lindungi begitu juga demokrasi harus mampu memberikan memberikan perlindungan kekayaan alam kita. "Demokrasi kita harus mampu memberikan keadilan mengelola kekayaan alam kita dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Nah negara demokrasi kunci nya dimana dalam.aspek supermasi hukum penegakan hukum yang berkeadilan , nah tentu.Kita tidak mengerti dengan investasi tetapi investasi yang benar penegakan hukum yang benar, memang lurus enggak bengkok-bengkok dan kita berharap dari penegakan hukum ini mampu menciptakan keadilan masyarakat kita berkeadilan itu.,"  bebernya.

Marsinton menambahkan berkaitan dengan kejahatan corporation disitu ada pemilik modal,relasi-relasi pemilik modal kepada pembuat kebijakan , pengambil keputusan yang juga punya relasi kekuasaaan kerap kali aparat hukum.Kita kendor disini. "Nah seharusnya bagi kita sebenarnya ada komitmen sama-sama terutama di aparat hukum kita. Dampak global dan.
dampak liberalisasi pasar  ekonomi kita tidak bisa mencegah investasi tetapi investasi punyai kemanfatan  terhadap lingkungan  dan masyarakat desa. Di sini peran aparat hukum dan hari ini ," tambahnya.

Ditempat yang sama, Asisten khusus Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana mengungkapkan bagaimana kita ini dengan adanya perma No.13 tahun 2016  modal kerja  tahun 2009 sehingga diikuti oleh komitmen lain semacam ada kesatuan diikuti ide dan gagasan ada kesatuan gerak langkah ketika menangani corporation sehingga tidak ada lagi seperti saya katakan penyidikan bolak balik dari Kepolisian ke Kejaksaan . "Setelah dilimpahkan ke pengadilan ditolak dan resepsinya tidak diterima dan dikalahkan karena persoalan bersifat formalitas saya katakan tadi," ungkapnya.

Sesuai perkembangan, Asep menegaskan ini yang penting dari diskusi ini saya mengharapkan bahwa ada semacam sinergi sitas tadi dengan ada tindakan diklat terpadu kemudian ada langkah-langkah yang bersifat kongkrit  memberantas kejahatan Corporation."Kalau pengalaman saya dilapangan saya menjabat aspidsus Kajari itu persoalan teknis dilapangan. Kadang-kadang orang menyebut penyidik jadikan tersangka untuk kejahatan corporation otak mereka adalah badan diadukan perusahaan pada hal sebenarnya yang di BAP bukan corporation tetapi orangnya dari corporation ,karena tindakan dan kejahatannya menguntungkan corporation begitu loh," tegasnya.

Menyinggung bukan karena ada petinggi negara, Asep menjelaskan engga ada, sejauh yang saya rasakan tidak ada . Bagaimana kita menyamakan persepsi di antara kita setelah dilapangan kita kurang tajub dan benar-benar bisa kepaduan sikap. "Penanganan perusahaan dan corporation itu bagaimana dan apa ada tekanan tersendiri,Tidak ada, seperti saya alami di Banjarmasin sementara kasus Corporation sudah ingkrah setelah di resepsi kita dikalahkan karena itu dia tidak mencantumkan identitas,jenis kelamin si corporation itu. Ini teknis banget. Itu setelah kita mencoba jalur perdata di Pengadilan di Jawa Timur persoalannya hanya teknis. Maka dengan ini bukan hanya kita  terapi ada juga yang lain.Ada Hakim, Jaksa, Polisi dan KPK bersatu padu menyatukan barisan,"jelasnya

 

Jadi, Asep menambahkan Tahun 2017 berapa menangani  corporation. Alhamdulillah, di daerah sudah ada jaksa melakukan penyelidikan kasus korupsi corporation, di Bengkulu ada 2, di Sumut ada 4 dan di Jayapura juga ada." Ada laporan.di Kejaksaan Agung," tambahnya.(vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.com - Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz (FEF), Jumat (28/4/2017) sore, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi pengadaan Al Quran dan Laboratorium Komputer di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011-2012.

Kuasa Hukum Fahd El Fouz, Robby Anugerah Marpaung mengatakan pemeriksaan selama beberapa jam sebelum penahanan pada kliennya berlangsung kondusif.

"Tadi pemeriksaan biasa soal proses anggaran di Kemenag, pemeriksaan berjalan baik, penyidik leluasa memeriksa dan beliau juga kooperatif," ucap Robby di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Robby melanjutkan saat menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, kliennya sudah merasa akan ditahan oleh penyidik. Demi proses di penyidikan KPK berjalan lancar, Fahd El Fouz pun meminta agar penyidik menahan dirinya.

"Penahanan itu beliau yang minta, supaya prosesnya cepat. Langkah hukum selanjutnya, pembelaan kami lakukan di persidangan. Klien saya mendukung apapun yang dilakukan KPK, dia ikuti proses hukum," beber Robby.

Saat dibawa ke mobil tahanan, Fahd El Fouz juga mengakui dirinya akan kooperatif dengan penyidik KPK.

"Saya kooperatif, pemeriksaan ini saya yang buka dulunya, jadi saya kooperatif," ujar Fahd El Fouz.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya penahanan pada Fahd El Faouz selama 20 hari kedepan.

"Tersangka FEF ditahan selama 20 hari kedepan di rutan Runtur, Jakarta Selatan," tambah Febri.

Untuk diketahui kasus ini merupakan pengembangan penyidikan kasus suap terkait pengurusan anggaran atau pengadaan barang dan jasa di Kemenag tahun 2011-2012 dengan tersangka sebelumnya Zulkarnaen Djabar dan anaknya, Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra," ungkap Febri.

Keduanya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Zulkarnaen divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan.

Dendy divonis pidana penjara delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Atas perbuatannya, Fahd El Fouz dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 65 KUHP.

Nama Fahd El Fouz memang sudah tak asing di KPK karena selain kasus ini pada 2012, dia juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota Banggar dari Partai Amanat Nasional, Waode Nurhayati terkait pengurusan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun anggaran 2011 untuk tiga wilayah kabupaten yaitu Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.

Saat itu, Fahd El Fouz disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a subsider Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Selanjutnya Pengadilan Tipikor memvonis pidana penjara dua tahun enam bulan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan dan saat ini telah selesai menjalani pidana itu.(as)

 

 

Thursday, 27 April 2017 15:13

KPK Tetapkan Fahd Ketua AMPG Sebagai Tersangka

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.com.. Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan anggaran dan/atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2011-2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)  Fahd El Fouz (FEF)  sebagai tersangka kata juru bicara KPK Febri Diansyah, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (27/4).

 Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laboratorium dan pengadaan Alquran di Kementerian Agama. .tersangka Fahd merupakan pengembangan dari kasus sama yang sudah diusut KPK pada tahun 2013 silam. Tersangka FEF diduga bersama-sama dengan Zulkarnaen Djabar (anggota Komisi VIII DPR RI periode 2009-2014) dan Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra (Swasta) menerima hadiah atau janji dari pihak-pihak tertentu, padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam

 

Pengurusan anggaran dan/atau pengadaan Kitab Suci Al Qur’an pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 dan APBN 2012 serta Pengadaan Laboratorium Komputer MTs TA 2011 di Kementerian Agama RI.

Atas perbuatannya tersebut, FEF disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf b, lebih subsidiair Pasal 11 Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001  jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 KUHP.

 

FEF merupakan tersangka ketiga dalam kasus ini. sebelumnya, Pengadilan Tipikor telah memvonis pidana penjara 15 tahun dan denda Rp300 juta subsider 1 bulan kurungan untuk Zulkarnaen Djabar dan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan untuk Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra.

Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan/atau pengadaan Kitab Suci Al Qur’an APBNP 2011 dan APBN 2012 serta Pengadaan Laboratorium Komputer MTs TA 2011 bersama-sama dengan tersangka FEF.(as)

 

 

 

 

 

 

  

JAKARTA,KORANRAKYAT.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya menarik aset milik pengusaha penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang juga pemegang saham PT Bank Dagang Nasional Indonesia, Sjamsul Nursalim. "Kami akan kembalikan kerugian negara. Kalau bisa, pakai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Selasa, 25 April 2017.

Menurut Basaria, pengembalian aset dilakukan karena KPK menemukan ada uang negara sebesar Rp 3,7 triliun yang belum dikembalikan Sjamsul. Kerugian itu berasal dari kekurangan pembayaran saat utang itu dinyatakan lunas pada 2004 oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pemberian surat keterangan lunas itu didasari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan Presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut Basaria, SKL seharusnya diberikan setelah Sjamsul melunasi semua utangnya. "Kami juga akan cari perusahaannya hingga aset kembali," ucapnya. Dia juga meminta Sjamsul yang saat ini berada di Singapura kembali ke Indonesia.

Upaya pengejaran utang Sjamsul sebenarnya telah lama dilakukan Kejaksaan Agung dengan ditangani secara perdata selepas dihentikannya penyidikan dan penyelidikan ulang kasus BLBI. Namun Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Setyo Wahyu menuturkan lembaganya belum dapat mengejar utang tersebut. "Belum ada surat kuasa khusus dari Kementerian Keuangan untuk menagih utang," katanya kepada wartawan  Selasa, 25 April 2017. Menurut Bambang, Kejaksaan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan segera setelah menerima surat kuasa.

Pengacara Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail, mengklaim kliennya tidak lagi berutang ataupun terlibat korupsi BLBI. Dia berdalih, kliennya telah meneken master of settlement and acquisition agreement, sehingga pembayaran utang telah dilakukan lewat penyerahan aset kepada BPPN. "Aset yang diberikan sudah sesuai dengan nilai utang. Sjamsul juga mendapat surat keterangan lunas," ujarnya. (as)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)memanggil Direktur Umum PT Pirusa Agus Nugroho dan GM Treasury PT PAL Arief Cahyana.

Mereka merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dua kapal perang untuk Pemerintah Filipina. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka terkait pengadaan kapal SSV (Strategic Sealift Vessel) untuk Pemerintah Filipina tahun 2014 - 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan Kamis (27/4/2017).

Sejumlah pejabat PT PAL diduga  menerima fee dari penjualan kapal jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Filipina. Mereka diamankan pascaoperasi tangkap tangan pada Kamis (30/3/2017).

Proses pembelian yang disepakati pada 2014 tersebut melibatkan perusahaan perantara Ashanti Sales Inc.Proyek pembelian dua kapal perang tersebut senilai 86,96 juta dolar. Diduga, pejabat PT PAL menyepakati adanya cash back dengan perusahaan perantara, dari keuntungan penjualan sebesar 4,75 persen.

Cash back diduga diberikan melalui PT Pirusa.

"Keuntungan sebesar 1,25 persen atau senilai 1,087 juta dollar ASdiberikan kepada pejabat PT PAL. Sementara, 3,5 persen menjadi bagian perusahaan perantara," kata Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin , Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar, dan GM Treasury PT PAL Arief Cahyana.

Kemudian tersangka lainnya pejabat PT Pirusa Sejati Agus Nugroho.Dalam operasi tangkap tangan,KPK   menyita uang senilai 25.000 dollar AS yang diduga sebagai pemberian kepada pejabat PT PAL Indonesia.Firmansyah, Arif Cahyana dan Saiful Anwar disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Agus Nugroho sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(as)

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden baik berupa keputusan presiden, instruksi presiden, maupun peraturan presiden, bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Demikian disampaikan Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan terkait penetapan tersangka kasus SKL (Surat Keterangan Lunas) BLBI (Badan Likuiditas Bank Indonesia) oleh KPK.

“Bedakan, yang penting bedakan mana kebijakan, dan mana pelaksanaan. Keputusan presiden, peraturan presiden, instruksi presiden itu adalah sebuah kebijakan, itu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pelaksanaan itu wilayah yang berbeda lagi,” ujar Presiden seusai meninjau pameran INACRAFT di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.

 Presiden kemudian mempersilakan para wartawan untuk menanyakan kasus ini secara lebih jauh kepada KPK.

 “Tapi silakan detil tanyakan ke KPK” ujarnya lebih lanjut.

 Sebagaimana diketahui, Selasa, 25 April 2017, KPK menetapkan tersangka kasus korupsi dalam penyaluran dana BLBI. Tersangka dianggap berperan dalam penerbitan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang menyebabkan penghentian penyelidikan terhadap bank tersebut. SKL tersebut dikeluarkan karena mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Diberitakan sebelumnya dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban,  KPK menentukan SAT Ketua BPPN sebagai tersangka demikian siaran pers KPK  Selasa (25/4) 2017.

 Penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Syahfrudin Tumenggung ( SAT ) Ketua BPPN periode 2002 - 2004).

 Tersangka SAT selaku Ketua BPPN periode 2002 – 2004 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun.(as)

 

 

 

Wednesday, 26 April 2017 05:37

KPK Tetapkan 4 Tersangka OTT Suap Pejabat PT PAL

Written by

JAKARTA. Koranrakyat.com,  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 4 orang sebagai tersangka.demikian siaran pers KPK (31/3) 2017

 Keempat tersangka tersebut adalah M.Firmansyah Arifin  (Direktur Utama PT PAL Indonesia), AC (Manager Keuangan PT. PAL Indonesia),  Saiful Anwar (SAR)  (Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia) dan AN (Swasta). 

Tersangka MFA selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia bersama-sama dengan Arif Cahyana (AC)  selaku Manager Keuangan PT. PAL Indonesia dan SAR selaku Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia diduga menerima hadiah atau janji terkait penunjukan AS Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia dalam pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina tahun 2014 s/d 2017. Nilai kontrak untuk penjualan 2 unit Kapal Perang SSV pada Instansi Pertahanan Pemerintah Filipina tersebut sebesar USD86,96 juta.

 

Tersangka MFA, AC dan SAR yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AN diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

 

Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah orang dalam kegiatan OTT pada Kamis (30/3) dari 2 lokasi di Jakarta dan Surabaya. Sekitar pukul 13.00 KPK mengamankan AC di parkiran sebuah kantor di MTH Square, Jakarta Timur sesaat setelah penyerahan uang dari AN kepada AC. Dari mobil dan tangan AC, penyidik mengamankan uang sebesar USD25,000, yang diduga bagian dari total komitmen fee sekitar USD1,087 juta. Kemudian Tim KPK mengamankan AN di dalam kantor beserta 7 orang pegawai. Sekitar pukul 22.00 WIB, tim mengamankan MFA di Kantor PT PAL Indonesia di Surabaya. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, MFA diterbangkan ke Jakarta keesokan harinya Jumat (31/3) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Sedangkan, SAR tersangka lainnya dalam kasus ini tidak diamankan dalam OTT ini karena sedang berada di luar negeri.(as)

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,  Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban,  KPK menentukan SAT Ketua BPPN sebagai tersangka demikian siaran pers KPK  Selasa (25/4) 2017.

 

Penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Syahfrudin Tumenggung ( SAT ) Ketua BPPN periode 2002 - 2004).

 

Tersangka SAT selaku Ketua BPPN periode 2002 – 2004 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun.(as)

 

Sunday, 23 April 2017 06:58

KPK Tahan DW Atase Kedutaan RI Di Malaysia

Written by

 JAKARTA,KORANRAKYATjatim.com. Dugaan tindak pidana korupsi terkait proses penerbitan paspor Republik Indonesia dengan metode reach out tahun 2016 dan proses penerbitan calling visa tahun 2013 sampai dengan 2016, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka DW (Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia).

 

Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, Jumat (21/04) di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan DW sebagai tersangka. DW selaku  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjabat sebagai Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia diduga menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proses penerbitan paspor Republik Indonesia dengan metode reach out tahun 2016 dan proses penerbitan calling visa tahun 2013 sampai dengan 2016.

 

 

Atas perbuatannya tersebut, DW disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(as) 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Disita diduga hasil pungli di  pelabuhan Peti kemas Palaran Samarinda  milik Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura), DHW

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya dalam keterangan tertulis ,Kamis(13/4)2017 mengatakan, polisi menyita harta benda milik Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura), DHW. "Ia merupakan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda. Penyitaan aset milik tersangka DHW sebagai langkah asset recovery hasil kejahatan pemerasan dan pencucian uang," ujarnya.

Selanjutnya, Agung menegaskan adapun harta yang disita berupa dua unit mobil BMW, satu unit mobil Mini Cooper, satu unit mobil Honda Jazz, tiga unit sepeda motor trail merk KTM, dan satu unit sepeda motor Piagio."Barang bukti tersebut kemudian dititipkan di Rubasan Samarinda," tegasnya.

Untuk itu, Agung menjelaskan penyitaan dilakukan setelah menggeledah rumah DHW pada Rabu (12/4/2017).
Sebelumnya, penyidik telah menyita uang sebesar Rp 6,1 miliar di ruang kerja DHW saat melakukan tangkap tangan."Penyidik juga memblokir rekening atas nama Komura yang berisi Rp 326 miliar.Dalam penyidikan kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait kepemilikan aset tersangka DHW," jelasnya.

Lebih lanjut, Agung merincinya dari hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa DHW membeli aset tersebut dari hasil tindak pidana.Dalam kasus ini, polisi juga menetapkan Ketua Komura, JAG, sebagai tersangka. "JAG saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Samarinda. Adapun, modus yang dilakukan oleh Pengurus Komura yaitu dengan meminta tarif bongkar muat ke Perusahaan Bongkar Muat tanpa didasari legalitas yang benar," rinciannya

Seiring dengan itu, Agung menandaskan selain itu, penetapan tarif dilakukan secara sepihak tanpa mengacu pada undang-undang. "Ketentuan besaran ongkos bongkar muat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permehub) Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Penghitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan," tandasnya.

Selain itu, Agung menambahkan dalam praktik pungli itu, untuk biaya bongkar muat kontainer ukuran 20 feet, pengguna jasa di Palaran harus membayar Rp 180.000 per kontainer. "Padahal, polisi membandingkan, biaya bongkar muat kontainer untuk ukuran yang sama di pelabuhan di Surabaya hanya Rp 10.000," tambahnya.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com-  Proses Pemeriksaan terhadap kasus operasi tangkap tangan ada punggutan penerimaan anggota Polri di Sumatera Selatan keterlibatan 9 anggota Polri, kini memasuki sidang Kode etik dan hasil bisa diketahui. Kini sudah 622 kasus cyber pungli.

Irwasum Mabes Polri,  Komjen Pol Dwi Priyanto ditemui di Kompleks Mabes Polri, Selasa(11/4)2017 mengatakan  Kasus Sumsel  kan diberkas itu kan kode etik, nanti kalau sudah ada hasilnya nanti di sidang itu nanti bisa dilihat. "Iya kan selalu sudah mengingatkan ini sudah ada temuan-temuan di bidang-bidang anggaran, operasional , di Bidang SDM," ujarnya.

Menyinggung ada Operasi Tangkap tangan, Dwi menegaskan tahun 2004 juga ada temuan juga ditindak lanjuti, tetapi temuannya lain ya. "Ada sedikit anggaran dalam rekrutmen ini pertanggung jawaban management. Ya, kaitannya dengan diduga ada anggaran rekrutmen wewenang dan sebagainya. Ini juga seorang brigadir tahun 2015 juga," tegasnya.

Apa benar semua ini karena ada laporan dari masyarakat, Dwi menjelaskan prinsipnya ada laporan aduan masyarakat dan sebagainya kita dalami dan kita cross cek ternyata ditemukan dugaan ada pelanggaran mengarah tidak sesuai dengan prosedur  yang ditetapkan ."
Laporannya ini dari luar biasa disebut layanan publik.Total nilainya 
Ini saja ada 329 Miliar di Kaltim saja yang di Polri," jelasnya.

Lebih lanjut, Dwi menandaskan 3 bulan pertama Rp 10Miliar. Kan sekarang OTT sudah 622 kasus harus dihitung lagi. "Kan penyitaan kadang-kadang berkembang. Kurang lebih 5 bulan," tandasnya.(vk)

 

 

Monday, 03 April 2017 15:07

Oknum Pameng Suap Ditahan

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.com-Aksi penyimpangan untuk penerimaan anggota Polri di Sumatera Selatan terjadi berhasil ditemukan Rp 4,7 Miliar pasalnya adanya dugaan ada pemberian untuk melicinkan penerimaan dan sejumlah pamen dan Brigadir di proses hukum secara kode etik.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul di temui di Mabes Polri, Senin(3/4)2017 sudah dilakukan penahanan dalam kaitan penyelidikan adanya nya suap. "Propam Mabes Polri berikutnya tentunya ada satu proses yang dilakukan,ini masih diajukan kode etik disiplin ,' ujarnya.

Selanjutnya, Martinus  menegaskan ini sebuah pijakan nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Pasti ini adalah sebuah kesulitan dan prestasi kita pengawas Internal untuk pengawasannya," tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan itu sebagai langkah itu juga sebagai keprihatinan kita bahwa masih ada praktek-praktek itu , tahun 2015- 2016."Ini juga menjadi bagian sok terapi di Polda-polda lain dilakukan rekrutmen berupaya supaya klien dan didapatkan calon polisi yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menjadi polisi yang baik," jelasnya.

Sesuai hasil kode etik, Martinus menandaskan hari ini masih dalam proses akan tergambar dari alat bukti keterlibatan peran untuk meloloskan setiap calo. " Setelah adanya kode etik akan ditindak lanjuti dengan memecat bila terpenuhi unsur pidana, " tandasnya. (vk)

JAKARTA,KORANRAKYA.com- Aksi suap dan gratifikasi yang diduga jadi tradisi lama  dan penerimaan anggota Polri, ternyata masih berjalan, akibatnya oknum Polri menyimpang bila sudah jadi Polisi.Tim Propam berhasil sikat oknum Perwira dan Pameng yang diduga terima gratifikasi, Ditemukan uang  suap saat penerimaan anggota Polri di Sumatera Selatan dan  dengan nilai  Rp 4,7 Miliar di sita

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Rikwanto ditemui di Mabes Polri' Jumat(31/3)2017 mengatakan adanya pemeriksaan terhadap  beberapa perwira menengah ,beberapa bintara di Polda Sumatera Selatan berkaitan dengan dugaan adanya penyimpangan dalam rangka  rekrutmen anggota kepolisian. "Tetapi yang kita sampaikan, sistem   transparansi dan akuntabilitas, tapi dalam prakteknya masih berjalan dilakukan oknum dalam penerimaan anggota Polri di Sumsel. Dengan tertangkapnya oknum Pameng Polri  diharapkan tidak ada lagi personil polri yang bermain-main rekrutmen anggota Polri" ujarnya.

Sesuai perkembangan, Rikwanto menegaskan di Sumatera Selatan ditemukan yang baru yang akhir-akhir ini ditemukan penyimpangan yang terjadi sekitar tahun 2015 ."

Dari penyidikan dari Tim Propam kemudian Tim Irwasum didapatkan beberapa anggota kepolisian melakukan penyimpangan .dalam rangka rekrutmen anggota polri  dan dari mereka disita sejumlah uang totalnya adalah   uang Rp 4,7 Miliar dari beberapa periode penerimaan rekrutmen  anggota Polri.

Mereka dikenakan penyelengaran dan sitangani  oleh kode etik dan profesi  yang ditangani oleh propam Polri. Ini sedang dalam pemeriksaan anggora Polri ," tegasnya.

 

Lebih lanjut, Rikwanto menjelaskan di Sumsel  kita masih melakukan pemeriksaan memang uang yang kita sita sesuai rekening yang ada, sementara ini kita kenakan pelanggaran disiplin kode etik   profesi kalau profesi itu bisa didemosi ,bisa tidak ada hak-hak berkarir,promosi jabatan dan lain -lain bisa silakukan pemberhentian dengan tidak hormat. "Belum sampai terinci  akumulasi nanti akan kita urai dari mana,orangnya mana calonnya seperti apa juga terdapat satuan-satuan. Antara itu tahun 2015," jelasnya.. (vk))

Page 6 of 15

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan