Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

Wednesday, 02 March 2016 01:58

Mantan Gubernur Bengkulu Junaidi Jadi Tersangka

Written by

Jakarta,koranrakyat.com -Sesuai dengan amanat Undang-undang tindak pidana korupsi, akhir dengan kesigapan proses pemeriksaan kasus korupsi terus saja dilakukan. Hingga ini pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, dilanjutkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Akibatnya,Junaidy tidak melanjutkan pencalonan Gubernur Bengkulu kembali.


Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi, Kombes Erwanto ditemui di Mabes Polri, Selasa (1/3) 2016 mengatakan Junaidi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SK Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus."Kami hanya tangani Gubernur Bengkulu saja. Masih dalam tahap penyidikan," ujarnya.

Selanjutnya, Erwanto menegaskan saat peristiwa pidana terjadi, Junaidi masih menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur Bengkulu. Hingga kini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya saksi ahli yang dihadirkan dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk saksi ahli dari Kemendagri, terkait dengan mekanisme penerbitan SK oleh Plt," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Erwanto menjelaskan saksi ahli ini sebelumnya sudah diperiksa Bareskrim. Namun, keterangannya masih dibutuhkan sehingga pemeriksaannya akan dijadwalkan lagi. "Hingga saat ini Penyidik belum dipastikan kapan pemeriksaan  terhadap Junaidy dilakukan. Karena penyidikan sempat dikesampingkan karena menunggu proses pemilihan kepala daerah serentak selesai,"jelasnya.

Untuk itu, Erwanto merincinya akibatnya Junaidi batal mencalonkan diri pada Pilkada serentak akhir tahun lalu karena terlanjur dijerat Bareskrim. " Diduga kasusnya bermuatan politis dan menengarai ada pihak yang ingin menjegal langkahnya kembali maju sebagai pertahanan," rincinya.

Dari Perkara Junaidi muncul saat ia menerbitkan SK Gubernur Nomor Z. 17 XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr M Yunus (RSMY). Akibat SK itu, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 5,4 miliar.

Dalam perkara yang sama, enam orang telah divonis di Pengadilan Negeri Bengkulu. SK itu dianggap bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 mengenai Dewan Pengawas. Berdasarkan Permendagri tersebut, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengenal tim pembina. Atas perbuatannya, Junaidi disangka Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Proses hukum masih berjalan,  Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memanggil para saksi yang diduga mengetahui kasus dugaan korupsi pembangunan di luar kontrak Menara BCA dan Apartemen Kempinski. Semua pihak dimintai keterangan untuk memperjelas kasus tersebut dan menemukan tersangkanya.

 Jaksa Agung HM Prasetyo saat ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (26/2) 2016 mengatakan sampai saat ini sudah 3-4 saksi yang dipanggil dalam kasus tersebut. "Sekarang sedang dipanggil lagi.
Para saksi dipanggil dari pihak PT HIN (Hotel Indonesia Natour), PT Cipta Karya Bumi Indah dan Grand Indonesia. "Dari PT HIN, PT Cipta Karya Bumi Indah, dan tentu saja Grand Indonesia, semua pihak yang bisa dimintai keterangan, untuk memperjelas kasus, kita panggil," ujarnya.

Ketika ditanya yang dipanggil dari kalangan top manajemen,  Prasetyo menegaskan semua yang mengetahui kasus tersebut. Ya pokoknya semua dong, tingkat middle manajemen ke atas. Memang belum ada tersangka
."Belum (ada), nanti akan dipilah pilah dulu siapa yang harus bertanggungjawab," tegasnya Prasetyo. 

Menyinggung kejelasan, Prasetyo menandaskan yang pasti, penyidikan Kasus Menara BCA sudah makin jelas (atau sudah nampak pihak yang paling bertanggungjawab). "(Yang pasti)makin jelas,
ya. "Kalau diperlukan, kita akan minta bantuan PPATK,"tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris KP2KKN (Komite Pengawas Pemantau Korupsi Kolusi Negara) Eko Haryanto, mengatakan, untuk memetakan kasus tersebut, harus dilihat dulu isi kontrak perjanjiannya. "Baru setelah itu, melihat siapa pihak-pihak yang mengerjakan pembangunan dua gedung tersebut," ungkapnya.

Hingga kini, Eko  mengakui pihaknya menduga, ada oknum pejabat yang mendapatkan fee dari pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski. "Diduga ada kickback yang diterima oknum pejabat itu, sehingga kalau mau ditelusuri maka kejaksaan harus menggandeng PPATK," akunya.


Untuk itu, Eko menjelaskan kejaksaan sendiri harus siap mental dan fisik untuk menyidik kasus tersebut. "Karena bukan tidak mungkin ada tangan-tangan politik yang bermain dalam kasus tersebut. Jangan sampai hukum dikalahkan oleh tangan-tangan politik ini," jelasnya.

Sementara itu,  pengamat masalah sosial dan hukum, Romo Benny Susetyo, untuk menuntaskan kasus tersebut, memang yang utama harus mempelajari kontrak perjanjian, dan melihat berapa yang menjadi hak negara dan berapa hak swasta. "Baru dari situ dilihat siapa pengembang dan yang membangun dua gedung tersebut," ungkapnya.

Sesuainya , Untuk itu, Benny menandaskan kejaksaan juga harus meminta supervisi dari KPK, karena kerugian negara dalam kasus tersebut, sangat besar. "Supervisi diperlukan agar penyidikan yang dilakukan kejaksaan itu terarah dan tidak dipengaruhi unsur unsur dari luar," tandasnya.

Sementara itu, saat dihubungi untuk menanyakan berapa saksi yang sudah dipanggil, Kapuspenkum Kejagung, Amir Yanto, tidak mengangkat teleponnya. Namun sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo, mengatakan, akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk memanggil pemilik Perusahaan Rokok Djarum, Robert Budi Hartono.

Kejaksaan juga akan mendalami keterlibatan korporasi dan menjeratnya dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Korporasi.
"Siapapun yang terkait dengan itu akan dipanggil," katanya

Dari perkembangan, Prasetyo menandaskan selain akan memanggil semua pihak, penyidik juga akan mendalami keterlibatan perusahaan Grup Djarum dalam pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski tersebut. "Kita lihat nanti, tanya Jampidsus," tandasnya.


Kelanjutannya, Prasetya menermati dijelaskannya, kasus tersebut terungkap berkat pengembangan pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pembangunan dua gedung tersebut. Namun Jaksa Agung masih merahasiakan berapa kerugian negara dalam kasus tersebut. "Ada semacam penyimpangan di sana yang menyalahi kontrak," jelasnya.


Sebelumnya, Jampidsus Kejagung Arminsyah mengatakan, Menara BCA dan Apartemen Kempinski diduga dibangun di luar kontrak yang dibuat antara BUMN PT Hotel Indonesia Natour dan PT CKBI serta PT GI. Dalam kontrak tertulis pembangunan empat bangunan, yaitu hotel bintang lima, pusat perbelanjaan I dan II, serta fasilitas parkir, dan tidak ada pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski.
"Kita lihat ada dua bangunan, itu kerjasama 30 tahun dan tidak termasuk Menara BCA dan Apartemen Kempinski," ujarnya

Sementara itu, menurut Kapuspenkum Kejagung, Amir Yanto, peningkatan status pemeriksaan kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-10/F.2/Fd.1/02/2016, tanggal 23 Februari 2016. "Sebagai informasi, setelah PT. Cipta Karya Bumi Indah menjadi pemenang lelang pengelolaan Hotel Indonesia dan dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan sistem Build, Operate, and Transfer (BOT) atau membangun, mengelola, dan menyerahkan (bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur) di Tahun 2004,"ungkapnya.

Untuk itu, Amir membeberkan PT. Cipta Karya Bumi Indah telah membangun dan mengelola gedung menara BCA dan Apartemen Kempinski yang tidak ada dalam perjanjian BOT antara kedua belah pihak. "Akibatnya diduga tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak diterimanya pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang untuk sementara adalah sekitar 1,29 triliun rupiah," bebernya.


Seiring dengan itu, Amir menambahkan tim penyidik saat ini sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti. "Ini dilakukan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," tambahnya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com -Proses pemeriksaan terhadap kasus dugaan pembangunan diluar kontrak Menara BCA dan Apartemen  Kempinski terus didalami secara cermat. Pasalnya adanya peningkatan dari penyidikan ke Penyidikan. Untuk itu dengan dinaikkan statusnya ke penyidikan, kejaksaan melihat ada indikasi tindak pidana dalam pembangunan menara dan apartemen tersebut.

Jampidsus Kejagung, Arminsyah ketika di temui di Gedung Budar,Selasa(23/2) mengatakan  Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status pemeriksaan terhadap kasus dugaan pembangunan di luar kontrak Menara BCA dan Apartemen Kempinski dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan dinaikkan statusnya ke penyidikan, kejaksaan melihat ada indikasi tindak pidana dalam pembangunan menara dan apartemen tersebut.

Selanjutnya, Arminsyah menegaskan terhadap Kasus Menara BCA dan Apartemen Kempinski, pihak penyidik baru menaikkan status pemeriksaan ke penyidikan. "Ini baru kita naikkan ke penyidikan," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Arminsyah menjelaskan meski sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan, namun penyidik belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Ditanya siapa yang paling layak diminta pertanggungjawaban, Arminsyah menjawab belum. "Belum, nanti dong, kalau sudah terang tindak pidananya. Yang jelas kita naikkan ke penyidikan karena ada tindak pidananya. Surat perintah penyidikan terhadap kasus tersebut, dikeluarkan pagi ini.," jelasnya.

 

Ditanya apakah kejaksaan telah menemukan indikasi , Arminsyah merincinya ada. Sudah ada indikasi. Saya pernah sampaikan bahwa ini ada perjanjian membangun mal, tempat parkir, tapi tidak membangun tower yang dua itu. Jadi tower itu dibangun di luar perjanjian antara PT GI (Grand Indonesia) dan PT HIN (Hotel Indonesia Natour), ternyata dibangun satu perkantoran disewakan satu apartemen. "Artinya dari pembangunan itu nggak ada pemasukan ke negara. Nah nanti dipidana dong. ya kita sidik, kita mulai penyidikan hasilnya nanti," rincinya.

 

Didesak berapa kerugian negara dalam kasus tersebut, Arminsyah menandaskan belum bisa disebutkan berapa kerugiannya "Belum bisa disebutkan, Diduga kerugiannya 1,2 triliun,Belum bisa dijawab, Yang jelas para pelaku akan dijerat dengan pasal korupsi yaitu Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tandasnya..

 

Sebelumnya, Arminsyah mengakui Menara BCA dan Apartemen Kempinski diduga dibangun di luar kontrak yang dibuat antara BUMN PT Hotel Indonesia Natour dan PT CKBI serta PT GI. Dalam kontrak tertulis pembangunan empat bangunan, yaitu hotel bintang lima, pusat perbelanjaan I dan II, serta fasilitas parkir, dan tidak ada pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski. "Kita lihat ada dua bangunan, itu kerjasama 30 tahun dan tidak termasuk Menara BCA dan Apartemen Kempinski," akunya.

 

Sementara itu, menurut Kapuspenkum Kejagung, Amir Yanto mngatakan peningkatan status pemeriksaan kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-10/F.2/Fd.1/02/2016, tanggal 23 Februari 2016. "Sebagai informasi, setelah PT. Cipta Karya Bumi Indah menjadi pemenang lelang pengelolaan Hotel Indonesia dan dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan sistem Build, Operate, and Transfer (BOT) atau membangun, mengelola, dan menyerahkan (bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur) di Tahun 2004," ungkapna.

 

Untuk itu, Amir menadaskan  PT. Cipta Karya Bumi Indah telah membangun dan mengelola gedung menara BCA dan Apartemen Kempinski yang tidak ada dalam perjanjian BOT antara kedua belah pihak. "Akibatnya diduga tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak diterimanya pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang untuk sementara adalah sekitar 1,29 triliun rupiah," tandasnya.

 

Sesuai pendalaman, Amir membeberkan tim penyidik saat ini sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya." Itu menjadi tugas yang haus segera diselesaikan," bebernya.

 

Sebelumnya, Peneliti hukum ILR (Indonesia Legal Roundtable), Erwin Natosmal Omar, mengatakan, kejaksaan harus melakukan kerjasama dengan KPK, karena dalam Kasus Menara BCA ini diduga melibatkan uang besar dan pelaku-pelaku besar."Kasus ini diduga terkait dengan oknum-oknum pemerintahan di masa itu, dan terus berlanjut hingga sekarang. Karena itu, kalau mau tahu siapa saja pelakunya, maka kejaksaan harus mengikuti kemana uang besar itu mengalir. Ikuti terus aliran uang itu, tidak mungkin mengalir ke pelaku-pelaku kecil. Karena itu, melibatkan uang dalam jumlah besar dan tidak sedikit," ujarnya.

 

Lebih lanjut, Erwin menegaskan karena menyangkut uang besar, maka pelaku-pelakunya juga diduga terkait dengan orang besar. Ditanya apakah ada dugaan keterkaitan kasus tersebut dengan Kasus BLBI, Erwin mengatakan, untuk mengetahui hal itu, harus ada pendalaman kasus dulu. "Untuk melihat apakah ada keterkaitan harus didalami dulu, karena itu, kami mendesak kejaksaan untuk mendalaminya. Tapi kalau dilihat dari pelaku-pelakunya, pasti ada dugaan keterkaitan," tegasnya (vk)

 

Jakarta,koranrakyat.com- Proses Pemeriksaan Kasus penanaman 100 juta Pohon diduga fiktif ditubuh anak perusahaan PT Pertamina terkesan lamban dan hingga kini belum berbuah hasil, Buktinya  pemeriksaan mantan Direktur Pertamina Foundation (PF), Nina Nurlina Pramono, Kamis (18/2) 2016, Namun, setelah diperiksa Nina menghilang lewat pintu belakang.. 

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Bambang Waskito saat dihubungi, Kamis petang kepada wartawan, Kamis (18/2) 2016 mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa mantan Direktur Pertamina Foundation (PF), Nina Nurlina Pramono, Kamis (18/2/2016).Penyidik memeriksa Nina untuk yang pertama kali sebagai tersangka perkara dugaan korupsi penanaman 100 juta pohon di tubuh anak perusahaan PT Pertamina tersebut."Betul, sejak siang hingga sore tadi, tersangka Nina diperiksa untuk yang pertama kali," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang menegaskan dalam pemeriksaan kali ini, penyidik tidak bertanya hal umum kepada Nina. Penyidik sudah masuk ke substansi perkara, yakni soal dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Direktur Pertamina Foundation."Unsur pencucian uang itu dapat kami kejar jika pidana pokoknya, yakni korupsi, sudah tuntas. Nah, saat ini kami fokus ke melengkapi berkas perkara soal unsur korupsinya terlebih dahulu," tegasnya.

Uniknya,usai memeriksa Nina, penyidik akan rapat internal untuk membahasnya. Penyidik akan menentukan apakah keterangan Nina sudah cukup atau masih harus dimintai keterangan lagi.

Tidak diketahui berapa lama Nina diperiksa oleh penyidik. Sebab, Nina tidak keluar dari pintu depan Gedung Bareskrim. Nina keluar dari pintu belakang sehingga awak media tak dapat mewawancarainya.

Sebelumnya, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri mengusut dugaan korupsi di tubuh Pertamina Foundation.

Tindak pidana itu diduga dilakukan lewat program penanaman 100 juta pohon di seluruh Indonesia. Temuan penyidik, Pertamina Foundation menggelontorkan ratusan miliar untuk program penanaman 100 juta pohon.

Pelaksanaan program itu pun melibatkan relawan. Penyidik menduga ada penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan dalam program itu.

 

Dalam kasus ini, total kerugian negara dari program itu diperkirakan Rp 226,3 miliar. Namun, perkiraan itu hasil perhitungan penyidik. Penyidik masih butuh analisis dari lembaga audit negara. 
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan seorang tersangka, yakni mantan Direktur Utama Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono.(vk)

Saturday, 13 February 2016 01:32

Terganjal PKN Ditengarai Kasus TPPI Tak Bisa Berkembang

Written by

Jakarta, koranrakyat.com-Proses Pemeriksaan kasus penjualan kondensat yang dilakukan PT Trans Pasifik Pertrochemical Indonesia (TPPI) sebagian berkasnya sudah dilimpahkan.Kini menunggu Perkiraan Kerugian Negara (PKN) dan sudah ditetapkan 2 Tersangka Raden Priyono dan Joko Harsono untuk  ditahan. Sementara Wendratmo masih di Singapura.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Narsistik Mabes Polri, Brigjend Pol Bambang Waskita di Mabes Polri, Jumat (12/2)2016 mengatakan

saya akan menyampaikan masalah proses penyidikan PT Trans Pasifik Petrochemical  Indonesia (TPPI ) yang terkenal dengan masalah

kondensat yang selama ini ditunggu rekan-rekan, yang ketemu saya juga nanyain masalah TPPI, saya selalu menjawab kita ini bekerja tidak

sendirian kita perlu melibatkan stakeholeder- stakeholeder lain termasuk yang kita tunggu bersama masalah PKN."Beberapa waktu yang lalu,

Perkiraan Kerugian Negara(PKN )sudah keluar, sehigga saya sebagai direktur, penyidik kami langsung bekerja cepat untuk menuntaskan karena

semua sebetulnya sudah selesai tinggal menunggu itu. Dengan adanya PKN sehingga bergulir lebih cepat lagi proses penuntasannya," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang menegaskan jadi tadi malam, kita sudah tetapkan tersangka TPPI  kami tingkatkan untuk kami tahan tersangkanya dua

yaitu Raden Priyono, Eks kepala BP Migas dan Joko Harsono , Eks mantan Deputy Finansial Ekonomi dan pemasaran BP Migas. "Sebetulnya

ada tiga namun dua yang sudah kami tahan dan satu masih di Singapura mantan Pemilik TPPI, Honggo Wendratmo. Dengan berbagai alasan ya

TPPI mungkin betul nanti kami konsultasikan lagi memang seharusnya hadir tiga," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Bambang menandaskan Setelah ini kita akan  lakukan terus menerus dan masih mungkin bisa berkembang tambah

tersangkanya. Karena kalau kita melihat dari hasil PKN sangat menakjubkan bagi kita dan saya kira bagi kita semua. "PKN  dari BPK tertulis

bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara 2.716.859 Dollar Amerika kira-kira kita kurs rupiah sekarang Rp 32 Triliun atau Rp

34 Triliun. Memang  sangat besar, terserah mau berapa rupiahnya karena sesuai kurs dollar sekarang TPPI dulu waktu kejadian sekitar R 27

Triliun," tandasnya.

Untuk itu, Bambang menjelaskan dengan adanya surat ini tahapan- tahapan proses akan cepat berkembang lebih cepat lagi." Saya ulangi tadi

malam sudah saya keluarkan Sprin penahanan dan kemungkinan akan ada kasus lain," Jelasnya.

Ketika ditanya apakah berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan kapan, Bambang merincinya kita sudah pernah mengajukan berkas

ini P19 salah satunya agar dilengkapi Perkiraan Kerugian Negara( PKN). Jadi dengan turunnya ini segera kita limpahkan lagi ke Jaksa Penuntut

Umum(JPU)." Ngapain kita lama-lama, kita juga sekarang dikejar wartawan dengan adanya pergantian kok diam-diam aja, oh engga, saya

memang seperti itu  lebih baik diam TPI bekerja dengan keras. ini sudah saya buktikan, ini akan segera saya limpahkan," rinciannya.

Menyinggung apa ada tersangka baru, Bambang mengakui tersangka bisa berkembang, ada pihak lain yang diperiksa dan

apa ada perusahaan lain.

Kita lihat nanti hasil pemeriksaan apakah melibatkan perusahaan lain atau orang-orang lain itu pasti kita akan update lagi dengan rekan semua,

siapa kira kira akan kita panggil lagi kita periksa apakah statusnya sebagai saksi atau dengan cepat kita ajukan tersangka. "Ini dimulai 27 April

2015 LP nya seperti itu dan sekarang sudah kita naikkan tahapan proses penyidikan dan saya akan panggil paksa kalau memang tidak bisa untuk

tersangkanya yang masih di singapura itu memang harus bertanggung jawab dengan kerugian yang sudah ditimbulkan,"akunya.

Lebih lanjut, Bambang membeberkan kemarin Bareskrim sempat hadirkan 3 tersangka untuk konfrontir, tujuan konfrontir apa. Kadang kadang itu

teknik penyidikan, kadang kadang antara satu dua tiga orang tidak sama. "Nah biasanya kalau sudah dikonfrontir kita bisa melihat mana yang

benar mana yang sama tujuannya memang untuk menyamakan," bebernya.

Terus bagaimana upaya panggil paksa Honggo, Bambang mengungkapkan
kita banyak upaya memanggil Honggo di Singapura, kita bisa menggunakan fasilitas hum intel  persyaratannya kalau sudah jadi tersangka itu bisa

diterbitkan red notice. "Jadi semua negara bisa membantu kita memulangkan itu karena memang statusnya sudah tersangka, jadi sangat mudahmemulangkan itu walaupun mungkin biasanya itu sakitnya perlu recovery dan yang menentukan dokter bukan kita, kalau memang dokter menyatakan oh pak kalau sakit bypass jantung harus recovery selama satu tahun ya kita tidak paksakan. "Dari pada dipaksakan ada apa apa kembali ke kita yg disalahkan," ungkapnya.

Jadi dari Bareskrim sudah menentukan waktunya kapan dan bulan apa, Bambang menambahkan

ya kita lihat perkembangannya kita kan  bisa pakai  jalur akpol di singapura coba di rumah sakit ini atas nama pasien ini bagaimanai kondisinya

kalau perlu koordinasi dengan dokter di sana. "Kalau di sana jalan jalan kita harus lakukan segera upaya itu, "tambahnya.(vk)

 



Saturday, 06 February 2016 04:19

Kejagung Meyakini Rekaman Suara Setnov

Written by

Jakarta, koranrakyat.com - Sesudah diperiksa dan ditanya, akhirnya Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto membantah dalam penyidikan kasus dugaan permufakatan jahat permintaan saham PT Freeport Indonesia, bahwa suara yang ada dalam rekaman 'Papa minta saham' itu, adalah suara dirinya. Terhadap bantahan dari Setya Novanto tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak ambil pusing dan tetap menyakini kalau itu adalah suaranya Setya Novanto.

 

Jaksa Agung HM Prasetyo saat ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (5/2) 2016 mengatakan Setya Novanto telah memberikan sebagian keterangan yang dibutuhkan kejaksaan. "Nanti akan dijadwalkan kembali pemeriksaan selanjutnya. Dari laporan para penyelidik dan Jampidsus, Pak SN (Setya Novanto)  ada beberapa hal yang dipungkiri, yang tidak diakui Pak SN termasuk suara," ujarnya.

 

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan tetapi tentunya akan dicocokkan dengan keterangan saksi lain dan bukti-bukti lain. "Sementara rekaman suara itu sudah saya katakan, sudah diperiksa dan diverifikasi oleh Tim ITB dan dinyatakan itu benar suara Pak SN. Kalau dia tidak mengakui, itu hak dia. Tentu akan kita cocokkan dengan fakta, bukti dan saksi-saksi lain," tegasnya.

 

Sebelumnya, saat diperiksa pada Kamis lalu, Setya Novanto membantah bahwa dirinya telah meminta saham dan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. "Yang jelas, saya tidak pernah meminta saham dan tidak pernah mencatut nama Presiden dan wakil Presiden, dan semuanya itu tidak benar. Untuk itulah semuanya saya serahkan kepada penyidik, saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya," ujarnya.

 

Terhadap bantahan Setnov tersebut, Jampidsus Kejagung, Arminsyah, mengatakan, bahwa dari keterangan ahli, menyatakan, bahwa itu suara Setnov. "(Soal) ‪rekaman itu SN menyangkal, dia menyangkal kalau itu bukan suaranya dia, itu hak dia. Kita kan mencari bukti yang lain, kita sudah minta keterangan dari ITB apakah suaranya sama atau tidak, juga didukung dengan saksi Maroef. belum banyak kita perdengarkan, karena waktu, sehingga untuk detil-detil rekaman yang sudah dinyatakan diragukan kebenarannya tapi kedepan kita berpegang pada keterangan Maroef dan akurasi suaranya dari ahli," ungkapnya.

Terkait dengan pemanggilan terhadap Riza Chalid, pengusaha minyak, yang mendampingi Setya Novanto saat bertemu dengan Maroef Sjamsoedin, mantan Dirut PT Freeport Indonesia, penyidik kejaksaan akan mengundang kembali Riza Chalid. Penyidik sendiri telah mengirimkan surat panggilan permintaan keterangan ke alamat rumah Riza Chalid namun tetap pengusaha minyak itu tidak datang. "Rumahnya ada di Pondok Labu dan Dharmawangsa, sudah diundang namun sampai saat ini tidak ada disini," tandasnya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Setelah beberapa kali di panggil tak hadir,  Akhirnya mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto datang dan membantah tidak pernah minta saham dan tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil.

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ketika ditemui di Gedung Bundar, Kamis (4/2)2016 mengatakan Saya tentu sebagai warga negara mematuhi masalah hukum  dan saya niat pribadi tentu saya datang ke Kejaksaan untuk bersedia untuk diperiksa tanpa menunggu dari pada waktu yang sudah dimohonkan dalam dua minggu. "Sebagai kesadaran saya dan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami dan untuk selanjutnya bahkan sepenuh diserahkan kepada penyidik," ujarnya.

Selanjutnya, Setya Novanto menegaskan Saya terima kasih sekali bahwa semua berjalan lancar tentu segala pertanyaan kapan pun saya sudah berikan ."Yang jelas saya tak pernah minta saham dan tidak pernah mencatut nama Presiden dan wakil Presiden. Dan semuanya itu tidak benar. Semua saya serahkan kepada penyidik.  Saya sudah  jelas sejelas- jelasnya," tegasnya.

 Kedatanganya , tanpa mengunakan pakaian batik, sekitar pukul  08.04 WIB, politisi partai pohon beringin itu menumpangi mobil Toyota Avanza warna hitam. Tanpa ada komentar, Setnov kerap disapa langsung masuk tanpa memberikan keterangan kepada awak media. (vk)

Wednesday, 06 January 2016 06:11

Dipanggil Bareskrim Rj Lino Bungkam

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- ,Sesuai jadwal pemeriksaan ditetapkan Bareskrim, kembali mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, Rabu (6/1/2015), namun sayang kehadirannya ia bungkam.

Lino datang sekitar pukul 08.45 WIB. Lino yang mengenakan kemeja putih berlengan panjang didampingi salah seorang kuasa hukumnya Friedrich Yunadi.

Lino sempat menolak diwawancarai. Saat wartawan bertanya perihal perkara yang dihadapinya, ia diam dan terus melangkah ke dalam gedung Bareskrim.

Saat dihubungi melalui pesan singkat, Friedrich mengatakan bahwa kedatangan Lino adalah bukti bahwa kliennya kooperatif.

Selanjutnya, Friedrich mengatakan, dalam pemeriksaan yang ketiga kali ini, kliennya tidak membawa dokumen apapun.

"Tidak bawa dokumen apapun atau persiapan khusus. Hanya datang saja beri keterangan sebagai saksi. Sekarang proses pemeriksaan baru dimulai," ungkapnya dia sekitar pukul 09.30 WIB.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi melalui pengadaan 10 unit mobile crane sudah dimulai sejak Agustus 2015.

Temuan penyidik, pengadaan mobile crane diduga tak sesuai perencanaan sehingga menyebabkan kerugian negara dan ada mark up anggaran.

Penyidik menetapkan seorang tersangka, yakni Direktur Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan.

Namun, Lino pernah membantah tuduhan itu. Ia menyebut pengadaan sudah sesuai prosedur dan tidak ada korupsi atau penggelembungan harga dalam prosesnya.

Adapun proses di Komisi Pemberantasan Korupsi, Lino telah ditetapkan tersangka kasus dugaan (vk)

Tuesday, 22 December 2015 02:42

Buwas : Lamban Penanganan kasus RJ Lino

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Lambannya penanganan  kasus Pelindo dan sejak RJ Lino ditetapkan tersangka oleh KPK,  mendapat  tanggapan mantan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, kalau saya masih Kabareskrim tak perlu lama prosesnya.   

Mantan Kabareskrim, Komjen PoL Budi Waseso ditemui di sela-sela acara Gathering Jurnalis Tronojoyo, Cirangin Bogor, Jumat (18/12)2015 mengatakan sekarang dari tersangka kan oleh KPK bukan yang saya tangani, tapi bagian. Kalau (kasus) itu saya teruskan, pada akhirnya bermuara ke situ semua (kasus yg ada di tangani bareskrim)." Karena ada beberapa case di pelindo II," ujarnya..

Selanjutnya, Budi Waseso menegaskan karena sekarang bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab pejabat yang baru. Namun karena ini sudah suatu pembuktian, yang ditangani oleh bareskrim sekarang masih dalam proses. "Tapi sebenarnya kalau saya, pada saat menjabat (Kabareskrim) tidak butuh lama untuk mentersangkakan, karena fakta-fakta hukumnya sudah jelas, alat buktinya sudah ada, dan engga perlu waktu lama. Jadi engga cuma 1 case aja, Iya, " tegasnya.

Ketika ditaya, seharusnya Lino bisa jadi tersangka, Budi Waseso mengakui sebenarnya bisa, kalau saya engga perlu lama-lama. Artinya kan dulu, itu dengan keseriusan kita bekerja dan kita bekerja dengan data dan fakta dan alat bukti, dulu kan yang saya butuhkan adalah surat-surat yang harus saya geledah. "Itu sudh saya lakukan, itu salah satu cara, walaupun ada beberapa yang dikembalikan. Padahal kalau itu saya, tidak perlu dikembalikan, karena ada hubungannya, itu kalau saya," akunya 

Menyinggung  RJ Lino, Budi Waseso menjelaskan tapi saya tidak bisa mengatakan itu lebih benar, memang tanggung jawabnya bukan saya lagi sebenarnya, satu bukti memang di KPK yang sekarang menentukan itu terbukti ada pelanggaran hukum."Bukannya bangga, tapi itu kepuasan bagi saya. Kan penyidikan pelindo bukan main-main dan mengada-ngada, terhadap yang lain juga begitu kan,"jelasnya.

Isu gaduh itu terbantahkan, Budi Waseso merincinya Oh engga , gaduh itu beda. Bukan karena penanganan kasusnya, tapi prosesnya yang berdampak pada kegaduhan. "Tapi kalau prosesnya kan tidak, tetapi jalan.," rincinya. (vk)

 

 

Jakarta.Koranrakyat.com,-Eks Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella ngotot membantah telah meminta uang sebesar Rp 200 juta kepada Evy Susanti, istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melalui kawannya, Fransisca Insani Rahesti. Dia berdalih merasa tidak enak hati menolak pemberian Evy yang disampaikan Sisca di Hotel Kartika Chandra Jakarta pada akhir April 2015.Saat bertemu Sisca di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Patrice mengaku tidak tahu-menahu alasan tiba-tiba anak buah OC Kaligis itu menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta kepadanya. Menurut Patrice, dia sempat menolak pemberian Sisca tersebut.

"Sudah saya tolak. Karena kita teman dekat enggak bisa saya tolak," kata Patrice dalam sidang perkara dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (30/11).Menanggapi pengakuan Patrice, Ketua Majelis Hakim Artha Theresia Silalahi tidak langsung percaya begitu saja. "Saudara anggota DPR dan sudah disumpah, tahu enggak itu salah? Anda lupa?" tanya Hakim Artha dengan nada suara tinggi.Patrice pun spontan menjawab, "Lupa, Yang Mulia," ujarnya.Kemudian, Hakim Artha menasihati Patrice yang mengaku tidak bisa menolak pemberian Fransisca yang merupakan teman lamanya."Teman itu bukan teman kalau melakukan sesuatu yang membahayakan. Jangan berteman dengan orang seperti itu," tegas dia.(vz)

Monday, 30 November 2015 12:03

Melawan Lupa , Surya Palo Mangkir Dipanggil Jaksa

Written by

 Jakarta,Koranrakyat.com,-Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh kembali mangkir dari panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk menjadi saksi dalam sidang perkara eks Sekjen NasDem Patrice Rio Capella. Kali ini, Paloh menyampaikan lewat surat bahwa alasan ketidak hadirannya karena tengah menjalani perawatan kesehatan di Singapura.

"Untuk saksi Surya Dharma Paloh mengirim surat karena pada 9.30 waktu Singapura harus terbaring di RS Mount Elizabeth," kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia Silalahi saat membacakan surat yang dikirim Paloh di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (30/11).

Ini adalah kali kedua Surya Paloh batal menjadi saksi fakta untuk Rio Capella, terdakwa suap dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait pengamanan perkara korupsi dana bansos. Senin (23/11) lalu, Paloh juga absen tanpa adanya konfirmasi soal ketidak hadirannya tersebut.

Akhirnya, JPU memutuskan untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Surya Paloh saat menjadi saksi untuk Patrice dalam proses penyidikan di KPK beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Patrice Rio Capella didakwa menerima suap sebesar Rp 200 juta dari Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti, melalui Fransisca Insani Rahesti. Suap itu diberikan untuk mengkomunikasikan duduk perkara Gatot yang ditetapkan tersangka korupsi dana bansos kepada Kejaksaan Agung, serta atas jasa Patrice memfasilitasi islah antara Gatot dan wakilnya Tengku Erry Nuradi yang hubungannya tidak harmonis.

Islah itu terjadi setelah Kejaksaan Agung menetapkan Gatot sebagai tersangka dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2013. Dalam islah tersebut turut hadir Surya Paloh dan OC Kaligis yang kala itu masih menjabat ketua mahkamah DPP Partai NasDem. Disebutkan istri Gatot, Evy Susanti, suaminya tidak lagi mendapat panggilan usai isla.(as)

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksaan ke tiga Direktur Pelindo II, Richard Joost Lino selama 6 jam berjalan di Bareskrim tampak alot. Pemeriksaan ini dihentikan karena ada rapat. Penetapan Mobile crane tak ada koordinasi dengan BUMN.

Direktur Pelindo II, Richard Joost Lini ketika di temui di kompleks Mabes Polri, Senin (30/11)2015 mengatakan Itu barang kecil jumlahnya cuma berapa, saya ngerjain triliunan project. Itu project kecil sekali, setahun saya 5-4 triliun saya kerjakan, ini kerjaannya cuma 46 Miliar kok, itu proyek sangat biasa. "Tidak perlu kordinasi dengan BUMN , itu kewenangan kita untuk memutuskan. Hal itu tak ada kaitan dengan BUMN sama sekali," ujarnya.

Ketika ditanyakan apa benar , bapak sudah diberhentikan RJ Lino menandaskan dan berkelit Jangan tanya saya, tanya pansuslah.
Saya kira proses biasa, ditanya saya jawab terkait pengadaan dan sebagainya. Jadi tidak ada yang  dan
Saya datang terus, kecuali saya tidak datang saya kasih tahu tidak bisa datang," tandasnya.

Menyinggung pengadaan persetujuan siapa, Lino menegaskan semua proses yang kita adakan itu sesuai dengan proses Governance yang sudah kita kerjakan, tidak ada yang kita langgar." Tida ada kebohongan publik dan 51 persen." Sudah ada statemen dari  Dani Rusli, yang ditanya dani rusli. Jd dani rusli yang jawab bukan saya,"tegasnya.

Tapi saat melakukan taken kontrak HPH, JICT apakah bapak tahu , Lino menjelaskan tidak ada satu pun hal-hal yang menyalahi aturan dan peraturan yang kita langgar.' Yang kita lakukan semua itu sesuai good governance yang harus kita kerjakan, kita ada yang langgar," Jelasnya.( vk)

 

 

Wednesday, 25 November 2015 07:00

Kasus Pertamina Foundation, Polri Temukan Lahan Fiktif

Written by

Jakarta,koran\rakyat.com- Proses pemeriksaan kasus Pertamina Foundation dugaan korupsi terus berjalan. Saat ditelusuri banyak ditemukan fiktif. Hingga kini masih terus ditelusuri mengetahui secara jelas .

Kasubdit Money Loundry, Kombes Pol Golkar Pangarso, Selasa(24/11)2015 ditemui di kompleks Mabes Polri mengatakan kan pernah disampaikan berbagai macam modusnya."Pemahamannya fiktif,tidak sesuai dengan yang disampaikan. Lahannya fiktif,ada jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya," ujarnya.

Untuk itu, Golkar menegaskan pemeriksaan masih pada saksi."Untuk pemanggilan Nina tersangka sendiri Belum ada panggilan. Kita baru panggil saksi-saksi dulu," tegasnya

Jadi, Golkar  menandaskan  jadi sampai sekarang saksi terus dikumpulkan" Tunggu dari hasil lapangan juga.Ya,kita cari saksi," tandasnya.(Vk)

Thursday, 19 November 2015 01:39

RJ Lino Lebih Banyak Lupa Diperiksa Bareskrim

Written by

Jakarta, koranrakyat.com- Memasuki proses pemeriksaan kedua kali sebagai saksi Dirut Pelindo II, RJ Lino beranggap ini pemeriksaan biasa dan tak ada unsur pidana. Semua dilakukan sesuai aturan goverment yang benar dan peraturan yang benar. Sekarang kembali ke Tanjung Priok dan jangan kira Tanjung Priok seperti Pak Rizal Ramli jadi Menteri.

Dirut Pelindo II , RJ Lino usai diperiksa di Bareskrim, Rabu (18/11)2015 mengatakan saya senang polisi memberikan pertanyaan sangat profesional, kalau begitu kita harus memberikan apresiasi kepada teman-teman Polisi." Ya pertanyaannya standar 

Saya lupa persis. Kalau unsur pidananya tidak ada," ujarnya.

Ketika ditanya kalau kemudian kasus ini mengada-ngada, Lino menegaskan  saya tak akan bilang seperti itulah. Sebagai warga negara yang baik, kalau memang prosesnya di Kepolisian ya kita ikuti saja." Pun saya percaya memang kasusnya tidak ada masalah, akhirnya tidak ada masalah. Jadi saya sangat percaya itu dan saya sangat yakin di kepolisisn sangat profesional," tegasnya.

Menyinggung sikap Rizal Ramli, Lino mengakui lihat Tanjung Priok  hari ini kayak apa, jangan kira pelabuhan Tanjung Priok  saat ini seperti saat Pak Rizal  Ramli dulu."Sekarang Tanjung Priok  tidak seperti yang dipahami Rizal Ramli, tidak ada calo seperti dulu lagi,"akunya.Untuk itu, Rino menandaskan

Ini kan menjadi masalah besar terjadi besar pada hal masalah kecil, karena ada kalian jadi masalah besar. Pada hal urusan kecil jadi besar. Yang dibilang Pak Anang dikala itu. FM Belum ada yang bilang bersalah." Siapa yg bilang bersalah danPernah engga dia dijadikan tersangka .

Ya belum ada, pemeriksaan kepolisian masih berjalan

Kita harus hormatilah proses ini " tandasnya.

Saat ditanya mengenai sms pak RJ Lino kepada pak Teten masduki, Lino membantah itu tidak benar. Yang benar itu ada sms yang sudah lama dan itu waktu dulu itu." Itu kan dulu-dulu. Itu kan jangan dibalik- balik. Saya datang sendiri cekurity tidak ada. Saya percaya tempat ini pasti aman," ungkap(vk)

Tuesday, 17 November 2015 01:19

Bareskrim Tetapkan Dua Anggota DPRD sebagai Tersangka

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Proses pendalamam kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply pada APBDP DKI 2014 terhendus
ada dua keterlibatan anggota DPRD seperti FZ dan MF Kini statusnya Rabu( 11/11) 2015 tersangka.

Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Bareskrim Kombes Pol. Hadi Ramdani ditemui di kompleks Mabes Polri, Senin (16/11)2015 mengatakan
Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dua anggota DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply pada APBD-P DKI Jakarta 2014. "Sudah tersangka FZ [Fahmi Zulfikar] dan MF [M. Firmansyah]," ujarnya.

Selanjutnya, Hadi menegaskan hingga kini belum memberikan pernyataan lebih jauh saat ditanya soal waktu penetapan dan bukti menguatkan sangkaan penyidik untuk dua anggota DPRD tersebut."Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah memeriksa sebanyak enam saksi dari unsur legislatif terkait dugaan korupsi pengadaan alat catu listrik tersebut. Enam saksi inisial S, MG, FS, DR, E, L anggota DPRD 2009 - 2014. Intinya sudah diperiksa," tegasnya.  Hadi mengatakan keenam saksi tersebut diperiksa untuk pengembangan kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp50 miliar ini.(vk)

 

 

Page 10 of 15

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan