Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Jakarta,koranrakyat.com-  Pemerintah Indonesia  menangkap  Hartawan Aluwi ke Indonesia, Kamis (21/4/2016) malam. Sebelumnya Hartawan masuk daftar buron kasus Bank Century.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri. Jumat (23/4) 2016 mengatakan Hartawan telah berdomisili di Singapura sejak 2008.Pada 28 Juli 2015, ia mendapatkan vonis in absensia berupa pidana penjara 14 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 Boy menegaskan Februari 2016, izin tinggal tetap Hartawan di Singapura dicabut dan tidak diperpanjang oleh Pemerintah Singapura. Di sisi lain, paspor Hartawan juga telah habis sejak 2012."Pada akhirnya, dengan status tidak dimilikinya permanent residence, berarti dari aspek kewarganegaraan statusnya ilegal," tegasnya

Dijelaskan Boy  pencabutan izin tinggal tetap tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan antara pimpinan Polri dan kepolisian negara setempat serta pemegang otoritas Singapura."Dengan dicabutnya izin tinggal tetap tersebut, komunikasi antara dua negara menjadi semakin intensif,"  jelasnya.

Hingga kini , Boy  menandaskan, proses serah terima dilakukan dengan cara deportasi. Proses kerja sama tersebut telah dilakukan selama lebih kurang satu bulan terakhir."Ini betul-betul kerja sama dengan Pemerintah Singapura terhadap upaya pencarian yang kita lakukan," imbuhnya.

Untuk it. Boy menandaskan dengan ditangkapnya Hartawan, tersisa dua buron kasus Century yang belum tertangkap dari total delapan buron. "Ia  menyebutkan, dua orang buron yang belum tertangkap adalah Anton Tantular dan Hendro Wiyanto," tandasanya..

Dikatakan Kadiv Humas,   Anton merupakan pemegang saham PT Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia, sedangkan Hendro menjabat direktur eksekutif. Keduanya disebut sama-sama telah mendapatkan vonis 14 tahun penjara.Namun, ia enggan menyebutkan di negara mana keduanya berada."Saat ini kita kerja sama dengan Interpol masih terus melakukan penyelidikan," akunya.

 

Hartawan merupakan mantan Presiden Komisaris Antaboga, yang diduga menggelapkan dana dalam kasus Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut ditangani Bareskrim Polri.(vk)

Monday, 18 April 2016 14:37

Samadikun Hartono Buron BLBI Tertangkap Di Tiongkok

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Penangkapan buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono di Tiongkok, dibenarkan oleh jaksa Agung.Jaksa Agung HM. Prasetyo dihubungi Sabtu (16/4)2016 pada wartawan membenarkan kabar mengenai penangkapan buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono di Tiongkok.

 "Samadikun bukan menyerahkan diri. Namun, dia ditangkap oleh Tim Pemburu Koruptor yang termasuk Badan Intelijen Negara di dalamnya.Tim pemburu koruptor bersama kami (Kejaksaan Agung) yang bekerja itu, tapi karena di negara asing perlu proses," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan saat ini Samadikun tengah dalam proses pemulangan menuju Indonesia."Masih dalam proses, tunggu saja," tegasnya.

Dijelaskan  Prasetyo sesampai di Indonesia, Samadikun akan dibawa ke Kejaksaan Agung terlebih dahulu, sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani putusan pengadilan."Namun saya belum mengetahui Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tempat Samadikun mendekam,"jelasnya 

Diketahui, Samadikun divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI senilai sekitar Rp 2,5 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis finansial 1998.

Kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini  sebesar Rp 169 miliar.

Berdasarkan putusan Mahamah Agung (MA) tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris Bank PT Bank Modern Tbk itu dihukum empat tahun penjara.(vk)

 

 

Saturday, 16 April 2016 03:03

Hasil Pemeriksaan Jaksa Suap Dilaporkan Ke Kejagung

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksaan  dugaan suap  yang diduga dilakukan pejabat PT Brantas Abiprya(PT). Terus dilakukan pendalaman oleh Jamwas sebagai petugas pemeriksa  Internal. Hasilnya sudah dilaporkan ke Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda pengawasan(Jamwas) Widyo Pramono  ditemui di Kejagung,Kamis (14/4) 2016 mengatakan  tim klarifikasi internal Kejaksaan Agung pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)  telah selesai memeriksa dugaan upaya suap dari pejabat PT Brantas Abipraya (Persero) (PT. BA).Hasil pemeriksaan internal itu bersifat mencari dugaan pelanggaran peraturan pegawai negeri sipil."Jamwas sudah menyimpulkan yang terbaik untuk itu. Sudah dilaporkan pada Jaksa Agung," ujarnya.

 Widyo menjelaskan, hasil pemeriksaan yang sudah berada pada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan tengah dipelajari. Tidak menutup kemungkinan dari putusan Jaksa Agung terkait hasil pemeriksaan pihaknya akan ada sanksi bagi dua jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta."Tunggu saja dari beliau (Jaksa Agung), apa yang terjadi," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Klarifikasi Jamwas telah memeriksa beberapa jaksa pada Kejati DKI Jakarta yaitu Kajati DKI Jakarta, Sudung Situmorang; Wakajati DKI Jakarta, Muhammad Rum; Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu; Kepala Seksi Penyelidikan Kejati DKI Jakarta, Rinaldi; dan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati DKI Jakarta, Nur Elina Sari.(vk)

 

 

 

Jakarta, koranrakyat.com,- Kejagung mengirim tim ke Komisi Pemberantasan Korupsi,untuk menelisik dugaan keterlibatan Kejati DKI dalam kasus suap .Jaksa Agung Muda Pengawasan,Widyo Pramono mengatakan Jumat (8/4) 2016   untuk mengetahui keterlibatan Kejati DKI, kami mengirim

tim ke KPK." Seiring dengan itu kami datang  untuk memeriksa tiga tersangka kasus dugaan rencana suap ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta. Pemeriksaan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan pihak Kejati DKI. "Hari ini jajaran Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan)

dipimpin oleh Pak inspektur Babul Khoir periksa di KPK mengenai pihak-pihak yang sudah di KPK," ujarnya..

Selanjutynya, Widyo menegasan Ketiga tersangka tersebut, yaitu Direktur Keuangan PT BA Sudi Wantoko, Senior Manager PT BA Dandung

Pamularno, dan seorang pihak swasta bernama Marudut Pakpahan."Babul datang bersama anggota tim pemeriksa lainnya sejumlah tiga

orang," tegasnya. 

Sesuai perkembangan, Widyo menjelaskan sebelumnya, Jamwas telah memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung

Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI, Tomo Sitepu, dan sejumlah penyabat Kejati DKI Jakarta lainnya. Namun, ia belum mau

terbuka soal hasil pemeriksaan."Nanti lah kita masih proses pemeriksaan," jelasnya.

Meski begitu, dari pemeriksaan diketahui ternyata Sudung mengenal Marudut selaku pihak perantara secara personal.

Namun, belum diketahui apakah keduanya sempat berinteraksi soal rencana suap itu. 

Sudi, Dandung, dan Marudut merupakan tersangka dugaan suap dalam.penanganan perkara di Kejati DKI Jakarta.

Perkara yang dimaksud, yaitu penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pembuatan iklan di PT Brata Abipraya.

Diduga, Direktur Keuangan PT BA Sudi Wantoko yang dijerat KPK tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran itu.

 

Dari tangkap tangan, ditemukan uang 148.835 dollar AS dari Dandung dan Marudut. Diduga uang itu akan diberikan kepada Kejati DKI

Jakarta untuk menghentikan penyelidikan tersebut. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com-  Kejati DKI Sudung Sitomorang dan Asisten Pidana Khusus Tomo Sitepu di minta Keterangan akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK keduanya sebagai saksi oleh KPK.  Kejati DKI hingga kini masih  di sidik,  sedangkan  Kejagung  akan memdalaminya. 


Jaksa Agung, M Prasetyo  ketika ditemui di Kejagung, Jumat ,(1/ 4) 2016 mengatakan  benar  Sudung diminta jadi saksi ya, diambil jadi saksi. Apakah kemungkinan disuap,  "Ya, kita belum tahu ,ini masalahnya ,Kejaksaan Tinggi sedang menyelidiki . Satu kasus ternyata dibalik itu KPK menemukan adanya indikasi suap sehingga mereka melakukan operasi dan akhirnya terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT)," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan tetapi semuanya mesti diklarifikasi. Semua ini mungkin bisa terjadi ada penumpang gelap mungkin yang ingin memanfaatkan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan Tinggi . "Makanya justru penangannya  dilakukan gabungan antara KPK dengan kejaksaaan,," tegasnya.

Penggeledaan di Kejati DKI, Prasetyo menandasakan Oh  tidak apa-apa, kan sesuai prosedur .Ini kan SOP. Justru dengan SOP dijalankan  , kita tunjukan semua dilakukan dengan bukti dan secara transparan." Ketua KPK sempat bicara dengan saya tadi , mau melakukan penggeledaaan di Kejati DKI. Silakan saja . Dan silakan atau monggo.Saya sarankan untuk jaksa yang melakukan penyelidikan dan diminta keterangan sebagai saksi. Kita terbuka ,ya," tandasnya.

 Prasetyo menjelaskan tentunya ada proses hukumnya dong, itu nanti lah." Kalian nafsu sekali nanyanya," jelasnya.

Menyinggung apakah pak Sudung dan Aspidsus akan dilakukan pemeriksaan di Jamwas, Prasetyo mengakui kita sepenuhnya serahkan kepada KPK dulu.Karena ini dengan operasi yan dilakukan." Sudung ditangani oleh KPK, itu sejauh diminta suport kita akan lakukan . Ini dari kemarin dan tadi malam ,silakan saja," akunya.

Kalau dari pihak Kejasaan Agung, melalui Jamwas apakah melakukan investigasi dulu, Prasetyo membeberkan Kita akan melakukan nanti." Prinsipnya ini operasi gabungan antara KPK dengan Kejaksaaan. Semuanya klier. Ini tidak ada yang kita tutupi. Ini kan Oprasi gabungan," bebernya.
.

Didesak ini untuk mengungkap apa, Prasetyo merincinya  Ini kan kita lakukan karna ada dugaan suap , itu kan ada keterkaitan. Sejak kapan dilakukan operasi bersama, "  Ya,kita lakukan , kenapa kamu harus tahu itu dilakukan sejak kapan," rincinya.(vk)

 

Friday, 01 April 2016 02:42

Penangkapan Oknum Jaksa Telah Diketahui Kejagung

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com- Setelah mendengar adanya jaksa yang ketangkap tangan,  Jamintel kejaksaa Agung langsung melenggang ke KPK. Ini di lakukakan untuk mengecek kebenarannya. Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman ketika ditemu di KPK,Kamis (31/3)2016 mengatakan dan membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum jaksa." Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja sama KPK dan Kejaksaan.Ini hasil kerja sama operasi gabungan kami dengan KPK. Hasilnya kita akan lihat besok," ujarnya.

Seiring dengan itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Jasman Pandjaitan ketika di hubungi  juga menandaskan  dan membenarkan hal tersebut." Ia meminta agar semua pihak menunggu informasi selanjutnya yang akan diberikan terkait penangkapan oknum jaksa oleh KPK.Ini operasi gabungan antara KPK dengan Kejaksaan Agung, dan betul ada operasi itu," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membenarkan bahwa KPK baru melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum jaksa. 

Meski demikian, belum ada informasi tambahan apapun mengenai tangkap tangan tersebut.(vk)

Friday, 01 April 2016 02:37

|KPK Tangkap Jaksa Terduga Suap

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Adanya aksi penangkapan tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) . Untuk itu  Kejaksaan Agung mengaku tidak tahu jaksanya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tangkap tangan tersebut dilakukan KPK pada Kamis (31/3/2016).


Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto, saat dihubungi,Kamis (31/3) 2016 mengatakan saya belum dapat informasinya." Sejauh ini tidak ada," ujarnya

Selanjutnya, Amir mengaku telah mengkonfirmasi ke kejaksaan wilayah apakah jaksanya ada yang tertangkap. "Namun, informasi tersebut belum didapatkan," akunya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dan membenarkan pihaknya menangkap jaksa. Namun, belum ada penjelasan detail mengenai identitas oknum yang terjerat operasi tangan tersebut."Benar," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, oknum Jaksa tersebut ditangkap terkait dugaan perkara suap. Namun, belum diketahui apakah pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan sudah berada di Gedung KPK untuk diperiksa.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Badan Reserse Kriminal Polri belum menahan dua tersangka kasus dugaan

korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS), Muhammad Firmansyah dan Fahmi

Zulfikar.padahal dua anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan November 2015.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi mengatakan, penyidik

belum membutuhkan bukti penguat untuk menahan keduanya.

"Nanti setelah penyidik sudah siap, berkasnya sudah siap, baru (ditahan)," ujar Erwanto saat dihubungi,

Rabu (23/3/2016).

Erwanto memastikan, Fahmi dan Firmansyah akan ditahan ketika dianggap memenuhi unsur penahanan.

"Peluang untuk dilakukan penahanan bisa itu," kata dia.

Dalam perkara ini, Bareskrim juga menetapkan mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas

Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman, serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku

DinasPendidikan Jakarta Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman, sebagai tersangka.

Polisi sebelumnya telah menahan Zaenal seusai diperiksa sebagai tersangka.

Sementara, Alex telah divonis enam tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Alex disebut memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek pengadaan 25 untuk 25

sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD

Perubahan Tahun 2014. Dalam kasus ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 81.433.496.2.(vk)

Thursday, 17 March 2016 10:19

Lulung Kembali Diperiksa Kasus UPS

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-  Kasus korupsi Uninterruptible Power Suplay (UPS) berlanjut.   Abraham Lungkana yag dikenal Haji Lulung anggota DPRD Diminta keterangan lagi. keterangan ini diduga kuat untuk memperinganan sejumlah Anggota DPRD DKI.  

Direktur Tindak Pidana koropsi Mabes Polri, Achmad Wiyagus ditemui di Kompleks Mabes Polri (5/3)2016 mengatakan ya, diperiksa, ada tiga anggota DPRD yang diperiksa sebagai saksi." Pemeriksaan imeringankan atas permintaan saudara fahmi" ujarnya. 

Ketika ada pemeriksan, Wiragus menegaskan hari ini ada pemeriksaan haji Lulung. " "Sementara pereriksaa tidak jauh seperti yang sudah dilakukan" Ini sudah jelas memeriksaan itu terkait kasus UPS," tegasnya.

Ditempat terpisah, Haji Abraham Lungkana biasa di panggil Haji Lulung mengatakan saya  Silahturahmi tadi dari jam 11.00 tunggu orangnya tidak datang-datang lagi ngantar umroh." katanya sudah janjian lupa kali ya," ujanrya.

 

Ketika ditanya katanya Pak Lulung tadi diperiksa sebagai saksi yang meringankan, Lulung bekelit  itu tidak, itu si itu disini ada akbar, ada ." Kalau saya memang silahturahmi," ujarnya. (vk)

Jakarta, koranrakyat.com-  Setelah di tetapkan sebagai tersangka Haryadi Budi Kuncoro (HBK) jabatan sebagai Manajer Senior Peralatan Pelindo II diperiksaan Mabes Polri secara intesif selama 8 jam berjalan lancar. Dengan 26 pertanyaan, dan tudingan yang diarahkn kepadanya, ia membantah usulan Mobile Crane dan anggaranya bukan dari dia dan pengadaaan keputusan Board Direktur.


Kuasa Hukum Haryadi Budi Kuncoro ,Heru Widodo  ditemui di Mabes  Polri usai pemeriksaaan,Senin (14/3) 2016, Hariyadi sudah selesai menjalani pemeriksaan , pada pameriksaan hari  ini  ada 26 pertanyaan yang disampaikan kepada Haryadi dan semua dijawab dengan lancar , baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kemudian tugas, kedudukannya sebagai senior Manager ." Kemudian  beberapa hal dengan permasalahan yang didakwakan kepada Pak Hariyadi. Tadi dari keterangan oleh pak haryadi semakin nyata bahwa dalam pengadaan Crane itu dilaksanakan dengan ada keputusan Board Director," uajrnya. 

Selanjutnya,Heru Widodo menegaskan jadi sudah ada keputusan Direksi tentang investasi Crane yang kemudian dibuatkan lah RKAP, kemudian RKAP itu buatkan drafnya  diusulkan ke Direksi. Direksi disampaikan ke Komisaris, baru disampaikan kepada Menteri BUMN. "Dari situ ,manakala itu disetujui kemudian diimplementasikan. Jadi tidak benar isu atau tuduhan yang selama ini beredar yang menyatakan usulan atau pengadaan itu dari Haryadi, kemudian usulan anggaran dari Haryadi itu sudah dibantah dari keterangan tadi," tegasnya.

Untuk itu,Heru Widodo menjelaska termasuk penggunaan atau penyampaian salah satu merek itu juga tidak pernah. Oleh Haryadi karena faktanya tadi yang teruangkap dari hasil pemeriksaan, Haryadi menerima brosur-brosur dari berbagai merek itu dari Direksi. "Bukan apa yang diperoleh Haryadi langsung dari perusahaan-perusahaan mengikuti tender itu. kelihatan itu ya Haryadi," jelasnya.
Dikatakan Heru Widodo merincinya  bukan mengusulkan , ada yang beberapa yang mendapat brosur itu,diantaranya Direksi ketika ada kunjungan ke Cina.Ada beberapa brosur  beliau tidak bisa membaca karena berbahasa Cina." Direksi menyampaikan kepada beliau , beliau sampaikan kepada Tim, tidak ada pesan khusus perusahaan X atau perusahaan Y," rincinya.

Lebih jauh, Heru Widodo menandaskan Menyingung pengadaan itu untuk 8 pelabuhan dan apa bisa diselesaikan, Heru Widodo menandaska itu tadi persoalan Speck tidak dibahas di perusahan.Jadi yang ditayakan oleh penyidik berapa pelabuhan yang dilokasikan. Dari hasil keputusan Board Direktur itu, direalisaikan 10. Kemudin yang 65 Ton dan  25 Ton , itu sudah ada hasil keputusan Direksi. "Jadi ditingkat bawah, ditingkat pelaksanaan hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan Direksi," tandasnya.

Ketika di cermati Haryadi sendiri perannya seperti apa, Heru Widodo mengakui tidak ada peran yan signifikan dan semua yang dijalankan sesuai tanggung jawabnya semua sebagai senior Manager. "Karena kalau berbicara soal semua anggran ternyata usulan anggaran itu bukan dari Biro Haryadi," akunya. 

Jadi apa dari pak RJ Lino kah, Heru menambahkan bukan, karena kalau anggaran itu sudah ada prosedurnya, RKAPnya sudah ada, RKAP nya kan tidak mengingat sepanjang itu disetujui oleh Direksi dan disampaikan ke Komisaris dan disampaikan kepada Menteri. "Menteri itu menyetujui berarti itu pertanggungjawabannya berjenjang," tambahnya.(vk)

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com-  Kejaksaan Agung akan profesional tuntaskan kasus Gedung menara BCA dan Apertemen Kempinski . Hingga kini diakui memang belum ada tersaangkanya. Untuk itu diharapkan masyarakat tetap memberikan kepercayaan  sehingga kejaksaan bisa bekerja secara profesional mengungkapnya.


Kejaksaan Agung (Kejagung), M Prasetyo ditemui di Kejagung, Kamis (11/3) 2016 mengatakan  akan menyelesaikan hingga tuntas penyidikan kasus dugaan korupsi  pembangunan di luar kontrak Gedung Menara BCA dan Apartemen Kempinski dan menetapkan siapa yang menjadi tersangkanya." Kejaksaan meminta publik untuk mempercayakan penuntasan kasus tersebut, pada kejaksaan karena pihak nya bekerja profesional dalam mengungkapkan kasus tersebut," ujarnya.

Ditempat terpisah, Jampidsus Kejagung, Arminsyah menandaskan publik tidak khawatir karena kejaksaan akan serius dalam menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara 1,2 triliun rupiah.
"Ini adalah suatu proses hukum, proses hukum itu antara lain untuk mengumpulkan data. Dari data dikaji dan dari kajian itu akan dibuat kesimpulan. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir karena kita bekerja baik," tandasnya. 

Selanjutnya, Arminsyah menegaskan pihaknya bekerja untuk mencari kebenaran dan menciptakan keadilan.
"Mungkin kebenaran itu dari sisi lain belum nampak, karena itu kita cari itu, baru kita simpulkan," Kalau ditanya apakah kejaksaan menetapkan target waktu untuk menentukan siapa yang menjadi tersangkanya,  pihaknya tidak menargetkan tetapi akan bekerja profesional," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Arminsyah menjelaskan kita tidak menargetkan tapi kita akan bekerja profesional. Tidak semudah itu menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena kita punya prinsip yang kita pegang teguh. Kita jangan sampai karena kekilapan menzolimi orang. Kalau sengaja, kita tidak mungkin, karena kita tidak ada niat untuk menzolimi orang. "Tapi kita hati hati jangan sampai silap menzolimi orang. Kalau tidak cukup bukti atau kalau masih ragu-ragu, akan kita dalami lagi, Jadi tidak ada niat untuk menunda penyelesaian kasus, jelasnya

Sementara itu,Kapuspenkum Kejagung, Amir Yanto menandaskan , penyidik akan memeriksa mantan Dirut PT Hotel Indonesia Natour (HIN), AM Suseto, pada Jumat ini. Dijelaskannya, AM Suseto akan menjalani pemeriksaan penyidik, pafa Jumat ini, karena pada Kamis kemarin (10/3), tidak sempat memenuhi panggilan."Saksi AM Suseto tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan baru menerima surat panggilan dan akan hadir Jumat, tanggal 11 Maret 2016,"tandasnya.

 Selanjutnya, Amir mengatakan, telah meningkatkan status pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski ke tahap penyidikan. Menurut Amir, peningkatan status pemeriksaan kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-10/F.2/Fd.1/02/2016, tanggal 23 Februari 2016. "Sebagai informasi, setelah PT. Cipta Karya Bumi Indah menjadi pemenang lelang pengelolaan Hotel Indonesia dan dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan sistem BOT atau membangun, mengelola, dan menyerahkan (bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur) di Tahun 2004," ungkapnya.

Sesuai perkembangan,Amir menandaskan  PT Cipta Karya Bumi Indah telah membangun dan mengelola gedung menara BCA dan Apartemen Kempinski yang tidak ada dalam perjanjian BOT antara kedua belah pihak. "Akibatnya diduga tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak diterimanya pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang untuk sementara adalah sekitar 1,29 triliun rupiah," tanasnya.

Untuk itu,Amir menambahkan tim penyidik saat ini sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti. "Untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," tambahnya. (vk)

 

 

Wednesday, 02 March 2016 01:58

Mantan Gubernur Bengkulu Junaidi Jadi Tersangka

Written by

Jakarta,koranrakyat.com -Sesuai dengan amanat Undang-undang tindak pidana korupsi, akhir dengan kesigapan proses pemeriksaan kasus korupsi terus saja dilakukan. Hingga ini pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, dilanjutkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Akibatnya,Junaidy tidak melanjutkan pencalonan Gubernur Bengkulu kembali.


Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi, Kombes Erwanto ditemui di Mabes Polri, Selasa (1/3) 2016 mengatakan Junaidi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SK Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus."Kami hanya tangani Gubernur Bengkulu saja. Masih dalam tahap penyidikan," ujarnya.

Selanjutnya, Erwanto menegaskan saat peristiwa pidana terjadi, Junaidi masih menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur Bengkulu. Hingga kini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya saksi ahli yang dihadirkan dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk saksi ahli dari Kemendagri, terkait dengan mekanisme penerbitan SK oleh Plt," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Erwanto menjelaskan saksi ahli ini sebelumnya sudah diperiksa Bareskrim. Namun, keterangannya masih dibutuhkan sehingga pemeriksaannya akan dijadwalkan lagi. "Hingga saat ini Penyidik belum dipastikan kapan pemeriksaan  terhadap Junaidy dilakukan. Karena penyidikan sempat dikesampingkan karena menunggu proses pemilihan kepala daerah serentak selesai,"jelasnya.

Untuk itu, Erwanto merincinya akibatnya Junaidi batal mencalonkan diri pada Pilkada serentak akhir tahun lalu karena terlanjur dijerat Bareskrim. " Diduga kasusnya bermuatan politis dan menengarai ada pihak yang ingin menjegal langkahnya kembali maju sebagai pertahanan," rincinya.

Dari Perkara Junaidi muncul saat ia menerbitkan SK Gubernur Nomor Z. 17 XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr M Yunus (RSMY). Akibat SK itu, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 5,4 miliar.

Dalam perkara yang sama, enam orang telah divonis di Pengadilan Negeri Bengkulu. SK itu dianggap bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 mengenai Dewan Pengawas. Berdasarkan Permendagri tersebut, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengenal tim pembina. Atas perbuatannya, Junaidi disangka Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Proses hukum masih berjalan,  Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memanggil para saksi yang diduga mengetahui kasus dugaan korupsi pembangunan di luar kontrak Menara BCA dan Apartemen Kempinski. Semua pihak dimintai keterangan untuk memperjelas kasus tersebut dan menemukan tersangkanya.

 Jaksa Agung HM Prasetyo saat ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (26/2) 2016 mengatakan sampai saat ini sudah 3-4 saksi yang dipanggil dalam kasus tersebut. "Sekarang sedang dipanggil lagi.
Para saksi dipanggil dari pihak PT HIN (Hotel Indonesia Natour), PT Cipta Karya Bumi Indah dan Grand Indonesia. "Dari PT HIN, PT Cipta Karya Bumi Indah, dan tentu saja Grand Indonesia, semua pihak yang bisa dimintai keterangan, untuk memperjelas kasus, kita panggil," ujarnya.

Ketika ditanya yang dipanggil dari kalangan top manajemen,  Prasetyo menegaskan semua yang mengetahui kasus tersebut. Ya pokoknya semua dong, tingkat middle manajemen ke atas. Memang belum ada tersangka
."Belum (ada), nanti akan dipilah pilah dulu siapa yang harus bertanggungjawab," tegasnya Prasetyo. 

Menyinggung kejelasan, Prasetyo menandaskan yang pasti, penyidikan Kasus Menara BCA sudah makin jelas (atau sudah nampak pihak yang paling bertanggungjawab). "(Yang pasti)makin jelas,
ya. "Kalau diperlukan, kita akan minta bantuan PPATK,"tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris KP2KKN (Komite Pengawas Pemantau Korupsi Kolusi Negara) Eko Haryanto, mengatakan, untuk memetakan kasus tersebut, harus dilihat dulu isi kontrak perjanjiannya. "Baru setelah itu, melihat siapa pihak-pihak yang mengerjakan pembangunan dua gedung tersebut," ungkapnya.

Hingga kini, Eko  mengakui pihaknya menduga, ada oknum pejabat yang mendapatkan fee dari pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski. "Diduga ada kickback yang diterima oknum pejabat itu, sehingga kalau mau ditelusuri maka kejaksaan harus menggandeng PPATK," akunya.


Untuk itu, Eko menjelaskan kejaksaan sendiri harus siap mental dan fisik untuk menyidik kasus tersebut. "Karena bukan tidak mungkin ada tangan-tangan politik yang bermain dalam kasus tersebut. Jangan sampai hukum dikalahkan oleh tangan-tangan politik ini," jelasnya.

Sementara itu,  pengamat masalah sosial dan hukum, Romo Benny Susetyo, untuk menuntaskan kasus tersebut, memang yang utama harus mempelajari kontrak perjanjian, dan melihat berapa yang menjadi hak negara dan berapa hak swasta. "Baru dari situ dilihat siapa pengembang dan yang membangun dua gedung tersebut," ungkapnya.

Sesuainya , Untuk itu, Benny menandaskan kejaksaan juga harus meminta supervisi dari KPK, karena kerugian negara dalam kasus tersebut, sangat besar. "Supervisi diperlukan agar penyidikan yang dilakukan kejaksaan itu terarah dan tidak dipengaruhi unsur unsur dari luar," tandasnya.

Sementara itu, saat dihubungi untuk menanyakan berapa saksi yang sudah dipanggil, Kapuspenkum Kejagung, Amir Yanto, tidak mengangkat teleponnya. Namun sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo, mengatakan, akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk memanggil pemilik Perusahaan Rokok Djarum, Robert Budi Hartono.

Kejaksaan juga akan mendalami keterlibatan korporasi dan menjeratnya dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Korporasi.
"Siapapun yang terkait dengan itu akan dipanggil," katanya

Dari perkembangan, Prasetyo menandaskan selain akan memanggil semua pihak, penyidik juga akan mendalami keterlibatan perusahaan Grup Djarum dalam pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski tersebut. "Kita lihat nanti, tanya Jampidsus," tandasnya.


Kelanjutannya, Prasetya menermati dijelaskannya, kasus tersebut terungkap berkat pengembangan pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pembangunan dua gedung tersebut. Namun Jaksa Agung masih merahasiakan berapa kerugian negara dalam kasus tersebut. "Ada semacam penyimpangan di sana yang menyalahi kontrak," jelasnya.


Sebelumnya, Jampidsus Kejagung Arminsyah mengatakan, Menara BCA dan Apartemen Kempinski diduga dibangun di luar kontrak yang dibuat antara BUMN PT Hotel Indonesia Natour dan PT CKBI serta PT GI. Dalam kontrak tertulis pembangunan empat bangunan, yaitu hotel bintang lima, pusat perbelanjaan I dan II, serta fasilitas parkir, dan tidak ada pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski.
"Kita lihat ada dua bangunan, itu kerjasama 30 tahun dan tidak termasuk Menara BCA dan Apartemen Kempinski," ujarnya

Sementara itu, menurut Kapuspenkum Kejagung, Amir Yanto, peningkatan status pemeriksaan kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-10/F.2/Fd.1/02/2016, tanggal 23 Februari 2016. "Sebagai informasi, setelah PT. Cipta Karya Bumi Indah menjadi pemenang lelang pengelolaan Hotel Indonesia dan dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan sistem Build, Operate, and Transfer (BOT) atau membangun, mengelola, dan menyerahkan (bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur) di Tahun 2004,"ungkapnya.

Untuk itu, Amir membeberkan PT. Cipta Karya Bumi Indah telah membangun dan mengelola gedung menara BCA dan Apartemen Kempinski yang tidak ada dalam perjanjian BOT antara kedua belah pihak. "Akibatnya diduga tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak diterimanya pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang untuk sementara adalah sekitar 1,29 triliun rupiah," bebernya.


Seiring dengan itu, Amir menambahkan tim penyidik saat ini sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti. "Ini dilakukan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," tambahnya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com -Proses pemeriksaan terhadap kasus dugaan pembangunan diluar kontrak Menara BCA dan Apartemen  Kempinski terus didalami secara cermat. Pasalnya adanya peningkatan dari penyidikan ke Penyidikan. Untuk itu dengan dinaikkan statusnya ke penyidikan, kejaksaan melihat ada indikasi tindak pidana dalam pembangunan menara dan apartemen tersebut.

Jampidsus Kejagung, Arminsyah ketika di temui di Gedung Budar,Selasa(23/2) mengatakan  Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status pemeriksaan terhadap kasus dugaan pembangunan di luar kontrak Menara BCA dan Apartemen Kempinski dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan dinaikkan statusnya ke penyidikan, kejaksaan melihat ada indikasi tindak pidana dalam pembangunan menara dan apartemen tersebut.

Selanjutnya, Arminsyah menegaskan terhadap Kasus Menara BCA dan Apartemen Kempinski, pihak penyidik baru menaikkan status pemeriksaan ke penyidikan. "Ini baru kita naikkan ke penyidikan," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Arminsyah menjelaskan meski sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan, namun penyidik belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Ditanya siapa yang paling layak diminta pertanggungjawaban, Arminsyah menjawab belum. "Belum, nanti dong, kalau sudah terang tindak pidananya. Yang jelas kita naikkan ke penyidikan karena ada tindak pidananya. Surat perintah penyidikan terhadap kasus tersebut, dikeluarkan pagi ini.," jelasnya.

 

Ditanya apakah kejaksaan telah menemukan indikasi , Arminsyah merincinya ada. Sudah ada indikasi. Saya pernah sampaikan bahwa ini ada perjanjian membangun mal, tempat parkir, tapi tidak membangun tower yang dua itu. Jadi tower itu dibangun di luar perjanjian antara PT GI (Grand Indonesia) dan PT HIN (Hotel Indonesia Natour), ternyata dibangun satu perkantoran disewakan satu apartemen. "Artinya dari pembangunan itu nggak ada pemasukan ke negara. Nah nanti dipidana dong. ya kita sidik, kita mulai penyidikan hasilnya nanti," rincinya.

 

Didesak berapa kerugian negara dalam kasus tersebut, Arminsyah menandaskan belum bisa disebutkan berapa kerugiannya "Belum bisa disebutkan, Diduga kerugiannya 1,2 triliun,Belum bisa dijawab, Yang jelas para pelaku akan dijerat dengan pasal korupsi yaitu Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tandasnya..

 

Sebelumnya, Arminsyah mengakui Menara BCA dan Apartemen Kempinski diduga dibangun di luar kontrak yang dibuat antara BUMN PT Hotel Indonesia Natour dan PT CKBI serta PT GI. Dalam kontrak tertulis pembangunan empat bangunan, yaitu hotel bintang lima, pusat perbelanjaan I dan II, serta fasilitas parkir, dan tidak ada pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski. "Kita lihat ada dua bangunan, itu kerjasama 30 tahun dan tidak termasuk Menara BCA dan Apartemen Kempinski," akunya.

 

Sementara itu, menurut Kapuspenkum Kejagung, Amir Yanto mngatakan peningkatan status pemeriksaan kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-10/F.2/Fd.1/02/2016, tanggal 23 Februari 2016. "Sebagai informasi, setelah PT. Cipta Karya Bumi Indah menjadi pemenang lelang pengelolaan Hotel Indonesia dan dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan sistem Build, Operate, and Transfer (BOT) atau membangun, mengelola, dan menyerahkan (bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur) di Tahun 2004," ungkapna.

 

Untuk itu, Amir menadaskan  PT. Cipta Karya Bumi Indah telah membangun dan mengelola gedung menara BCA dan Apartemen Kempinski yang tidak ada dalam perjanjian BOT antara kedua belah pihak. "Akibatnya diduga tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak diterimanya pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang untuk sementara adalah sekitar 1,29 triliun rupiah," tandasnya.

 

Sesuai pendalaman, Amir membeberkan tim penyidik saat ini sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya." Itu menjadi tugas yang haus segera diselesaikan," bebernya.

 

Sebelumnya, Peneliti hukum ILR (Indonesia Legal Roundtable), Erwin Natosmal Omar, mengatakan, kejaksaan harus melakukan kerjasama dengan KPK, karena dalam Kasus Menara BCA ini diduga melibatkan uang besar dan pelaku-pelaku besar."Kasus ini diduga terkait dengan oknum-oknum pemerintahan di masa itu, dan terus berlanjut hingga sekarang. Karena itu, kalau mau tahu siapa saja pelakunya, maka kejaksaan harus mengikuti kemana uang besar itu mengalir. Ikuti terus aliran uang itu, tidak mungkin mengalir ke pelaku-pelaku kecil. Karena itu, melibatkan uang dalam jumlah besar dan tidak sedikit," ujarnya.

 

Lebih lanjut, Erwin menegaskan karena menyangkut uang besar, maka pelaku-pelakunya juga diduga terkait dengan orang besar. Ditanya apakah ada dugaan keterkaitan kasus tersebut dengan Kasus BLBI, Erwin mengatakan, untuk mengetahui hal itu, harus ada pendalaman kasus dulu. "Untuk melihat apakah ada keterkaitan harus didalami dulu, karena itu, kami mendesak kejaksaan untuk mendalaminya. Tapi kalau dilihat dari pelaku-pelakunya, pasti ada dugaan keterkaitan," tegasnya (vk)

 

Jakarta,koranrakyat.com- Proses Pemeriksaan Kasus penanaman 100 juta Pohon diduga fiktif ditubuh anak perusahaan PT Pertamina terkesan lamban dan hingga kini belum berbuah hasil, Buktinya  pemeriksaan mantan Direktur Pertamina Foundation (PF), Nina Nurlina Pramono, Kamis (18/2) 2016, Namun, setelah diperiksa Nina menghilang lewat pintu belakang.. 

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Bambang Waskito saat dihubungi, Kamis petang kepada wartawan, Kamis (18/2) 2016 mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa mantan Direktur Pertamina Foundation (PF), Nina Nurlina Pramono, Kamis (18/2/2016).Penyidik memeriksa Nina untuk yang pertama kali sebagai tersangka perkara dugaan korupsi penanaman 100 juta pohon di tubuh anak perusahaan PT Pertamina tersebut."Betul, sejak siang hingga sore tadi, tersangka Nina diperiksa untuk yang pertama kali," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang menegaskan dalam pemeriksaan kali ini, penyidik tidak bertanya hal umum kepada Nina. Penyidik sudah masuk ke substansi perkara, yakni soal dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Direktur Pertamina Foundation."Unsur pencucian uang itu dapat kami kejar jika pidana pokoknya, yakni korupsi, sudah tuntas. Nah, saat ini kami fokus ke melengkapi berkas perkara soal unsur korupsinya terlebih dahulu," tegasnya.

Uniknya,usai memeriksa Nina, penyidik akan rapat internal untuk membahasnya. Penyidik akan menentukan apakah keterangan Nina sudah cukup atau masih harus dimintai keterangan lagi.

Tidak diketahui berapa lama Nina diperiksa oleh penyidik. Sebab, Nina tidak keluar dari pintu depan Gedung Bareskrim. Nina keluar dari pintu belakang sehingga awak media tak dapat mewawancarainya.

Sebelumnya, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri mengusut dugaan korupsi di tubuh Pertamina Foundation.

Tindak pidana itu diduga dilakukan lewat program penanaman 100 juta pohon di seluruh Indonesia. Temuan penyidik, Pertamina Foundation menggelontorkan ratusan miliar untuk program penanaman 100 juta pohon.

Pelaksanaan program itu pun melibatkan relawan. Penyidik menduga ada penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan dalam program itu.

 

Dalam kasus ini, total kerugian negara dari program itu diperkirakan Rp 226,3 miliar. Namun, perkiraan itu hasil perhitungan penyidik. Penyidik masih butuh analisis dari lembaga audit negara. 
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan seorang tersangka, yakni mantan Direktur Utama Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono.(vk)

Page 10 of 16

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan