Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

Monday, 27 July 2015 17:31

ICW Diperiksa Bareskrim Atas laporan Pakar Hukum

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Diduga melakukan pecemaran nama Baik, akhirnya hari ini ,Senin (27/7)2015 Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri memeriksan dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo. Keduanya,diminta datang pukul 10.00. dan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik yang diadukan oleh pakar hukum Romli Atmasasmita.

Kuasa Hukum Emerson dan Adnan, Laola Esther ketika dihubungi mengatakan kedua diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik yang diadukan oleh pakar hukum Romli Atmasasmita."Keduanya akan hadir sebagai saksi perkara dugaan pencemaran nama baik yang diadukan oleh pakar hukum Romli Atmasasmita," ujarnya.

Selanjutnya, Laola menegaskan menghadapi pemeriksaan hari ini, Emerson dan Adnan akan didampingi koordinator tim kuasa hukum, yakni Febionesta, yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).  Namun disayangkan panggilan atas Emerson dan Adnan karena sebelumnya Dewan Pers berkesimpulan bahwa kasus dugaan pencemaran nama baik Romli oleh keduanya seharusnya diselesaikan dengan UU Pers, bukan pidana. "Tapi pemeriksaan keduanya tetap dilakukan dan kami tetap akan datang," tegasnya.

Kasus ini berawal dari laporan Romli atas Emerson, Adnan dan Said Zainal Abidin penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri di Bareskrim, Kamis (21/5/2015) lalu. Romli merasa mereka telah mencemarkan nama baiknya di media massa, antara lain Kompas, Tempo dan The Jakarta Post. Informasi yang dihimpun dari berbagai media massa, Emerson mengatakan bahwa rekam jejak Romli tidak ideal untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. 

Sementara, Adnan menyebut, integritas dan komitmen Romli dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan karena menjadi saksi ahli yang meringankan Budi Gunawan dalam sidang praperadilan. 

Adapun, Zainal menyebutkan, Romli prokoruptor karena menjadi saksi ahli di dalam sidang praperadilan Budi Gunawan. 

Romli menilai, kalimat-kalimat pernyataan itu sangat mencemari nama baiknya.

"Buat saya secara pribadi, pernyataan mereka-mereka itu sangat berharga. KPK itu undang-undangnya saya yang buat, tapi saya malah dianggap pecundang oleh mereka," ujar Romli.(vk)

 

 

 

.

Jakarta,koranrakyat.com- Laporan Hakim Sarpin ke Mabes Polri terhadap  dua Komisi Yudisial (KY) jadi perdebatan,  terus saja menimbulkan penilaian dan pertentangan  tajam sejumlah kalangan. Penilaian menegaskan laporan itu adalah sama saja melawan negara.

Kriminolog Universitas Indonesia, Ferdinand Andi Lohlo ketika dihubungi Koranrakyat ,Sabtu(25/7)2015 mengatakan dan menilai Hakim Sarpin Rizaldi sama saja melawan negara karena melaporkan dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Ferdinand menjelaskan, seseorang yang menjadi representasi dari negara tidak bisa dituduhkan melakukan pencemaran nama baik dikarenakan komentar yang diajukannya. "Komisioner Komisi Yudisial menjalankan tugasnya sebagai institusi negara. Dia (Suparman dan Taufiqurrahman) tidak datang sebagai Komisioner pribadi, bagaimana caranya negara melakukan pencemaran nama baik. Kalau begitu kan Sarpin salah alamat, sama saja tuntutannya kepada NKRI, karena dia representasi dari negara,"ujarnya.  

Sesuai perkembangan, Ferdinand menjelaskan dan  mencontohkan, jika seseorang yang menjalankan tugas negara bisa dijadikan tersangka, maka berapa banyak polisi yang masuk ke dalam penjara dikarenakan menembak mati penjahat. Sebab, lanjut dia, menembak mati penjahat bisa dikategorikan menghilangkan nyawa orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang. "Kenapa polisi tidak dipenjara, karena dia punya imunitas, dia menjalankan tugas negara, sama seperti Komisioner Komisi Yudisial yang menjalankan tugas negara,"jelasnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai masalah hukum bukanlah masalah formal yuridis saja, tetapi harus dilihat masalah secara kontekstual. 

Oleh karena itu, harus dilihat apakah Komisioner KY bicara di media massa dalam konteks wewenangnya atau tidak. 

"Sebagain besar orang berpendapat, dan termasuk saya juga berpendapat itu masih konteks yudisial. Jadi sebenarnya itu tidak bisa dilarikan ke masalah pidana," ucap Ferdinand. 

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Ketua KY Suparman Marzuki dan anggota KY, Taufiqurrahman Syahuri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi. 

Hakim Sarpin adalah hakim yang memutus gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut putusan Sarpin, penetapan tersangka Budi oleh KPK tak sah.  

Dalam laporannya, Sarpin keberatan dengan komentar serta pernyataan ketua dan komisioner KY tersebut yang dimuat di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. 

 

Menurut Sarpin, perbuatan keduanya telah mencemarkan nama baik. Sebelum melapor ke Bareskrim, Sarpin melalui pengacara sempat melayangkan somasi terbuka agar pihak-pihak yang memberikan komentar negatif itu meminta maaf secara terbuka. Apabila mereka tidak meminta maaf, ia akan melaporkannya ke polisi.(vk)

Jakarta, koranrakyat.com- Kasus  pimpinan komisi Yudisial terus  berjalan. hingga kini polisi  memberikan ruang untuk  mediasi, sayangnya . kasus itu tak dapat dicabut.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri, Jumat (24/7)2015 mengatakan kit akan berikan ruang  siapapun  mediasi yang bersangkutan namun  kasus ini tak  bisa dihentikan."Polri tanpa ada pencabutan kasus ini tidak bisa menghentiukan kasus itu, karena itu dipersyaratkan oleh KUHAP," ujarnya.

selanjutnya, Badrodin menegaskan sehingga memberikan  Menkopolhukam akan melakukan mediasi kita tunggu saja hasilnya."Kompolnas juga akan memediasi silahkan saja ," tegasnya.

Ketika ditanya kalau Presiden akan melajukan pengawasan, Badrodin menjelaskan kan
sudah ada kompolnas sebagai  pengawas. " Jadi kami berharap semua proses pengawasan untuk membantu Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga koreksi itu dapat membantu mekaksanakan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik.(vk)

 

 

Thursday, 09 July 2015 16:39

Novel Penyidik KPK Merasa Dirinya Di Kriminalisasi

Written by

Jakarta,koranrakyat.com.Meskipun proses pemeriksaan masih terus berjalan, namun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, berkeyakinan bahwa perkara hukum yang dijalaninya merupakan bentuk kriminalisasi. Namun, ia tetap akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penganiayaan tersangka pencuri burung walet pada 2004.

Novel Baswedan,usai diperiksa selama tujuh jam di Bareskrim, Rabu (8/7)2025 mengatakan  saya berkeyakinan bahwa perkara hukum yang dijalaninya merupakan bentuk kriminalisasi"Saya tetap memandang bahwa masalah ini adalah upaya kriminalisasi terhadap saya. Meskipun
Setelah diperiksa selama tujuh jam oleh Tim  Direktorat Tindak Pidana Umun Badan Reserse Kriminal Polri," ujarnya.

Selanjutnya,Novel menyatakan akan tetap menjalani proses perkara itu. Ia akan memenuhi seluruh proses hukum yang diminta kepolisian. Apa pun, Novel akan tetap menghormati institusi di mana dia pernah mengabdi.  "Kepada penyidik saya menyampaikan, dalam proses apa pun, saya siap,"tandasnya

Soal pemeriksaannya kali ini, Novel mengaku mendapatkan 35 pertanyaan. Ia enggan menyebutkan apa materi pertanyaan tersebut. Novel juga enggan menyebutkan substansi perkara.

Novel menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan. Saat menjadi Kepala Satuan Reserse Polres Kota Bengkulu pada 2004, timnya menangkap komplotan pencuri sarang burung walet. Dia dituduh menganiaya hingga salah seorang tersangka meninggal dunia. Novel disangka Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 KUHP juncto Pasal 52 KUHP.

Kasus Novel ini pernah dibuka kembali tahun 2010, ketika kisruh KPK versus Polri jilid II. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Polri menangguhkan perkara Novel. Sempat tersangkanya beberapa lama, kasus Novel dibuka kembali tahun 2015 ini. Itu bertepatan juga saat kisruh KPK-Polri jilid III.(vk)

 

Tuesday, 07 July 2015 16:31

Buwas Anggota KPK Harus Punya Hati

Written by

.

 Jakarta, koranrakyat.com — Proses seleksi calon pimpinan KPK terus bergulir, penentuan itu menjadi tugas berat bagi pansel. Itulah untuk menjadi penilaian tugas berat pimpinan KPK adalah melaksanakan kewajiban hati nurani.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso ditemui di Mabes Polri, Senin (6/7)2015 mengatakan menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tugas yang berat."Yang paling berat menjadi pimpinan KPK itu sebenarnya menjalankan kewajiban dari hati nurani. Kalau yang pintar sih banyak," ujarnya.

Selanjutnya, Budi Waseso menegaskan hingga kini tak mendukung calon tertentu untuk menjadi pimpinan KPK."Yang penting, yang jadi pimpinan KPK bagus, bisa berkoordinasi sesama, bekerja sama, dan bertanggung jawab," tegasnya.

Dari 194 orang yang lolos seleksi administrasi, ada sejumlah calon yang berlatar belakang Polri, antara lain Kombes (Purn) Basuki, Irjen (Purn) Rudiard M L Tampubolon, Irjen Syahrul Mamma, dan Brigjen Pol Basaria Pandjaitan.

Pansel KPK memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi nama pendaftar yang lolos seleksi administrasi mulai 4 Juli hingga 3 Agustus 2015. Setelah itu, para calon pimpinan KPK diwajibkan membuat makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi yang dilakukan pada 8 Juli.

Hasil tes pembuatan makalah itu akan diumumkan pada 15 Juli. Pansel akan melakukan assessment kepada para pendaftar pada 27-28 Juli. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus.

Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus, wawancara pada 24-27 Agustus, dan laporan akan disampaikan oleh Pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.(vk)

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Sesuai dengan hasil Kongres di Surabaya  akhirnya  hari ini juga, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melantik pengurus pusat Partai Demokrat periode 2015-2020. Seiring dengan itu Edhie Baskoro dipercaya  sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan ,Sabtu(4/7)201 mengatakan dalam rapimnas ini diawali dengan pelantikan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Periode 2015-2020."Dalam kepengurusan itu, terdapat nama Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang dipercaya menjadi Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat."Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," ujarnya.

Selanjutnya, Hinca menjelaskan DPP Partai Demokrat terdiri dari beberapa bidang serta departemen dan diisi oleh ratusan orang pengurus. Sebagai Ketua Umum, SBY menyatakan berwenang membuat susunan pengurus dengan mempertimbangkan keperluan organisasi dan melibatkan Majelis Tinggi Partai Demokrat."Falsafahnya, ketua umum berwenang dan bertugas menyusun pengurus setelah kongres. Orientasinya untuk kepentingan organisasi, bukan kepentingan orang-seorang," jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Pelantikan ditandai dengan pengucapan janji dan penandatanganan dokumen yang dilakukan oleh SBY, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan dengan disaksikan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin."Dengan janji yang saudara ucapkan, dan dengan rahmat Tuhan, saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dengan ini menyatakan saudara resmi sebagai pengurus pusat masa bakti 2015-2020," ujarnya

SBY kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat setelah terpilih secara aklamasi dalam Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya pada Mei 2015. Target besar Demokrat dalam masa bakti ini adalah memenangi pemilu.(vk)

Saturday, 04 July 2015 21:06

Rapimnas Partai Demokrat Munculkan Nama Baru

Written by

Jakarta,koranrakyat.com —Sesuai hasil kongres akhirnya partai Demokrat  menggelar rapat  pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta Convention Center, Senayan, Sabtu (4/7/2015).Muncul nama  baru di jajaran DPP diantaranya Roy Marten dan Dr. Soekarwo sebagai pengurus pisat.

Sekretaris Jenderal  DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan,Sabtu (4/7)2015 mengatakan 
salah satu agenda utama rapimnas adalah membahas persiapan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak." Rangkaian acara akan diawali dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2015-2020 yang dihasilkan dari Kongres IV di Surabaya. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono,"ujarnya.

Selanjutnya, Hinca menegaskan bintang-bintang baru, anak-anak muda Demokrat banyak muncul."Yang kami sebut kader utama, madya, itu semua ada. Antara senior dan yunior lengkap sudah," tegasnya.

Ditempat terpisah, juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Imelda Sari  menandaskan setelah acara pelantikan, SBY akan membuka rapimnas secara resmi. Peserta rapimnas adalah semua pengurus Partai Demokrat tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota, semua anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR/MPR, serta kader yang akan diusung menjadi calon kepala daerah."Usai pelantikan, selanjutnya memang rapimnas ini akan fokus untuk pilkada," tandasnya.

Jadi, dalam rapimnas tersebut, menjelaskan akan digelar juga penandatanganan pakta integritas semua calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Demokrat. "Secara simbolis akan ada penandatanganan pakta integritas,"jelasnya. .(vk)

 

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com-Proses penanganan tiga kasus seperti kasus AS , BW dan Denny Polri optimis selesai tidak lama lagi setelah lebaran. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri, Jumat (3/7) 2015/mengatakana  optimistis penanganan kasus hukum terhadap Abraham Samad (AS), Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana akan selesai tidak lama setelah lebaran."Saya optimistis ketiganya bisa selesai tidak terlalu lama. Mungkin setelah lebaran bisa selesai,"ujarnya.

Selanjutnya, Badrodin menegaskan kasus Bambang Widjojanto sudah P21 atau sudah dinyatakan lengkap, tinggal dilakukan penyerahan berkas tahap kedua setelah lebaran."Sementara kasus Abraham Samad masih ada kekurangan dalam keterangan saksi, dan jaksa merekomendasikan agar Polri mencari satu lagi tersangka,"tegasnya.

Sementara, Badrodin menjelaskan untuk kasus Denny (Indrayana) sudah hampir selesai tinggal menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK," kata dia."Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjerat kasus hukum," jelasnya.

Dari pendalaman, Badrodin merincinya
Abraham Samad menjadi tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen dan dalam tanda lutip Rumah Kaca."Sementara Bambang Widjojanto dituding mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu pada persidangan di Mahkamah Konsitusi terkait sengketa pilkada,"rincinya.

Denny Indrayana sendiri merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang terjerat kasus "Payment Gateway" atau sistem pembayaran online pembuatan paspor.(vk)

 

 

 

Friday, 03 July 2015 23:20

Polri Siap Amankan Pilkada Serentak

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Upaya untuk mengamankan perjalanan tahapan pilihan umum kepala daerah serentak. Seiring dengan itu, Polri siap pengamanan secara optimal.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui di Mabes Polri ,Jumat (3/7)2015 mengatakan Polri siap memberikan pengamanan optimal saat digelarnya seluruh tahapan pemilu kepala daerah serentak. Dipastikan semua potensi konflik telah berhasil dipetakan oleh Polri. "Memang saya rasakan bahwa ini akan terjadi kerawanan yang cukup tinggi karena berbagai faktor," ujarnya.

Selanjutnya, Badrodin menegaskan pemetaan konflik dilakukan mulai dari kelengkapan perangkat penyelenggara pemilu." sejarah konflik di daerah berikut konflik partainya, calon yang akan maju, dan karakter masyarakat di daerah tersebut,"tegasnya.

Untuk itu, Badrodin mengakui sesuai dari hasil pemetaan itu, dibuat kategori daerah yang rawan dan sangat rawan agar diberikan perhatian yang lebih serius. "Semuanya ini sudah kami petakan mana daerah rawan dan angat rawan. Butuh penguatan yang cukup untuk mengantisipasi potensi konflik," akunya.

Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahapannya sudah dimulai di akhir Juli 2015. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.(vk)

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Menjelang pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah yang tinggal berapa bulan, Polri memberikan perhatian khusus mengawal setiap tahapan-tahapan Pemilukada.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri)_ Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri,Jumat(3/7)2015 mengatakan, Polri siap memberikan pengamanan optimal saat digelarnya seluruh tahapan pemilu kepala daerah serentak. PastiIah  semua potensi konflik telah berhasil dipetakan oleh Polri. "Memang saya rasakan bahwa ini akan terjadi kerawanan yang cukup tinggi karena berbagai faktor," ujarnya.  Selanjutnya, Badrodin menegaskan pemetaan konflik dilakukan mulai dari kelengkapan perangkat penyelenggara pemilu, sejarah konflik di daerah berikut konflik partainya, calon yang akan maju, dan karakter masyarakat di daerah tersebut. "Dari hasil pemetaan itu, dibuat kategori daerah yang rawan dan sangat rawan agar diberikan perhatian yang lebih serius,"tegasnya

Dikatakan Badrodin semuanya ini sudah kami petakan mana daerah rawan dan angat rawan. "Butuh penguatan yang cukup untuk mengantisipasi potensi konflik," akunya.

Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahapannya sudah dimulai di akhir Juli 2015. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

 

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Kasus  penyerangan kantor PDI di jalan Dipenegoro 58 pada 27 juli1996 yang menjadi sorotan pengangkatan Sutyoso, ternyata menjadi perhatian Bareskrim Polri. Meskipun begitu Polri siap akan menelusuri dan menjelaskan status kasus itu.
 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal(Kabareskrim),Komjen Pol Budi Waseso di temui di Mabes Polri, Selasa (30/6)2015 mengatakan bukan walaupun bagaimana, kalau itu melalui seleski dan melalui penyeleksian. " Kita lakukan juga , apakah kasus itu kita lakukan , atau sudah kadarluarsa atau belum. ini masih dalam penanganan dan kita telusuri dan bagaimana," ujarnya.
 
Ketika ditanya kasus ini terjadi pada tahun 1996, Budi Waseso menegaskan 
 ini bagaiman kasus ini. apakah ini sudah kadarluarsa dan kita lihat saja nanti." apa kah ditambah, bisa saja tidak ditangani, kalau sudah dilaporkan dan itu berarti belum, sedang kita dalami," tegasnya.
 

Menyingung  siapa yang minta  Sutyoso untuk di kliners, Budi Waseso mengakui artinya masyarakat kan perna mengetahui itu  sekarang di sampaikan kepada kita dan kita menaggapi itu." Harus ada laporan itu. Ini sedang saya perintah karbinops harus cek, itu kan sudah lama, dan kalau administrasinya nanti dibuka kembali," akunya. (vk)

Jakarta,Koranrakyat.com.- - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno membantah jika dirinya merupakan sosok yang diduga sebagai penghina presiden. Sebagai pembantu presiden, Rini menegaskan sudah barang tentu ia menghormati Presiden Jokowi sebagai atasannya. "Kalau saya sebagai pembantu presiden, ya tentu saya menghormati Bapak Presiden," kata Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2015.

Karenanya, Rini mengaku heran jika dituduh menghina Jokowi. "Coba tanya datanya, dasarnya dari mana," kata Rini.

Ketika wartawan menyebut, ada pernyataan politikus PDIP, Masinton Pasaribu, yang mengatakan, menterinya adalah perempuan dari sektor ekonomi, Rini balik melemparkan ke wartawan. ‎

"Sekali lagi, itu dari mana? Coba tanya ke dia dari mana dasarnya, datanya dari mana. Tanya mereka yang bicara, jangan ke saya," kata Rini. Rini menegaskan, sebagai pembantu presiden, ia siap melaksanakan tugas apa pun. Termasuk kemungkinan jika ia diganti.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada menteri di dalam Kabinet Kerja yang menghina Presiden Joko Widodo. Hinaan itu, kata Tjahjo, dilontarkan seusai rapat di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut Tjahjo, aroma perombakan kabinet saat ini memang sudah mengemuka. Presiden Jokowi, kata dia, sudah mengantongi nama-nama menteri yang akan dirombak. Apalagi ada menteri yang membangkang itu.‎

Adapun politikus PDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa ‎penghina presiden merupakan menteri perempuan. Petunjuk lainnya adalah, kementerian yang dipimpin wanita tersebut di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun Masinton tak menyebut secara gamblang siapa menteri tersebut. .

Namun merujuk pada struktur ke struktur kabinet, maka menteri yang ada di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ada sepuluh menteri. Yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dari daftar itu, hanya ada dua menteri perempuan yakni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Siti Nurbaya dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Siti diketahui berangkat dari Partai NasDem dan Rini adalah profesional.(vd)

Jakarta,koranrakyat.com -  Terkait dengan peristiwa penyerangan kantor PDI di jalan Dipenegoro 58 pada 27 juli1996 hingga kini masih tertahan di Badan Reserse Kriminal Polri terus menjadi sorotan tajam dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia(TPDI). Pasalnya, berkas letjen (Purn) Sutiyoso sebagai tersangka masih tertahan dan tak terungkap.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Koordinator TPDI Petrus Selestinus di depan gedung Bareskrim Polri, Senin, (29/6)2015 mengatakan hingga kini saya yakin berkas Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai tersangka dalam peristiwa penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, pada 27 Juli 1996 lalu, masih tertahan di Badan Reserse Kriminal Polri. " Itu lah  kami berserta anggota TPDI dan beserta beberapa korban datang atas peristiwa politik.  Kami ,mempertanyakan kejelasan berkas perkaradari peristiwa yang dikenal dengan sebutan "Kuda Tuli" itu kepada penyidik,"ujarnya
 
Selanjutnya, Petrus menegaskan hingaga kini kan sudah 19 tahun kasus ini tidak ada kejelasan. "Kami datang meminta penjelasan. Kami yakin berkas ini menyangkut di sini," tegasnya.

Untuk itu, Petrus menjelaskan pengusutan perkara kerusuhan 27 Juli 1996 itu diawali dengan pembentukan tim penyidik koneksitas oleh Bareskrim Polri, yakni pada tahun 2000."Hasil penyidikan, 30 orang ditetapkan sebagai tersangka, baik dari unsur sipil maupun ABRI (saat ini TNI)," jelasnya.

Seiring dengan itu, Petrus merincinya salah satu unsur ABRI yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Sutiyoso yang saat peristiwa itu terjadi menjabat sebagai Panglima Kodam Jayakarta.Adapun, dari unsur sipil, penyidik menetapkan Soerjadi sebagai tersangka."Mereka itu disebut dalang penyerangan kantor PDI dan penganiayaan pendukung Megawati di dalamnya, hingga mengakibatkan lima orang meninggal dunia," rincinya.

Sesuai data, Petrus menandaskan sekitar tahun 2005, TPDI pernah menanyakan kelanjutan berkas tersebut ke tim penyidik koneksitas Bareskrim Polri. Penyidik pun menyebutkan bahwa berkas perkara tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.TPDI juga mengonfirmasinya ke kejaksaan. Berkas itu rupanya, dikembalikan kembali ke Bareskrim lantaran kurang lengkap."Sampai saat ini perkara itu menguap entah ke mana. Kami meyakini berkas itu masih aktif, karena sampai kini tidak ada pemberitahuan perkara itu dihentikan atau berlanjut," tandasnya.

Untuk itu, Petrusmenambahkan telah meminta penjelasan kepada penyidik yang saat ini bertugas di Bareskrim Polri."Namun, lantaran perkara itu sudah lama terjadi, penyidik membutuhkan waktu untuk mencari dan menganalisis kembali untuk kemudian disampaikan ke TPDI," tambahnya .(vk)

Jakarta, koranrakyat.com - Proses pemeriksaan Abraham Samad hingga kini belum lengkap dan itu akan berlanjut. Tentunya itu akan dilanjutkan oleh Penyidik. Setelah lengkap nanti akan diserahkan ke Kejakasan.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Komjen POL Budi Waseso ditemui di Mabes Polrii,25/6)2015 mengatakan  yang jelas pemeriksaan Abraham Samad , ya itu belum lengkap dan belum selesai. "Nanti diperiksa , hasil pemeriksan sudah cukup dan dilimpahkan  ke Jaksaan," ujarnya.

Ketika ditanya apa betul  sekitar pertemuan di Jogjakarta, apakah ada pertemuan di rumah kaca.Badrodin mengatakan belum sempat diperiksa soal rumah kaca." Yang diklarifikasi dengan hasil keterangan saksi-saksi secara keseluruhannya. ini yang dipertanyakan kepada yang bersangkutan," .Apakah itu juga dengan rumah kaca," akunya.

Badrodin menegaskan kode etik tidak pernah menggugurkan pidana. saya balik dan jangan ada undang-undang super lagi. Kode etik itu sifatnya internal kedalam. " Kalau begitu saya buat saja undang-undang kode etik. kalau mengocok-ngocok saya yang salah. itu tidak boleh begitu yang salah," tegasnya.(vk)

Jakarta, koranrakyat.com- Setelah melakukan pertemuan secara internal, berkaitan dengan ada  5 calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid 4,dari Kejaksaan Agung akhirnya di umumkan secara resmi.Dari lima Jaksa ini, dimana 4 jakasa laki-laki dan 1 Jaksa  perempuan. Secara cermat ini bukan titipan dan siap  mengikuiti seleksi oleh Pansel.
 
 
Jaksa Agung HM Prasetyo di  temui di Kompleks Kejaskaan Agung, Selasa (23/6)2015 mengatakan sesuai dengan apa pernah saya  janjikan inilah saat-saat terakhir untuk kita menyampaikan calon-calon dari kejaksaan yang nanti untuk ikut seleksi menjadi jadi komisioner KPK jilid 4 ya."Saya sudah bertanya dan mendapatkan masukan dari  keluarga besar Purnadyaksa yang selama inimengikuti  perkembangan bagaimana kejaksaan dari awal sampai sekarang ini  tentunya memantau apa yang ada dalam kejaksaan termasuk personilnya," ujarnya
 
Sesuaiperkembangan,Prasetyo mengakui sempat sudah bicarakan dengan para Jaksa Muda dan wakil Jaksa Agung tentang siapa-siapa yang dimiliki Kejaksaan Agung yang layak untuk lali ini diseleksi sebagi komisioner KPK. Saya juga sudah memanggil saya persatu, teman-teman kita yang bersedia untuk ikit seleksi untuk menjadi komisioner KPK Jidli 4 ini."Akhirnya saat bisa menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian ada berapa nama yaitu liat nama nantinya akan kita usulkan ikut seleksi menjadi capim KPK," akunya
 
Menyinggung calon ini, Prasetyo menandaskan Saya katakan ini bukan calon titipan, mereka betul-betul ikut seleksi, karan mereka yang akan dilakukan seleksi termasuk pemenuhan kriteria persyaratan yang ditentukan.jdai ini bukan calon titipan, mereka akan mengikuti sungguh-sunggu apa yang akan dilaksanakan danakan disaratkan oleh panitya seleksi"Memang tim pansel juga datang ke Kejaksaan Agung ini , untuk diskusi tentangbagaimana kedepan tentunya berkaitan dengan masalah komisionernya. Saya sampaikan  bahwa dalam penentuan komisioner nanti kita lihat dulu, bobot danbebetnya, kapasitasnya , kompetensi dan integritasnya yang paling penting. kita berharap KPK kedepan akan lebih baik," tandasnya.
 
Sesuai janji, Prasetyo menjelaskan tentunya kita menginginkan ini disini anda semakin lebih baik. dari 5 personil kejaksan yang nanti akan mengikuti seleksi menjadi komisioner KPK namanya,Pertama Djoko Subagio SH,MH, yang bersangkutan menjadi sekretaris badan Diklat Kejaksaan Agung RI, sebelumnyanya pernha jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. pernha menjadi menjadi Kepala Jaksa Tinggi Banten dan pernah menjadi kepala Biro kejaksaan Agung RI."Kedua. DR Jasman Panjaitan yang bersangkutan menjabat sebagai sekretaris Jaksa Agung MUda pengawasan merangkap sebagai Plt Jamwas. Sebelumnya penah menjadi kepala kejaksaan Tinggi Kalimatan barat, pernah menjadi kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan tengah dan pernah menjadi Direktur Tindaka Pidana Khusus," jelasnya
 
Selanjutnya, Prasetyo merincinya, ketiga  Ibu Sriharyati SH,MH ibu Sriharyati perna menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, sekarang menjadi Direktur perdata di Urusan negara.Perna menjadi Kejaksaan negeri Bandung. Ada juga calon wanita yang kita ijinkan ikut seleksi."Keempat, Sdr Suhardi SH, MH, sekarng menjabat sebagai KejatI Sulsel, sebelumnya Kepala Kejakasan Tinggi Sumut dan pernha juga menjadi Direktur penuntutan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus. Kelima. Sdr Muhamad Rum SH.MH sekarang menjadi wakil kepala Kejasaan Tinggi Papua, sebelumnya koordinator tindak Pidana Khusus, dan pernah menjadi Kejaksaan Tinggi Semarang," rincinya
 
Sesuai data, Prasetyo menambahkan jadi dari mereka-mereka kita lihat trackrecord tentang mereka pengalama kerja, mudah-mudahan mereka nanti yang terpilih menjadi calon pimpinan KPK dapat memenuhi harapan kita. "saya mengajukan mereka setelah melihat mereka berbagai macam pertimbangan, kita semuamenilai kelima calon kita ini layak dan patut mengikuti seleksi komisioner KPK.Sekali lagi bukan calon titipan, tetapi kita

berharap ada diantara mereka  pasti bisa mewarnai komisi pemberantasan korupsi di jilit 4 yang akan datang," tambahnya. (vk)

Page 6 of 9

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan