Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Jakarta,koranrakyat.com- Tim Pencari Fakta terkait testimoni Freddy Budiman kepada Harris Azhar ada aliran dana Rp 90 Miliar .
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol BoyRafli Amar ditemui di PTIK Jakarta Selatan, Kamis (15/9)2016 mengatakan Pongky, Hendardi ,Effendy Coki Manurung ,Baharudin jafar sejak 9 Agustus sampai 9 September lalu genap 1 bulan tugas surat perintah Kapolri Tim Pencari Fakta(TPF) 18 orang 3 dari internal Kepolisian ."Tim di bawah tanggung jawab dwi Priyatno Perjalanan selama 1 bulan proses kegiatan tim berkunjung melakukan interview pengamatan mencari fakta berkaitan testimoni Haris Azhar perihal Freddy Budiman yang disampaikan ke media publik dan kami merespon apa yang dia sampaikan  Freddi kepada Haris," ujarnya.


Selanjutnya, Boy menegaskan apa saja temuan yang telah berhasil dicapai Lapas Nusa Kambangan Lapas Jakarta dan petugas direktorat narkoba."Tentang suap dan gratifikasi   Kami sikapi dengan sangat serius ini lihat tim ini bekerja," tegasnya. Sementara, Hendardi mengatakan Saya ingin menegaskan kembali dulu tentang posisi tim ini dan masa kerja yang singkat."Ini bukanlah penyelidikan dan penyidikan pro Yudistia tapi ini pengumpulan fakta untuk kemudian mengambil langkah-langkah  startegis yang dilakukan tim pencari fakta. Kapolri bahkan menjanjikan bahwa nanti ditemukan nama pejabat Polri dalam kasus ini maka akan ditindak acara tegas sesuai UU yang berlaku," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Hendardi menandaskan Pembetulan TPF adalah ikhtiar dan tindakan responsif Kapolri dalam tindakan harus Azhar pada 28 Juli 2016. "Tim Pencari Fakta tidak terbatas pada upaya mencari kebenaran tapi lebih menata kembali  momentum untuk Kasus narkoba lebih akuntabel," 

Untuk itu, Hendardi mengakui sebagai kritik masyarkat kepada anggota kepolisian dalam menangani kasus narkoba 
"TPF telah melakukan pengumpulan data 64 individu 24 internal Polri 24 ekternal Polri ada Lapas petugas Lapas dan karyawan dan unsur-unsur lain masyarakat yang berkata ," akunya.

Itu sebabnya, Hendardi menegaskan Rekonstruksi peristiwa saat Freddy Budiman kepada Haris Azhar ini saya kira penting karena Freddy Budiman  sudah di eksekusi sehingga kami rekonstruksi kembali pertemuan itu." Apakah benar perseteruan itu, siapa saja saksinya, apa yang dikatakan Haris Azhar adalah benar dalam artian tidak berbohong apa yang dikatakan oleh Freddy Budiman. Kendati apa yang dikatakan Freddy Budiman belum bisa di klaim suatu kebenaran jadi bisa benar bisa juga salah," tegasnya. 

Sesuai data, Hendardi mengungkapkan Video rekaman fledoi dan dokumen relevan telah dilihat oleh tim TPF menggunakan info dari PPATK  yg disampaikan kepada Kapolri."Waktu kerja 30 hari, sudah kami laporkan pada Kalpolri berkaitan  Mandat," ungkapnya

Jadi, Hendardi menambahkan Pertemuan harus Azhar dan Freddy Budiman. Petunjuk awal sangat sumir ini masalah fledoi dan dugaan dana miliaran, rentang waktu  antara Peristiwa dan pernyataan fb dan penyebarluasan informasi tersebut itu  keterbatasan bagi kami. 4 Tidak ada petunjuk awal ," ungkapnya."Keterbatasan tersebut maka laporan ini bersifat Open endit, tapi petunjuk yang telah ditemukan itu Djafar mungkin untuk dibuka dan dikembangkan lagi oleh user jg bila diperoleh  TPF berakhir," tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 13 September 2016 10:52

Presiden Jokowi Hormati Proses Hukum Terpidana Mary Jane

Written by

.Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, juga menghormati dan percaya terhadap proses hukum yang ada di Indonesia_

Kelanjutan proses hukum terpidana kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane, menemui kejelasan. Adalah Presiden Joko Widodo sendiri yang memberikan keterangan terkait hal tersebut. Presiden menjelaskan hasil pembicaraan antara dirinya dengan Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte, beberapa waktu lalu.

"Iya, Presiden Duterte menyampaikan, silakan diproses sesuai hukum yang ada di Indonesia. Artinya kan sudah jelas, seperti yang disampaikan kemarin," jelas Presiden kepada para jurnalis usai meresmikan pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa 13 September 2016.

Namun demikian, Presiden juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Filipina saat ini. Karena hal itulah eksekusi Mary Jane yang sedianya dilakukan pada April tahun lalu ditunda. Sebab, dalam kasus tersebut, pemerintah Indonesia tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan menjamin rasa keadilan terhadap terpidana.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memuji konsistensi Presiden Filipina dalam upayanya memerangi narkoba. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Joko Widodo, di negaranya sendiri Presiden Duterte juga telah menyatakan perang terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.

"Saya melihat konsistensi Presiden Duterte terhadap pemberantasan narkoba ini betul-betul sangat tinggi. Jadi tidak ada toleransi. Sehingga beliau menyampaikan menghormati proses hukum yang ada di Indonesia," terangnya.

Mary Jane Fiesta Veloso sebelumnya ditangkap di Bandara Yogyakarta karena membawa narkoba dengan jenis heroin seberat 5,7 kilogram pada April 2010 silam. Pengadilan Negeri Sleman kala itu memvonis hukuman mati baginya pada Oktober 2010.(eas)

Jakarta, koranrakyat.com- Adanya  SP3 terhadapan 15 kasus kebakaran hutan di Riau, setelah diketahui ada foto oknum polisi beredar dengan parah pembakaran hutan. Adanya dugaan konspirasi jahat terbongkar setelah beredar foto saat  di salah satu  Kafe di Riau antara oknum polisi dengan para pembakar hutan oleh karenaya terus  Propam  Mabes Polri sedang melakukan pendalaman.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol M Iriawan ditemui di Mabes Polri usai pelantikan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin , Sabtu (10/9)2016 mengatakan kita cek saksi-saksi semua memang pertemuan itu tidak disengaja diketahui,  dan yang paling  penting ada dugaan SP3 terhadap perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan. "Dari  15 tidak ada nama itu ," ujarnya.

Ketika disinggung, Ada dari pemberitaan itu wartawan diancam dari Polda Riau? Itu bagaimana,Irwan menegaskan ada ancaman itu. Saya dalami dulu dan saya baru tahu itu. "Ancaman bagaimana dan siapa yang mengancam. Bentuk ancamannya. Ada sms dan telepon," tegasnya.,Untuk itu, Irawan menjelaskan nanti saya dalami pasti .itu bentuk ancaman tidak boleh. Itu kita tindak lanjuti. Nanti kita tanyalah. Saya hubungi dan itu siapa"Siapa namanya dan itu betul apakah ? Kita dalami ,itu tidak boleh dalam.bentuk ancaman. Pasti apa lagi petugas bentuknya,'" jelasnya.(vk)

 

Jakarta,koran rakyat.com - Adik  Fredy diperiksa Tim investigasi di lapas salemba. Namun,  tim investigasi bekerja baru seminggu melakukan  serangkaian pemeriksaan, namun belum ada yang diinformasikan wartawan.‎ Langkah pertama yakni memeriksa adik dari Freddy Budiman di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Lalu tim  memeriksa empat anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang pada 2012 lalu menangani berkas Freddy. Selasa (16/8/2016) tim  internal maupun eksternal Polri bergerak ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Ketua Tim Investigasi Polri,Komjen DwiPriyatno ketika ditemui di Mabes Polri ,  enggan membocorkan  hasil dari serangkaian kinerja timnya."Saat ini seluruh hasil kinerja tengah dianalisa. Dan pada waktunya nanti akan diungkap ke publik."‎Semuanya masih proses pengumpulan fakta, masih analisa dan belum bisa kami sampaikan hasilnya," ujarnya.

Dwi menegaskan saat ini masing-masing anggota tim terus bekerja mengumpulkan fakta setelah itu dilakukan analisa. Setelah itu baru diketahui hasilnya."Tim Internal ke Nusakambangan Senin kemarin, kalau tim eksternal hari ini. Kami mau kumpulkan fakta baru setelah itu analisa, seperti apa," tegasnya.

Sementara  Effendi Ghazali ketika ditemui di Mabes Polri, Selasa (16/8)2016 mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan berbagai pertanyaan untuk ditanyakan kepada KetuaPPATK."Namun, sebelum bertemu dengan Tim Investigasi Polri, Ketua PPATK akan terlebih dahulu bertemu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.Pertemuan antara PPATKdengan Kapolri dulu, mungkin Ketua PPATK akan menyampaikan sesuatu ke Pak Kapolri. Setelah itu baru bertemu dengan tim," ujarnya.Lebih lanjut, Efendy menegaskan nantinya kepada Ketua PPATK pihaknya akan menyiapkan beberapa pertanyaan, termasuk soal aliran dana.

"Banyak, ada pertanyaan yang sudah disiapkan matriknya. Nanti setelah dari Nusakambangan juga akan disampaikan lagi," tegasnya. Untuk itu, Effendi menjelaskan saya bersama tim akan mengumpulkan informasi dan fakta sedetail mungkin tentang pertemuan antara Haris dengan Freddy."‎kami akan pakai berbagai metode, bisa melihat siapa bertemu siapa tapi bisa juga melihat secara kualitatif. Pokoknya kami sedetail mungkin," jelasnya.

 Sedangkan Tim  terdiri dari 18 orang baik dari unsur internal seperti Kadivkum, Kadivporpam, Paminal, Humas maupun eksternal Polri yakni masyarakat sipil seperti Hendardi, Effendi Gazali, hingga Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti dengan ketua tim yakni Irwasum Polri, Komjen Dwi Priyatno," tandasnya.(vk)

 

Saturday, 13 August 2016 09:23

Bongkar Mafia Narkoba, Tim Akan Jemput Bola ke PPATK

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com- Proses penelusuran testmoni Freddy Budiman terus dilakukan oleh tim independen sebelumya dilakukan

proses dikaji sesuai petunjuk  Pledoi di Jakarta barat. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Boy Rafli Amar ditemui disela-sela acara pembukaan kampung budaya ekspor bersatu memerangi Narkoba di Kawasan Senayan, Sabtu(13/8)2016  mengatakan berkaitan dengan Pengadilan Jakarta Barat tentang Pledoi itu adalah kemarin yang berjalan. "Kemudian yang masih akan dilakukan ke depan pergunjingan ke Nusa Kembangkan , kemungkinan sore bisa berangkat sudah selesai . Kalau isinya kita belum bisa bercerita karena nanti  bisa dijelaskan," ujarnya

Selanjutnya, Boy menegaskan dari sekarang dari masyarakat dulu tentang proses yang berjalan, isi dari kegiatan itu yang sedang

berjalan substansi diperoleh belum bisa disampaikan"Masih banyak, kita akan koordinasi dengan PPATK untuk mencek aliran dana

yang atas nama.Freddy kita ingin mencari apakah Freddy benar untuk melakukan distribusi sejumlah dana akan kita akan ambil atau

koordinasikan dengan pihak PPATK proses penyelidikan lebih lanjut," tegasnya.

 

Untuk itu, Boy menjelaskan jadi masih akan berjalan yang kemungkinan rentan waktunya minggu depan." Untuk PPATK data nya belum

diterima  namun kami akan jemput bola di dalam secara cermat, " jelasnya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Hasil  pernyataan Harris Ashar berdasarkan testimoni Freddy Budiman hal itu ditindak lanjuti oleh Tim

Independent lakukan investigasi. Kini  4 anggota Polda sebaga pemeriksa dan penyidik Narkoba Polda Metro Jaya.

Direktur  Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Jonturman Panjaitan ditemui di sela-sela Acara kampung budaya Ekspo digelar di

Kawasan Senayan, Sabtu (13/8)2016 mengatakan ada 11dari tim gabungan yang dipimpin oleh Walpropos Brigjen Coky  Manurung

dan  Pungli dari Kompolnas . "Beliau menanyakan dan memeriksa berkas dan melaksanakan intrograsi anggota kita yang melakukan

penyidikan," ujarnya.

 Jontur menegaskan  beliau melihat dan menyaksikan berkasnya apakah betul berkas tersebut mereka teliti. "Setelah diteliti dan

berkasnya dilihat tim kejaksaan . Kata anggota kita betul ada yang divonis 9 tahun ,ada yang 8 tahun dan tahun 2011  ,9 tahun tetapi

sudah almarhum,."   Sementaranya Freddy  divonis 11 tahun. Itu saja dilihat dan ditanyakan saya dampingi ,"tegasnya.

 Saat didesak wartawan Jountur menjelaskan Apa benar ada anggota yang dipecat, Dua anggota kita sudah dipecat , ada yang

meninggal dunia juga  yang  dipecat."Materi pemeriksaan secara keseluruhan? Mereka diperiksa dan dilaksanakan wawancara ,

kemudian diinterogasi.,' jelasnya

Soal apa yang bapak dengar, Freddy Yang disampaikan oleh Freddy terbukti apa tidak diperiksa, dicek . "Ketika dicek ancaman dan

vonisnya 11 tahun mereka begitu saja," tegasnya.

 Junirman Menandaskan hasil mereka apa menunjukan  "Saya kira mereka menyimpulkan. Kita apa yang tanya kita sampaikan,minta

data kita sampaikan,diwawancarai  dan disintegrasi kita siap.  "Hasilnya bagaimana kita serahkan pada tim saja, " tandasnya.

Sedangkan  yang diperiksa penyidik yang menangani serta melakukan  penangkapan , penyidik yang melakukan. Penyidikan itu

dilaksanakan investigasi

terpadu.Itu kan tim-tim internal gabungan , gabungan dari Devisi Program, internal kita dan Kompolnas," rinciannya.

Lebih lanjut, dikatakan  hasilnya  bagaimana kita serahkan kepada tim. Apa yang tanya kita sajikan. ''Tim yang menyimpulkan dan saya

menyampaikan data kepada tim, bahwa tim sudah datang. Tim sudah lakukan menginvestigasi. Ibu Pungli dari Kompolnas dan Dari

Divisi Propam Brigjend Pol Coli Manurung."Yang Diperiksa ada 4 orang,sebagian masih aktif di Dirnakoba, yang melakukan

penangkapan dan pemeriksa. Tentu ditanya,hasilnya bagaimana kita serahkan kepada tim.,"bebernya.(vk)

 

 

 Jakarta,koran rakyat.com- Upaya penelusuran testimoni Freddy Budiman yang disampaikan kepada Harris Azhar  kini ditindak lanjuti oleh tim investigasi. Ini dilakukan untuk fokus pada keterlibatan pejabat Mabes Polri. Kini sudah berjalan melakukan wawancara adik Freddy Budiman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba.

Ketum Tim Investigasi, Inspektorat Pengawasan Umum(Irwasum) Komjen Pol Dwi Priyanto ketika ditemui di PTIK di Jakarta Selatan,

Kamis (11/8)2016 mengatakan kami berusaha menjelaskan menindak lajuti dari testimoni Freddy Budiman yang menyampaikan

kepada Harris Azhari dari kontras bahwa prinsipnya Polri membentuk tim investigasi gabungan yang bertujuan bekerjasama

mendalami testimoni Freddy Budiman yang disampaikan saudara Harris  Azhar yang fokus dugaan keterlibatan aparat Polri

sedangkan tindakan hukum akan menjadi domain apa bila ini selesai. "Tim berjumlah 18 orang dan penanggung jawab dan dari civil

society dan ada satu yang ibu Nungky dari Kompilasi dan hari ini beliau sudah mengikuti kegiatan pemeriksa di Lembaga

Pemasyarakatan Salemba bersama- sama dengan Divisi Program dan yang diwawancarai  saudara Latif adik dari Almarhum Freddy

Budiman Johny Suhendar," ujarnya.

Selanjutnya, Dwi menegaskan masih berlangsung dan ada tim yang ke BNN untuk berkoordinasi dengan BNN berkaitan dengan apa

yang didapati dengan BNN. Di sini terbuka setiap ada informasi yang baru dibuktikan oleh masyarakat termasuk sudah didapat oleh

kontras misalnya 25 laporan. "Apa bila diketahui kasus-kasus narkoba menyangkut katakan adalah testimoni Freddy Budiman akan

kita tindak lanjuti. Kita proaktif dan kita akan ada kerjasama  termasuk juga dengan wartawan bekerjasama agar lebih objektif,"

tegasnya.

Sesuai perkembangan, Dwi menjelaskan bahkan kita didampingi ada eksternal juga beliau juga mengendus apa-apa saja yang telah

didqpatkan. Walaupun saya penanggung jawab tim. Tidak ada saling menekan dan itu tidak ada. Tadi secara terbuka kita melakukan

kerja sama . "Mengungkapkan informasi-informasi membuktikan dugaan-dugaan aparat Polri ini menyimpang atau melanggar  betul

kejadiannya terjadi atau tidak. Nanti diharapkan hasilnya kita berikan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolri untuk ditindak lanjuti oleh

institusi. ," jelasnya.

Lebih lanjut, Dwi merinci Untuk sementara disampaikan karena kegiatan-kegiatannya termasuk rencana untuk ke Nusa Kembangkan senin kita berangkat kesana membawa anggota dan termasuk beliau-beliau kesana juga mendapat informasi dan fakta yang didapat."Tentunya kita harus  selalu optimis pelaksanaan tugas ini walaupun kita menyadari yang bersangkutan . Memang fakta Pak Harris dengan, tetapi yang disampaikan dengan Almarhum yang bersangkutan perlu diuji kebenarannya," rinciannya.

Lebih lanjut, Dwi menandaskan oleh sebab itu variabel-variabel yang mendukung tinggal kita akan mencari kebenarannya." Seperti

contoh pernyataan katakanlah informasi dari PPATK ke Mabes Polri sampai saat ini insya Allah dalam waktu dekat itu juga akan kita

analisis,data itu akan kita analisis misalnya apakah penyidik terlibat ,misalnya ada aliran dana yang penyidikan almarhum seperti itu,"

tandasnya.

Seiring dengan itu, Dwi menambahkan Kita harus optimis kalau  sehingga memang pada satu dugaan seseorang terlibat dan memang

di testimoni ini kan pejabat Mabes Polri sehingga dipercayakan ditelisik sampai atasannya .kita akan tanyakan dan kita konfirmasi

dan kita akan cek juga sampai sejauh mana kita duga adanya aliran dana informasi dari PPATK. "Kita harus selalu optimis bahwa

akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan fakta-fakta yang dinginkan oleh katakan lah Pak Harris Azhar. Kita berusaha

semaksimal mungkin," tambahnya.

Ditempat yang sama, Efendy Gazali mengatakan yang menjadi menarik bagi saya begini setelah saya diminta masuk dalam group ini

kepada Pak Irwan dan jaringan itu dan profesi berbeda ternyata profesi berbeda itu boleh tetapi kemudian sama-sama objektif boleh .

Bagi saya dengan latar belakang komunikasi saya harus melakukan audit komunikasi dengan demikian Komuikasi. "Ada dua

persoalan yang tadinya, tim yang bekerja yang disampaikan oleh teman Harris Azhar dalam konteks kalau ada aliran dana kerjasama

seperti itu baginya saya mau tanya kepada Wartawan terhadap Harris Azhar dilakukan berapa institusi bagaimana. Dari awal

pendapat saya sudah close," ungkapnya.

Untuk itu, Gazali menandaskan Audit komunikasi itu kan siapa Harris Azhar, who warga negara,kenapa tujuannya kepentingan publik,

meskipun ada ujian dalam undang-undang sejauh untuk kepentingan publik. "Kepentingan publik sudah   how sudah dilalui oleh Harris

Azhar dengan menyampaikan ke Johan Budi baru disampaikan melalui media sosial. Sejak awal saya sudah katakan ke Pak Purwadi

mestinya sudah close.," tandasnya.

Itu sebabnya, Gazali membeberkan satu hal yang belum ,barang kali tim independent harus mengerti nanti kalau ke Nusakambangan

Selasa itu kita bisa tanyakan juga kepada yang mendengarkan hal itu apa betul Freddy Budiman menyampaikan seperti itu kepada

Harris Azhar. "Kalau audit komunikasi ada tahapan. Pada diceritakan Freddy Budiman percis seperti itu atau ada hal-hal lain dan

kalau ternyata . Sampai saat ini disepakati mengenai laporan itu tunggu hasil kerja tim. Kata,-kata itu saya hafal betul tunggu hasil kerja

Tim. Kalau saya sudah close tetapi menunggu hasil kerja Tim.," bebernya.

Selanjutnya, Gazali menambahkan apa betul waktu bersama-sama rohaniawan Freddy Budiman menceritakan seperti itu. Di CCTV

dan kita juga meminta pak Harris Azhar atau dari Kontras juga ikut dalam tim. Kalau tidak salah tim ini saja dulu, nanti pak Harris Azhar

dan timnya juga menerima masukan." Tim ini juga akan berlangsung dan masukan dari teman-teman wartawan dan juga apa yang

sudah dikumpulkan pak Harris Azhar dengan teman-teman dan bagaimana dengan tim yang lain. Saya berterima sejak awal kita boleh

berbeda," tambahnya.\

Sementara itu,Hendardi menjelaskan sebetulnya sesuai pengakuan Freddy Budiman terhadap Harris Azhar informasinya cukup sumir

tidak menyebutkan nama dan sudah ditelisik di Pledoinya . "Namun ini harus dilihat dari itikad polri sendiri untuk betul-betul testimoni

untuk momentum menuju kan oknum-oknum aparat, disamping kami akan menelusur dari yang sudah disampaikan di Nusa

kambangan pembicaraan antara Freddy Budiman dengan Harris Azhar dan sebagainya dalam kasus yang diselidiki katakan informasi

dan data yang cukup banyak bantuan dari masyarakat termasuk masyarakat yang masukan ke kontras itu akan sangat berguna dari

media," jelasnya.

Jadi, Hendardi menegaskan  tim ini sebagai jembatan elemen masyarakat sipil mendorong aktivitas Polri ke Kepolisian sebagai

institusi yang melakukan reformasi dan melakukan tindakan kepada sejumlah oknum. ,"Bahwa tim ini secara periodik ini kan

mnyampaikan perkembangan dan laporan ke Publik yang sudah dilakukan. Tentu tidak menyangkut hal-hal penyidikan. Tim ini juga

bertangung jawab ke Kapolri dan mempertanggung jawabankan kepada Kapolri," tegasnya.(vk)

 

 

Jakarta,koranrakyat.com-  Dugaan korupsi terjadi di  Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melaporkan dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Direktorat Perhubungan Laut yang diduga merugikan keuangan negara 36 miliar rupiah. Modus korupsi pengadaan kapal tersebut adalah barang belum jadi namun uang sudah dibayarkan semua.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan, Cris Kuntadi ketika ditemui di Mabes Polri, Selasa (26/7)2016 mengatakan setelah dilakukan audit terhadap pengadaan kapal tersebut ternyata ditemukan permasalahan yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara."Karena itu  dilakukan pemantauan, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Dan karena ada indikasi melawan hukum, maka kami sampaikan ke Kabareskrim," ujarnya.

Selanjutnya, Cris menjelaskan  kasus berawal ketika ada pembangunan kapal patroli sebanyak 16 kapal dengan anggaran 36 miliar rupiah. "Dimana sampai saat ini kapal tersebut belum selesai, tapi uang sudah dibayarkan semua. Kapal itu sendiri sebenarnya harus sudah selesai sejak tahun 2014 lalu," jelasnya

Seiring dengan itu, Chris menegaskan Ke-16 kapal tersebut rencananya akan digunakan untuk kegiatan patroli laut. "Karena melihat ada permasalahan itulah, membuat pihaknya lalu melaporkan kasus tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Cris menambahkan pihak yang membangun kapal tersebut adalah lima galangan kapal. Namun pihaknya masih enggan menyebutkan siapa pihak yang paling bertanggungjawab."Yang jelas, dari pihak Kementerian Perhubungan, yang menandatangani kontrak perjanjian adalah kuasa pengguna anggaran dan pihak pembuat kapal, " tambahnya.

Jadi, Cris menandaskan  dalam peraturan di Kementerian Perhubungan jelas tertulis bahwa pembayaran dilakukan setelah barang yang dipesan itu jadi dan diantar.
"Ditanya apakah ada alasan dari pihak galangan kapal kenapa tidak jadi mengirim kapal. Apapun alasannya, uang sudah dikirim tetapi kapal tidak jadi," tandasnya.

Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menegaskan  pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. "Akan dilakukan ekspose kasus dan audit dokumen baru kemudian perhitungan kerugian negara," tegasnya(vk)

 

 

 

Monday, 25 July 2016 00:07

Djarot Wagub DKI Diperiksa Bareskrim

Written by

Jakarta,koran rakyat.com- Terkait Proses Pemeriksaan pembelian tanah di Cikareng akhirnya Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi di Mabes Polri,

Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat di temui di Mabes Polri, Jumat (22/7)2016 mengatakan proses pemeriksaan berjalan dengan baik." Saya datang ke Mabes Polri diperiksa selama 3 setengah jam dan diperiksa sebagai saksi," ujarnya

Ketika ditanya berapa pertanyaan diberikan, Djarot menegaskan saya diberikan pertanyaan tidak banyak 6 sampai 10 pertanyaanya." Yang ditanya sekitar prosedural dan semua sudah dijelaskan kepada penyidikan," tegasnya.

Seiring dalam pemeriksaan disoroti penandatangan, Djarot menandaskan tidak pernah tahu tentang antaranya dan saya tak pernah tahu dan engga tahu.' "Saya hanya tandatangan karena Bagaimana,saya engga tanda tangan semua sudah parah. Itu verbal ya. Bukan tanda tangan, tetapi paraf verbal," tandasnya.

Apa benar itu Status lahan  milik Pemprov atau bukan, Djarot mengakui itu tanah Pemda . " Jadi semua proses masih terus berjalan," ujarnya. ((vk)

 

 

Friday, 08 July 2016 12:30

Habis Lebaran Saut Akan Tetap Diperiksa

Written by

Jakarta,koranrakyat.com, - Keseriusan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat terus dilakukan,hal itu terus dllakukan pemeriksaan lanjutan bagi wakil Ketua KPK, Saut Situmorang sesudah Lebaran nanti akan kembali berurusan dengan Bareskrim.

Kasubdit III, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, Kombes Umar Surya Fana ketika ditemui di Mabes Polri, Senin (4/7)2016 mengatakan pemeriksaan terhadap Saut sebagai terlapor ini masih dalam kaitan laporan PBHMI terhadap Saut atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah."Nanti setelah Lebaran akan diperiksa lagi. Sekarang kami siap-siapkan dulu administrasi, surat pemanggilan," ‎ujarnya.

Selanjutnya, Umar menegaskan pemanggilan usai Lebaran nanti merupakan pemanggilan kedua bagi Saut dengan statusnya yang masih sebagai terlapor. "Dimana sebelumnya pada Kamis (16/6/2016) lalu, Saut telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai terlapor. " tegasnya

Sesuai perkembangan, Umar menjelaskan kala itu, Saut diperiksa selama hampir lima jam.‎ Dimana pemeriksaan belum masuk pada materi penyidikan. Untuk lanjutan pemanggilan usai Lebaran nanti, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Biro Hukum KPK."Setiap panggilan pasti kami kordinasi ke Biro Hukum KPK," jelasnya.

Seperti diketahui, laporan yang dibuat PB HMI bermula saat Saut ‎dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta Kamis lalu. Dalam acara tersebut Saut menyebut kader HMI banyak jadi koruptor sehingga menyinggung HMI.

Atas pernyataan itu, mereka meminta permohonan maaf langsung dari Saut. Saut sendiri telah menggelar konferensi pers dan meminta maaf kepada HMI.Saut mengatakan pernyataan tersebut muncul dari alam bawah sadar dia.‎ Meski begitu, PB HMI tetap mempolisikan Saut.‎

Buntut dari laporan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo membentuk Dewan Komite Etik untuk menyelesaikan masalah Saut di internal KPK(vk)

 

 

Saturday, 25 June 2016 16:25

Kejagung Minta Kejati Kooperatif Diperiksa KPK

Written by

Jakarta, Koranrakyat.com,-Pemeriksaan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Sudung Situmorang oleh KPK adanya dugaan korupsi.Hal ini disikapi Jaksa Agung dan memastikan kajati DKI Akan menjalankan Proses Pemeriksaan.Jaksa Agung M Prasetyo ditermui di  Kejagung Jumat {24/6}2016 mermastikan Jaksa yang diduga terkena suap akan kooperatif.Kejati DKI Jakarta Sudung Sitomurang harus bersedia dipweriksa jika dipanggil sebagai saksi oleh KPK"kalau memang jadi saksi, ya harus hadir, itu kewajiban warga negara menghadiri panggilan proses hukum," tandasnya  

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan kecuali jika yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas negara yang tak bisa ditinggalkan." Jika seperti itu, pemeriksaan bisa dilakukan di lain waktu," tegasnya.Mengenai nama Sudung yang disebut dalam dakwaan dua pejabat PT Brantas Abipraya (BA), Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno, Prasetyo menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

Oleh karena itu, Prasetyo menjelaskan pemeriksaan internal oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung, tidak ditemukan adanya pelanggaran etik oleh Sudung dan juga Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI, Tomo Sitepu "Sudah ada kesimpulan, tidak ada kaitan dengan masalah suap menyuap yang konon disuap," jelasnya.

Sesuai perkembangan, Prasetyo merincinya bahkan, perantara suap bernama Marudut Pakpahan juga sudah diperiksa oleh Jamwas. Dalam perbuatan suap menyuap, ada pihak yang aktif dan juga pasif."Di sini, baik Sudung maupun Tomo dia tidak aktif," rincinya.

Untuk itu, Prasetyo membeberkan sebelumnya, Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko dan Manajer Pemasaran PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno didakwa bersama-sama menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu. Sudi dan Dandung menjanjikan Sudung dan Tomo uang sebesar Rp 2,5 miliar. "Janji pemberian uang tersebut agar Sudung dan Tomo menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi pada penyimpangan penggunaan keuangan PT BA yang dilakukan Sudi Wantoko,"bebernya.

Meski demikian, penyerahan uang tersebut belum terlaksana sampai tuntas. Saat Marudut menuju Kantor Kejati DKI untuk menyerahkan uang, petugas KPK segera menangkap Marudut dan menyita uang Rp 2 miliar sebagai barang bukti.Hingga saat ini, KPK belum menetapkan Sudung sebagai tersangka penerima suap. Beberapa percakapan yang termuat dalam dakwaan tidak ada yang menjelaskan adanya permintaan uang dari Sudung.

Rencananya, KPK akan mengumpulkan fakta-fakta yang akan terungkap dalam persidangan bagi terdakwa Sudi dan Dandung. Jika ditemukan bukti yang cukup, tidak menutup kemungkinan Sudung juga akan ditetapkan sebagai tersangka.{vk}

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Proses pergantian Kapolri baru  harus melalui proses  fit Proper tes di DPR. Waktunya nunggu sidang DPR.  depan. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti  ketika ditemui di Mabes Polri. Selasa(21/6) mengatatakan  untuk Kapolri baru tentunya ada prosesnya saya belum tahu tetapi proses itu kan masih ada  . Masih ada di Banmus selanjutna ada Fit Propertes, setelah itu ada paripurna ." ya mungkin paling cepat ya bisa akhir minggu ini. Atau kah minggu depan ,bisa juga setelah lebaran.  Ini tergantung dari pada proses disini. Kalau sudah prosesnya bisa saja cepat,"

 Kapolri  baru  banyak tugas-tugas yang belum selesai. misalnya adalah pengejar Santoso itu belum selesai." Peningkatan profesionalisme kita belum selesai, kejuruan. terus beberapa kasus-kasus yang di Bareskrim  belum selesai. Itu juga yang menjadi Pekerjaan rumah(PR)," tegasnya.

 Menyinggung  yang lebih prioritas pengejaran Santoso, Badrodin menjelaskan ya. karena itu sudah masuk dalam quit quin kita sehingga bagaiman pun itu harus kita lakasnakan sampai tertangkapnya Santoso."Ya, kasus korupsi ini menjadi satu prioritas sehingga kasus-kasus yang lama ditinggalkan  Budi Waseso sedang dalam proses , bolak balik antara kejaksaan dengan Polri. Ya ini tentu secara berkelanjutan akan ada evaluasi-evaluasi apakah kasus ini secara teknis memang mengalami kesulitan. mungkinada  kekeurangan-kekurangan dari penyidik yang harus bisa dipenuhi. itu yang harus kita tuntaskan." jelasnya.


Lebih lanjut, Badrodin mericinya kemudian juga  penanganan kasus-kasus  juga saya arahkan Kabareskrim untuk bisa meningkatkan pemberantasan berbagai korupsi." Juga kerjasama dengan KPK, kalau memang kasus-kasus yang sulit diselesaikan di Polri itu dikerjasama kan dengan KPK untuk menuntaskan kasus ini.Contoh kasus Pelindo.di KPK kan ada juga kasus Pelindo. Mungkin bisa schring paling tidak saling tukar-menukar infomasi.dan kerjasma dalam penangannya," rincinya.  
Menyoroti Polri kesulitan kasus-kasus korupsi , Badrodin memberberkan karena memang kan kita harus melakukan pemeriksaan di China , itu sudah dilakukan "Apakah itu masih ada kesulitan atau tidak.kalau misalkan ada hambatan-hambatan kita carikan jalan keluarnya," bebernya. (vk)

Jakarta, koranrakyat.com-  Kalau empat anggota Brimob tak keburu di geser ke Poso tak sampai merepotkan KPK harus ke Poso, selain tenaga juga pemborosan. Akhirnya KPK untuk memeriksa harus berangkat  ke Poso, sehingga kesan koordinasi kurang baik, padahal 4 anggota Brimob itu telah diketahui akan dijadikan saksi terkait  Sekjen MA Nurhadi  yang ditengarai  terkena kasus suap.Padahal cukup banyak anggota Brimob lain yang tak bermasalah bisa diberangkatkan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Irjend Pol Boy Rafli Amar menanggapi Selasa (14/6) 2016 pemeriksaan 4 anggotanya yang sudah terlanjur diberangkatkan ke poso menyampaikan  sudah ada pembicaraan dan koordinasi  ditingkat pimpinan  sedang diupayakan untuk bisa dilakukan pemeriksaan di Poso kepada 4 anggota Brimob yang sedang bertugas disana. " Teknisnya nanti akan di lebih lanjut lagi , tentu tergantung dari kesedian waktu dan hasil koodinasi dengan penyidik KPK. Bisa kemungkinkan kantor Polres Poso atau di lapangan.,"ujarnya. 

Boy menegaskan ya silakan seandainya pekan ini nanti diatur,sama-sama diatur.
"Kalau status pengawalannya. Itu tugas pengawalan dan keamanan .jadi tugas-tugas anggota polri ini ada yang berdasarkan permintaan pelayanan pengawalan dan pengamanan itu dibeberapa lembaga ,Kementerian BUMN dan Objek Vital, Jadi pengamanan dan pengawalan," tegasnya. 

Untuk itu, Boy menjelaskan ya umumnya tugas dari kepolisian itu dalam konteks pengamanan , jadi pengamanan dan kepolisian hadir dalam rangka kepentingan keamanan, .rata-rata itu alasan menghadirkan kepolisian .

Kalau yang minta 4 anggota Brimob melakukan pengawalan ini , tentunya atasan dari yang bersangkutan. ada brimob dan ada Shabara.yang selama ini pengamanan diluar itu akan melayani  masyarakat, melayani instansi pemerintah.Yakni  Brimob ,Shabara dan satu lagi PAM objek Vital,"jelasnya.. 

Dikatakan Boy selektif semuanya.Tidak  semua permintan dipenuhi terkait dengan keterbasan." Ada juga terakhir pengamanan itu. Itu karena unsur Sekuriti banyak sekali KPK ,tempat yang tidak dapat kita penuhi menganjurkan dengan memberdayakan yang ada dengan dilakukan semacam supervisi atau advaiser , kepolisian yang membantu dalam rangka meningkatkan kemampuan dari petugas-petugas seperti itu. Jadi ini kebutuhan pengamanan ini dari berbagai kalangan berfariasi," tandasnya.

Lebih lanjut, Boy merincinya karena dia sebagai saksi kunci sebagai saksi kita juga harus tahu. Saksi itu apa yang diketahui oleh seseorang kan menjadi kesaksian. Nanti lah saksi yang akan memberikan keterangan apa yang dia ketahui." Kalau  pengawalan  bahkan ya 24 jam kan sifatnya sif, jadi dua orang kan tidak kuat,setiap jam ada pergantian..tetapi ada dua sif bahkan ada 3 sif. tapi kalau dua sif 1 x 12 jam isitirahat. kepolisan tidak harus terus menerus dan masa istirahat," rincinya. (vk)

 

 

Saturday, 11 June 2016 03:37

Kejaksaan Temukan Dana Hibah La Nyalla Rp.48 Milliar

Written by

Jakarta,koranrakyat.com Pemeriksaan kasus Hibah Ketua kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyala Mattaliti terus berjalan. Hingga kini kejaksaan fokus pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU ) itu mengacu data dari PPATK. Dimana pemeriksaan berdasarkan ada lima alat bukti.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung(Kapuspenkum), Muhammad Rum ketika di temui di Kejakaan Agung, Kamis {9/6}2016 mengatakan:  ya engga ada rekayasa dan semua fakta dan hasil penyelidikan kita .Kalau dia membantah itu hak dia, jadi penyidik tidak terpaku kepada keterangan tersangka saja ada alat bukti yang lain,ada dokumen ,surat, saksi , ahli. "Sebenarnya dana Hibah La Nyala itu ada, Rp. 48 Miliar ,hasil penyidikan kita kan banyak ,Itu lah sedang kita periksa dan sedang kita sidik,dalami itu," ujarnya.

 Menyingung selain kasus hibah , terkait kasus TPPU, Rum menegaskan  Sekarang kita fokusnya dana hibah, kita perjelas itu sebabnya kalau dia tidak mau menjawab keterangan itu tidak ada masalah buat kita, kita akan mencari dengan ala bukti lain. "Pokoknya sesuai perkembangan penyidikan lah ,kalau  membutuhkan data tentang itu lebih jauh ,itu kebutuhan kita," tegasnya.

 Ketika ditanya apa kah sebagai alat transaksi ,atau keterlibatan, Rum menjelaskan Itu masih dalami, kita lihat nanti dan.kita lihat hasil perkembangannya, kan begitu ." Jadi ini sudah masuk kedalam pemeriksaan TPPUnya,ya, penyidikan dan dia diperiksa dalam rangka TPPU,jelasnya

 Menyoroti sisa hibah dalam kasus apa sih, Rum merincinya Itu kan , jadi hasil penyelidikan menunjukan seperti itu,kan masih kita dalami dan belum memberikan satu kesimpulan.  Kita bicara hasil penyedikan."Tidak dijawab karena itu haknya dia. kita membuktikan bukan hanya satu alat bukti saja. banyak alat bukti itu ada lima menurut pal 184. Ada lima , pertama keterangan saksi, surat, bukti,Ahli dan petunjuk,".rincinya.

Jadi TPPU itu apakah sprindik baru, Rum menandaskankansudah keluar sprindik barunya. Keluar pada senin kemarin, 27 mei 2016." Sekarang ini penyidik sedang fokus memeriksa saksi-saksi ,siapapun itu kalau meman itu dibutuhkan, itu akan diperiksa. Kebutuhan peyidikan.Saksi bisa semua dan bisa siapa saja," tandasnya. {vk}

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Tersangka BLBI Samadikun  diharuskan Kejaksaan mengembalikan dana kerugian negara Rp. 169 Miliar.Namun Samadikun minta mengangsurnya selam 4 kali, namun Kejaksaan Agung tidak menerimanya bahkan akan menyita semua asetnya.

Jaksa Agung, M Prasetyo ketika ditemui di Kejagung,Jumat (10/6)2016 Kejaksaan tidak akan mengikuti keinginan Samadikun mengansur 4 tahun saya tidak mau seperti itu.  ya, itu permintaan dia ,saya perintahkan Jaksa saya untuk tidak ikut apa yang dikehendaki  tersangka ," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan  penolakan permintaan Samadikun tetunya Kejasaan akan bersikap tegas, menyita asetnya selanjutnya di lelang." tegasnya 
Dari  data  rumah tersangka diantaranya  ada beberapa rumah yang  akan  disita. Satu  rumah yang di Jalan Jambu 88 Menteng. Selain itu ada lagi rumah namun  tanah tetapi belum pasti luas dan tanah itu ada di Puncak. Seperti diketahui tanah itu berada di RT 005/002 Kelurahan Gondangdia , Kecamtan Menteng,  Jakarta Pusat. {vk}

 

 

Page 9 of 16

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan