Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

Friday, 16 December 2016 04:23

Oknum TNI Terkena OTT BB Rp 2 Milliar

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Kembali aksi operasi  tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi berhasil menangkap oknum tentara diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan monitoring satelit di Badan Keamanan Laut ( Bakamla). Saat melakukan penangkapan KPK .menemukan uang Dolar senilai Rp 2 Miliar Untuk memprosesnya KPK berkoodinasi dengan POM TNI dalam proses hukum.

Ketua Komisi Pemberantas Korupsi, Agus Rahardi  ditemui dalam Jumpa Pers di Gedung KPK,Kamis (15/12)2016 mengatakan sampai saat ini setelah tertangkap diduga keterlibatan oknum TNI tentunya yang dilakukan KPK senantiasan berkordinis dengan POM TNI untuk melakukan proses hukumnya. "POM TNI memberikan apresiasi pada KPK dan berkomitmen untuk memberi akses yang luas pada KPK dalam proses hukum," ujarnya.

Untuk itu, Agus menegaskan tak hanya itu, POM TNI juga bersedia melalukan pengamanan jika sewaktu-waktu KPK membutuhkan upaya paksa." Sehingga proses hukum tentunya akan berjalan lancar dan penyelesaiannya tidak ada hambatan," tegasnya

Disamping itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengungkapkan undang-undang tidak memberi kewenangan KPK untuk menindak oknum TNI yang terlibat korupsi. Sementar itu untuk itu, proses hukum bagi oknum TNI akan diserahkan kepada POM TNI dan dapat diadili melalui pengadilan militer. "KPK juga mengapresiasi POM TNI yang telah bekerja sama dan memberikan support full pada KPK  untuk pengungkapan kasus ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Syarief menjelaskan KPK menetapkan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi sebagai tersangka. Selain itu,KPK juga menetapkan tiga orang dari pihak swasta sebagai tersangka. "Ketiganya adalah Direktur PT MTI Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT MTI Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta.Keempat tersangka ditangkap saat petugas KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Rabu (14/12/2016). Eko Susilo ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat," jelasnya.

Jadi,  Agus menambahkan penangkapan dilakukan setelah terjadi penyerahan uang Rp 2 miliar kepada Eko Susilo. Suap tersebut terkait proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla."Proyek senilai Rp 200 miliar tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016," tambahnya.(Vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Setelah proses pemeriksa intensif terhadap dua pamen Polri AKBP Pol Brotoseno dan Kompol D yang menerima uang Suap sebanyak Rp 1,9 Miliar di berikan pengacara kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di rutan yang berbeda.

Inspektorat Pengawasan Umum(Irwasum)Mabes Polri, Komjen Pol Dwi Priyanto ditemui di Mabes Polri, Jumat (18/11)2016 mengatakan ada pamen Polri yang ditangkap AKBP B dan Kompol  D yang juga dua anggota masyarakat sebagai perantaranya yang juga memberikan sejumlah uang dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.  "4 orang itu sekarang sudah dilakukan upaya paksa penahanan," ujarnya.

Ketika ditanya apakah benar sudah jadi tersangka, Dwi mengakui ya Benar sudah jadi tersangka. Dua Anggota Pamen sudah jadi tersangka dan dua orang tadi jadi perantara ditahan ditempat yang berbeda di Polda Metro , di Polresta Selatan dan di Mako Brimob. "Dua Pamen Polri, AKBP Brotoseno di tahan di Polda Metro, Kompol D di Polresta Jakarta Selatan," akunya.

Sesuai pendalaman, Dwi menegaskan seperti kita ketahui bahwa sudah masuk Undang-undang Korupsi yang diamandemen tahun 2001 sementara di  pasal 5 dan 12a. Ada yang memberi dan adacmenjanjikan hadiah ."Memberikan sesuatu dan juga ada yang memberikan dua-duanya dikenakan," tegasnya .

Menyinggung dugaan suap, Dwi menjelaskan pada prinsipnya baik memberi dan menerima bahwa itu ada kaitan sesuatu kasus yang ditangani, walaupun dia tidak memaksa meskipun demikian itu terkait dengan kewenangannya."Yang dua masyarakat sama kan sudah jadi tersangka, keduanya sudah di tahan di rutan Kelapa Dua.Untuk sementara dari penyidik  melalui Direkturnya yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan,kemudian sudah dilakukan penahanan. Tentunya dipersiapkan pendampingan. Itu tidak.masalah itu undang-undang dan hak untuk mendapatkan pendampingan," menjelaskan.

Untuk itu, Dwi menandaskan yang satu dari Direktorat lain di Bareskrim.Masih dalam proses dalam kedudukan dan intinya kalau menerima sesuatu menerima suap yang berani tentunya dia menerima uang. "Kita belum melihat apakah kan dalam proses. Kita belum tahu saudara H itu menjadi pengacara yang bersangkutan yang jelas intinya sementara patut  diduga melakukan tindak pidana yang diamandemen," tandasnya.

Lebih lanjut, Dwi membeberkan Brotoseno  dan D. Sebenarnya BS itu tidak tahu dikenalkan saudara LM. Jadi mencoba untuk membantu. Itu ditawarkan dia menerima itu salah kalau sudah buron. Status berkaitan dengan kewenangan."Uangnya tidak seperti itu setelah mengambil uangnya. Sebenarnya uang Rp 1,9 Miliar yang Rp 1,1 Miliar akhirnya diperiksa oleh penyidik," bebernya.

Menyoroti untuk aliran dana yang mengalir, Dwi mengungkapRp 1,9 Miliar saja. Sudah diserahkan LM ini apa salah satu pemberian ."Saya yang dibicara ini kan seseorang . Ini komunikasi dari anggota. Karena kita mempunya masukan walaupun kasus  dan yang termasuk mungkin." Bukan kasus korupsi. Tersangka maju. Itu pasti tak ada masalah . Apa lagi alat bukti harus dicukupi. Sudah mempunyai alat bukti. Kalau tidak salah. Untuk itu tidak ada," ungkapnya. (Vk)

 

 

 

Friday, 18 November 2016 15:14

OTT Saber Pungli Tangkap Oknum Polisi Diduga Memeras

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Kembali aksi operasi tangkap tangan yang dilakukan tim saber  pungli melakukan penangkapan terhadap oknum anggota Polri inisial D dan Brotoseno yang dilakukan jumat (11/11)2012. Dari kedua oknum anggota polisi menerima suap Rp 1,9 Miliar dari Pengacara HR

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jumat(18/11) 2016 :  jadi hari ini saya akan menyampaikan yang berkaitan adanya informasi penetrasi tangkap tangan(OTT) oleh tim saber pungli Polri terhadap dua oknum anggota Polri yang diduga menerima suap. "Kronologisnya jumat minggu lalu (11/11)2016 didapatkan informasi adanya seorang oknum anggota Polri menerima suap  dari perkara yang ditanganinya. Kemudian di dalami oleh tim saber bersama dengan tim paminal , tim saber menggunakan intelegen dengan tim tindak pada akhirnya diketahui jelas siapa oknum yang dimaksud inisial D. Kemudian D diamankan diperiksa oleh tim saber dan  mengakui dia telah menerima sejumlah uang yang menerima suap dari saudara HR," ujarnya.

Selanjutnya, Rikwanto menegaskan  setelah didalami lagi dia tidak sendiri bersama dengan Saudara BR ini anggota Polri juga. "Dari pemeriksaan keduanya didapati mereka telah menerima uang yang  bisa dikatakan suap Rp 1,9 Miliar dari perkara yang ditanganinya yaitu perkara cetak sawah di Kalimantan 2012-2014 perkaranya masih berlangsung dan masih ditangani.," tegasnya.

Untuk itu, Rikwanto menjelaskan kemudian dari pemeriksaan terhadap keduanya  kita sita dari mereka Rp 1,9 Miliar . "Bagaimana uang Rp 1,9 Miliar itu ada pada mereka jadi seseorang yang mengaku pengacara itu yang memberikan sejumlah uang untuk apa untuk memudahkan pemeriksaan terhadap DI. Digunakan Seperti apa yang bersangkutan suka keluar negeri baik urusan bisnis maupun perobatan sehinggga kita jangan terlalu cepat memanggil atau memeriksanya  agak diper lambat saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Rikwanto merincinya dari situ seorang pengacara HR memberikan sejumlah uang kepada penyidik saudara D dan Brotoseno. Itu dua tahap dilakukan pada bulan oktober dan awal bulan November . "Uang sejumlah Rp 1,9 Miliar juga kita sita  dan kemudian didalami apakah ada akibat dari uang tersebut untuk memperpendek kasusnya atau untuk menghilangkan kasusnya masih didalami. Itu terhadap dua anggota tersebut inisial D dan Brotoseno kita kenakan undang-undang internal setelah itu pelanggaran kode etik profesi sementara ini dikenakan kode etik profesi kalau dilihat dari pasal 7 dan pasal 13
. Setiap  anggota Polri meningkatkan citra Polri  dan menjaga keutuhan anggota Polri. Setiap anggota Polri dilarang melakukan  korupsi ,kolusi ,atau gratifikasi ," rincinya

Sesuai pengembangan, Rikwanto menandaskan 
Sementara ini kita periksa secara internal,  nanti setelah internal kita akan serahkan ke Bareskrim  kita tindak lanjuti terjadinya dugaan tindak pidana  penyuapan ."Rencananya uang itu seluruhnya sebanyak Rp 3 Miliar , namun dari saudara HR baru menyerahkan Rp 1,9 Miliar dan sisanya belum. Namun semuanya sudah kita sita sebanyak Rp 3 Miliar. Rp 1,9 Miliar dari anggota polri ini disita , uang itu dari saudara HR," tandasnya.

Dari pendalaman, Rikwanto
mengakui belum Kita temukan hubungannya untuk mempermudah penanganan kasusnya.
"Dahlan Iksan ada rencana akan diperiksa sebagai saksi karena sering keluar negeri, sering bisnis atau berobat diminta agak diperlambat untuk pemeriksaan sebagai saksi. Dahlan Iksan sudah dipanggil karena sering keluar negeri," mengakui.

Hingga kini, Rikwanto mengungkapkan untuk kasus ini, nanti tim cyber pungli telah melakukan penangkapan terhadap saudara D ,BR, HR dan LM terkaitan penyuapan sekarang ini sedang diperiksa oleh paminal internal diserahkan kepada Bareskrim dilakukan penyidikan . "Setelah diserahkan ke Bareskrim terkait dengan dana tersebut itu akan diperiksa. Jadi HR memberikan mandat kepada LM itu berikan kepada anggota Polri, ",ungkapnya.

Hingga kini, Rikwanto membeberkan sementara dari pemeriksaan internal belum ada indikasi pemerasan, minta tolong agar diperlambat untuk penyidikan kasusnya. Itu motif yang bisa kita gali.
"Tim cyber pungli yang dibentuk oleh Kapolri melakukan kegiatan-kegiatannya untuk pemeriksaan ke dalam. Jadi kita sungguh-sungguh ,kita serius yang kecil-kecil dan kalau yang besar ketahuan ada kita tindak pandang bulu . Yang coba-coba melakukan penyuapan dan tim cyber pungli melakuan tindakan di lapangan," bebernya.

Ketika menyinggung sangsi, Rikwanto menambahkan Kalau sangsi itu tunggu hasil pemeriksaan . " Antara lain dari  Demosi, penurunan pangkat, sekolah sekolah sampai pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat," tambahnya.(Vk)

Jakarta,koranrakyat.com  Divisi Propam Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Direktorat Tindak Pidana KorupsiBareskrim Polri, AKBP Brotoseno. AKBP Brotoseno diduga melakukan pungutan liar dalam perkara dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan OTT berlangsung pada dua hari yang lalu di Jakarta. AKBP berpangkat perwira menengah itu tengah menjalani pemeriksaan. 

"Lagi diperiksa di propam (Profesi dan Pengamanan) Polri," kata Boy di Kantor Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (17/11).

Secara terpisah, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno menuturkan OTT dilakukan Satgas Polri. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Kadiv Propam Irjen Idham Aziz.

"Oleh Satgas polri ketuanya Kadiv Propam," sebut Dwi.

Diketahui, Kanit Tipikor Bareskrim Polri, AKBP Brotoseno pernah menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat menjadi penyidik KPK, AKBP Brotoseno masih berpangkat kompol.

Dikabarkan, ketika menjadi penyidik KPK itu, Brotoseno memiliki hubungan khusus dengan Angielina Sondakh. Dikabarkan keduanya menjalin hubungan ketika Angie menjadi saksi dalam kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin.(as)

Wednesday, 02 November 2016 15:27

Pemeriksaan Kasus Jaksa Afrizal Lamban

Written by

Jakarta,koranrakyat.com,'Proses Pemeriksaan terhadap jaksa Afrizal terus berlanjut dan tetap dibuka dan tak ditutupi.

Jaksa Agung, M Prasetyo mengatakanTerkait Jaksa Afrizal yang ditangkap, itu Sudah kita serahkan ." Kita tidak menutup-nutupi kalau salah- ya salah . Ya biasa dong advokasi itu biasa ,"ujarnya...ditangkap polisi

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan tidak mungkin, kalau polisi tahu salah. Paling tidak kita yang mendoakan. Agar hukum tidak mencederai. "Apakah dia nanti dipecat, Ya ada tahapannya nanti. Ya kita lihat seperti apa. Pasti sekarang lagi proses hukum," tegasnya.(vk)

Medan.koranrakyat.com,-Aparat kepolisian melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Koperasi Tenaga Bongkar Muat (TKBM) Upaya Karya, di Pelabuhan Belawan, Medan Sumatera Utara, Senin, 31 Oktober 2016. Dari operasi itu, petugas kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara mengamankan tiga orang.

Ketiga pelaku yang diduga melakukan pungutan liar itu masing-masing bernama Frans Holmes Sitanggang, selaku Bendahara Koperasi Upaya Karya; Angkasa Nababan, Kepala Bidang Keuangan Koperasi Upaya Karya; dan Haji Rizal selaku kasir di koperasi tersebut.

Selain menangkap tiga pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya, tim gabungan sapu bersih pungli itu juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp330 juta.

"Hari ini saya rilis tentang OTT yang dilakukan Satgas Pungli, terkait pelayanan di Pelabuhan Belawan tindak pidana dugaan pemerasan dan penggelapan sekaligus pemaksaan proses pelayanan di Belawan. Ini bukan dwelling time," ujar Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel, di Belawan, Medan.

Kapolda mengatakan, dalam modusnya pelaku meminta sejumlah uang ke kapal-kapal yang mau merapat. Sementara mereka tidak menyediakan servisnya.

"Kapal-kapal dipukul rata saja. Seharusnya prinsipnya, tidak ada pelayanan tidak ada servis. Kapal yang akan merapat sudah diiwajibkan membayar. Terkesan mengambil pajak dari pengusaha. Mereka tidak ada pelayanan, tapi tetap harus membayar," jelas Rycko.

Jenderal bintang dua itu menambahkan, pelaku meminta uang sebagai pembayaran kepada kapal yang baru berlabuh di pelabuhan terbesar di Sumatera Utara itu. "Uang Rp330 juta dari enam perusahaan perkapalan ke perusahaan bongkar muat," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, mengatakan dari hasil penggeledahan, polisi telah menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, uang tunai Rp29 juta dari PT RSA, uang Rp140 juta dari PT PUM, dan uang Rp139 juta dari PT. RAS, serta uang Rp47 juta sebagai uang operasional dan sejumlah dokumen pembayaran.

Polisi kemudian membawa pelaku bersama barang bukti ke Markas Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. (bl)

Wednesday, 26 October 2016 17:35

Hary Tanoe Akan Segera Dijadikan Tersangka

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-Kasus PT. Mobile 8 Telecom (PT. Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009.menemui titik terang. Dalam waktu dekat Kejagung akan menerbitkan surat perintah penyidikan khusus untuk penetapan tersangka.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui di Kejagung, Rabu (26/10)2016 mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan titik terang kasus dugaan korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT. Mobile 8 Telecom (PT. Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009.Dalam waktu dekat, Kejagung akan menerbitkan surat perintah penyidikan khusus untuk penetapan tersangka. "Dalam waktu dekat Jampidsus akan menetapkan tersangkanya," ujarnya.

Selanjutnya saat ditanya,  Prasetyo menegaskan saya  tak akan mau memberitahukan  identitas calon tersangka. "Hal ini   penyidik telah menerima hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait kasus ini. Jumlah kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 86 miliar," tegasnya.

Untuk itu, Prasetyo menjelaskan Kejagung akan kembali memanggil mantan Komisioner PT Mobile 8 Hary Tanoesoedibjo, jika diperlukan keterangannya. "Kalau diperlukan akan diperiksa, setidaknya dimintai keterangan," jelasnya.Sebelumnya, penyidik pernah memeriksa Hary pada 17 Maret 2016.Ia dikonfirmasi soal kesaksian mantan staf Hary, Hidayat, terkait instruksi pencairan dan pendistribusian uang.

Namun, CEO MNC Group itu lebih banyak menjawab lupa dan tidak tahu.

Hary mengaku tidak tahu yang membuat Mobile 8 menjadi perkara karena itu merupakan kegiatan operasional perusahaan.Meski begitu, ia meyakini bahwa tidak ada yang salah dalam perpajakan Mobile 8.Kejaksaan Agung menemukan transaksi fiktif yang dilakukan dengan PT Jaya Nusantara pada rentang 2007-2009. Pada periode 2007-2009 yang lalu, PT Mobile 8 melakukan pengadaan ponsel berikut pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar.

PT Djaya Nusantara Komunikasi ditunjuk sebagai distributor pengadaan. Ternyata, PT Djaya Nusantara Komunikasi tak mampu membeli barang dalam jumlah itu.Akhirnya, transaksi pun direkayasa seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice sebagai fakturnya.

Pada pertengahan 2008, PT Djaya Nusantara Komunikasi menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 dengan total nilai sekitar Rp 114 miliar.Faktur pajak itu diterbitkan agar seolah-olah terjadi transaksi pada dua perusahaan.

Faktur pajak itu kemudian digunakan PT Mobile 8 untuk mengajukan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada negara melalui KPP di Surabaya agar perusahaannya masuk bursa Jakarta pada 2009.PT Mobile 8 akhirnya menerima pembayaran restitusi meski tidak berhak karena tidak ada transaksi.(vk)

 Jakarta,koranrakyat.com,- Bareskrim selesaikan Kasus  oplosan beras lokal dan beras import Thailand,  berkas perkara tersangka Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten Agus Dwi Indirato tuntas.

 Direktur Tindak Pidana ekonomi Bareskrim Polro Brigjen Pol Agusng Setya , Digedung Bareskrim Polri, Jakarta , Senin (24/10) 2016  mengatakan berkas kepala Bulog Regional DKI Jakarta Agus Swi Indiarto  sebagai tersangka  dalam kasus dugaan penyelewengan distribusi cadangan beras pemerintah."Hari ini berkas perkara Saudara A (Agus) kami kirim ke Kejaksaan," ujarnya.

Selanjutnya, Agung menegaskan Jaksa akan menilai apakah berkas tersebut sudah memenuhi ketentuan untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan akan disidang. Polisi masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sementara, empat tersangka lainnya dari pihak swasta masih tahap penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi."Pemberkasan sedang berjalan untuk tersangka yang lain," tegasnya.

Ada41 titik distribusi ilegal

Sebelumnya, polisi menemukan 41 titik distribusi ilegal beras selain di Pasar Induk Cipinang dan Kelapa Gading. Penyidik telah memeriksa beberapa titik distribusi yang berada di lingkup Jabodetabek tersebut.

Beras cadangan pemerintah merupakan beras impor yang dikelola oleh Bulog dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Beras tersebut dialokasikan untuk operasi pasar dengan tujuan menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok beras dalam negeri.

Sedianya, cadangan beras pemerintah didistribusikan ke tempat-tempat yang terdaftar dan legal.Namun, para pelaku menyalurkannya ke distributor tidak resmi yang tidak terdaftar di pemerintah.Mereka memalsukan dokumen distribusi supaya PT DSU, yang tak terdaftar di pemerintah, bisa mendapat penyaluran beras itu.

Pengungkapan kasus penyelewengan beras subsidi itu berawal dari kecurigaan mengenai data Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten yang menyatakan ada pengiriman 400 ton beras dari Bulog ke PT DSU.

Padahal, perusahaan itu bukan distributor yang ditunjuk untuk menerima beras impor tersebut.  (vk)

 Jakarta,koranrakyat.com,- Agus Rahardjo mengaku telah memberikan saran berkaitan dengan proyek e-KTP saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Namun, Agus menyebut bahwa saran itu tidak dilakukan oleh panitia pengadaan proyek tersebut hingga akhirnya terindikasi korupsi.

Saat ini, ketika Agus kemudian menjabat sebagai Ketua KPK, kasus dugaan korupsi proyek bernilai Rp 6 triliun itu kembali dikebut. Lalu apakah kemudian penyidik KPK akan memeriksa ketuanya sendiri sebagai pihak yang pernah memberikan rekomendasi dalam proyek itu?

"Kalau Ketua KPK sebagai orang yang memberikan rekomendasi bisa diperiksa atau enggak akan dianalisis oleh penyidik apakah diperlukan keterangannya," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (21/10/2016).

Meski demikian, Yuyuk memastikan bahwa KPK selalu memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki informasi berkaitan dengan kasus yang tengah diusut. "Semua orang yang diduga memiliki informasi dapat dimintai keterangannya," kata Yuyuk.

Tentang munculnya nama Agus Rahardjo dalam pusaran kasus korupsi e-KTP muncul dari mulut mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Seusai menjalani pemeriksaan kemarin, Gamawan mengaku telah meminta rekomendasi ke KPK dan diminta untuk didampingi LKPP yang saat itu diketuai oleh Agus Rahardjo.

Menurut Gamawan, proyek itu tidak mengalami masalah dan selalu diaudit setiap tahun. Namun ternyata proyek itu bermasalah dan saat ini tengah diusut KPK.

Dikonfirmasi terpisah, Agus menegaskan saran dari LKPP dalam proyek e-KTP tidak ada yang diikuti oleh panitia pengadaannya. Alhasil, proyek yang menelan biaya Rp 6 triliun itu diduga berbau korupsi dan saat ini tengah disidik KPK.

"Seingat saya ada beberapa saran dari LKPP. Saran LKPP tidak diikuti. Karena itu LKPP mundur, tidak mau mendampingi. Tidak ada saran yang diikuti atau dipatuhi," tegas Agus.

Agus menyebut ada beberapa saran yang diberikan yaitu tentang tender yang harus menggunakan e-procurement dan pekerjaan dipecah menjadi beberapa paket. Paket-paket itu meliputi pembuat sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket PC, paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan lain-lain.

"Sehingga setiap barang bisa dikompetisikan dengan sangat baik. Integrator harus betul perusahaan yang kompeten. Karena dia yang awasi spec dari setiap barang pendukung, waktu delivery, dan lain-lain," jelas Agus.

"Tolong di-cross check juga ke Pak Setyo Budi, salah satu direktur LKPP. Walaupun kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan sebelum saya di KPK," kata Agus menambahkan.(as) 


Jakarta,koranrakyat.com,-Pemerintah bergerak cepat dalam memberantas pungutan liar (pungli). Terkini, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Saat menandatangani Perpres bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jumat, 21 Oktober 2016.

"Presiden menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa saber pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar tetapi juga ke dalam karena unsur yang terlibat di dalamnya seperti kepolisian, kejaksaan, Kemendagri, maka tentunya juga harus berani untuk membersihkan ke dalam," terang Pramono.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang turut memberikan keterangan mengungkapkan bahwa pemerintah juga akan fokus untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia. Setelah sebelumnya, pemerintah telah memfokuskan diri pada penguatan fondasi ekonomi dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan di bidang ekonomi.

"Tujuan yang ingin kita capai, yakni memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum," imbuh Wiranto.

Setidaknya, masih menurut Wiranto, reformasi hukum yang hendak dilakukan oleh pemerintah saat ini terbagi ke dalam tiga ruang lingkup. Lingkup pertama ialah penataan regulasi.

"Mengapa? Karena di sana banyak regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak efisien, regulasi yang justru tidak menguntungkan dari sisi penegakan hukum," terangnya.

Sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo sebelumnya, maka lingkup kedua dari reformasi hukum di Indonesia ialah pembenahan lembaga dan aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam pembenahan ini, pemerintah menyasar pada lembaga maupun aparat yang secara nyata tidak menjalankan tugasnya dengan proporsional dan profesional.

Sementara lingkup ketiga dalam upaya pemerintah mereformasi hukum ialah membangun budaya hukum di kalangan masyarakat. Budaya hukum yang hendak dibentuk tentulah menjadi angin segar tersendiri mengingat upaya reformasi hukum ini menyentuh aspek penegakan hukum yang paling dasar.

*Reformasi Hukum Tahap Pertama*

Pada tahap pertama reformasi hukum ini, pemerintah menitikberatkan pada upaya-upaya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena sifatnya yang penting dan sangat merisaukan. Karenanya, dalam tahap pertama ini, pemerintah kemudian memfokuskan diri pada lima perkara hukum, yakni:

1. pemberantasan pungutan liar;
2. pemberantasan penyelundupan;
3. percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB;
4. relokasi lapas yang telah over-capacity;
5. perbaikan layanan hak paten merk dan desain.

"Khusus untuk pemberantasan pungli, kita sangat serius menangani ini dan kita sangat antusias karena tanggapan publik sungguh luas. Tanggapan publik juga mengisyaratkan adanya satu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah untuk melakukan suatu pemberantasan pungli," terang Wiranto.

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 kemudian mengatur pembentukan Tim Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Indonesia. Tim Saber Pungli sendiri dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipastikan akan bahu membahu dalam mengawal pemberantasan pungli, baik itu di pusat maupun daerah.

*Saluran Khusus Pengaduan Pungli*

Wiranto juga mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan pungli di seluruh wilayah Indonesia. Karena tim saber pungli sangat terbuka bagi laporan yang datang dari masyarakat.

"Satgas ini terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap pelibatan masyarakat langsung. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli itu tidak hanya satgas, tidak hanya unit saber pungli, tetapi masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi. Masyarakat umum dapat melaporkannya melalui lamansaberpungli.id atau dapat langsung melaporkannya melalui SMS ke nomor 1193 dan menghubungi call center di nomor 193.

"Identitas pelapor dirahasiakan. Dengan demikian, kita harapkan masyarakat untuk segera melapor," jamin Menko Polhukam.

Turur hadir dalam keterangan pers tersebut Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (eas)

Wednesday, 19 October 2016 12:08

Buntut Beras Oplosan Kepala Bulog Banten Jadi Tersangka

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Bareskrim Polri  kembangkan dugaan penyelewengan distribusi cadangan beras pemerintah dan pengoplosan beras. Hal ini dilakukan dengan melakukan penggeledahan dua gudang pasar beras.Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Bareskrim Polri, di Gambir Jakarta Pusat,  Rabu (19/10)2016 mengatakan sebelumnya membongkar dua gudang distribusi beras, yakni di Pasar Induk Cipinang dan Kelapa Gading, masih ada puluhan titik lainnya yang diduga sebagai tempat penyaluran beras tersebut.

"Dari pendalaman kami menemukan informasi ada 41 titik lainnya. Ini sedang kami dalami," ujarnya.

Selanjutnya, Agung enggan menyebut di mana saja cadangan beras pemerintah didistribusikan secara ilegal.Penyidik telah memeriksa beberapa titik distribusi yang berada di lingkup Jabodetabek tersebut."Semuanya di Jabodetabek karena ini untuk regional DKI Jakarta-Banten," tandasnya.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah menjerat Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten Agus Dwi Indirato dan empat pihak swasta sebagai tersangka.Untuk itu, Agung menjelaskan tak menutup kemungkinan distribusi ilegal cadangan beras pemerintah sampai ke luar Jabodetabek."Food station-nya ada di DKI. Ini hal yang bisa nanti jadi bahan untuk melihat di tempat yang lain," jelasnya.

Beras cadangan pemerintah merupakan beras impor yang dikelola oleh Bulog dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Beras tersebut diperuntukan pada kegiatan operasi pasar guna menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok beras dalam negeri.

Sedianya cadangan beras pemerintah didistribusikan ke tempat-tempat yang terdaftar dan legal. Namun, para pelaku menyalurkannya ke distributor tidak resmi yang tidak terdaftar di pemerintah.Mereka memalsukan dokumen distribusi supaya PT DSU, yang tak terdaftar di pemerintah, bisa mendapat penyaluran beras itu.

Pengungkapan kasus penyelewengan beras subsidi itu berawal dari kecurigaan mengenai data Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten yang menyatakan ada pengiriman 400 ton beras dari Bulog ke PT DSU.Padahal, perusahaan itu bukan distributor yang ditunjuk untuk menerima beras impor tersebut.Penyidik Bareskrim kemudian menyelidiki kasus ini dan diketahui ternyata beras dari PT DSU itu mengalir ke gudang milik TI dan As.

 

Penyidik menyita ratusan ton beras yang telah dicampur di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.Di lokasi, ditemukan 152 ton beras subsidi Bulog, 10 ton beras curah merk Palm Mas dari Demak, dan 10 ton beras yang sudah dicampur.Selain menggerebek gudang di pasar induk Cipinang, polisi juga menggerebek gudang Bulog di Jakarta Utara.Beras oplosan antara beras impor dari Thailand dengan beras lokal Demak itu dijual pelaku ke pasaran sebagai beras premium.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Selama tiga bulan Polri berhasil mengumpulkan ada 235 kasus punggutan liar (pungli) yang diberikan penindakan oleh Program Polri.Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend Pol  Martinus Sitompul  ditemui di Mabes Polri , Selasa (18/10)2016 mengatakan terkait dengan kasus pungli yang dilakukan penindakan secara internal oleh bidang Propam dimasing-masing Polda kami memiliki data yang cukup signifikan yang cukup memberikan satu edukasi kepada masyarakat luas bahwa penindakan yang kami lakukan tidak semata-mata hanya klise tetapi kami melakukannya sudah jauh sebelum ada yang terjadi orang tertangkap tangan  di kemenhub. "Sejak tanggal 17 Juli -17 Oktober 2016 ada 235 kasus yang kita tangani terkait dengan pungli yang dilakukan oleh Personil Polri," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan itu ada diseluruh indonesia dan fungsi yang paling banyak di fungsi lalu lintas ada 160 kasus. Fungsi reskrim 26 kasus dan fungsi Baharkam ada 39 kasus, serta fungsi intel itu ada 10 kasus. Fungsi intel yang kita pahami ini terkait dengan beberapa perijinan yang diberikan oleh satuan fungsi intelegent terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. "Kemudian kalau kita, lihat berdasarkan rangking masing-masing Polda dari 235 kasus ini  ada di Polda Metro Jaya 22 kasus , di Polda Jawa Barat 19 kasus ,di Sumut ada 16, di Jateng 14 kasus dan di Lampung ada 13 kasus," tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan terkait dengan hal ini para kepala bidang profesi dan pengamanan Polda bukan penindakan sesuai dengan 3 aturan hukum yang berlaku di Polri, yaitu ketentuan Pidana, kedua ketentuan sidang dan disiplin yang dilakukan di sidang disiplin dan ketiga pelanggaran kode etik nanti melalui sidang kode etik. "Jadi ada tiga peraturan yang melekat bagi kami anggota polri. Ke satu, peraturan pidana, peraturan tentang disiplin Polri, peraturan tentang kode etik Polri," jelasnya

Lebih lanjut, Martinus merincinya dari  235 kasus ini itu semua dilakukan dengan tertangkap tangan. Itu semua dilakukan dengan Operasi tertangkap tangan( OTT) dan kita, diidentifikasikan pelanggaran disiplin ada 140 kasus , kode etik ada 83 kasus dan pidana itu kita lakukan tindakan ada 12 kasus. "Kalau kita serahkan ke reskrim berarti peraturan pidana. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi seluruh personil Polri lebih bisa menjaga dirinya untuk bisa melakukan penyalagunaan dengan kekuasaan dengan wewenang yang dimiliki," rincinya.

Sesuai perkembangan, Martinus mengakui
Itu penindakan pinggiran liar anggota Polri ini terus berlangsung tidak hanya berhenti pada hari ini tetapi akan terus berlangsung. Diharapkan teman-teman media untuk menjaga konstensi ini juga dan teman media memberikan dukungan untuk kita terus lakukan publikasi hal ini.
" Dari personil ini ada beberapa yang dua orang dan ada beberapa 5 orang. Kalau totalnya saya tidak punya persis 235 kasus ada 235 orang. Kasus ini juga adalah 235," Akunya.

Ketika ditanya Lalu lintas kan ada 160 kasus,seperti apa dan apakah OTT dijalan-jalan, Martinus membeberkan lalu lintas itu ada 3 hal bisa menjadi peluang . Pertama tentang pembuatan SIM, kedua penindakan tilang.di jalan.  Ketiga pelanggaran BPKB dan STNK. Data yang kami peroleh merinci dimana saja tetapi tiga-tiga ini dilakukan operasi tangkap tangan. Kalau kita lihat dari kerawanan-kerawanan di SIM ada 3 hal bisa kita katakan potensi kerawanan karena kegiatan pembuatan SIM. "Yang pertama dalam pembuatan SIM itu perlawanannya karena materi itu sesuai dengan Undang-undang penanganan lalu lintas harus melalui persyaratan uji ,ujian tertulis dan ujian praktek. Yang kedua bagi mereka yang gagal gagal dan gagal dalam.ujian mencari jalan pintas. Dan juga internal anggota atau aparatnya memberikan satu kesempatan dan peluang untuk terjadinya pungli sehingga ada unsur yang ingin cepat lulus," bebernya.

Hingga kini, Martinus mengungkap Kedua aparatnya sendiri yang memberikan kesempatan untuk melakukan pungli. Tensi kerawanan yang ketiga yaitu dimana lokasi-lokasi tempat-tempat yang ada  dilokasi pembuatan SIM itu  yang hadir para calo-calo ini. "Jadi calo-calo ini orang yang ditunjuk oleh aparatur. Bisa jadi calo-calo ini secara resmi adalah mereka yang ditunjuk untuk jadi Biro Jasa. Nah potensi kerawanan 3 hal ini. Isi materi ujiannya yang cukup sulit 2 dari sisi mereka yang kalah beberapa waktu sehingga mencari jalan pintas untuk bisa mendapatkan SIM yang mereka inginkan. Adanya calo-calo yang ada dilokasi sekitar pembuatan SIM.
Identifikasi 3 hal ini belum merupakan final masih ada evaluasi dilokasi-lokasi lain atau tempat-tempat lain," ungkapnya.

Jadi, Martinus menambahkan pun ada yang menjadi potensi ini masih dianalisa inventarisir, tetapi yang pasti 3 hal ini dilakukan pengetatan misalnya calo disuruh keluar ditempatkan Program disana terhadap ujian-ujian yang kalah 4 sampai 5 kali akan dilakukan konseling-konseling , akan dilakukan upaya memberikan penjelasan kepada mereka. Ketiga, terhadap materi-materi akan ada evalussi jangan sampai karena memang cukup sulit banyak yang tidak lulus dengan materi yang ada. "Tetapi perlu diingat ketatnya aturan untuk memperoleh SIM itu adalah bagian membuat keterampilan bagi si pemilik  SIM lebih teliti dan lebih memahami dan bisa mengetahui  segala efek dan dampak sehingga mereka bisa mencegah terjadi setiap-setiap pelanggaran . Kita ingat bahwa setiap kecelakaan itu tim da diawali suatu pelanggaran sehingga upaya melakukan pencegahan diawali atau salah satu dilakukan melakukan pengekatan terhadap para pemohon SIM ini," tambahnya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Jajaran Polda Metro  palin banyak oknum polisi di duga lakukan  pungli. Sesuai hasil grafik terjadi pungli dikalangan Polri Terus Didalami. Sejak 1 November hingga 16 Oktober 2016, sebanyak 101 oknum polisi ditangkap lantaran melakukan pungutan liar.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Senin (17/10) 2016 mengatakan paling banyak oknum yang dijerat dari Polda Metro Jaya.
"Polda Metro paling banyak, ada 33 kasus dan 33 oknum," ujarnya.
Selanjutnya,Martinus.menegaskan setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan banyaknya anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pungli."Pertama, tingginya aktivitas di Polda Metro Jaya sehingga cakupannya lebih luas.Kemudian, personel Divisi Profesi dan Pengamanan di Polda Metro Jaya lebih besar sehingga pengawasan yang dilakukan lebih menyeluruh.
Selain itu, mereka juga didukung keterbukaan informasi dari websitedan hotline."Hal-hal ini yang memberi Propam untuk mendapatkan informasi dan melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan pungli," tegasnya.
Untuk itu, Martinus menjelaskan sementara itu, wilayah kedua terbanyak oknumnya ditangkap karena pungli, yaitu di Polda Jambi, yakni 10 anggota. "Sisanya antara lain sebanyak sembilan oknum di Polda Sumatera Utara; empat oknum masing-masing di Polda Jawa Barat, Gorontalo, dan Jawa Timur; tujuh oknum Polda Papua Barat; serta lima oknum di Polda Jawa Tengah," jelasnya.
Martinus menandaskan kebanyakan mereka melakukan pungli dalam perpanjangan SIM dan tilang."Pembuatan SIM, dari praktek, ujian teori, ujian praktik, mengisi berbagai ujian, kesehatan, itu yang rentan. Sehingga di situ yang bisa diungkap," tandasnyaJadi, Martinus mengakui saat ini, 101 oknum tersebut tengah diproses oleh Divisi Propam di masing-masing Polda. Divisi Propam pusat telah mengarahkan Propam masing-masing Polda untuk menindaklanjuti tangkapan terkait pungli itu.
Sementara untuk sanksi, kemungkinan oknum tersebut bisa dijerat sanksi pelanggaran profesi, pelanggaran etik, hingga pelanggaran pidana."Kode etik sendiri ancamannya lebih berat. Bisa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat," diakuinya. (vk)

 

 

Jakarta,koranrakyat,com,- Operasi Tangkap Tangan dilakukan oleh tim  Mabes Polri dan Polda Metro Tempat Kejadian Perkaran (TKP)  Kemenhub , jika diakumulasi, jumlahnya mencapai miliaran rupiah.terdapat sejumlah barang bukti diantaranya uang  lima puluh ribuan dan seratus ribuan dan ada KTP,kartu pengenal karyawan perhubungan dan buku tabungan senilai Milliran Rupiah.

Presiden Joko Widodo mendatangi kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10) sore, setelah kepolisian menangkap tangan sejumlah pegawai kementerian tersebut karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan.

Didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Presiden mendatangi ruangan di lantai enam dan 12, kantor Kemenhub yang ditemukan barang bukti berupa uang puluhan jutaan rupiah.

Usai melakukan kunjungan, Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan mengatakan, "Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat." Presiden kemudian mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada Kemenhub dan Kementerian PAN, agar pelakunya diproses secara hukum. "Tangkap dan langsung pecat," kata Jokowi.

Kepada wartawan, Presiden juga mengatakan dirinya sudah membentuk satgas antipungli yang dipimpin oleh Menkopolhukam. 'Mencapai miliaran rupiah'

Temuan sementara menyebutkan pungutan liar itu, jika diakumulasi, jumlahnya mencapai milyaran rupiah, kata Kapolri Tito Karnavian usai mendampingi Presiden.

"Barang buktinya puluhan juta rupiah, tapi kalau diakumulasi dengan uang lainnya, jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ini sudah lama terjadi," kata Tito di kantor Kemenhub.

Menurut Kapolri, dugaan suap itu terkait perizinan perkapalan yang melibatkan setidaknya enam orang di Kementerian Perhubungan dan calo atau perantara.

Selain menemukan barang bukti uang puluhan juta rupiah, menurut Tito, pihaknya menangkap tangan pejabat sejumlah pejabat Kemenhub.

Menurut Kapolri, dugaan suap itu terkait perizinan perkapalan yang melibatkan setidaknya enam orang di Kementerian Perhubungan dan calo atau perantara.

"Ada perizinan soal buku pelaut, surat kapal, izin kapal, pergantian bendera, izin berlayar, ukuran kapal, pokoknya banyak item terkait pelayaran," ungkap Kapolri.

Ditambahkan  Kombes Awi Setiyono, pihaknya akan mengembangkan kemungkinan keterlibatan pejabat lainnya di Kemenhub terkait temuan kasus pungli ini.

Dugaan keterlibatan pejabat di atasnya "Harus dikembangkan, karena uangnya tertulis kepada (pejabat di atasnya) siapa. Akan kita dalami untuk ungkap pungli di Kemenhub," kata Awi Setiyono usai menunjukan barang bukti berupa uang dan barang-barang lainnya.

Dari bukti dan saksi, menurutnya, para terduga menerima uang dari pihak yang mengajukan perizinan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan.

"Padahal, sistem perizinannya bersifat online," kata Awi Setiyono.

Ditanya siapa nama pegawai yang tertangkap tangan, Awi mengatakan, "Ada enam orang ditangkap, dua orang PNS, satu orang dari PT (persereon terbatas) yang sedang mengurus, dan ada pegawai honorer."

Ditambahkan  Awi Setiyono  operasi  dilakukan pada Selasa (11/10/2016) sekitar pukul 15.00 WIB. Operasi  dilakukan tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Kami telah melakukan OTT di Kemenhub di lantai enam dan lantai 12," ujar Awi di lokasi, Selasa.

Awi menjelaskan, di lantai enam kantor Kemenhub terdiri dari loket-loket pelayanan tempat masyarakat mengurus perizinan. Dalam OTT ini, lanjut Awi, petugas menemui praktik pungli oleh oknum petugas Kemenhub di loket Direktorat Perhubungan Laut. 

Dari TKP  polisi mengamankan enam orang. Keenam orang itu terdiri dari dua orang PNS Kemenhub, satu orang pihak swasta, dan tiga orang lainnya pegawai harian lepas (PHL) Kemenhub. Dari tangan mereka, polisi menyita uang Rp 34 juta.

"Kemudian dari situ kita kembangkan bahwasanya ada aliran dana ke lantai 12, di ruangan kasi (kepala seksi) dan kasubdit. Bahwasanya uang ini mengalir kepada kasi-kasi, yang lagi kita kembangkan aliran dana itu kepada siapa saja, satu per satu akan kita selidiki," ucapnya.

Dari lantai 12, polisi mendapati uang tunai sebanyak Rp 61 juta. Selain itu, polisi juga menyita enam buku tabungan yang berisi uang Rp 1 miliar dan beberapa dokumen terkait perizinan.(vx)

 

 

 

 

 

Monday, 10 October 2016 21:12

Jaringan Pembuat & Pengedar Upal Diringkus

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Jaringan pembuat upal

  tujuh kali tahun diringkus, Barang bukti uang palsu  20 Ribu lembar senilai Rp 2 Miliar di 10 Provinsi  berhasil di ringkus sedangkan di Jawa Tengah, tersangkanya  , yakni  H,Y, M dan S. Dirtipieksus, Brigjend Pol Agung Setya ditemui di Mabes Polri , Senin (10/10)2016  saat ini  Pengungkapan jaringan kedelapan berkat kerjasama dengan  bank indonesia dan unsur terkait lainnya dalam pengungkapan . "Kita ketahui  bahwa jaringan kedelapan ini merupakan jaringan sedikit spesifik dari jaringan yang sebelumnya Mereka telah menyebarkan  uang palsu 10 Provinsi," ujarnya. 

Agung mengatakan pengungkapan uang palsu dari 8 dan jaringan ke 8 ini  dimulai dari adanya penyelidikan dari tim kita di Wilayah Jawa Tengah  dan kemudian kita berhasil proses underwriter mencoba mendalami informasi  yang kita temukan bahwa ada yang menawarkan uang palsu ini  dan perbandingan satu uang asli ditukar dengan 3 uang palsu. "Itu yang kemudian kita dalami kemudian kita temukan pelakunya saudara H, Y dan M. Tiga orang pelaku ini orang-orang yang membantu proses pembuatan khususnya untuk mengedarkannya. Tiga orang ini bertugas mengedarkannya  dan juga membantu proses percetakan," tegasnya. 

Dijelaskan Agung percetakan sendiri dilakukan oleh Saudara S yang waktu itu kita lakukan tanggal 6 Oktober 2016 kemarin melakukan penggeledahan hanya di jalan Dama Raya No. 35 Padang Sari  Banyu manis dirumah kontrakan saudara S ini kita temukan cetaknya seperti kita lihat. "Mulai dari atas warna sablonnya , printer harga Rp 300 Juta kemudian ada alat potong. Kita tahu dari hasil penyidikan ini bahwa jaringan ini sebenarnya dikendalikan oleh Saudara A di lembaga pemasyarakatan Rombongan Denpasar  Bali. Saudara A ini yang kemudian memerintahkan membuat uang palsu yang kemudian mengedarkan, artinya dikirim kemana uang Palsu," jelasnya.

Lebih lanjut, Agung merincinya dari uang palsu yang beredar identifikasi kurang lebih penjelasannya jembatannya cukup banyak yang kalau kita hitung itu ada kurang lebih Rp 2 Miliar yang sudah beredar .Yang kita tahu dari Rp 2 Miliar ini dikendalikan oleh Saudara A yang menentukan untuk di kirim kemana. Kita ketahui ada 10 Provinsi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. dan Jawa Timur, .Kalimantan Tengah,Kalimatan Timur, Jambi dan Sumatera Selatan," rincinya.

Itu sebabnya, Agung menandaskan kita identifikasi penyebaran dari pada uang palsu ini yang diproduksi oleh Saudara S, saudara Y, M yang dikendalikan oleh Saudara A. Kita harapkan kita akan pengungkapan kasus ini akan mendorong menemukan pengedar atau pembuat yang lain tim juga bekerja di lapangan kedepan tentunya kita harapkan minimalis. "Mungkin peredaran uang palsu. Karena saya tahu uang palsu akan sangat tidak baik berada ditengah-tengah masyarakat itu akan menimbulkan banyak hal yang tidak harapkan," tandasnya.

Sementara dari  Bank Indonesia, Hasiolan Siahaan  mengungkapkan Kami memberikan apresiasi kepada teman-teman Bareskrim  dan Polri secara keseluruhan. Pertama uang palsu yang disita beredar artinya uang palsu sejenis uang pecahan Rp 100 Ribu dari tim Berakting sudah beredar di 10 Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung dan Sumatera Selatan. " Ini uang palsu sejenis yang sudah ditemukan jumlah 670 lembar. Kalau ditanya berapa uang palsu jenis yang beredar  Kita tidak tahu karena itu nanti pengembangan dari teman-teman di Bareskrim," ungkapnya.

Dikatakan  Hasiolan  ditemukannya uang palsu saat  masyarakat ada yang menyetor kita identifikasi  dan kalau dibilang koq bisa tahu itu sejenis. kalau kita identifikasi cocokan kesamaan nomor seri artinya  pembuat uang palsu tidak mungkin buat uang palsu dengan seri yang berbeda karena biayanya akan mahal. Dia akan buat nomor seri sejenis. Jadi nomor seri itu terdiri 9 Digit 3 huruf dan 6 angka .Ada kemiripan 6 Digit kita dikategorikan dari 1 kelompok. "Jadi barang bukti yang disita itu seribu misalnya pemecahannya ada nomor seri DGG 368 ini kita identifikasi. Kemudian yang ingin saya sampaikan  Kalau kita lihat data yang palsu penting juga ke masyarakat tahun 2014 dalam satu tahun itu ditemukan rata-rata 9 uang palsu per 1 juta Lembar per uang yang diedarkan. ," tegasnya.

Hasiolan  menjelaskan tahun 2015  ada 21  lembar uang palsu rata-rata per 1 Juta lembar. Sampai bulan agustus sudah ditemukan 10 lembar uang palsu per 1 juga yang diedarkan. Ini memang trendnya,1 juta cendrung agak naik. Disampaikan  Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus ini karena teman-teman Berakting merubah polanya yang ditangkap sumbernya." Jadi uang palsu ini belum beredar. Karena ditangkap dari sumbernya maka seperti dikatakan jumlah uang palsunya itu tinggi sekali ditemukan saya tambahkan Pak Dirtipiesus ," jelasnya.

Jadi, Hasiolan menambahkan  Uang Palsu tak ada nilainya. Tapi karena di Kali , kira-kira Rp 2 Miliar sekitar 20 Ribu lembar untuk kasus ini. kami apresiasi karena polisi menangkapnya dari hulu hingga hilir,untungnya  uang palsu seperti ini belum berangkat.

"Kedua, hasil  identifikasi , kalau  di lihat, diraba dan di terawang  licin. kami himbau selalu mengindikasi( 3 D). Berapa modus ini kalau kelompok pemakainya punya modal yang cukup. Biasanya mereka mengupload didalam satu pak sebagian uang asli dan uang palsu. Yang masyarakat kalau mau dilihat menggunakan alat ultra Violet. Banyak dikeluarkan tokoh-tokoh Penangkapan nya meningkat maka uang palsu kita tangkap kita temukan. Jadi statistika agak menambah. Kita tahu uang palsu fenomena gunung es yang nampak sedikit tetapi kita akan terus mendalami, " tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

Page 7 of 15

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan