Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Wednesday, 26 April 2017 05:37

KPK Tetapkan 4 Tersangka OTT Suap Pejabat PT PAL

Written by

JAKARTA. Koranrakyat.com,  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 4 orang sebagai tersangka.demikian siaran pers KPK (31/3) 2017

 Keempat tersangka tersebut adalah M.Firmansyah Arifin  (Direktur Utama PT PAL Indonesia), AC (Manager Keuangan PT. PAL Indonesia),  Saiful Anwar (SAR)  (Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia) dan AN (Swasta). 

Tersangka MFA selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia bersama-sama dengan Arif Cahyana (AC)  selaku Manager Keuangan PT. PAL Indonesia dan SAR selaku Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia diduga menerima hadiah atau janji terkait penunjukan AS Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia dalam pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina tahun 2014 s/d 2017. Nilai kontrak untuk penjualan 2 unit Kapal Perang SSV pada Instansi Pertahanan Pemerintah Filipina tersebut sebesar USD86,96 juta.

 

Tersangka MFA, AC dan SAR yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AN diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

 

Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah orang dalam kegiatan OTT pada Kamis (30/3) dari 2 lokasi di Jakarta dan Surabaya. Sekitar pukul 13.00 KPK mengamankan AC di parkiran sebuah kantor di MTH Square, Jakarta Timur sesaat setelah penyerahan uang dari AN kepada AC. Dari mobil dan tangan AC, penyidik mengamankan uang sebesar USD25,000, yang diduga bagian dari total komitmen fee sekitar USD1,087 juta. Kemudian Tim KPK mengamankan AN di dalam kantor beserta 7 orang pegawai. Sekitar pukul 22.00 WIB, tim mengamankan MFA di Kantor PT PAL Indonesia di Surabaya. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, MFA diterbangkan ke Jakarta keesokan harinya Jumat (31/3) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Sedangkan, SAR tersangka lainnya dalam kasus ini tidak diamankan dalam OTT ini karena sedang berada di luar negeri.(as)

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,  Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban,  KPK menentukan SAT Ketua BPPN sebagai tersangka demikian siaran pers KPK  Selasa (25/4) 2017.

 

Penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Syahfrudin Tumenggung ( SAT ) Ketua BPPN periode 2002 - 2004).

 

Tersangka SAT selaku Ketua BPPN periode 2002 – 2004 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun.(as)

 

Sunday, 23 April 2017 06:58

KPK Tahan DW Atase Kedutaan RI Di Malaysia

Written by

 JAKARTA,KORANRAKYATjatim.com. Dugaan tindak pidana korupsi terkait proses penerbitan paspor Republik Indonesia dengan metode reach out tahun 2016 dan proses penerbitan calling visa tahun 2013 sampai dengan 2016, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka DW (Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia).

 

Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, Jumat (21/04) di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan DW sebagai tersangka. DW selaku  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjabat sebagai Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia diduga menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proses penerbitan paspor Republik Indonesia dengan metode reach out tahun 2016 dan proses penerbitan calling visa tahun 2013 sampai dengan 2016.

 

 

Atas perbuatannya tersebut, DW disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(as) 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Disita diduga hasil pungli di  pelabuhan Peti kemas Palaran Samarinda  milik Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura), DHW

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya dalam keterangan tertulis ,Kamis(13/4)2017 mengatakan, polisi menyita harta benda milik Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura), DHW. "Ia merupakan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda. Penyitaan aset milik tersangka DHW sebagai langkah asset recovery hasil kejahatan pemerasan dan pencucian uang," ujarnya.

Selanjutnya, Agung menegaskan adapun harta yang disita berupa dua unit mobil BMW, satu unit mobil Mini Cooper, satu unit mobil Honda Jazz, tiga unit sepeda motor trail merk KTM, dan satu unit sepeda motor Piagio."Barang bukti tersebut kemudian dititipkan di Rubasan Samarinda," tegasnya.

Untuk itu, Agung menjelaskan penyitaan dilakukan setelah menggeledah rumah DHW pada Rabu (12/4/2017).
Sebelumnya, penyidik telah menyita uang sebesar Rp 6,1 miliar di ruang kerja DHW saat melakukan tangkap tangan."Penyidik juga memblokir rekening atas nama Komura yang berisi Rp 326 miliar.Dalam penyidikan kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait kepemilikan aset tersangka DHW," jelasnya.

Lebih lanjut, Agung merincinya dari hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa DHW membeli aset tersebut dari hasil tindak pidana.Dalam kasus ini, polisi juga menetapkan Ketua Komura, JAG, sebagai tersangka. "JAG saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Samarinda. Adapun, modus yang dilakukan oleh Pengurus Komura yaitu dengan meminta tarif bongkar muat ke Perusahaan Bongkar Muat tanpa didasari legalitas yang benar," rinciannya

Seiring dengan itu, Agung menandaskan selain itu, penetapan tarif dilakukan secara sepihak tanpa mengacu pada undang-undang. "Ketentuan besaran ongkos bongkar muat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permehub) Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Penghitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan," tandasnya.

Selain itu, Agung menambahkan dalam praktik pungli itu, untuk biaya bongkar muat kontainer ukuran 20 feet, pengguna jasa di Palaran harus membayar Rp 180.000 per kontainer. "Padahal, polisi membandingkan, biaya bongkar muat kontainer untuk ukuran yang sama di pelabuhan di Surabaya hanya Rp 10.000," tambahnya.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com-  Proses Pemeriksaan terhadap kasus operasi tangkap tangan ada punggutan penerimaan anggota Polri di Sumatera Selatan keterlibatan 9 anggota Polri, kini memasuki sidang Kode etik dan hasil bisa diketahui. Kini sudah 622 kasus cyber pungli.

Irwasum Mabes Polri,  Komjen Pol Dwi Priyanto ditemui di Kompleks Mabes Polri, Selasa(11/4)2017 mengatakan  Kasus Sumsel  kan diberkas itu kan kode etik, nanti kalau sudah ada hasilnya nanti di sidang itu nanti bisa dilihat. "Iya kan selalu sudah mengingatkan ini sudah ada temuan-temuan di bidang-bidang anggaran, operasional , di Bidang SDM," ujarnya.

Menyinggung ada Operasi Tangkap tangan, Dwi menegaskan tahun 2004 juga ada temuan juga ditindak lanjuti, tetapi temuannya lain ya. "Ada sedikit anggaran dalam rekrutmen ini pertanggung jawaban management. Ya, kaitannya dengan diduga ada anggaran rekrutmen wewenang dan sebagainya. Ini juga seorang brigadir tahun 2015 juga," tegasnya.

Apa benar semua ini karena ada laporan dari masyarakat, Dwi menjelaskan prinsipnya ada laporan aduan masyarakat dan sebagainya kita dalami dan kita cross cek ternyata ditemukan dugaan ada pelanggaran mengarah tidak sesuai dengan prosedur  yang ditetapkan ."
Laporannya ini dari luar biasa disebut layanan publik.Total nilainya 
Ini saja ada 329 Miliar di Kaltim saja yang di Polri," jelasnya.

Lebih lanjut, Dwi menandaskan 3 bulan pertama Rp 10Miliar. Kan sekarang OTT sudah 622 kasus harus dihitung lagi. "Kan penyitaan kadang-kadang berkembang. Kurang lebih 5 bulan," tandasnya.(vk)

 

 

Monday, 03 April 2017 15:07

Oknum Pameng Suap Ditahan

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.com-Aksi penyimpangan untuk penerimaan anggota Polri di Sumatera Selatan terjadi berhasil ditemukan Rp 4,7 Miliar pasalnya adanya dugaan ada pemberian untuk melicinkan penerimaan dan sejumlah pamen dan Brigadir di proses hukum secara kode etik.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul di temui di Mabes Polri, Senin(3/4)2017 sudah dilakukan penahanan dalam kaitan penyelidikan adanya nya suap. "Propam Mabes Polri berikutnya tentunya ada satu proses yang dilakukan,ini masih diajukan kode etik disiplin ,' ujarnya.

Selanjutnya, Martinus  menegaskan ini sebuah pijakan nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Pasti ini adalah sebuah kesulitan dan prestasi kita pengawas Internal untuk pengawasannya," tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan itu sebagai langkah itu juga sebagai keprihatinan kita bahwa masih ada praktek-praktek itu , tahun 2015- 2016."Ini juga menjadi bagian sok terapi di Polda-polda lain dilakukan rekrutmen berupaya supaya klien dan didapatkan calon polisi yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menjadi polisi yang baik," jelasnya.

Sesuai hasil kode etik, Martinus menandaskan hari ini masih dalam proses akan tergambar dari alat bukti keterlibatan peran untuk meloloskan setiap calo. " Setelah adanya kode etik akan ditindak lanjuti dengan memecat bila terpenuhi unsur pidana, " tandasnya. (vk)

JAKARTA,KORANRAKYA.com- Aksi suap dan gratifikasi yang diduga jadi tradisi lama  dan penerimaan anggota Polri, ternyata masih berjalan, akibatnya oknum Polri menyimpang bila sudah jadi Polisi.Tim Propam berhasil sikat oknum Perwira dan Pameng yang diduga terima gratifikasi, Ditemukan uang  suap saat penerimaan anggota Polri di Sumatera Selatan dan  dengan nilai  Rp 4,7 Miliar di sita

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Rikwanto ditemui di Mabes Polri' Jumat(31/3)2017 mengatakan adanya pemeriksaan terhadap  beberapa perwira menengah ,beberapa bintara di Polda Sumatera Selatan berkaitan dengan dugaan adanya penyimpangan dalam rangka  rekrutmen anggota kepolisian. "Tetapi yang kita sampaikan, sistem   transparansi dan akuntabilitas, tapi dalam prakteknya masih berjalan dilakukan oknum dalam penerimaan anggota Polri di Sumsel. Dengan tertangkapnya oknum Pameng Polri  diharapkan tidak ada lagi personil polri yang bermain-main rekrutmen anggota Polri" ujarnya.

Sesuai perkembangan, Rikwanto menegaskan di Sumatera Selatan ditemukan yang baru yang akhir-akhir ini ditemukan penyimpangan yang terjadi sekitar tahun 2015 ."

Dari penyidikan dari Tim Propam kemudian Tim Irwasum didapatkan beberapa anggota kepolisian melakukan penyimpangan .dalam rangka rekrutmen anggota polri  dan dari mereka disita sejumlah uang totalnya adalah   uang Rp 4,7 Miliar dari beberapa periode penerimaan rekrutmen  anggota Polri.

Mereka dikenakan penyelengaran dan sitangani  oleh kode etik dan profesi  yang ditangani oleh propam Polri. Ini sedang dalam pemeriksaan anggora Polri ," tegasnya.

 

Lebih lanjut, Rikwanto menjelaskan di Sumsel  kita masih melakukan pemeriksaan memang uang yang kita sita sesuai rekening yang ada, sementara ini kita kenakan pelanggaran disiplin kode etik   profesi kalau profesi itu bisa didemosi ,bisa tidak ada hak-hak berkarir,promosi jabatan dan lain -lain bisa silakukan pemberhentian dengan tidak hormat. "Belum sampai terinci  akumulasi nanti akan kita urai dari mana,orangnya mana calonnya seperti apa juga terdapat satuan-satuan. Antara itu tahun 2015," jelasnya.. (vk))

Thursday, 30 March 2017 13:43

KPK OTT Pejabat BUMN Jakarta dan Surabaya

Written by

 


JAKARTA,KORANRAKYAT.com - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya terkait dengan urusan perkapalan. Dalam OTT, KPK mengamankan pejabat BUMN. "Indikasi penerimaan hadiah atau janji terkait perkapalan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (30/3/2017).
Namun Febri tidak menjelaskan pihak-pihak yang ditangkap. Belum ada informasi juga mengenai jumlah nominal duit yang diamankan dalam OTT.  
Dari informasi yang dihimpun, pejabat yang ikut diamankan berasal dari PT PAL. Perusahaan BUMN tersebut bergerak di bidang galangan kapal.
Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Presdir PT PAL Firmansyah Arifin mengaku belum mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK. "Tidak ada apa-apa, normal-normal saja di kantor," ujar Firmansyah. 
Hal senada disampaikan  Bagian Humas PT PAL, Bayu Wicaksono justru mengatakan tidak mengetahuinya. "Saya tidak tahu, itu pejabatnya yang mana?"kata Bayu kepada koranrakyat.com melalui telepon selulernya, Kamis (30/3/2017). Bayu melanjutkan, saat ini dirinya dan direksi sedang melakukan rapat."Tapi rapatnya bukan terkait adanya kabar OTT itu, tapi soal persiapan adanya acara besok (31/3/2017),"ujar Bayu Dikatakan Bayu soal perkapalan di Surabaya bukan hanya  PT. Pal, tapi ada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) dan juga ada yang lain. Secara terpisah Dirut PT Dumas Yance ketika dikonfirmasi tak mengetahui soal OTT KPK, dirinya sedang di luar negeri sedangkan Humas PT DPS Cristien Hp mati tidak bisa nyambung (eas)



.

 

 

.

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- merasa namanya di Catut  dugaan korupsi kartu tanda penduduk eletronik (E- KTP) akhirnya mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie melaporkan ke Bareskrim. laporannya  telah  diterima.

Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie ketika ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (10/3) 2017 mengatakan Laporan saya sudah masuk ke Bareskrim Mabes Polri bernomor TBL/171/III/Bareskrim, laporan itu untuk pengusaha Andi Narogong dan dua terdakwa perkara e-KTP, Irman dan Sugiharto akan dikenakan Pasal 317 KUHP dan Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas dugaan tindak pidana dengan sengaja mengajukan keterangan palsu kepada penguasa dan tindak pidana penecemaran nama baik melalui elektronik.Ketiganya juga dijerat dengan UU ITE lantaran akibat apa yang diperbuat mereka, berita-berita yang menyebutkan namanya menjadi viral di media sosial. Sehingga ketiganya pun dijerat pula dengan UU ITE."Ini tersebar di media sosial," ujarnya.

 Marzuki mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan Andi Narogong serta Irman dan Sugiharto. Apalagi bila disebut dirinya pernah bertemu dengan ketiganya dan membicarakan proyek pengadaan e-KTP."Saya tidak pernah main proyek-proyek yang terkait dengan siapapun, Untuk testimoni, silhakan tanya semua menteri atau teman-teman banggar, pernahkah Marzuki Alie selaku Ketua DPR meminta alokasi anggaran, mengawal proyek atau memperjuangkan proyek, mengamankan proyek?" Tegasnya.

Untuk itu, Marzuki Alie menjelaskan terakhir mengaku prihatin atas sikap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuliskan namanya di dalam dakwaan perkara dugaan korupsi e-KTP dan disebut menerima uang panas dalam proyek tersebut. Sebab hal tersebut bukan hanya berdampak bagi dirinya, tapi juga kerabat yang lain."Saya prihatin saja karena saya punya keluarga, anak istri, sahabat, dan lain-lain. Twitter aja yang mention ke saya sampe ribuan," jelasnya.(vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Kembali aksi kejahatan pembobolan bank dengan modus pemberian kredit pada perusahaan untuk menambah modal sehingga terjadi kredit macet. Dengan PO fiktif  PT Rockit Aldwey mengajukan  kredit di 7 Bank swasta dan negara berhasil mendapatkan kredit Rp 836 Miliar. Itu dilakukan pada tahun 2015,kini tersangka HS dan D sudah ditahan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri , Brigjend Pol Agung Setya  ditemui di Bareskrim Mabes Polri,Kamis (9/3)2017 mengatakan ini kasus terkait dengan pembobolan bank dengan modus kredit sebagai kredit macet ini sebenarnya  halnya didalamnya ada hal kejahatan ."Hal ini penting disampaikan bahwa kita tahu ditahun 2016 industri perbankan kita agak lesuh  dalam kondisinya bahwa dimana kita lihat laporan yang dibuat oleh OJK lembaga yang menilai tentang raport bank yang ada di Indonesia raportnya kurang bagus dimana hampir seluruh bank  tidak dapat meningkatkan keuntungan provit yang lebih besar dari pada tahun sebelumnya," ujarnya. 

Selanjutnya, Agung menegaskan kemudian kita lihat ada masalah MPL overment law atau kredit macet sudah mencapai 3,1 persen. Yang kondisi ini kemudian memicu kita semua Direksus khususnya Subdit Perbankan untuk mendalami dan mengambil langka-langka hukum  terkait dengan hal- hal memicu MPL yang tinggi ini. "Kita ketahui bahwa MPL tertinggi ini yang terkait dengan kredit ini kita ketahui yang modusnya yang baru disini yang kita tahu sebelumnya -sebelumnya kita tidak perna lihat. Bagaimana satu perusahaan kemudian mengajukan kredit yang kemudian menfailitkan untuk menghindari dari kewajiban untuj membayar kredit ini," tegasnya. 

Untuk itu, Agung menjelaskan tetapi didalamnya prosesnya dapatkan saya jelaskan bahwa Perusahaan ini mengajukan kredit tidak halnya bukan hanya satu bank tetapi ada 7 bank selebihnya bisa bertambah. Ada bank pemerintah dan ada bank swasta. Sebagaimana pengajuan kredit pada yang normal adalah pemohonan akan memajukan permohonan kredit itu ada dalam hal akan diterima representatif kredit." Dia sudah mengajukan dengan dokumen-dokumen atau dokumen permohonan juga harus dilampiri dengan anggunan. Bahwa kemudian dokumen-dokumen ini akan dilakukan pengecekan  dan representatif manager ini  mengatakan dokumen itu benar. Kemudian rekomendasi kredit disini melakukan survey terkait dengan  kebenarannya dokumen dan kebenaran anggungan," jelasnya.

Lebih lanjut, Agung merinci pelaku disini saudara HS mengajukan Kredit yang ditujukan  ke bank ini dengan permohonan kredit modal kerja.Kredit kerja yang sudah diajukan dia mempengaruhi salah satu eksekutif manager dan kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang sehingga kemudian permohonan ataupun kemudian dilampirkan isi formulir itu hal sebenarnya harus melakukan pengecekan dan sebagainya tinggal kemudian saudara D satu representatif eksekutif  melakukan penangkapan. "Hasil pengecekan formulir permohonan kredit modal kerja ini kan diajukan ke kepala cabang untuk diproses ke Direktur resiko melihat dan menguji lagi kredit dinilai kembali sesudah itu kemudian disetujui atau tidak kredit tersebut. Dari penilaian direktur resiko itu kemudian kalau disetujui berapa plafon nya yang disetujui untuk itu pada pemohonnya. Persetujuan itu dengan demikian melaporkan dikembalikan untuk dieksekusi pemberian kredit tersebut kemudian dibuat akad kreditnya pemohon dengan pihak bank kemudian kredit yang dikucurkan ke pekerjaan sebagai modal kerja maka berapa modal kerja yang dikeluarkan disitu harus dilampirkan pendukungnya," rincinya

Sesuai perkembagan, Agung menandaskan hari ini dalam kasus ini si tersangka mengajukan kredit kelompok kerja untuk bisnis terkait dengan pengadaan batu split. PT Rockit Aldeway itu adalah perusahaan yang menyediakan mengolah kemudian kita tahu disetujui oleh kepala cabang tadi dan dieksekusi oleh Kepala cabang dengan yang bersangkutan PO yang diajukan Purchase order yang diajukan HS ini ternyata Palsu
Ia mengajukan 10 perusahaan yang memesan kepada PT Rockit  Aldeway batu split 10 perusahaan yang diajukan ternyata itu dokumennya palsu sehingga itu bank belum kasih itu karena palsu carilah kredit itu. "Jadi kalau dia memperoleh plafon itu tidak dicairkan sekali. PO yang diajukan itu adalah palsu 10 perusahaan yang dicantumkan dicatut itu sudah memesan batu split perjanjian kerja dan nilai kontraknya sebagai dasar perjanjian kerja sudah kita periksa," tandasnya. 

Oleh karena itu, Agung  membeberkan perusahaan itu kita nyatakan palsu karena kopinya tidak sesuai dengan semestinya. Ini terjadi bulan Maret dengan bulan Desember pencairan kredit dengan PO palsu tahun 2015. Ini salah satunya totalnya kredit yang diajukan ada Rp 836 Miliar .Ada yang kita lakukan penyelidikan Rp 1,7 Triliun. Nanti kita akan verifikasi lagi angka 1,7 Triliun. Dana Rp 836 Miliar itu sudah kita verifikasi dari 7 bank itu masih menjadi bahan penyelidikan kita." Jadi sekarang kita menetapkan 2 tersangka  saudara HS dan D dalam kasus ini kita akan lakukan proses penyidikan kasus ini lalu kemudian yang dilakukan HS mempailitkan hanya Rockit Aldwey modus yang dilakukan untuk bisa kemudian menghindari dari kewajiban dia ketika dia sudah terima.  Berkembang lagi nanti kita sampaikan," bebernya.

Itu sebabnya, Agung mengungkapkan salah satu yang sudah dicairkan Rp 250 Miliar sementara tanggungan  dia serahkanRp 50 Miliar nilai.Nanti kita lihat seperti apa karena sesuai dengan bukti akan membuktikan dulu semuanya.Untuk memperlancarsalah manager sudah terjawab suap, manajernya dikirimi uang sebanyak Rp 700 Juta." Saya tidak bisa menyebutkan nama banknya.  7 bank itu, ada bank pemerintah dan bank swasta.  Nanti akan sampaikan.Modusnya dia latar belakangnya perbankan karena tersangka HS ini dia kerja disalah satu bank . Yang dilakukan memutar uang bekerja menggunakan dana bank dengan cara melawan hukum. Putar dana bank seperti kegiatan ilegal dengan cara melawan hukum sudah kita temukan," ungkapnya.

Menyingung sanksi, Agung mengakui sanksi diberikan yang pertama kita terapkan undang-undang perbankan pasal 49 Ayat  pemalsuan pasal 263, pasal.78. Kita.juga terapkan Undang-undang Tindak Pidana PencucianUang (TPPU) pasal 3 dan 5 TPPU. Kita tahu setelah mengajukan dengan PO palsu sempat pencairan kredit itu ,dia sudah mendapatkan hasil kejahatan ketika dia lahirkan kemana dia belanjakan itu menjadi objek penyidikan kita. Sudah kita sampaikan permohonan kita ke PPATK untuk penelusuran aset."Saya pikir mekanisme itu beriringan dan kita akan terus mengumpulkan bukti untuk melihat sejauh mana,seperti apa yang terjadi," akunya.

Jadi, Agung menambahkan saya rasa ini kesadaran kita bersama proses penyidikan ini kita dengan pihak bank cukup intens mengkomunikasikan kerjasama untuk mengidentifikasikan .Sampai hari ini sudah ada 4 bank yang melaporkan kepada kami. Nanti kita lihat bank swasta dan bank pemerintah.Bank pemerintah Rp 398.Miliar dan bank swasta 438 Miliar.I "ni adalah bukti-bukti yang sudah kita miliki, bagaimana PO yang dipalsukan itu kemudian kita menemukan, kredit lain dilakukan pemalsuan juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kita tahu bahwa caseini tidak menutup kemungkinan kita lihat kembali bagaimana kita sudah mengindentifikasi ada Rp 1,7 Triliun yang kita dalami lagi tentunya kita akan sampaikan perkembangannya.Hanya bisnis batu saja dan satu perusahaan yang dia miliki PT Rocker Aldeway perusahaan pemecah batu saja. Ada di Jakarta. Sudah ditangkap, tanggal 22 Februari 2017 kemarin. Kedua-duanya kemarin. Terkait dengan tersangka," tambanya.(Vecky Ngelo)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Proses Pemeriksaan Mantan Asisten Gubernur DKI  dan juga  Paslon   Gubernur No Satu DKI Jakarta Sylviana Murni dalam kasus Pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks Walikota Jakarta Pusat dan kasus dana hibah  kwarda DKI Jakarta menunggu hasil  audit dari ahli konstruksi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Devisi Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Rikwanto ditemui di Mabes Polri, Senin (21/2)2017 mengatakan berkaitan dengan yang lain yang berkembang , masalah Ibu Syilvi Murni untuk masalah Hibah ini sedang menunggu hasil edit. "Dalam waktu dekat penyidik akan melakukan kasus ibu Silvy dalam lanjutan Kwarda," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Rikwanto menegaskan

Untuk kasus Masjid dikaitkan ada perkembangan, penyidik masih menunggu hasil audit, ada ahli konstruksi." Jadi masih perlu waktu untuk langkah selanjutnya. Menunggu hasil audit pembangunan Masjid," tegasnya.

Menyinggung Gelar pekara itu, Rikwanto menjelaskan nanti dalam waktu dekat dilakukan. "Itu ahli konstruksi adalah saksi ahli.Jadi ada bidangnya mengkaji dan  mengaudit kostruksi tersebut. Itu juga berkaitan dengan pembiayaan," jelasnya.

Lebih jauh, Rikwanto  menandaskan sampai sore ,ada yang lama dan sebentar ke hal-hal yang perlu dilengkapi lagi." Mereka-mereka itu diperiksa berkaitan dan kalau ada yang perlu didalami dan mereka tidak perlu dilanjutkan.Nanti akan dilanggil kembali tetapi waktu belum ditentukan," tandasnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 16 December 2016 04:23

Oknum TNI Terkena OTT BB Rp 2 Milliar

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Kembali aksi operasi  tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi berhasil menangkap oknum tentara diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan monitoring satelit di Badan Keamanan Laut ( Bakamla). Saat melakukan penangkapan KPK .menemukan uang Dolar senilai Rp 2 Miliar Untuk memprosesnya KPK berkoodinasi dengan POM TNI dalam proses hukum.

Ketua Komisi Pemberantas Korupsi, Agus Rahardi  ditemui dalam Jumpa Pers di Gedung KPK,Kamis (15/12)2016 mengatakan sampai saat ini setelah tertangkap diduga keterlibatan oknum TNI tentunya yang dilakukan KPK senantiasan berkordinis dengan POM TNI untuk melakukan proses hukumnya. "POM TNI memberikan apresiasi pada KPK dan berkomitmen untuk memberi akses yang luas pada KPK dalam proses hukum," ujarnya.

Untuk itu, Agus menegaskan tak hanya itu, POM TNI juga bersedia melalukan pengamanan jika sewaktu-waktu KPK membutuhkan upaya paksa." Sehingga proses hukum tentunya akan berjalan lancar dan penyelesaiannya tidak ada hambatan," tegasnya

Disamping itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengungkapkan undang-undang tidak memberi kewenangan KPK untuk menindak oknum TNI yang terlibat korupsi. Sementar itu untuk itu, proses hukum bagi oknum TNI akan diserahkan kepada POM TNI dan dapat diadili melalui pengadilan militer. "KPK juga mengapresiasi POM TNI yang telah bekerja sama dan memberikan support full pada KPK  untuk pengungkapan kasus ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Syarief menjelaskan KPK menetapkan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi sebagai tersangka. Selain itu,KPK juga menetapkan tiga orang dari pihak swasta sebagai tersangka. "Ketiganya adalah Direktur PT MTI Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT MTI Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta.Keempat tersangka ditangkap saat petugas KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Rabu (14/12/2016). Eko Susilo ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat," jelasnya.

Jadi,  Agus menambahkan penangkapan dilakukan setelah terjadi penyerahan uang Rp 2 miliar kepada Eko Susilo. Suap tersebut terkait proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla."Proyek senilai Rp 200 miliar tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016," tambahnya.(Vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Setelah proses pemeriksa intensif terhadap dua pamen Polri AKBP Pol Brotoseno dan Kompol D yang menerima uang Suap sebanyak Rp 1,9 Miliar di berikan pengacara kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di rutan yang berbeda.

Inspektorat Pengawasan Umum(Irwasum)Mabes Polri, Komjen Pol Dwi Priyanto ditemui di Mabes Polri, Jumat (18/11)2016 mengatakan ada pamen Polri yang ditangkap AKBP B dan Kompol  D yang juga dua anggota masyarakat sebagai perantaranya yang juga memberikan sejumlah uang dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.  "4 orang itu sekarang sudah dilakukan upaya paksa penahanan," ujarnya.

Ketika ditanya apakah benar sudah jadi tersangka, Dwi mengakui ya Benar sudah jadi tersangka. Dua Anggota Pamen sudah jadi tersangka dan dua orang tadi jadi perantara ditahan ditempat yang berbeda di Polda Metro , di Polresta Selatan dan di Mako Brimob. "Dua Pamen Polri, AKBP Brotoseno di tahan di Polda Metro, Kompol D di Polresta Jakarta Selatan," akunya.

Sesuai pendalaman, Dwi menegaskan seperti kita ketahui bahwa sudah masuk Undang-undang Korupsi yang diamandemen tahun 2001 sementara di  pasal 5 dan 12a. Ada yang memberi dan adacmenjanjikan hadiah ."Memberikan sesuatu dan juga ada yang memberikan dua-duanya dikenakan," tegasnya .

Menyinggung dugaan suap, Dwi menjelaskan pada prinsipnya baik memberi dan menerima bahwa itu ada kaitan sesuatu kasus yang ditangani, walaupun dia tidak memaksa meskipun demikian itu terkait dengan kewenangannya."Yang dua masyarakat sama kan sudah jadi tersangka, keduanya sudah di tahan di rutan Kelapa Dua.Untuk sementara dari penyidik  melalui Direkturnya yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan,kemudian sudah dilakukan penahanan. Tentunya dipersiapkan pendampingan. Itu tidak.masalah itu undang-undang dan hak untuk mendapatkan pendampingan," menjelaskan.

Untuk itu, Dwi menandaskan yang satu dari Direktorat lain di Bareskrim.Masih dalam proses dalam kedudukan dan intinya kalau menerima sesuatu menerima suap yang berani tentunya dia menerima uang. "Kita belum melihat apakah kan dalam proses. Kita belum tahu saudara H itu menjadi pengacara yang bersangkutan yang jelas intinya sementara patut  diduga melakukan tindak pidana yang diamandemen," tandasnya.

Lebih lanjut, Dwi membeberkan Brotoseno  dan D. Sebenarnya BS itu tidak tahu dikenalkan saudara LM. Jadi mencoba untuk membantu. Itu ditawarkan dia menerima itu salah kalau sudah buron. Status berkaitan dengan kewenangan."Uangnya tidak seperti itu setelah mengambil uangnya. Sebenarnya uang Rp 1,9 Miliar yang Rp 1,1 Miliar akhirnya diperiksa oleh penyidik," bebernya.

Menyoroti untuk aliran dana yang mengalir, Dwi mengungkapRp 1,9 Miliar saja. Sudah diserahkan LM ini apa salah satu pemberian ."Saya yang dibicara ini kan seseorang . Ini komunikasi dari anggota. Karena kita mempunya masukan walaupun kasus  dan yang termasuk mungkin." Bukan kasus korupsi. Tersangka maju. Itu pasti tak ada masalah . Apa lagi alat bukti harus dicukupi. Sudah mempunyai alat bukti. Kalau tidak salah. Untuk itu tidak ada," ungkapnya. (Vk)

 

 

 

Friday, 18 November 2016 15:14

OTT Saber Pungli Tangkap Oknum Polisi Diduga Memeras

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Kembali aksi operasi tangkap tangan yang dilakukan tim saber  pungli melakukan penangkapan terhadap oknum anggota Polri inisial D dan Brotoseno yang dilakukan jumat (11/11)2012. Dari kedua oknum anggota polisi menerima suap Rp 1,9 Miliar dari Pengacara HR

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jumat(18/11) 2016 :  jadi hari ini saya akan menyampaikan yang berkaitan adanya informasi penetrasi tangkap tangan(OTT) oleh tim saber pungli Polri terhadap dua oknum anggota Polri yang diduga menerima suap. "Kronologisnya jumat minggu lalu (11/11)2016 didapatkan informasi adanya seorang oknum anggota Polri menerima suap  dari perkara yang ditanganinya. Kemudian di dalami oleh tim saber bersama dengan tim paminal , tim saber menggunakan intelegen dengan tim tindak pada akhirnya diketahui jelas siapa oknum yang dimaksud inisial D. Kemudian D diamankan diperiksa oleh tim saber dan  mengakui dia telah menerima sejumlah uang yang menerima suap dari saudara HR," ujarnya.

Selanjutnya, Rikwanto menegaskan  setelah didalami lagi dia tidak sendiri bersama dengan Saudara BR ini anggota Polri juga. "Dari pemeriksaan keduanya didapati mereka telah menerima uang yang  bisa dikatakan suap Rp 1,9 Miliar dari perkara yang ditanganinya yaitu perkara cetak sawah di Kalimantan 2012-2014 perkaranya masih berlangsung dan masih ditangani.," tegasnya.

Untuk itu, Rikwanto menjelaskan kemudian dari pemeriksaan terhadap keduanya  kita sita dari mereka Rp 1,9 Miliar . "Bagaimana uang Rp 1,9 Miliar itu ada pada mereka jadi seseorang yang mengaku pengacara itu yang memberikan sejumlah uang untuk apa untuk memudahkan pemeriksaan terhadap DI. Digunakan Seperti apa yang bersangkutan suka keluar negeri baik urusan bisnis maupun perobatan sehinggga kita jangan terlalu cepat memanggil atau memeriksanya  agak diper lambat saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Rikwanto merincinya dari situ seorang pengacara HR memberikan sejumlah uang kepada penyidik saudara D dan Brotoseno. Itu dua tahap dilakukan pada bulan oktober dan awal bulan November . "Uang sejumlah Rp 1,9 Miliar juga kita sita  dan kemudian didalami apakah ada akibat dari uang tersebut untuk memperpendek kasusnya atau untuk menghilangkan kasusnya masih didalami. Itu terhadap dua anggota tersebut inisial D dan Brotoseno kita kenakan undang-undang internal setelah itu pelanggaran kode etik profesi sementara ini dikenakan kode etik profesi kalau dilihat dari pasal 7 dan pasal 13
. Setiap  anggota Polri meningkatkan citra Polri  dan menjaga keutuhan anggota Polri. Setiap anggota Polri dilarang melakukan  korupsi ,kolusi ,atau gratifikasi ," rincinya

Sesuai pengembangan, Rikwanto menandaskan 
Sementara ini kita periksa secara internal,  nanti setelah internal kita akan serahkan ke Bareskrim  kita tindak lanjuti terjadinya dugaan tindak pidana  penyuapan ."Rencananya uang itu seluruhnya sebanyak Rp 3 Miliar , namun dari saudara HR baru menyerahkan Rp 1,9 Miliar dan sisanya belum. Namun semuanya sudah kita sita sebanyak Rp 3 Miliar. Rp 1,9 Miliar dari anggota polri ini disita , uang itu dari saudara HR," tandasnya.

Dari pendalaman, Rikwanto
mengakui belum Kita temukan hubungannya untuk mempermudah penanganan kasusnya.
"Dahlan Iksan ada rencana akan diperiksa sebagai saksi karena sering keluar negeri, sering bisnis atau berobat diminta agak diperlambat untuk pemeriksaan sebagai saksi. Dahlan Iksan sudah dipanggil karena sering keluar negeri," mengakui.

Hingga kini, Rikwanto mengungkapkan untuk kasus ini, nanti tim cyber pungli telah melakukan penangkapan terhadap saudara D ,BR, HR dan LM terkaitan penyuapan sekarang ini sedang diperiksa oleh paminal internal diserahkan kepada Bareskrim dilakukan penyidikan . "Setelah diserahkan ke Bareskrim terkait dengan dana tersebut itu akan diperiksa. Jadi HR memberikan mandat kepada LM itu berikan kepada anggota Polri, ",ungkapnya.

Hingga kini, Rikwanto membeberkan sementara dari pemeriksaan internal belum ada indikasi pemerasan, minta tolong agar diperlambat untuk penyidikan kasusnya. Itu motif yang bisa kita gali.
"Tim cyber pungli yang dibentuk oleh Kapolri melakukan kegiatan-kegiatannya untuk pemeriksaan ke dalam. Jadi kita sungguh-sungguh ,kita serius yang kecil-kecil dan kalau yang besar ketahuan ada kita tindak pandang bulu . Yang coba-coba melakukan penyuapan dan tim cyber pungli melakuan tindakan di lapangan," bebernya.

Ketika menyinggung sangsi, Rikwanto menambahkan Kalau sangsi itu tunggu hasil pemeriksaan . " Antara lain dari  Demosi, penurunan pangkat, sekolah sekolah sampai pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat," tambahnya.(Vk)

Jakarta,koranrakyat.com  Divisi Propam Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Direktorat Tindak Pidana KorupsiBareskrim Polri, AKBP Brotoseno. AKBP Brotoseno diduga melakukan pungutan liar dalam perkara dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan OTT berlangsung pada dua hari yang lalu di Jakarta. AKBP berpangkat perwira menengah itu tengah menjalani pemeriksaan. 

"Lagi diperiksa di propam (Profesi dan Pengamanan) Polri," kata Boy di Kantor Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (17/11).

Secara terpisah, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno menuturkan OTT dilakukan Satgas Polri. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Kadiv Propam Irjen Idham Aziz.

"Oleh Satgas polri ketuanya Kadiv Propam," sebut Dwi.

Diketahui, Kanit Tipikor Bareskrim Polri, AKBP Brotoseno pernah menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat menjadi penyidik KPK, AKBP Brotoseno masih berpangkat kompol.

Dikabarkan, ketika menjadi penyidik KPK itu, Brotoseno memiliki hubungan khusus dengan Angielina Sondakh. Dikabarkan keduanya menjalin hubungan ketika Angie menjadi saksi dalam kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin.(as)

Page 7 of 16

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan