Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

Jakarta,koranrakyat.com -Menjelang proses  pendaftaran berakhir, nampaknya Kejaksaan Agung merekomendasi kelima calon yang akan  siap bertarung dalam proses seleksi calon Pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Kembali ditegaskan ini bukan titipan tetapi ini lima calon yang siap diseleksi oleh Pansel.

Jaksa Agung, HM Prasetyo di temui di kejaksaan Agung, Selasa (23/6) 2015 menegaskan bahwa lima anak buahnya yang diberikan rekomendasi untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan calon titipan."Saya katakan, ini bukan calon titipan!" ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo mengatakan  rekomendasi terhadap lima jaksa tersebut melalui proses penelusuran rekam jejak serta pertimbangan stakeholder di kejaksaan." Saya sudah  bertanya ke berbagai pihak seperti keluarga besar kejaksaan, senior-senior yang telah purna tugas, seluruh jaksa agung muda dan wakil jaksa agung soal siapa jaksa yang pantas diberikan rekomendasi,"Saya juga sudah memanggil satu per satu teman-teman yang berminat ikut seleksi. Yang jelas kami berikan personel terbaik," ujarnya.

Meskipun begitu,Prasetyo membuka peluang memberikan rekomendasi bagi jaksa lainnya untuk mencoba seleksi. Namun, sejauh ini dirinya baru dapat mengeluarkan rekomendasikepada lima jaksa. 

"Kalaupun ada yang mengajukan izin ternyata tidak dilanjutkan, karena masih dibutuhkan di sini tenaganya. Kami kan tak ingin kehabisan tenaga juga. Kejaksaan juga masih ingin berkiprah," tandasnya..

Ketika ditanya siapa saja jaksa yang direkomendasikan, Silahkan klik "Ini Lima Jaksa yang Direkomendasikan Jadi Pimpinan KPK"

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah memperpanjang waktu pendaftaran calon pimpinan KPK. Waktu pendaftaran yang semula ditutup 24 Juni 2015 diperpanjang hingga 3 Juli 2015. 

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti menjelaskan, perpanjangan waktu pendaftaran diberikan karena 54 persen dari total 234 pendaftar belum memenuhi persyaratan administrasi. Ia berharap penambahan waktu itu cukup bagi para pendaftar untuk memenuhi syarat-syarat administrasi.

Setelah waktu pendaftaran ditutup pada 3 Juli, Pansel akan mengumumkan hasil seleksi administrasi pada 4 Juli. Masyarakat diberi waktu untuk menyampaikan masukan terkait calon pimpinan KPK pada 4 Juli hingga 3 Agustus.

Pembuatan makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi dilakukan pada 8 Juli dan hasilnya akan diumumkan pada 15 Juli. Pansel akan melakukan assessment pada para pendaftar 27-28 Juli.

Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus. Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus dan wawancara 24-27 Agustus. Laporan akan disampaikan pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Proses pemeriksaan Dahlan Iskan sebagai saksi dugaan penggunaan Bbm high speed diesel (HSD)pada PLN tahun 2010.Hingga kini belum diketahui tersangka meskipun sudah dilakukan penyidikan.

Kuasa hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra di temui di Mabes Polri (22/6)2015 mengatakan s‎aya mendampingi DI terkait dugaan pengadaan bbm high speed diesel (HSD)pada PLN th 2010 sbg saksi." Sampai sekarang belum diketahui ya tersangka dan sudah dilakukan  penyidikan tapi belum ada tersangkanya,"ujarnya.

Selanjutnya, Yusril menegaskan DI pada tahun 2010 PLN butuh 9 juta ton BBM untuk membangkitkan listrik yang menggunakan diesel dari berbagai tempat di tanah air."Selama ini dan selama DI belum jadi dirut PLN pun, pengadaan bbm dibeli langsung oleh PLN kepada pertamina tanpa tender tetapi  setelah dibanding-banding, harganya itu lebih tinggi dari pada harga market,"tegasnya.

Sesuai perkembangan, Yusril menjelasan Dahlan Dimana berulang kali menulis surat ke pertamina minta penurunan harga tapi engga pernah di jawab/ditanggapi oleh pertamina." Pertamina memang punya keunggulan supplay bbm ke PLN karena pertamina memiliki Im Pelabuhan untuk
mensuplai bbm ke PLN di berbagai tempat," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril merincikan sedangkan PLN tidak memiliki jetti sendiri di berbagai tempat. "hanya ada beberapa Jetty di semarang, Jakarta, medan. Nah pada tahun 2010, pertamina mencoba sesuatu yang baru, terobosan, Cobalah jangan beli langsung dari pertamina, kita bikin tender tapi engga semua ditender.Dari 9 juta ton yang dibutuhkan setiap tahun,7 jutan ton tetap dibeli langsung dari pertamina melalui Jetty-Jetty  pertamina sendri," rincinya.

Sesuai data, Yusril menandaskan nah 2 jt ton tak meggunakan jetti pertamina, tapi ditender kepada perusahaan  produsen bbm dalam negri maupun asing." Tapi dalam dokumen tender dinyatakan bila asing memenangkan tender dengan harga termurah ,maka asing engga serta merta ia menang tapi ditawarkan kepada produsen DN. Apa sanggup mensuplai dengan harga terendah seperti harga yang dimenangkan oleh produsen asing," tandasnya.

Jadi,Yusril mengakui  menambahkan ketika dilakukan tender yang dibagi dalam 5 lokasi, jumlah2 juta ton, 1 tender dimenangkan pertamina, 4 dimenangkan shell dg harga paling rendah." Sesuai dengan dokumen tender, shell tdk otomatis menang karenan dia perusahan asing, maka 4 tender ditawarkan ke pertamina dan TPPI,"akunya.

Untuk itu, Yusril menambahkan TPPI  sudah dibeli pemerintah 70 persen sahamnya. TPPI akhirnya mendapat 2 tender, pertamina dapat 2 tender dari shell, jadi  total dan keluarga 3. "Dari segi keanehan, kita beli minyak dari pertamina denga 2 harga, ya t ya konvensional (lebihi mahal) dan harga lebih murah melalui jalur tender," tambahnya.

 

Sesuai jadwal pemeriksaan Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam kasus high speed dieasel(HSD). Untuk kasus Dahlan Iskan ada dua,namun masih sebagai saksi.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal(Kabareskrim),Komjen Pol Budi Waseso di PTIK, Senin(22/6)2015 mengatakan ya Dahlan hari ini masih diperiksa."Ia bukan diperiksa bukan kasus cetak sawah melainkan sebagai saksi dalam kasus high speed Dieesel(HSD),"ujarnya.

Sementara , Budi Waseso menegaskan Dua kasus masih diambil keterangan saksi beliau direktur PLN pasti tahu kebijakan pada saat itu tentang masalah itu." Masih penyelidikan. Konfirmasi alat dari beberapa bukti yang kita temukan.," ujarnya.

Ketika ditanya , Budi Waseso menegaskan hingga kini belum jadi tersangka. Kalau pengembangan  dari satu kasus."Ada kasusnya yang dari masalah saya tidak tahu persis.Bukan, itu kita lihat berkaitan dengan pengadaan, pertanggungjawaban, ada penunjukan langsung dari pada itu. Yang pertanggungjawab nanti kan bisa jelaskan pak Dahlan Iskan," tegasnya.

Ketika ditanya apa tanggungjawabnya, Budi Waseso menandaskan Bukan, hanya dimintai keterangan saja. Nanti ikuti aja deh." Begitu juga dari BPK itu tindaklanjuti surat kita adakah kerugian negara kalau ada berapa, itu yang dilakukan BPK itu untuk kelengkapan proses sidik, mereka yang tentukan. Hasil audit belom sampe hari ini," tandasnya.

Menyinggu total lost, Budi Waseso menjelaskan totoal lost belom ketahuan. "Ini belum ada keputusan apakah total los dari BPK" jelasnya,(vk)

 

 

 

(vk)

Koranrakyat.com, Jakarta,- Komisi II DPR akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum pada Senin (22/6/2015) mendatang.

RDP untuk membahas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan APBN 2014 dalam penyelenggaraan Pemilu senilai Rp334 miliar.

"RDP pada pagi hari membahas tentang laporan BPK terkait penyimpangan APBN tahun 2014 sebesar Rp334 miliar, sedangkan Raker pada sore harinya terkait pagu Indikatif RAPBN tahun 2016," katanya di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Dia menjelaskan RDP berkenaan dengan laporan BPK terhadap KPU, memang merupakan hasil rapat internal Komisi II pada tanggal 10 Juni.

Hasil rapat tersebut menurut dia merekomendasikan seluruh mitra komisi yang terindikasi melakukan penyimpangan APBN tahun 2014 berdasarkan laporan BPK maka akan ditindaklanjuti dengan pendalaman oleh Komisi II.

"Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, terutama terhadap KPU," ujarnya.Politisi PKB itu menjelaskan pada awalnya memang ada anggota Komisi II mendorong untuk khusus KPU saja. Namun menurut dia, para anggota komisi lain menginginkan audit dilakukan jangan hanya KPU saja tetapi juga semua mitra kerja Komisi II.

"Langkah itu agar tidak ada tendensi Komisi II balas dendam kepada KPU, dan itulah yang menjadi keputusan rapat internal komisi," katanya.

Dia menegaskan RDP dengan KPU terkait hasil audit BPK ini tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu agenda KPU untuk menyukseskan Pilkada serentak Desember 2015.

Menurut dia RDP itu adalah hal biasa dijalankan sebagai fungsi pengawasan DPR yang diatur oleh UUD 1945 yang menyatakan hasil audit BPK harus dilaporkan kepada DPR dan DPD, selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh lembaga penegakan hukum.

"Selain bisa ditindaklanjuti oleh lembaga penegakan hukum, hasil audit ini juga bisa menjadi bahan evaluasi apakah KPU periode ini punya kemampuan melaksanakan amanah negara atau tidak," katanya.

Amanah negara itu menurut Lukman yaitu amanah menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai UU Pemilihan Umum, dan UU Pilkada, serta kewenangan menjalankan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu dia menjelaskan Raker dengan KPU membahas pagu Indikatif RAPBN 2016 dengan KPU adalah Raker Kementerian/Lembaga terakhir mitra Komisi II.

Kementerian/Lembaga yang lain menurut dia, sudah selesai tanggal 12 Juni 2015, sesuai dengan jadwal siklus pembahasan APBN 2016 yang dikeluarkan Banggar DPR RI.

"Jadi dengan KPU ini memang agak terlambat dari jadwal," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Anggaran Pemilu Pada Komisi Pemilihan Umum tahun 2013 dan 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditemukan kerugian negara sebesar Rp334 miliar.

"Total keseluruan temuan terhadap ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan sebesar Rp334.127.902.611,93," kata Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (18/6).

Hal itu dikatakan Taufik usai pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan BPK RI yaitu Agung Firman Sampurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/6).

Taufik mengatakan temuan BPK senilai Rp334 miliar itu terdiri dari tujuh jenis temuan ketidakpatuhan - (vx)

Jakarta,koranrakyat.com - Kasus penjualan Kondesat yang diduga adanya penyimpangan, telusuri secara cermat termasuk sejumlah rekening oleh  PPATK. Meskipu laporannya masih global, penyidik janji akan segera melimpahkan ke  Kejaksaan Agung,  termasuk   berkas pidana pencucian uang serta korupsinya.   

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, Brigjend Pol Victor Edison Simanjuntak, Jumat (19/6)2015 mengatakan polisi  kesulitan mengungkap pidana pencucian uang dalam perkara dugaan korupsi kondensat." Kemungkinan, penyidik akan merampungkan berkas tindak pidana korupsi terlebih dahulu ke Kejaksaan Agung dan mengesampingkan berkas tindak pidana pencucian uangnya," ujarnya.

Selanjutnya, Victor menegaskan  beberapa waktu yang lalu penyidiknya telah meminta bantuan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana hasil korupsi penjualan kondensat. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan adanya unsur tindak pidana pencucian uangnya. "Penelusuran soal aliran dana ini berjalan lambat. Kalau cepat kita bisa sekaligus mentersangkakan soal pencucian uang dan korupsinya. Kalau begini, mungkin (berkas perkara) korupsinya dulu yang kita tangani,"tegasnya.

 Victor menjelaskan  menekankan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam keseluruhan perkara itu tetap dimungkinkan. Penyidiknya meyakini ada unsur tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. "Hanya saja, pembuktian soal ada tidaknya hal tersebut bukanlah soal yang mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama .Saya yakin TPPU-nya ada. Tapi memang kita belum mendapatkan data valid dari PPATK karena memang sulit," tegasnya.

Penyidik sempat hendak mengambil jalan berputar untuk menyidik soal pencucian uang, yakni dengan meminta salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersangka ke KPK. Cara ini untuk mengetahui apakah ada peningkatan harta tersangka dalam kurun waktu di mana praktik korupsi itu terjadi. Namun, hingga saat ini, KPK belum memenuhi permintaan penyidik.

Jika penyidik telah merampungkan berkas perkara korupsi terlebih dahulu, Victor pun memastikan akan melakukan pemberkasan tahap satu ke kejaksaan pada pertengahan Juli 2015 mendatang. Bareskrim tengah mengusut perkara dugaan korupsi lewat penjualan kondensat.

Korupsi itu melibatkan PT TPPI, BP Migas (sekarang berubah menjadi SKK Migas) dan Kementerian ESDM. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana, yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh BP Migas untuk menjual kondensat.

Penyidik juga menemukan bahwa meskipun kontrak kerjasama BP Migas dengan PT TPPI ditandatangani Maret 2009, namun PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. Selain itu, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara.

Hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 45 saksi, baik dari pihak BP Migas, PT TPPI dan Kementerian ESDM. Belakangan, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni DH, RP dan HW. Dari ketiga itu, hanya HW yang belum diperiksa lantaran berada di Singapura mengaku sakit.(vk)

Jakarta, koranrakyat.com-Pemeriksaan kasus penjualan Kondesat diduga  dilakukan kedua tersangka  DH dan RP yang diperiksa secara intensif. Meskipun Mantan menteri ESDM juga diminta keterangan, namun penyidik belum menemukan unsur tindak pidananya .

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Victor Edison Simanjuntak di temuia di Mabes Polri, Jumat (19/6) 2015 mengatakan, penyidik belum menemukan unsur tindak pidana yang dilakukan mantan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, dalam kasus dugaan korupsi melalui penjuakan Kondensat. "Sejauh ini kami belum melihat (keterlibatan) itu. Belum ada ke arah (tindak pidana korupsi) sana," ujarnya. 
 Victor menegaskan proses  penyidikan kasus ini masih berlangsung. Masih dicari  alat bukti dan keterangan dari saksi . Bukan tidak mungkin eks anak buah Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu turut terjerat. "Kami masih butuh data dan fakta. Karena di dalam pembuktian, membutuhkan itu, bukan hanya asumsi," tegasnya.
 Purnomo Yusgiantoro telah diperiksa oleh penyidik Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Rabu (17/6/2015) kemarin. Ia diperiksa KARENA mantan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo menyebut nama Purnomo saat diperiksa penyidik. 
Victor menjelaskan dalam konteks apa Evita menyebut nama Purnomo. Jika dalam proses penyidikan selanjutnya penyidik masih membutuhkan keterangan Purnomo. "Yang bersangkutan akan dipanggil dan diperiksa kembali," jelasnya. 
Bareskrim tengah mengusut perkara dugaan korupsi lewat penjualan Kondensat. Korupsi itu melibatkan PT TPPI, BP Migas (sekarang berubah menjadi SKK Migas) dan Kementerian ESDM. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana. Pertama, yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh BP Migas untuk menjual Kondensat. Kedua, PT TPPI telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina. PT TPPI malah menjualnya ke perusahaan lain. Penyidik juga menemukan bahwa meskipun kontrak kerja sama BP Migas dengan PT TPPI ditandatangani Maret 2009, namun PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. 
 PT TPPI diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara. Hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 45 saksi, baik dari pihak BP Migas, PT TPPI dan Kementerian ESDM. Belakangan, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni DH, RP dan HW. Dari ketiga itu, hanya HW yang belum diperiksa karena mengaku sakit di Singapura. (vk)

JAKARTA,Koranrakyat.com – Pengembangan pengusutan kasus korupsi megaproyek Hambalang diam-diam dilimpahkan KPK ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan itu pun memantik reaksi karena dikhawatirkan sejumlah nama yang perannya sudah disebut bakal lolos dari jeratan korupsi. Pimpinan KPK Johan Budi berdalih, pelimpahan kasus yang telah menyeret sejumlah pejabat itu bagian dari trigger mechanism. Sesuai undang-undang, KPK memang punya fungsi trigger mechanism atau menstimulus pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga lain agar lebih efektif dan efisien.

Informasi yang berkembang, pelimpahan itu merupakan inisiatif Taufiequrachman Ruki. Namun, hal tersebut dibantah Johan. Dia mengatakan, pelimpahan terjadi pada Februari, saat pimpinan sementara (Johan Budi, Taufiequrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji) belum dilantik.Johan mengaku, semua bahan dan bukti-bukti penyelidikan perkara itu telah diserahkan KPK ke Kejagung. Termasuk yang terkait dengan politikus PDIP Olly Dondokambey.Sebagaimana diketahui, KPK pernah menyita sejumlah furnitur dari tangan Olly. Barang pemberian itu diduga berhubungan dengan kasus Hambalang. Berdasar putusan perkara Teuku Bagus M. Noor (direktur operasional PT Adhi Karya), Olly disebut-sebut menerima uang suap berkaitan dengan kapasitasnya sebagai anggota badan anggaran.

Nah, di situlah muncul kekhawatiran, jika perkara Hambalang dilimpahkan ke Kejagung, Olly bakal tidak tersentuh. Apalagi, KPK sudah punya pengalaman buruk ketika melimpahkan kasus Budi Gunawan. Saat itu perkara Budi Gunawan yang dilimpahkan ke Kejagung malah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Perkara tersebut kini menguap tanpa kejelasan.Peneliti Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun mengatakan, publik memang layak khawatir dengan tindak lanjut penanganan Hambalang di Kejagung. Sebab, menurut dia, selama ini kinerja lembaga Adhyaksa itu belum terlihat.

Ditambah lagi figur Jaksa Agung M. Prasetyo yang dari parpol, pengembangan pengusutan kasus Hambalang bisa jadi tidak akan menyentuh nama-nama politikus yang satu koalisi. ”Kami minta Kejagung serius menangani perkara ini. Harusnya ini jadi momentum untuk menunjukkan bahwa mereka (kejaksaan) bisa melakukan pemberantasan korupsi,” tegasnya. Soal kekhawatiran tersebut, Johan bergeming. Menurut dia, fungsi koordinasi dan supervisi bakal dilakukan instansinya untuk mengawal penyidikan kasus Hambalang tersebut. ”Sebagai lembaga penegak hukum, kami harus sinergi,” kilah Johan.

Kekhawatiran itu memang bisa saja terjadi. Apalagi, saat ini tersangka baru yang ditetapkan Kejagung dalam perkara Hambalang bukan orang-orang penting. Rabu lalu (10/6) Kejagung sebatas menetapkan dua tersangka dalam kasus Hambalang. Dua tersangka itu adalah Rino Lade, direktur utama PT Artha Putra Arjuna dan mantan direktur utama PT Suramadu Angkasa Indonesia. Lalu, mantan Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Kemenpora Brahmantory.

Kapuspenkum Kejagung Tony Spontana mengatakan, penetapan keduanya bagian dari hasil penyelidikan KPK yang telah dilimpahkan ke Kejagung. Menurut dia, terjadi penyimpangan prosedur dalam lelang. ”Pembayarannya dilakukan 100 persen. Padahal, pengadaan belum selesai dilaksanakan,” katanya.(vx)

Tuesday, 09 June 2015 10:34

Sri Mulyani Diperiksa Secara Marathon

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksaan mantan Menteri keuangan Sri Mulyani akhirnya dilakukan secara marthon di Kementerian Keuangan. Pemeriksaan ini terus saja berlangsung, pasalnya ini permintan karena  kebetulan ada acara dan pasalnya besok 9 Juni ia akan kembali ke Amerika. Itu sebabya Polri berinisiatif agar proses cepat berjalan dan ini tidak ada istimewa dan ini situsional. 
 
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjend Pol Victor Edison Simanjuntak di temui di Mabes Polri, Senin (8/6) 2015 mengatakan ya tersangka tidak bisa,kalau saksi lihat kebutuhan saja. Tidak boleh semua, tetapi lihat kebutuhan saja." Kalau  Ibu Simulayani ada kegiatan di Kemenkeu, seharus nya diperiksa pada tanggal 10 Juni 2015, tetapi beliau mengatakan saya bisa diperiksa pada senin tanggal 8 juni 2015. Kemudian besok nya dia ke Amerika, saya ada rapat di Kemenkeu , boleh engga penydiknya memeriksa  pada tanggal 8 Juni 2015," ujarnya.
 
Ketika apakah ada yang istimewa, Victor menegaskan tidak ada yang isitimewa, ini hanya situasional saja. Tadinya  hingga jam 09.00 pagi tadi saya mengatakan tidak boleh, sebenarnya saya mengatakan tetap harus disini . " Tetapi beliau mengatakan saya ada rapat di Kemenkeu dan harus berangkat ke Amerika pada tanggal 9 Juni 2015. Kalau kita tidak periksa bagaimana. kan dia dijadwalkan pada tanggal 10 Juni 2015. Dia kan engga bisa datang dan kalau dia tidak datang pada tanggal 10 Juni 2015, memanggil sama dengan  membawa. kan karena besok ada kepentingan di Amerika, memang kita hanya kakuh-kakuh saja begitu terus kemudian kita tidak bisa mengambil keterangan dari dia karena aturan," tegasnya.
 
Menyinggung apakah benar Sri Mulyani diperisksa sebagai saksi, Victor menjelaskan ya, sebagai saksi dan kini masih diperiksa sampai sekarang. "Nanti kalau ada proses pemeriksaan lanjut, ya panggil lagi. masih diperiksa seabagai saksi dan lihat saja kebutuhannya.
 
Ada sorotan apa benar setiap saksi bisa diperiksa dimana saja, Victor mengakui  ya lihat kebutuhan, tidak boleh semua ."Dia kan masih ada kegiatan di  Kemenkeu juga harusnya diperiksa pada tanggal 10 Juni 2015, beliau mengatakan, saya diperiksa pda tanggal 9 Juni karena harus ke Amerika. Sebeku mnya asaya rapat denga Kemenkeu, penyidikannya membolehkan siapa boleh," akunya.(vk)
Jakarta,koranrakyat.com-  Proses pemeriksa Kasus Payment Gate Way dimana Denny Indrayana sebagai tersangka tetap saja berjalan alot. Seiring dengan itu juga di lakukan pemeriksaan mantan Menteri hukum dan HAM Amir Syafudin hadir memberikan keterangan. Pasalnya banyak rapat yang tak di hadirinya sehingga hal itu tak diketahuinya. 
 
Mantan Menhukum HAM, Amir Syamsudin ditemui usai diperiksa sebagai saksi di Mabes Polri, Senin (1/6) 2015 mengatakan  jadi  saya hari ini hanya konfirmasi mengenai  kegiatan dan rapat-rapat di dalam  persiapan Payment Gate way . Itu lah yang saya jelaskan pertama saya mendapat informasi diluar dan tidak hadir ." ya, itu saja lah dan banyak sekali rapat yang pernah saya tahu dan hadiri," 
 
Ketika ditanya perberdaan pemeriksa sekarang dan kemarin, Amir menegaskan itu hanya mengkonfirmasi belasan rapat itu. "Mengenai pengetahuan saya tentang penyelenggaraan  rapat itu," tegasnya
 
Adanya pertanya apa benar Pak Denny mengajukan permohonan program Payment Gate way itu,  Amir  mengakui  oh saya tidak pernah dengar itu.  Tanda tangan apa, kalau Permen saya dong. " Kalau perencanaan dan pelaksanaannya sejak bulan maret dan kebetulan baru mengetahui , pada saat mau minta konfirmasi pada meteri keuangan," akunya.
 
Menyinggung kejelasan Payment Gate Way , apakah pak menteri tidak tahu ya, Amir menjelaskan  ya, paling bangus. dan kalau ada tanda tangan, tanda tanga yang mana, " Kalau peraturan menteri ya saya tahu, karena saya yang harus tanda tangani," jelasnya.
 
Selanjutnya, Amir merincinya Apa apa ada nya, dan itu kan ada proses.
Ada proses harmonisasi  yang menurut Pak Denny sudah dilakukan. Kalau memang Harmonisasi sudah dilakukan ,itu istilah standar, menteri disitulah membubuhi tanda tangannya." Kalau soal perencanaan  dan belasan rapat itu, kebetul saya ditanya dan saya tidak ikuti dan saya tidak tahu.
 
Saat ditanya apakah ada missnya Pak, Amir menadaskan  itu anda yang menafsirkannya. Kalau rapat saja tidak hadir bagaimana mau tahu." pasalnya  bagaiamana kalau orang rapat  harus ijin," tandasnya .
 
Jadi kalau soal kebijakan dan bapak kan Menterinya, Amir menambahkan kalau saya tau itu boleh, tetapi kalau saya tidak tahu. " ya, tanya saja sama dia," tambahnya.(vk)
Jakarata, koranrakyat.com- Pemeriksan kasus penjualan Kondesat  yang merugikan uang negara tetap saja berlangsung dengan alot. Meskipun begitu pemeriksaan dilakukan secara intesif dan pemeriksaan itu kepada tim keuangannya..
 
Direktur Tindak Pidan Ekonomi Khusus, Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak, ditemui di Mabes Polri, Kamis (28/5)2015 mengatakan ketika disampaiakan sudah diperiksa yang lain, dari keuangan, itu saksi-saksi saja. bagian  keuangan, kita mendalami uang nya kemana. " Seharusnya mereka harus punya buku besar. "uang masuk dan uang keluar. kemana ini, ini harus kita telusuri. bagian keuangan ini sudah diperiksa. Ini ada yang dua kali dan ada yang tiga kali. Ya, ini masih sedikit hasilnya, dan yang masih bagus, ketika kita berhasil menelusuri dan kita lebih baik hasil-hasil sementara,"ujarnya. tegasmya.
 
Selanjutnya, apakah akan didalami rekening-rekening itu Victor menegaskan  Hingga kini sudah dilakukan itu oleh PPATK. PPATK itu, yang jelas saya sudah memblokir 26 Sertifikat tanah." Ya, pokonya TPPU,  itu tanah siapa pak, tanah ada di Jakarta."  ya disekitar itu dan masih akan ada lagi, tunggu saja. Dari ESDM dan SKK Migas.Dua-duanya ada,".
 
Ketika ditanyakan, ESDM ada, Victor mengakui belum. Nanti kita melihat dulu dan ini kita terus selidiki terus. Pasti  kalau itu berkaitan dengan TPPI kita blokir. "Itu rekening dan asetnya nya pak kita persiapan saja, itu kan kita melakukan profil, kita tahu kalau Profil orang ini tidak mungkin dapat uang ini koq bisa beli ini. ini kan profil segagala upaya sehingga bisa mengembalikan uang kerugian negara. Tetapi jangan menggar hukum," akunya..
 
Jadi , Victor merincinya untuk itu, ini jadi 26 aset ini, apakah dari Eselon 1 BP MIgas. " Bukan,, ada nanti juga kebuka. ada lima. jadi yang jelad bukan dari nama," rincinya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Dugaan ada penyimpangan dana dengan program  pencetakan sawah di Kalimantan Barat terus di proses . Meskipun setelah pengecekan lapangan secara fisik itu tidak ada, namun soal  dana yang keluar  itu ada menjadi perhatian Bareskrim Mabes Polri.

Kepala Badan Reserse dan kriminal( Bareskrim), Komjen Pol Budi Waseso di temui di Mabes Polri,Jumat (29/5) 2015 mengatakan  waktu itu ada program pencetakan sawah di kalimantan Barat , nah itu sementara hasil laporan pengecekan kita di lapangan bahwa secara fisik kegiatan itu tidak ada. "Itu lah sekarang yang sedang kita tangani,"ujarnya.


Anehnya,  laporan penggunan dananya ada, Budi Waseso menegaskan pengeluaran dana yang dikeluarkan ada, fisik wujud nyata yang dikerjakan itu tidak ada."  jadi nanti kita lihat saja perjalananya   pemeriksaanya," tegasnya.

Menyinggung program unggulan yang diisiator oleh Dahlan Iskan sebagai mantan menteri BUMN,Budi Waseso mengakui  ya, sementara itu, nanti kita lihat perjalanannya itu kawan-kawan, kita sedang proses untuk pemeriksaaan secara  keseluruhan. "Ini sedang berjalan. sebenarnya saksi-saksi sudah berjalan beberapa waktu lalu kita sudah kumpulkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi," akunya.

Selanjutnya, Budi Waseso menjelaskan saya tidak tahu persis, dan hari ini ada berapa saksi-sakjsi dilakukan pemeriksaan. "Setelah  sholat Jumat, karena di Mabes Polri ada beberapa kegiatan. Setelah jumatan," jelanya.

Saat ditanya itu dana apa, Budi Waseso merincinya  yang pasti kita ikuti saja,karena yang harus dipertanggung jawabkan dana dari negara dan sementara ini yang kita duga ada penyimpangan dari dana itu. " Seperti yang saya sampaikan , secarf\a fisik kegiatannya tidak ada," rincinya..
 
Sesuai perkembangan,Budi waseso menandaskan  kalau nilai kita belum bisa pastikan. "Setelah kita lakukan pemeriksaan ini dan setelah kita lakukan penyitaan berapa alat bukti berkaitan dengan dokumen, mungkin kita baru bisa mengaudit kepada kepada BPK kepada negara. Mungkin biarlah BPK yang menentukan itu, Tandasnya.. 
 
 Budi menambahkan  untuk sebagai inisator Dahlan Iskan bisa dipanggil. "Dari hasil dari kejelasan dari saksi-saksi, beliua posisi seperti apa itu lah.  Pastilah beliau akan dipanggil di ambil keterangan dan diminta keterangan itu. Beliau pada saat itu.
 
Saya belum tahu persis karena kita belum meminta audit dari BPk. nanti dari BPK kan, laporan yang kita dapat kita lidik dan beberapa keterangan saksi dan kita dapat proses penyidikan,mengungkapkan itu dan nanti kita lihat prosesnya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com - Sesuai pemeriksaan yang dilakukan Polri terhadap Denny Indrayana terus dilakukan. Namun begitu penampungan uang hasil pembuatan paspor elektronik melalui  sistem payment gateway di bank swasta bukanlah bentuk dari pelanggaran.

Kuasa hukum Denny Indrayana, Iryanto Subiakto ditemui di Mabes Polri,  Selasa (26/5)2015 mengatakan bahwa penampungan uang hasil pembuatan paspor elektronik melalui sistem payment gateway di bank swasta bukanlah bentuk dari pelanggaran."Penampungan (di bank swasta) itu tidak ada masalah. Itu bagian dari teknis saja. Itu bukan pelanggaran," ujarnya.

Sementra itu, Iryanto mengakui terkait dengan pernyataan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus tentang alasan pemeriksaan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja, pekan lalu. " penyebutan BCA sebagai bank persepsi dalampayment gateway. Karena itulah, polisi memeriksa Jahja," akunya..

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2006, bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. Dalam sistem payment gateway, setiap pemohon dikenakan biaya sebesar Rp 5.000 untuk satu kali pembuatan. Hal inilah yang dianggap melanggar ketentuan Kementerian Keuangan yang menganggap pemohon tidak diperkenankan dibebani biaya tambahan di luar yang telah diatur dalam PP tentang Jenis dan Tarif yang berlaku.

Selain itu, aktivitas penampungan itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menyatakan seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Iryanto mengatakan, uang pemohon pembuat paspor memang sempat masuk ke bank swasta. Namun, keberadaan uang itu di sana hanya satu hari sebelum masuk ke kas negara. Di bank swasta itupun, fungsinya hanya untuk penghitungan nilai saja dan tidak mengalir ke mana-mana.

"Satu hari itu digunakan untuk penghitungan. Jadi kalau bahasanya diendapkan, ya enggak. Itu murni hanya penghitungan agar langsung masuk ke kas negara," ujar Iryanto.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com-- Keseriusan Polri untuk memproses penjualan Kondensat yang diduga ada permainan di lakukan oleh TPPI terus saja diungkap. Hal itu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan intensif mantan Dirjen Migas  kemeterian ESDM Evita diperiksa sebagai saksi.  

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak  ditemui di Mabes Polri, Rabu (27/5) 2015 mengatakan hingga kini penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri dijadwalkan memeriksa mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo Evita akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat yang melibatkan SKK Migas dan PT TPPI. "Hari ini Evita, dari Kementerian ESDM giliran kami periksa," ujarnya. 
 
Selanjutnya, Victor menegaskan pemeriksaan Evita merupakan pertama kalinya. Penyidik akan menggali terkait tugas, pokok dan fungsi Evita sebagai Dirjen dalam kaitannya dengan penjualan kondensat oleh SKK Migas (ketika itu bernama BP Migas) melalui PT TPPI. Penyidik ingin mengetahui sejauh mana pejabat Kementerian ESDM terlibat dalam aktivitas tersebut. "Kami menemukan surat yang dikirimkan oleh Kementerian ESDM kepada BP Migas. Isi suratnya, meminta BP Migas menindaklanjuti kontrak kerja atau kerjasama dengan PT TPPI," tegasnya.

Untuk itu, Victor mengakui  dari data yang ada, PT TPPI ditunjuk langsung menjadi penjual kondensat oleh SKK Migas pada Oktober 2008. Penunjukan langsung tersebut dinilai tak sesuai peraturan. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu ditandatangani pada Maret 2009. Penyidik juga menemukan pelanggaran oleh PT TPPI." Meski kontrak kerja sama tersebut ditandatangani pada Maret 2009, namun PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009," jelasnya. 

Sesuai perkembangan, waktu 2009 hingga 2001, PT TPPI melakukan 149 kali lifting kondensat. Dari jumlah itu, ada yang tidak diserahkan ke kas negara. Penyidik pun telah mengantongi kalkulasi dari Badan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara akibat dugaan korupsi itu, yakni mencapai 139 juta dollar AS. 

Polisi sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana tersebut. Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa 28 saksi, baik dari pihak SKK Migas, PT TPPI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (vk)
Tuesday, 26 May 2015 14:23

Kasus SKK Migas Diduga Seret Nama Mantan Wapres

Written by
Jakarta, Koranrakyat.com- Proses pemeriksan kasus SKK Migas dengan keterlibatan TPPI teruas saja berlanjut. Ada dugaan kebijakan mantan Presiden Budiono berkaitan peninjauan  kondesat, nampak ada penyimpangan dilakukan oleh TPPI tanpa menghiraukan perintah sehingga diduga ada penyimpangan yang berarti.
 
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak di temui di Mabes Polri, Selasa (26/5) 2015 mengatakan  saya belum menerima kabar dari PPATK tentang itu." Ada kebijakan dari Wapres waktu itu, kalau memang TPPI yang diperintahkan supaya minyaknya itu seperti premium , solar dan minyak tanah itu prioritas di jual ke Pertamina. Tetapi pada pelakasnaannya , TPPI itu tidak menjual ke Pertamina. Jadi itu adalah kebijakan. Itu yang kemudian oleh TPPI itu tidak sesuai kebijakan itu," ujarnya.
 
Selanjutnya, Victor mengakui TPPI kan mengajukan diri pada Januari 2008, tetapi ditanggapi tidak baik oleh BP Migas pada waktu itu, karena mungkin secara halus TPPI itu bermasalah." Finansialnya kurang baik dan kemudian bulan tahun 2008 dia bisa diterima," akunya..
 
Ketika ditanya apa benar ada permintaan TPPI menjualnya kemana, kalau bukan ke Pertamina, Victor menegaskan penjualan ke kebanyakan  tempat, datanya akan kita lihat, ada lokal dan ada asing."Jadi fokusnya penyelidikan terhadap penyelewengan seperti tu, atau fokus juga di kerugian negara negara. Jadi kan penyidikan tentang itu apakah akan memanggil mantan Wapres pada saat itu," tegasnya.
 
Untuk itu, Victor menjelaskan jadi kebijakan harus di jelaskan lagi, bahwa Kepala BP  Migas itu pengambil kebijakan, kepada Kepala BP  Migas itu kan pembuat aturan. " BP Migas tentu tidak akan melakukan yang diluar peraturan. Saya contohkan begini. kalau saya perintah penyidik saya di Eksus menangkap seseorang, dia pasti akan siap meangkapnya,"jelasnya..
 
Sesuai pengembangan,Victor merincinya tetapi yang dialami,telah membuat surat tugas dan membuat surat perintah penangkapan.Misalnya dia lengkapi, baru dia menangkap.kalau seseorang BP migas mengatakan wah itu adalah kebijakan, itu pasti tidak betul.Karena kepala BP Migas atau pembuat aturan , karena yang yang membuat aturan no 20 dan  no 24, tahun 2003  itu kepada BP Migas."Dia membuat aturan  lalu dia mengatakan ada kebijakan, tidak mungkin. Logika pemikrfan tidak masuk," rincinya.
 
Apakah akan ada pemeriksaan Wapres pada waktu itu , Victor menandaskan kalau misalnya, wapres diperiksa setiap memimpin rapat, diperiksa satu tahun bisa diperiksa berapa kali Wapres." Memimpin rapat lalu dilanggar oleh Stafnya. berapa waktu yang dipergunakan oleh Wapres," tandasanya..
 
 
Meskipun begitu, Victor  mencermati ya, Kepala BP Migas itu pembuat kebuijakan  dan tidak membaut aturan yang dibaut dan dia langgar. Semua , saya kira sampai sekarang ini dari BP Migas sudah diperiksa dan nanti kita lakukan pemeriksaan lanjutan, untuk melengkapi bukti-bukti tentu tidak bisa satu kali periksa." lengkaplah, boleh datang dari mereka-mereka itu. itu datang dari, sehingga kembali,"cermatnya..
 
Lebih lanjut, Badrodin menambahkan pemeriksaan kan sudah sudah dan kita sudah memanggil pemeriksaan. Ya, kira akan memanggil dari pertamina,dari SDM. " Besok mungkin IBU Evitas, salah satu orang. Posisi disitu DSM. TPPI akan menindak lanjut dan isinya untuk TPPI. Koruptur-koruptor dulu ditangakap. Nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. kan itu akan dilaksanakan," . tambahnya.(vk)
Tuesday, 26 May 2015 14:20

Masih Mandeg Kasus SKK Migas

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Proses pemeriksaan terhadap kasus SKK Migas terus saja berlanjut dan ada dugaan tindak korupsi . Sesuai data tim Satgas sudah berhasil melakukan audit forensik. Namun itu harus dilakukan laporan dan ada dasar untuk meminta audit lanjutan.
 
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus,Brigjen Pol Victor Edi  Simanjuntak ketika ditemui di  Mabes Polri, Selasa (26/5) 2015 mengatakan  hingga kini Petral masih bisa. "Pak Faisal Basri mengatakan akan  mengaudit forensik, dan harus lebih dahulu karena laporannya," ujarnya.
 
Selanjut ketika ditanya apakah dilakukan Polri, Victor mengakui  kan tidak ada dasar untuk minta audit. "Dasarnya dulu untuk minta Full Baket. Belum tentu, yang lainnya saja,"akuinya.
 
Untuk itu, Victor menegaskan  proses pemeriksa terhadap kasus SKK migas terus saja berlanjut, kan sudah dlikaukan pemeriksan sejumlah saksi. " apalagi pemeriksaan itu akan dilakukan secara intesif,sehingga  prose pemeriksaan itu akan berlanjut secara marahton, " tegasnya. (vk)
Thursday, 21 May 2015 13:59

Diperdalam Kasus Korupsi SKK Migas

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Keseriusan dalam proses pemeriksaan kasus SKK Migas dan TPPI setelah pemeriksa sejumlah saksi nampaknya mulai di ketahui diperdalam. Meskipun begitu, pendalalam itu masih pada saksi. Hingga kini ada tersangka, namun terus didalami sehingga pemeriksaan efektif. Uniknya ada  keuntungan, tapi hutang 140 Juta Dollar Amerika tak dibayar. Ini jelas sudah melanggar  undang-undang.
 
Kepala Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjend Pol Victor E Simanjuntak ditemui  di Mabes Polri, Selasa(19/5) 2015 mengatakan  kalau TPPI kemarin melakukan gelar perkara  di PPATK untuk membicarakan bagaimana teknisnya."Penelusuran aliran dana TPPI atau SKK Migas ke masing-masing pihak , itu kemarin  di PPATK.Kalau kita lihat ada uang nanti kita lihat, bahwa TPPI itu mengambil kondesat senilai 3,1  Miliar Dollar Amerika,penjualannya  mendapatkan 4,1 miliar Dolar Amerika. Keuntungan 1, 4 miliar Dollar Amerika, " ujarnya. 
 
Selanjutnya, Victor menegaskan adanya keuntungan itu , koq ada tunggakan 140 Juta Dollar Amerika tidak dibayar. Dan di dalam kontrak itu ada tunggakan , itu tidak boleh diperpanjang dan harus diberhentikan. "Kan begitu. kan hutang ke negara tidak dibayar 140 juta Dollar Amerika, dari jaminan mana negara mengambilnya karena jaminannya itu tidak ada. anggarannya disitu,"tegasnya.
 
Menyinggu rekeningnya siapa saja yang diusut, Victor mengakui itu TPPI, kemana mengalir uang ke rekening hasil kondesat. "Awal dugaannya,  itu baru rapat, baru  paparan dan sudah dibentuk tim baik di PPATK , maupun di Bereskrim dan nanti ada loh di PPATK. Walaupun pekerjaan itu lebih  efesein," akunya.
 
Adanya tudingan  aliran dana tersangka seperti bapak Priyono, seperti pak Mujiono dan seperti apa dari PPATK, Victor menejelaskan  itu masih yang baru diselidiki dan itu baru dipaparkan." Kemarin di PPATK kita menunggu proses penelitian," jelasnya. 
 
Disinggung, apa benar nama-nama yang baru disebut apakah itu benar, Victor menandaskan kalau kepanjangan inisial tidak pernah keluar dari saya." Untuk pemeriksa saksi  .Tetap pemerikasan saksi-saksi , sampai selesai saksi-saksi itu sanksi korupsi sudah lengkap dan baru kita melangkah  diperiksa tersangka,"tandasnya, .
 
Menyoroti siapa pelaku utama, Victor merincinya apakah akan dicari pelaku utama, makanya akan kita lakukan, bisa kita pastikan ketika penelitan para saksi. Itu memasuki sampai tahapnya. "Apakah kemeterian ESDM, kemarin itu lah melakukan penerimaan saksi-saksi, kemudian penelusuran tadi dan dokument tadi ini. Kita bisa simpulkan, kalau konstrusksi sudah jelas, lenglkap nanti baru kita bicarakan," rincinya.
 
Sementara itu, untuk PPATK, Vicktor menandaskan  bekerjasama dengan pembentukan tim. Yang begini lama dan mungkain sebentar. Kalau saksi akan seperti apa. " Untuk saksi sajam sudah ada 28 saksi,  baik dari dari Kemenkeu, dari TPPI, sudah kami gas. Tidak ada taret saksi. Pemeriksan saksi. Siang akan muncul apakah kementerian SDM. Itu sudah ada," tandasnya.
 
Lebih lanjut, Victor mengungkapkan  memang sangat sangat penting dan kita kunci. Tidak ada perbedaan dan sudah lengkap. Kan dinyata kan tidak. kan begitu. kalau menurut, itu sudah tidak ada diberitakan. Masih ada keputusan dari pimpinan, saya kan bukan dari pimpinan." ada indikasi kejahatan, kita giliran yang  eksposisi. kan sudah membuat surat keputusan,  bagaimana akan dibawa lanjutkan polisi, aman. Terjadi jalin harus ada jaminan, itu kan tidak ada jadi melanggar tindak Pidana," ungkapnya.(vk)
Page 7 of 9

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan