Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

Tuesday, 10 March 2015 11:03

Polri Periksa BW dan AS Bukan Balas Dendam

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Adanya tudingan pemeriksaan Abraham Samad dan Bambang Widjianto dan pemeriksaan terhadap tempo itu hanya balas dendam dan karena ke dekat dengan KPK itu tidak benar. Polri melakukan proses pemerisaan itu karena ada unsur pidana dan memiliki 3 alat bukti yang sah.
 
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie ketiak ditemui di Mabes Polri, Selasa (10/3) 2015 mengatakan kita melihat satu-satu pertama kalau pimpinan KPK, dua pimpinan KPk yang diberhentikan sementara AS berama BW  kasusnya sudah sangat jelas, sudah bisa dibuktikan karena ada perbuatan pidana yang dibuktikan minimal 3 alat bukti yang sah." Media Tempo dilaporkan dengan pemberitaan yang memuat data kerahasian bank di teliti juga. Ternyata memang kerahasaian bank itu dilarang  menurut undang-undang. Kalau data berisikan kerahasian bank itu disebarkan luaskan  melalui media, sehingga setelah diselidiki masuk dalam proses penyelidikan," ujarnya.
 
Apakah ini menjadi target yang cendrung dekat dengan KPK, Ronny menegaskan opini yang di bangun oleh media, seharusnya media itu jangan Prejudais. Ketika media  prejudais mengarahkannya diskriminasi, seharusnya melihat sama. karena apakah Polri bisa menghindari laporan publik." Laporan masyarakat dilayani kalau bisa dan media beritanya kepada yang melaporkan kasus itu. Misal apa sih latar belakang mereka melaporkan kasus. Apakah mereka itu disuruh oleh Polri, direkayasa sehingga  itu tidak Prejudais," tegasnya. 
 
Selanjutnya, Ronny menjelaskan pelaporannya yang beruntung, masyarakat itu terbawah opini dibangun oleh Media. Kalau mereka melaporkan orang lain yang tadi mereka melihat laporan mereka itu tidak digubris, katakan tetapi mereka melihat ada cela kebetulan yang menyoroti sehingga Polri akan memberikan perhatian seperti itu. " Kemudian Polri meproses kasus yang seperti yang ditanya teman-teman, kenaopa  ada kasus ini tidak ditangani. kita bisa bertanya seperti itu, kasus itu tidak bisa dianalogikan, kasus yang satu kemudian kemudian di copy paste , kasus yang lain dengan pasal yang sama bisa diproses serupa," jelasnya. 
 
Untuk itu, Ronny merincinya mungkin jasa seperti itu, karena kasus itu mempunyai ciri khas sendiri, alat bukti yang berbeda. Hanya kebetulan saja timingnya. "Timing itu harusnya digali melalui sebuah survey oleh Media sepotong-potong . Secara sendiri menyimpulkan. Bagus nya tanya kepada pelaporanya dulu, berita bigitu enak, kalau tanya saja kepada polisi," rincinya.
 
Jadi, Ronny mengakui penggunaan kata kriminalisasi yang keliru,  dia jangan harus mentah-mentah menerimanya. Harusnya juga menanyakan kepada yang mengatakan kriminalisasi.  "Maksud bapak, kata Kriminalisasi itu ketika perbuatan itu bisa dibuktikan ada alat bukti yang sah. Ada tidaknya alat bukti melalui proses penyelidikan. itu kan bisa dilihat, tapi itu namanya proses penyelidikan, Akunya. (vk)
Saturday, 07 March 2015 04:32

Kontras Anggap Kehadiran Ruki Lemahkan KPK

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Pelimpahan Kasus  Budi Gunawaan ke Kejaksaan ini suatu bukti melemahan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam menjawab kebenar kasus ini dan ada win-win solusition. Pada hal dilakukan penelitian di Kejaksaan Agung bisa saja kasus ini nantinya dikembalikan ke kepolisian dan kasus itu nanti akan di tutup oleh Kepolisian sendiri. Ini sebagai preseden buruk dan untuk melemahkan KPK sehingga memberikan keuntungan bagi para koruptor.
 
Ketua Kontras, Haris Azhar ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis (5/3) 2015 mengatakan pernyataan Plt Ketua  KPK TaufiK Qurachman Ruki yang akan melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan itu menunjukan  Taufik Qurachman Ruki memang disusupkan  masuk kedalam KPK untuk melemahkan KPK." Ini dugaan saya  dari bacaan kami, cara yang politis. Seolah-olah ingin ada win-win solusition kasus Budi Gunawan dihentikan dengan cara dilempar ke Kejaksaan," ujarnya. 
 
Selanjutnya, Haris menegaskan nanti kejaksaan yang akan melempar ke Kepolisian, dan nanti kepolisian yang akan menutup kasus ini. " Dalam kasus ini diutusnya TaufiK Qurachman Ruki sehingga menjadi salah satu tugasnya untuk memangkas kasus BG ini. Kalau kasus ini diteruskan, ini akan menjadi preseden buruk, semua para koruptor dan oarng yang diduga melakukan korupsi akan menempuh pra peradilan , lalu mengikuti praperadilan seperti kasus Budi Gunawan akan digunakan rujukan oleh Ruki untuk dilimpahkan ke Kejaskaan. Pada akhirnya kasus-kasus di KPK jadi Zero atau jadi Nol," tegasnya.
 
Untuk itu, Haris menjelaskan jadi ini yang ingin dibangun  Inpres yang dikeluarkan oleh Jokowi, KPK  nantinya akan melakukan pencegahan bukan penegakan hukum." Ini mimpi buruk yang sedang dibangun KPK lewat TaufiK Qurachman Ruki," jelasnya.
 
Menyinggung hal itu, Haris merincinya  yang ini berita baik bagi para Koruptor. Kita punya Polisi dan kejaksaan sejak Republik ini berdiri, tidak pernah -pernah sungguh melakukan upaya pemberantasan Korupsi. "Maka KPK itu muncul lembaga penegak hukum yang ada itu dia bukan saja optimal dan cendrung menjadi tempat berlindung bagi para penjahat. Karena penegak hukum itu bisa dibayar, tidak mempunya keberanian untuk melakukan pemberatasan kejahatan. KPK muncul dalam suasana seperti itu, KPK muncul seperti itu," rincinya (vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Upaya penyelesaian  kasus Tindak Pidana Pemilih Legilatif tahun 2014 yang diamankan Undang-undang, kini  Polri terus menerima laporan yang bertambah menjadi 286 kasus dan sudah menetapkan 379 tersangka.   .

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto, ketika ditemui di gedung humas di jaklan tronojoyo No. 1,Rabu (7/5) mengatakan terkait dengan  pelaksanaan tugas Polri dalam rangka pelaksanaan pengamanan pemilu 2014.

 Dari data yang berhasil dihimpun oleh sentra Gakumdu Bareskrim Polri terkait dengan penanganan Pemilu Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 untuk jumlah kasus sampai 6 Mei  2014, berjumlah  286 kasus. "Dengan jumlah tersangka  379 orang dari 286  kasus, masih dalam proses penyidikan  ada 192 kasus, dilimpahkan ke penuntut umum dilakukan penelitian sebanyak 12 kasus. Yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan juga sudah dilimpahkan oleh polri tahap dua kepenuntut umum sebanyak 62 kasus, sisanya ada 20 kasus itu di SP3," ujarnya.

 Sementara itu, Agus menegaskan kalau yang terjadi sebagaimana  yang pernah saya sampaikan, masih dominan adalah untuk money Poltik sebanyak 77 kasus. Untuk coblos lebih dari satu kali 44 kasus. "Kemudian untuk  kampanye  diluar jadwal ada 22 kasus dan beberapa kasus lainnya bervarisi seperti  kampanye menggunakan fasilitas negara, atau pemerintah. atau tempat pendidikan, tempat ibadah, perusakan alat peraga, tampaknya diluar jadwal, sisanya berjumlah 286 kasus," tegasnya.

Sesuai perkembangan,Agus menjelaskan sedangkan untuk para tersangka yang tadi sudah saya sampaikan sebanyak 379 orang, antar lain yang melibatkan kepala Desa pada saat proses kampanye  itu ada 12 oarng, tim sukses ada 98 orang, melibatkan caleg 66 orang. " Sedanfkan KPPS ada 83 orang dan lain-lain termasuk PNS, ada pengurus partai yang juga penyelenggara sendiri berjumlah bervariasi dan jumlah 379 Orang.  Ini masih kita lakukan proses penyidikan terhadap kasus-kasus yang kita tangani," jelasnyaUntuk itu,

Agus menambahkan  kita berharap masih ada  waktu penuntasannya, mudah-mudahan menjelang pelaksanaan Pilpres yang mulai dilaksanakan bulan depan kita sudah tuntas menangani kasus yang saat ini sedang berlangsung. " Ya itu sudah saya sampaikan ada beberapa , tadi sudah saya kemukakan jenis-jenis pelanggranannya, baik pengrusakan, coblos lebih dari satu, dan lain-lain termasuk didalam ada dugaan perubahan hasil yang ada ditemukan pada saat terjadi penghitungan suara, itu ada beberapa kasus termsuk lain-lainnya," tambahnya. (vk)

 

 

 

 

Friday, 25 April 2014 13:15

Polri Tetapkan 273 Tersangka Pelanggar Pemilu

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Mabes Polri mencatat setidaknya sudah 273 tersangka kasus dugaan tindak pidana pemilu. Dari jumlah itu 63 tersangka merupakan calon anggota legsilatif dari berbagai partai politik yang bertarung dalam Pileg  9 April 2014 lalu. 

  "Dari jumlah tersangka 273 orang, sebagian besar dilakukan oleh tim sukses 73 orang, caleg ada 62 orang, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 37 orang, yang lain-lain bervariasi baik kepalas Desa, baik PNS, juga Lurah yang jumlah keseluruhan 273 orang," kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Agus Rianto, di Mabes Polri, Kamis (24/4/2014).

 

Namun disayangkan, Agus tidak merinci nama-nama caleg dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu. Bahkan, para tersangka itu pun tidak dijebloskan ke tahanan."Tersangka belum ada yang ditahan," ucapnya.

 

Ia menjelaskan dari laporan yang ditangani polisi dari terusan Bawaslu ada 219 kasus. Dengan perincian penanganan dalam proses penyidikan 153 kasus, Dengan kasus yang telah masuk tahap satu ada 12 kasus,   sedangkan kasus yang telah dinyatakan lengkap atau P21 termasuk tahap dua sebanyak 36 kasus.

 

"Sedangkan yang telah di SP3  (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ada19 kasus. Dari seluruh tahapan kegiatan mulai dari masa sebelum pelakasanaan kampanye, pendaftaran pemilih , masa kampanye, masa tenang, pemunggutan suara , dan penghitungan suara," papar dia. 

 

Kasus yang menonjol kata Agus masih didominasi politik uang. Sesuai data yang dimiliki ada 62 kasus. Pada saat pemunggutan suara ada yang dilaporkan telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sebanyak 41 kasus yang diselidiki polisi. 

 "Sedangkan yang lain bervariasi, ada pemalsuan, ada kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah atau fasilitas pendidikan, pengrusakan , kampanye diluar jadwal, dan lain-lain," ungkap dia.

 Saat ini dijelaskan Agus semua tahapan sedang berlangung, hampir disemua wilayah sudah memasuki rekaptulasi tingkat Provinsi, namun ada beberapa daerah yang masih menyelesaikan di tingkat kabupaten seiring dengan ada beberapa pelaksananaan kegiatan rangkaian pemunguutan suara ulang berdampak pada penghitungan yang memerlukan waktu sehingga ada beberrap yang masih sampai ketingkat provinsi.

 "sebagaimana yang sudah dijadwalkan yang seharusnya mulai 22 April kemarin sampai 24 April sudah memasuki rekaptulasi tingkat Provinsi. Ada beberapa kota yang memang  sudah memasuki  tingkat Provinsi di kota besar seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lain juga memasuki tingkat Provinsi," ungkap dia.

 "Kita tinggal menunggu nanti kemungkin minggu depan sesuai dengan jadwal tanggal 26  April sampai 6 Mei  sudah memasuki rekaptulasi tingkat nasional. Kita berharap jadwal ini bisa  dilaksanakan tepat pada waktunya sehingga tahapan berikutnya, untuk mempersiapkan diri mengahadapi Pemilu Presiden juga akan bisa sesuai pada waktunya," demikian Agus. (vk)

Thursday, 24 April 2014 02:44

Gagal Jadi DPR 68 Caleg Malah Jadi Tersangka

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com -Polri menerima 212 laporan penerusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan tindak pidana pemilu. Ratusan orang pun menjadi tersangka. Sebanyak 68 di antara mereka merupakan calon legislatif yang bertarung merebutkan suara warga pemilih dalam Pemilu 9 April 2014.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto di di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/4) mengatakan dari 260 orang tersangka, memang yang terbanyak itu adalah Caleg, ada 68 orang. "Tim sukses itu cukup banyak juga ada 73 orang, anggota KPPS ada 28 orang, PNS ada 10 orang, Kepala Desa 3 orang. Sementara yang lain-lain ada 52 orang," ujarnya.

Agus merinci 143 dari 212 kasus memasuki proses penyidikan. "Tahap I ada 12 kasus, tahap II 36 kasus," lanjutnya.
Sedangkan kasus yang dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) berjumlah 19 kasus. Pasalnya, kasus itu tak cukup bukti, cacat formil Pemilu, dan tak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu.
Sementara pelanggarannya terjadi mulai sebelum kampanye, saat kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Tindak pidananya berupa pemalsuan dokumen, politik uang, kampanye dnegan fasilitas negara, kampanye di luar jadwal, dan melibatkan pegawai negeri sipil serta kepala desa dalam kampanye.(vk)

 

 

            JAKARTA,KORANRAKYAT.com-  Tugas Polri selain memberikan pengaman secara baik dalam pelihan calon legislatif, juga memproses tindak pidana pemilu. hingga kini ada 116 kasus yang ditangani 73 kasus dalam proses penyidikan, 28 kasus sudah P21 atau dinyatakan lengkap dn 15 kasus sudah  di SP 3 atau dihentikan. Uniknya dalam kasus itu pelanggaran itu ditemukan juga pencoblosan lebih dari satu kali 

            Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto ketika ditemui di Mabes Polri, Senin (14/4) mengatakan kasus-kasus tindak Pidana Pemilu sebagai tindak lanjut penelusuran laporan Bawaslu sampai dengan hari ini kita terima  116 Kasus. Diantaranya 73 kasus dalam proses penyidikan. 28 kasus dinyatakan lengkap  dan 15 lainnya dkita hentikan atau SP 3. "Secara umum kasus-kasus kita tangani adalah pemalsuan dokument atau Ijasah, money politics, kampanye menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat ibadah, pengrusakan pada saat kampanye diluar jadwal. Uniknya, pada saat pemunggutan suara ditemukan ada yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali. Ini semua dalam proses yang terjadi hampir di semua Polda," ujarnya. 

            Mencermati laporan itu, Agus menegaskan yang tidak kita temukan pelanggaran antara lain di Sumatera Selatan, bangka Belitung, di Lampung, termasuk Jakarta Sendiri ."Sementara di wilayah lain, dengan laporan yang kita terima terjadi pelanggaran tindak Pidana Pemilu masih dilakukan proses oleh teman-teman penyidik yang berkoordinasi dengan bawaslu," tegasnya.  

            Selanjutnya, Agus merincinya mudah-mudahan rangkaian pelaksanaan kegiatan ini masih akan terus bergantung, penghitungan suara legislatif, nanti akan kita lanjutkan pemilu presiden dan wakil presiden.  " Kami berharap  seluruh rangkaian kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan tertib sebagaimana yang telah ikuti bersama, kita laksanakan pada saat pemilu legislatif beberapa waktu yang lalu," rincinya. 

            Untuk itu, Agus menambahkan kami juga menyampaikan terima kasih atas seluruh peran serta dukungan partisipasi, seluruh komponen bangsa ini sehingga rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai program yang telah ditetapkan. "Kita menyadari masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi untuk itu kedepan jadi bahan perhatian termasuk dilingkungan Polri sendiri untuk kita bisa meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di waktu-waktu yang akan datang,"tambahnya (vk)

 

 

 

          JAKARTA, KORANRAKYAT.com -  Setelah pelaksanaan pemungutan suara pemilu caleg secara umum dilakukan pada 9 April 2014 , karena ada logistik yang belum sampai dan tertukarnya kertas suara hingga kini pada tanggal 14 April dan  15 April tetap dilakukan pemungutan suara. Hingga kini masih ada dua distrik di Yukokimo belum melaksanakan pemungutan suara karena logistiknya belum sampe, Seiring dengan itu, penghitungan suara juga sudah berjalan dengan lancar. 

          Kepala bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto ketika di temui di Mabes Polri. Senin (14/4) mengatakan secara umum situasi Kamtibmas dalam proses pemungutan suara dan perhitungan suara saat ini dibeberapa wilayah sedang melaksanakan pengitungan suara mulai tingkat kelurahan dan dibawa ke Kecamatan. "Meskipun demikian ada beberapa wilayah yang masih melaksanalan pemungutan suara. Karena ada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan pemunggutan suara tetapi dinyatakan harus diulang. Seperti hari ini dilaksanakan di Luwuk utara itu ada 2 TPS dan besok (15/4) masih ada sisa 1 TPS. di dua distrik belu, berhasil melaksanakan pemungutan suara karena logistiknya belum sampai," ujarnya.

          Mencermatinya, Agus mengakui juga kemarin banyak termasuk di Jakarta, Jawa Timur, kepulauan Riau,Jawa Barat, Daerah Istimewa  Jogjakarta, sulawesi Selatan, dilaksanakan kemarin, Minggu (13/4)." Besok,Selasa (15/4) masih ada lagi akan dilaksanakan di Jawa Barat di Cianjur, sebanyak 28 TPS. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan tertib, seperti yang sudah kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu hampir diseluruh TPS berlangsung aman tertib dan lancar, walaupun ditemukan beberapa hal yang dilaporkan ditemukan oleh anggota Polri yang bertugas pengamanan," akunya. 

          Selanjutnya, Agus menjelaskan informasi terakhir yang saya dapatkan yang belum melakukan pemungutan suara di papua, tinggal dua Distrik sementara hasilnya masih menunggu infomrasi lebih lanjut. " Baik teman-teman di Papua, karena memang kita ketahui bersama geografis papua kini perlu kita pahami kondisi yang ada  cuaca tidak bisa diprediksi. Beberapa waktu yang lalu, pesawat terbang yang membawa logistik memang ke arah yukukimo juga  setelah tidak di landasan itu tergelincir. Alhamdulilah logistik sudah tiba di daratan sehingga  tidak berpengaruh, yang itulah yang bisa melanjutkan proses pelaksanaan pemunggutan suara, walaupun masih ada  dua listrik yang saya dapat informasi  belum bisa melaksanakan pemilu pemungutan suara logistik belum sampai," rincinya.(vk)

 

 

Wednesday, 02 April 2014 13:46

Pelanggaran Lantas Menonjol Saat Kampanye

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com- Tak terasa tahapan pemilu dalam berkempanye sisa tiga hari lagi memasuki masa tenang untuk pemilu calon legislatif seperti DPRD, DPR RI, DPD RI,Capres dan Cawapres. Sementara itu Polri sudah memproses 13 kasus yang menonjol terkait money politik,perusakan alat peraga, PNS ikut kampanye dan kasus lainnya. Hingga kini 12 kasus sedang dalam penyidikan dan 1 diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau P21.   

 Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Ryanto, Rabu 2 April 2014 kepada wartawan mengatakan situasi kantibmas berkaitan  dengan kampanye pemilihan Umum sampai dengan  hari ini. "Secara  umum situasi di seluruh wilayah Tanah Air dalam keadaan Kondusif, tidak terjadi peritiwa-peristiwa menonjol dalam kegiatan  kemasyarakatan sehari-hari. Khusus terkait dengan pelaksaan kampanye Pemilu ,kami dari kepolisian menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta aspirasi para peserta pemilu termasuk pendukungnya karena alhamdulilah situasi kampanye yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran ,seluruh peserta pemilu dalam keadaan damai dan secara umum dalam keadaan tertib," ujarnya.

 

Seiring dengan itu, Agus mengakui memang ada beberapa pelanggaran  yang kita temukan dan dilakukan penindakan dilapangan oleh teman-teman kami yang sedang  bertugas  terutama masalah pelanggaran Undang-undang lalu lintas. Karena masih ada para pendukung dari peserta pemilu dalam melaksanakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik menggunakan kedaraan motor roda dua maupun roda 4 masih ada ditemukan melakukan pelanggaran."Misalnya tidak menggunakan helem,atau naik kendaran bak terbuka. Juga melebihi kapasitas dari yang seharusnya diperbolehkan menurut ketentuan Undang-undang. Namun demikian pas dilakukan langkah-langkah baik persuasif maupun juga kita melakukan penegakan hukum," akunya.

 Terkait tindak Pidana pemilu, Agus menjelaskan sedangkan untuk kasus tindak  pidana Pemilu yang merupakan tindak lanjut  dari Bawaslu kepada Polri. "Sampai dengan kemarin Selasa 1 April 2014, sudah saya sampaikan masih tetap 13 kasus. 12 kasus dalam proses penyelidikan. Satu Kasus sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum," jelasnya.

 Dari 13 kasus itu, Agus merinci kasus-kasus  itu terdiri Money politics ada 5 kasus, perusakan 1 kasus, menggunakan fasilitas dinas ada 3 kasus, PNS  yang ikut kampanye ada  1 kasus, kampanye diluar jadwal ada 1 kasus. " Sementara, ada 2 lagi pelanggaran lainnya. Jadi itu jumlah keseluruhannya ada 13 kasus," rincinya. 

 Perkembangan itu sendiri, Agus menambahkan sementara jumlah STTP yang dikeluarkan oleh Polri , Pemilu terkait dengan permohonan yang diajukan peserta pemilu pelaksanaan kemarin ada lebih 9.800 STTP yang sudah kita terbitkan . " Sedangkan kegiatan yang kita laksanakan oleh peserta Pemilu sesuai informasi yang kita dapat itu ada fluktuasi dalam artian ada yang sudah mendapat STTP tapi membatalkan kegiatan. Ada juga yang melaksanakan kegiatan tapi STTP terlambat. Ini menjadi cacatan bagi kita  untuk pelaksanaan kegiatan hari-hari mendatang," tambahnya. (vk)

Friday, 28 March 2014 10:13

Caleg Kampanye Pakai Mobdin Diperiksa Polisi

Written by

 

Jakarta,Koranrakyat.com- Selama memasuki tahapan kampanye dalam  Pemilu calon legislatif, DPRD,DPR RI,DPRD, Capres dan Cawapres Hingga  Polri terus melakukan penyeldikan terhadap 5 kasus tindak Pidana Pemilu, diantara kasus itu  beraroma Money Politics (Politik Uang).  Pemeriksaan itu dilakukan setelah Banwaslu menyerahkan kasus tersebut ke  mabes Polri.   

Kepala Bagian Umum Divisi Humas Polri,Kombes Pol Agus Ryanto ketika ditemu di Mabes Polri, Jumat (28/3) mengatakan untuk ini Mabes Polri menangani 5 kasus tindak Pidana Pemilu.  Untuk di Jawa Tengah ada dua kasus antara lain, pertama ada PNS  menggunakan mobil dinas plat merah yang ikut kampanye dan Kedua Ada Kepala Desa ikut kampanye. Untuk di Sumatera Barat ada caleg salah satu patai yaitu bagi-bagi uang dilakukan , kalau di Bali  terjadi  pencabutan dan perusakan alat peraga Pemilu dan di Papua melakukan kampanye  di luar jadwal kmpanye KPU," ujarnya.

Dari data yang ada, Agus menegaskan memang ada banyak laporan yang disampaikan  semua lapo0ran itu disrahkan ke Banwaslu, Panwsalu dikelolah terlehih dahulu oleh Gakamdu. "Setelah dianalaisa dan ditelitioleh oleh Bawaslu secara cermat baru kasus itu diserahkan ke Mabes Polri. " Itu juga dilakukan penyelidikian dan penyidikan lebih lanjut oleh Polri," tegasnya.

Ketika di tanya apa benar terkait kasus money politics, Agus menjelaskan dari data yang diterima ada caleg yang bagi-bagi uang. namun saya tidk akan menyebutkan partai mana dan siapa caleg itu. "Fokus pada peritiwanya bahwa ada PNS yang ikut kampanye didaerah yang tadi saya sebutkan. Kalau teman-teman  ingin mengetahui secara detail ya mungkin kita perlu mencari infomasi lebih lanjut tentang hal itu. Yang jelas yang kita tangani seperti itu. secara garis besar, prosesnya sudah saya sebutkan, jenis pelanggarannya nya sudah, wilayahnya sudah.Tapi mohon maaf  untuk lebih detail lagi tidak saya sampaikan pada kesempatan ini," jelasnya.

Status penyelidikannya apa sudah ada tersangka, Agus mengakui baru lima hari atau enam hari sejak 23 Maret ada kasusnya, tanggal 25 Maret tidak ada, tanggal 26 maret ada satu kasus, 27 Maret ada 1 kasus. " Berarti masih berjalan penyelidikan nya di penyidikan tidank pidana pemilu oleh teman-teman di kewilayahan," akunya. (vk)

Thursday, 27 March 2014 11:26

Kampanye Di Malang Arb Minta Maaf Adanya Kemacetan

Written by

 

 

 

MALANG, KORANRAKYAT.com

Kampanye nasional Partai Golkar yang digelar di Jalan Simpang Balapan, Kota Malang, Jawa Timur, hingga selesai   terlihat kurang ramai . Kendati,  dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie ternyata tidak sesuai harapan bisa meghadirkan  20.000 orang dari Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu).Bahkan Ical minta maaf pada warga Malang Raya adanya kemacetan disejumlah ruas jalan, kendati tidak terjadi kemacetan.

Bahkan, sejumlah artis yang datang tidak bisa jadi perekat mendatangkan orang . Kampanye  diawali dengan hiburan dangdut dan di hibur artis-artis lokal serta grup band GIGI dan Denada itu sudah dimulai sejak pukul 11.45 WIB. Namun, hingga pukul  selesai , suasana di lokasi kampanye masih terlihat sepi. Tidak sampai puluhan ribu  orang berkaus Partai Golkar yang datang ke tempat itu. Saat jumpa pers, Rabu (26/3/2014), di Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang, Koordinator Daerah Provinsi Jawa Timur (Kordaprov Jatim) BKPP DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam mengaku kampanye nasional itu akan dihadiri 20.000 orang.

"Kota Malang akan menguning pada hari Kamis (27/3/2014). Persiapan acara kampanye Golkar sudah dipersiapkan dengan sangat matang," ungkapnya kemarin.

Kehadiran Ical, sapaan Aburizal Bakrie, kata Ridwan, akan disambut oleh Aremania dan akan dilakukan deklarasi Sahabat ARB Malang Raya. Aremania memang sengaja dilibatkan karena komunitas itu merupakan simbol Malang. Namun, hingga  selesai  Ical tiba di lokasi  jumlah peserta tak maksimal . Kendati, kota Malang tidak macet namun ical tetap minta maaf pada warga Malang Raya Kalau terjadi kemacetan disejumlah ruas jalan.(da)

Page 15 of 15

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan