Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Saturday, 24 September 2016 04:16

Kejahatan Trans International Dibongkar

Written by

 

Jakarta, koranrakyat.com- Kasus perdagangan manusia kembali dibongkar Dirtipidum menangkap Abraham Leuhenapessy, sayangnya  kasusnya sudah hamper 1 tahun dilaporkan, namun    berhasil menangkap otaknya.Kasubdit III Dirtipidum, Konbes Pol Sulystiono di Mabes Polri, Jumat (23/9)2016 mengatakan Kasus penyelundupan nasib manusia di Polda Nusa Tenggara Timur dibongkar . " kejadiannya sudah 1 tahun yang lalu tepatnya  tanggal 31 Mei 2015, ujarnya

 Dikatakan   Abraham  membawa   65 orang terdiri  dari 10 orang Balangdes,1 warga negara Mianmar dan 54 warga Srilanka,.Sulistomo menegaskan ini Kapal motor ini  membawa imigran gelap ini di Pulau Lain ,Kecamatan Rute Barat Daya berjumlah 54 orang berangkat dari Tegal Jawa Tengah dengan tujuan Selandia  Baru. "Dalam perjalanan kapal pengangkut imigran tersebut memasuki wilayah perairan Australia dan kemudian dicegat oleh petugas perbatasan Australia  dan selanjutnya didorong sampai ke perbatasan Indonesia dan selanjutnya terdampar di rute, NTT tersebut.  Dari tegal tidak naik kapal ini diduga dibeli oleh Abraham  termasuk Kapten kapal juga Rp 500 Juta atau Rp 600 Juta. Kapalnya sampe senja baru dicegat akibat rusak dan kapal tenggelam," tegasnya.

Sulistiyono menjelaskan Kapal dari polisi Australia kapal ini untuk kembali ke Rote dan diamankan. Ada suara masyarakat dan polisi ketempat kejadian Perkara(TKP) . " Kemudian para imigran tersebut menuju Selandia Baru dengan tujuan   mencari kehidupan yang lebih baik dinegara baru mereka terancam kehidupannya. Untuk tujuan diselundupkan ke Selandia baru imigran membayar  4 Ribu Dolar Amerika sampai dengan 8 Ribu Dolar Amerika uang tersebut pengakuan imigran diserahkan kepada Abdul dan Thoenes Khamar dengan uang  berkisar 325 Ribu Dolar Amerika atau sekitar Rp 4 Miliar," jelasnya.

Lebih jauh, Sulistono merincinya  Para imigran ini diselundupkan dengan orang yang berada di Indonesia oleh Tapi Apindo, Steven Ivan Hanny Worotitjan, Media An pos alias Media, Marthen Karaeng, Yohanis Humiang, Thoenes Khamar, Arman Johanes, 7 anak buah kapal orang indonesia sudah menjalanu hukum divonis selama 5 tahun." Sedangkan Kapten Bram  dan Suresh warga srilanka koordinator asal Srilanka masuk Daftar Pencarian orang(DPO ).Kapten Bram tertangkap kemarin  23 September 2016 setelah pulang dari Srilanka," rinciannya.


Seiring dengan itu, Sulistiono menandaskan setelah keterangan para saksi tersangka yang sebelum nya adalah Abraham Leuhenapessy membeli kapal untuk menyelundupkan orang sebagai imigran tersebut ke Jawa Tengah. Untuk kepentingan membeli kapal ABK tersebut mendapatkan dana tersebut sejumlah Rp 1,6 Miliar dari Thines khumar mengiurkan batam ini dikenal dengan Kapten Bram orang yang sebagai pemain lama dalam penyelundup manusia dan telah terhubung dengan upaya pelayaran ilegal menuju Australia. "Jadi Pak Abraham ini tahun 2007 dalam keterlibatannya dalam sebuah kapal masuk secara ilegal  di Pulau Christmast pada bulan Februari 2007 dengan membawa  83 Warga negara Srilanka secara ilegal. Atas perkara tersebut Pak Abram ditahan dan dibebaskan pada tahun 2008," tandasnya.

Sesuai data, Sulistiono membeberkan pada tahun 2009 Pak Abram melakukan penyeludupan dari  Merak, Banten  225 imigran dan ia ditangkap  dituduh melakukan pelanggaran dalam bidang ke Maritiman dan hanya dikenakan denda. Kapal-kapal yang dikirim oleh kapten Bram (Abraham  Lounapessy) untuk menyelundupkan manusia diberangkat dari pantai-pantai di Jawa Barat termasuk kapal pengangkut imigran yang terdampar di Pulau Roti Pada Bulan Mei 2015.
"Dan pak Abraham Lounapessy) di perumahan Semangat Jaya Blok 4 Nomor 8 Rt 11, RW 08 Kelurahan Demangan Kecamatan  Kalideres, Jakarta Barat," bebernya. Jadi, Sulistomo menambahkan bahwa tindak pidana penyelundupan manusia yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2015 di pulau Lanu, Kecamatan Rute Barat Daya , Kabupaten Rute Dahi, NTT terhadap 65 orang merupakan kejahatan  Trans nasional yang terorganisir yang dilakukan 11 orang tersangka yang terdiri dari 3 orang warga negara asing dan 8 orang negara indonesia , dimana para penyelundup tersebut telah memperoleh uang dari para imigran kurang lebih 325 Ribu Dolar Amerika atau  sekitar Rp 4 Miliar dalam sekali. pemberangkatan."Dari 11 orang tersangka tersebut telah berhasil ditangkap sebanyak 10 orang tersangka dimana 8 orang telah dinyatakan  bersalah oleh pengadilan Negeri Rute Ndaho dengan dirintisnya vinos penjara antar 5 tahun dan sisanya dalam proses penuntutan dan penyidikan tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday, 22 September 2016 04:17

Oknum Dir Narkoba Bali Diduga Memeras Diperiksa Propam

Written by

 

 

Jakarta, koranrakyat.com- Mabes Periksa oknum  Direktur Tindak Pidana Narkoba Polda Bali Kombes Pol Franky Haryanto Parapat  karena diduga terima suap. Kini dalam pemeriksaan Program. .Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di sela-sela peresmian Fasilitas Rumah Sakit Sukanto, Selasa (20/9)2016 mengatakan saya belum tahu , saya belum laporan dari itu. Saya minta,Kadiv Humas yang mengecek, setelah itu nanti akan disampaikan."Kalau saya belum tahu sekali lagi. Detailnya memang benar, saya apresiasi kepada  Paminal dan Propam dan berarti sudah menjabarkan perintah saya," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan perintah saya dalam terakhir  minggu lalu pada saat gelar operasional  kebijakan saya perang terhadap Narkoba. Tunjukan peran narkoba bagaimana. "Semua Dir narkoba dan Mabes Polri harus menunjukan hasil, itu kalau tidak berhasil tidak ada prestasi seratus hari ini. Dari massa jabatan saya sebagai Kapolri, Dinaikkannya akan efaluasi atau di ganti.," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Tito menjelaskan sebaliknya yang berprestasi kita akan berikan reward dalam bentuk promosi . Setelah itu saya minta,dari Jaminan bukan back up melakukan operasi tertutup."  Silakan paminal melakukan operasi tertutup. Kalau ada pejabat dan anggota terlibat yang tidak memenuhi perintah saya Direktorat Narkoba operasi dari mereka. Saya berfikir kalau ada  ini Jaminan sudah melakukan perintah saya," jelasnya.

Ditempat yang sama, Kadiv Humas Mabes Polri Irjenad Pol Boy Rafli Amar mengatakan semua di intai pejabat polisi semua di Intai. Apa lagi atensi Kapolri berkaitan narkoba." Pak Kapolri sudah sampaikan jajaran untuk perang Narkoba. Para pejabat narkoba , pejabat Direktur terutama, Kasat Narkoba masa penilaian jika dalam penilaian ini tidak berhasil resikonya diproses hukum," ungkapnya.

Jadi, Boy menandaskan tapi kalau belum berprestasi penilaian atau reward . Pertama program 100 hari, yang berikutnya 1 bulan akan di Pandu. "Jadi siap-siap para jajaran dipantau oleh Propam. Jadi jangan bekerja semberono melanggar hukum apa lagi melakukan tindakan-tindakan yang melukai masyarakat. Untuk Dir narkoba  Bali akan diproses Kode Etik dan tindak Pidananya," tandasnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Thursday, 22 September 2016 03:57

Jaksa Farizal Sering Mangkir Sidang

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Hasil pemeriksaan Jaksa Muda Pengawasan kejagung memeriksa Jaksa Farizal dan diakuinya tidak pernah ikut sidang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI  , Muhammad Rum di Kejagung ,Rabu (21/9)2016 mengatakan, dari pemeriksaan sejumlah orang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,

 

 Diketahui bahwa Jaksa Farizal melakukan sejumlah kelalaian.Dari rekan sesama jaksa diketahui bahwa Farizal tidak pernah menghadiri sidang dengan terdakwa Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto."FZ sebagai ketua tim jaksa tapi tidak pernah menghadiri sidang," ujarnya.

Sesuai pemeriksaan, M Rum menegaskan sebagai ketua, diakui rekan sesama jaksa bahwa Farizal tidak informatif kepada anggota tim jaksa penuntut umum. Tak ada koordinasi dan arahan dari Farizal kepada bawahannya. "Tak hanya itu, Farizal diketahui juga menyusun eksepsi untuk Sutanto selaku terdakwa. Hal ini melampaui tugasnya sebagai jaksa penuntut umum," tegasnya.

Untuk itu, M Run menjelaskan meski begitu, belum dapat dipastikan apakah Farizal melanggar etik atas perbuatannya tersebut."Kami belum final melakukan pemeriksaan. Jadi belum ditentukan FZ ini bersalah atau tidak," jelasnya.

Lebih lanjut, M Rum merincinya saat diperiksa, kata Rum, Farizal juga mengakui bahwa dirinya menerima uang dari Sutanto sebanyak Rp 60 juta. Jumlah tersebut berbeda dari yang dituduhkan KPK, yakni Rp 365 juta. "Sutanto juga diarahkan tak ditahan oleh penyidik Polda Sumatera Barat sehingga ia menjadi tahanan kota oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.Sehingga selama proses penyidikan hingga persidangan, Sutanto tidak berada di balik sel.

Itu materi pemeriksaan kami kenapa bisa keluar dari kota. Harusnya tetap di kota, harus minta izin. Itu materi yang kami periksa sekarang," rinciannya.

Itu sebabnya, Rum menandas dan belum memastikan sanksi apa yang akan dikenakan kepada Farizal karena pemeriksaan belum selesai. Namun, ia memastikan adanya ancaman pemecatan dari korps adhyaksa untuk sanksi terberatnya. "Dalam kasus yang ditangani KPK, Farizal diduga menerima suap dalam penanganan perkara distribusi gula yang diimpor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI), " tandasnya.

Hingga kini, M Rum membeberkan Sutanto merupakan terdakwa yang tengah menjalani sidang, sementara Farizal sebagai ketua tim jaksa penuntut umum. "Dia menyerahkan uang Rp 365 juta kepada Farizal untuk membantu perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang, "bebernya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com – Kejagung melakukan  melakukan pemeriksaan terhadap oknum pejabat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, termasuk jaksa Farizal yang diduga terlibat suap. .
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum di Kejagung ,Rabu (21/9)2016 mengatakan Farizal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto."Dalam pemeriksaan internal, Farizal mengakui adanya penerimaan uang.Farizal ini menerima uang. Untuk sementara jumlahnya Rp 60 juta, tapi belum final," ujarnya.

Selanjutnya. M Rum menegaskan adapun, menurut KPK, Farizal menerima uang sebesar Rp 365 juta untuk mengurus perkara di persidangan. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan yang diakui Farizal kepada Jamwas. Farizal mengakui uang Rp 60 juta itu diterima dalam empat kali pemberian."Belum bisa ditentukan alasannya apa (menerima uang). Kami sedang periksa si FZ ini," tegasnya. 

 

Untuk itu, M Rum menjelaskan seiring dengan proses hukum di KPK, Jamwas Kejaksaan Agung juga melakukan pemeriksaan internal untuk menemukan adanya pelanggaran etik oleh Farizal." Dalam kasus yang ditangani KPK, Farizal diduga menerima suap dalam penanganan perkara distribusi gula yang diimpor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI)," jelasnya.
Sutanto merupakan terdakwa yang tengah menjalani sidang, sementara Farizal sebagai ketua tim jaksa penuntut umum.
Sutanto menyerahkan uang Rp 365 juta kepada Farizal untuk membantu perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang.(vk)

 

 

.

Jakarta, koranrakyat.com-.Kejagung segera panggil  atasan dari jaksa Suap Afrizal yang sedang diproses kasusnya oleh KPK. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Widyo Pramono ditemui di Kejagung Senin (19/9)2016 mengatakan pihaknya telah memanggil sejumlah atasan dari jaksa Farizal, tersangka kasus suap yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya akan terlebih dulu memeriksa Asisten Kepala Kejaksaam Tinggi Sumatera Barat, Asisten Pidana Khusus, dan Asisten Pidana Umum di Kejati Sumbar, tempat Farizal bekerja."Tidak harus yang bersangkutan lebih dulu, tapi pihak di mana dia bekerja itu kami mintai laporan dan keterangan," ujarnya.

Selanjutnya, Widyo menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu pengawasan yang dilakukan pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap bawahannya."Karena
para atasan memiliki fungsi pengawasan terhadap anak buah, termasuk dalam kasus Afrizal."Tidak hanya jaksa pengawas yang melakukan, tapi seluruh unit kejaksaan atasannya wajib melakukan pengawasan terhadap stafnya dan bawahannya," tegasnya.

Untuk itu, Widyo menjelaskan Karena itulah Widyo merasa harus memeriksa atasan Farizal di Kejati Sumatera Barat.
"Kami dengar sejauh mana Anda melakukan pengawasan, pembinaan,monitoring ke yang bersangkutan," jelasnya.

Jadi, Widya merincinya Farizal diduga menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto yang merupakan terdakwa yang tengah dia tangani di persidangan. "Kasus yang ditangani oleh Farizal berkaitan dengan distribusi gula yang diimpor tanpa Standar Nasional Indonesia.
Dalam kasus ini, Sutanto merupakan terdakwa yang tengah menjalani sidang," rincinya

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Sutanto menyerahkan uang sebesar Rp 365 juta. Tujuannya agar membantu perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri di Padang.Farizal tak hanya berperan sebagai jaksa.

"FZL bertindak seolah penasihat hukum XSS, membuat eksepsi, dan9 membawa saksi yang menguntungkan," ungkapnya.(vk)

.

Jakarta,Koranrakyat.com,-Pemberantasan perilaku korupsi benar-benar dijunjung tinggi oleh pemerintah Indonesia. Tak pandang bulu, semua pihak adalah sama di mata hukum. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangannya terkait operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang anggota DPD yang identitasnya masih belum diungkap.

"Pada kesempatan kali ini saya menegaskan sekali lagi, stop korupsi. Untuk siapapun," tegas Presiden menjawab pertanyaan jurnalis usai acara Pemberian Makanan Tambahan di Dusun Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 17 September 2016.

Pemerintah juga berkomitmen untuk tidak mencampuri proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam upayanya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK terhadap siapapun. Dan saya meyakini bahwa KPK dalam menangani sesuai dengan kewenangannya dan sangat profesional," jelas Presiden.

Diberitakan Sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo, menyampaikan melakukan penangkapan tangan terhadap Ketua DPD Irman Gusman ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan pada Sabtu (17/09) dini hari di kediaman Ketua DPD tersebut.

Melalui konferensi pers resmi di Gedung KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa mereka telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu XSS dan MNI sebagai terduga pemberi suap dan IG sebagai terduga penerima suap.

Petugas KPK juga mengamankan uang senilai Rp100 juta dalam bungkusan yang menurut Agus, "(berada) di dalam rumah, petugas KPK meminta Pak IG menyerahkan bungkusan yang diduga merupakan pemberian dari XSS dan MNI".

Wakil Ketua KPK Laode Syarief menambahkan bahwa penyidik KPK sengaja menunggu terduga pemberi suap keluar dari dalam rumah IG, lalu "pemberi ditangkap di mobilnya, lalu dminta untuk menemani penyidik KPK masuk, lalu penyidik minta uang tersebut, bahkan uang itu diambil dari dalam kamar tidur yang bersangkutan (IG)."

Agus Rahardjo juga menyatakan bahwa pemberian terhadap IG disebut "terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog terhadap CV SB pada 2016 untuk provinsi Sumbar.

Berdasarkan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK, menurutnya, memutuskan peningkatan perkara jadi penyidikan dan menetapkan tiga tersangka.Dalam kronologinya, Agus menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada sekitar pukul 01.00 WIB.

Selain melakukan operasi tangkap tangan terkait kuota gula impor, XSS diduga juga memberikan uang sejumlah Rp 365 juta bagi FZL, seorang jaksa yang menangani kasus hukum XSS di Pengadilan Tinggi Padang, namun "dalam proses persidangan FZL bertindak seolah-olah sebagai penasihat hukum XSS," ujar Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK.

Sementara itu, Laode Syarief juga menambahkan bahwa, terkait 'pernyataan klarifikasi' yang disampaikan oleh akun Twitter Irman Gusman, "Saya meminta penghentian operasi dari Twitter yang bersangkutan karena memutar balik fakta yang sebenarnya. Semua prosedur penangkapan sudah sesuai SOP dan perkembangan yang berlaku, semua operasi tangkap tangan ini direkam secara profesional oleh penyidik-penyidik KPK sehingga semua informasi yang seakan bertentangan dengan fakta ini adalah bohong adanya." Menurut Laode, IG tidak mendapat akses HP ataupun Twitter, dan akun tersebut dioperasikan oleh stafnya..(eas)

.

Jakarta, koran rakyat.com- Kejagung  membentuk Tim Pencari Fakta versi Kejagung upaya mencari tahu data yang ada melanjutkan temuan TPF Polri. Jaksa Agung, M. Prasetyo di temui di Kejagung, Jumat (16/9)2016 mengatakan

 

 dengan adanya fakta lain yang ditemukan, saya berpikir juga akan membentuk tim pencari fakta untuk melanjutkan temuan TPF polri.  "Saya harap effendi dan hendardi siap bergabung biar terbuka semua. selain itu juga komisi Kejaksaan. kita engga mau adanya dugaan dugaan, tentunya perlu dibuktikan , Oleh karena Kejagung bentuk tim pencari fakta terkait adanya oknum Jaksa memeras sesuai temuan TPF Polri" ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan kita sedang bersemangat perangi narkoba, jangan ada isu isu atau berbagai macam dugaan temuan yang masih perlu pembuktian. "Info seperti itu udah pernah dengar sebelumnya, enggak ini tiba tiba aja, kita enggak pernah dengar itu. Pak Jampidum bilang itu, yang gatel di kepala, digaruknya di kaki. heu heu heu... sehingga akhirnya yang gatel eng,gak berhenti, bagian lain malah luka karna digaruk,"tegasnya. 

Ketika ditanya apa ada upaya mengalihkan dari masalah sesungguhnya, Prasetyo menjelaskan saya engga tahu, tanya mereka lah. Saya hormati putusan mereka, temuan mereka. tapi kami ingin buktikan. "Makanya kita berusaha untuk bentuk TPF yang sama seperti apa yg dilakukan polri. Kita gak pernah merencanakan bentuk TPF, tapi karna ada fakta lain yg ditemukan, tentunya saya berpikir untuk bentuk tim yang sama supaya terbuka," jelasnya.

Saat didesak apakah akan ketemu tim, Prasetyo mengakui justru kita klarifikasinya dengan bentuk TPF itu, biar tau benar apa enggak. "Kalo benar ada jaksa saya yang terlbat main main dengan jaringan narkoba, saya akan tindak tegas. itu komitmen saya. saya gak main main. kalo salah ya kita proses. kalo enggak, ya kita bela," akunya.

Terus kapan bentuk tim, Prasetyo menandaskan
sedang kita persiapkan. saya akan pilih siapa yg dianggap kredibel untuk membantu kita termasuk kalo perlu haris kita undang untuk TPF."Untuk melaporkan effendi saya belum berpikir melapor melapor. Karena saya juga belum tau informasi effendi dari mana. saya katakan, mungkin dari phak yang terlibat jaringan itu sendiri. karna jaksa gamau diajak kompromi, kerjasama, nyatanya tedja dihukum mati. itu diputus sama baik PN, PT, dan MA. sementara yg penyidikan bukan kejaksaan, tp BNN atau polisi. ada kemungkinan gak kejaksaan seenaknya mengubah pasal orang," tandasnya.(vk)

 

Jakarta,koranrakyat.com- Tim Pencari Fakta terkait testimoni Freddy Budiman kepada Harris Azhar ada aliran dana Rp 90 Miliar .
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol BoyRafli Amar ditemui di PTIK Jakarta Selatan, Kamis (15/9)2016 mengatakan Pongky, Hendardi ,Effendy Coki Manurung ,Baharudin jafar sejak 9 Agustus sampai 9 September lalu genap 1 bulan tugas surat perintah Kapolri Tim Pencari Fakta(TPF) 18 orang 3 dari internal Kepolisian ."Tim di bawah tanggung jawab dwi Priyatno Perjalanan selama 1 bulan proses kegiatan tim berkunjung melakukan interview pengamatan mencari fakta berkaitan testimoni Haris Azhar perihal Freddy Budiman yang disampaikan ke media publik dan kami merespon apa yang dia sampaikan  Freddi kepada Haris," ujarnya.


Selanjutnya, Boy menegaskan apa saja temuan yang telah berhasil dicapai Lapas Nusa Kambangan Lapas Jakarta dan petugas direktorat narkoba."Tentang suap dan gratifikasi   Kami sikapi dengan sangat serius ini lihat tim ini bekerja," tegasnya. Sementara, Hendardi mengatakan Saya ingin menegaskan kembali dulu tentang posisi tim ini dan masa kerja yang singkat."Ini bukanlah penyelidikan dan penyidikan pro Yudistia tapi ini pengumpulan fakta untuk kemudian mengambil langkah-langkah  startegis yang dilakukan tim pencari fakta. Kapolri bahkan menjanjikan bahwa nanti ditemukan nama pejabat Polri dalam kasus ini maka akan ditindak acara tegas sesuai UU yang berlaku," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Hendardi menandaskan Pembetulan TPF adalah ikhtiar dan tindakan responsif Kapolri dalam tindakan harus Azhar pada 28 Juli 2016. "Tim Pencari Fakta tidak terbatas pada upaya mencari kebenaran tapi lebih menata kembali  momentum untuk Kasus narkoba lebih akuntabel," 

Untuk itu, Hendardi mengakui sebagai kritik masyarkat kepada anggota kepolisian dalam menangani kasus narkoba 
"TPF telah melakukan pengumpulan data 64 individu 24 internal Polri 24 ekternal Polri ada Lapas petugas Lapas dan karyawan dan unsur-unsur lain masyarakat yang berkata ," akunya.

Itu sebabnya, Hendardi menegaskan Rekonstruksi peristiwa saat Freddy Budiman kepada Haris Azhar ini saya kira penting karena Freddy Budiman  sudah di eksekusi sehingga kami rekonstruksi kembali pertemuan itu." Apakah benar perseteruan itu, siapa saja saksinya, apa yang dikatakan Haris Azhar adalah benar dalam artian tidak berbohong apa yang dikatakan oleh Freddy Budiman. Kendati apa yang dikatakan Freddy Budiman belum bisa di klaim suatu kebenaran jadi bisa benar bisa juga salah," tegasnya. 

Sesuai data, Hendardi mengungkapkan Video rekaman fledoi dan dokumen relevan telah dilihat oleh tim TPF menggunakan info dari PPATK  yg disampaikan kepada Kapolri."Waktu kerja 30 hari, sudah kami laporkan pada Kalpolri berkaitan  Mandat," ungkapnya

Jadi, Hendardi menambahkan Pertemuan harus Azhar dan Freddy Budiman. Petunjuk awal sangat sumir ini masalah fledoi dan dugaan dana miliaran, rentang waktu  antara Peristiwa dan pernyataan fb dan penyebarluasan informasi tersebut itu  keterbatasan bagi kami. 4 Tidak ada petunjuk awal ," ungkapnya."Keterbatasan tersebut maka laporan ini bersifat Open endit, tapi petunjuk yang telah ditemukan itu Djafar mungkin untuk dibuka dan dikembangkan lagi oleh user jg bila diperoleh  TPF berakhir," tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 13 September 2016 10:52

Presiden Jokowi Hormati Proses Hukum Terpidana Mary Jane

Written by

.Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, juga menghormati dan percaya terhadap proses hukum yang ada di Indonesia_

Kelanjutan proses hukum terpidana kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane, menemui kejelasan. Adalah Presiden Joko Widodo sendiri yang memberikan keterangan terkait hal tersebut. Presiden menjelaskan hasil pembicaraan antara dirinya dengan Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte, beberapa waktu lalu.

"Iya, Presiden Duterte menyampaikan, silakan diproses sesuai hukum yang ada di Indonesia. Artinya kan sudah jelas, seperti yang disampaikan kemarin," jelas Presiden kepada para jurnalis usai meresmikan pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa 13 September 2016.

Namun demikian, Presiden juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Filipina saat ini. Karena hal itulah eksekusi Mary Jane yang sedianya dilakukan pada April tahun lalu ditunda. Sebab, dalam kasus tersebut, pemerintah Indonesia tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan menjamin rasa keadilan terhadap terpidana.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memuji konsistensi Presiden Filipina dalam upayanya memerangi narkoba. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Joko Widodo, di negaranya sendiri Presiden Duterte juga telah menyatakan perang terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.

"Saya melihat konsistensi Presiden Duterte terhadap pemberantasan narkoba ini betul-betul sangat tinggi. Jadi tidak ada toleransi. Sehingga beliau menyampaikan menghormati proses hukum yang ada di Indonesia," terangnya.

Mary Jane Fiesta Veloso sebelumnya ditangkap di Bandara Yogyakarta karena membawa narkoba dengan jenis heroin seberat 5,7 kilogram pada April 2010 silam. Pengadilan Negeri Sleman kala itu memvonis hukuman mati baginya pada Oktober 2010.(eas)

Jakarta, koranrakyat.com- Adanya  SP3 terhadapan 15 kasus kebakaran hutan di Riau, setelah diketahui ada foto oknum polisi beredar dengan parah pembakaran hutan. Adanya dugaan konspirasi jahat terbongkar setelah beredar foto saat  di salah satu  Kafe di Riau antara oknum polisi dengan para pembakar hutan oleh karenaya terus  Propam  Mabes Polri sedang melakukan pendalaman.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol M Iriawan ditemui di Mabes Polri usai pelantikan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin , Sabtu (10/9)2016 mengatakan kita cek saksi-saksi semua memang pertemuan itu tidak disengaja diketahui,  dan yang paling  penting ada dugaan SP3 terhadap perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan. "Dari  15 tidak ada nama itu ," ujarnya.

Ketika disinggung, Ada dari pemberitaan itu wartawan diancam dari Polda Riau? Itu bagaimana,Irwan menegaskan ada ancaman itu. Saya dalami dulu dan saya baru tahu itu. "Ancaman bagaimana dan siapa yang mengancam. Bentuk ancamannya. Ada sms dan telepon," tegasnya.,Untuk itu, Irawan menjelaskan nanti saya dalami pasti .itu bentuk ancaman tidak boleh. Itu kita tindak lanjuti. Nanti kita tanyalah. Saya hubungi dan itu siapa"Siapa namanya dan itu betul apakah ? Kita dalami ,itu tidak boleh dalam.bentuk ancaman. Pasti apa lagi petugas bentuknya,'" jelasnya.(vk)

 

Jakarta,koran rakyat.com - Adik  Fredy diperiksa Tim investigasi di lapas salemba. Namun,  tim investigasi bekerja baru seminggu melakukan  serangkaian pemeriksaan, namun belum ada yang diinformasikan wartawan.‎ Langkah pertama yakni memeriksa adik dari Freddy Budiman di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Lalu tim  memeriksa empat anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang pada 2012 lalu menangani berkas Freddy. Selasa (16/8/2016) tim  internal maupun eksternal Polri bergerak ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Ketua Tim Investigasi Polri,Komjen DwiPriyatno ketika ditemui di Mabes Polri ,  enggan membocorkan  hasil dari serangkaian kinerja timnya."Saat ini seluruh hasil kinerja tengah dianalisa. Dan pada waktunya nanti akan diungkap ke publik."‎Semuanya masih proses pengumpulan fakta, masih analisa dan belum bisa kami sampaikan hasilnya," ujarnya.

Dwi menegaskan saat ini masing-masing anggota tim terus bekerja mengumpulkan fakta setelah itu dilakukan analisa. Setelah itu baru diketahui hasilnya."Tim Internal ke Nusakambangan Senin kemarin, kalau tim eksternal hari ini. Kami mau kumpulkan fakta baru setelah itu analisa, seperti apa," tegasnya.

Sementara  Effendi Ghazali ketika ditemui di Mabes Polri, Selasa (16/8)2016 mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan berbagai pertanyaan untuk ditanyakan kepada KetuaPPATK."Namun, sebelum bertemu dengan Tim Investigasi Polri, Ketua PPATK akan terlebih dahulu bertemu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.Pertemuan antara PPATKdengan Kapolri dulu, mungkin Ketua PPATK akan menyampaikan sesuatu ke Pak Kapolri. Setelah itu baru bertemu dengan tim," ujarnya.Lebih lanjut, Efendy menegaskan nantinya kepada Ketua PPATK pihaknya akan menyiapkan beberapa pertanyaan, termasuk soal aliran dana.

"Banyak, ada pertanyaan yang sudah disiapkan matriknya. Nanti setelah dari Nusakambangan juga akan disampaikan lagi," tegasnya. Untuk itu, Effendi menjelaskan saya bersama tim akan mengumpulkan informasi dan fakta sedetail mungkin tentang pertemuan antara Haris dengan Freddy."‎kami akan pakai berbagai metode, bisa melihat siapa bertemu siapa tapi bisa juga melihat secara kualitatif. Pokoknya kami sedetail mungkin," jelasnya.

 Sedangkan Tim  terdiri dari 18 orang baik dari unsur internal seperti Kadivkum, Kadivporpam, Paminal, Humas maupun eksternal Polri yakni masyarakat sipil seperti Hendardi, Effendi Gazali, hingga Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti dengan ketua tim yakni Irwasum Polri, Komjen Dwi Priyatno," tandasnya.(vk)

 

Saturday, 13 August 2016 09:23

Bongkar Mafia Narkoba, Tim Akan Jemput Bola ke PPATK

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com- Proses penelusuran testmoni Freddy Budiman terus dilakukan oleh tim independen sebelumya dilakukan

proses dikaji sesuai petunjuk  Pledoi di Jakarta barat. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Boy Rafli Amar ditemui disela-sela acara pembukaan kampung budaya ekspor bersatu memerangi Narkoba di Kawasan Senayan, Sabtu(13/8)2016  mengatakan berkaitan dengan Pengadilan Jakarta Barat tentang Pledoi itu adalah kemarin yang berjalan. "Kemudian yang masih akan dilakukan ke depan pergunjingan ke Nusa Kembangkan , kemungkinan sore bisa berangkat sudah selesai . Kalau isinya kita belum bisa bercerita karena nanti  bisa dijelaskan," ujarnya

Selanjutnya, Boy menegaskan dari sekarang dari masyarakat dulu tentang proses yang berjalan, isi dari kegiatan itu yang sedang

berjalan substansi diperoleh belum bisa disampaikan"Masih banyak, kita akan koordinasi dengan PPATK untuk mencek aliran dana

yang atas nama.Freddy kita ingin mencari apakah Freddy benar untuk melakukan distribusi sejumlah dana akan kita akan ambil atau

koordinasikan dengan pihak PPATK proses penyelidikan lebih lanjut," tegasnya.

 

Untuk itu, Boy menjelaskan jadi masih akan berjalan yang kemungkinan rentan waktunya minggu depan." Untuk PPATK data nya belum

diterima  namun kami akan jemput bola di dalam secara cermat, " jelasnya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Hasil  pernyataan Harris Ashar berdasarkan testimoni Freddy Budiman hal itu ditindak lanjuti oleh Tim

Independent lakukan investigasi. Kini  4 anggota Polda sebaga pemeriksa dan penyidik Narkoba Polda Metro Jaya.

Direktur  Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Jonturman Panjaitan ditemui di sela-sela Acara kampung budaya Ekspo digelar di

Kawasan Senayan, Sabtu (13/8)2016 mengatakan ada 11dari tim gabungan yang dipimpin oleh Walpropos Brigjen Coky  Manurung

dan  Pungli dari Kompolnas . "Beliau menanyakan dan memeriksa berkas dan melaksanakan intrograsi anggota kita yang melakukan

penyidikan," ujarnya.

 Jontur menegaskan  beliau melihat dan menyaksikan berkasnya apakah betul berkas tersebut mereka teliti. "Setelah diteliti dan

berkasnya dilihat tim kejaksaan . Kata anggota kita betul ada yang divonis 9 tahun ,ada yang 8 tahun dan tahun 2011  ,9 tahun tetapi

sudah almarhum,."   Sementaranya Freddy  divonis 11 tahun. Itu saja dilihat dan ditanyakan saya dampingi ,"tegasnya.

 Saat didesak wartawan Jountur menjelaskan Apa benar ada anggota yang dipecat, Dua anggota kita sudah dipecat , ada yang

meninggal dunia juga  yang  dipecat."Materi pemeriksaan secara keseluruhan? Mereka diperiksa dan dilaksanakan wawancara ,

kemudian diinterogasi.,' jelasnya

Soal apa yang bapak dengar, Freddy Yang disampaikan oleh Freddy terbukti apa tidak diperiksa, dicek . "Ketika dicek ancaman dan

vonisnya 11 tahun mereka begitu saja," tegasnya.

 Junirman Menandaskan hasil mereka apa menunjukan  "Saya kira mereka menyimpulkan. Kita apa yang tanya kita sampaikan,minta

data kita sampaikan,diwawancarai  dan disintegrasi kita siap.  "Hasilnya bagaimana kita serahkan pada tim saja, " tandasnya.

Sedangkan  yang diperiksa penyidik yang menangani serta melakukan  penangkapan , penyidik yang melakukan. Penyidikan itu

dilaksanakan investigasi

terpadu.Itu kan tim-tim internal gabungan , gabungan dari Devisi Program, internal kita dan Kompolnas," rinciannya.

Lebih lanjut, dikatakan  hasilnya  bagaimana kita serahkan kepada tim. Apa yang tanya kita sajikan. ''Tim yang menyimpulkan dan saya

menyampaikan data kepada tim, bahwa tim sudah datang. Tim sudah lakukan menginvestigasi. Ibu Pungli dari Kompolnas dan Dari

Divisi Propam Brigjend Pol Coli Manurung."Yang Diperiksa ada 4 orang,sebagian masih aktif di Dirnakoba, yang melakukan

penangkapan dan pemeriksa. Tentu ditanya,hasilnya bagaimana kita serahkan kepada tim.,"bebernya.(vk)

 

 

 Jakarta,koran rakyat.com- Upaya penelusuran testimoni Freddy Budiman yang disampaikan kepada Harris Azhar  kini ditindak lanjuti oleh tim investigasi. Ini dilakukan untuk fokus pada keterlibatan pejabat Mabes Polri. Kini sudah berjalan melakukan wawancara adik Freddy Budiman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba.

Ketum Tim Investigasi, Inspektorat Pengawasan Umum(Irwasum) Komjen Pol Dwi Priyanto ketika ditemui di PTIK di Jakarta Selatan,

Kamis (11/8)2016 mengatakan kami berusaha menjelaskan menindak lajuti dari testimoni Freddy Budiman yang menyampaikan

kepada Harris Azhari dari kontras bahwa prinsipnya Polri membentuk tim investigasi gabungan yang bertujuan bekerjasama

mendalami testimoni Freddy Budiman yang disampaikan saudara Harris  Azhar yang fokus dugaan keterlibatan aparat Polri

sedangkan tindakan hukum akan menjadi domain apa bila ini selesai. "Tim berjumlah 18 orang dan penanggung jawab dan dari civil

society dan ada satu yang ibu Nungky dari Kompilasi dan hari ini beliau sudah mengikuti kegiatan pemeriksa di Lembaga

Pemasyarakatan Salemba bersama- sama dengan Divisi Program dan yang diwawancarai  saudara Latif adik dari Almarhum Freddy

Budiman Johny Suhendar," ujarnya.

Selanjutnya, Dwi menegaskan masih berlangsung dan ada tim yang ke BNN untuk berkoordinasi dengan BNN berkaitan dengan apa

yang didapati dengan BNN. Di sini terbuka setiap ada informasi yang baru dibuktikan oleh masyarakat termasuk sudah didapat oleh

kontras misalnya 25 laporan. "Apa bila diketahui kasus-kasus narkoba menyangkut katakan adalah testimoni Freddy Budiman akan

kita tindak lanjuti. Kita proaktif dan kita akan ada kerjasama  termasuk juga dengan wartawan bekerjasama agar lebih objektif,"

tegasnya.

Sesuai perkembangan, Dwi menjelaskan bahkan kita didampingi ada eksternal juga beliau juga mengendus apa-apa saja yang telah

didqpatkan. Walaupun saya penanggung jawab tim. Tidak ada saling menekan dan itu tidak ada. Tadi secara terbuka kita melakukan

kerja sama . "Mengungkapkan informasi-informasi membuktikan dugaan-dugaan aparat Polri ini menyimpang atau melanggar  betul

kejadiannya terjadi atau tidak. Nanti diharapkan hasilnya kita berikan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolri untuk ditindak lanjuti oleh

institusi. ," jelasnya.

Lebih lanjut, Dwi merinci Untuk sementara disampaikan karena kegiatan-kegiatannya termasuk rencana untuk ke Nusa Kembangkan senin kita berangkat kesana membawa anggota dan termasuk beliau-beliau kesana juga mendapat informasi dan fakta yang didapat."Tentunya kita harus  selalu optimis pelaksanaan tugas ini walaupun kita menyadari yang bersangkutan . Memang fakta Pak Harris dengan, tetapi yang disampaikan dengan Almarhum yang bersangkutan perlu diuji kebenarannya," rinciannya.

Lebih lanjut, Dwi menandaskan oleh sebab itu variabel-variabel yang mendukung tinggal kita akan mencari kebenarannya." Seperti

contoh pernyataan katakanlah informasi dari PPATK ke Mabes Polri sampai saat ini insya Allah dalam waktu dekat itu juga akan kita

analisis,data itu akan kita analisis misalnya apakah penyidik terlibat ,misalnya ada aliran dana yang penyidikan almarhum seperti itu,"

tandasnya.

Seiring dengan itu, Dwi menambahkan Kita harus optimis kalau  sehingga memang pada satu dugaan seseorang terlibat dan memang

di testimoni ini kan pejabat Mabes Polri sehingga dipercayakan ditelisik sampai atasannya .kita akan tanyakan dan kita konfirmasi

dan kita akan cek juga sampai sejauh mana kita duga adanya aliran dana informasi dari PPATK. "Kita harus selalu optimis bahwa

akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan fakta-fakta yang dinginkan oleh katakan lah Pak Harris Azhar. Kita berusaha

semaksimal mungkin," tambahnya.

Ditempat yang sama, Efendy Gazali mengatakan yang menjadi menarik bagi saya begini setelah saya diminta masuk dalam group ini

kepada Pak Irwan dan jaringan itu dan profesi berbeda ternyata profesi berbeda itu boleh tetapi kemudian sama-sama objektif boleh .

Bagi saya dengan latar belakang komunikasi saya harus melakukan audit komunikasi dengan demikian Komuikasi. "Ada dua

persoalan yang tadinya, tim yang bekerja yang disampaikan oleh teman Harris Azhar dalam konteks kalau ada aliran dana kerjasama

seperti itu baginya saya mau tanya kepada Wartawan terhadap Harris Azhar dilakukan berapa institusi bagaimana. Dari awal

pendapat saya sudah close," ungkapnya.

Untuk itu, Gazali menandaskan Audit komunikasi itu kan siapa Harris Azhar, who warga negara,kenapa tujuannya kepentingan publik,

meskipun ada ujian dalam undang-undang sejauh untuk kepentingan publik. "Kepentingan publik sudah   how sudah dilalui oleh Harris

Azhar dengan menyampaikan ke Johan Budi baru disampaikan melalui media sosial. Sejak awal saya sudah katakan ke Pak Purwadi

mestinya sudah close.," tandasnya.

Itu sebabnya, Gazali membeberkan satu hal yang belum ,barang kali tim independent harus mengerti nanti kalau ke Nusakambangan

Selasa itu kita bisa tanyakan juga kepada yang mendengarkan hal itu apa betul Freddy Budiman menyampaikan seperti itu kepada

Harris Azhar. "Kalau audit komunikasi ada tahapan. Pada diceritakan Freddy Budiman percis seperti itu atau ada hal-hal lain dan

kalau ternyata . Sampai saat ini disepakati mengenai laporan itu tunggu hasil kerja tim. Kata,-kata itu saya hafal betul tunggu hasil kerja

Tim. Kalau saya sudah close tetapi menunggu hasil kerja Tim.," bebernya.

Selanjutnya, Gazali menambahkan apa betul waktu bersama-sama rohaniawan Freddy Budiman menceritakan seperti itu. Di CCTV

dan kita juga meminta pak Harris Azhar atau dari Kontras juga ikut dalam tim. Kalau tidak salah tim ini saja dulu, nanti pak Harris Azhar

dan timnya juga menerima masukan." Tim ini juga akan berlangsung dan masukan dari teman-teman wartawan dan juga apa yang

sudah dikumpulkan pak Harris Azhar dengan teman-teman dan bagaimana dengan tim yang lain. Saya berterima sejak awal kita boleh

berbeda," tambahnya.\

Sementara itu,Hendardi menjelaskan sebetulnya sesuai pengakuan Freddy Budiman terhadap Harris Azhar informasinya cukup sumir

tidak menyebutkan nama dan sudah ditelisik di Pledoinya . "Namun ini harus dilihat dari itikad polri sendiri untuk betul-betul testimoni

untuk momentum menuju kan oknum-oknum aparat, disamping kami akan menelusur dari yang sudah disampaikan di Nusa

kambangan pembicaraan antara Freddy Budiman dengan Harris Azhar dan sebagainya dalam kasus yang diselidiki katakan informasi

dan data yang cukup banyak bantuan dari masyarakat termasuk masyarakat yang masukan ke kontras itu akan sangat berguna dari

media," jelasnya.

Jadi, Hendardi menegaskan  tim ini sebagai jembatan elemen masyarakat sipil mendorong aktivitas Polri ke Kepolisian sebagai

institusi yang melakukan reformasi dan melakukan tindakan kepada sejumlah oknum. ,"Bahwa tim ini secara periodik ini kan

mnyampaikan perkembangan dan laporan ke Publik yang sudah dilakukan. Tentu tidak menyangkut hal-hal penyidikan. Tim ini juga

bertangung jawab ke Kapolri dan mempertanggung jawabankan kepada Kapolri," tegasnya.(vk)

 

 

Jakarta,koranrakyat.com-  Dugaan korupsi terjadi di  Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melaporkan dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Direktorat Perhubungan Laut yang diduga merugikan keuangan negara 36 miliar rupiah. Modus korupsi pengadaan kapal tersebut adalah barang belum jadi namun uang sudah dibayarkan semua.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan, Cris Kuntadi ketika ditemui di Mabes Polri, Selasa (26/7)2016 mengatakan setelah dilakukan audit terhadap pengadaan kapal tersebut ternyata ditemukan permasalahan yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara."Karena itu  dilakukan pemantauan, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Dan karena ada indikasi melawan hukum, maka kami sampaikan ke Kabareskrim," ujarnya.

Selanjutnya, Cris menjelaskan  kasus berawal ketika ada pembangunan kapal patroli sebanyak 16 kapal dengan anggaran 36 miliar rupiah. "Dimana sampai saat ini kapal tersebut belum selesai, tapi uang sudah dibayarkan semua. Kapal itu sendiri sebenarnya harus sudah selesai sejak tahun 2014 lalu," jelasnya

Seiring dengan itu, Chris menegaskan Ke-16 kapal tersebut rencananya akan digunakan untuk kegiatan patroli laut. "Karena melihat ada permasalahan itulah, membuat pihaknya lalu melaporkan kasus tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Cris menambahkan pihak yang membangun kapal tersebut adalah lima galangan kapal. Namun pihaknya masih enggan menyebutkan siapa pihak yang paling bertanggungjawab."Yang jelas, dari pihak Kementerian Perhubungan, yang menandatangani kontrak perjanjian adalah kuasa pengguna anggaran dan pihak pembuat kapal, " tambahnya.

Jadi, Cris menandaskan  dalam peraturan di Kementerian Perhubungan jelas tertulis bahwa pembayaran dilakukan setelah barang yang dipesan itu jadi dan diantar.
"Ditanya apakah ada alasan dari pihak galangan kapal kenapa tidak jadi mengirim kapal. Apapun alasannya, uang sudah dikirim tetapi kapal tidak jadi," tandasnya.

Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menegaskan  pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. "Akan dilakukan ekspose kasus dan audit dokumen baru kemudian perhitungan kerugian negara," tegasnya(vk)

 

 

 

Page 9 of 16

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan