Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

 Jakarta,koranrakyat.com,- Agus Rahardjo mengaku telah memberikan saran berkaitan dengan proyek e-KTP saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Namun, Agus menyebut bahwa saran itu tidak dilakukan oleh panitia pengadaan proyek tersebut hingga akhirnya terindikasi korupsi.

Saat ini, ketika Agus kemudian menjabat sebagai Ketua KPK, kasus dugaan korupsi proyek bernilai Rp 6 triliun itu kembali dikebut. Lalu apakah kemudian penyidik KPK akan memeriksa ketuanya sendiri sebagai pihak yang pernah memberikan rekomendasi dalam proyek itu?

"Kalau Ketua KPK sebagai orang yang memberikan rekomendasi bisa diperiksa atau enggak akan dianalisis oleh penyidik apakah diperlukan keterangannya," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (21/10/2016).

Meski demikian, Yuyuk memastikan bahwa KPK selalu memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki informasi berkaitan dengan kasus yang tengah diusut. "Semua orang yang diduga memiliki informasi dapat dimintai keterangannya," kata Yuyuk.

Tentang munculnya nama Agus Rahardjo dalam pusaran kasus korupsi e-KTP muncul dari mulut mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Seusai menjalani pemeriksaan kemarin, Gamawan mengaku telah meminta rekomendasi ke KPK dan diminta untuk didampingi LKPP yang saat itu diketuai oleh Agus Rahardjo.

Menurut Gamawan, proyek itu tidak mengalami masalah dan selalu diaudit setiap tahun. Namun ternyata proyek itu bermasalah dan saat ini tengah diusut KPK.

Dikonfirmasi terpisah, Agus menegaskan saran dari LKPP dalam proyek e-KTP tidak ada yang diikuti oleh panitia pengadaannya. Alhasil, proyek yang menelan biaya Rp 6 triliun itu diduga berbau korupsi dan saat ini tengah disidik KPK.

"Seingat saya ada beberapa saran dari LKPP. Saran LKPP tidak diikuti. Karena itu LKPP mundur, tidak mau mendampingi. Tidak ada saran yang diikuti atau dipatuhi," tegas Agus.

Agus menyebut ada beberapa saran yang diberikan yaitu tentang tender yang harus menggunakan e-procurement dan pekerjaan dipecah menjadi beberapa paket. Paket-paket itu meliputi pembuat sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket PC, paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan lain-lain.

"Sehingga setiap barang bisa dikompetisikan dengan sangat baik. Integrator harus betul perusahaan yang kompeten. Karena dia yang awasi spec dari setiap barang pendukung, waktu delivery, dan lain-lain," jelas Agus.

"Tolong di-cross check juga ke Pak Setyo Budi, salah satu direktur LKPP. Walaupun kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan sebelum saya di KPK," kata Agus menambahkan.(as) 


Jakarta,koranrakyat.com,-Pemerintah bergerak cepat dalam memberantas pungutan liar (pungli). Terkini, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Saat menandatangani Perpres bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jumat, 21 Oktober 2016.

"Presiden menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa saber pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar tetapi juga ke dalam karena unsur yang terlibat di dalamnya seperti kepolisian, kejaksaan, Kemendagri, maka tentunya juga harus berani untuk membersihkan ke dalam," terang Pramono.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang turut memberikan keterangan mengungkapkan bahwa pemerintah juga akan fokus untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia. Setelah sebelumnya, pemerintah telah memfokuskan diri pada penguatan fondasi ekonomi dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan di bidang ekonomi.

"Tujuan yang ingin kita capai, yakni memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum," imbuh Wiranto.

Setidaknya, masih menurut Wiranto, reformasi hukum yang hendak dilakukan oleh pemerintah saat ini terbagi ke dalam tiga ruang lingkup. Lingkup pertama ialah penataan regulasi.

"Mengapa? Karena di sana banyak regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak efisien, regulasi yang justru tidak menguntungkan dari sisi penegakan hukum," terangnya.

Sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo sebelumnya, maka lingkup kedua dari reformasi hukum di Indonesia ialah pembenahan lembaga dan aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam pembenahan ini, pemerintah menyasar pada lembaga maupun aparat yang secara nyata tidak menjalankan tugasnya dengan proporsional dan profesional.

Sementara lingkup ketiga dalam upaya pemerintah mereformasi hukum ialah membangun budaya hukum di kalangan masyarakat. Budaya hukum yang hendak dibentuk tentulah menjadi angin segar tersendiri mengingat upaya reformasi hukum ini menyentuh aspek penegakan hukum yang paling dasar.

*Reformasi Hukum Tahap Pertama*

Pada tahap pertama reformasi hukum ini, pemerintah menitikberatkan pada upaya-upaya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena sifatnya yang penting dan sangat merisaukan. Karenanya, dalam tahap pertama ini, pemerintah kemudian memfokuskan diri pada lima perkara hukum, yakni:

1. pemberantasan pungutan liar;
2. pemberantasan penyelundupan;
3. percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB;
4. relokasi lapas yang telah over-capacity;
5. perbaikan layanan hak paten merk dan desain.

"Khusus untuk pemberantasan pungli, kita sangat serius menangani ini dan kita sangat antusias karena tanggapan publik sungguh luas. Tanggapan publik juga mengisyaratkan adanya satu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah untuk melakukan suatu pemberantasan pungli," terang Wiranto.

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 kemudian mengatur pembentukan Tim Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Indonesia. Tim Saber Pungli sendiri dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipastikan akan bahu membahu dalam mengawal pemberantasan pungli, baik itu di pusat maupun daerah.

*Saluran Khusus Pengaduan Pungli*

Wiranto juga mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan pungli di seluruh wilayah Indonesia. Karena tim saber pungli sangat terbuka bagi laporan yang datang dari masyarakat.

"Satgas ini terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap pelibatan masyarakat langsung. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli itu tidak hanya satgas, tidak hanya unit saber pungli, tetapi masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi. Masyarakat umum dapat melaporkannya melalui lamansaberpungli.id atau dapat langsung melaporkannya melalui SMS ke nomor 1193 dan menghubungi call center di nomor 193.

"Identitas pelapor dirahasiakan. Dengan demikian, kita harapkan masyarakat untuk segera melapor," jamin Menko Polhukam.

Turur hadir dalam keterangan pers tersebut Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (eas)

Wednesday, 19 October 2016 12:08

Buntut Beras Oplosan Kepala Bulog Banten Jadi Tersangka

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Bareskrim Polri  kembangkan dugaan penyelewengan distribusi cadangan beras pemerintah dan pengoplosan beras. Hal ini dilakukan dengan melakukan penggeledahan dua gudang pasar beras.Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Bareskrim Polri, di Gambir Jakarta Pusat,  Rabu (19/10)2016 mengatakan sebelumnya membongkar dua gudang distribusi beras, yakni di Pasar Induk Cipinang dan Kelapa Gading, masih ada puluhan titik lainnya yang diduga sebagai tempat penyaluran beras tersebut.

"Dari pendalaman kami menemukan informasi ada 41 titik lainnya. Ini sedang kami dalami," ujarnya.

Selanjutnya, Agung enggan menyebut di mana saja cadangan beras pemerintah didistribusikan secara ilegal.Penyidik telah memeriksa beberapa titik distribusi yang berada di lingkup Jabodetabek tersebut."Semuanya di Jabodetabek karena ini untuk regional DKI Jakarta-Banten," tandasnya.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah menjerat Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten Agus Dwi Indirato dan empat pihak swasta sebagai tersangka.Untuk itu, Agung menjelaskan tak menutup kemungkinan distribusi ilegal cadangan beras pemerintah sampai ke luar Jabodetabek."Food station-nya ada di DKI. Ini hal yang bisa nanti jadi bahan untuk melihat di tempat yang lain," jelasnya.

Beras cadangan pemerintah merupakan beras impor yang dikelola oleh Bulog dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Beras tersebut diperuntukan pada kegiatan operasi pasar guna menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok beras dalam negeri.

Sedianya cadangan beras pemerintah didistribusikan ke tempat-tempat yang terdaftar dan legal. Namun, para pelaku menyalurkannya ke distributor tidak resmi yang tidak terdaftar di pemerintah.Mereka memalsukan dokumen distribusi supaya PT DSU, yang tak terdaftar di pemerintah, bisa mendapat penyaluran beras itu.

Pengungkapan kasus penyelewengan beras subsidi itu berawal dari kecurigaan mengenai data Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten yang menyatakan ada pengiriman 400 ton beras dari Bulog ke PT DSU.Padahal, perusahaan itu bukan distributor yang ditunjuk untuk menerima beras impor tersebut.Penyidik Bareskrim kemudian menyelidiki kasus ini dan diketahui ternyata beras dari PT DSU itu mengalir ke gudang milik TI dan As.

 

Penyidik menyita ratusan ton beras yang telah dicampur di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.Di lokasi, ditemukan 152 ton beras subsidi Bulog, 10 ton beras curah merk Palm Mas dari Demak, dan 10 ton beras yang sudah dicampur.Selain menggerebek gudang di pasar induk Cipinang, polisi juga menggerebek gudang Bulog di Jakarta Utara.Beras oplosan antara beras impor dari Thailand dengan beras lokal Demak itu dijual pelaku ke pasaran sebagai beras premium.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Selama tiga bulan Polri berhasil mengumpulkan ada 235 kasus punggutan liar (pungli) yang diberikan penindakan oleh Program Polri.Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend Pol  Martinus Sitompul  ditemui di Mabes Polri , Selasa (18/10)2016 mengatakan terkait dengan kasus pungli yang dilakukan penindakan secara internal oleh bidang Propam dimasing-masing Polda kami memiliki data yang cukup signifikan yang cukup memberikan satu edukasi kepada masyarakat luas bahwa penindakan yang kami lakukan tidak semata-mata hanya klise tetapi kami melakukannya sudah jauh sebelum ada yang terjadi orang tertangkap tangan  di kemenhub. "Sejak tanggal 17 Juli -17 Oktober 2016 ada 235 kasus yang kita tangani terkait dengan pungli yang dilakukan oleh Personil Polri," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan itu ada diseluruh indonesia dan fungsi yang paling banyak di fungsi lalu lintas ada 160 kasus. Fungsi reskrim 26 kasus dan fungsi Baharkam ada 39 kasus, serta fungsi intel itu ada 10 kasus. Fungsi intel yang kita pahami ini terkait dengan beberapa perijinan yang diberikan oleh satuan fungsi intelegent terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. "Kemudian kalau kita, lihat berdasarkan rangking masing-masing Polda dari 235 kasus ini  ada di Polda Metro Jaya 22 kasus , di Polda Jawa Barat 19 kasus ,di Sumut ada 16, di Jateng 14 kasus dan di Lampung ada 13 kasus," tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan terkait dengan hal ini para kepala bidang profesi dan pengamanan Polda bukan penindakan sesuai dengan 3 aturan hukum yang berlaku di Polri, yaitu ketentuan Pidana, kedua ketentuan sidang dan disiplin yang dilakukan di sidang disiplin dan ketiga pelanggaran kode etik nanti melalui sidang kode etik. "Jadi ada tiga peraturan yang melekat bagi kami anggota polri. Ke satu, peraturan pidana, peraturan tentang disiplin Polri, peraturan tentang kode etik Polri," jelasnya

Lebih lanjut, Martinus merincinya dari  235 kasus ini itu semua dilakukan dengan tertangkap tangan. Itu semua dilakukan dengan Operasi tertangkap tangan( OTT) dan kita, diidentifikasikan pelanggaran disiplin ada 140 kasus , kode etik ada 83 kasus dan pidana itu kita lakukan tindakan ada 12 kasus. "Kalau kita serahkan ke reskrim berarti peraturan pidana. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi seluruh personil Polri lebih bisa menjaga dirinya untuk bisa melakukan penyalagunaan dengan kekuasaan dengan wewenang yang dimiliki," rincinya.

Sesuai perkembangan, Martinus mengakui
Itu penindakan pinggiran liar anggota Polri ini terus berlangsung tidak hanya berhenti pada hari ini tetapi akan terus berlangsung. Diharapkan teman-teman media untuk menjaga konstensi ini juga dan teman media memberikan dukungan untuk kita terus lakukan publikasi hal ini.
" Dari personil ini ada beberapa yang dua orang dan ada beberapa 5 orang. Kalau totalnya saya tidak punya persis 235 kasus ada 235 orang. Kasus ini juga adalah 235," Akunya.

Ketika ditanya Lalu lintas kan ada 160 kasus,seperti apa dan apakah OTT dijalan-jalan, Martinus membeberkan lalu lintas itu ada 3 hal bisa menjadi peluang . Pertama tentang pembuatan SIM, kedua penindakan tilang.di jalan.  Ketiga pelanggaran BPKB dan STNK. Data yang kami peroleh merinci dimana saja tetapi tiga-tiga ini dilakukan operasi tangkap tangan. Kalau kita lihat dari kerawanan-kerawanan di SIM ada 3 hal bisa kita katakan potensi kerawanan karena kegiatan pembuatan SIM. "Yang pertama dalam pembuatan SIM itu perlawanannya karena materi itu sesuai dengan Undang-undang penanganan lalu lintas harus melalui persyaratan uji ,ujian tertulis dan ujian praktek. Yang kedua bagi mereka yang gagal gagal dan gagal dalam.ujian mencari jalan pintas. Dan juga internal anggota atau aparatnya memberikan satu kesempatan dan peluang untuk terjadinya pungli sehingga ada unsur yang ingin cepat lulus," bebernya.

Hingga kini, Martinus mengungkap Kedua aparatnya sendiri yang memberikan kesempatan untuk melakukan pungli. Tensi kerawanan yang ketiga yaitu dimana lokasi-lokasi tempat-tempat yang ada  dilokasi pembuatan SIM itu  yang hadir para calo-calo ini. "Jadi calo-calo ini orang yang ditunjuk oleh aparatur. Bisa jadi calo-calo ini secara resmi adalah mereka yang ditunjuk untuk jadi Biro Jasa. Nah potensi kerawanan 3 hal ini. Isi materi ujiannya yang cukup sulit 2 dari sisi mereka yang kalah beberapa waktu sehingga mencari jalan pintas untuk bisa mendapatkan SIM yang mereka inginkan. Adanya calo-calo yang ada dilokasi sekitar pembuatan SIM.
Identifikasi 3 hal ini belum merupakan final masih ada evaluasi dilokasi-lokasi lain atau tempat-tempat lain," ungkapnya.

Jadi, Martinus menambahkan pun ada yang menjadi potensi ini masih dianalisa inventarisir, tetapi yang pasti 3 hal ini dilakukan pengetatan misalnya calo disuruh keluar ditempatkan Program disana terhadap ujian-ujian yang kalah 4 sampai 5 kali akan dilakukan konseling-konseling , akan dilakukan upaya memberikan penjelasan kepada mereka. Ketiga, terhadap materi-materi akan ada evalussi jangan sampai karena memang cukup sulit banyak yang tidak lulus dengan materi yang ada. "Tetapi perlu diingat ketatnya aturan untuk memperoleh SIM itu adalah bagian membuat keterampilan bagi si pemilik  SIM lebih teliti dan lebih memahami dan bisa mengetahui  segala efek dan dampak sehingga mereka bisa mencegah terjadi setiap-setiap pelanggaran . Kita ingat bahwa setiap kecelakaan itu tim da diawali suatu pelanggaran sehingga upaya melakukan pencegahan diawali atau salah satu dilakukan melakukan pengekatan terhadap para pemohon SIM ini," tambahnya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Jajaran Polda Metro  palin banyak oknum polisi di duga lakukan  pungli. Sesuai hasil grafik terjadi pungli dikalangan Polri Terus Didalami. Sejak 1 November hingga 16 Oktober 2016, sebanyak 101 oknum polisi ditangkap lantaran melakukan pungutan liar.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Senin (17/10) 2016 mengatakan paling banyak oknum yang dijerat dari Polda Metro Jaya.
"Polda Metro paling banyak, ada 33 kasus dan 33 oknum," ujarnya.
Selanjutnya,Martinus.menegaskan setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan banyaknya anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pungli."Pertama, tingginya aktivitas di Polda Metro Jaya sehingga cakupannya lebih luas.Kemudian, personel Divisi Profesi dan Pengamanan di Polda Metro Jaya lebih besar sehingga pengawasan yang dilakukan lebih menyeluruh.
Selain itu, mereka juga didukung keterbukaan informasi dari websitedan hotline."Hal-hal ini yang memberi Propam untuk mendapatkan informasi dan melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan pungli," tegasnya.
Untuk itu, Martinus menjelaskan sementara itu, wilayah kedua terbanyak oknumnya ditangkap karena pungli, yaitu di Polda Jambi, yakni 10 anggota. "Sisanya antara lain sebanyak sembilan oknum di Polda Sumatera Utara; empat oknum masing-masing di Polda Jawa Barat, Gorontalo, dan Jawa Timur; tujuh oknum Polda Papua Barat; serta lima oknum di Polda Jawa Tengah," jelasnya.
Martinus menandaskan kebanyakan mereka melakukan pungli dalam perpanjangan SIM dan tilang."Pembuatan SIM, dari praktek, ujian teori, ujian praktik, mengisi berbagai ujian, kesehatan, itu yang rentan. Sehingga di situ yang bisa diungkap," tandasnyaJadi, Martinus mengakui saat ini, 101 oknum tersebut tengah diproses oleh Divisi Propam di masing-masing Polda. Divisi Propam pusat telah mengarahkan Propam masing-masing Polda untuk menindaklanjuti tangkapan terkait pungli itu.
Sementara untuk sanksi, kemungkinan oknum tersebut bisa dijerat sanksi pelanggaran profesi, pelanggaran etik, hingga pelanggaran pidana."Kode etik sendiri ancamannya lebih berat. Bisa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat," diakuinya. (vk)

 

 

Jakarta,koranrakyat,com,- Operasi Tangkap Tangan dilakukan oleh tim  Mabes Polri dan Polda Metro Tempat Kejadian Perkaran (TKP)  Kemenhub , jika diakumulasi, jumlahnya mencapai miliaran rupiah.terdapat sejumlah barang bukti diantaranya uang  lima puluh ribuan dan seratus ribuan dan ada KTP,kartu pengenal karyawan perhubungan dan buku tabungan senilai Milliran Rupiah.

Presiden Joko Widodo mendatangi kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10) sore, setelah kepolisian menangkap tangan sejumlah pegawai kementerian tersebut karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan.

Didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Presiden mendatangi ruangan di lantai enam dan 12, kantor Kemenhub yang ditemukan barang bukti berupa uang puluhan jutaan rupiah.

Usai melakukan kunjungan, Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan mengatakan, "Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat." Presiden kemudian mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada Kemenhub dan Kementerian PAN, agar pelakunya diproses secara hukum. "Tangkap dan langsung pecat," kata Jokowi.

Kepada wartawan, Presiden juga mengatakan dirinya sudah membentuk satgas antipungli yang dipimpin oleh Menkopolhukam. 'Mencapai miliaran rupiah'

Temuan sementara menyebutkan pungutan liar itu, jika diakumulasi, jumlahnya mencapai milyaran rupiah, kata Kapolri Tito Karnavian usai mendampingi Presiden.

"Barang buktinya puluhan juta rupiah, tapi kalau diakumulasi dengan uang lainnya, jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ini sudah lama terjadi," kata Tito di kantor Kemenhub.

Menurut Kapolri, dugaan suap itu terkait perizinan perkapalan yang melibatkan setidaknya enam orang di Kementerian Perhubungan dan calo atau perantara.

Selain menemukan barang bukti uang puluhan juta rupiah, menurut Tito, pihaknya menangkap tangan pejabat sejumlah pejabat Kemenhub.

Menurut Kapolri, dugaan suap itu terkait perizinan perkapalan yang melibatkan setidaknya enam orang di Kementerian Perhubungan dan calo atau perantara.

"Ada perizinan soal buku pelaut, surat kapal, izin kapal, pergantian bendera, izin berlayar, ukuran kapal, pokoknya banyak item terkait pelayaran," ungkap Kapolri.

Ditambahkan  Kombes Awi Setiyono, pihaknya akan mengembangkan kemungkinan keterlibatan pejabat lainnya di Kemenhub terkait temuan kasus pungli ini.

Dugaan keterlibatan pejabat di atasnya "Harus dikembangkan, karena uangnya tertulis kepada (pejabat di atasnya) siapa. Akan kita dalami untuk ungkap pungli di Kemenhub," kata Awi Setiyono usai menunjukan barang bukti berupa uang dan barang-barang lainnya.

Dari bukti dan saksi, menurutnya, para terduga menerima uang dari pihak yang mengajukan perizinan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan.

"Padahal, sistem perizinannya bersifat online," kata Awi Setiyono.

Ditanya siapa nama pegawai yang tertangkap tangan, Awi mengatakan, "Ada enam orang ditangkap, dua orang PNS, satu orang dari PT (persereon terbatas) yang sedang mengurus, dan ada pegawai honorer."

Ditambahkan  Awi Setiyono  operasi  dilakukan pada Selasa (11/10/2016) sekitar pukul 15.00 WIB. Operasi  dilakukan tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Kami telah melakukan OTT di Kemenhub di lantai enam dan lantai 12," ujar Awi di lokasi, Selasa.

Awi menjelaskan, di lantai enam kantor Kemenhub terdiri dari loket-loket pelayanan tempat masyarakat mengurus perizinan. Dalam OTT ini, lanjut Awi, petugas menemui praktik pungli oleh oknum petugas Kemenhub di loket Direktorat Perhubungan Laut. 

Dari TKP  polisi mengamankan enam orang. Keenam orang itu terdiri dari dua orang PNS Kemenhub, satu orang pihak swasta, dan tiga orang lainnya pegawai harian lepas (PHL) Kemenhub. Dari tangan mereka, polisi menyita uang Rp 34 juta.

"Kemudian dari situ kita kembangkan bahwasanya ada aliran dana ke lantai 12, di ruangan kasi (kepala seksi) dan kasubdit. Bahwasanya uang ini mengalir kepada kasi-kasi, yang lagi kita kembangkan aliran dana itu kepada siapa saja, satu per satu akan kita selidiki," ucapnya.

Dari lantai 12, polisi mendapati uang tunai sebanyak Rp 61 juta. Selain itu, polisi juga menyita enam buku tabungan yang berisi uang Rp 1 miliar dan beberapa dokumen terkait perizinan.(vx)

 

 

 

 

 

Monday, 10 October 2016 21:12

Jaringan Pembuat & Pengedar Upal Diringkus

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Jaringan pembuat upal

  tujuh kali tahun diringkus, Barang bukti uang palsu  20 Ribu lembar senilai Rp 2 Miliar di 10 Provinsi  berhasil di ringkus sedangkan di Jawa Tengah, tersangkanya  , yakni  H,Y, M dan S. Dirtipieksus, Brigjend Pol Agung Setya ditemui di Mabes Polri , Senin (10/10)2016  saat ini  Pengungkapan jaringan kedelapan berkat kerjasama dengan  bank indonesia dan unsur terkait lainnya dalam pengungkapan . "Kita ketahui  bahwa jaringan kedelapan ini merupakan jaringan sedikit spesifik dari jaringan yang sebelumnya Mereka telah menyebarkan  uang palsu 10 Provinsi," ujarnya. 

Agung mengatakan pengungkapan uang palsu dari 8 dan jaringan ke 8 ini  dimulai dari adanya penyelidikan dari tim kita di Wilayah Jawa Tengah  dan kemudian kita berhasil proses underwriter mencoba mendalami informasi  yang kita temukan bahwa ada yang menawarkan uang palsu ini  dan perbandingan satu uang asli ditukar dengan 3 uang palsu. "Itu yang kemudian kita dalami kemudian kita temukan pelakunya saudara H, Y dan M. Tiga orang pelaku ini orang-orang yang membantu proses pembuatan khususnya untuk mengedarkannya. Tiga orang ini bertugas mengedarkannya  dan juga membantu proses percetakan," tegasnya. 

Dijelaskan Agung percetakan sendiri dilakukan oleh Saudara S yang waktu itu kita lakukan tanggal 6 Oktober 2016 kemarin melakukan penggeledahan hanya di jalan Dama Raya No. 35 Padang Sari  Banyu manis dirumah kontrakan saudara S ini kita temukan cetaknya seperti kita lihat. "Mulai dari atas warna sablonnya , printer harga Rp 300 Juta kemudian ada alat potong. Kita tahu dari hasil penyidikan ini bahwa jaringan ini sebenarnya dikendalikan oleh Saudara A di lembaga pemasyarakatan Rombongan Denpasar  Bali. Saudara A ini yang kemudian memerintahkan membuat uang palsu yang kemudian mengedarkan, artinya dikirim kemana uang Palsu," jelasnya.

Lebih lanjut, Agung merincinya dari uang palsu yang beredar identifikasi kurang lebih penjelasannya jembatannya cukup banyak yang kalau kita hitung itu ada kurang lebih Rp 2 Miliar yang sudah beredar .Yang kita tahu dari Rp 2 Miliar ini dikendalikan oleh Saudara A yang menentukan untuk di kirim kemana. Kita ketahui ada 10 Provinsi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. dan Jawa Timur, .Kalimantan Tengah,Kalimatan Timur, Jambi dan Sumatera Selatan," rincinya.

Itu sebabnya, Agung menandaskan kita identifikasi penyebaran dari pada uang palsu ini yang diproduksi oleh Saudara S, saudara Y, M yang dikendalikan oleh Saudara A. Kita harapkan kita akan pengungkapan kasus ini akan mendorong menemukan pengedar atau pembuat yang lain tim juga bekerja di lapangan kedepan tentunya kita harapkan minimalis. "Mungkin peredaran uang palsu. Karena saya tahu uang palsu akan sangat tidak baik berada ditengah-tengah masyarakat itu akan menimbulkan banyak hal yang tidak harapkan," tandasnya.

Sementara dari  Bank Indonesia, Hasiolan Siahaan  mengungkapkan Kami memberikan apresiasi kepada teman-teman Bareskrim  dan Polri secara keseluruhan. Pertama uang palsu yang disita beredar artinya uang palsu sejenis uang pecahan Rp 100 Ribu dari tim Berakting sudah beredar di 10 Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung dan Sumatera Selatan. " Ini uang palsu sejenis yang sudah ditemukan jumlah 670 lembar. Kalau ditanya berapa uang palsu jenis yang beredar  Kita tidak tahu karena itu nanti pengembangan dari teman-teman di Bareskrim," ungkapnya.

Dikatakan  Hasiolan  ditemukannya uang palsu saat  masyarakat ada yang menyetor kita identifikasi  dan kalau dibilang koq bisa tahu itu sejenis. kalau kita identifikasi cocokan kesamaan nomor seri artinya  pembuat uang palsu tidak mungkin buat uang palsu dengan seri yang berbeda karena biayanya akan mahal. Dia akan buat nomor seri sejenis. Jadi nomor seri itu terdiri 9 Digit 3 huruf dan 6 angka .Ada kemiripan 6 Digit kita dikategorikan dari 1 kelompok. "Jadi barang bukti yang disita itu seribu misalnya pemecahannya ada nomor seri DGG 368 ini kita identifikasi. Kemudian yang ingin saya sampaikan  Kalau kita lihat data yang palsu penting juga ke masyarakat tahun 2014 dalam satu tahun itu ditemukan rata-rata 9 uang palsu per 1 juta Lembar per uang yang diedarkan. ," tegasnya.

Hasiolan  menjelaskan tahun 2015  ada 21  lembar uang palsu rata-rata per 1 Juta lembar. Sampai bulan agustus sudah ditemukan 10 lembar uang palsu per 1 juga yang diedarkan. Ini memang trendnya,1 juta cendrung agak naik. Disampaikan  Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus ini karena teman-teman Berakting merubah polanya yang ditangkap sumbernya." Jadi uang palsu ini belum beredar. Karena ditangkap dari sumbernya maka seperti dikatakan jumlah uang palsunya itu tinggi sekali ditemukan saya tambahkan Pak Dirtipiesus ," jelasnya.

Jadi, Hasiolan menambahkan  Uang Palsu tak ada nilainya. Tapi karena di Kali , kira-kira Rp 2 Miliar sekitar 20 Ribu lembar untuk kasus ini. kami apresiasi karena polisi menangkapnya dari hulu hingga hilir,untungnya  uang palsu seperti ini belum berangkat.

"Kedua, hasil  identifikasi , kalau  di lihat, diraba dan di terawang  licin. kami himbau selalu mengindikasi( 3 D). Berapa modus ini kalau kelompok pemakainya punya modal yang cukup. Biasanya mereka mengupload didalam satu pak sebagian uang asli dan uang palsu. Yang masyarakat kalau mau dilihat menggunakan alat ultra Violet. Banyak dikeluarkan tokoh-tokoh Penangkapan nya meningkat maka uang palsu kita tangkap kita temukan. Jadi statistika agak menambah. Kita tahu uang palsu fenomena gunung es yang nampak sedikit tetapi kita akan terus mendalami, " tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com -Hingga kini nampakDivisi Profesi dan Keamanan Mabes Polri masih memeriksa pejabat menengah berinisial KPS yang menerima suap  dari Chandra Halim alias Akiong, bandar narkoba yang berstatus terpidana.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di kompleks Mabes Polri, Jakarta, oknum  polisi suap  di non aktifkan 

Senin (10/10)2016 ."Oknum polisi KPS saat ini  sebagai terperiksa," ujarnya.Selanjutnya, Boy menegaskan pemeriksaan terhadap KPS belum selesai." oknum polisi memeras bandar narkoba itu Dugaan tersebut terungkap dari temuan tim gabungan pencari fakta terkait Freddy Budiman yang mencari adanya pejabat Polri yang terima aliran dana dari Freddy," tegasnya.

Meskipun begitu, Boy  menandaskan namun tim malah menemukan sejumlah dugaan lain di luar itu. Salah satunya, penyidik bernama KPS yang menerima Rp 668 juta dari Akiong."satker-nya (satuan kerja) terakhir di Bareskrim," tandasnya. Untuk itu, Boy menjelaskan, Polri mengantisipasi kejadian serupa terjadi di tubuh korps bhayangkara itu. Sejak dulu Polri menekankan sistempun ishment and reward, dan itu berlaku keras bagi perwira Polri di semua lapisan."Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Jadi semua mekanisme umum yang berlaku pada anggota dan juga berhadapan dengan hukum.Risikonya dia diberhentikan, diproses hukum, diajukan ke pengadilan," jelasnya.Lebih jauh,

Boy selain diketahui suap ke perwira menengah Polri yang menangani kasus Akiong, ada pula lima indikasi aliran dana yang mengalir ke oknum Polri dengan beragam besarannya.Ada yang mengirimkan Rp 25 juta, Rp 50 juta, Rp 75 juta, Rp 700 juta, dan di atas Rp 1 miliar ke oknum tersebut."Tim gabungan juga telah menyerahkan lima indikasi tersebut ke Divisi Propam Polri. Tapi, uang tersebut tak terkait kasus Freddy, " rincinya.(vk)

 

 

 

 

 

.

Saturday, 01 October 2016 04:18

Kejagung Tak Akan Nutupi Kasus Dugaan Suap Jaksa Farizal

Written by

Jakarta,koranrakyat.com,- Proses Pemeriksaan terhadap jaksa Farizal terus berlanjut dan tetap dibuka dan tak ditutupi. Jaksa Agung, M Prasetyo mengatakanTerkait Jaksa Afrizal yang ditangkap, itu Sudah kita serahkan ." Kita tidak menutup-nutupi kalau salah- ya salah . Ya biasa dong advokasi itu biasa ,"ujarnya...ditangkap polisi

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan tidak mungkin, kalau polisi tahu salah. Paling tidak kita yang mendoakan. Agar hukum tidak mencederai. "Apakah dia nanti dipecat, Ya ada tahapannya nanti. Ya kita lihat seperti apa. Pasti sekarang lagi proses hukum," tegasnya.

 

Terkait dengan pembentukan tim pencari fakta berkaitan ada ungkap tim pencari fakta dari Polri, kelanjutannya,dari Kejagung akan membentuk dan membahasnya.

Jaksa Agung, M Prasetyo mengatakan itu sedang dibentuk tim untuk membahas tentang itu. Ya, saya sudah sampaikan bahwa untuk paket revolusi hukum ada 3 hal perlu dilakukan. "Ada reformasi birokrasinya sendiri, ya aparatnya. Kedua. Formulasi regulasinya peraturan perundang-undangannya harus ada, imunisasi,konilisasi. Ya sekarang banyak hal yang harus dilakukan penegasan dan penjelasan," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Prasetyo menegaskan Kita ambil contoh dengan putusan MK yang kemarin adanya undang-undang administrasi pemerintahan yang diatur mengenai kebijakan administrasi ini harus dilihat dulu. "Apa sih ekses dari kebijakan ya, jangan orang berlindung dibalik itu. Kita kan tidak mau itu, hanya masalah uang rakyat dan uang negara diamankan," tegasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menandaskan Ketiga , reformasi daya hukumnya. Saya hukum meliputi seluruh pihak bukan hanya penegak hukumnya,bukan hanya penyelenggaranya juga masyarakat. "Masyarakat ada juga pengen menang,cepat ia kan dan ia melakukan apa saja menang perkaranya ya pengaruhi lah itu, polisi, jaksanya,hakimnya itu harus direformasi juga. Ia ya. Setujukan. Jadi banyak aspek yang harus dilihat,birokrasinya,regulasinya juga budaya hukum masyarakat.," Tandasnya.(vk)

 

 

 

.

Saturday, 01 October 2016 04:05

Petieskan Kasus Kebakaran Riau Kapolda Dicopot

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com -Ada pencopotan Brigjen Pol Supriyanto dari Kepala Polda Riau ini satu penilaian dari Kapolri secara jelas. Seiring dengan itu ia ditarik ke Mabes Polri menjadi Inspektur Wilayah II Inspektorat Pengawas Umum Polri.

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri  saat acara pergantian Kadiv Propam di Mabes Polri, Jumat (30/9)2016 mengatakan  alasannya memindahkan Brigjen Pol Supriyanto dari Kepala Polda Riau menjadi Inspektur Wilayah II Inspektorat Pengawas Umum Polri." Sementar ditariknya Supriyanto ke Mabes Polri agar bisa mendalami ilmu terkait reserse, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang belakangan dihadapinya selama di Riau.
Permasalahan di Riau ini banyak permasalahan keresersean, masalah penyidikan, kemudian pemberian SP3 (penghentian penyidikan) itu dasarnya apa.Saya tarik beliau kesini karena beliau akan bisa lebih mendalami lagi," ujarnya.

Sesui perkembangan, Tito menegaskan untuk masalah kebakaran hutan di Riau, Tito menganggap tak cukup diserahkan kepada penyidik."Saya menganggap beliau perlu mendalami kembali ilmu-ilmu reserse karena masalah kebakaran hutan, kejahatan-kejahatan lingkungan, itu memerlukan kemampuan-kemampuan tersendiri," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan, penghentian perkara belasan perusahaan di Polda Riau itu kini menjadi kajian Mabes Polri.Berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang terjun langsung melihat proses penyidikan hingga penghentian perkara, tak ditemukan adanya pelanggaran prosedur."Tapi saya minta dari Bareskrim untuk melakukan pendalam kembali," jelasnya.

Seiring dengan itu,Tito merincinya Kursi Kapolda Riau diserahkan kepada Brigjen Pol Zulkarnain yang sebelumnya merupakan Kapolda Maluku Utara. "Alasannya memindahkan Zulkarnain ke Riau karena tak menimbulkan banyak kontroversi selama di Maluku Utara.Oleh sebab itu di Maluku Utara bisa memimpin dengan baik. Tidak banyak gejolak berarti selama kepemimpinan  Zulkarnain saya berikan reward," rinciannya.(vk)

 

Jakarta,koranrakyat.com-Setelah Farizal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto.
Seiring dengan pemeriksaan dilakukan Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, termasuk Jaksa Farizal mengakui menerima uang .

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M.Rum di Kejagung ,Kamis (29/9)2016 mengatakan dalam pemeriksaan internal, Farizal mengakui adanya penerimaan uang."Farizal ini menerima uang. Untuk sementara jumlahnya Rp 60 juta, tapi belum final," ujarnya.

Selanjutnya, M Rum menegaskan adapun pemeriksaan KPK, Farizal menerima uang sebesar Rp 365 juta untuk mengurus perkara di persidangan. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan yang diakui Farizal kepada Jamwas. Farizal mengakui uang Rp 60 juta itu diterima dalam empat kali pemberian."Belum bisa ditentukan alasannya apa (menerima uang). Kami sedang periksa si FZ ini," tegasnya.


Sesuai dengan proses hukum di KPK, Jamwas Kejaksaan Agung juga melakukan pemeriksaan internal untuk menemukan adanya pelanggaran etik oleh Farizal.

Dalam kasus yang ditangani KPK, Farizal diduga menerima suap dalam penanganan perkara distribusi gula yang diimpor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sutanto merupakan terdakwa yang tengah menjalani sidang, sementara Farizal sebagai ketua tim jaksa penuntut umum.Sutanto menyerahkan uang Rp 365 juta kepada Farizal untuk membantu perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang (vk)

 

 

 

 

 

.

Wednesday, 28 September 2016 14:21

Diduga Terlibat Korup Feby Ditangkap Di Banten

Written by

 

Jakarta, koranrakyat.com- Buntut korupsi Pembangunan SMKN I Malingping Kejati Banten berhasil Meringkus Feby Naviana Bin Ea Zuaini diduga sebagai pelakunya.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, M. Rum ketika ditemui di Kejagung, Rabu (28/9)2016 kemarin , Selasa (27/9)2016 kejagung mengamkan DPO asal Kejari Rangkasbitung Febby Naviana sebagai wiraswasta." Ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No : 192/Pid/2010/PT.BTN Tgl 08 Maret 2011, FEBBY NAVIANA terlibat tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Pembangunan SMKN I Malingping.," ujarnya

Selanjutnya, M Rum menegaskan ini adalah Program Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) Sumber Dana APBN dan APBD T.A. 2007 di Kab. Lebak." Ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 141.732.085,90,," tegasnya.

Untuk itu, M Rum menjelaskan  dari proses pemeriksaan terus berjalan.
"Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) thn dan denda  Rp. 100.000.000,- subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan.," jelasnya.

Lebih lanjut, M Rum menandaskan Febby Naviana sebagai wiraswasta  dari penangkapan dilakukan itu  di  Perumahan Persada Banten Blok G3 No.28, Serang, Banten. Pada Selasa / 27 Sept 2016 pukul 20.25 WIB," Kini ditahan di Kejaksaan Agung," tandasnya.( vk)


 

.

Saturday, 24 September 2016 04:16

Kejahatan Trans International Dibongkar

Written by

 

Jakarta, koranrakyat.com- Kasus perdagangan manusia kembali dibongkar Dirtipidum menangkap Abraham Leuhenapessy, sayangnya  kasusnya sudah hamper 1 tahun dilaporkan, namun    berhasil menangkap otaknya.Kasubdit III Dirtipidum, Konbes Pol Sulystiono di Mabes Polri, Jumat (23/9)2016 mengatakan Kasus penyelundupan nasib manusia di Polda Nusa Tenggara Timur dibongkar . " kejadiannya sudah 1 tahun yang lalu tepatnya  tanggal 31 Mei 2015, ujarnya

 Dikatakan   Abraham  membawa   65 orang terdiri  dari 10 orang Balangdes,1 warga negara Mianmar dan 54 warga Srilanka,.Sulistomo menegaskan ini Kapal motor ini  membawa imigran gelap ini di Pulau Lain ,Kecamatan Rute Barat Daya berjumlah 54 orang berangkat dari Tegal Jawa Tengah dengan tujuan Selandia  Baru. "Dalam perjalanan kapal pengangkut imigran tersebut memasuki wilayah perairan Australia dan kemudian dicegat oleh petugas perbatasan Australia  dan selanjutnya didorong sampai ke perbatasan Indonesia dan selanjutnya terdampar di rute, NTT tersebut.  Dari tegal tidak naik kapal ini diduga dibeli oleh Abraham  termasuk Kapten kapal juga Rp 500 Juta atau Rp 600 Juta. Kapalnya sampe senja baru dicegat akibat rusak dan kapal tenggelam," tegasnya.

Sulistiyono menjelaskan Kapal dari polisi Australia kapal ini untuk kembali ke Rote dan diamankan. Ada suara masyarakat dan polisi ketempat kejadian Perkara(TKP) . " Kemudian para imigran tersebut menuju Selandia Baru dengan tujuan   mencari kehidupan yang lebih baik dinegara baru mereka terancam kehidupannya. Untuk tujuan diselundupkan ke Selandia baru imigran membayar  4 Ribu Dolar Amerika sampai dengan 8 Ribu Dolar Amerika uang tersebut pengakuan imigran diserahkan kepada Abdul dan Thoenes Khamar dengan uang  berkisar 325 Ribu Dolar Amerika atau sekitar Rp 4 Miliar," jelasnya.

Lebih jauh, Sulistono merincinya  Para imigran ini diselundupkan dengan orang yang berada di Indonesia oleh Tapi Apindo, Steven Ivan Hanny Worotitjan, Media An pos alias Media, Marthen Karaeng, Yohanis Humiang, Thoenes Khamar, Arman Johanes, 7 anak buah kapal orang indonesia sudah menjalanu hukum divonis selama 5 tahun." Sedangkan Kapten Bram  dan Suresh warga srilanka koordinator asal Srilanka masuk Daftar Pencarian orang(DPO ).Kapten Bram tertangkap kemarin  23 September 2016 setelah pulang dari Srilanka," rinciannya.


Seiring dengan itu, Sulistiono menandaskan setelah keterangan para saksi tersangka yang sebelum nya adalah Abraham Leuhenapessy membeli kapal untuk menyelundupkan orang sebagai imigran tersebut ke Jawa Tengah. Untuk kepentingan membeli kapal ABK tersebut mendapatkan dana tersebut sejumlah Rp 1,6 Miliar dari Thines khumar mengiurkan batam ini dikenal dengan Kapten Bram orang yang sebagai pemain lama dalam penyelundup manusia dan telah terhubung dengan upaya pelayaran ilegal menuju Australia. "Jadi Pak Abraham ini tahun 2007 dalam keterlibatannya dalam sebuah kapal masuk secara ilegal  di Pulau Christmast pada bulan Februari 2007 dengan membawa  83 Warga negara Srilanka secara ilegal. Atas perkara tersebut Pak Abram ditahan dan dibebaskan pada tahun 2008," tandasnya.

Sesuai data, Sulistiono membeberkan pada tahun 2009 Pak Abram melakukan penyeludupan dari  Merak, Banten  225 imigran dan ia ditangkap  dituduh melakukan pelanggaran dalam bidang ke Maritiman dan hanya dikenakan denda. Kapal-kapal yang dikirim oleh kapten Bram (Abraham  Lounapessy) untuk menyelundupkan manusia diberangkat dari pantai-pantai di Jawa Barat termasuk kapal pengangkut imigran yang terdampar di Pulau Roti Pada Bulan Mei 2015.
"Dan pak Abraham Lounapessy) di perumahan Semangat Jaya Blok 4 Nomor 8 Rt 11, RW 08 Kelurahan Demangan Kecamatan  Kalideres, Jakarta Barat," bebernya. Jadi, Sulistomo menambahkan bahwa tindak pidana penyelundupan manusia yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2015 di pulau Lanu, Kecamatan Rute Barat Daya , Kabupaten Rute Dahi, NTT terhadap 65 orang merupakan kejahatan  Trans nasional yang terorganisir yang dilakukan 11 orang tersangka yang terdiri dari 3 orang warga negara asing dan 8 orang negara indonesia , dimana para penyelundup tersebut telah memperoleh uang dari para imigran kurang lebih 325 Ribu Dolar Amerika atau  sekitar Rp 4 Miliar dalam sekali. pemberangkatan."Dari 11 orang tersangka tersebut telah berhasil ditangkap sebanyak 10 orang tersangka dimana 8 orang telah dinyatakan  bersalah oleh pengadilan Negeri Rute Ndaho dengan dirintisnya vinos penjara antar 5 tahun dan sisanya dalam proses penuntutan dan penyidikan tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday, 22 September 2016 04:17

Oknum Dir Narkoba Bali Diduga Memeras Diperiksa Propam

Written by

 

 

Jakarta, koranrakyat.com- Mabes Periksa oknum  Direktur Tindak Pidana Narkoba Polda Bali Kombes Pol Franky Haryanto Parapat  karena diduga terima suap. Kini dalam pemeriksaan Program. .Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di sela-sela peresmian Fasilitas Rumah Sakit Sukanto, Selasa (20/9)2016 mengatakan saya belum tahu , saya belum laporan dari itu. Saya minta,Kadiv Humas yang mengecek, setelah itu nanti akan disampaikan."Kalau saya belum tahu sekali lagi. Detailnya memang benar, saya apresiasi kepada  Paminal dan Propam dan berarti sudah menjabarkan perintah saya," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan perintah saya dalam terakhir  minggu lalu pada saat gelar operasional  kebijakan saya perang terhadap Narkoba. Tunjukan peran narkoba bagaimana. "Semua Dir narkoba dan Mabes Polri harus menunjukan hasil, itu kalau tidak berhasil tidak ada prestasi seratus hari ini. Dari massa jabatan saya sebagai Kapolri, Dinaikkannya akan efaluasi atau di ganti.," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Tito menjelaskan sebaliknya yang berprestasi kita akan berikan reward dalam bentuk promosi . Setelah itu saya minta,dari Jaminan bukan back up melakukan operasi tertutup."  Silakan paminal melakukan operasi tertutup. Kalau ada pejabat dan anggota terlibat yang tidak memenuhi perintah saya Direktorat Narkoba operasi dari mereka. Saya berfikir kalau ada  ini Jaminan sudah melakukan perintah saya," jelasnya.

Ditempat yang sama, Kadiv Humas Mabes Polri Irjenad Pol Boy Rafli Amar mengatakan semua di intai pejabat polisi semua di Intai. Apa lagi atensi Kapolri berkaitan narkoba." Pak Kapolri sudah sampaikan jajaran untuk perang Narkoba. Para pejabat narkoba , pejabat Direktur terutama, Kasat Narkoba masa penilaian jika dalam penilaian ini tidak berhasil resikonya diproses hukum," ungkapnya.

Jadi, Boy menandaskan tapi kalau belum berprestasi penilaian atau reward . Pertama program 100 hari, yang berikutnya 1 bulan akan di Pandu. "Jadi siap-siap para jajaran dipantau oleh Propam. Jadi jangan bekerja semberono melanggar hukum apa lagi melakukan tindakan-tindakan yang melukai masyarakat. Untuk Dir narkoba  Bali akan diproses Kode Etik dan tindak Pidananya," tandasnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Thursday, 22 September 2016 03:57

Jaksa Farizal Sering Mangkir Sidang

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Hasil pemeriksaan Jaksa Muda Pengawasan kejagung memeriksa Jaksa Farizal dan diakuinya tidak pernah ikut sidang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI  , Muhammad Rum di Kejagung ,Rabu (21/9)2016 mengatakan, dari pemeriksaan sejumlah orang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,

 

 Diketahui bahwa Jaksa Farizal melakukan sejumlah kelalaian.Dari rekan sesama jaksa diketahui bahwa Farizal tidak pernah menghadiri sidang dengan terdakwa Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto."FZ sebagai ketua tim jaksa tapi tidak pernah menghadiri sidang," ujarnya.

Sesuai pemeriksaan, M Rum menegaskan sebagai ketua, diakui rekan sesama jaksa bahwa Farizal tidak informatif kepada anggota tim jaksa penuntut umum. Tak ada koordinasi dan arahan dari Farizal kepada bawahannya. "Tak hanya itu, Farizal diketahui juga menyusun eksepsi untuk Sutanto selaku terdakwa. Hal ini melampaui tugasnya sebagai jaksa penuntut umum," tegasnya.

Untuk itu, M Run menjelaskan meski begitu, belum dapat dipastikan apakah Farizal melanggar etik atas perbuatannya tersebut."Kami belum final melakukan pemeriksaan. Jadi belum ditentukan FZ ini bersalah atau tidak," jelasnya.

Lebih lanjut, M Rum merincinya saat diperiksa, kata Rum, Farizal juga mengakui bahwa dirinya menerima uang dari Sutanto sebanyak Rp 60 juta. Jumlah tersebut berbeda dari yang dituduhkan KPK, yakni Rp 365 juta. "Sutanto juga diarahkan tak ditahan oleh penyidik Polda Sumatera Barat sehingga ia menjadi tahanan kota oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.Sehingga selama proses penyidikan hingga persidangan, Sutanto tidak berada di balik sel.

Itu materi pemeriksaan kami kenapa bisa keluar dari kota. Harusnya tetap di kota, harus minta izin. Itu materi yang kami periksa sekarang," rinciannya.

Itu sebabnya, Rum menandas dan belum memastikan sanksi apa yang akan dikenakan kepada Farizal karena pemeriksaan belum selesai. Namun, ia memastikan adanya ancaman pemecatan dari korps adhyaksa untuk sanksi terberatnya. "Dalam kasus yang ditangani KPK, Farizal diduga menerima suap dalam penanganan perkara distribusi gula yang diimpor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI), " tandasnya.

Hingga kini, M Rum membeberkan Sutanto merupakan terdakwa yang tengah menjalani sidang, sementara Farizal sebagai ketua tim jaksa penuntut umum. "Dia menyerahkan uang Rp 365 juta kepada Farizal untuk membantu perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang, "bebernya. (vk)

Page 8 of 16

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan