Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

Jakarta,koranrakyat.com- Proses pergantian Kapolri baru  harus melalui proses  fit Proper tes di DPR. Waktunya nunggu sidang DPR.  depan. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti  ketika ditemui di Mabes Polri. Selasa(21/6) mengatatakan  untuk Kapolri baru tentunya ada prosesnya saya belum tahu tetapi proses itu kan masih ada  . Masih ada di Banmus selanjutna ada Fit Propertes, setelah itu ada paripurna ." ya mungkin paling cepat ya bisa akhir minggu ini. Atau kah minggu depan ,bisa juga setelah lebaran.  Ini tergantung dari pada proses disini. Kalau sudah prosesnya bisa saja cepat,"

 Kapolri  baru  banyak tugas-tugas yang belum selesai. misalnya adalah pengejar Santoso itu belum selesai." Peningkatan profesionalisme kita belum selesai, kejuruan. terus beberapa kasus-kasus yang di Bareskrim  belum selesai. Itu juga yang menjadi Pekerjaan rumah(PR)," tegasnya.

 Menyinggung  yang lebih prioritas pengejaran Santoso, Badrodin menjelaskan ya. karena itu sudah masuk dalam quit quin kita sehingga bagaiman pun itu harus kita lakasnakan sampai tertangkapnya Santoso."Ya, kasus korupsi ini menjadi satu prioritas sehingga kasus-kasus yang lama ditinggalkan  Budi Waseso sedang dalam proses , bolak balik antara kejaksaan dengan Polri. Ya ini tentu secara berkelanjutan akan ada evaluasi-evaluasi apakah kasus ini secara teknis memang mengalami kesulitan. mungkinada  kekeurangan-kekurangan dari penyidik yang harus bisa dipenuhi. itu yang harus kita tuntaskan." jelasnya.


Lebih lanjut, Badrodin mericinya kemudian juga  penanganan kasus-kasus  juga saya arahkan Kabareskrim untuk bisa meningkatkan pemberantasan berbagai korupsi." Juga kerjasama dengan KPK, kalau memang kasus-kasus yang sulit diselesaikan di Polri itu dikerjasama kan dengan KPK untuk menuntaskan kasus ini.Contoh kasus Pelindo.di KPK kan ada juga kasus Pelindo. Mungkin bisa schring paling tidak saling tukar-menukar infomasi.dan kerjasma dalam penangannya," rincinya.  
Menyoroti Polri kesulitan kasus-kasus korupsi , Badrodin memberberkan karena memang kan kita harus melakukan pemeriksaan di China , itu sudah dilakukan "Apakah itu masih ada kesulitan atau tidak.kalau misalkan ada hambatan-hambatan kita carikan jalan keluarnya," bebernya. (vk)

Jakarta, koranrakyat.com-  Kalau empat anggota Brimob tak keburu di geser ke Poso tak sampai merepotkan KPK harus ke Poso, selain tenaga juga pemborosan. Akhirnya KPK untuk memeriksa harus berangkat  ke Poso, sehingga kesan koordinasi kurang baik, padahal 4 anggota Brimob itu telah diketahui akan dijadikan saksi terkait  Sekjen MA Nurhadi  yang ditengarai  terkena kasus suap.Padahal cukup banyak anggota Brimob lain yang tak bermasalah bisa diberangkatkan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Irjend Pol Boy Rafli Amar menanggapi Selasa (14/6) 2016 pemeriksaan 4 anggotanya yang sudah terlanjur diberangkatkan ke poso menyampaikan  sudah ada pembicaraan dan koordinasi  ditingkat pimpinan  sedang diupayakan untuk bisa dilakukan pemeriksaan di Poso kepada 4 anggota Brimob yang sedang bertugas disana. " Teknisnya nanti akan di lebih lanjut lagi , tentu tergantung dari kesedian waktu dan hasil koodinasi dengan penyidik KPK. Bisa kemungkinkan kantor Polres Poso atau di lapangan.,"ujarnya. 

Boy menegaskan ya silakan seandainya pekan ini nanti diatur,sama-sama diatur.
"Kalau status pengawalannya. Itu tugas pengawalan dan keamanan .jadi tugas-tugas anggota polri ini ada yang berdasarkan permintaan pelayanan pengawalan dan pengamanan itu dibeberapa lembaga ,Kementerian BUMN dan Objek Vital, Jadi pengamanan dan pengawalan," tegasnya. 

Untuk itu, Boy menjelaskan ya umumnya tugas dari kepolisian itu dalam konteks pengamanan , jadi pengamanan dan kepolisian hadir dalam rangka kepentingan keamanan, .rata-rata itu alasan menghadirkan kepolisian .

Kalau yang minta 4 anggota Brimob melakukan pengawalan ini , tentunya atasan dari yang bersangkutan. ada brimob dan ada Shabara.yang selama ini pengamanan diluar itu akan melayani  masyarakat, melayani instansi pemerintah.Yakni  Brimob ,Shabara dan satu lagi PAM objek Vital,"jelasnya.. 

Dikatakan Boy selektif semuanya.Tidak  semua permintan dipenuhi terkait dengan keterbasan." Ada juga terakhir pengamanan itu. Itu karena unsur Sekuriti banyak sekali KPK ,tempat yang tidak dapat kita penuhi menganjurkan dengan memberdayakan yang ada dengan dilakukan semacam supervisi atau advaiser , kepolisian yang membantu dalam rangka meningkatkan kemampuan dari petugas-petugas seperti itu. Jadi ini kebutuhan pengamanan ini dari berbagai kalangan berfariasi," tandasnya.

Lebih lanjut, Boy merincinya karena dia sebagai saksi kunci sebagai saksi kita juga harus tahu. Saksi itu apa yang diketahui oleh seseorang kan menjadi kesaksian. Nanti lah saksi yang akan memberikan keterangan apa yang dia ketahui." Kalau  pengawalan  bahkan ya 24 jam kan sifatnya sif, jadi dua orang kan tidak kuat,setiap jam ada pergantian..tetapi ada dua sif bahkan ada 3 sif. tapi kalau dua sif 1 x 12 jam isitirahat. kepolisan tidak harus terus menerus dan masa istirahat," rincinya. (vk)

 

 

Saturday, 11 June 2016 03:37

Kejaksaan Temukan Dana Hibah La Nyalla Rp.48 Milliar

Written by

Jakarta,koranrakyat.com Pemeriksaan kasus Hibah Ketua kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyala Mattaliti terus berjalan. Hingga kini kejaksaan fokus pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU ) itu mengacu data dari PPATK. Dimana pemeriksaan berdasarkan ada lima alat bukti.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung(Kapuspenkum), Muhammad Rum ketika di temui di Kejakaan Agung, Kamis {9/6}2016 mengatakan:  ya engga ada rekayasa dan semua fakta dan hasil penyelidikan kita .Kalau dia membantah itu hak dia, jadi penyidik tidak terpaku kepada keterangan tersangka saja ada alat bukti yang lain,ada dokumen ,surat, saksi , ahli. "Sebenarnya dana Hibah La Nyala itu ada, Rp. 48 Miliar ,hasil penyidikan kita kan banyak ,Itu lah sedang kita periksa dan sedang kita sidik,dalami itu," ujarnya.

 Menyingung selain kasus hibah , terkait kasus TPPU, Rum menegaskan  Sekarang kita fokusnya dana hibah, kita perjelas itu sebabnya kalau dia tidak mau menjawab keterangan itu tidak ada masalah buat kita, kita akan mencari dengan ala bukti lain. "Pokoknya sesuai perkembangan penyidikan lah ,kalau  membutuhkan data tentang itu lebih jauh ,itu kebutuhan kita," tegasnya.

 Ketika ditanya apa kah sebagai alat transaksi ,atau keterlibatan, Rum menjelaskan Itu masih dalami, kita lihat nanti dan.kita lihat hasil perkembangannya, kan begitu ." Jadi ini sudah masuk kedalam pemeriksaan TPPUnya,ya, penyidikan dan dia diperiksa dalam rangka TPPU,jelasnya

 Menyoroti sisa hibah dalam kasus apa sih, Rum merincinya Itu kan , jadi hasil penyelidikan menunjukan seperti itu,kan masih kita dalami dan belum memberikan satu kesimpulan.  Kita bicara hasil penyedikan."Tidak dijawab karena itu haknya dia. kita membuktikan bukan hanya satu alat bukti saja. banyak alat bukti itu ada lima menurut pal 184. Ada lima , pertama keterangan saksi, surat, bukti,Ahli dan petunjuk,".rincinya.

Jadi TPPU itu apakah sprindik baru, Rum menandaskankansudah keluar sprindik barunya. Keluar pada senin kemarin, 27 mei 2016." Sekarang ini penyidik sedang fokus memeriksa saksi-saksi ,siapapun itu kalau meman itu dibutuhkan, itu akan diperiksa. Kebutuhan peyidikan.Saksi bisa semua dan bisa siapa saja," tandasnya. {vk}

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Tersangka BLBI Samadikun  diharuskan Kejaksaan mengembalikan dana kerugian negara Rp. 169 Miliar.Namun Samadikun minta mengangsurnya selam 4 kali, namun Kejaksaan Agung tidak menerimanya bahkan akan menyita semua asetnya.

Jaksa Agung, M Prasetyo ketika ditemui di Kejagung,Jumat (10/6)2016 Kejaksaan tidak akan mengikuti keinginan Samadikun mengansur 4 tahun saya tidak mau seperti itu.  ya, itu permintaan dia ,saya perintahkan Jaksa saya untuk tidak ikut apa yang dikehendaki  tersangka ," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan  penolakan permintaan Samadikun tetunya Kejasaan akan bersikap tegas, menyita asetnya selanjutnya di lelang." tegasnya 
Dari  data  rumah tersangka diantaranya  ada beberapa rumah yang  akan  disita. Satu  rumah yang di Jalan Jambu 88 Menteng. Selain itu ada lagi rumah namun  tanah tetapi belum pasti luas dan tanah itu ada di Puncak. Seperti diketahui tanah itu berada di RT 005/002 Kelurahan Gondangdia , Kecamtan Menteng,  Jakarta Pusat. {vk}

 

 

Jakarta,koranrakyat.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyala Mattaliti kembali diperiksa. Pemeriksan dilakukan  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dengan penelusuran rekening gendut La Nyalla Mataliti yang ditengarai dari dana Hibah Milliaran rupiah dari Pemprov Jatim, anehnya pemberi hibah dalam hal ini Gubernur Jatim Pakde Karwo tak disentuh, Kejaksaan minta bantuan  PPATK untuk menelusurinya. 

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur I Made Suarnawan di Gedung Bundar kejagung,Rabu (8/6)2016 mengatakan salah satu materi pemeriksaan temuan rekening gendut tersangka, temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) di rekening La Nyalla dan anak serta istrinya. "Iya semua, termasuk itu Secara keseluruhan," ujarnya.

Suarnawan menegaskan belum dapat memastikan  istri dan anak La Nyalla bisa dijerat dalam perkara ini. Pasalnya, uang yang mengalir ke sejumlah rekening itu cukup fantastis, hingga Ratusan Miliar Rupiah."Ya kami lihat dari hasil pemeriksaan besok," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Suarnawan.menjelaskan PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan ke rekening La Nyalla serta keluarganya. Transaksi itu terjadi dalam kurun 2010 hingga 2013." Diduga, uang tersebut merupakan dana hibah yang semestinya disalurkan ke masyarakat untuk kegiatan peltihan oleh  Kadin, namun malah masuk ke rekening pribadinya," jelasnya.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan langsung membekukan rekening La Nyalla. Sementara untuk rekening istri, anak, dan sejumlah rekening lainnya masih diproses.

Status tersangka La Nyalla sempat dua kali gugur lantaran memenangi gugatan praperadilan atas penyidikan dugaan korupsi dana hibah. Dana yang seharusnya dpergunakan untuk masyarakat dengan melalui Kadin, tapi malah di belikan saham perdana Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar pada 2012.

Kemudian, untuk ketiga kalinya Kejaksaan Tinggi Jatim kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk La Nyalla. Dia pun kembali berstatus sebagai tersangka.

Dalam sprindik tersebut, La Nyalla diduga melanggar Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari dana hibah yang diperoleh dari Pemprov Jatim.(vk)

 

 

Jakarta,koranrakyat.com-Kasus La Nyala setelah di pulang dari Singapura Rabu (31/5) 2016  ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung terus di dalami. Sementara data dari PPATK ditengarai ada aliran dana yang masuk rekining  La Nyala, Istri dan anaknya. Hingga kini didalami dengan  cermat.

Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo di Kejaksaan Agung ketika ditemui usai melakukan pelantikan, Kamis (2/6) 2016 mengatakan  ada aliran aliran dana yang ditemukan PPATK  dan disampaikan pada kita yang masuk ke rekening La nyalla Mataliti dan masuk juga pada istri  dan anaknya.Tentunya akan di dalami. "Kembali saya kata kan bahwa kita masih memegang teguh asas pra duga tak bersalah. Boleh saja dia punya uang sebanyak banyaknya tentunya dia harus bisa menjelaskan dari mana asal uangnya," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan bagi saya banyak sekali.karena mungkin tidak sedikit bagi saya banyak sekali". Karena saya belum pernah melihat uang sebanyak itu,"tegasnya

Untuk itu, Prasetyo menandaskan La Nyala Sekarang sudah dilakukan upaya paksa masuk tahanan sementara di rutan  salemba cabang kejaksaan Agung, dan di sini saya memberikan apresiasi pada duta besar Singapura  dan tentunya atase imigrasi di sana yang telah berkontribusi untuk memulangkan La nyalla sehingga bisa kita amankan dan tentunya kita harapkan untuk mempermudah  penyelesaian perkara selanjutnya itu saja perkembangannya."Saya hanya berharap dan  menghimbau kepada  La Nyalla Mattaliti untuk kooperatif lah proses penegakan hukum yang sedang berjalan," tandasnya. 

Lebih lanjut, Prasetyo membeberkan begitupun pada para pengacaranya saya tahu persis pengacara membela kepentingan klien tetapi tentunya pengacara juga tidak harus merasa dirinya reinkarnasi dari klien yang dibelanya." Pengacara tugasnya untuk mengamati mengawasi dan dampingi kliennya apakah hak-hak hukumnya sepenuhnya terpenuhi,dilanggar, atau tidak. Jadi tidak harus membentuk opini berdasarkan presepsi mereka sendiri. Jaksa tentunya menangani kasus ini dengan skala fakta  dan bukti yang dimiliki. tidak mungkin kejaksaan atau jaksa menangani satu perkara tanpa didukung fakta dan bukti," bebernya.

Jadi, Prasetyo menjelaskan itu saya berharap pengacara khususnya janganlah hendaknya membentuk opini berdasarkan persepsi mereka masing-masing. Yang tentunya nanti akan meberikan satu kemungkinan informasi kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan faktanya. Itu yang saya harapkan dari mereka." Mari bersama sama, advokat dan pengacara juga penegak hukum, bersama-sama dengan jaksa sebagai penyidik yang nantinya sebagai pentunjuk untuk mengungkapkan kasus ini setuntas tuntasnya. La nyalla sebagai sebagai tersangka punya hak untuk katakan  mengelak atau mungkir tentunya nanti dikaitan dengan bukti-bukti yang ada. Sekali lagi  saya minta semua pihak yang saat ini menangani proses hukum untuk kooperatif dan tidak perlu mempersulit," jelasnya.

 Menyinggung Sikap La Nyala, Prasetyo mengakui Saya mendengar dan awalnya saudara La Nyalla tidak mau tanda tangan surat ataupun yang disodorkan pada yang bersangkutan. Ada solusi untuk menangani seperti ini, jaksa tau persis apa yang dilakukan Dia bisa membuat berita acara  tetapi yang bersangkutan menolak untuk menanganinya silakan saja karena kita pun bisa ada solusi yang seperti ini. nanti kita akan melakukan pemeriksaan . "Jaksa tau persis apa yang akan dilakukan. Dia bisa membuat berita acara bahwa yang bersangkutan menolak untuk menandatangani tetapi alhamdulillah saya dengar yang bersangkutan mau untuk  tanda tangan nanti akan kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan pemeriksaan lain," akunya. 

Sementara Direktur Bank Jatim ketika diminta keterangan soal dana  yang ditanamkan Milliaran Rupiah belum bisa memberikan keterangan, ketika diminta konfermasinya belum ada jawaban, sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah memeriksa karyawan Bank Jatim .(vk)

Jakarta, koranrakyat.com- Buron BLBI  Samadikun setelah 13 tahun bersembunyi  kini sudah di tangkap di  China. Kewajiban bayar   Rp 169 Miliar kelurga janji akan bayar serta tanah di jalan Jambu Menteng dan Puncak akan disita, 

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arminsyah  di gedung Budar,Kejagung, Selasa (3/5)2016 mengatakan  Informasi dari kejari  mereka sedang menggu keluarganya sore datang ke LP mendiskusikan untuk membayar uang pengganti dan rumahnya  dijalan jambu katanya ditaksir sekitar Rp 50 Miliar dan  tanah dipuncak belum di ditaksir disita diserahkan negara," ujarnya.

Dikatakan  Arminsyah  semua akan ditindak lanjuti segera dan keluarganya sanggup bayar. " kita lihat saja dan kini Samadikun  ditahan. Karena merupakan kewajiban  dan harus menjalani tahan selama 4 tahun,"  tegasnya.

 

 Dijelaskan  semua kasus BLBI kan sudah selesai semua dan kan . " Tentunya bagi mereka mau membayar hutangnya kenegara itu menjadi kewajibannya. Kita berharap itu dapat segera dipenuhi sehingga tidak menjadi beban," jelasnya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Kalau kejaksaan Agung berhasil memulangkan Samdikun Hartono koruptor BLBI,Mabes Polri telah berhasil menangkap dan memulangkan buronan kasus Bank Century, Hartawan Aluwi dari Singapura, Kamis malam (21/4). Hartawan adalah mantan Komisaris PT Antaboga Delta Sekuritas.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri,Jumat(22/4)2016 pada wartawan mengatakan  Hartawan telah meninggalkan Indonesia dan berdomisili di Singapura sejak tahun 2008. Pada tanggal 28 Juli 2015, Hartawan telah mendapatkan vonis berupa pidana penjara selama 14 tahun dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "Pada bulan April 2016 izin tinggal terpidana dimana kita ketahui izin pemegang paspor sudah habis pada tahun 2012, tetapi atas dasar fungsi hukum kita dimana kita ketahui keberadannya di Singapura sehingga pemegang otoritas di Singapura mencabut permanen residen yang dimiliki bersangkutan dan dicabut sekira Februari 2016, artinya tidak diperpanjang lagi oleh Pemerintah Singapura," ujarnya.
Boy menegaskan dalam proses pemulangan Hartawan, penyidik Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan pemegang otoritas di Singapura. Ada beberapa instansi termasuk dari jajaran imigrasi setempat yang pada akhirnya dengan status tidak dimilikinya permanen, berarti status dari segi aspek dari kewarganegaraan ilegal." Semua dilakukan dan ini hasil koordinasi para petugas kita yang terus berada di sana sehingga kemarin bersangkutan berhasil dipulangkan ke Indonesia. Jadi atas dasar hubungan pejabat imigrasi dan penegak otoritas lainnya, Hartawan bisa dipulangkan dengan pesawat menuju Jakarta," tegasnya.


 Bareskrim ikut di dalam pesawat  sehingga pada saat proses keluar dari bandara tadi malam, sejak berada di dalam pesawat sudah dalam pengawalan Bareskrim Polri."Jadi saat ini yang bersangkutan sudah berada di Rutan Bareskrim dibawa tadi malam pada pukul 10 malam dalam status diborgol, saat turun dari pesawat juga diborgol," jelasnya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com-  Pemerintah Indonesia  menangkap  Hartawan Aluwi ke Indonesia, Kamis (21/4/2016) malam. Sebelumnya Hartawan masuk daftar buron kasus Bank Century.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri. Jumat (23/4) 2016 mengatakan Hartawan telah berdomisili di Singapura sejak 2008.Pada 28 Juli 2015, ia mendapatkan vonis in absensia berupa pidana penjara 14 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 Boy menegaskan Februari 2016, izin tinggal tetap Hartawan di Singapura dicabut dan tidak diperpanjang oleh Pemerintah Singapura. Di sisi lain, paspor Hartawan juga telah habis sejak 2012."Pada akhirnya, dengan status tidak dimilikinya permanent residence, berarti dari aspek kewarganegaraan statusnya ilegal," tegasnya

Dijelaskan Boy  pencabutan izin tinggal tetap tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan antara pimpinan Polri dan kepolisian negara setempat serta pemegang otoritas Singapura."Dengan dicabutnya izin tinggal tetap tersebut, komunikasi antara dua negara menjadi semakin intensif,"  jelasnya.

Hingga kini , Boy  menandaskan, proses serah terima dilakukan dengan cara deportasi. Proses kerja sama tersebut telah dilakukan selama lebih kurang satu bulan terakhir."Ini betul-betul kerja sama dengan Pemerintah Singapura terhadap upaya pencarian yang kita lakukan," imbuhnya.

Untuk it. Boy menandaskan dengan ditangkapnya Hartawan, tersisa dua buron kasus Century yang belum tertangkap dari total delapan buron. "Ia  menyebutkan, dua orang buron yang belum tertangkap adalah Anton Tantular dan Hendro Wiyanto," tandasanya..

Dikatakan Kadiv Humas,   Anton merupakan pemegang saham PT Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia, sedangkan Hendro menjabat direktur eksekutif. Keduanya disebut sama-sama telah mendapatkan vonis 14 tahun penjara.Namun, ia enggan menyebutkan di negara mana keduanya berada."Saat ini kita kerja sama dengan Interpol masih terus melakukan penyelidikan," akunya.

 

Hartawan merupakan mantan Presiden Komisaris Antaboga, yang diduga menggelapkan dana dalam kasus Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut ditangani Bareskrim Polri.(vk)

Monday, 18 April 2016 14:37

Samadikun Hartono Buron BLBI Tertangkap Di Tiongkok

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Penangkapan buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono di Tiongkok, dibenarkan oleh jaksa Agung.Jaksa Agung HM. Prasetyo dihubungi Sabtu (16/4)2016 pada wartawan membenarkan kabar mengenai penangkapan buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono di Tiongkok.

 "Samadikun bukan menyerahkan diri. Namun, dia ditangkap oleh Tim Pemburu Koruptor yang termasuk Badan Intelijen Negara di dalamnya.Tim pemburu koruptor bersama kami (Kejaksaan Agung) yang bekerja itu, tapi karena di negara asing perlu proses," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan saat ini Samadikun tengah dalam proses pemulangan menuju Indonesia."Masih dalam proses, tunggu saja," tegasnya.

Dijelaskan  Prasetyo sesampai di Indonesia, Samadikun akan dibawa ke Kejaksaan Agung terlebih dahulu, sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani putusan pengadilan."Namun saya belum mengetahui Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tempat Samadikun mendekam,"jelasnya 

Diketahui, Samadikun divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI senilai sekitar Rp 2,5 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis finansial 1998.

Kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini  sebesar Rp 169 miliar.

Berdasarkan putusan Mahamah Agung (MA) tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris Bank PT Bank Modern Tbk itu dihukum empat tahun penjara.(vk)

 

 

Saturday, 16 April 2016 03:03

Hasil Pemeriksaan Jaksa Suap Dilaporkan Ke Kejagung

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksaan  dugaan suap  yang diduga dilakukan pejabat PT Brantas Abiprya(PT). Terus dilakukan pendalaman oleh Jamwas sebagai petugas pemeriksa  Internal. Hasilnya sudah dilaporkan ke Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda pengawasan(Jamwas) Widyo Pramono  ditemui di Kejagung,Kamis (14/4) 2016 mengatakan  tim klarifikasi internal Kejaksaan Agung pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)  telah selesai memeriksa dugaan upaya suap dari pejabat PT Brantas Abipraya (Persero) (PT. BA).Hasil pemeriksaan internal itu bersifat mencari dugaan pelanggaran peraturan pegawai negeri sipil."Jamwas sudah menyimpulkan yang terbaik untuk itu. Sudah dilaporkan pada Jaksa Agung," ujarnya.

 Widyo menjelaskan, hasil pemeriksaan yang sudah berada pada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan tengah dipelajari. Tidak menutup kemungkinan dari putusan Jaksa Agung terkait hasil pemeriksaan pihaknya akan ada sanksi bagi dua jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta."Tunggu saja dari beliau (Jaksa Agung), apa yang terjadi," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Klarifikasi Jamwas telah memeriksa beberapa jaksa pada Kejati DKI Jakarta yaitu Kajati DKI Jakarta, Sudung Situmorang; Wakajati DKI Jakarta, Muhammad Rum; Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu; Kepala Seksi Penyelidikan Kejati DKI Jakarta, Rinaldi; dan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati DKI Jakarta, Nur Elina Sari.(vk)

 

 

 

Jakarta, koranrakyat.com,- Kejagung mengirim tim ke Komisi Pemberantasan Korupsi,untuk menelisik dugaan keterlibatan Kejati DKI dalam kasus suap .Jaksa Agung Muda Pengawasan,Widyo Pramono mengatakan Jumat (8/4) 2016   untuk mengetahui keterlibatan Kejati DKI, kami mengirim

tim ke KPK." Seiring dengan itu kami datang  untuk memeriksa tiga tersangka kasus dugaan rencana suap ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta. Pemeriksaan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan pihak Kejati DKI. "Hari ini jajaran Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan)

dipimpin oleh Pak inspektur Babul Khoir periksa di KPK mengenai pihak-pihak yang sudah di KPK," ujarnya..

Selanjutynya, Widyo menegasan Ketiga tersangka tersebut, yaitu Direktur Keuangan PT BA Sudi Wantoko, Senior Manager PT BA Dandung

Pamularno, dan seorang pihak swasta bernama Marudut Pakpahan."Babul datang bersama anggota tim pemeriksa lainnya sejumlah tiga

orang," tegasnya. 

Sesuai perkembangan, Widyo menjelaskan sebelumnya, Jamwas telah memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung

Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI, Tomo Sitepu, dan sejumlah penyabat Kejati DKI Jakarta lainnya. Namun, ia belum mau

terbuka soal hasil pemeriksaan."Nanti lah kita masih proses pemeriksaan," jelasnya.

Meski begitu, dari pemeriksaan diketahui ternyata Sudung mengenal Marudut selaku pihak perantara secara personal.

Namun, belum diketahui apakah keduanya sempat berinteraksi soal rencana suap itu. 

Sudi, Dandung, dan Marudut merupakan tersangka dugaan suap dalam.penanganan perkara di Kejati DKI Jakarta.

Perkara yang dimaksud, yaitu penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pembuatan iklan di PT Brata Abipraya.

Diduga, Direktur Keuangan PT BA Sudi Wantoko yang dijerat KPK tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran itu.

 

Dari tangkap tangan, ditemukan uang 148.835 dollar AS dari Dandung dan Marudut. Diduga uang itu akan diberikan kepada Kejati DKI

Jakarta untuk menghentikan penyelidikan tersebut. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com-  Kejati DKI Sudung Sitomorang dan Asisten Pidana Khusus Tomo Sitepu di minta Keterangan akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK keduanya sebagai saksi oleh KPK.  Kejati DKI hingga kini masih  di sidik,  sedangkan  Kejagung  akan memdalaminya. 


Jaksa Agung, M Prasetyo  ketika ditemui di Kejagung, Jumat ,(1/ 4) 2016 mengatakan  benar  Sudung diminta jadi saksi ya, diambil jadi saksi. Apakah kemungkinan disuap,  "Ya, kita belum tahu ,ini masalahnya ,Kejaksaan Tinggi sedang menyelidiki . Satu kasus ternyata dibalik itu KPK menemukan adanya indikasi suap sehingga mereka melakukan operasi dan akhirnya terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT)," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan tetapi semuanya mesti diklarifikasi. Semua ini mungkin bisa terjadi ada penumpang gelap mungkin yang ingin memanfaatkan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan Tinggi . "Makanya justru penangannya  dilakukan gabungan antara KPK dengan kejaksaaan,," tegasnya.

Penggeledaan di Kejati DKI, Prasetyo menandasakan Oh  tidak apa-apa, kan sesuai prosedur .Ini kan SOP. Justru dengan SOP dijalankan  , kita tunjukan semua dilakukan dengan bukti dan secara transparan." Ketua KPK sempat bicara dengan saya tadi , mau melakukan penggeledaaan di Kejati DKI. Silakan saja . Dan silakan atau monggo.Saya sarankan untuk jaksa yang melakukan penyelidikan dan diminta keterangan sebagai saksi. Kita terbuka ,ya," tandasnya.

 Prasetyo menjelaskan tentunya ada proses hukumnya dong, itu nanti lah." Kalian nafsu sekali nanyanya," jelasnya.

Menyinggung apakah pak Sudung dan Aspidsus akan dilakukan pemeriksaan di Jamwas, Prasetyo mengakui kita sepenuhnya serahkan kepada KPK dulu.Karena ini dengan operasi yan dilakukan." Sudung ditangani oleh KPK, itu sejauh diminta suport kita akan lakukan . Ini dari kemarin dan tadi malam ,silakan saja," akunya.

Kalau dari pihak Kejasaan Agung, melalui Jamwas apakah melakukan investigasi dulu, Prasetyo membeberkan Kita akan melakukan nanti." Prinsipnya ini operasi gabungan antara KPK dengan Kejaksaaan. Semuanya klier. Ini tidak ada yang kita tutupi. Ini kan Oprasi gabungan," bebernya.
.

Didesak ini untuk mengungkap apa, Prasetyo merincinya  Ini kan kita lakukan karna ada dugaan suap , itu kan ada keterkaitan. Sejak kapan dilakukan operasi bersama, "  Ya,kita lakukan , kenapa kamu harus tahu itu dilakukan sejak kapan," rincinya.(vk)

 

Friday, 01 April 2016 02:42

Penangkapan Oknum Jaksa Telah Diketahui Kejagung

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com- Setelah mendengar adanya jaksa yang ketangkap tangan,  Jamintel kejaksaa Agung langsung melenggang ke KPK. Ini di lakukakan untuk mengecek kebenarannya. Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman ketika ditemu di KPK,Kamis (31/3)2016 mengatakan dan membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum jaksa." Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja sama KPK dan Kejaksaan.Ini hasil kerja sama operasi gabungan kami dengan KPK. Hasilnya kita akan lihat besok," ujarnya.

Seiring dengan itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Jasman Pandjaitan ketika di hubungi  juga menandaskan  dan membenarkan hal tersebut." Ia meminta agar semua pihak menunggu informasi selanjutnya yang akan diberikan terkait penangkapan oknum jaksa oleh KPK.Ini operasi gabungan antara KPK dengan Kejaksaan Agung, dan betul ada operasi itu," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membenarkan bahwa KPK baru melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum jaksa. 

Meski demikian, belum ada informasi tambahan apapun mengenai tangkap tangan tersebut.(vk)

Friday, 01 April 2016 02:37

|KPK Tangkap Jaksa Terduga Suap

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Adanya aksi penangkapan tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) . Untuk itu  Kejaksaan Agung mengaku tidak tahu jaksanya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tangkap tangan tersebut dilakukan KPK pada Kamis (31/3/2016).


Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto, saat dihubungi,Kamis (31/3) 2016 mengatakan saya belum dapat informasinya." Sejauh ini tidak ada," ujarnya

Selanjutnya, Amir mengaku telah mengkonfirmasi ke kejaksaan wilayah apakah jaksanya ada yang tertangkap. "Namun, informasi tersebut belum didapatkan," akunya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dan membenarkan pihaknya menangkap jaksa. Namun, belum ada penjelasan detail mengenai identitas oknum yang terjerat operasi tangan tersebut."Benar," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, oknum Jaksa tersebut ditangkap terkait dugaan perkara suap. Namun, belum diketahui apakah pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan sudah berada di Gedung KPK untuk diperiksa.(vk)

Page 9 of 15

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan