Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

 

CIREBON(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo berharap keraton-keraton se-nusantara terlibat dalam pembangunan karakter bangsa. “Sehingga kita memiliki manusia-manusia yang berbudi luhur, dan tangguh serta inovatif dan kreatif,” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada Penutupan Festival Keraton Nusantara ke-11 yang diselenggarakan di Taman Gua Sunyaragi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Senin malam, 18 September 2017. 

             Selain itu, Presiden mengharapkan agar aset-aset budaya keraton mulai dari naskah-naskah kuno, benda-benda pusaka, karya-karya arsitektur sampai karya-karya seni dijaga dan dirawat dengan baik. “Jangan sampai kita justru datang ke luar negeri untuk mengapresiasi karya-karya adiluhung tersebut. Ini aset budaya yang harus kita lindungi, jaga, rawat, dan kita kembangkan lagi,” katanya. 

            Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa banyak negara yang sektor pariwisatanya berkembang pesat hanya dengan mengangkat kekayaan tradisinya, narasi atau cerita yang menarik tentang daerah itu. “Peninggalan kita jauh lebih bagus tapi kita kurang merawatnya, mengemasnya, antara keraton dan pemerintah sehingga aset-aset keraton nusantara bisa memberikan kesejahteraan bukan hanya bagi para sultan tetapi juga bagi masyarakat di sekitar keraton dari Sabang sampai Merauke,” ujar Presiden.

              Di awal sambutannya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan jejak sejarah peradaban yang besar dan gemilang. “Dulu, kapal-kapal pinisi kita, pelaut-pelaut kita mengarungi laut. Menjelajahi samudera dan bahkan sampai Benua Australia, sampai Benua Afrika,” ucap Kepala Negara. 

           Sejarah mencatat, kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang berhasil membangun kekuasaan dan kekuatan maritimnya, sehingga sangat disegani pada saat itu. Sejarah juga mencatat kebesaran dari Kerajaan Majapahit yang mempersatukan Nusantara. Kebesaran Samudera Pasai, kebesaran Demak, Mataram, kebesaran Maluku, Gerahada dan banyak lagi yang lain.  “Semuanya mewariskan kepada kita bukan hanya nilai adiluhung, tetapi juga mewariskan cipta dan karya seni budaya. Naskah-naskah kuno, benda-benda pusaka, dan juga aset-aset budaya lainnya yang tidak ternilai harganya,” kata Presiden. 

            Selain itu, keraton dijadikan sebagai pusat pelestarian budaya. Oleh sebab itu seluruh keluarga besar dan kerabat keraton, berperan penting dalam menjaga tradisi, menjaga nilai-nilai luhur sejarah dan nilai-nilai yang ada di dalam keraton. “Peran historis ini masih harus kita jaga bersama-sama. Dan untuk memainkan peran tersebut, keraton bersama pemerintah harus bersama-sama menata diri. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap memegang nilai-nilai tradisi dan budaya,” ucapnya. 

         Lebih jauh Presiden mengatakan bahwa para sultan, raja, pangeran, permaisuri, warisan peradaban Nusantara bisa menjadi modal budaya untuk menghadapi tantangan bangsa ini, baik saat ini maupun di masa mendatang.“Kekayaan budaya keraton Nusantara harus kita lihat untuk meraih kemajuan sebagai bekal kita untuk melangkah maju. Sebagai modal penyemangat persaingan global yang semakin sengit,” tuturnya. 

            Untuk itu Presiden berharap Festival Keraton Nusantara ini bukan semata-mata dimaksudkan sebagai ajang pariwisata daerah atau mengapresiasi kekayaan keraton se-Nusantara. “Tetapi juga digunakan untuk mengukuhkan kontribusi keraton-keraton Nusantara bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya. 

 

            Kepala Negara juga menitipkan pesan kepada pada para sultan, raja, pangeran, permaisuri, serta pemangku adat keraton untuk menggalang persatuan, menjaga kerukunan, menjadi perekat kebhinnekaan serta memperkokoh NKRI.Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat Festival Keraton Nusantara digelar di Kota Cirebon mulai 15 – 19 September 2017 dan diikuti oleh sultan dan raja se-Nusantara.(eas)

Thursday, 14 September 2017 17:43

Presiden Resmikan Gedung Baru Perpustakaan NasionaL

Written by

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo meresmikan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta. Gedung yang terdiri atas 24 lantai tersebut disebut-sebut sebagai gedung tertinggi di dunia untuk kategori perpustakaan. "Saya ingin menginformasikan sekali lagi mengenai Perpustakaan Nasional ini. Dulunya hanya tiga lantai, tidak ada yang mau datang ke sini. Sekarang 27 lantai ditambah basement. Jadi tidak kaget kalau gedung Perpustakaan Nasional ini tertinggi di dunia untuk gedung perpustakaan," ujar Presiden saat memberikan sambutan pada Kamis, 14 September 2017.

       Gedung baru tersebut didirikan di atas lahan seluas 11.975 meter persegi dengan masa pembangunan sekira 2 tahun 6 bulan. Tak hanya sekadar megah, pembangunan gedung Perpustakaan Nasional ini merupakan sebuah perwujudan dalam menyongsong masa depan. "Saat saya mendapatkan laporan bahwa akan ada acara peresmian gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, saat itu juga saya sampaikan bahwa saya mau datang. Saya ingin melihat langsung bagaimana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini mempersiapkan diri untuk masa depan. Ini persiapan diri untuk masa depan karena sudah digagas Presiden Soekarno 65 tahun lalu, baru kita kerjakan pada saat ini," ia menceritakan. Masa depan yang dimaksud Presiden ialah berbicara soal meningkatkan minat baca kepada anak-anak Indonesia. Apalagi anak-anak masa kini, yang biasa disebut dengan generasi milenial, memiliki pola pikir yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.

         Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan-pendekatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau mereka. Sebab, sekarang ini memang sudah seharusnya terobosan-terobosan digital diperkenalkan. "Semua hal berkembang dengan cara yang tidak diduga, inovasinya cepat sekali. Kalau kita tidak ikut berubah, ya ditinggal. Jadi saya senang sekali Perpustakaan Nasional sekarang sudah mulai pengembangan serba digital. Tadi saya diberi tahu akan ada e-resources, e-books, e-journal dan lainnya," tuturnya.         Dalam sambutannya itu, Kepala Negara juga memastikan bahwa pengembangan perpustakaan di daerah-daerah dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, akan dilakukan dengan anggaran yang berasal dari dana daerah.

         "Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai dana desa untuk perpustakaan, akan saya urus masalah ini," ucapnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi untuk mengumpulkan jurnal-jurnal internasional dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia di Perpustakaan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar pencarian informasi jurnal-jurnal tersebut dapat dilakukan dengan mudah bila terintegrasi. "Nantinya untuk jurnal internasional seluruh perguruan tinggi akan dipusatkan di Perpustakaan Nasional ini. Kita hitung itu lebih efisien, jangan sendiri-sendiri. Sekarang kalau semuanya terintegrasi seperti itu menjadi mudah," kata Presiden. Terakhir, Presiden berpesan agar Perpustakaan Nasional tidak merasa puas dengan apa yang sudah ada. Ia meminta agar terus dilakukan inovasi-inovasi terkini yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk semakin meningkatkan pelayanan literasi kepada masyarakat. "Jangan cepat merasa puas dengan peresmian ini karena yang namanya inovasi digital itu perkembangannya setiap saat selalu ada perubahan. Perhatikan dan pelajari bagaimana orang mengonsumsi buku dan tulisan lalu sesuaikan layanan Perpustakaan Nasional dengan tren-tren terbaru yang ada," tutupnya.(eas)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo Kamis pagi, 14 September 2017, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta. Rakernas dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" itu digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo sekali lagi mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.

            "Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas," ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi. Perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, perlu diakui, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD.

         "Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," ucapnya. Ia menjelaskan, dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan yang sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional."Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besar-besaran. Sekali lagi, akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur," ia menegaskan.

 

Penyederhanaan Laporan Keuangan

            Sementara itu, Kepala Negara juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah ia minta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program. "Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya," kata Presiden.Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.

         "Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat," ujarnya.

 *Penggunaan Transaksi Non Tunai*

 Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendorong jajarannya untuk mulai beralih menggunakan transaksi non tunai dalam proses keuangannya. Dalam persaingan global yang menuntut perbaikan dan kecepatan, penggunaan transaksi dimaksud dinilai dapat membantu. Dulu kita rintis di DKI Jakarta, _noncash transaction_ itu sangat membantu. Ini betul-betul kita harus rombak semuanya. Kita harus berani sehingga kita semakin cepat bergeraknya, semakin cepat memutuskan, dan tidak terjebak laporan-laporan," ucapnya.

              Ia mengaku, saat ini di DKI Jakarta telah memiliki 752 entitas dengan transaksi non tunai yang membuat sistem keuangan Provinsi itu lebih efisien. "Gampang sekali kalau semua mau melakukan," ucapnya. Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66%. "Sebuah progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran," pungkasnya.(eas)

 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini resmi mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi dari Rakhine State, Myanmar, yang saat ini berada di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Pengiriman bantuan yang diberangkatkan dari Halim Perdanakusuma pagi ini merupakan pemberangkatan yang pertama dan akan disusul dengan bantuan-bantuan selanjutnya.
 
"Perlu saya sampaikan, ini adalah pemberangkatan yang pertama. Nanti insyaallah minggu depan akan diberangkatkan lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya," ujar Presiden pada Rabu, 13 September 2017, saat melepas bantuan kemanusiaan di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
 
Untuk diketahui, akhir tahun lalu, tepatnya pada 29 Desember 2016, pemerintah juga telah mengirimkan sebanyak 10 kontainer paket bantuan untuk warga Rakhine yang berada di Myanmar. Saat itu bantuan diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan menggunakan kapal dan disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar.
 
Adapun kali ini, bantuan diberangkatkan dengan menggunakan empat pesawat Hercules agar paket bantuan dapat secepatnya diterima oleh para pengungsi yang berada di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Bantuan tersebut memang sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh para pengungsi di sana.
 
"Pagi hari ini akan diberangkatkan oleh empat pesawat Hercules yang di dalamnya ada beras, makanan siap saji, _family kit_, tangki air, tenda pengungsi, pakaian anak, dan selimut. Karena memang barang-barang inilah yang sangat diperlukan," ia menjelaskan.
 
Pengiriman bantuan ini dapat dilakukan tak lepas dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Bangladesh dan Myanmar. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kedua negara itu yang telah memberikan akses bagi Indonesia dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan.
 
"Kita harapkan nantinya ini akan sampai mendekati lokasi yang diinginkan, kurang lebih 170 kilometer menuju bandara yang ada, kemudian baru diangkut oleh truk menuju ke lokasi pengungsi yang ada di perbatasan Bangladesh dan Myanmar," Presiden menambahkan.
 
Selain itu, Kepala Negara juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan oleh para pengungsi. 
 
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan telah bersama-sama dengan pemerintah baik dari masyarakat, ormas, pemerintah daerah, pengusaha, yang bersama-sama nantinya akan juga mengirimkan bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita, para pengungsi dari Rakhine State, baik yang berada di Myanmar maupun Bangladesh," tuturnya.
 
Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.
 
*Sinergi Dari Seluruh Elemen Masyarakat*
 
Sementara itu dalam keterangannya usai acara tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa menanggapi antusias yang tinggi dari berbagai unsur masyarakat yang ingin memberikan bantuan, pemerintah akan membantu menampung dan menyalurkan bantuan tersebut.
 
"Diplomasi kemanusiaan ini kita melakukan sinergi, karena ini (tahap pertama) memang bantuan dari pemerintah. Tapi kita dapat informasi banyak sekali keinginan banyak pihak ingin juga berikan sumbangan kontribusi bagi pengungsi itu akan kita tampung dan salurkan," kata Retno.
 
Untuk itu ia menghimbau kepada masyarakat yang ingin berkontribusi dapat berkoordinasi dengan pihaknya agar penyaluran bantuan dapat berjalan maksimal.
 
"Maka itu, sinergi pemerintah, masyarakat, ormas, pemda, dan lain-lain menjadi sangat penting. Artinya kita keluar dengan satu nama, Indonesia," ucap Retno.
 
Ia menambahkan, apabila tak ada halangan, bantuan tahap pertama dari Indonesia ini diharapkan akan tiba pada hari Kamis atau paling lambat Jumat di Bangladesh.(eas)

 

 

JOMBANG (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menilai proyek infrastruktur pemerintah tidak mungkin dikerjakan dan dibiayai seluruhnya oleh BUMN.  Oleh karena itu, Kepala Negara mengharapkan adanya peranan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

             Hal ini disampaikan oleh Presiden ketika meresmikan ruas tol Jombang-Mojokerto di Jalan Tol Seksi II Jombang-Mojokerto Barat, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Minggu, 10 September 2017.“Kita harapkan swasta juga mau terjun membangun infrastruktur seperti ini,” ujarnya.

            Presiden RI turut menyampaikan bahwa proyek jalan tol Jombang-Mojokerto adalah ruas tol yang dikerjakan oleh pihak swasta, yakni PT Marga Harjaya Infrastruktur."Saya perlu sampaikan karena banyak suara-suara yang mengatakan bahwa semua proyek dikerjakan BUMN, tidak, swasta juga ikut berperan,” ucapnya.  Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun mengingatkan pentingnya kecepatan dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan pergerakan ekonomi di Tanah Air.

 “Negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat. Siapa yang cepat, akan menangkan kompetisi. Persaingan begitu sengitnya sekarang,” ucap Kepala Negara. Salah satu cara yang disebutkan Presiden ialah menjadikan negara yang memiliki kecepatan adalah membaiknya jalur logistik.“Itu juga menjadi kunci. Jika sudah membaik, cepat, bukan tidak mungkin level ekonomi kita bisa bersaing dengan level negara Asia Tenggara,” tutur Presiden.Untuk itu, Kepala Negara meminta agar masyarakat tidak hanya memikirkan persaingan antar negara, seperti Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Thailand.

"Jangan hanya berpikir persaingan antar negara, Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Thailand, tetapi Jawa Timur juga bsa bersaing sengan negara lain," ucap Presiden. Presiden mengingatkan betapa sengitnya persaingan antar negara saat ini. "Tetapi jangan bermimpi negara ini bisa bersaing tanpa adanya infrastruktur,” ujarnya.Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.(eas)

*

 

SUKABUMI(KORANRAKYAT.COM) Setelah berlebaran Idul adha di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Serang, Banten, tahun ini Presiden Joko Widodo

dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memilih berlebaran Idul adha di Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya melaksanakan salat Idul adha bersama ribuan warga

Sukabumi di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi, pada Sabtu, 1 September 2017. Bertindak sebagai imam K.H. Mahfud Ghozali dan khotbah Iduladha yang

mengangkat tema "Dengan Semangat Berkurban Kita Jadikan Revolusi Mental Membangun NKRI" disampaikan oleh Prof. Dr. Dedi Ismatullah Mahdi.

Presiden dan Ibu Iriana tiba di Lapangan Merdeka pada pukul 06.10 WIB, sementara salat Iduladha dimulai pada pukul 06.42 WIB.

Setelah selesai mendengarkan khotbah, Presiden dan Ibu Iriana berjalan kaki untuk menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi dengan berat 1,4 ton

kepada panitia kurban di Masjid Agung Sukabumi.

               Turut mendampingi Presiden menunaikan ibadah salat Idul adha, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi

Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz.

Presiden Joko Widodo adalah presiden kedua yang melaksanakan salat Iduladha di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi. Sebelumnya, 65 tahun silam atau

tepatnya 31 Agustus 1952, Presiden Sukarno juga melaksanakan salat Iduladha di Lapangan Merdeka.

Menanggapi hal ini, Presiden menjelaskan bahwa dirinya selalu ingin melaksanakan salat Idul fitri dan Idul adha di berbagai daerah di Tanah Air.

"Pada tahun ini di Sukabumi untuk salat Iduladha," ucapnya.

Kunjungan ke Sukabumi kali ini sekaligus dimanfaatkan Kepala Negara sebagai kunjungan kerja.

"Sukabumi adalah kota yang berkembang, sudah lama berkembang. Saya datang ke sini juga ingin melihat hal-hal yang bisa kita berikan _backup_ dari

pemerintah pusat," kata Presiden.(eas/ed)

 







JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sapi korban Presiden Jokowi di serahkan di Masjid Istiglal usai Sholat Idul Adha Jumat (1/9/2017), Sapi korban keluarga

Presiden Jokowi diserahkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla, Selain menyerahkan punya Presiden Jokowi, Wapres Jk juga menyerahkan korban sapi punya

keluarganya. "Saya menyerahkan kepada pengurus Masjid Istiqlal untuk menjadi hewan kurban atas nama Presiden dan Wakil Presiden untuk diberikan

kepada yang berhak dan memenuhi syarat untuk diberikan," ujar Kalla. "Semoga semua bermanfaat demi makna pengorbanan untuk umat dan bangsa ini,"

lanjut dia.

Sapi milik Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berwarna putih. Sapi milik Presiden Jokowi memiliki berat 1,5 ton. Sapi yang berusia 8 tahun itu

merupakan peranakan lokal. Sementara sapi milik Wapres Kalla berusia 7 tahun dan memiliki berat 1,3 ton.

Rencananya, penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal akan dilaksanakan sekitar pukul 15.00 WIB. Sedangkan Presiden Jokowi melaksanakan shalad

Id di Sukabumi.

Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Idul Adha 1438 H di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi Jawa Barat, 1 September 2017. Selain itu, Presiden

Jokowi juga berkurban berupa sapi. 

"Sapi kurban Presiden ada di 34 provinsi," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media dari Kantor Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, di Sukabumi, 1 September 2017.

Sementara itu, untuk di Sukabumi, tempat Presiden melaksanakan ibadah salat Idul Adha, ada tiga sapi yang disiapkan di tempat yang berbeda. 

Sapi kurban pertama jenis banggala seberat 1,4 ton. Yang rencananya akan disembelih di Masjid Agung Kota Sukabumi.  Sementara dua sapi lainnya ada di

wilayah Kabupaten Sukabumi. Yakni sapi dengan berat 1,1 ton di Kampung Tipar dan 850 kg di Desa Kebon Jati (eas/im)

 



 

BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah menempuh perjalanan sejauh 2,2 km dari Gedung Sate, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang menggunakan Kareta Pancasila dalam Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan Tahun 2017 berhenti dan kemudian menyaksikan karnaval dari Taman Vanda Bandung. 

         Presiden dan rangkaian karnaval yang bertolak dari Gedung Sate pada pukul 14.20 WIB itu tiba di Taman Vanda pada pukul 15.30 WIB. Presiden yang mengenakan beskap ungu dan _iket_ kepala Makuta Sinatria serta kudjang naga salapan lobang didampingi Ibu Iriana yang tampil anggun dengan kebaya berwarna ungu menyaksikan karnaval dari podium yang telah disediakan.

 Para peserta karnaval tersebut kemudian melanjutkan perjalanan hingga alun-alun Bandung yang berjarak 3 km dari Taman Vanda sehingga total jarak yang ditempuh oleh peserta karnaval adalah 5,2 km. Selain menyaksikan karnaval, Presiden juga mempersilakan warga Bandung yang berada di taman tersebut untuk berswafoto dengan dirinya. Tampak sejumlah warga sabar mengantri.Dalam kesempatan tersebut, Presiden dan Ibu Iriana pun sempat berfoto bersama dengan beberapa peserta karnaval.

 Pukul 17.30 WIB, setelah seluruh peserta melewati Taman Vanda, Presiden dan Ibu Iriana meninggalkan lokasi tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara Bandung.

 

Di Husein Sastranegara, Presiden dan Ibu Iriana sempat berfoto bersama dengan semua perangkat Kepresidenan. "Ini _enggak_ Paspampres, protokol, peliputan, dan wartawan bajunya sama semua," ucap Presiden.

           Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan berbagai potensi yang ada dalam kegiatan karnaval kemerdekaan kali ini. Salah satunya adalah membangun nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Tanah Air."Yah banyak sekali, yang jelas ini sebagai basis cultural yang luar biasa dengan kekayaan kita. Kemudian ini membangun kekuatan sosial yang luar biasa seperti solidaritas, toleransi, dan lain-lain, tapi jangan lupa juga politik," ujar Pratikno kepada para jurnalis.

 Pratikno pun menyatakan pemerintah akan terus mengajak rakyat Indonesia untuk bekerja sama menghadapi era kompetisi di masa mendatang."Kita konsisten ya, pesan kita jelas sebagai bangsa majemuk kita bersama harus melakukan lompatan kemajuan, bersaing dalam persaingan global yang ketat," ungkapnya.

       Senada dengan Pratikno, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan bahwa keberagaman merupakan potensi dan juga kunci pengembangan pariwisata. "Tidak ada negara di dunia ini seberagam Indonesia. Tapi kita jangan tenggelam pada keberagaman budaya tanpa mengelola dan mengawasinya," ucap Triawan.

        Intinya, lanjut Triawan, potensi sudah dimiliki. "Yang belum adalah pengemasan yang leih baik. Saya harus akui pengemasan kita belum sempurna. Masih banyak yang perlu diperbaiki," kata Triawan. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana menyaksikan karnaval, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.(eas)

Thursday, 17 August 2017 15:43

Apresiasi bagi Keragaman Budaya dalam HUT RI ke-72

Written by
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar pagi tadi dimeriahkan oleh pembagian sepeda kepada para tamu undangan yang mengenakan busana adat terbaik. Adapun pada sore hari, Presiden Joko Widodo juga kembali membagikan sepeda kepada sejumlah tamu undangan setelah upacara penurunan bendera.
 
Namun sebelum itu, saat menunggu dimulainya upacara penurunan bendera, Kepala Negara kembali turun dari mimbar kehormatan untuk menyapa para tamu undangan. Tak jarang, ia bersedia melayani permintaan para tamu undangan untuk berswafoto.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan beranjak keluar dari kompleks Istana Kepresidenan untuk menyapa masyarakat yang berada di sekitar panggung aubade. Tampak sejumlah warga kegirangan saat melihat Presiden Joko Widodo mendekat ke arah mereka.
 
Melihat antusiasme itu, Presiden tak ragu untuk naik ke atas panggung tempat di mana para warga menunggu Presiden. Ia kembali melayani permintaan jabat tangan dan swafoto bersama para warga.
 
Sekali lagi, inilah saat di mana Presiden Joko Widodo beserta tim melakukan penjurian. Segera setelah upacara penurunan bendera Merah Putih berakhir, hasil penilaian tersebut diumumkan. Adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kali ini membacakan pengumuman tersebut.
 
"Seperti tadi pagi, semua mendapat sepeda dari Bapak Presiden. Boleh langsung dipakai keliling-keliling," kata Wakil Presiden yang langsung disambut tepuk tangan.
 
Lima tamu undangan yang dipanggil Wakil Presiden untuk naik ke atas mimbar kehormatan dan membawa pulang sepeda ialah Franz Mansim yang sekaligus merupakan Kepala Suku Arfak (Papua Barat), Ratna Dewi Juwita Budiono yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak, Yusak Rumambi dari Sulawesi Utara, Teuku Johan Marzuki dari Aceh, dan Sumahartati dari Bengkulu.
 
Franz Mansim (65) yang datang dari Manokwari, Papua Barat, menjelaskan bahwa pakaian yang saat itu ia kenakan merupakan pakaian adat suku besar pedalaman Arfak. Kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, ia mengaku sangat gembira. Sebab, di saat pertama kalinya ia dapat mengunjungi Istana Kepresidenan, ia justru langsung berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan membawa pulang sebuah sepeda pemberian Presiden.
 
"Baru pertama kali berkunjung Istana dan dapat sepeda, saya senang sekali. Harapan saya, semoga tahun-tahun mendatang hari kemerdekaan ini dibuat lebih meriah lagi, lalu Bapak Presiden harus memanggil lebih banyak lagi masyarakat yang ada di pelosok-pelosok supaya mereka merasa memiliki negara. Saya sendiri merasa sudah merdeka karena Papua adalah bagian dari Republik Indonesia," ujarnya.
 
Pemberian sepeda ini merupakan bentuk apresiasi bagi para tamu undangan yang mampu menampilkan kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Dengan keragaman budaya itu Indonesia menjadi penuh warna, dan dengan Pancasila Indonesia kemudian dipersatukan.(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM\0 Presiden Joko Widodo memimpin upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan,

Kalibata, Jakarta, pada Kamis, 17 Agustus 2017, tepat pukul 00.00 WIB. Apel yang digelar sebagai rangkaian peringatan Kemerdekaan Republik

Indonesia ke-72 tersebut berlangsung dengan khidmat.

Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara menyampaikan penghormatan tertinggi bagi 9.870 pahlawan yang telah mengabdi dan berjuang

demi kebahagiaan negara Indonesia. Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, juga memberikan penghormatan kepada para

pahlawan yang tak dikenal dari seluruh pelosok Indonesia. Beliau mendoakan agar para pahlawan diberikan tempat yang layak di sisi-Nya.

"Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada

perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula dan

jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa, semoga arwah para pahlawan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa di tempat

yang sebaik-baiknya," ujar Presiden.

Apel kehormatan tahun ini juga dihadiri oleh di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno,

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti

Nurbaya Bakar, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang membacakan doa di akhir prosesi.(eas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Upaya menegakkan hukum yang berkeadilan disinggung Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato

kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu, 16 Agustus 2017. Kepala Negara

mengapresiasi setiap bentuk upaya dan terobosan di bidang hukum yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam

proses peradilan dan layanan publik.

 

Dalam pidatonya itu, Presiden menjelaskan upaya Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah berhasil menerapkan beberapa inovasi dalam

layanan peradilan. Beberapa di antaranya ialah penerapan sistem "Audio Text Recording" dan mekanisme penghitungan biaya perkara sendiri

secara elektronik. Hingga bulan Juni 2017 kemarin, MA telah mengakreditasi sebanyak 186 pengadilan.

 

"MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan,"

ujarnya.

 

Sementara itu, dalam hal pengawalan konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai semakin bekerja dan mengukuhkan perannya. Bahkan, dalam

melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, pada tahun 2017 ini MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas

internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia. Sejumlah perkara yang diterimanya, juga dapat diselesaikan dengan #

baik.

 

 

 

"Sampai pertengahan tahun 2017, dari 55 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputuskan oleh MK. Beberapa di antaranya termasuk #

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Keberhasilan MK dalam memutus perkara itu, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu

Award Tahun 2017," ia menjelaskan. Tak ketinggalan, dalam upayanya meningkatkan akuntabilitas peradilan di Tanah Air, kerja keras yang

dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) juga patut diapresiasi. Setahun belakangan, KY telah menyelesaikan 8 kasus advokasi hakim serta melakukan

pemantauan 89 persidangan atas laporan masyarakat.

 

"KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kode etik dan pedoman perilaku bagi 277 hakim. Dalam pemeliharaan martabat peradilan,

KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat," ujarnya lebih lanjut.

 

Adapun dalam hal tata kelola keuangan negara, secara khusus Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas diberikannya opini wajar tanpa pengecualian bagi pengelolaan keuangan pemerintah. Ini merupakan kali pertama

bagi pemerintah memperoleh opini tersebut.

 

"Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah. Melalui sinergi itu, dapat #

diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir," Presiden menjelaskan.

 

Ia juga memberikan apresiasi atas penerapan inovasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem

itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian secara lebih akurat,

efisien, dan tepat waktu.

 

"Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. #

Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa

Indonesia," ucapnya.

 

Melihat sejumlah capaian itu, Kepala Negara meminta lembaga negara itu untuk tidak berpuas diri. Sebab menurutnya, tantangan yang dihadapi

sekarang ini dan ke depannya tidaklah ringan. Namun, dengan semangat persatuan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini bahwa Indonesia

akan mampu menjalankan tugas konstitusional kita menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mandiri, berdaulat, serta berkepribadian.

 

"Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!" pekiknya mengakhiri.(eas)

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pada Rabu, 16 Agustus 2017, menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pidatonya itu, Kepala Negara mengajak seluruh lembaga negara untuk

menjadikan aspirasi rakyat sebagai poros dalam bertindak. Selain itu, ia juga mengajak lembaga negara untuk bekerja bersama dengan

pemerintah.

 

"Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerja

sama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Bangsa Indonesia dalam perjalanannya telah membuktikan diri untuk mampu berdiri di tengah segala tantangan yang ada. Namun, tantangan #

akan selalu datang seiring dengan perkembangan zaman.

 

Kita masih dihadapkan dengan tantangan kemiskinan dan ketidakadilan. Kita masih dihadapkan dengan tantangan ketidakpastian ekonomi global,

dan kita juga masih dihadapkan dengan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.

 

"Namun, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara

adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara

dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," kata Presiden.

 

Oleh karenanya, dalam menghadapi tantangan itu, dibutuhkan kesadaran masing-masing pihak untuk berbenah diri. Apalagi, untuk mewujudkan

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari lembaga-lembaga negara.

 

Presiden Joko Widodo sendiri memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga negara atas terobosan inovasi dan perbaikan yang dilakukan #

selama setahun belakangan ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) misalnya, dinilai Presiden telah menjembatani berbagai arus perubahan,

pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, serta berbagai etika politik kebangsaan.

 

Dalam segi pembinaan ideologi Pancasila, ia juga menyambut baik sinergi antara MPR dan pemerintah untuk menyosialisasi dan mengaktualisasi

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

"Sebagai pengawal ideologi, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ucapnya.

 

Dalam hal lainnya, MPR juga telah berhasil memformulasikan penataan sistem perekonomian nasional yang diharapkan dapat mendukung

suksesnya pemerataan pembangunan secara berkeadilan.

 

"Adapun terhadap tugas penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945, MPR telah memfasilitasi sejumlah kegiatan

kebangsaan guna memperluas penerapan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di segenap kalangan masyarakat," ia menambahkan.

 

Sementara dalam memandang kiprah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para anggota Dewan dinilai telah memberikan dukungan kepada

pemerintah di antaranya dalam upaya meningkatkan ekspor nonmigas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan,

serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi. Hal itu dapat tercapai dengan upaya DPR yang antara lain telah menyelesaikan 14 RUU

pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017.

 

DPR juga telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan

pengangkatan sejumlah pejabat publik. Selain itu, DPR juga telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa

dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat. Hal itu dilakukan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

 

"Yang tidak kalah penting adalah DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara

sahabat guna memperjuangkan kepentingan nasional dan pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional. Diplomasi itu dilakukan

melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR dengan Parlemen negara-negara sahabat. DPR saat ini telah membentuk 49 GKSB serta berperan

aktif dalam forum kerja sama antarparlemen internasional," ia mengungkapkan.

 

Dalam menyerap aspirasi masyarakat dan daerah, Kepala Negara memuji peran krusial Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disebutnya terus

memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. 

 

"Sungguh kita berbesar hati karena DPD telah menunjukkan kinerja dan kematangannya dalam melewati masa-masa sulit konsolidasi internalnya,"

ujarnya. Dalam menjalankan fungsinya, DPD sendiri telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan

anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Beberapa di antara pertimbangan itu, sebagaimana disebut

Presiden, sangat diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah.(eas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEMBER(KORANRAKYAT.COM) Pondok Pesantren kedua yang dikunjungi Presiden Joko Widodo di Kabupaten Jember adalah Pondok Pesantren Al Amien yang berada di Dusun Kebonsari, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Sabtu 12 Agustus 2017.

Tiba di pondok pesantren, Presiden disambut Pimpinan Pondok Pesantren KH Ahmad Sadid Jauhari. Saat menyampaikan pesan kepada para santri, Presiden mengajak untuk bersama-sama menjaga dan merawat keberagaman dan keharmonisan yang merupakan anugerah Allah SWT. "Kita harapkan ke depan semakin tenteram, adem, ayem, masyarakatnya semakin harmonis, saling menghargai, menghormati. Tidak ada yang  mencela, menjelekkan dan meyalahkan karena kita sesungguhnya saudara sebangsa dan setanah air," ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden seperti biasa memberikan kuis berhadiah sepeda. Seorang santriwati, yang bernama Listia Sari Hanani atau Tia, terharu saat tampil ke depan untuk menjawab pertanyaan."Enggak usah nangis, saya nanti ikut nagis lagi," ucap Presiden: Presiden meminta Tia untuk menyebutkan 7 suku yang ada di Indonesia. Tia menjawabnya dengan baik dan menyebut suku Jawa, Madura, Batak, Sunda, Dayak, Betawi, Bone.

"Pak Kiai, santrinya pintar-pintar," tutur Presiden.

 

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.(eas)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Tak tanggung-tanggung, jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah meningkat tiap tahunnya di mana saat ini dialokasikan sebesar Rp60 triliun.

Tidak dapat dimungkiri, untuk mengelola dana sebesar itu diperlukan pengawasan yang baik dan dilakukan secara terus menerus. Semua pihak tentu berharap agar dana yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat itu tidak disalahgunakan. 

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional di Kuta, Bali, pada Jumat, 4 Agustus 2017.

"Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Presiden menjawab pertanyaan pewarta.

Saat awal diluncurkan, dana desa dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan kini berada pada angka Rp60 triliun.

"Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah Rp127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," Presiden menjelaskan.

 

Pernyataan Presiden ini dikeluarkan terkait langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana desa beberapa waktu lalu. Ke depannya, Kepala Negara tentunya berharap agar dana desa yang telah diberikan dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab agar desa-desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional.(eas)

Wednesday, 02 August 2017 13:55

Pelestarian Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat

Written by
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Pengelolaan hutan yang baik mutlak diperlukan untuk menjaga kelestariannya. Indonesia sebagai negara dengan luas kawasan hutan yang tergolong besar tentu memerlukan perencanaan dan pengelolaan hutan yang baik dan berkelanjutan.
 
Maka itu, saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 di Gedung Manggala Wana Bhakti, Jakarta, pada Rabu, 2 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo memberikan sedikit pandangannya terkait dengan bagaimana seharusnya Indonesia mengelola hutannya agar dapat lebih produktif. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah terobosan dan upaya baru yang harus dilakukan jajarannya untuk mewujudkan hal itu.
 
               "Penting memiliki sebuah strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan. Kita perlu melakukan sebuah koreksi besar, mestinya ada corrective action agar ada sebuah terobosan," ujar Presiden.
 
Bagi Presiden, pengelolaan hutan yang dilakukan haruslah memperhatikan dimensi ekonomi dan lingkungan. Artinya, pemanfaatan nilai ekonomis hutan harus seimbang dengan upaya pelestariannya.
 
Menurutnya, pengelolaan hutan di Indonesia saat ini tidak jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya. Bahkan, hutan di berbagai daerah di Indonesia menurutnya belum memberikan manfaat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
 
"Jangan sampai hutan tidak memberikan apa-apa kepada rakyat. Dalam sekian tahun, mohon maaf, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang monoton, tidak ada pembaruan," kata Presiden.
 
             Ia mencontohkan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh negara lain. Di negara yang dicontohkan oleh Presiden itu, pengelolaan hutan dapat memberikan sumbangsih bagi kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan.
 
"Saya ingin memberikan contoh, misalnya Swedia dan Finlandia. Ekonominya hampir 70-80 persen berasal dari pengelolaan hutan yang baik. Saya kira kita tidak usah sulit-sulit, tiru dan nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di negara kita," ucapnya.
 
             Presiden kemudian meminta jajarannya di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mempelajari bagaimana kedua negara tersebut mengelola hutannya dengan memperhatikan aspek lingkungan dan ekonominya. Ia sekaligus mengingatkan, segera hentikan program maupun rencana kehutanan yang berorientasi proyek.
 
"Ini harus dihentikan. Jangan lagi ada program-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek. Sudah hentikan itu!" ia menegaskan.
 
Bagi Presiden, sudah terlalu lama pengelolaan hutan dilakukan hanya dengan berorientasi pada proyek semata. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku memiliki data siapa saja yang bermain proyek di sektor kehutanan.
 
Sebab dalam mengelola hutan, lanjutnya, dibutuhkan sosok yang memiliki jiwa mulia dan etos kerja yang baik yang mampu benar-benar menjalankan amanat untuk melindungi hutan. Ia sembari menegaskan, hutan lindung haruslah dilindungi.
 
"Jangan hanya namanya taman nasional tapi digerogoti sedikit-sedikit. Tahu-tahu sudah ratusan atau ribuan hektare kita biarkan. Jangan terus-terusan seperti itu. Nanti dalam forum tertutup akan saya buka semuanya," ujarnya.
 
*Presiden Saksikan Penyerahan Penghargaan Kalpataru*
 
Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo turut menyaksikan penyerahan penghargaan Kalpataru dan penghargaan hidup lain untuk tahun 2017. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dengan didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
 
             Penghargaan Kalpataru sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia. 
 
Tahun ini, Kalpataru diberikan kepada 10 orang penerima. Sementara penghargaan lainnya yang berupa Adipura Kencana diberikan kepada 6 orang, Adipura kepada 16 orang, Adiwiyata Mandiri kepada 24 orang, dan Nirwasita Tantra kepada 9 orang yang terdiri atas 3 gubernur, 3 bupati, dan 3 wali kota.
 
"Hidup kita orang Indonesia dari dulu sudah bergantung dan menjadi satu dengan alam. Ini yang kita tidak boleh lupa. Sebab alam Indonesia adalah bagian penting dari identitas kita sebagai manusia Indonesia," demikian pandangan Presiden Joko Widodo terkait dengan pelestarian lingkungan.
 
          Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Tampak pula hadir diantaranya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.(eas)
Page 4 of 15

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan