Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Jombang,Koranrakyat.com – Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya memutuskan sistem musyawarah mufakat lewat ahlul halli wal aqdi (AHWA) untuk memilih rais am syuriah PB NU. Keputusan tersebut dicapai dalam pembahasan di komisi organisasi lewat jalur voting. Penerapan AHWA di muktamar didukung 252 suara. Unggul tipis dibanding penolak yang mencapai 235 suara. Sembilan suara sisanya menyatakan abstain. 

”Sistem AHWA yang diputuskan selanjutnya  akan dilaporkan pada sidang pleno,” kata KH Yahya Cholil Staquf, pimpinan sidang komisi, di arena muktamar, Pondok Pesantren Denanyar, kemarin (4/8). Dia menambahkan, meski masih akan dilaporkan, proses di rapat pleno umumnya tinggal mengesahkan. ”Itulahalasan kenapa ada rapat komisi,” imbuhnya. 

Gus Yahya –sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf– menjelaskan, hasil menyangkut AHWA yang disepakati di komisi organisasi merupakan kelanjutan kebuntuan yang sempat ditemui saat pembahasan terdahulu, yaitu saat sidang pleno tata tertib (tatib). Dalam situasi kebekuan dua kubu yang saling mempertahankan pendapat masing-masing itulah, Rais Am Syuriah PB NU KH Mustofa Bisri turun gunung.

Kepada para muktamirin, kiai karismatis asal Rembang, Jawa Tengah, tersebut mengajukan tawaran solusi hasil pembicaraannya bersama sejumlah kiai sepuh. Yakni, secara garis besar, mekanisme pemilihan rais am syuriah biarlah dibahas di forum syuriah. Saat itu Gus Mus –sapaan KH Mustofa Bisri– juga berpesan, jika memungkinkan, keputusan soal mekanisme pemilihan rais am nanti sepatutnya diambil lewat musyawarah mufakat. Namun, jika tidak bisa tercapai, mekanisme voting bisa dijadikan pilihan paling akhir. ”Karena hasil di komisi (organisasi) soal AHWA ini merupakan bunyi pasal 19 tatib yang kemarin belum sempat disepakati,” imbuh Gus Yahya.

Agenda sidang pleno pengesahan hasil rapat komisi hari ini mungkin dilanjutkan dengan pemilihan rais am syuriah dan ketua umum tanfidziyah. Dua acara tersebut, berdasar rencana awal, seharusnya dilaksanakan kemarin. Beberapa agenda mundur karena sempat berlarut-larutnya pembahasan tatib, khususnya menyangkut bahasan AHWA. 

Suasana sidang komisi organisasi di Pondok Pesantren Denanyar kemarin berbeda dengan tiga sidang komisi di tiga pondok lainnya. Khusus untuk komisi organisasi kemarin, ruang rapat delegasi wilayah dan cabang untuk syuriah dibedakan dengan tanfidziyah. Hal itu dilakukan untuk menyelaraskan kesepakatan para muktamirin setelah tausiah Gus Mus sehari sebelumnya. 

Hal berbeda lainnya terlihat dari sisi pengamanan. Banyak anggota Banser dan Pagar Nusa yang dikerahkan untuk menjaga pintu-pintu masuk para peserta sidang komisi. Identitas setiap peserta yang masuk benar-benar diperiksa. Selain peserta dilarang masuk. Kalangan media juga tidak diperkenankan meliput secara langsung kegiatan di dalam persidangan.   

Indonesianis asal Belanda Martin van Bruinessen menyatakan sejak awal yakin persoalan kebuntuan dua kubu atas pembahasan mekanisme pemilihan rais am pasti bisa diatasi. ”NU itu sering menghadapi situasi sulit mengambil keputusan. Tapi, selalu ada pula jalan untuk mengatasinya,” kata Van Bruinessen saat ditemui di tengah arena muktamar. 

Peneliti Utrecht University Belanda itu menambahkan, alotnya proses musyawarah di NU justru merupakan sisi positif yang dimiliki organisasi massa Islam dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia tersebut. Menurut dialektika yang keras itulah, kedewasaan dan kematangan para anggotanya menjadi semakin terasah. ”Ini pula yang menjadi pembeda NU dengan organisasi-organisasi lain yang cenderung lebih mudah dalam setiap pengambilan keputusan,” imbuhnya.

Berbeda dengan mekanisme pemilihan rais am syuriah, pemilihan ketua umum tanfidziyah PB NU tetap dilakukan lewat voting. Karena itu, wajar jika saat ini telah bermunculan sejumlah kandidat. 

Salah seorang kandidat kuat yang muncul adalah incumbent KH Said Aqil Siradj. Diterimanya laporan pertanggungjawaban PB NU periode 2010–2015 yang dipimpinnya menjadi salah satu parameter. Banyak pula para muktamirin yang merasa Said Aqil layak dipilih lagi. 

Dukungan kepada kiai asal Cirebon tersebut bahkan terus mengalir. Salah satunya datang dari PW NU Jawa Barat (Jabar). Meski tidak mau bicara secara terbuka, sikap mereka sangat menyiratkan bahwa suara muktamirin Jabar akan diberikan kepada Said. ”Kepengurusan PB NU periode ini mampu mengimplementasikan program-programnya dengan baik. Salah satunya terkait dengan pendirian perguruan tinggi. Dari rencananya lima, mereka mampu mendirikan 24. Ini jelas sangat layak diapresiasi,” tutur Ketua PW NU Jabar Eman Suryaman.

Dukungan itu pun membuat Said semakin percaya diri. Dia pun merasa yakin mendapat restu para muktamirin. Kendati demikian, dia menegaskan maju bermodal keyakinan membawa NU lebih berkembang. Said pun menampik isu-isu yang berkembang saat ini bahwa dirinya melakukan politik uang. Menurut dia, itu hanya isu yang sengaja disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Said juga menampik isu paketan yang dialamatkan kepada dirinya. Said menerangkan, siapa pun rais am syuriah yang terpilih, dirinya akan tawaduk kepadanya. ”Saya ini maju sebagai calon ketua umum. Soal rais am itu saya serahkan sepenuhnya kepada rais-rais syuriah dan kiai sepuh. Itu bukan ranah saya,” jelasnya.

Di luar Said Aqil, nama Wakil Ketua Umum PB NU KH As’ad Said Ali juga semakin kerap disebut kalangan muktamirin sebagai salah seorang kandidat kuat. ”Mulai banyak pula teman-teman PC dan PW yang melirik nama beliau (As’ad Ali) untuk bisa dipilih sebagai ketua umum ke depan karena dianggap punya kemampuan pengorganisasian yang baik,” kata Ketua PC NU Banyuwangi Masykur Ali. Di luar keduanya, ada pula nama KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah). Ada juga nama mantan Ketua PW NU Jawa Tengah KH Muhammad Adnan.(fd)

 

 

Jombang,Koranrakyat.com,Kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Salahuddin Wahid mengecam keras panitia muktamar yang mengintimidasi peserta soal ahlul halli wal aqdi (AHWA). Dia menuding panitia Muktamar tersebut didominasi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yang ingin mengintervensi NU.


Kemarahan Gus Solah tak bisa dibendung ketika banyak menerima keluhan muktamirin dalam registrasi. Mereka dipaksa menyetujui AHWA dalam pemilihan Rois Aam yang akan dilakukan pada sidang pleno pertama siang ini. "Panitia sangat tidak berakhlak," kecam Gus Solah, Minggu, 2 Agustus 2015.

Menurut Gus Solah, dalam AD/ART organisasi NU, tidak pernah ada AHWA. Yang ada hanyalah kata musyawarah yang oleh sebagian panitia diartikan sebagai AHWA. Kalaupun saat ini ada pihak yang ingin menggunakan mekanisme pemilihan AHWA, ujar Gus Solah, silakan hal itu dilakukan pada muktamar yang akan datang.

Pemaksaan panitia kepada muktamirin soal AHWA, tutur dia, sangat luar biasa. Untuk memaksakan kehendaknya, panitia bahkan bersikap diskriminasi terhadap cabang dan wilayah yang tidak mendukung AHWA. "Ini kalau panitianya orang PKB semua," katanya.

Bekas pengurus PBNU era Hasyim Muzadi, Andi Jamaro, mengatakan modus panitia soal Ahwa kepada muktamirin cukup kasar dan keji. Peserta yang hendak melakukan registrasi terlebih dulu ditanya soal kesediaan melakukan pemungutan suara AHWA. Jika bersedia, panitia akan memberikan kartu hijau yang dilengkapi barcode untuk ditukar dengan kartu peserta. Sedangkan yang menolak akan diberi kartu kosongan tanpa barcode yang tak bisa dipergunakan untuk mengakses ruang sidang pleno dan komisi. "Peserta yang menolak hanya bisa memasuki lokasi pembukaan," katanya. 

Politik uang yang disebut calon Ketua Umum PBNU Salahudin Wahid alias Gus Solah terjadi dalam Muktamar NU ke 33 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur nampaknya bukan isapan jempol. Kubu pendukung ulama dari Ponpes Tebuireng itu menyebut, kubu lawan nekat melakukan penyuapan kepada PCNU agar mendukung mekanisme ahlul halli wal aqdi (AHWA). Tak tanggung-tanggung, harga dukungan untuk setiap PCNU Rp 15-25 Juta.
 
"Katanya AHWA diadakan untuk menghindari money politic, nyatanya hari ini justru AHWA menjadi komoditi. Harganya Rp 15-25 juta per PCNU, siapa saja yang menyetujui AHWA ditawari uang sejumlah itu," kata pendukung Gus Solah yang juga mantan Ketua PBNU periode 1999-2010, Andi Jamaro Dulung kepada wartawan di kantor PWI Jombang, Minggu (2/8/2015).
 
Andi menjelaskan, penerapan mekanisme AHWA untuk memilih Rais Aam PBNU di Muktamar NU ke 33 di Kabupaten Jombang sudah didesain sejak lama oleh kubu lawan. Menurutnya, kubu lawa memaksakan berlakunya AHWA untuk muktamar sejak dalam forum pra muktamar di Lombok, Makasar, dan Medan. Buntutnya adalah saat Munas di Jakarta Juni lalu, forum ulama yang tidak berwenang membahas keorganisasian dipaksakan untuk membahas dan menetapkan AHWA sebagai mekanisme memilih Rais Aam PBNU periode 2015-2020.
 
"Yang mengerti tentang hal itu (AHWA) adalah para tanfidziyah. Tetapi tanfidziyah tidak diundang saat Munas di Jakarta, yang diundang hanya Rais Syuriah. Sehingga Rais Syuriah tidak mengerti soal dan menyetujui gagasan panitia," paparnya.
 
Skenario politik yang didesain kubu lawan, lanjut Andi tak berhenti sampai disitu. AHWA sempat dipaksakan untuk disetujui oleh para peserta Muktamar Jombang dengan cara dijadikan syarat wajib dalam pendaftaran. Lantas siapa kubu lawan yang dimaksud Andi, dan kubu mana yang diuntungkan atas berlakunya mekanisme AHWA dalam pemilihan Rais Aam PBNU?
 
Andi enggan menjawab pertanyaan itu secara terbuka. Diduga kubu yang dimaksud adalah calon Ketua Umum PBNU incumbent. Jauh hari sebelum Muktamar Jombang digelar, PBNU dikabarkan merilis 39 nama ulama calon anggota AHWA. Nama puluhan ulama tersebut ditetapkan sebagai kandidat calon AHWA yang bisa dipilih peserta muktamar. Peserta tidak bisa mengusulkan nama lain selain 39 ulama tersebut.
 
Penetapan 39 nama ulama calon anggota AHWA itu pun menurut Andi bagian dari skenario politik untuk memenangkan kubu incumbent. Pasalnya, 39 nama yang dipilih tidak mewakili suara ulama seluruh Indonesia. "Itu tidak representatif mewakili kiai seluruh Indonesia. Dan karena itu direkayasa supaya kalau terpilih 9 (anggota AHWA), maka kesepakatannya memilih salah satu kandidat Rais Aam. Karena itu teman-teman yang menolak AHWA menganggap itu tidak fair," tandasnya. (fd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com - Pemeriksaan dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldy di anggap sudah melalui kajian  penyidik, proses hukumnya dianggap sudah sesuai dengan prosedur.  

Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso ditemui di Mabes Polri, Selasa (28/7) 2015 mengatakan bahwa penyidiknya telah mengkaji perkara dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldy. Hasilnya, proses hukum atas perkara tersebut sesuai prosedur."Kita kajinya kan berdasarkan undang-undang dan hukum. Itu sudah kita kaji dan enggak ada masalah," ujarnya.

Sementara, itu,  Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Jokowi minta Polri mengkaji ulang perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin. Dalam kasus ini, penyidik Polri menyeret dua Komisioner KY Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri sebagai tersangka.

Menurut Presiden, lebih baik Polri menyelidiki kasus-kasus strategis yang mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pria yang populer disapa Buwas itu mengaku, sebenarnya dirinya tidak begitu mengerti apa maksud Pratikno mengkaji ulang perkara. Sebab, hal itu sudah dilakukan dan dipastikan tidak ada masalah lagi. Namun, jika memang dibutuhkan pengkajian kembali, Buwas akan melakukannya.

Buwas juga menegaskan bahwa proses hukum Bareskrim Polri terhadap dua komisioner KY bukan berarti mengabaikan perkara-perkara yang mendukung program pembangunan pemerintah lain. Perkara Komisioner KY itu, sebut Buwas, adalah laporan yang juga tidak dapat diabaikan.

"Dalam penegakkan hukum, semua harus kita respons. Kita sesuai norma hukum saja, tidak usah keluar dari situ. Artinya, semua kan kita tindaklanjuti," ujar Buwas.

Buwas menambahkan, penyidiknya juga mengusut perkara-perkara yang menghambat pembangunan, salah satunya adalah korupsi. Perkembangan perkara-perkara itu pun telah dilaporkan ke Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

 

"Saya tetap melaporkan perkembangan kasus ke Kapolri, nanti Pak Kapolri kan secara berjenjang melaporkannya ke atasan lagi,"ujar Buwas.(vk)

Monday, 27 July 2015 17:31

ICW Diperiksa Bareskrim Atas laporan Pakar Hukum

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Diduga melakukan pecemaran nama Baik, akhirnya hari ini ,Senin (27/7)2015 Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri memeriksan dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo. Keduanya,diminta datang pukul 10.00. dan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik yang diadukan oleh pakar hukum Romli Atmasasmita.

Kuasa Hukum Emerson dan Adnan, Laola Esther ketika dihubungi mengatakan kedua diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik yang diadukan oleh pakar hukum Romli Atmasasmita."Keduanya akan hadir sebagai saksi perkara dugaan pencemaran nama baik yang diadukan oleh pakar hukum Romli Atmasasmita," ujarnya.

Selanjutnya, Laola menegaskan menghadapi pemeriksaan hari ini, Emerson dan Adnan akan didampingi koordinator tim kuasa hukum, yakni Febionesta, yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).  Namun disayangkan panggilan atas Emerson dan Adnan karena sebelumnya Dewan Pers berkesimpulan bahwa kasus dugaan pencemaran nama baik Romli oleh keduanya seharusnya diselesaikan dengan UU Pers, bukan pidana. "Tapi pemeriksaan keduanya tetap dilakukan dan kami tetap akan datang," tegasnya.

Kasus ini berawal dari laporan Romli atas Emerson, Adnan dan Said Zainal Abidin penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri di Bareskrim, Kamis (21/5/2015) lalu. Romli merasa mereka telah mencemarkan nama baiknya di media massa, antara lain Kompas, Tempo dan The Jakarta Post. Informasi yang dihimpun dari berbagai media massa, Emerson mengatakan bahwa rekam jejak Romli tidak ideal untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. 

Sementara, Adnan menyebut, integritas dan komitmen Romli dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan karena menjadi saksi ahli yang meringankan Budi Gunawan dalam sidang praperadilan. 

Adapun, Zainal menyebutkan, Romli prokoruptor karena menjadi saksi ahli di dalam sidang praperadilan Budi Gunawan. 

Romli menilai, kalimat-kalimat pernyataan itu sangat mencemari nama baiknya.

"Buat saya secara pribadi, pernyataan mereka-mereka itu sangat berharga. KPK itu undang-undangnya saya yang buat, tapi saya malah dianggap pecundang oleh mereka," ujar Romli.(vk)

 

 

 

.

Jakarta,koranrakyat.com- Laporan Hakim Sarpin ke Mabes Polri terhadap  dua Komisi Yudisial (KY) jadi perdebatan,  terus saja menimbulkan penilaian dan pertentangan  tajam sejumlah kalangan. Penilaian menegaskan laporan itu adalah sama saja melawan negara.

Kriminolog Universitas Indonesia, Ferdinand Andi Lohlo ketika dihubungi Koranrakyat ,Sabtu(25/7)2015 mengatakan dan menilai Hakim Sarpin Rizaldi sama saja melawan negara karena melaporkan dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Ferdinand menjelaskan, seseorang yang menjadi representasi dari negara tidak bisa dituduhkan melakukan pencemaran nama baik dikarenakan komentar yang diajukannya. "Komisioner Komisi Yudisial menjalankan tugasnya sebagai institusi negara. Dia (Suparman dan Taufiqurrahman) tidak datang sebagai Komisioner pribadi, bagaimana caranya negara melakukan pencemaran nama baik. Kalau begitu kan Sarpin salah alamat, sama saja tuntutannya kepada NKRI, karena dia representasi dari negara,"ujarnya.  

Sesuai perkembangan, Ferdinand menjelaskan dan  mencontohkan, jika seseorang yang menjalankan tugas negara bisa dijadikan tersangka, maka berapa banyak polisi yang masuk ke dalam penjara dikarenakan menembak mati penjahat. Sebab, lanjut dia, menembak mati penjahat bisa dikategorikan menghilangkan nyawa orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang. "Kenapa polisi tidak dipenjara, karena dia punya imunitas, dia menjalankan tugas negara, sama seperti Komisioner Komisi Yudisial yang menjalankan tugas negara,"jelasnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai masalah hukum bukanlah masalah formal yuridis saja, tetapi harus dilihat masalah secara kontekstual. 

Oleh karena itu, harus dilihat apakah Komisioner KY bicara di media massa dalam konteks wewenangnya atau tidak. 

"Sebagain besar orang berpendapat, dan termasuk saya juga berpendapat itu masih konteks yudisial. Jadi sebenarnya itu tidak bisa dilarikan ke masalah pidana," ucap Ferdinand. 

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Ketua KY Suparman Marzuki dan anggota KY, Taufiqurrahman Syahuri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi. 

Hakim Sarpin adalah hakim yang memutus gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut putusan Sarpin, penetapan tersangka Budi oleh KPK tak sah.  

Dalam laporannya, Sarpin keberatan dengan komentar serta pernyataan ketua dan komisioner KY tersebut yang dimuat di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. 

 

Menurut Sarpin, perbuatan keduanya telah mencemarkan nama baik. Sebelum melapor ke Bareskrim, Sarpin melalui pengacara sempat melayangkan somasi terbuka agar pihak-pihak yang memberikan komentar negatif itu meminta maaf secara terbuka. Apabila mereka tidak meminta maaf, ia akan melaporkannya ke polisi.(vk)

Jakarta, koranrakyat.com- Kasus  pimpinan komisi Yudisial terus  berjalan. hingga kini polisi  memberikan ruang untuk  mediasi, sayangnya . kasus itu tak dapat dicabut.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri, Jumat (24/7)2015 mengatakan kit akan berikan ruang  siapapun  mediasi yang bersangkutan namun  kasus ini tak  bisa dihentikan."Polri tanpa ada pencabutan kasus ini tidak bisa menghentiukan kasus itu, karena itu dipersyaratkan oleh KUHAP," ujarnya.

selanjutnya, Badrodin menegaskan sehingga memberikan  Menkopolhukam akan melakukan mediasi kita tunggu saja hasilnya."Kompolnas juga akan memediasi silahkan saja ," tegasnya.

Ketika ditanya kalau Presiden akan melajukan pengawasan, Badrodin menjelaskan kan
sudah ada kompolnas sebagai  pengawas. " Jadi kami berharap semua proses pengawasan untuk membantu Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga koreksi itu dapat membantu mekaksanakan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik.(vk)

 

 

Thursday, 09 July 2015 16:39

Novel Penyidik KPK Merasa Dirinya Di Kriminalisasi

Written by

Jakarta,koranrakyat.com.Meskipun proses pemeriksaan masih terus berjalan, namun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, berkeyakinan bahwa perkara hukum yang dijalaninya merupakan bentuk kriminalisasi. Namun, ia tetap akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penganiayaan tersangka pencuri burung walet pada 2004.

Novel Baswedan,usai diperiksa selama tujuh jam di Bareskrim, Rabu (8/7)2025 mengatakan  saya berkeyakinan bahwa perkara hukum yang dijalaninya merupakan bentuk kriminalisasi"Saya tetap memandang bahwa masalah ini adalah upaya kriminalisasi terhadap saya. Meskipun
Setelah diperiksa selama tujuh jam oleh Tim  Direktorat Tindak Pidana Umun Badan Reserse Kriminal Polri," ujarnya.

Selanjutnya,Novel menyatakan akan tetap menjalani proses perkara itu. Ia akan memenuhi seluruh proses hukum yang diminta kepolisian. Apa pun, Novel akan tetap menghormati institusi di mana dia pernah mengabdi.  "Kepada penyidik saya menyampaikan, dalam proses apa pun, saya siap,"tandasnya

Soal pemeriksaannya kali ini, Novel mengaku mendapatkan 35 pertanyaan. Ia enggan menyebutkan apa materi pertanyaan tersebut. Novel juga enggan menyebutkan substansi perkara.

Novel menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan. Saat menjadi Kepala Satuan Reserse Polres Kota Bengkulu pada 2004, timnya menangkap komplotan pencuri sarang burung walet. Dia dituduh menganiaya hingga salah seorang tersangka meninggal dunia. Novel disangka Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 KUHP juncto Pasal 52 KUHP.

Kasus Novel ini pernah dibuka kembali tahun 2010, ketika kisruh KPK versus Polri jilid II. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Polri menangguhkan perkara Novel. Sempat tersangkanya beberapa lama, kasus Novel dibuka kembali tahun 2015 ini. Itu bertepatan juga saat kisruh KPK-Polri jilid III.(vk)

 

Tuesday, 07 July 2015 16:31

Buwas Anggota KPK Harus Punya Hati

Written by

.

 Jakarta, koranrakyat.com — Proses seleksi calon pimpinan KPK terus bergulir, penentuan itu menjadi tugas berat bagi pansel. Itulah untuk menjadi penilaian tugas berat pimpinan KPK adalah melaksanakan kewajiban hati nurani.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso ditemui di Mabes Polri, Senin (6/7)2015 mengatakan menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tugas yang berat."Yang paling berat menjadi pimpinan KPK itu sebenarnya menjalankan kewajiban dari hati nurani. Kalau yang pintar sih banyak," ujarnya.

Selanjutnya, Budi Waseso menegaskan hingga kini tak mendukung calon tertentu untuk menjadi pimpinan KPK."Yang penting, yang jadi pimpinan KPK bagus, bisa berkoordinasi sesama, bekerja sama, dan bertanggung jawab," tegasnya.

Dari 194 orang yang lolos seleksi administrasi, ada sejumlah calon yang berlatar belakang Polri, antara lain Kombes (Purn) Basuki, Irjen (Purn) Rudiard M L Tampubolon, Irjen Syahrul Mamma, dan Brigjen Pol Basaria Pandjaitan.

Pansel KPK memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi nama pendaftar yang lolos seleksi administrasi mulai 4 Juli hingga 3 Agustus 2015. Setelah itu, para calon pimpinan KPK diwajibkan membuat makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi yang dilakukan pada 8 Juli.

Hasil tes pembuatan makalah itu akan diumumkan pada 15 Juli. Pansel akan melakukan assessment kepada para pendaftar pada 27-28 Juli. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus.

Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus, wawancara pada 24-27 Agustus, dan laporan akan disampaikan oleh Pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.(vk)

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Sesuai dengan hasil Kongres di Surabaya  akhirnya  hari ini juga, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melantik pengurus pusat Partai Demokrat periode 2015-2020. Seiring dengan itu Edhie Baskoro dipercaya  sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan ,Sabtu(4/7)201 mengatakan dalam rapimnas ini diawali dengan pelantikan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Periode 2015-2020."Dalam kepengurusan itu, terdapat nama Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang dipercaya menjadi Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat."Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," ujarnya.

Selanjutnya, Hinca menjelaskan DPP Partai Demokrat terdiri dari beberapa bidang serta departemen dan diisi oleh ratusan orang pengurus. Sebagai Ketua Umum, SBY menyatakan berwenang membuat susunan pengurus dengan mempertimbangkan keperluan organisasi dan melibatkan Majelis Tinggi Partai Demokrat."Falsafahnya, ketua umum berwenang dan bertugas menyusun pengurus setelah kongres. Orientasinya untuk kepentingan organisasi, bukan kepentingan orang-seorang," jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Pelantikan ditandai dengan pengucapan janji dan penandatanganan dokumen yang dilakukan oleh SBY, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan dengan disaksikan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin."Dengan janji yang saudara ucapkan, dan dengan rahmat Tuhan, saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dengan ini menyatakan saudara resmi sebagai pengurus pusat masa bakti 2015-2020," ujarnya

SBY kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat setelah terpilih secara aklamasi dalam Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya pada Mei 2015. Target besar Demokrat dalam masa bakti ini adalah memenangi pemilu.(vk)

Saturday, 04 July 2015 21:06

Rapimnas Partai Demokrat Munculkan Nama Baru

Written by

Jakarta,koranrakyat.com —Sesuai hasil kongres akhirnya partai Demokrat  menggelar rapat  pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta Convention Center, Senayan, Sabtu (4/7/2015).Muncul nama  baru di jajaran DPP diantaranya Roy Marten dan Dr. Soekarwo sebagai pengurus pisat.

Sekretaris Jenderal  DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan,Sabtu (4/7)2015 mengatakan 
salah satu agenda utama rapimnas adalah membahas persiapan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak." Rangkaian acara akan diawali dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2015-2020 yang dihasilkan dari Kongres IV di Surabaya. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono,"ujarnya.

Selanjutnya, Hinca menegaskan bintang-bintang baru, anak-anak muda Demokrat banyak muncul."Yang kami sebut kader utama, madya, itu semua ada. Antara senior dan yunior lengkap sudah," tegasnya.

Ditempat terpisah, juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Imelda Sari  menandaskan setelah acara pelantikan, SBY akan membuka rapimnas secara resmi. Peserta rapimnas adalah semua pengurus Partai Demokrat tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota, semua anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR/MPR, serta kader yang akan diusung menjadi calon kepala daerah."Usai pelantikan, selanjutnya memang rapimnas ini akan fokus untuk pilkada," tandasnya.

Jadi, dalam rapimnas tersebut, menjelaskan akan digelar juga penandatanganan pakta integritas semua calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Demokrat. "Secara simbolis akan ada penandatanganan pakta integritas,"jelasnya. .(vk)

 

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com-Proses penanganan tiga kasus seperti kasus AS , BW dan Denny Polri optimis selesai tidak lama lagi setelah lebaran. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri, Jumat (3/7) 2015/mengatakana  optimistis penanganan kasus hukum terhadap Abraham Samad (AS), Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana akan selesai tidak lama setelah lebaran."Saya optimistis ketiganya bisa selesai tidak terlalu lama. Mungkin setelah lebaran bisa selesai,"ujarnya.

Selanjutnya, Badrodin menegaskan kasus Bambang Widjojanto sudah P21 atau sudah dinyatakan lengkap, tinggal dilakukan penyerahan berkas tahap kedua setelah lebaran."Sementara kasus Abraham Samad masih ada kekurangan dalam keterangan saksi, dan jaksa merekomendasikan agar Polri mencari satu lagi tersangka,"tegasnya.

Sementara, Badrodin menjelaskan untuk kasus Denny (Indrayana) sudah hampir selesai tinggal menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK," kata dia."Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjerat kasus hukum," jelasnya.

Dari pendalaman, Badrodin merincinya
Abraham Samad menjadi tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen dan dalam tanda lutip Rumah Kaca."Sementara Bambang Widjojanto dituding mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu pada persidangan di Mahkamah Konsitusi terkait sengketa pilkada,"rincinya.

Denny Indrayana sendiri merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang terjerat kasus "Payment Gateway" atau sistem pembayaran online pembuatan paspor.(vk)

 

 

 

Friday, 03 July 2015 23:20

Polri Siap Amankan Pilkada Serentak

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Upaya untuk mengamankan perjalanan tahapan pilihan umum kepala daerah serentak. Seiring dengan itu, Polri siap pengamanan secara optimal.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui di Mabes Polri ,Jumat (3/7)2015 mengatakan Polri siap memberikan pengamanan optimal saat digelarnya seluruh tahapan pemilu kepala daerah serentak. Dipastikan semua potensi konflik telah berhasil dipetakan oleh Polri. "Memang saya rasakan bahwa ini akan terjadi kerawanan yang cukup tinggi karena berbagai faktor," ujarnya.

Selanjutnya, Badrodin menegaskan pemetaan konflik dilakukan mulai dari kelengkapan perangkat penyelenggara pemilu." sejarah konflik di daerah berikut konflik partainya, calon yang akan maju, dan karakter masyarakat di daerah tersebut,"tegasnya.

Untuk itu, Badrodin mengakui sesuai dari hasil pemetaan itu, dibuat kategori daerah yang rawan dan sangat rawan agar diberikan perhatian yang lebih serius. "Semuanya ini sudah kami petakan mana daerah rawan dan angat rawan. Butuh penguatan yang cukup untuk mengantisipasi potensi konflik," akunya.

Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahapannya sudah dimulai di akhir Juli 2015. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.(vk)

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Menjelang pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah yang tinggal berapa bulan, Polri memberikan perhatian khusus mengawal setiap tahapan-tahapan Pemilukada.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri)_ Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri,Jumat(3/7)2015 mengatakan, Polri siap memberikan pengamanan optimal saat digelarnya seluruh tahapan pemilu kepala daerah serentak. PastiIah  semua potensi konflik telah berhasil dipetakan oleh Polri. "Memang saya rasakan bahwa ini akan terjadi kerawanan yang cukup tinggi karena berbagai faktor," ujarnya.  Selanjutnya, Badrodin menegaskan pemetaan konflik dilakukan mulai dari kelengkapan perangkat penyelenggara pemilu, sejarah konflik di daerah berikut konflik partainya, calon yang akan maju, dan karakter masyarakat di daerah tersebut. "Dari hasil pemetaan itu, dibuat kategori daerah yang rawan dan sangat rawan agar diberikan perhatian yang lebih serius,"tegasnya

Dikatakan Badrodin semuanya ini sudah kami petakan mana daerah rawan dan angat rawan. "Butuh penguatan yang cukup untuk mengantisipasi potensi konflik," akunya.

Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahapannya sudah dimulai di akhir Juli 2015. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

 

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Kasus  penyerangan kantor PDI di jalan Dipenegoro 58 pada 27 juli1996 yang menjadi sorotan pengangkatan Sutyoso, ternyata menjadi perhatian Bareskrim Polri. Meskipun begitu Polri siap akan menelusuri dan menjelaskan status kasus itu.
 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal(Kabareskrim),Komjen Pol Budi Waseso di temui di Mabes Polri, Selasa (30/6)2015 mengatakan bukan walaupun bagaimana, kalau itu melalui seleski dan melalui penyeleksian. " Kita lakukan juga , apakah kasus itu kita lakukan , atau sudah kadarluarsa atau belum. ini masih dalam penanganan dan kita telusuri dan bagaimana," ujarnya.
 
Ketika ditanya kasus ini terjadi pada tahun 1996, Budi Waseso menegaskan 
 ini bagaiman kasus ini. apakah ini sudah kadarluarsa dan kita lihat saja nanti." apa kah ditambah, bisa saja tidak ditangani, kalau sudah dilaporkan dan itu berarti belum, sedang kita dalami," tegasnya.
 

Menyingung  siapa yang minta  Sutyoso untuk di kliners, Budi Waseso mengakui artinya masyarakat kan perna mengetahui itu  sekarang di sampaikan kepada kita dan kita menaggapi itu." Harus ada laporan itu. Ini sedang saya perintah karbinops harus cek, itu kan sudah lama, dan kalau administrasinya nanti dibuka kembali," akunya. (vk)

Jakarta,Koranrakyat.com.- - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno membantah jika dirinya merupakan sosok yang diduga sebagai penghina presiden. Sebagai pembantu presiden, Rini menegaskan sudah barang tentu ia menghormati Presiden Jokowi sebagai atasannya. "Kalau saya sebagai pembantu presiden, ya tentu saya menghormati Bapak Presiden," kata Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2015.

Karenanya, Rini mengaku heran jika dituduh menghina Jokowi. "Coba tanya datanya, dasarnya dari mana," kata Rini.

Ketika wartawan menyebut, ada pernyataan politikus PDIP, Masinton Pasaribu, yang mengatakan, menterinya adalah perempuan dari sektor ekonomi, Rini balik melemparkan ke wartawan. ‎

"Sekali lagi, itu dari mana? Coba tanya ke dia dari mana dasarnya, datanya dari mana. Tanya mereka yang bicara, jangan ke saya," kata Rini. Rini menegaskan, sebagai pembantu presiden, ia siap melaksanakan tugas apa pun. Termasuk kemungkinan jika ia diganti.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada menteri di dalam Kabinet Kerja yang menghina Presiden Joko Widodo. Hinaan itu, kata Tjahjo, dilontarkan seusai rapat di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut Tjahjo, aroma perombakan kabinet saat ini memang sudah mengemuka. Presiden Jokowi, kata dia, sudah mengantongi nama-nama menteri yang akan dirombak. Apalagi ada menteri yang membangkang itu.‎

Adapun politikus PDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa ‎penghina presiden merupakan menteri perempuan. Petunjuk lainnya adalah, kementerian yang dipimpin wanita tersebut di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun Masinton tak menyebut secara gamblang siapa menteri tersebut. .

Namun merujuk pada struktur ke struktur kabinet, maka menteri yang ada di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ada sepuluh menteri. Yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dari daftar itu, hanya ada dua menteri perempuan yakni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Siti Nurbaya dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Siti diketahui berangkat dari Partai NasDem dan Rini adalah profesional.(vd)

Page 6 of 10

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan