Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

Jakarta,koranrakyat.com- Setelah berkas Bambang Widjayanto dilengkapi dianggap komplit . Akhirnya berkas selesai  dan setelah 

berkas perkara dugaan tindak pidana menyuruh saksi memberikan keterangan palsu yang menjerat Bambang Widjojanto dan seorang rekannya bernama Zulfahmi sebagai tersangka. Berkas kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung itu dikirim ke Kejakasan.  Direktur Tindak Pidan Ekonomi Khusus, Brigjen Pol Victor E di Simanjuntak  di  Mabes Polri, Kamis (23/4)2015 mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menyelesaikan berkas perkara dugaan tindak pidana menyuruh saksi memberikan keterangan palsu yang menjerat Bambang Widjojanto dan seorang rekannya bernama Zulfahmi sebagai tersangka. Berkas kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
"ya, begitu pemeriksaan terhadap BW selesai, langsung dimasukkan ke dalam berkas dan hari ini juga dikirim ke kejaksaan," ujarnya. 

Selanjutnya,Victor mengatakan  pemeriksaan terhadap Bambang yang telah dilakukan sebanyak tiga kali, mengajukan 51 butir pertanyaan. Jawaban Bambang atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menjadi keterangan tambahan dari berkas pemeriksaan sebelumnya. "Ada yang kurang-kurang, akhirnya tadi sudah dijawab semua. Sudah lengkap. Sudah laik untuk dikirimkan ke penuntut umum," akunya. 

Kasus Bambang berawal dari laporan Sugianto Sabran pada 19 Januari 2015 ke Bareskrim Polri. Sugianto melaporkan Bambang atas tuduhan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), 2010 lalu. Saat itu, Bambang adalah kuasa hukum Ujang Iskandar. Sedangkan Ujang bersengketa kasus Pilkada Kotawaringin Barat dengan Sugianto. Putusan hakim, yang salah satunya mantan Ketua MK, Akil Mochtar, memenangkan Ujang Iskandar, klien Bambang sebagai pemenang Pilkada.

Dalam laporannya kepada Bareskrim Polri, Sugianto juga menyebutkan bahwa Bambang dan Akil sempat semobil sewaktu perkara itu masuk persidangan. Ia menduga Bambang memengaruhi Akil untuk memenangkan kliennya. Laporan yang masuk 19 Januari 2015 itu diproses cepat. Satu hari setelahnya, penyidik meningkatkan status perkara Bambang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Bambang ditangkap pada 23 Januari 2015 seusai mengantarkan anaknya ke sekolah di bilangan Depok, Jawa Barat. 

Selain Bambang, polisi juga menahan rekannya, Zulfahmi. Ia berperan mencari saksi hingga ke kampung-kampung, membantu Bambang menginstruksikan saksi memberi keterangan di luar fakta. Zulfahmi juga berperan membagi-bagian uang kepada saksi yang telah berbohong di persidangan. 

Keduanya dikenakan pasal yang sama, yakni Pasal 242 ayat (1) KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP juncto Pasal 55 ayat (2) ke dua KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana juncto Pasal 56 KUHP tentang dipidana sebagai pembantu kejahatan. Saat ini, Polisi masih memburu tiga rekan Bambang lainnya.(vk)
Thursday, 23 April 2015 13:24

BW Dianggap Kooperatif Sehingga Belum Ditahan

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Proses pemeriksaan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjijanto yang sempat tertunda  selama dua bulan akhirnya kembali.kendati  diproses .  santer infonya akan  ditahan di Markas Komanda Brimob. Karena  berkasnya dianggap sudah rampung, tapi ada kendala  masih menunggu LPSK, hingga  Bambang Widjajanto tidak ditahan meskipun sudah menandatanginya semua administrasi dan segera  dilimpahkan   ke Kejaksaan.
 
Direktur Tindak Pidana  Ekonomi Khusus, Brigjend Pol Victor Edi Simanjuntak  ditemui di Mabes Polri, Kamis (23/4) 2015 mengatakan  meskipun  sudah  menandatanganii surat atau berita acara pemeriksaan. "Ya, dari hasil pemeriksan pada sore hari ini kita menyimpulkan bahwa pemeriksaan sudah selesai. kemudain untuk Bambang Widjajanto belum ditahan hari ini. Jadi BW belum ditahan, karena pemeriksan sudah selesai,"ujarnya.
 
Saat ditanya kenapa Bambang Widjajanto belum keluar,Victor menegaskan karena Bambang Widjanjanto (BW, Red) masih masih berbicara dengan penyidiknya."Surat pemeriksaan sudah selesai.  Beritanya, kalau ia  tidak koperatif itu ditahan.Ini kan masih  koperatif sehingga tidak ditahan" tegasnya.
 
Seiring dengan itu ditanya nanti akan ada pemeriksan selanjutnya, Victor memngakui  pemeriksaan selanjutnya . Kalau masih ada informasi ada 8 orang yang kemarin melaporkan ke lembaga Perlindungan Saksi dan Korban( LPSK) " Saksi ini melapor  bahwa mereka di intimidasi oleh pihak-pihak , dimana intimidasinya supaya mencabut laporan tentang Budi Widjajanto. LPSK, kemrain datang ke  kita 3 orang apakah nama yang 8 orang ini apakah saksi. kita katakan ya, mereka saksi,AS,: akunya.
 
Menyinggung Intimidasi, Victor menjelaskan pada hari ini LPSK pergi ke pangkalanbun untuk mengecek kebenaran dari 8 orang ini." Yang melihat keadaan mereka setelah dipangkalan Bun akan berkoordinasi lagi dengan penyidik di Bareskirm apa yang telah mereka  temui di pangkalan Bun. kita juga tidak mengetahui ada 8 saksi yang diintimidasi," jelasnya. 
 
Sesuai perkembangan. Victor merincinya bentuk intimidasinya kita tidak tahu, LPSK pergi ke pangkalan Bun untuk melihat apa yang mereka alami dan intimidasi apa yang kita terima. "Itu akan berkoordiansi dengan Polri. Kalau intimidsi, itu perbuatan tindak Pidana. apakah polisi akan melakukan penyelidikan. Kita menunggu apa keterangan dari LPSK.
 
Kemuidan, Vitor menasakan siapa yang melakukan intimidasi selama ini, ya kita lihat  keterangan dari LPSK. "Koq ada perubahan yang sanagt cepat kita terima. Ini tidak ditahan disini dan karena disini ada Fahmi. Tapi kenyata bapak katakan tidak jadi ditahan. karan keteanhgan sudah diberikan oleh yang bersangkutan," tandasnya
 
Itu  sebabnya, Victor menambahkan ini terjadi karena sudah diancam  akan ditahan begitu.  Tidak diancam, nama  oarng besar begitu diancam. siapa berani ditahan. "Ya, kita menungu dari LPSK. Keterangan apa  yang merubah keputusan untuk ditahan. Itu merupakan keterangan dari. Itu nanti saja. Nanti kita lihat dan koordinasi denga LPSK. Berkasi pak BW segera maju dan sore ini. dilimpahkan kemana dan itu ke Kejaksaan Sore ini tambahnya. (vk)
Saturday, 18 April 2015 07:44

BG Calon Kuat Waka Polri

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Gonjang ganjing  penetapan Wakil Kapolri terus berhembus, nampaknya dukungan kuat itu kepada Komjen Pol Budi Gunwan. Meskipun begitu, Kapolri akhirnya mengakui dukungan itu juga menjadi usulan dari internal Kepolisian. 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui usai Solat jumat di Mabes Polri,Jumat (17/4) 2015 mengatakan dan membenarkan adanya usulan dari internal Polri agar Komjen Budi Gunawan dicalonkan menjadi wakil kepala Kepolisian RI. Namun, usulan itu masih harus digodok di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti)."Itu kan sebagai bagian dari masukan saja. Ini, kan, salah satu (usulan)," ujarnya.

Selanjutnya, Badrodin mengakui itu  selain masukan dari masyarakat, Polri juga harus menampung usulan dari internal kepolisian." Semua nama yang diusulkan sebagai wakil kepala Polri nantinya akan dikaji oleh Wanjakti," akunya.

Badrodin menegaskan belum mengetahui siapa saja nama yang disetujui menjadi calon wakil kepala Polri." Apabila Wanjakti sudah memberikan kesimpulan nama calon wakil kepala Polri, maka nama itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapat persetujuan," tegasnya.

Saat ditanya tentang kriteria wakil kepala Polri pilihannya, Badrodin menjelaskan menyerahkan hal itu sepenuhnya ke Wanjakti. "Kalau misalnya mengenai persyaratan, tentu hampir semua bintang tiga memenuhi syarat. Akan tetapi, kita kan minta yang bisa saling kerja sama mendukung Kapolri," jelasanya.

Beberapa waktu sebelumnya, Komjen Budi Gunawan telah menjalani proses seleksi di DPR untuk menjadi kepala Polri. Namun, Presiden Joko Widodo urung melantiknya sebagai pimpinan Korps Bhayangkara setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian membatalkan status tersangka tersebut.

Dalam pertemuan konsultasi antara Presiden Jokowi dan DPR beberapa waktu lalu, sejumlah fraksi mewacanakan nama Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri.(vk)

Monday, 13 April 2015 13:52

Kasus BG Akan Digelar

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Setelah Berkas Kasus Dugaan Tindak Pidana komjen Budi Waseso yang dilimpah dari Kejakasaan Agung diberikan sejak pekan lalu ke Mabes Polri ke Mabes Polri meskipun belum lengkap. Semua itu akan digelar secara terbuka dengan menggunakan sejumlah ahli. Ini tidak disebutkan agar tidak ada intervensi dan dilakukan sejujurnya.. 
 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso ditemui di Mabes Polri, Juamt (10/4) 2015  mengatakan terkait proses kasus komjen Budi Gunawan, nanti akan dililai oleh sejumlah saksi ahli hukum. "Itu sebabnya saksi ahli yang akan diundang tidak dikasih tahu dulu, agar itu tidak ada intervensi, kita harus jujur," ujarnya..
 
Ketika ditanya setelah saksi-ahli prosesnya apa, budi Waseso mengakui kita gelar bersama-sama KPK, PPATK .Semua kita hadirkan dan kita nilai sama-sama berkasnya." Sampai sekarang belum ada analisanya, karena belum  dan baru pendapat-pendapat kita dan kita tidak boleh. Nanti dibilang anak kandung, jelas saja ibu kandungnya dibela. Tri Brata itu Ibu kandung, kita bicara Tri Bratanya. Jangan kita bicara Budi Gunawannya. Kita bicara institusi," akunya  
 
Menyinggu waktu pelaksaan, Budi Waseso menegaskan Insya Allah saya akan bicarakan dan dari awal saya janji, itu akan saya terbuka. "Nanti tergantung teman-teman silakan menilai yang diputuskan nanti apakah. Saya ingin secepatnya, syukur-syukur belum ada fit proper test Kapolri sudah selesai. kita terbuka saja," tegasanya.(vk)
Monday, 13 April 2015 12:29

Dua Tersangka Munas Ancol

Written by
Jakarta,koranrakyat.com-  Proses pemeriksaan kasus pemalsuan dokument 
munas  Partai Golkar di Ancol, diduga kuat ada data yang dipalsukan seperti surat mandat. Hingga kini pemeriksaan terhadap dua tersangka HB dan DY tetap berhalan hingga malam hari. Ada 30 pertanyaan yang disampaikan dan tersangka tetap kooperatif.
 
Kepala bagian Penerangan Umum, Kombes Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jumat (10/4) 2015 mengatakan penyidik memeriksa dua orang berkaitan surat mandat palsu. "HB dan DY datang pada jam 15.00. "Selesai diperiksa menjelang jam 19.00,  dan rata-rata pertanyaan yang diajukan oleh penyidik diatas 30 pertanyaan," ujarnya. 
 
Ketika ditanya apa kah akan ditahan, Rikwanto menegaskan tersangka tidak dikenakan penahanan karena kooperatif dan lain-lainl."  Lanjutnya penyidik akan mengkonfirmasi bukti yang ada dan akan mencari saksi lain yang dimungkinkan akan dijadikan tersanka. Semua yang berkaitan hadir di munas Ancol dengan surat mandat palsu, "tegasnya.


Dari sejumlah dugaan, apa benar dari kubu  Abu Rizal bakri , Rikwanto mengakui dua orang ini yang hadir di munas Ancol." Tidak ada kubu-kubuan. Kalau mereka hadir di Munas Bali, sampai sekarang kurang monitor saya," akunya.

Menyingung terungkap siapa yang  suruh, Rikwanto menjelaskan sedang dalam pendalaman. "Apakah karena kesadaran sehingga memaksakan diri dengan surat palsu atau ada iming-iming sedang didalami," jelasnya.

Kapan di periksa lagi, Riwanto menambahkan samaoi seakrng belum dijadwalkan kembali. tentu itu semua dilakukan berdasarkan  fakta, itu saja yang  menjadi  pedoman," tambahnya. (vk)

Tuesday, 07 April 2015 03:13

Polri : Tetapkan Dua Tersangka Munas Ancol

Written by

Jakarta, koranrakyat.com-  Terkait proses pemeriksaan  laporan partai Golkar versi munas Bali  terhadap pemalsuan surat mandat dalam munas partai Golkar  di Ancol, setelah melalui pemeriksaan 40 saksi dan sudah melakukan cross cek  ke daerah-daerah. Akhirnya penyidik  Bareskrim Polri  menetapkan dua tersangka yaitu Dayat Hidayat dan Hasbi Sani.

Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Rikwanto di Mabes Polri,Senin 6 April 2015 kepada wartawan di Mabes Polri mengatatakan hari ini Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka kasus surat mandat palsu Golkar untuk hadir di Munas Ancol. "Kedua tersangka tersebut adalah HB (Pasaman Barat) dan DY (Pandeglang)" ujarnya.Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dari Zoerman Manaf selaku ketua DPD Partai Golkar Jambi dengan LP no 289/III/2015/Bareskrim tanggal 11 Maret 2015 lalu.

Sesuai data, Rikwanto menegagskan mereka dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan surat." Dalam minggu ini keduanya akan diperiksa.Kedua tersangka tersebut diindikasi melakukan pemalsuan surat dan dokumen saat pelaksanaan Munsa Ancol beberapa waktu lalu,"tegasnya.

 Sekjen Golkar versi Aburizal Bakrie,Idrus Marham menegaskan langkah penyidik Bareskrim Polri yang menetapkan dua tersangka terkait kasus pemalsuan surat mandat palsu saat pelaksanaan Munas partai Golkar di Ancol.Langkah ini dinilai sebagai tahap awal untuk menjerat aktor utama dalam kasus tersebut

"Penyidik telah bekerja profesional dan tanggap dalam menangani kasus ini.Saya harap kedepan nya tersangka utama nya bisa segera ditetapkan" ujarnya. 

Selanjutnya, Idrus menegaskan diharapkan dapat mengungkap siapa otak dalam kasus ini.Karena kedua tersangka tersebut (Dayat Hidayat,sekertatis DPD Golkar prov Banten dan Hasbi Sani,ketua DPD 1 Pasaman,Sumatera Barat) hanya merupakan aktor di lapangan saja" Dua (tersangka) itu kan pelaksana dilapangan saja. Tapi sutrdanya perlu diungkap. Karenanya kita berharap mabes polri mau mengusut pelaku utama nya,karena kejadian ini tidak baik bagi pendidikan politik kita"tegasnya.

Lebih jauh Idrus mengakui ada banyak motif dalam pelanggaran tersebut.Salah satu nya adalah begitu banyaknya surat surat mandat yang dipalsukan" Dari 270 (surat mandat) ada sekitar 70 persen nya yang palsu.Jadi barang bukti yang kemarin kita bawa itu  itu ada 130 surat yang dipalsukan .Informasi yg saya dengar mereka ini dibagikan uang sebesar 500 juta per orang" akunya.

Senin (6/4) Dayat Hidayat dan Hasbi Sani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dari Zoerman Manaf selaku ketua DPD Partai Golkar Jambi dengan LP no 289/III/2015/Bareskrim tanggal 11 Maret 2015 lalu. Mereka dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan surat mandat (vk)

Thursday, 02 April 2015 14:06

Sekitar 40 Saksi Dalam Kasus Sengketa Partai Golkar

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Meskipun Putusan PengadilanTata usaha negara berhasil menunda penetapan Partai Golkar munas Ancol,namun Proses hukum yang diajukan oleh partai Golkar munas Bali tetap saja terus memproses pemalsuan surat mandat partai golkar diduga kuat digunakan munas partai Golkar di Ancol. Prosesitu tetap saja berjalan dan sudah 40 saksi diperiksa dari kedua pihak.
 
Kepala  Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto ditemui di Mabes Polri, Kamis (2/4) 2015 mengatakan proses hukum pemalsuan surat mandat partai Golkar yang digunakan dalam Munas Partai Golkar di Ancol tetap diproses."Pemalsuan surat mandat tetap berjalan. kalau saksi untuk surat mandat ada 40 saksi lebih yang sudah diperiksa oleh penyidik," ujarnya
 
Ketika ditanya apa Polisi datang ke daerah, Rikwanto mengakui ada yang datang ke daerah dan ada yang mereka datang sendiri."Dari pihak pelapor, dan dari pihak yang datang sudah diperiksa," akunya.
 
Untuk itu, Rikwanto menjelaskan pelaporanya  kita yang cari. Kan terlapornya diduga-diduga munas ancol."Tetapi siapa, faktanya memalsukan itu yang kita cari," jelasnya.(vk)
Wednesday, 01 April 2015 15:53

Mabes Akan Netral Selesaikan Sengketa Partai Golkar

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Kkemelut  internal partai Golkar yang sempat pecah dua dan saling melaporkan ke Mabes Polri, itu tetap berposes. Polri akan tetap netral dan akan menghargai keputusan pengadilan.
 
 
Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Anton Charliyan di temui di Mabes Polri, Rabu (1/4) 2015 mengatakan seandainya  ada  pemohonan bantuan , tentunya polisi akan layak menolong. "" Kita sesuaikan situasi dan kondisi," uajrnya. 
 
Untuk itu, Anton menegaskan kami sementara tim yang harus berangkat , apakah perlu tim intelegent, apakah pengamanan. "Karena ini kan sudah jelas , ada keputusan pengadilan. Bahwa akan diselesaikan oleh secara internal,jadi ini kan seoalah-olah kita turut campur tangan dalam urusan rumah tangga," tegasnya.
 
Anton mengatakan sangat netral dan sangat netral. "Itu jangan terombang ambing dan kita sangat takut. Pihak kepada siapa pun. Nanti bisa dibilang memihak dan sangat susah. Kebanyakan begitu. kalau mau pisahin  dan yang misahi di pukulin.  Ini sensitif. Nanti kita pelajari. yang saling melapor kita pelajari, saya kira terus pelajari dari tim," akunya. (vk)
Jakarta, koranrakyat.com-  Bagaikan gayung bersambut, setelah di laporkan oleh Agus Gumiwang. kini giliran  Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo melaporkan Agus Gumiwang Kartasmita karena membuat surat palsu DPP Partai Golkar dan menggunakan kop Golkar. Pasalnya, Agus Gumiwang bukan lagi anggota partai Golkar dan sudah dipecat pada tanggal 24 juni 2014.
 
Kuasa Hukum, Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo, Ali Syamiarta ketika ditemui di Mabes Polri, Senin (30/3) 2015 mengatakan saya dari kuasa hukum Fraksi Partai Golkar ingin melaporkan Agus Gumiwangn dalam perkara pasal 263 , 167 dan 335. Nah untuk proses lebih lanjut,saya ingin membaut laporan terlebih dahulu.Pasal itu 263 tentang pemalsuan data , dimana Pak agus Gumiwang memakai, kop surat dari Fraksi Partai Golkar. dimana Pak Agus Gumiwang itu adalah orang yang bukan lagi sebagi anggota partai Golkar. karena sudah surat pemecatatannya bukan Juni tahun 2014," ujarnya.
 
Selanjutnya, Syamiarta menegaskan  selain itu ada pasal 335, dimana Pak Agus Gumiwang pada saat itu, memaksa untuk masuk ke ruang fraksi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Dan pasal 167 adalah memasuki daerah yang dilarang untuk memaksa masuk keruangan Fraksi. "Ini sementara kita saat masih untuk di Bareskrim dulu. Ini akan ditindak lanjuti. setelah ada bukti lapor,  LP : 395/III/ 2015 Bareskrim tertanggal 30 Maret 2015. Setelah diperiksa 3 jam , kami menitik beratkan pada pasal 263 dulu pemalsuan," tegasnya
 
Untuk itu sebagai dasarnya, Syamiarta menjelaskan dasaranya ini yang mengatakan tindakan itu . Dasar bahwa DPP Partai Golkar dalam dalam Nomor Kep 333/DPP/Golkar/VI/ 2014 dimana tentang pemberhentian sebagai anggota partai Golkar sebagai atas nama Agus Gumiwang Sasmita. "Dan  ditetap dijakarta pada  tanggal 24 Juni 2014. Ditadatangani Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum dan Sekretaris Jenderal Idrsu Marham," jelasnya..
 
Jadi,  Syamiarta  mengakui Tadi kita masuk jan 12.00.berarti sekitar 3 jam karean ada daftar antrian panjang. Baru beberapa waktu kemudian ada pemanggilan untuk saksi pelapor, yaitu itu yang akan hadir nanti Bambang Seosatyo dan Ade Komarudin. Karena dia adalah sebagai pelapor." Nanti tunggu panggilan dari Bareskrim. Ada berapa pertanyaan yang disampaikan, hanya sekitar 7 pertanyaan. untuk sementara satu pasal 263 dulu. Pemalsuan," akunya.
.
Ketika ditanya surat yang dibawa apa,Syamiarta merincinya ini surat pemecatatan dan surat seakan-akan bahwa Agus Gumiwang sebagai Ketua Fraksi. Laparon ini terkait dengan adanya pemalsuan. Dimana Agus Gumiwang pada tanggal 24 Juni 2014 surat keluar surat pemecetatan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar. "Nah sekarang ini Agus Gumiwang seakan-akan dan seolah-olah  telah menjadi Ketua Fraksi yang ditunjuk oleh Kubu Agung Laksono. Dengan adanya penunjukan dari kubu Ancol, maka Agus Gumiwang ditunjuk sebagi ketua Fraksi,"rincinya. 
 
Selain itu, Syamiarta  menandaskan Bahwa yang dituduhkan adalah Agus Gumiwang membuat surat sebagai ketua Fraksi. "Sementara proses pergantian Ketua Fraksi itu ada mekanismenya. Tidak serta merta langusung, ada penunjukan langsung ada pergantian-pergantian seperti itu. 
Berarti dipersangkakan membuat surat sendiri. ya, begitu Pasal 263 saja dulu," tandasnya. 
 
Kan akan ada PAW, Syamiarta  menambahkan bergantian waktu hal yang soal biasa. ada mekanise dan ada aturan mainnya. Dan itu sudah ada pemecatan dan protapnya. " Untuk saat ini Pak Agus dulu. Nanti akan berkembang setelah proses penyelidikan lebih lanjut. Nanti akan ada proses lebih lanjutm" tambahnya. (vk)
Saturday, 28 March 2015 10:38

Andi Kamaroedin dan BS Dilaporkan Kubuh Ancol

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Karena diperlakukan dengan tidak wajar, akhirnya Kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono melaporkan dua orang dari kubu Aburizal Bakrie ke Bareskrim Polri, Jumat (27/3/2015). Kedua orang tersebut adalah Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

 Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI versi Munas Ancol, Agus Gumiwang ketika ditemui di Mabes Polri, Jumat (27/3) 2015 mengatakan yang akan kita laporkan ada dua hal."Yang pertama, penguasaan Sekretariat Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR RI yang dilakukan oleh Ade Komarudin dan kawan-kawan," ujarnya.

Selanjutnya, Agus menegaskan ini dilaporkan adanya perobekan surat DPP Partai Golkar kubu Agung oleh Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu."Surat itu berisi pemberitahuan bahwa kepengurusan Partai Golkar yang resmi dan diakui pemerintah adalah kepengurusan partai versi Agung Laksono," tegasnya

Ditempat  yang sama,Ketua Koordinator Bidang Hukum dan HAM Lawrence mengatakan, Ade dan Bambang dilaporkan melanggar Pasal 406 KUHP. Adapun pasal tersebut berbunyi:

"Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

"Ayat (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain."

"Kita meminta aparat kepolisian secepatnya mengambil langkah atas laporan kami ini," ujarnya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Gonjang  ganjing  ditubuh Partai Golkar berbuntut panjang  melahirkan  ancaman yang akan dilakukan oleh DPR RI mau mengeluarkan hak angket bagi Menteri hukum Ham Yasona Laoly.  Bagi anggota partai Golkar yang ikut menandatanganinya di ultimamatum segera mencabut atau akan kena ancaman di PAW. 

Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang ditemui di Mabes Polri, Jumat (27/3) 2015 mengatakan mengultimatum seluruh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk mencabut kembali rencana pengajuan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly."Saya tegaskan kepada Fraksi Golkar yang sudah menandatangani hak angket, segeralah cabut hak angket itu," ujarmya..

Untuk itu,Agus menegaskan jika penandatanganan itu terus dilanjutkan dan tidak segera dibatalkan, dirinya akan merekomendasikan ke pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung agar mengenakan sanksi kepada mereka. "Kalau tidak dicabut, kami dari fraksi bakal sampaikan ke DPP supaya mereka ditindak, disanksi keras, termasuk mungkin PAW (pergantian antar waktu)," tegasnya.

Sebelumnya, pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket terhadap Menkumham Yasonna Laoly. Wacana itu muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar.

Menkumham mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. 

Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodasi kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, dan loyal. (vk)

Tuesday, 24 March 2015 05:18

Golkar Versi Agung Adakan Syukuran

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat pengesahan. Akhirnya Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono mengaku bahwa pengesahan mengenai kepengurusan Golkar adalah hadiah yang paling indah dalam hidupnya. Pengesahan tersebut Senin (23/3/2015),sama denga hari lahirnya

Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono ketika ditemui kepada wartawan  Senin (23/3) 2015 mengatakan bahwa pengesahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai kepengurusan Golkar adalah hadiah yang paling indah dalam hidupnya. "Ini kado terindah dalam hidup saya karemna tetap hari lahir saya," ujarnya.

Selanjut, Agung menegaskan  lihat saja ini suratnya,  SK tersebut berisi pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta komposisi dan personalia Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali. " Itu dilakukan  sambil dia menunjukan SK tertanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani langsung oleh Yasonna, " tegasnya.

 Untuk  itu, Agung menjelaskan SK tersebut berisi pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta komposisi dan personalia Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali. " SK Menkumham tersebut telah melengkapi kepengurusan yang sebelumnya diajukan berjumlah 288 orang, menjadi 393 orang pengurus, jelasnya.

Jadi Agung mengakui  penambahan pengurus itu telah melalui proses akomodasi secara selektif, berdasarkan penilaian prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. "Untuk itu, kami serukan kepada seluruh kader, simpatisan dan seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk menerima dan menyambut keputusan ini sebagai kabar gembira bagi kita semua," akunya.

Pengurus DPP Golkar kubu Agung hari ini mengadakan kegiatan syukuran atas pengesahan Menkumham tersebut. Syukuran yang diselenggarakan di Kantor DPP Golkar itu rencananya akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah petinggi partai politik.(vk)

Saturday, 21 March 2015 12:22

Bareskrim Lakukan Uji Lab Laporan Golkar Kedua Kubu

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksan  kasus  Partai Golkar yang dilaporkan kedua kubu baik Munas Bali dan Munas Ancol . Hingga kini tetap dalam proses dan ditangani di Mabes Polri sedang mencari barang bukti sebagai pembanding pemalsuan yang ada. Kalau berdasarkan pemeriksaan laboratorium Forensik Mabes Polri bahwa  Pemalsuan itu ada.  
 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal ( Bareskrim), Komjen Pol Budi Waseso  ditemui di Mabes Polri, Jumat (20/3) 2015 mengatakan hingga kini pemeriksan terhadap beberapa saksi dari kedua belah pihak terus dilakukan. " Kedua kubu  pelaporan baik Partai Golkar versi Munas Bali dan Versi Munas Ancol yang sudah melaporkan ke saya. Hingga kini kita lagi cari  alat bukti pemalsuan, kita periksa di laboratorium bahwa pemalsuan itu ada," ujarnya.
 
Disinggung hati-hati engga dalam pemeriksaan, Budi menegaskan menangani setiap kasus memang perlu hati-hati . Tidak bisa sembarangan, tersangkanya orang engga boleh. " Dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan-keterangan lain." tegasnya.   Jadi terkait dengan dokumen pembanding, Budi mengakui salah satunya  adalah tanda tangan kehadiran seseorang yang ikut tanda tangannya tidak diakui." Dia mengklaim tidak hadir tetap  ada tanda tangan yang menyatakan dia hadir. Harus diperiksa, siapa yang menandatanganinya. (vk)
Jakarta, Koranrakyat,com-  Meskipun sudah ada yang mengklaim Partai Golkar  VersI munas Ancol diangap sah, namun Partai Golkar Versi munas Bali  merasa Munas itu tidak sah karena tidak sesuai AD RT Partai Golkar. Pasalnya dalam Munas itu diduga ada dokumen yang tanda tangan dipalsuka. 
 
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol  Rikwanto kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (18/3) 2015 mengatakan   laporan Golkar  ada dua bentuk laporan dari  bagian ."Adanya surat mandat yang palsu, ilegal kita sedang dalami, saksi yang datang dalam sebuah munas, penyidik ke daerah  untuk menandatangani surat mandat palsu,"ujarnya.


Selanjutnya, Rikwanto menegaskan pembentukan Tim khusus yang dimaksud, setaip kasus dalam prosesn agar lebih fokus.  "Hingga kini Penyidik sudah memeriksa belasan saksi  yang memberikan data terkait adanya pemalsuan tanda tangan,  meskipun yang  tanda tangan sudah meninggal dunia, namun tetap dilakukan pemeriksaan. Begitu juga sesuai pemeriksaan, penyidik juga turun kelokasi dimana untuk mencek data yang diangap dipalsukan." tegasnya.

 Selain itu juga, Rikwanto mengakui ada juga ada laporan dari pengurus partai Golkar dari Versi Munas Ancaol pimpinan pak Agung Laksono melaporkan Sekjen partai Golkar berkaitan penyalagunaan wewenang. " Hingga kini penyidik  mendalami dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan," tandasnya. (vk)

Wednesday, 11 March 2015 11:30

Rendahkan & Fitnah Dewan Ahok Dilaporkan Bareskrim

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Dewan laporkan  Ahok  Gubernur DKI Jakarta ke Bareskrim Mabes Polri, Ahok dianggap menghina dan cemarkan nama baik DPRD Provinsi DKI Jakarta  serta , merendahkan anggota Dewan dianggap sebagai sebagai maling,  dan dianggap mengatur dana siluman 
 
.Kuasa hukum  Haji Lulung, Rasman Arif Nasution  ketika ditemui di Mabes Polri ( Rabu (11/3) 2015 mengatakan tadi saya sekitar pukul 10.30 masih di kantor DPRD dengan pak Haji Lulung . "Kebetulan dihadiri oleh Pak Taufik beberapa wakil ketua DPRD. Yang mewakilkan saya dan tim untuk hari ini kita akan melaporkan Bapak Basuki Tjahja Purnama, staf Ops Gubernur DKI Provinsi Jakarta, dalam hal pertama. Saudara tahu bahwa Ahok dalam kesempatan terakhir, katanya dalam keadaan sakit mudah-mudahan sehat. Saya kuatir, jangan kan rakyat marah, nyamuk marah juga akhirnya jadi demam berdarah," ujarnya. 
 
Selanjutnya, Rasman menegaskan Ahok dia sudah bicara di menghina, merendahkan anggota Dewan sebagai dana siluman, merakyat, DPRD maling dan sebagainya. Ini ada semua sudah kita ambil di yutub. "Ada data-data otensitik misalnya ini. Pernyataan dari Ahok yang juga kita ambil, ini jelas Ahok mengatakan uang rakyat dirambok, beberkan permainan anggota DPRD. Ini semua sudah kita prient. ini yutubnya juganda itu data yang akan disampaikan," tegasnya    
 
Jadi, Rasman  menjelaskan saya ingin sampaikan bahwa pada hari ini disepakati dengan tim dan pemberi kuasa kepada saya, ada 6 orang plus saudara  haji Lulung. Saya tunjukan. Jadi tujuh dengan Haji Lulung. 1.Sdr Haji Lulung sendiri. 2. Sdr Maman Firmansyah Anggota DPRD DKI dari Fraksi P3. Drs Tubagus Arief . 4 Sdr Haji Nanawi Dari aprtai Demokrat. 5 Bamnang Kusumanto. 6. Haji Syarifuddin dan 7 Sdr Prabowo Sunirman." Sudah ditanda tangani dalam bentuk kuasa. Hal ini kita akan laporkan. Saya mengapresiasi dari kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Komes Pol Rikwanto yang mempersilakan anggota DPRD  Ahok," jelasnya.
 
Untuk itu, Rasman merincinya yang pertama kita laporkan pertama tentang dugaan fitnah, memberikan keterangan dapat menfitnah orang lain dan mecemarkan orang lain seperti yang diatur dalam pasal 310, 311, 316, 318 dan 207 KUHAP ." Dapat dipenjara selama 15 tahun. Kemudian pencemaran nama baik dengan pasal 273 Undang-udang IT no 11 tahun 2008. denganancaman hukuman 6 tahun penjara. Kami tegaskan bahwa saudara-saudara kenapa kami melaporkan terkait dengan pelanggaran undang-undang IT pencemaran nama baik, karan anggota DPRD  diluar se anggota Dewan dan Instiutusi melekat hak pribadinya, karena itu kalau kita jujur itu seharus pada anggota dewan. Maka partai idealnya mempertontonkan kepada rakyat bahwa diintervensi," rincinya.(vk)
Page 15 of 16

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan