Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 08 2018

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari ini,Kamis(7/6) 2018  mulai dilakukan yang dilaksanakan 177 Ribu gabungan baik Polri, TNI dan instansi terkait baik ada dipusat dan diderah .Ini dilakukan dengan focus apda 10 Titik...
Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap

      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI, Polri, dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa, 5 Juni 2018. Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu tampak hadir juga Wakil...
Kapolri Siap Amankan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

Kapolri Siap Amankan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah ditagetkan 4 pengamanan Operasi ketupat 2018 juga mengamankan mudik hingga pemberantasan terorisme. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika memimpin apel pasukan Operasi Ketupat...
Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018). Acara tersebut sekaligus silaturahim Jokowi dengan prajurit TNI, masyarakat, serta Polri. Tampak Presiden Joko Widodo memberikan pesan ada kenaikan...
TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil yang akan dikerahkan selama  dibutuhkan  membantu kelancaran baik di Bandara, Pelabuhan dan terminal Bus. Ini dilakukan TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Monas,...

World Today

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil yang akan dikerahkan selama  dibutuhkan  membantu kelancaran baik di Bandara, Pelabuhan dan terminal Bus. Ini dilakukan TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Monas, Rabu (6/6)2018 mengatakan, sejumlah personel dan alustista TNI akan dikerahkan di beberapa tempat umum seperti bandara, pelabuhan dan terminal bus. “Hal ini sebagai bentuk kesiapan TNI dalam membantu Polri mengamankan arus mudik Lebaran 2018,” ujarnya.

 Hal itu, Hadi menegaskan  ini sesuai dengan rencana Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Gedung Mabes Polri,Kemarin. "TNI membantu Polri dan instansi lainnya akan menjaga keselamatan dan keamanan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri," tegasnya.  Lebih lanjut, Hadi menjelaskan prajurit TNI juga akan ditempatkan di berbagai tempat untuk membantu pihak kepolisian. Misalnya menjaga rumah ibadah dan menggelar pengamanan di pos-pos terpadu seperti rest area dan sebagainya. .”Dikerahkan Selain itu, menurut Hadi, apabila diperlukan, TNI akan mendukung arus mudik dan arus balik dengan menyiapkan dua unit KRI jenis LPD (landing platform dock), dengan kapasitas angkut 1.000 orang, 30 mobil dan 400 sepeda motor,” jelasnya. 

 

       Seiring dengan itu, Hadi merinci TNI juga menyiapkan empat pesawat Hercules C-130, dengan kapasitas 100 sampai dengan 132 orang per pesawat. Kemudian, TNI juga telah menyiapkan rencana kontijensi untuk menghadapi situasi kritis selama pelaksanaan mudik lebaran, dengan melibatkan 26 pesawat TNI (14 pesawat Hercules C-130, 5 pesawat Boeing-737, 5 pesawat CN-295 serta 2 CN-235. "Hal ini disiapkan TNI untuk mengantisipasi bila terjadi bencana alam, karena angkutan udara yang dapat mendukung dan mudah digerakan untuk mendukung logistik bahan makan dan lainnya," rincinya.(vk)

Wednesday, 07 March 2018 15:20

TNI Dukung Tugas Ombusman

Written by
 
  
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Aster Panglima TNI Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M.D.A., Kababinkum TNI Mayjen TNI Markoni, S.H. dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilahmenerima kunjungan Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. beserta Staf di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/3/2018).
 
Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai dalam audiensinya kepada Panglima TNI menyampaikan bahwa tugas Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
 
Menurut Prof. Amzulian Rifai bahwa saat ini TNI telah menjadi institusi yang sangat dipercaya oleh publik. “Ombudsman RI sebagai pengawas penyelenggara dan pelayanan publik mengharapkan agar institusi TNI terus bisa meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.
 
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai berharap beberapa permasalahan terkait personel TNI yang berkaitandengan publik, dapat diselesaikan dengan baik di institusi TNI.
 
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan sangat mengapresiasi dan mendukung tugas-tugas Ombudsman RI untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi TNI. “Pada dasarnya,kepercayaan publik muncul dari kinerja yang baik dari institusi itu sendiri,” katanya.
 
TNI selalu membuka diri untuk terus bekerja sama dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Apabila ada permasalahan anggota TNI denganpublik, agar melakukan koordinasi dankomunikasi setiap saat dengan institusi TNI,” tutur Panglima TNI.(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi (Pati) TNI pada Sabtu, 3 Maret 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/196/III/2018, tanggal 2 Maret 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan Mutasi Jabatan 16 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 14 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 5 (lima) Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut :   16 Pati TNI Angkatan Darat, yaitu Letjen TNI Dodik Widjanarko, S.H. dari Irjen TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Mayjen TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Irjen TNI, Mayjen TNI Ganip Warsito dari Pangdam XIII/Merdeka menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI, Mayjen TNI Madsuni, S.E. dari Danjen Kopassus menjadi Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Eko Margiyono, M.A. dari Gubernur Akmil menjadi Danjen Kopassus, Brigjen TNI Eka Wiharsa dari Dirdik Kodiklatad menjadi Gubernur Akmil, Kolonel Kav Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Dirdik Kodiklatad, Mayjen TNI Wardiyono, S.I.P., M.B.A., M.M. dari Koorsahli Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Suhardjanto, S.Sos., M.M. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI menjadi Koorsahli Panglima TNI,  Brigjen TNI Rachmat Pribadi dari Staf Khusus Kasad menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI, Mayjen TNI Jaswandi dari Pangdam Jaya menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Joni Supriyanto dari Waka Bais TNI menjadi Pangdam Jaya,  Brigjen TNI Andjar Wiratma dari Waasintel  Panglima TNI menjadi Waka Bais TNI, Mayjen TNI Zainal Arifin, S.I.P., dari Kasatwas Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Yulius Selvanus dari Kabinda Kepulauan Riau BIN menjadi Staf Khusus Kasad dan Brigjen TNI Amping Bujusar Tangdilintin dari Kabinda Sulawesi Selatan BIN menjadi Staf Khusus Kasad.

14 Pati TNI Angkatan Laut, yaitu Laksda TNI I.N.G.N. Aryatmaja, S.E. dari Asops Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksda TNI Aan Kurnia, S.E. dari Pangarmabar menjadi Asops Kasal, Laksma TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dari Pangkolinlamil menjadi Pangarmabar, Laksma TNI R. Achmad Rivai, S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pangkolinlamil, Brigjen TNI (Mar) R. Widad., Grad. Dip SS dari Staf Khusus Kasal menjadi Waasintel Panglima TNI, Mayjen TNI (Mar) Gatot Triswanto dari Aspotmar Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),  Laksma TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. dari Danlantamal V Sby Koarmatim menjadi Aspotmar Kasal, Kolonel Laut (P) Edwin dari Dan Resimen AAL menjadi Danlantamal V Sby Koarmatim, Laksma TNI Ismaya Trisnasetia, S.E. dari Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Ir. Aziz Ikhsan Bachtiar, M.Tr.(Han) dari Kadismatal menjadi  Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen, Kolonel Laut (P) Kasih Prihantoro, S.E., M.Tr. (Han) dari Dirbin Seskoal menjadi Kadismatal, Laksma TNI Hendrawan Bayu Prewito dari Dir Telematika Deputi V BIN menjadi Sesbadiklat Kemhan, Laksma TNI Eko Purwanto, S.A.P. dari Bandep Lingstranas Setjen Wantannas menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun) dan Laksma TNI Nurhidayat, S.H. dari Waasops Panglima TNI menjadi Bandep Lingstranas Setjen Wantannas.

5 (lima) Pati TNI Angkatan Udara, yaitu Marsda TNI Wieko Syofyan dari Staf Khusus Kasau menjadi Wakasau,  Marsma TNI Taufik Hidayat, S.E. dari Sesbadiklat Kemhan menjadi Kasatwas Unhan, Marsma TNI M. Khairil Lubis dari Kas Koopsau II menjadi Waasops Panglima TNI, Marsma TNI Julexi Tambayong dari Danlanud Abd menjadi Kas Koopsau II dan Kolonel Pnb Andi Wijaya dari Paban II/Evalbangdik Ditjian Kodiklatau menjadi Danlanud Abd.Saleh (eas)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Ada upaya meminimalisir adanya penyimpangan dilakukan penadatangan Nota kesepahaman Kejaksaan Agung dengan Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dihadiri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Basuki Hadimuljono serta disaksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno. Diharapkan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan.

         Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo ketika ditemui  kejaksaan Agung, Kamis (1/3)2018  mengatakan, dengan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan. "Kami harap penyimpangan yang kemungkinan terjadi bisa kita eliminir," ujarnya

      Selanjutnya, Prasetyo menegaskan adanya kesepakatan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan. TP4 mengedepankan aspek pencegahan, sehingga diharapkan penyelewengan itu tidak sempat terjadi. Sebab, kata dia, selama ini tindakan represif penegak hukum kerap membuat pelaksana proyek mundur. Mereka takut salah membuat kebijakan yang akan berujung pada pelanggaran hukum. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan nasional. "Hal ini mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran di kementerian, lembaga, dan SKPD. Banyak pembangunan yang tidak dilaksanakan karena khawatir berhadapan dengan proses hukum," tegasnya.

         Untuk itu,  Prasetyo menjelaskan  dan  meminta jajaran kejaksaan untuk serius mengawal proyek kementerian dan lembaga yang mersedia didampingi. Jaksa wajib menjadi fasilitator, pengawal, dan pengamanan pembangunan di setiap lini dan tingkatan. "Saya apresiasi jajaran Kemenhub, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, baik pusat dan daerah yang menaruh kepercayaan dan mau berkolaborasi dan kerjasama dengan kejaksaan,"jelasnya.

           Lebih jauh, Prasetyo  meriincinya adapun ruang lingkup MoU tersebut yakni penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara. “ Pemulihan aset terkait tindak pidana dan lainnya, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh TP4, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” rincinya. (vk)

 

 

 

 

Thursday, 22 February 2018 14:30

Kasum TNI : Ulama Berperan Penting Jaga ke-Bhinneka-an

Written by

 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Perjuangan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lepas dari peran para Ulama/Kyai dan Santri di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini para Ulama/Kyai dan Santri bersama-sama dengan TNI berperan penting dalam menyatukan visi dan misi rakyat untuk menjaga ke-Bhineka-an dan keutuhan NKRI.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dihadapan 150 Ulama/Kyai dan Santri dari 34 propinsi peserta Dzikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Dzikir Hubbul Wathon, dengan tema “Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional”, bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (22/2/2018).
 
Lebih lanjut Kasum TNI mengatakan bahwa peran serta Ulama/Kyai dan Santri dalam menyikapi hal-hal yang bersifat fanatisme, anarkisme dan radikalisme sangat diharapkan untuk bisa memberikan ketenangan kepada generasi muda dan masyarakat.  “Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduknya besar, beragam agama, memiliki banyak suku dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga faktor perbedaan itu sangat tinggi dan rentan menjadi pemicu konflik SARA,” ujarnya.
 
“Semangat para Ulama/Kyai dan Santri tentunya tidak akan pernah padam dalam menjaga kebhinnekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena sudah menjadi bagian atau elemen yang terpatri dalam jiwa patriotisme dan nasionalisme,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI menyampaikan bahwa pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2018 yang lalu telah diadakan musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa.  Musyawarah tersebut telah menghasilkan kesepakatan, antara lain berbunyi bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi dan pemilu demokratis.
 
Di sisi lain, Kasum TNI mengingatkan bahwa tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah, terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.  Menurutnya, kondisi tersebut tentunya meningkatkan suhu politik, berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal.  “Apabila ancaman-ancaman tersebut terus dibiarkan berlarut, tentu akan mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Untuk itu, pelibatan TNI dalam tugas-tugas pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 disesuaikan dengan Peraturan Panglima TNI tentang Netralitas TNI,” jelasnya.
 
Menurut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, dihadapkan dengan Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 yang akan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, dimungkinkan akan terjadi adanya kecurangan dalam penghitungan suara di masing-masing daerah yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau golongannya.
 
“Hal tersebut akan menimbulkan terjadi kerusuhan yang mengarah kepada konflik sosial yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kita harus waspada dan mampu menyikapi kondisi tersebut demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Wakil Presiden tahun 2019,” tutup Kasum TNI.(eas)
Thursday, 22 February 2018 03:20

TNI Komitmen Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Aspers Panglima TNI Marsda TNI Dedy Permadi, S.E.,M.M.D.S.,  Kapuspen  TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dan Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P. menerima audiensi Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo beserta perwakilan panitia Pemberkatan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu  (21/2/2018).

  Saat  audiensinya, Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo yang juga sebagai Uskup Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI yang telah menerima kunjungannya.  “Saya mewakili umat Katolik yang ada di Mabes TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepadaPanglima TNI atas pembangunan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima yang berada di Komplek Mabes TNI Cilangkap,” ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Mgr. Ignatius Suharyo menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI beserta jajaran Kepolisian dan Ketua DPR RI yang telah mengunjungi Gereja Santa Lidwina Yogyakarta.  “Kehadiran Panglima TNI pasca penyerangan Gereja Santa Lidwina Yogyakarta mendapat apresiasi yang tinggi dari pihak Vatikan, karena kehadiran tersebut dapat meneduhkan dan menyejukan umat Katolik di Indonesia,” ungkapnya.

 Menanggapi audiensi Mgr. Ignatius Suharyo selaku Uskup Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri,Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungannya ke Mabes TNI Cilangkap.Terkait penyerangan Gereja Santa Lidwina Yogyakarta beberapa waktu lalu, Panglima TNI menyampaikan semoga kejadian tersebut tidak terulang kembali, karena dapat memecah belah umat beragama di Indonesia. “Kehadiran saya pasca penyerangan Gereja Santa Lidwina Yogyakarta adalah untuk memberikan keteduhan kepada masyarakat dan dukungan kepada Polri untuk menangani dan menyelesaikan masalah intoleransi tersebut, agar tidak berkepanjangan,” ucapnya.

 Panglima TNI menegaskan bahwa TNI sangat komitmen terhadap toleransi antar umat beragama sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.  “Prajurit TNI selalu diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan mental dan spiritual sebagai landasan keimanan dalam menjalankan tugas pokok menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2018, dilanjutkan Pileg dan Pilpres pada tahun 2019.  “Mohon doa dari Uskup dan para pemuka agama di Indonesia, agar pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres dapat berjalan aman, lancar dan tertib sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga pesta demokrasi tersebut dapat melahirkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” tuturnya. 

Sebelum melaksanakan audiensi kepada Panglima TNI, Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyomenandatangani Prasasti Pemberkatan Gereja Bunda Maria Fatima sebagai tonggak sejarah dimulainya peribadatan di Komplek Mabes TNI Cilangkap, dilanjutkan memimpin ibadah Perayaan Ekaristi Pemberkatan Gereja tersebut agar dapat digunakan sebagai sarana peribadatan dan pembinaan umat Katolik.(eas/puspen)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM).-Terkait dengan adanya longsor ditembok jalan perimeter Selatan, Bandara Seokarno- Hatta Pihak polisi belum temukan pihak yang bertanggung jawab, kejadian longsornya tembok jalan Paerimeter Selatan. Nantinya akan diselidiki sejauh mana saat pekerjaan proyek,  pemborongnya asal aasalan mengerjakan atau, karena murni bencana, sehingga menewaskan seorang karyawan.  

 Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal ditemui di Mabes Polri, Selasa (6/2)2018  mengatakan, pihaknya belum menyelidiki penyebab longsornya tembok Jalan Perimeter Selatan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.Saat ini, kata dia, Polri masih fokus pada pertolongan korban. Kami belum melakukan upaya penyelidikan bangunan proyek sehingga rentang terjadi longsor disaat musim hujan. apakah ada pelanggaran di situ atau mengarah ke perbuatan melanggar hukum," "Nanti setelah evaluasi, recovery selesai, Polri akan melakukan penyelidikan, terhadap pemborong yang mengerjakan proyek di bandara itu," ujarnya.

Selanjutnya, Iqbal menegaskan meski ditemui sejumlah hambatan. Setelah itu, Polri akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait mengenai kejadian tersebut."Ke pihak yang berkompeten, apakah ada pelanggaran, apakah ada perbuatan melawan hukum, dan lainnya," tegasnya.

Untuk itu, Iqbal menjelaskan sejak awal Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengimbau jajaran di bawah untuk melakukan persiapan terkait bencana alam karena memasuki musim hujan.Beberapa hari terakhir, curah hujan sangat tinggi sehingga berdampak banjir di beberapa titik. Selain itu, terjadi longsor di kawasan Puncak dan ambrolnya tembok underpass di Bandara Soetta."Kepolisian maksimal dan fokus melakukan perlindungan, pengayoman, pertolongan, dan pelayanan kepada masyarakat di mana pun berada," jelasnya.

Sesuai data yang ada, tembok ambrol di Jalan Perimeter Selatan, Tangerang, yang terjadi pada Senin menyebabkan sebuah mobil tertimbun. Petugas Basarnas bekerja ekstra menyelamatkan Muthmainah, penumpang mobil yang masih terjebak di dalam timbunan longsor.Putri, korban lainnya, dapat diselamatkan dari timbunan tembok yang ambrol. Putri dilarikan ke RSUD Tangerang untuk mendapatkan perawatan intensif.Namun, setelah dirawat sebentar di RSUD Tangerang, Putri dirujuk ke RS Mayapada dan mendapat penanganan darurat. Kondisi Putri lemah lantaran terjebak selama hampir 12 jam di dalam mobil yang tertimpa reruntuhan tembok.Sekitar pukul 06.45, Putri dinyatakan meninggal.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Dalam rangka   Natal dan Tahun baru dilakukan koordinasi kerja  melalui telecontres dengan Panglima TNI, Kapolri, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertamima,  Jasa Marga dengan para Kapolda, Pangdam, para Kepala Dinas diseluruh Indonesia. Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan dan diharapkan koordinasi kerja ini dapat membantu kemungkinan dapat menghindari kesalahan dalam cara bertindak dilapangan.

 

          Menteri Koordinator  Maritim, Luhut Panjaitan ketika di Mabes Polri,Senin (18/12) 2017 mengatakan   Kami baru selesai melakukan teleconfrens  dia lantai VI dengan 33 Kapolda , Pangdam dan semua instansi-instansi terkait didaerah . Jadi dengan kehadiran Panglma TNI dan Kapolri semua menteri terkait disini dalam menghadapi libur panjang ini , saya pikir semua sudah dibahas baik mengenai angkutan, Bencana ,Jalan, Kesehatan , mengenai bahan bakar , teroris, Preman, semua segala macam semua sudah kita bahas. “Ini sedang diterjemahkan dilapangan dibawah terpadu. Intinya adalah semua proses dalam  pengambilan keputusan kami ini kami lakukan secara terintegrasi sehingga demikian akan menghidari kemungkinan-kemungkinan  kesalahan dalam cara  bertindak kita dilapangan,” ujarnya.

 

        Selanjutnya, Luhut menegaskan tadi bapak kapolri sudah menjelaskan detail menyangkut masalah mengenai keamanan bersama dengan bapak Panglima TNI semua jajaran mereka dilapangan yang juga diikuti oleh unsur-unsur Pemda terkait termasuk dari Gubernur,Wakil Gubernur  ataupun dari Dinas-Dinas yang lain. “ Ibu menteri kesehatan  sudah juga  memberikan arahan mengenaI titik-titik kesehatan yang perlu disiapkan atau menghadapi liburan ini karena tanggal 26 Desember ada cuti bersama itu nanti jadi cuti panjang  oleh menteri perhubungan sudah diwaspadai jangan sampai terjadi  nanti penumpukan atau kemacetan atau kesulitan balik masuk kantor juga nanti diawal tahun,” tegasnya.

 

      Untuk itu, Luhut menjelaskan Bapak menteri Basuki    malah memberikan semua unsur dia siaga ,tidak bisa tidak bisa keluar tanpa ijin menteri dan maksud bisa dihubungi walaupun tetap siaga mungkin rileks ditempat  semua bisa dihubungi  ditemukan atau diperlukan hal-hal penting  hendak diselesaikan. Kami sepakat  Itu supaya kita lakukan terpadu .” Dari Pertamina semua kebutuhan bahan bakar bisa 17 hari yang harus kesediannya 11 hari tetapi pada hari ini 17  hari jadi tidak ada masalah meneganai bahan bakar suplaysemacam ii yang dibutuhkan  oleh masyarakat.  Dari Tol Ibu Jasa Marga itu sudah memberikan antisipasi dari yang lalu,” jelasnya. 

 

      Lebih jauh, Luhut merinci teman-teman sekalian belajar dari pengalaman ini inisiasi dari Bapak kapolri dengan Bapak Panglima TNI maka kedepan kami akan melakukan  ini maka tidak ada satupun bisa bermain-main. Kapolri mengingatkan mengenai harga pangan pada semua daerah untuk mewaspadai jangan ada bermain-main dengan harga penimbunan bahan pokok dan sebagainya itu menimbulkan tindakan-tindakan tegas bila itu terjadi. Kemarin ada yang ditindak .” Itu masalah teroris saya kira sudah jelas sudah dilakukan preventip sudah ada 20 yang ditangkap dan sudah ada  lagi yang ditangkap untuk menghidari Negara kita ada kelihatan tidak aman,”rincinya. (vk)

 

 

Monday, 18 December 2017 11:16

GPPMP Adakan Pelatihan Bela Negara

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Upaya mewujudkan cita-cita luhur dan dimana dalam era kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih , sekalipun itu tidak cuku jika tidak didukung dengan dispilin Nasional yang menyeluruh mulai dari apparat pemerintah ditingkat pusat sampai didaerah dan berbagai strata kehidupan sosial dalam masyarakat dipelosok tanah air. Ini menjadi program kerja Generasi Penerus Pejuang Merah Putih (GPPMP) untuk mewujudkan berhasilnya program Nawacita sebagai sasaran program pembangunan.

        Ketua  Dewan Kehornatan, Letjend TNI (Purn) Suadi Marasabessy ketika di temui di Seketariat GPPMP di Jalan Dempo 26, Sabtu (16/12)2017 mengatakan  disiplin nasional juga merupakan salah satu komponen yang menjadikan factor sukses tidaknya Pembangunan Nasional seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 November 2017 saat ulang tahun Partai Nasdem. “Bahwa kita bangsa tertinggal dari Negara-negara tertangga dalam tiga hal , Pertama ,Etos Kerja. Kedua, Produktivitas dan Ketiga Kedisiplinan Nasional .” Ini yang harus kita bangun kembali  untuk  membanwa Negara ini menjadi Negara besar menjadi Negara kuat, menjadi Negara maju dengan gerakan-gerakan perubahan baik pola pokir,etos kerja, produktivitas,kedisplinan, “ ujarnya.

           Selanjutnya, Suadi menegaskan dalam konteks dan pengertian Bela Negara bagi Bangsa Indonesia adalah sikap  dan prilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara  Kesatuan Repulik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang seutuhnya .” Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untk turut serta dalam  upaya pembelaan Negara dan dijabarkan dalam Undang-Undang untuk mengatur persyaratan Bela Negara tersebut,” tegasnya.

         Untuk itu, Suadi menjelaskan  kesadaran bela Negara itu hakikatnya kesedian berbakti pada Negara dan kesedian  berkorban membela negra . Spektrum bela negara itu sangat luas dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik  sesama warga negara  sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.” Tercakup didalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Unsur Dasar Bela Negara adalah 1. Cinta Tanah Air. 2. Kesadaran Berbangsa  dan bernegara. 3. Rela berkorban untuk bangsa dan Negara, “ jelasnya.

             Lebih lanjut, Suadi merincinya meperhatikan kondisi eksisting komitmen bela Negara Bangsa Indoenesia dan sebagao bagian dari upaya mendukung “Revolusi Mental “ Seperti yang tertuang dalam Program Nawa Cita Pemerintah  Kabinet Kerja dan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia(SDM) Yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta  Tanah air dan kesadaran bela Negara, kementerian Pertahanan bekerjasama dengan kementerian /lembaga terkait berencana membentuk kader-kader bela Negara disetiap kabupaten/kota diseluruh Indonesia . “Dalam lima tahun kedepan Kemhan akan membentuk kader bela Negara dengan target sebanyak 100 juta kader  secara bertahap melalui program pembinaan kesadaran bela Negara yang  pada tahun 2015 ini rencananya akan dilaksanakan di 47 Kabupaten /kota  yang berada di 11 Kodam,” rincinya.

        Ketua pelaksana Aktualisasi Bela Negara, Drs Hengky Luntunggan mengatakan dalam rangka inilah Dewan Pimpinan Pusat Generasi Penerus Perjuang Merah Putih  14 Febuari 1946 menggagas Program Gerakan Peningkatan Disiplin Nasional  (GPDN ) dan  Pelatihan Bela Negara (PBN) yang dirangkaikan dengan memperingati 72 tahun Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Febuari 1946 di Sulawesi Utara pada tahun 2018. “ Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengkampanyekan Gerakan  Peningkatan Disiplin Nasional dan Bela Negara keseluruh lapisan masyarakat ,” ujarnya.

           Seiring dengan itu, Hengky merincinya ini dilakukan dengan tujuan, pertama,.melaksanakan seluruh Program pemerintah secara sungguh-sungguh dalam upaya mewujudkan  tercapainya seluruh program kerja dengan berpedoman pada Nawacita. Kedua, Mengajak seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (Stake Holder) agar lebih meningkatkan ethos kerja kedisiplinan nasional serta melaksanakan semua program serta disiplin sehingga sasaran Pembangunan baik jangka pendek, Jangka menengah dan jangka panjang dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat. “Ketiga , Membina melatih serta mengembangkan potensi generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan dengan meningkatkan disiplin nasionakl yang menyeluruh dan terpadu. Keempat, Mengkampanyekan  program Gerakan Peningakatan Disiplin  Nasional ke seluruh  pelosok Tanah air agar masyarakat semakin sadar akan tugas  dan panggilannya sebagai  warga Negara yang memiliki jati diri dengan  meningakatkan disiplin secara menyeluruh  dalam setiap kegiatan berdasarkan pada aturan  yang berlaku. Kelima, Menyelenggarakan Pelatihan Bela Negara di tingkat  Pusat maupu   Daerah dalam rangka membangun kecintaan NKRI yang solid  dan menanamkan jiwa dan semangat bela Negara bagi seluruh lapisan masyarakat,” rincinya.

              Jadi, Hengky menandaskan Tema dan Sub  Tema . Tema : Disiplin Nasional sebagai fondasi Etos Kerja  ,Produkvitas  dan semangat Bela Negara”.  Sub Tema “ Meningakatkan Displin Nasional dan Bela Negara dengan melibatkan Peran Masyarakat Dalam Upaya  Mewujudkan  Terlaksananya Pembangunan Nasional berdasarkan Nawacita.  Pelaksanaan Kegiatan.,  1. Launcing GPDN 16 Desember 2017. 2. Kampanye GPDN Tahap 1 : 2 Januari 2018 -31 Juni 2018. 3. Kampanye GPDN Tahap II : 1 Juli 2018 – 31 Desember 2018. “ 4 . Diskusi Publik  Peningkatan Disiplin  Nasional dan Aktualitasi  Bela Negara (Tentative 9 Febuari 2017. 5. Pelatihan Bela Negara  sepanjang tahun 2018 (untuk Pusat dan Daerah) 6. Diseminasi Gerakan Disiplin  Nasional  kepada Ormas, Ormud, PT dan sekolah ,Lembaga Keagamaan Nasional (MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI, MATAKIN, NU, Muhamadiyah dll.  7. Ziarah TMPN Kalibata 14 Febuari 2017 dalam rangka HUT ke  72 GPPMP 14  Febuari 1946,” tandasnya. (vk) 

 

 

Saturday, 04 November 2017 11:51

Pro Kontra Reklamasi Teluk Jakarta

Written by

BANDUNG (KORANRAKYAT.COM) - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kementeriannya membuka diri untuk menerima masukan mengenai reklamasi Jakarta. “Kami terbuka pada semua masukan. Kita juga manusia, bisa juga salah. Oleh karena itu, saya minta pada tim berkali-kali kaji detil. Dan kita kaji detail dan kita tidak menemukan. Masak, kita mau karena tekanan, omongan sana sini, terus lantas mundur? Ya, enggak bisalah. Kita harus yakin bahwa kita sudah melakukan kajian yang benar,” katanya saat mengisi Studium Generale di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat, 3 Oktober 2017.

Luhut mengklaim sudah meminta semua yang mengkritik rencana reklamasi menemuinya. “Saya juga diberitakan di media macam-macam. Saya beri tahu, siapa yang di luar bilang begini, datang ke saya, bawa masalahnya. Malah saya bilang, saya cium tangan kalau saya salah. Karena kadang kesal juga, Pak Rektor. Karena menurut saya sudah di luar kepatutan ngomongnya, seakan saya enggak punya nurani,” ujarnya.

Selepas mengisi Studium Generale itu, Luhut enggan bicara soal reklamasi lagi. Dia mengklaim urusannya dengan reklamasi sudah selesai. “Saya kalau itu sudah, kan saya sudah, moratorium sudah dicabut. Terserah pemerintah DKI itu, biarkan mereka berproses sendiri,” ucapnya.

Luhut juga enggan mengomentari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai reklamasi Teluk Jakarta. “Saya tidak mau berkomentar mengenai itu, lagi sibuk mengurusi Kawasan Ekonomi Khusus Bekasi-Karawang-Purwakarta,” tuturnya.

Soal reklamasi menjadi pertanyaan salah satu mahasiswa saat sesi tanya-jawab dalam studium generale kampus Universitas Padjadjaran. Luhut meminta anak buahnya, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin, yang menjelaskan. “Reklamasi ini di mana-mana menjadi topik hangat dan cenderung menjadi komoditas politik. Pertama, kalau bicara reklamasi, ini bukan barang baru. Sejak 1300 sudah terjadi reklamasi. Orang bisa berdebat teknis reklamasi sehari semalam, dan bisa apa saja kesimpulannya, tergantung teknisnya seperti apa, kita mau keluar uang berapa,” kata Ridwan, Jumat.

Ridwan berujar reklamasi teluk Jakarta sudah menjadi rencana sejak 1995 dan prosesnya sempat dihentikan dengan penerbitan moratorium oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 19 April 2016. “Setelah itu, kami bekerja mengevaluasi apa yang menjadi dasar moratorium dilakukan. Memang ada pelanggaran di sana. Keluarlah surat sanksi dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.

Menurut Ridwan, timnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman baru masuk membahas soal itu sejak moratorium. Di tengahnya, pada 23 Agustus dan 2 Oktober 2017, Gubernur DKI mengirim surat guna meminta peninjauan moratorium tersebut. “Gubernur DKI mengatakan mohon moratorium dicabut atau ditinjau kembali karena semua kewajiban sudah dipenuhi. Kemudian Ibu Menteri LHK mengeluarkan surat sanksi dicabut. Kemudian Pak Menko Maritim mencabut perintah moratorium yang dikeluarkan 19 April 2016. Itu cerita (reklamasi) teluk Jakarta,” ucapnya.

Ridwan menuturkan soal reklamasi itu sempat dibahas dalam rapat terbatas kabinet. “Presiden mengatakan dalam ratas kabinet, perhatikan aspek regulasi, aspek lingkungan, dan aspek sosial,” tuturnya.

Dia mengklaim semua aspek yang diminta Presiden sudah dipelajari. “Regulasi sudah kita runtut, semua tidak ada kesalahannya. Aspek lingkungan yang disebut itu, bagi kami komisi amdal (analisis dampak lingkungan) yang menilai, sudah tidak ada masalah. Kalau masih ada yang menimbulkan masalah, kasih tahu saya. Kalau ada yang bisa membuktikan saya, kasih tahu, nanti saya akan proses ulang,” katanya.

Ridwan mengklaim rencana reklamasi juga tidak berimbas pada nelayan di teluk Jakarta. “Ketika ada pembangunan yang menghambat mobilitas nelayan, sudah tidak kita rekomendasikan. Misalnya, ada kekhawatiran tentang membangun tembok untuk menghalangi air panas bagi pembangkit listrik, kita tidak setujui karena akan menghambat lalu lintas nelayan,” ujarnya.

Dia mengklaim kawasan yang kini menjadi lokasi pulau reklamasi di Teluk Jakarta juga bukan areal tangkap nelayan. “Kawasan yang ada di pulau-pulau reklamasi yang direncanakan itu tidak ada lagi fishing-ground, tempat ikan hidup, di situ kualitas airnya tercemar dan tercemar berat,” tuturnya.

Ridwan mengungkapkan proyek reklamasi itu tidak akan menggusur nelayan. “Nelayan tidak ada yang digusur, nelayan tetap di rumah masing-masing. Kalau toh nanti ditempatkan lebih bagus, sudah dipikirkan untuk menyediakan salah satu pulau khusus untuk bermukim nelayan,” katanya.

Saat ini, pemerintah juga berencana membangun tanggul pesisir untuk melindungi permukiman nelayan dari ancaman banjir rob. “Pemerintah saat ini membangun tanggul pesisir sepanjang 20,1 kilometer untuk melindungi permukiman nelayan agar tidak terkena rob, limpasan air laut,” ujarnya.

Ridwan mengatakan ada dua hal yang selalu diserang terkait dengan reklamasi.

Pertama, soal kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dituding tidak pernah dibuat. Kedua, serta Peraturan Daerah tentang Zonasi. “Itu salah. KLHS itu ada dan dilakukan Pemprov DKI. Kedua, selalu dipersoalkan belum ada Perda Zonasi. Ini undang-undang baru, tahun 2014, jadi di belakang keluarnya. Apa kemudian seluruh pembangunan di republik ini berhenti menunggu semua perda keluar,” ucapnya. “Kalau semua nunggu Perda Zonasi, tidak akan ada pembangunan pelabuhan, tidak akan ada pembangunan pariwisata, karena semua di pesisir itu harus tunggu dulu itu.”

 

Ribuan Alumni ITB Tolak Reklamasi

 

Sebanyak 1.325 orang  alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah menandatangani petisi Tolak Reklamasi Teluk Jakarta. Petisi untuk menunjukkan sikap bahwa alumni ITB tetap tegas menolak reklamasi.

Muslim Armas, alumni Teknik Kimia ITB Angkatan 1988, mewakili ribuan orang itu membacakan lima isi petisi  di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2017.

"Pertama, alumni ITB menolak keras pernyataan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang mengesankan Alumni ITB mendukung reklamasi Teluk Jakarta," kata dia Menteri Luhut memang mengklaim pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta itu berdasarkan kajian dan pertimbangan yang mendalam dari sejumlah pihak. Antar lain dari Ketua Ikatan Alumni ITB Ridwan Djamaluddin yang kini menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kemenko Kemaritiman.

Selain Ridwan, Luhut mengatakan kajian itu juga dilakukan bersama dengan berbagai pihak seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari Institut Teknik Bandung, Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa kementerian terkait.

Kedua, dalam petisi itu ditegaskan, Ketua Alumni ITB Ridwan Djamaluddin merupakan bawahan Menteri Luhut Pandjaitan.

"Sehingga apapun yang dilakukan atas pekerjaannya tidak ada hubungan dengan sikap organisasi yang bernama Ikatan Alumni ITB," kata Muslim.

Seperti diketahui, Ridwan Djamaluddin saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kemenko Kemaritiman yang dipimpin oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketiga, alumni ITB menyatakan diri mendahulukan kepentingan rakyat dan tidak pernah mendukung atau merekomendasikan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.Keempat, alumni ITB mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

Seperti diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan mencabut penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi Teluk Jakarta melalui surat nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017.Pencabutan moratorium itu dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman atas permohonan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk meninjau kembali moratorium reklamasi. Gubernur DKI dua kali mengirim surat permohonan peninjauan kembali, yaitu pada 23 Agustus 2017 dan 2 Oktober 2017. 

Kelima, Alumni ITB menyatakan diri akan mengawal proses pembatalan moratorium reklamasi Teluk Jakarta untuk selamanya.

"Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada satu pun alumni ITB yang mengajukan kajian yang mendukung reklamasi Teluk Jakarta, kami akan mencari tahu siapa oknum yang mengatasnamakan alumni ITB itu," kata dia.(im)

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya telah melakukan pengembangan penyelidikan terkait proyek reklamasi teluk Jakarta. Hasilnya ditemukan bukti adanya unsur pidana dalam proyek reklamasi setelah dilakukan gelar perkara, Kamis (2/11) kemarin. "Setelah gelar perkara ternyata itu merupakan tindak pidana. Kita naikan jadi penyidikan. Jadi saat ini yang di kenakan masalah korupsi," katanya.

            Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/11). Argo menjelaskan, terdapat pelanggaran unsur Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam hal ini, Polda Metro Jaya masih melakukan pencarian terhadap pelaku tersebut. “Tentu membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam, apakah ada kerugian negara atau tidak, apakah saat pelaksanaan lelang NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti) itu sesuai aturan atau tidak," ungkap Argo.

              Terkait perihal tersebut, Argo menuturkan didapat dari keterangan saksi di lapangan dan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Bermula dari melakukan penyelidikan, namun setelah didapati bukti yang cukup, dilakukan penyidikan dan didapati unsur pidana korupsi pada proyek tersebut.Namun, Argo saat ini belum menjelaskan secara detail terkait lokasi pulau yang terdapat unsur pidana korupsi tersebut. Lantaran, dalam hal ini, penyidikan Ditkrimusus Polda Metro Jaya masih berjalan untuk mengumpulkan data-data tersebut. 

"Kemarin kita minta informasi dan data yang ada, sekarang sudah naik penyidikan, tentu kita akan mnita keterangan orang-orang yang terlibat nanti arahnya akan terlihat ke pulau C dan D atau yang lain," ujar Argo.  Meski demikian, Argo kembali memastikan jika terdapat unsur korupsi yang merugikan negara."Ya korupsi kan bisa rugikan negara baik NJOP sama atau tidak, kita cek," ujar argo.

               Seperti diketahui, penyelidikan kasus ini dimulai sejak September 2017, dengan dasar adanya polemik di masyarakat soal reklamasi. Polisi sudah meminta data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan "Setelah gelar perkara ternyata itu merupakan tindak pidana. Kita naikkan jadi penyidikan ya," Ujarnya  "Jadi saat ini yang dikenakan masalah korupsi. Pasal 2 dan 3 korupsi," kata dia. Meski begitu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih mencari terduga pelaku dalam kasus tersebut. Selain itu, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. "Kita masih cari pelaku siapa yang lakukan tentunya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut tentang apakah ada kerugian negara atau tidak," ucapnya.(as/vk)

  

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Kejaksaan agung menggelar Bhakti Sosial dengan melakukan pemeriksaan Kanker Serviks dan kanker payudara. Kalau biasanya yang diperiksa kejaksaan dalam suatu kasus kali ini ibu Jaksa serta karyawan  perempuan Kejaksaan dengan melakukan deteksi dini kanker serviks dan payudara.     

Jaksa Agung, M.Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat (6/10) 2017 disela  gelar bakti Sosial kepada wartawan mengatakan semua harus memberikan apresiasasi, sementara ibu khusus ibu Istri para Jaksa Adyaksa Ikatan Adyaksa Makadirini menyelenggakan pemeriksaan  dini kanker Serviks dan  kanker payudara .” Di berikan apresiasi tentunya penghargaan yang tinggi namun kita tahu secara persis demikian betapa besar dan pentingnya peran perempuan  diharapkan semua perempuan dalam keadaan sehat, bebas dari kanker Serviks dan kanker Payudara,” ujarnya.

 

        Dikatakan M. Prasetyo menegaskan ibu yang sehat  tentunya anaknya akan sehat dan bangsa ini tentunya akan sehat juga dan maka  jaga kesehatan juga. Kenapa ada keprihatian Ibu Kejaksaaan karena ini sesuai dengan program pemerintah dengan acara seperti ini supaya pemerintah itu hadir dalam semua  lini kehidupan ini. “ Masalah kesehatan ,begitu juga pendidikan untuk mendidik ibu para perempuan ini supaya mereka care dalam kehidupan  dan memperhatikan kesehatan ,” tegasnya.

 M. Prasetyo menjelaskan selama ini mereka mungkin tidak mengerti  bahwa  kesehatan penting. Oleh,karena pada saat  hari ulang tahun Kejaksaan Ikatan Adyaksa Makadirini seluruh Indonesia, yang diperiksa  berjumlah 6.000. Saya  kunjungi kegiatan di  Palembang Sumatera Selatan dan sudah kita lakukan pemeriksaan 500 orang di gedung bundar Jakarta 700 orang,  1000 orang dan ini dilakukan secara terus menerus,” jelasnya.

 

            Dijelasdkan  M.Prasetyo kita  punya jaraingan dibawah, ada kajari-kajari ada jajaran kejaksaan Tinggi semua digerakan untuk menjelaskan kepada perempuan betapa pentingnya mereka harus melakukan pemeriksaan dini .   “Nanti ketawanya setelah lanjut, saya Ingat karena bagaimana dengan Julia Peres, tetapi kalau itu diketahui secara dini tentunya harapan penyembuhan terbuka lebar. Kita ingatkan untuk melakukan itu bukan kali pertama sudah sekian kali dilakukan.  Ini anggarannya berapa?  Kita berikan gratis. Ya banyak lah dan kita dibantu  oleh kementerian kesehatan dan  oleh BPJS karena bagi mereka mudah-mudahan sehat semua.  Yang terindikasi ada yang positif kanker Serviks tindak lanjutnya akan dilakukan oleh BPJS,” akunya.

 

.           Secara terpisah istri Kejagung   Ros Ellyana Prasetyo  mengatakan :  Mestinya Pendeteksi kanker Serviks dan kanker Payudara eny time di Indonesia harapan kami begitu. Ini  Sudah sudah ke empat dan targetnya banyak “Dan Kalau sekarang belum, kalau yang lalu kami sudah melaksanakan ada 17 orang.” Yang hari ini jumlahnya  yang mengikuti diteksi dini ada 701 orang.  Kami melaksanakan untuk seluruh Indonesia di Kejaksaan negeri  dan semuanya itu. Yang sudah masuk Bali ada 1000 orang , Medan kira-kira ada 1000 orang , Palembang ada  400 orang. Yang lain belum seperti Jawa Barat. Hasinya sekararang belum,” ujarnya.  

 Disinggung ada gejala, Ros menandaskan Kalau ada posoitif  kami disini membahas gejala awal itu .Sementara ini Fasilitas yang disediakan tentunya akan disediakan oleh BPJS. “Kami setiap ada pemeriksaan Dini, kami membantu Selimut, Makanan dan Minuman  (vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Direktorat Cyber Crime Bareskrim kembali tangkap Asma Dewi kemarin di Komplek AKRI di Jalan James Raya Jakarta Selatan.Dewi dituding sebarkan  kebencian yang dilakukan melalui media sosial . Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjend Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Selasa (12/9)2017 mengatakan penangkapan asma Dewi, oleh Direktorat Cyber Crime Bareskirm Jumat, di kompek AKRI jalan Namra Raya Jakarta selatan, pekerjaan DW ibu rumah tangga alamat Ciledug Raya, Jakarta selatan, sesuai KTP," ujarnya.

           Selanjutnya, Setyo menegaskan yang bersangkutan ditangkap diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian sara dan penghinaan. "Barang bukti yang disita adalah dua unit divice dan postingan sara," tegasnya.

Setyo katakana  penyidik sementara dapat info yang bersangkutan tranfer uang senilai 75 juta ke NS, NS adalah anggota inti saracen." NS bayar ke D dalam mutasi disebut untuk bayar saracen, kemudian D transfer ke R ini bendahara saracen," jelasnya.

Lebih lanjut, Setyo merinci untuk pembuktian lebih lanjut direktorat cyber sedang kerja sama dengan PPATK karena ini menyangkut transaksi keuangan bank."Rp 75 juta itu,untuk proyek itu, ini masih didalami saracen ini untuk apa karena dia sendiri posting sara di facebook. Ya akun dia sendiri dan ada kerja sama dengan saracen itu," rincinya.

Menyinggung uang 75 juta uang siapa, Setyo mengakui Ini substansi akan dicek lagi. "AD tinggal di Sulawesi Utara. Kalau alamat di miliki kakak seorang polisi," akunya.

Menyoroti dan menyikapi kapan di tranfer, Setyo menandaskan belum tahu laporan ke saya baru itu."AD kan tranfer dan tranfer berlanjut, sedang dikejar polisi," tandasnya.

Jadi, Setyo menambahkan engga kan saracen kemarin udah ada transaksi makanya ditelusuri ternyata ada transaksi ditangkeplah si AD. "Kalau NS punya posisi di sarcen, belum ditangkap dari sini akan mengembang nanti. Ditelusuri kalau terbukti," tambahnya.(vk)

 

 

Tuesday, 29 August 2017 14:22

Perangi Narkoba BNN Libatkan Tentara

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Badan Narkotika Nasional terus membenahi diri dengan mengsinergikan aparat hukum dengan melibatkan TNI menjadi pimpinan BNNK di Cimahi dan Malang. Ini bentuk komitmen memerangi Kejahatan Narkoba. Itu dibuktikan pelantikan 14 Pejabat,Eselon II, III dan IV di BNN MTHaryono, Selasa( 29/8)2017.

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Budi Sadewo ditemui di Badan Narkotika Nasional(BNN), Selasa(29/8)2017 mengatakan  Presiden sudah berkali-kali mengatakan perang terhadap narkoba, kita sekarang dengan ancaman luar biasa di Indonesia dan semakin berkembangnya narkoba di negara kita maka harus kita sikapi secara serius dan kekuatan harus kita bangun." Sinergi itu penting keberhasilan apa pun tanpa sinergitas tidak mungkin. Maka kita terus membangun kekuatan , dulu perna saya sampaikan bahwa dengan pernyataan  presiden kita perang terhadap narkoba berarti TNI harus terlibat dan melibatkan diri karena ada keraguan  pada saat itu memang belum diatur dalam satu keputusan undang-undang atau keputusan presiden maka teman-teman dari TNI belum bisa melakukan apa-apa.Sedang kan peran TNI terhadap narkotika  sangat penting bila mereka bergabung kepada BNN," ujarnya.

Selanjutnya, Budi Waseso menegaskan  saya membuat trobosan dimana Hukum dan Undang-undang TNI sudah ada di BNN berarti TNI adalah bagian dari  BNN maka disitu yang berlaku  peran TNI terlihat, kedepan kita bangun. Ini adalah awal dari payung hukum keterlibatan TNI dalam penanganan narkotika yang selama ini tidak perna terjadi." Kenapa ini harus dilakukan karena situasinya sudah membutuhkan . Ya kita sama sekali tidak mengacu pada Filipina atau presiden Jupe  itu tidak. Kita sekali lagi negara hukum yang memiliki kedaulatan hukum  tidak kalahkan hukum kedaulatan negara yang kita junjung tinggi dan  harus kita ingin lakukan yang kita pertahankan. Ini sudah jatah saya , memang baru taraf  setaraf BNNK bisa BNNP jauh lebih luas lagi  sehingga disini BNN disini membuktikan ini tidak hanya dari satu saja bukan hanya dari Polri tetapi seluruh kementerian lembaga ada di BNN dalam mengahadapi perang terhadap narkotika dinegara kita. Sehingga apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden Jokowi sudah mulai di sikapi ,"_tegasnya.

Budi Waseso  menjelaskan Saya yakin kedepan    ini semua akan bekerja keras dan bekerjsama." Target saya sebanyak-banyaknya  yang penting ada peran TNI sekarang kan sudah ada yang mewakili artinya TNI juga terlibat dan sudah ada  di BNN, jadi di BNN sudah ada TNInya. Tentunya peran TNI namanya juga perang pertahanan negara ini juga  diperankan teman-teman TNI," jelasnya.

 Budi Waseso mengakui Sekarang kan baru di dimainkan di Malang  maka berakhirnya kepala BNNK yang lama , maka dengan itu kita berikan porsinya pada teman-teman TNI. Besok kalau BNNP diperlakukan sama . Bisa saja kedepan Kepala BNN dari nanti dari TNI ,kalau memang nanti dibutuhkan penanganan yang lebih serius . Oh ya ancaman negara sudah harus dihadapi dengan tegas." Ya kita sekarang tidak bisa menghimbau negara lain buktinya China ,Belanda ya punya kepentingan negara kita dengan mengsuplay narkotika besar-besaran tanpa mereka mau perduli negara kita dari ancaman narkotika. Belanda dengan tenang nya  mengirim 1,2 Juta butir ekstasi tapi belanda tidak merasa  bersalah dan berdosa karena ekstasi itu di Belanda di bebaskan maka jadi alasan untuk Belanda mempercepat kerusakan generasi muda  kita," akunya.

Seiring dengan itu, Budi Waseso  mengungkapkan Ini harus kita waspadai bersama. Saya berharap masyarakat Indonesia paham betul  ya terhadap ancaman Negara kita  dari negara lain. Kita harus garis bawahi dan kita diseriusi."Saya orang nya selalu optimis yakin segala kekuatan ini besar dan ter jadi sinergisitas secara keseluruhan baik kita aparat negara maupun masyarakat bangsa ini maka per masalah narkotika ini akan selesai, tetapi  kalau tidak ditangani sinergisitas bersama maka ini akan terus berulang," .ungkapnya

Menyinggung apa benar ada oknum, Budi Waseso membeberkan Oh kalau oknum itu ada dimana saja , di BNN sudah ada  di Kalimantan Tengah anggota saya  terlibat, kalau bicara oknum tidak usah menyebut sebut instansi mana, nama ya juga oknum itu manusia." Tapi kita tidak mengarahkan kesana yang penting sinergitas kekuatan yang lebih  penting dalam menghadapi itu permasalahan di negara kita. Presiden sudah berkali-kali maka kita berdiam saja dan kita harus memulai," bebernya.

Itu sebabnya, Budi Waseso merincinya saya dalam hal ini memberikan contoh atas perintah presiden itu bahwa saya melaksanakan atas perintah presiden saya langsung berinovasi membuat  terobosan bagaimana kalau TNI bisa masuk ke BNN dan bisa. Kalau bisa masuk sudah tidak ada alasan TNI ragu untuk dilibatkan kan dalam penanganan.
"Oh ia dari kemarin memang ia, ini kan kita sudah punya kemampuan dan kekuatan. Kekuatan teman-teman TNI kan kerja sama ini," rincinya.

Adapun nama pejabat yang dilantik :*Brigjen Pol. Drs. Eldi Azwar, SH, M.AP* (Kepala Pusat Penelitian, Data Dan Informasi BNN)*Brigjen Pol. Drs. Faizal Abdul Naser, MH* (Ka. BNNP Aceh)
*Brigjen Pol. Drs. Nanang Hadiyanto*(Ka. BNNP Babel)
*Kombes Pol. Drs. Untung Subagyo*(Ka. BNNP Papua Barat)
*Kombes Pol. Drs. A. Rusno Prihardito* (Ka. BNNP Maluku)
*Kombes Pol. Drs. Lilik Heri Setiadi, M.Si*(Ka. BNNP Kalteng)
*Kombes Pol. Drs. Ery Nursatari, MA* (Ka. BNNP Kalimantan Utara)
*Kombes Pol. Drs. Bambang Priyambadha, SH, MH* (Ka. BNNP Sulteng)*Jaksa Utama Pratama Drs. Ersyiwo Zaimaru, SH, MH* (Dir. Hukum BNN)*Letkol CPM Ivan Eka Satya, SH, M.Hum* (Ka. BNNK Cimahi)*Letkol Laut CPM Agus Musrichin* (Ka. BNN Kab. Malang)
*AKBP Ermayanti* (Kasi Pengeluaran Barang Bukti Subdit WasBB, Dir. Wastahti BNN)
*AKBP Bambang Yudistira, S.Sos, M.Si* (Kasi Intelejen Operasional Subdit Intelejen Taktis dan Operasional Dir. Intelejen BNN)
*Ali Ismail Marthadinata, S.IP* (Kasi Pengolahan Data Subdit Data dan Aset Jaringan Dit. TPPU BNN).(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -Ada penangkapan saudara Esmi yang masukan bibit wortel dari China, bibit wortel itu sudah dibawa ke Batu Malang dan Banjar Negara diduga mengandung hal beracun sehingga melanggar undang-undang  Holtikultura dan masuk tidak melalui karantina.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Narsistik Mabes Polri, Brigjend Agung Setya ditemui di Narsistik mengatakan wortel Itu kita tangani sejak tanggal 19 Agustus 2017  kemarinnya 19 April dan 19 Mei 2017 ada orang sdr Esmi memasukan bibit wortel dari China melalui pelabuhan kita, kemudian mendistribusikan ke petani di daerah di Batu dan Banjarnegara. "Penanaman disana , kita sudah menemukan bukti itu. Ini  tentunya kita akan konstruksikan kasus ini terkait dengan undang-undang holikultura dan karantina," ujarnya.

Selanjutnya, Agung menegaskan tentunya orang ini yang memasukan jadi pelaku utama. "Apa benar ada kandungan berbahaya, Tentunya kita tunggu hasil penelitian dari laboratorium seperti apa dalam Filter,apakah aman holisme  dengan penyakit tanah  lainnya," tegasnya.

Sesuai pendalaman, Agung menjelaskan lihat undang-undang karantina mana yang boleh dan mana yang tidak . "Menyebar luaskan dalam undang-undang holikultura,bahkan mana yang bisa diperdagangkan ke masyarakat  holtikultura yang tak memenuhi standar minimal. Itu yang sangat minimal artinya semua bibit atau biji harus memenuhi standar itu dari laboratorium," jelasnya

Disinggung Ada bibit yang ditemukan, Agung mencakup  Total nya ada 120 gulungan. Bentuknya tidak, kiloan bukan gulungan sepeti  kabel." Itu tinggal taruh saja karena terbuat dari kertas sehingga nanti tinggal taruh saja. Petani hanya taruh saja didalam lahannya terus ditutup," akunya. ( vk)

            Pengungkapan kasus penyelundupan benih wortel ilegal dari China oleh Bareskrim Mabes Polri membawa dampak buruk bagi petani yang menanamnya di dataran tinggi Dieng.

Para petani di Desa Sumberejo, Batur, Banjarnegara tak pernah menyangka jika bibit wortel yang mereka tanam bakal berakhir di tangan aparat kepolisian.

Kepala Desa Sumberejo Ibrahim mengatakan, petani tidak mengetahui jika bibit yang mereka tanam bermasalah alias ilegal.

"Petani tidak mengetahui jika bibit itu ilegal. Mereka hanya ditawari kerjasama tamam dengan perusahaan," katanya, Senin (28/08/2017).

Awalnya, beberapa bulan lalu, pihak perusahaan mendatangi petani di Desa Sumberejo untuk menawarkan kerjasama penanaman bibit wortel yang diimpor dari China.

Untuk tahap awal penanaman, ada 5 petani yang tertarik mencoba menanam benih wortel.

Mereka menanam di lahan seluas sekitar 5 hektare.

Para petani itu tak kuasa menolak tawaran menggiurkan dari pihak perusahaan.Di antara isi kontrak menggiurkan itu, petani hanya menyediakan lahan yang akan dibuka untuk menanam bibit wortel tersebut.

 

Pihak perusahaan yang tak mereka ketahui asal usulnya itu telah meyediakan bibit lengkap dengan pupuk dan pestisida gratis untuk perawatan tanaman itu."Benihnya mereka yang menyediakan. Petani hanya menyiapkan lahan yang akan ditanami. Ini dirasa menguntungkan petani sehingga mereka tertarik," katanya. Dalam kontrak itu, perusahaan juga menjamin akan membeli hasil panen wortel petani dengan harga cukup menggiurkan, Rp 5 ribu per kilogram.

 

Hasil panen dari bibit wortel asal  China ini juga dijanjikan akan menjadikan petani sebagai jutawan.Itu karena hasilnya lebih melimpah ketimbang bibit wortel biasa, mencapai 75 ton per hektare."Bibit dan pupuk dikasih. Harga sudah jelas. Hasil panen dengan perkiraan itu jika dikalikan harga pembelian yang mereka tawarkan, hasilnya lebih dari Rp 300 juta per hektare. Siapa petani yang tidak kepincut," katanya.

Ibrahim menilai, petani tidak bisa dipersalahkan dalam kasus ini.

Mereka justru terancam dilanda kerugian jika wortel yang mereka panen tidak boleh diedarkan.Ia berharap, wortel petani itu tetap bisa dibeli sehingga mereka tak merugi. Seperti diberitakan Tim gabungan Mabes Polri menggerebek sebuah gudang wortel China di Blok D No 28, Pusat Pergudangan Romokalisari, Surabaya.

Gudang yang diketahui milik Sugiharto ini digerebek Mabes Polri, Minggu (20/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

 

Informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan, penggerebekan itu dilakukan tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim (Satgas Pangan), BIN Mabes Polri dan di backup Polda Jatim.

"Kami melakukan back up tugas yang dilakukan Mabes Polri di Jatim. Memang sebuah gudang wortel di Surabaya digerebek teman-teman Mabes," sebut Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jatim, Senin (21/8/2017).

Barung tidak menjelaskan secara detail apa saja isi gudang dan barang apa saja yang disita Mabes Polri. Hanya saja, Mabes Polri mengamankan NG, seorang pengelola.

Dia tinggal di Surabaya dan biasa menjadi perantara benih buah wortel dari China ke Indonesia.

"NG diamankan 20 Agustus 2017 dan dibawa ke Mabes untuk pengembangan penyidikan," terang Barung di Mapolda Jatim.

Informasinya, gudang yang digerebek merupakan gudang menyimpan benih wortel impor dari China.

Benih tersebut dibudidayakan di lahan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Kemudian, jika sudah siap jual, wortel yang dinilai mengandung zat berbahaya dan bisa mempengaruhi perkembangan mental anak dikirim ke Jawa Timur dan disimpan di gudang Romokalisari. Selanjutnya, wortel bakal dijual di Jatim.

"Locusnya ada di dua tempat, di Dieng, Keteng tempat budidayanya. Sedang di Jatim sebagai tempat penyimpanan dan distribusinya," ucap Barung. Polisi belum bisa memastikan apakah wortel itu berbahaya jika dikonsumsi. Saat ini Mabes Polri masih melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium. "Apakah makanan itu mengandung zat A, B, C dan D perlu hasil uji lab, penelitian validitas. Ini dilakukan Pada," terang Barung.

Guna memastikan kandungan wortel itu bahaya atau tidak, Mabes Polri juga bakal menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

 

"Semua ditangani Mabes Polri, karena locusnya ada di Jateng dan Jatim," pungkas Barung.  Pejabat Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) menjelaskan hasil panen benih wortel asal China di Gudang Romokalisari Surabaya yang Minggu (20/8) lalu digerebek Tim Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tidak melalui proses karantina. 

Kepala BBKP Surabaya Musyaffak Fauzi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (23/08/2017), mengatakan pihaknya turut diajak berkoordinasi oleh Bareskrim Polri, khususnya untuk menelusuri asal muasal kedatangan benih wortel impor ini.

Dari hasil koordinasi bersama Tim Bareskrim Polri, dia mengungkap, benih wortel asal China tersebut selama ini diselundupkan melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo.

Tentunya tanpa melalui proses peryaratan karantina, dan lolos dari pemeriksaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo.

Penyelundupnya diketahui berinisial NF, seorang warga Tulungagung, Jawa Timur, yang telah lama tinggal di China.

"NF membawa benih wortel dari China ke Surabaya sebanyak dua kali, semuanya melalui Bandara Internasional Juanda, yaitu pada bulan April dan Mei 2017," katanya.

Musyafak mengatakan, terungkapnya benih wortel ilegal itu berawal dari laporan sejumlah petani di Malang kepada Tim Satgas Pangan Bareskrim Polri."Hasil panen wortel yang disimpan di Gudang Romokalisari yang digerebek oleh Tim Satgas Pangan Mabes Polri itu berasal dari benih wortel yang ditanam di Wonosobo, Jawa Tengah. Informasinya sempat dicoba ditanam di Batu, Malang, tapi tidak berhasil dan lahannya sekarang ditanami bawang," ucapnya.

Gudang Romokalisari Surabaya yang digerebek Tim Bareskrim Polri, lanjut Musyafak, disewa oleh tersangka berinisial S, yang merupakan pemilik dari dua karung wortel, satu kotak bibit dan wortel, serta satu pak wortel yang siap diedarkan, yang kini semuanya telah diamankan polisi sebagai barang bukti.

Seluruh barang bukti tersebut, lanjut Musyafak, telah dibawa ke Markas Bareskrim Polri di Jakarta untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Laboratorium Institut Pertanian Bogor dan dan Sucofindo.

Menurut Musyafak, pengujian dilakukan untuk mengetahui kandungan wortel karena beredar kabar bahwa buah wortel hasil dari benih impor tersebut bisa memengaruhi perkembangan mental terutama terhadap anak-anak.

 

"Sampai sekarang kami masih menunggu hasil dari pengujian laboratorium tersebut," katanya.(vk/dl)

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 5

Gaya

Face Book Galleries

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menghasilkan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layangan...