Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Wednesday, 01 April 2015 15:53

Mabes Akan Netral Selesaikan Sengketa Partai Golkar

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Kkemelut  internal partai Golkar yang sempat pecah dua dan saling melaporkan ke Mabes Polri, itu tetap berposes. Polri akan tetap netral dan akan menghargai keputusan pengadilan.
 
 
Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Anton Charliyan di temui di Mabes Polri, Rabu (1/4) 2015 mengatakan seandainya  ada  pemohonan bantuan , tentunya polisi akan layak menolong. "" Kita sesuaikan situasi dan kondisi," uajrnya. 
 
Untuk itu, Anton menegaskan kami sementara tim yang harus berangkat , apakah perlu tim intelegent, apakah pengamanan. "Karena ini kan sudah jelas , ada keputusan pengadilan. Bahwa akan diselesaikan oleh secara internal,jadi ini kan seoalah-olah kita turut campur tangan dalam urusan rumah tangga," tegasnya.
 
Anton mengatakan sangat netral dan sangat netral. "Itu jangan terombang ambing dan kita sangat takut. Pihak kepada siapa pun. Nanti bisa dibilang memihak dan sangat susah. Kebanyakan begitu. kalau mau pisahin  dan yang misahi di pukulin.  Ini sensitif. Nanti kita pelajari. yang saling melapor kita pelajari, saya kira terus pelajari dari tim," akunya. (vk)
Jakarta, koranrakyat.com-  Bagaikan gayung bersambut, setelah di laporkan oleh Agus Gumiwang. kini giliran  Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo melaporkan Agus Gumiwang Kartasmita karena membuat surat palsu DPP Partai Golkar dan menggunakan kop Golkar. Pasalnya, Agus Gumiwang bukan lagi anggota partai Golkar dan sudah dipecat pada tanggal 24 juni 2014.
 
Kuasa Hukum, Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo, Ali Syamiarta ketika ditemui di Mabes Polri, Senin (30/3) 2015 mengatakan saya dari kuasa hukum Fraksi Partai Golkar ingin melaporkan Agus Gumiwangn dalam perkara pasal 263 , 167 dan 335. Nah untuk proses lebih lanjut,saya ingin membaut laporan terlebih dahulu.Pasal itu 263 tentang pemalsuan data , dimana Pak agus Gumiwang memakai, kop surat dari Fraksi Partai Golkar. dimana Pak Agus Gumiwang itu adalah orang yang bukan lagi sebagi anggota partai Golkar. karena sudah surat pemecatatannya bukan Juni tahun 2014," ujarnya.
 
Selanjutnya, Syamiarta menegaskan  selain itu ada pasal 335, dimana Pak Agus Gumiwang pada saat itu, memaksa untuk masuk ke ruang fraksi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Dan pasal 167 adalah memasuki daerah yang dilarang untuk memaksa masuk keruangan Fraksi. "Ini sementara kita saat masih untuk di Bareskrim dulu. Ini akan ditindak lanjuti. setelah ada bukti lapor,  LP : 395/III/ 2015 Bareskrim tertanggal 30 Maret 2015. Setelah diperiksa 3 jam , kami menitik beratkan pada pasal 263 dulu pemalsuan," tegasnya
 
Untuk itu sebagai dasarnya, Syamiarta menjelaskan dasaranya ini yang mengatakan tindakan itu . Dasar bahwa DPP Partai Golkar dalam dalam Nomor Kep 333/DPP/Golkar/VI/ 2014 dimana tentang pemberhentian sebagai anggota partai Golkar sebagai atas nama Agus Gumiwang Sasmita. "Dan  ditetap dijakarta pada  tanggal 24 Juni 2014. Ditadatangani Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum dan Sekretaris Jenderal Idrsu Marham," jelasnya..
 
Jadi,  Syamiarta  mengakui Tadi kita masuk jan 12.00.berarti sekitar 3 jam karean ada daftar antrian panjang. Baru beberapa waktu kemudian ada pemanggilan untuk saksi pelapor, yaitu itu yang akan hadir nanti Bambang Seosatyo dan Ade Komarudin. Karena dia adalah sebagai pelapor." Nanti tunggu panggilan dari Bareskrim. Ada berapa pertanyaan yang disampaikan, hanya sekitar 7 pertanyaan. untuk sementara satu pasal 263 dulu. Pemalsuan," akunya.
.
Ketika ditanya surat yang dibawa apa,Syamiarta merincinya ini surat pemecatatan dan surat seakan-akan bahwa Agus Gumiwang sebagai Ketua Fraksi. Laparon ini terkait dengan adanya pemalsuan. Dimana Agus Gumiwang pada tanggal 24 Juni 2014 surat keluar surat pemecetatan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar. "Nah sekarang ini Agus Gumiwang seakan-akan dan seolah-olah  telah menjadi Ketua Fraksi yang ditunjuk oleh Kubu Agung Laksono. Dengan adanya penunjukan dari kubu Ancol, maka Agus Gumiwang ditunjuk sebagi ketua Fraksi,"rincinya. 
 
Selain itu, Syamiarta  menandaskan Bahwa yang dituduhkan adalah Agus Gumiwang membuat surat sebagai ketua Fraksi. "Sementara proses pergantian Ketua Fraksi itu ada mekanismenya. Tidak serta merta langusung, ada penunjukan langsung ada pergantian-pergantian seperti itu. 
Berarti dipersangkakan membuat surat sendiri. ya, begitu Pasal 263 saja dulu," tandasnya. 
 
Kan akan ada PAW, Syamiarta  menambahkan bergantian waktu hal yang soal biasa. ada mekanise dan ada aturan mainnya. Dan itu sudah ada pemecatan dan protapnya. " Untuk saat ini Pak Agus dulu. Nanti akan berkembang setelah proses penyelidikan lebih lanjut. Nanti akan ada proses lebih lanjutm" tambahnya. (vk)
Saturday, 28 March 2015 10:38

Andi Kamaroedin dan BS Dilaporkan Kubuh Ancol

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Karena diperlakukan dengan tidak wajar, akhirnya Kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono melaporkan dua orang dari kubu Aburizal Bakrie ke Bareskrim Polri, Jumat (27/3/2015). Kedua orang tersebut adalah Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

 Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI versi Munas Ancol, Agus Gumiwang ketika ditemui di Mabes Polri, Jumat (27/3) 2015 mengatakan yang akan kita laporkan ada dua hal."Yang pertama, penguasaan Sekretariat Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR RI yang dilakukan oleh Ade Komarudin dan kawan-kawan," ujarnya.

Selanjutnya, Agus menegaskan ini dilaporkan adanya perobekan surat DPP Partai Golkar kubu Agung oleh Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu."Surat itu berisi pemberitahuan bahwa kepengurusan Partai Golkar yang resmi dan diakui pemerintah adalah kepengurusan partai versi Agung Laksono," tegasnya

Ditempat  yang sama,Ketua Koordinator Bidang Hukum dan HAM Lawrence mengatakan, Ade dan Bambang dilaporkan melanggar Pasal 406 KUHP. Adapun pasal tersebut berbunyi:

"Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

"Ayat (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain."

"Kita meminta aparat kepolisian secepatnya mengambil langkah atas laporan kami ini," ujarnya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Gonjang  ganjing  ditubuh Partai Golkar berbuntut panjang  melahirkan  ancaman yang akan dilakukan oleh DPR RI mau mengeluarkan hak angket bagi Menteri hukum Ham Yasona Laoly.  Bagi anggota partai Golkar yang ikut menandatanganinya di ultimamatum segera mencabut atau akan kena ancaman di PAW. 

Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang ditemui di Mabes Polri, Jumat (27/3) 2015 mengatakan mengultimatum seluruh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk mencabut kembali rencana pengajuan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly."Saya tegaskan kepada Fraksi Golkar yang sudah menandatangani hak angket, segeralah cabut hak angket itu," ujarmya..

Untuk itu,Agus menegaskan jika penandatanganan itu terus dilanjutkan dan tidak segera dibatalkan, dirinya akan merekomendasikan ke pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung agar mengenakan sanksi kepada mereka. "Kalau tidak dicabut, kami dari fraksi bakal sampaikan ke DPP supaya mereka ditindak, disanksi keras, termasuk mungkin PAW (pergantian antar waktu)," tegasnya.

Sebelumnya, pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket terhadap Menkumham Yasonna Laoly. Wacana itu muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar.

Menkumham mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. 

Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodasi kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, dan loyal. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com-  Setelah  Menkumham  mengeluarkan surat Golkar Versi Ancol sah, namum laporan partai Golkar Versi munas Bali  ke Mabes Polri tetap berlanjut.  Kini giliran pemeriksan saksi dari Provinsi Banten, di mana Sekeretaris  DPD I menadatangan surat mandat, alias pemalsukan karena  diiming imingi mau diberikan Rp 500 Juta. Pemalusan surat mandat itu terjadi dan bila dijumlah ada  ada 34 DPD tinggkat satu.
 
Ketua Stering Komite, Nurdin Halid ketika ditemui di Mabes Polri, Senin (23/3) 2015 mengatakan  pemalusnya dan yang memalsukan nanti datang. Jadi yang memalsukan itu dari Sekretaris Golkar Provinsi. Yang dipalsukan tanda tangan ketua Partai Golkar Pandegelang.  Yang akan hadir ini Ketua Pandegelang yang dipalsukan oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar. " Jadi dua-duanya datang, buktinya semua ada ,sedang ada yang nyata-nyata mengaku bukan itu tanda tangan. yang dia mengaku memalsukan. kenapa mau memalsukan karena mau diberikan Rp 500 juta, tetapi yang diberikan hanya Rp 100 juta," ujarnya.
 
Selanjutnya, Nurdin mengakui setelah mencari tahu dengan jelas kepada yang mengakui tanda tangan itu. " Ternyata itru dilakukan karena uang yang diiming-imingkan tidak sesuai. Rp Juta saja,  kemudian uang itu  juga dipotong juga oleh katakan penghubunginya begitu dipotong Rp 10 juta dan jadi dia terima Rp 90 Juta.Yang memaluskan mandat Munas di Ancol," akunya. 
 
Untuk itu, Nurdin Halid  menegaskan kehadiran saya  sebagai saksi sehubungan dengan pengaduan  Partai Golkar Munas Bali terhadap pemalusan yang dilakukan oleh Kubu Agung Laksono dan kawan-kawan. "Kelanjutan dari pengaduan itu ,saya sebagai ketua Stering komite Munas Bali , juga sebagai ketua bidang organisasi dan daerah munas Riau itu diundang untuk memberikan keterangan apa yang saya tahu," tegasnya.
 
Jadi. Nurdin menjelaskan sebagai saksi, saya mempersiapkan dokumen, ada dokumen anggaran dasar, anggaran Rumah tangga dan tentu peraturan-peraturan, dan pelaksanaan munas bali. "Kemudian bukti-bukti mandat yang dipalsukan itu. Mandat asli yang telah kita klarifikasi dengan 546 peserta munas Bali. Nanti akan saya perlihatkan nanti antara mandat munas Ancol dengan mandat munas bali," jelasnya. (vk)
Tuesday, 24 March 2015 05:18

Golkar Versi Agung Adakan Syukuran

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat pengesahan. Akhirnya Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono mengaku bahwa pengesahan mengenai kepengurusan Golkar adalah hadiah yang paling indah dalam hidupnya. Pengesahan tersebut Senin (23/3/2015),sama denga hari lahirnya

Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono ketika ditemui kepada wartawan  Senin (23/3) 2015 mengatakan bahwa pengesahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai kepengurusan Golkar adalah hadiah yang paling indah dalam hidupnya. "Ini kado terindah dalam hidup saya karemna tetap hari lahir saya," ujarnya.

Selanjut, Agung menegaskan  lihat saja ini suratnya,  SK tersebut berisi pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta komposisi dan personalia Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali. " Itu dilakukan  sambil dia menunjukan SK tertanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani langsung oleh Yasonna, " tegasnya.

 Untuk  itu, Agung menjelaskan SK tersebut berisi pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta komposisi dan personalia Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali. " SK Menkumham tersebut telah melengkapi kepengurusan yang sebelumnya diajukan berjumlah 288 orang, menjadi 393 orang pengurus, jelasnya.

Jadi Agung mengakui  penambahan pengurus itu telah melalui proses akomodasi secara selektif, berdasarkan penilaian prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. "Untuk itu, kami serukan kepada seluruh kader, simpatisan dan seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk menerima dan menyambut keputusan ini sebagai kabar gembira bagi kita semua," akunya.

Pengurus DPP Golkar kubu Agung hari ini mengadakan kegiatan syukuran atas pengesahan Menkumham tersebut. Syukuran yang diselenggarakan di Kantor DPP Golkar itu rencananya akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah petinggi partai politik.(vk)

Saturday, 21 March 2015 12:22

Bareskrim Lakukan Uji Lab Laporan Golkar Kedua Kubu

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksan  kasus  Partai Golkar yang dilaporkan kedua kubu baik Munas Bali dan Munas Ancol . Hingga kini tetap dalam proses dan ditangani di Mabes Polri sedang mencari barang bukti sebagai pembanding pemalsuan yang ada. Kalau berdasarkan pemeriksaan laboratorium Forensik Mabes Polri bahwa  Pemalsuan itu ada.  
 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal ( Bareskrim), Komjen Pol Budi Waseso  ditemui di Mabes Polri, Jumat (20/3) 2015 mengatakan hingga kini pemeriksan terhadap beberapa saksi dari kedua belah pihak terus dilakukan. " Kedua kubu  pelaporan baik Partai Golkar versi Munas Bali dan Versi Munas Ancol yang sudah melaporkan ke saya. Hingga kini kita lagi cari  alat bukti pemalsuan, kita periksa di laboratorium bahwa pemalsuan itu ada," ujarnya.
 
Disinggung hati-hati engga dalam pemeriksaan, Budi menegaskan menangani setiap kasus memang perlu hati-hati . Tidak bisa sembarangan, tersangkanya orang engga boleh. " Dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan-keterangan lain." tegasnya.   Jadi terkait dengan dokumen pembanding, Budi mengakui salah satunya  adalah tanda tangan kehadiran seseorang yang ikut tanda tangannya tidak diakui." Dia mengklaim tidak hadir tetap  ada tanda tangan yang menyatakan dia hadir. Harus diperiksa, siapa yang menandatanganinya. (vk)
Jakarta, Koranrakyat,com-  Meskipun sudah ada yang mengklaim Partai Golkar  VersI munas Ancol diangap sah, namun Partai Golkar Versi munas Bali  merasa Munas itu tidak sah karena tidak sesuai AD RT Partai Golkar. Pasalnya dalam Munas itu diduga ada dokumen yang tanda tangan dipalsuka. 
 
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol  Rikwanto kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (18/3) 2015 mengatakan   laporan Golkar  ada dua bentuk laporan dari  bagian ."Adanya surat mandat yang palsu, ilegal kita sedang dalami, saksi yang datang dalam sebuah munas, penyidik ke daerah  untuk menandatangani surat mandat palsu,"ujarnya.


Selanjutnya, Rikwanto menegaskan pembentukan Tim khusus yang dimaksud, setaip kasus dalam prosesn agar lebih fokus.  "Hingga kini Penyidik sudah memeriksa belasan saksi  yang memberikan data terkait adanya pemalsuan tanda tangan,  meskipun yang  tanda tangan sudah meninggal dunia, namun tetap dilakukan pemeriksaan. Begitu juga sesuai pemeriksaan, penyidik juga turun kelokasi dimana untuk mencek data yang diangap dipalsukan." tegasnya.

 Selain itu juga, Rikwanto mengakui ada juga ada laporan dari pengurus partai Golkar dari Versi Munas Ancaol pimpinan pak Agung Laksono melaporkan Sekjen partai Golkar berkaitan penyalagunaan wewenang. " Hingga kini penyidik  mendalami dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan," tandasnya. (vk)

Wednesday, 11 March 2015 11:30

Rendahkan & Fitnah Dewan Ahok Dilaporkan Bareskrim

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Dewan laporkan  Ahok  Gubernur DKI Jakarta ke Bareskrim Mabes Polri, Ahok dianggap menghina dan cemarkan nama baik DPRD Provinsi DKI Jakarta  serta , merendahkan anggota Dewan dianggap sebagai sebagai maling,  dan dianggap mengatur dana siluman 
 
.Kuasa hukum  Haji Lulung, Rasman Arif Nasution  ketika ditemui di Mabes Polri ( Rabu (11/3) 2015 mengatakan tadi saya sekitar pukul 10.30 masih di kantor DPRD dengan pak Haji Lulung . "Kebetulan dihadiri oleh Pak Taufik beberapa wakil ketua DPRD. Yang mewakilkan saya dan tim untuk hari ini kita akan melaporkan Bapak Basuki Tjahja Purnama, staf Ops Gubernur DKI Provinsi Jakarta, dalam hal pertama. Saudara tahu bahwa Ahok dalam kesempatan terakhir, katanya dalam keadaan sakit mudah-mudahan sehat. Saya kuatir, jangan kan rakyat marah, nyamuk marah juga akhirnya jadi demam berdarah," ujarnya. 
 
Selanjutnya, Rasman menegaskan Ahok dia sudah bicara di menghina, merendahkan anggota Dewan sebagai dana siluman, merakyat, DPRD maling dan sebagainya. Ini ada semua sudah kita ambil di yutub. "Ada data-data otensitik misalnya ini. Pernyataan dari Ahok yang juga kita ambil, ini jelas Ahok mengatakan uang rakyat dirambok, beberkan permainan anggota DPRD. Ini semua sudah kita prient. ini yutubnya juganda itu data yang akan disampaikan," tegasnya    
 
Jadi, Rasman  menjelaskan saya ingin sampaikan bahwa pada hari ini disepakati dengan tim dan pemberi kuasa kepada saya, ada 6 orang plus saudara  haji Lulung. Saya tunjukan. Jadi tujuh dengan Haji Lulung. 1.Sdr Haji Lulung sendiri. 2. Sdr Maman Firmansyah Anggota DPRD DKI dari Fraksi P3. Drs Tubagus Arief . 4 Sdr Haji Nanawi Dari aprtai Demokrat. 5 Bamnang Kusumanto. 6. Haji Syarifuddin dan 7 Sdr Prabowo Sunirman." Sudah ditanda tangani dalam bentuk kuasa. Hal ini kita akan laporkan. Saya mengapresiasi dari kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Komes Pol Rikwanto yang mempersilakan anggota DPRD  Ahok," jelasnya.
 
Untuk itu, Rasman merincinya yang pertama kita laporkan pertama tentang dugaan fitnah, memberikan keterangan dapat menfitnah orang lain dan mecemarkan orang lain seperti yang diatur dalam pasal 310, 311, 316, 318 dan 207 KUHAP ." Dapat dipenjara selama 15 tahun. Kemudian pencemaran nama baik dengan pasal 273 Undang-udang IT no 11 tahun 2008. denganancaman hukuman 6 tahun penjara. Kami tegaskan bahwa saudara-saudara kenapa kami melaporkan terkait dengan pelanggaran undang-undang IT pencemaran nama baik, karan anggota DPRD  diluar se anggota Dewan dan Instiutusi melekat hak pribadinya, karena itu kalau kita jujur itu seharus pada anggota dewan. Maka partai idealnya mempertontonkan kepada rakyat bahwa diintervensi," rincinya.(vk)
Wednesday, 11 March 2015 11:24

Bareskrim Pisahkan Berkas Mantan Pimpinan KPK

Written by

Jakarta,koranrakyat.com,- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipid Eksus) Bareskrim Polri memisahkan berkas perkara antara Bambang Widjojanto dengan Zulfahmi. Kepala Subdirektorat VI Tipid Eksus Kombes Daniel Bolly Tifaona ditemui di Mabes Polri, Rabu (11/3) mengatakan bahwa pemisahan berkas Bambang dan Zulfahmi adalah hal yang wajar.

Penyidik menganggap peran keduanya berbeda meski dalam tindak pidana yang sama."Perannya berbeda, walau intinya sama-sama menyuruh saksi memberi keterangan palsu," ungkapnya.Untuk itu,  Daniel menegaskan penyidik ingin fokus kepada adanya dugaan tindak pidana masing-masing tersangka sekaligus memaksimalkan tuntutan hukumnya. "Dalam kasus tersebut, Bambang diduga punya peran memberikan instruksi-instruksi kepada puluhan saksi sebelum persidangan untuk memberikan keterangan di luar fakta," tegasnya.

Selanjutnya, Daniel menjelaskan semisal, menyuruh saksi mengatakan bahwa saksi menerima uang dan mendapatkan tekanan. Padahal, keduanya tidak terjadi. "Berkas Bambang dinyatakan hampir rampung dan selangkah lagi akan dilimpahkan ke penuntut umum," jelasnya.

Sementara, Zulfahmi diduga merupakan kaki tangan Bambang. Zulfahmi berperan mencari saksi hingga ke kampung-kampung, membantu Bambang menginstruksikan saksi memberi keterangan di luar fakta.

Zulfahmi juga berperan membagi-bagian uang kepada saksi yang telah berbohong di persidangan. Keduanya dikenakan pasal yang sama, yakni Pasal 242 ayat (1) KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP juncto Pasal 55 ayat (2) ke dua KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana juncto Pasal 56 KUHP tentang dipidana sebagai pembantu kejahatan.

Sementara, Direktur Tipid Eksus Bareskrim Polri Kombes Victor Edi Simanjuntak menyebut ada dua tersangka lain, yakni S dan P. S tengah diperiksa intensif sementara P masih dalam pengejaran. Soal apakah berkas keempat tersangka ini dipisahkan atau tidak, Victor mengatakan, "tergantung hasil pemeriksaan mereka. Kalau unsurnya berbeda, akan dipisah juga".(vk)

Tuesday, 10 March 2015 12:04

Polri : Pemeriksaan Denny Indrayana Sudah Sesuai

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksaan terhadap kasus Denny Indrayana tetap berjalan dan semua dilakukan berdasarkan laporan yang ada. Penangannya  tetap mematuhi hak asasi dan juga falsafah KUHAP jo proses of law. Ini menjadi model penyidikan yang sangat memperhatikan praduga tak bersalah. 
 
Kepala Devisi Humas Mabes Polri. Irjen Pol Ronny F Sompie ketika ditemui di Mabes Polri, Selasa (10/3) 2015 mengatakan itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan penanganan kasus oleh Polri itu juga hak asasi dan juga Falsah KUHAP Jo proses  of law. Jadi model penyidikan itu sangat memperhatikan  praduga tidak bersalah, walaupun seseorang sudah ditentukan oleh sebagai terlapor." Orang yang dilaporkan tetap saja penyidik harus menemukan dulu bukti yang mengkaitkan antara laporan itu kasusnya dengan siapa yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.
 
Jadi Denny Indrayana akan. sebagai tersangka, Ronny menegaskan jadi pertanyaanya mengarah, begini kasusnya itu ketika ditetapkan  untuk dilakukan proses penyidikan keperluan itu bisa memeriksa orang, bisa menyingkap, mengeledah, mengungkap untuk mencari bukti-bukti. tapi belum langsung ada tersangka. " Yang sudah jelas dan tetapi terlapor itu belum tentu sebagai tersangka. Seorang tersangka pun belum tentu dia bisa dibuktikan. Ya,memang tahapnya harus secara cermat," tegasnya. 
 
Untuk itu, Ronny menjelaskan Polisi juga melakukan proses yakni sudah diawali dengan penyelidikan. "Maka ketika dibuat laporan polsi setelah penyelidikan berlangsung dan sepakat dengan kementerian hukum dan HAM memang ada perbuatan pidana yang diproses diusut melalui penyidikan," jelasnya.
 
Ketika ditanya kapan diperiksa lagi, Ronny  merincinya kalau pemeriksaan lanjutan , sangat terkait dengan jadwal yang disusun oleh penyidik. Jadwal itu penyidik menentukan dan disesuaikan dengan komunikasi dengan pihak yang akan didengar keterangan.  Itu juga pemanggilannya sebagai saksi. "Justru kesempatan yang panggilan sebagai saksi sendiri, apakah terlapor dia, saksi yang lain untuk memberikan penjelasan, memberikan penjelasan kepada penyelidikan dan apa yang mereka ketahui itu bisa menjadi alasan pembenaran, asalan pembelaan mereka," rincinya.
 
 Sebanyaknya, Ronny menandaskan  Pak Denny Seorang yang sangat paham tentang penegakan hukum, saya kira kita serahkan sepenuhnya. "Jiwa besar beliau, Polri tentu melakukan penegakan hukum, bukan mencari-cari kesalahan. Belum tentu beliau sebagai terlapor juga, kemudian serta merta sebagai arang yang bersalah. Tetapi proses mekanisme penyidikan ini harus dilakukan oleh Penyidik , karena dimulai ada  laporan, " tandasnya. (vk)
Tuesday, 10 March 2015 11:03

Polri Periksa BW dan AS Bukan Balas Dendam

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Adanya tudingan pemeriksaan Abraham Samad dan Bambang Widjianto dan pemeriksaan terhadap tempo itu hanya balas dendam dan karena ke dekat dengan KPK itu tidak benar. Polri melakukan proses pemerisaan itu karena ada unsur pidana dan memiliki 3 alat bukti yang sah.
 
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie ketiak ditemui di Mabes Polri, Selasa (10/3) 2015 mengatakan kita melihat satu-satu pertama kalau pimpinan KPK, dua pimpinan KPk yang diberhentikan sementara AS berama BW  kasusnya sudah sangat jelas, sudah bisa dibuktikan karena ada perbuatan pidana yang dibuktikan minimal 3 alat bukti yang sah." Media Tempo dilaporkan dengan pemberitaan yang memuat data kerahasian bank di teliti juga. Ternyata memang kerahasaian bank itu dilarang  menurut undang-undang. Kalau data berisikan kerahasian bank itu disebarkan luaskan  melalui media, sehingga setelah diselidiki masuk dalam proses penyelidikan," ujarnya.
 
Apakah ini menjadi target yang cendrung dekat dengan KPK, Ronny menegaskan opini yang di bangun oleh media, seharusnya media itu jangan Prejudais. Ketika media  prejudais mengarahkannya diskriminasi, seharusnya melihat sama. karena apakah Polri bisa menghindari laporan publik." Laporan masyarakat dilayani kalau bisa dan media beritanya kepada yang melaporkan kasus itu. Misal apa sih latar belakang mereka melaporkan kasus. Apakah mereka itu disuruh oleh Polri, direkayasa sehingga  itu tidak Prejudais," tegasnya. 
 
Selanjutnya, Ronny menjelaskan pelaporannya yang beruntung, masyarakat itu terbawah opini dibangun oleh Media. Kalau mereka melaporkan orang lain yang tadi mereka melihat laporan mereka itu tidak digubris, katakan tetapi mereka melihat ada cela kebetulan yang menyoroti sehingga Polri akan memberikan perhatian seperti itu. " Kemudian Polri meproses kasus yang seperti yang ditanya teman-teman, kenaopa  ada kasus ini tidak ditangani. kita bisa bertanya seperti itu, kasus itu tidak bisa dianalogikan, kasus yang satu kemudian kemudian di copy paste , kasus yang lain dengan pasal yang sama bisa diproses serupa," jelasnya. 
 
Untuk itu, Ronny merincinya mungkin jasa seperti itu, karena kasus itu mempunyai ciri khas sendiri, alat bukti yang berbeda. Hanya kebetulan saja timingnya. "Timing itu harusnya digali melalui sebuah survey oleh Media sepotong-potong . Secara sendiri menyimpulkan. Bagus nya tanya kepada pelaporanya dulu, berita bigitu enak, kalau tanya saja kepada polisi," rincinya.
 
Jadi, Ronny mengakui penggunaan kata kriminalisasi yang keliru,  dia jangan harus mentah-mentah menerimanya. Harusnya juga menanyakan kepada yang mengatakan kriminalisasi.  "Maksud bapak, kata Kriminalisasi itu ketika perbuatan itu bisa dibuktikan ada alat bukti yang sah. Ada tidaknya alat bukti melalui proses penyelidikan. itu kan bisa dilihat, tapi itu namanya proses penyelidikan, Akunya. (vk)
Saturday, 07 March 2015 04:32

Kontras Anggap Kehadiran Ruki Lemahkan KPK

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Pelimpahan Kasus  Budi Gunawaan ke Kejaksaan ini suatu bukti melemahan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam menjawab kebenar kasus ini dan ada win-win solusition. Pada hal dilakukan penelitian di Kejaksaan Agung bisa saja kasus ini nantinya dikembalikan ke kepolisian dan kasus itu nanti akan di tutup oleh Kepolisian sendiri. Ini sebagai preseden buruk dan untuk melemahkan KPK sehingga memberikan keuntungan bagi para koruptor.
 
Ketua Kontras, Haris Azhar ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis (5/3) 2015 mengatakan pernyataan Plt Ketua  KPK TaufiK Qurachman Ruki yang akan melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan itu menunjukan  Taufik Qurachman Ruki memang disusupkan  masuk kedalam KPK untuk melemahkan KPK." Ini dugaan saya  dari bacaan kami, cara yang politis. Seolah-olah ingin ada win-win solusition kasus Budi Gunawan dihentikan dengan cara dilempar ke Kejaksaan," ujarnya. 
 
Selanjutnya, Haris menegaskan nanti kejaksaan yang akan melempar ke Kepolisian, dan nanti kepolisian yang akan menutup kasus ini. " Dalam kasus ini diutusnya TaufiK Qurachman Ruki sehingga menjadi salah satu tugasnya untuk memangkas kasus BG ini. Kalau kasus ini diteruskan, ini akan menjadi preseden buruk, semua para koruptor dan oarng yang diduga melakukan korupsi akan menempuh pra peradilan , lalu mengikuti praperadilan seperti kasus Budi Gunawan akan digunakan rujukan oleh Ruki untuk dilimpahkan ke Kejaskaan. Pada akhirnya kasus-kasus di KPK jadi Zero atau jadi Nol," tegasnya.
 
Untuk itu, Haris menjelaskan jadi ini yang ingin dibangun  Inpres yang dikeluarkan oleh Jokowi, KPK  nantinya akan melakukan pencegahan bukan penegakan hukum." Ini mimpi buruk yang sedang dibangun KPK lewat TaufiK Qurachman Ruki," jelasnya.
 
Menyinggung hal itu, Haris merincinya  yang ini berita baik bagi para Koruptor. Kita punya Polisi dan kejaksaan sejak Republik ini berdiri, tidak pernah -pernah sungguh melakukan upaya pemberantasan Korupsi. "Maka KPK itu muncul lembaga penegak hukum yang ada itu dia bukan saja optimal dan cendrung menjadi tempat berlindung bagi para penjahat. Karena penegak hukum itu bisa dibayar, tidak mempunya keberanian untuk melakukan pemberatasan kejahatan. KPK muncul dalam suasana seperti itu, KPK muncul seperti itu," rincinya (vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Upaya penyelesaian  kasus Tindak Pidana Pemilih Legilatif tahun 2014 yang diamankan Undang-undang, kini  Polri terus menerima laporan yang bertambah menjadi 286 kasus dan sudah menetapkan 379 tersangka.   .

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto, ketika ditemui di gedung humas di jaklan tronojoyo No. 1,Rabu (7/5) mengatakan terkait dengan  pelaksanaan tugas Polri dalam rangka pelaksanaan pengamanan pemilu 2014.

 Dari data yang berhasil dihimpun oleh sentra Gakumdu Bareskrim Polri terkait dengan penanganan Pemilu Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 untuk jumlah kasus sampai 6 Mei  2014, berjumlah  286 kasus. "Dengan jumlah tersangka  379 orang dari 286  kasus, masih dalam proses penyidikan  ada 192 kasus, dilimpahkan ke penuntut umum dilakukan penelitian sebanyak 12 kasus. Yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan juga sudah dilimpahkan oleh polri tahap dua kepenuntut umum sebanyak 62 kasus, sisanya ada 20 kasus itu di SP3," ujarnya.

 Sementara itu, Agus menegaskan kalau yang terjadi sebagaimana  yang pernah saya sampaikan, masih dominan adalah untuk money Poltik sebanyak 77 kasus. Untuk coblos lebih dari satu kali 44 kasus. "Kemudian untuk  kampanye  diluar jadwal ada 22 kasus dan beberapa kasus lainnya bervarisi seperti  kampanye menggunakan fasilitas negara, atau pemerintah. atau tempat pendidikan, tempat ibadah, perusakan alat peraga, tampaknya diluar jadwal, sisanya berjumlah 286 kasus," tegasnya.

Sesuai perkembangan,Agus menjelaskan sedangkan untuk para tersangka yang tadi sudah saya sampaikan sebanyak 379 orang, antar lain yang melibatkan kepala Desa pada saat proses kampanye  itu ada 12 oarng, tim sukses ada 98 orang, melibatkan caleg 66 orang. " Sedanfkan KPPS ada 83 orang dan lain-lain termasuk PNS, ada pengurus partai yang juga penyelenggara sendiri berjumlah bervariasi dan jumlah 379 Orang.  Ini masih kita lakukan proses penyidikan terhadap kasus-kasus yang kita tangani," jelasnyaUntuk itu,

Agus menambahkan  kita berharap masih ada  waktu penuntasannya, mudah-mudahan menjelang pelaksanaan Pilpres yang mulai dilaksanakan bulan depan kita sudah tuntas menangani kasus yang saat ini sedang berlangsung. " Ya itu sudah saya sampaikan ada beberapa , tadi sudah saya kemukakan jenis-jenis pelanggranannya, baik pengrusakan, coblos lebih dari satu, dan lain-lain termasuk didalam ada dugaan perubahan hasil yang ada ditemukan pada saat terjadi penghitungan suara, itu ada beberapa kasus termsuk lain-lainnya," tambahnya. (vk)

 

 

 

 

Friday, 25 April 2014 13:15

Polri Tetapkan 273 Tersangka Pelanggar Pemilu

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Mabes Polri mencatat setidaknya sudah 273 tersangka kasus dugaan tindak pidana pemilu. Dari jumlah itu 63 tersangka merupakan calon anggota legsilatif dari berbagai partai politik yang bertarung dalam Pileg  9 April 2014 lalu. 

  "Dari jumlah tersangka 273 orang, sebagian besar dilakukan oleh tim sukses 73 orang, caleg ada 62 orang, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 37 orang, yang lain-lain bervariasi baik kepalas Desa, baik PNS, juga Lurah yang jumlah keseluruhan 273 orang," kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Agus Rianto, di Mabes Polri, Kamis (24/4/2014).

 

Namun disayangkan, Agus tidak merinci nama-nama caleg dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu. Bahkan, para tersangka itu pun tidak dijebloskan ke tahanan."Tersangka belum ada yang ditahan," ucapnya.

 

Ia menjelaskan dari laporan yang ditangani polisi dari terusan Bawaslu ada 219 kasus. Dengan perincian penanganan dalam proses penyidikan 153 kasus, Dengan kasus yang telah masuk tahap satu ada 12 kasus,   sedangkan kasus yang telah dinyatakan lengkap atau P21 termasuk tahap dua sebanyak 36 kasus.

 

"Sedangkan yang telah di SP3  (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ada19 kasus. Dari seluruh tahapan kegiatan mulai dari masa sebelum pelakasanaan kampanye, pendaftaran pemilih , masa kampanye, masa tenang, pemunggutan suara , dan penghitungan suara," papar dia. 

 

Kasus yang menonjol kata Agus masih didominasi politik uang. Sesuai data yang dimiliki ada 62 kasus. Pada saat pemunggutan suara ada yang dilaporkan telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sebanyak 41 kasus yang diselidiki polisi. 

 "Sedangkan yang lain bervariasi, ada pemalsuan, ada kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah atau fasilitas pendidikan, pengrusakan , kampanye diluar jadwal, dan lain-lain," ungkap dia.

 Saat ini dijelaskan Agus semua tahapan sedang berlangung, hampir disemua wilayah sudah memasuki rekaptulasi tingkat Provinsi, namun ada beberapa daerah yang masih menyelesaikan di tingkat kabupaten seiring dengan ada beberapa pelaksananaan kegiatan rangkaian pemunguutan suara ulang berdampak pada penghitungan yang memerlukan waktu sehingga ada beberrap yang masih sampai ketingkat provinsi.

 "sebagaimana yang sudah dijadwalkan yang seharusnya mulai 22 April kemarin sampai 24 April sudah memasuki rekaptulasi tingkat Provinsi. Ada beberapa kota yang memang  sudah memasuki  tingkat Provinsi di kota besar seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lain juga memasuki tingkat Provinsi," ungkap dia.

 "Kita tinggal menunggu nanti kemungkin minggu depan sesuai dengan jadwal tanggal 26  April sampai 6 Mei  sudah memasuki rekaptulasi tingkat nasional. Kita berharap jadwal ini bisa  dilaksanakan tepat pada waktunya sehingga tahapan berikutnya, untuk mempersiapkan diri mengahadapi Pemilu Presiden juga akan bisa sesuai pada waktunya," demikian Agus. (vk)

Page 15 of 16

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan