Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Jakarta,koranrakyat.com - Proses hukum yang dilakukan terhadap Wakil ketua KPK  Bambang Widjojanto setelah dinyatakan P 21 diserahksn ke Kejaksaan Agung tetap mendapatkan pengawalan  Kejaksaan. Pasalnya Komisi Kejaksaan menyebutkan aduan tim advokasi antikriminalitas terhadap BW tidak terbukti. Namun prosesnya tetap berjalan.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI Erna Ratnaningsih ketika dihubungi Minggu (20/9)2015  menyebutkan, aduan Tim Advokasi Antikriminalisasi Antikeiminal (Taktis) soal dugaan kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto, tidak terbukti. Namun, Komisi Kejaksaan akan tetap terus mengusut aduan itu. " beberapa waktu lalu, Taktis yang adalah tim kuasa hukum Bambang dan Abraham Samad melaporkan adanya dugaan kriminalisasi terhadap kliennya, khususnya Bambang" ungkapnya. 

Selanjutnya, Erna menegaskan dugaan kriminalisasi terlihat dari nama Bambang yang sudah dikonstruksikan sebagai terdakwa dalam persidangan Zulfahmi Arsyad, tersangka selain Bambang atas kasus yang sama. 

"Teman-teman Taktis melaporkan bahwa nama BW dimasukan ke dalam surat dakwaan, tuntutan atau putusan seolah-olah dia sudah dinyatakan bersalah. Itu indikasi ada upaya sistematis untuk menyatakan BW bersalah sebelum diadilli," tegasnya

Untuk itu, Erna mengakui
Tetapi kita sudah melakukan peninjauan di lapangan." Dalam putusan (sidang Zulfahmi) yang dibacakan hakim, nama BW tidak ada di dalamnya. Nama BW bersih-bersih saja di situ. Artinya, laporan kriminalisasi tak terbukti,"akunya.  

Lebih jauh, Erna menjelaskan meski demikian, Komisi Kejaksaan akan tetap mengusut laporan Taktis. "Kita rencana rapat lagi untuk membahas temuan kemarin. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi. Mungkin mengklarifikasi ke jaksa yang menangani prosesnya," jelaskan

Sesuai data,Erna menandaskan keputusan Komisi Kejaksaan bersifat kolektif kolegial." Oleh sebab itu, dia mesti menggelar rapat bersama terlebih dahulu demi membahas temuan tersebut," tandasnya.

Bambang disangka menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di Sidang Mahkamah (MK) pada 2010 silam. Saat itu, dia adalah kuasa hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat.

Ujang menggugat kemenangan rivalnya dalam Pemilukada, yakni Sugianto Sabran. Sidang MK itu sendiri memenangkan Ujang. Bambang dikenai Pasal 242 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. 

Selain Bambang, Bareskrim juga menetapkan rekannya, Zulfahmi Arsyad atas perkara dan pasal yang sama. Namun, dia masuk persidangan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah divonis tujuh bulan penjara, 8 September 2015 lalu.(vk)

Jakarta, koranrakyat.com- Proses untuk pembayaran Yayasan Supersemar terkait ganti rugi setelah menerima  salinan putusan MA tetap menunggu permohonan  Kejaksaan Agung sebagai penggugat untuk memohonkan eksekusi nanti setelah menerima dari Pengadilan Jakarta Selatan.

Kepala Humas PN Jakarta Selatan Made Sutisna ketika dihubungi Sabtu (19/9)2015 mengatakan pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung soal ganti rugi yang harus dibayarkan Yayasan Supersemar. PN Jakarta Selatan masih menunggu permohonan Kejaksaan Agung sebagai  penggugat untuk memohonkan eksekusi. 

"PN Jaksel akan memberi tahu putusan kepada para pihak, baru yang menang (kejaksaan) akan mengajukan permohonan eksekusi," ujarnya.

Menyikapi hal itu, Made Sutina menegaskan adapun proses eksekusi dilakukan melalui beberapa mekanisme." Misalnya, setelah surat permohonan eksekusi diterima, Ketua PN akan menggelar sidang dengan menghadirkan pemohon dan termohon, yang dalam hal ini adalah Yayasan Supersemar " tegasnya.

Selanjutnya, Made menjelaskan dalam persidangan, termohon akan diberikan waktu selama delapan hari untuk secara sukarela membayar jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan MA. 

Namun, jika termohon tidak dapat membayar ganti rugi, pemohon dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi. "Pemohon selanjutnya bisa menghitung barang apa dari milik termohon yang dapat dilakukan eksekusi, yang jumlahnya cukup untuk menjamin jumlah ganti rugi yang semestinya dibayarkan," jelasnya.

Majelis hakim peninjauan kembali sebelumnya mengabulkan PK yang diajukan negara yang diwakili oleh Kejaksaan Agung.  Kejagung mempersoalkan salah ketik terkait dengan nominal ganti rugi yang harus dibayarkan dalam putusan kasasi 2010. 

Kasus tersebut bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) atas penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar. 

Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa/mahasiswa itu ternyata disalurkan kepada sejumlah perusahaan. MA dalam putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Harifin A Tumpa, Rehngena Purba, dan Dirwoto menyatakan bahwa tergugat II harus mengembalikan 75 persen dari total dana yang diterima, yaitu 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139 juta. 

Angka Rp 139 juta dipermasalahkan oleh Kejagung melalui PK karena setelah diteliti ternyata hilang tiga angka nol. Angka yang benar adalah Rp 139 miliar. 

Dengan keluarnya putusan PK, artinya Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar AS atau setara Rp 4,25 triliun dan ditambah Rp 139 miliar atau semuanya Rp 4,389 triliun.(vk)

Monday, 07 September 2015 12:15

Pencopotan Buwas Kapolri Siap Jelaskan Ke Dewan

Written by

Jakarta, koranrakyat.com- Rotasi  didalam pergeseran tugas anggota Polri tetap saja diaggap biasa. Walaupun ini  rotasi ini nampaknya adanya intervensi didalam perubahan struktur dianggap wajar sejumlah kalangan .Pasalnya, pergeseran ini  ada campur tangan istana yang mendesak Kapolri segera melakukan perombakan. Namun Itu  akan dijelaskan dii Komisi DPR  RI bila diminta kejelasan. 

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ditemui di Selas-sela sertijab kabareskim dan kepala BNN dan 8 Kapolda di gedung Rupatama, Senin (7/9)2015 mengatakan kalau DPR Memanggil ini kan hal yang biasa dan ini kan rotasi.Kita kan bisa lihat bahwa proses ini kan melalui Wanjakti." Nanti kan yang lain-lain kan bisa memberikan penjelasan bahwa itu memang ada proses Wanjakti yang kita sepakati," ujarnya.

Ketika ditanya  apa yakin Anang Iskandar mampu meneruskan, karena masa tugasnya tinggal  setahun  dan mendekati masa  pensiun, Badrodin menegaskan Tidak harus satu tahun untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau bisa diselesaikan berapa bulan kenapa tidak diselesaikan. Kan tentu pimpinannya kan tetap masih saya." Saya mengharapkan bahwa kasus-kasus yang sudah ditangani Pak Budi Waseso yang lama tetap harus dilakukan penyelesaian. Harus diproses sampai ke pengadilan," tegasnya.

Saat disinggung kenapa milih Anang yang cuma tukar posisi dan, kenapa tidak pilih jenderal bintang tiga lainnya, Badrodin menjelaskan Jenderal bintang tiga yang lain yang kompetensi reskrim itu hanya tiga, yang punya pengalaman di bidang reskrim. Yaitu Pak Anang Iskandar, Pak Saud Usman Nasution kemudian Pak Suhardi Alius."Pak Suhardi Alius sakit, Pak Saud Usman Nasution lebih singkat masa-nya dari pada Pak Anang. Sehingga jatuhnya kepada Pak Anang Iskandar," jelasnya

Jadi apa kah pilihan sudah  pilihan yang tepat, kalau dipanggil DPR, Badrodin mengakui kita kan jelaskan sesuai dengan apa adanya yang kita dalami, apa adanya, prosesnya itu bagaimana kita akan jelaskan"Banyak. Kepentingan organisasi . Ada pembinaan karier, ada yang memang sudah pensiun, ada yang memang perlu peningkatan penyegaran, ada terkait dengan masalah tugas-tugas yang harus bisa memberikan pengalaman pada calon-calon pimpinan.Itu cukup beragam. Tidak hanya satu," akunya.

Menyoroti kinerja Komjen  Budi Waseso, apakah dirotasi  tidak masalah,Badrodin nerincinya anda mengatakan narkotika sudah darurat nasional katanya. Kalau darurat nasional bagaimana harus memberanikan harus dengan satu upaya yang betul-betul. Kalau misalnya teruji di Bareskrim, kita untuk berantas narkotika kan juga akan lebih baik." Kan pasti semua masyarakat berkepentingan bahwa narkoba ini harus diberantas. Bahkan ada programnya 2015 Bebas Narkoba itu kan juga belum terwujud. OKI, kita harus berikan pimpinan BNN yang mampu untuk mewujudkan itu.

Menyingkap bapak begitu, berarti Anang kurang mampu dong,Badrodin menandasakan Pak Anang itu sudah lama di BNN."Perlu ada penyegaran tugas sebelum jadi Ka BNN, Pak Anang itu sudah tiga tahun di BNN sehingga perlu ada penyegaran-penyegaran tugasm" tanadasnya

Sesuai perkembangan,kasus 180T yang sedangdibongkar Budi Waseso itu Badrodin menmbahkan Kita kan masih pelajari. Saya suruh pasti inventarisir mana kasus yang dalam taraf penyelidikan mana kasus yang masuk penyidikan."Nah ini ke depannya apa. Kan kita harus tetap, kalau sudah masuk ke penyidikan ya tetap harus diselesaikan. Dituntaskan! Tidak mungkin kita terus menghentikan begitu saja," tambahnya (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 04 September 2015 12:16

Anang Iskandar Pengganti Kabareskrim Harus Tetap Buwas

Written by

 Jakarta,Koranrakyat.com,-Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang baru saja melepas jabatan sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, membenarkan dia pernah ditelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambungan telepon itu, Kalla meminta Budi Waseso tak memidanakan kebijakan badan usaha milik negara.
Menanggapi permintaan Kalla, Budi meminta agar Wapres tak langsung mengambil kesimpulan. "Saya bilang, ini penegakan hukum, Pak. Baru proses awal," kata Budi saat ditemui di ruangannya, Jumat, 4 September 2015.
Budi meminta Kalla membiarkan penyidikan kasus ini berjalan dan menyerahkan pengawasan kasus pada dirinya. "Saya akan awasi ini dan Bapak awasi saya," demikian Budi mengulang ucapannya pada JK.

Saat berbicara dengan JK, Budi juga meminta agar tak buru-buru menyimpulkan karena yang dia lakukan justru akan menyelamatkan keuangan negara. "Masa dibiarkan dengan alasan BUMN, mana boleh?"
Bareskim saat ini sedang menelisik kasus korupsi yang terjadi di BUMN, salah satunya adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) II. Dalam kasus tersebut, Budi meyakini alat bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup. Satu orang pejabat Pelindo bahkan sudah berstatus tersangka, yaitu Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II, FN.
Bareskrim menggeledah kantor PT Pelindo II di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 28 Agustus 2015 lalu. Penyidik juga menggeledah ruangan Direktur Utama Pelindo, RJ Lino, yang terletak di lantai gedung IPC untuk mencari bukti-bukti penyelewengan pengadaan crane.
Dari hasil geledah itu, penyidik mengangkut 26 bundel dokumen, di antaranya audit internal dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan laporan kinerja Lino. Tak hanya itu, mereka juga menyegel satu unit harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II/IPC yang dioperasikan di Dermaga 002, Pelabuhan Tanjung Priok.
Crane yang dibeli Pelindo seharusnya disebar ke delapan pelabuhan: Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang, dan Pontianak. Namun hingga kini crane beserta simulatornya dibiarkan menganggur.
Budi menjamin ada pelanggaran dalam kasus itu. "Saya jamin 100, bahkan 1000 persen telah terjadi korupsi," kata dia." Harapan saya pengganti saya harus tetap berani, menindak kasus kasus korupsi, walaupun sesulit apapun, " ujarnya.
Ihwal mutasi Budi Waseso ke BNN, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membantah ada intervensi istana dalam pergantian jabatan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. "Tidak ada (intervensi Istana). Biasa saja," katanya seusai melakukan ibadah salat Jumat di Mabes Polri, Jumat, 4 September 2015.
Menurut Badrodin, pencopotan Budi Waseso dari posisi Kabareskrim adalah kepentingan organisasi. "Ini pergantian rutin, untuk kepentingan organisasi dan kaderisasi," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pergantian posisi Budi Waseso sebagai Kepala BNN didasari atas penilaian profesionalisme. Dia membantah pergantian jabatan itu disebabkan adanya unsur politis.
"Unsur politis bagaimana, itu berdasarkan penilaian profesionalisme," kata Kalla, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat, 4 September 2015. "Pergantian itu kan biasa. Siapa pun bisa dimutasi."
Menurut Kalla, Budi Waseso cocok dimutasi dari Kepala Bareskrim Mabes Polri menjadi Kepala BNN. Budi Waseso dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang sedang menjamur di Indonesia.(vz/vk)

Friday, 04 September 2015 10:11

Dibantah Pencopotan Buwas Karena Pesanan Istana

Written by

Jakarta, koranrakyat.com -Gonjang ganjing pergantian Komjen Pol Budi Waseso terus menjadi pembicaraan hangat yang menelisik pasalnya pergeseran itu beraroma titipan istana. Namun Mabes Polri membantah  ini hal biasa.

Kadiv Humas Mabes Polri,  Irjen Pol Anton Charliyan kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat(4/9)mengatakan pergantian Komjen Budi Waseso sebagai Ketua Badan Narkotika Nasional menggantikan Komjen Anang Iskandar adalah hal biasa yang terjadi dilingkunagn Polri." Pergantian adalah hal yang biasa untuk memenuhi kebutuhan organisasi tur of duty untuk meningfkatkan karier, dan pergantian pengalaman lebih luas lagi yang sifatnya general.Sehubungan pergantian Kabareskrim bukan pencopotan," ujarnya.

Selanjutnya,  Anton menegaskan posisi baru yang  akan ditempat Budi Waseso adalah eselon satu.Sehingga Budi Waseso,  tidak turun melainkan naik secara  jaabtan."Levelnya meningkayt dibawah langvsung presiden  jadi eselon.Saya juga sudah mengucapkan selamat kepada  Budi Waseseo,"tandasnya.

Ditempat terpisah, Kapolri Jenderal Badrodin  Haiti(BH), menurut Anton, tidaklah asal tunjuk menempatkan Buwas sebagai ketua BNN.Selama ini, ungkap Anton, Buwas memiliki kemampaun, dan kemampuan inilah yang dibutuhkan untuk pemberantasan narkoba di tanah Air."Karena Indonesia darurat narkoba Budi Waseso  lebih proaktif lagi dan dibutuhkan di BNN," tegasnya.pungkas Anton yang mengenakan seragam Polri bintang dua dipundaknya.(vk)

 

 

 

Friday, 04 September 2015 09:48

Pencopotan Buwas Disampaikan Tengah Malam

Written by

Jakarta,koranrakyat.com -Meskipun pencopotan yang tiba-tiba santer  sempat menjadi pertanyaan. Hal itu semakin kentara adanya intervensi istana  menujukan pengaruhnya. Akhirnya Komisaris Jenderal (Pol) Budi Waseso digeser dari Jabatan  sebagai Kabareskrim menempati jabatan baru  sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Komisaris Jenderal (Pol) Budi Waseso dihubungi kepada koranrakyat jumat (4/9) 2015 mengatakan dan membenarkan dirinya digeser dari jabatannya saat ini sebagai Kepala Bareskrim Polri. Ia akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)."Tadi malam saya disampaikan perpindahan saya. Saya melaksanakan tugas sebagai Kepala BNN dan Kepala BNN (Komjen (Pol) Anang Iskandar) menggantikan saya," ujarnya.

Selanjutnya, Budi Waseso mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan Pimpinan Polri terkait pergeseran posisi tersebut. Sejak awal, ia mengaku tidak pernah memilih-milih tempat bertugas."Insya Allah semua yang saya kerjakan dengan sebaik-baiknya," akunya

Meski demikian, Budi Waseso yang mantan Kapolda Gorontalo itu menegaskan belum mendapatkan telegram rahasia (TR) resmi soal perpindahannya itu. "Ia yakin TR yang dimaksud akan menyusul,"tegasnya.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso  akan mengisi posisi Kepala Badan Narkotika Nasional. Untuk itu, Komjen Anang Iskandar, yang menjabat sebagai Kepala BNN, menggantikan posisi Buwas

"Ya benar, Pak Anang (Kepala) BNN tukar posisi dengan Kabareskrim," ucap Badrodin dalam pesan singkatnya, Kamis (3/9/2015) malam.

Selain buas mutasi  besar-besaran kembali terjadi di tubuh Polri. Sebanyak tujuh Kapolda mengalami pergantian posisi, termasuk juga Kapolda Jatim. Mutasi ini tertuang dalam Telegram Kapolri nomor ST/1847/IX/2015, tertanggal 3 Maret 2015 dan ditandatangani SDM Polri Irjen Sabar Rahardjo. Berikut tujuh Kapolda baru, Kapolda Jatim dijabat Irjen Pol Anton Setiadji, Kapolda Sultra dijabat Brigjen Pol Agung Sabar Santoso, Kapolda Gorontalo dijabat Brigjen Pol Hengky Kaluara, Kapolda Bali dijabat Irjen Pol Sugeng Priyanto, Kapolda Sumut kini dijabat Irjen Pol Ngadino, Kapolda Sulsel dijabat Irjen Pol Pudji Hartanto, serta Kapolda Kaltim kini dijabat Irjen Pol Safaruddin.

 

Sementara itu, Irjen Pol Anas Yusuf dari Kapolda Jatim menjalani tugas baru sebagai Gubernur Akpol Kalemdikpol. Sedangkan Irjen Pol Anton Setiadji sebelumnya adalah Kapolda Sulsel(vk)

 

 

 

 

 

Friday, 04 September 2015 09:35

Pencopotan Buwas Ditengarai Pesanan

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Setelah pejabat   Pelindo II, karena  digeledah Bareskrim dan ada pernyataan Miring ada pejabat hukum akan dicopot. Jelas ini pergantiannya  ditengarai  ada pesanan istana yang sedang berkuasa.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat(4/9) mengatakan dan  membantah keras  pencopotan Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso(Buwas) adanya pesanan dari istana."Tidak ada instruksi(Istana).Saya tidak tahu persis  ini  tidak ada muatan politik ,"ujarnya.

Selanjutnya, Anton menegaskan, didalam telegram rahasia(TR) str/184/X/2015 tertanggal 3 September  2015, tidak hanya Komjen Pol Budi Waseso yang terkena mutasi.Namun, jelas  ada tujuh kapolda yang mengalami pergantian didalamnya."Semuanya ada 71 yang dimutasi dari pamen(perwira menengah) dan pati(perwira tinggi).Tujuh diantaranya  para Kapolda," tegasnya.

Untuk itu, Anton menjelaskan pergantian tersebut  muncul setelah adanya rapat yang dilakukan Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tertinggi(Wanjakti) Polri, pada Kamis(3/9) malam."Itu dari Wanjakti yang melakukan rapat di Desundaman(Deputy Sumber Daya Manusia) yang memutuskannya tadi malam,"jelasnya.

Sebelumnya, tesiar kabar pergantian Komjen Budi Waseso tersebut setelah penyidik Bareskrim, Polri melakukan penggeledahan di kantor Pelindo II, Tanjung priok, Jakarta Utara, Jumat(28/8).Diduga Direktur Utama PT Pelindo II menghubungi Menetri BUMN Rini Soemarno.Kemudian, Rini berkoordinasi dengan Wapres Jusuf Kalla(JK), karena disebut-sebut JK memiliki usaha di pelabuhan terbesar di Indonesia  ini.(vk)

 

 

Wednesday, 26 August 2015 00:25

Kejagung Belum Tetapkan Tersangka Dana Bansos Sumut

Written by

Jakarta,koranrakyat.com -Perjalanan proses penyidikan terkait dugaan korupsi dana bantuan di Sumatera Utara tetap berjalan. Hingga kini Kejaksaan Agung sampai sekarang belum menetapkan tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa (25/7/2015), ditemui di Kejagung kepada wartawan sampai sekarang belum menetapkan tersangka."Sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Seiring dengan itu,  Kasubdit Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) ketika ditemui dimuka gedung bundar Kejagung membenarkan bahwa hingga kini  belum ditetapkan tersangka."Belum ditetapkan sebagai tersangka," tandasnya.

Sementara itu, penyidik JAM Pidsus Kejagung hari ini memeriksa Gatot Pujo Nugroho di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dana bansos. Gatot sebelumya dijerat oleh KPK terkait kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN di Medan.

Kasus dugaan korupsi dana Bansos tahun anggaran 2011-2013 tersebut berawal dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 2014 lalu. Kemudian, tim hukum Pemprov Sumatera Utara menggugat Kejati Sumut ke PTUN atas dasar surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejati Sumut atas kasus itu.

Putusan PTUN pada tahun 2015 memenangkan Pemprov Sumut. Namun KPK membongkar adanya dugaan suap dalam proses putusan PTUN tersebut dan menyeret pengacara OC Kaligis.

Kejagung telah memeriksa Wakil Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi terkait dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2011-2013.

Pihak Gatot sebelumnya meminta agar penyelidikan kasus bansos tak lagi ditangani Kejaksaan Agung. Gatot ingin agar pengusutan kasus tersebut dilimpahkan ke KPK  yang dinilai lebih independen.(vk)

 

 

 

Monday, 24 August 2015 23:33

Hakim Sarpin Enggan Damai Dengan KY

Written by

Jakarta,koranrakyat.com 
- Penyelesaian terhadap laporannya yang sempat mengundang kontradiksi antra Hakim Sarpin dengan dua komisioner Komisi Yudisial. Hakim Pengadilan Negeri(PN) Sarpin Rizaldi, SH memenuhi panggilan penyidik Direktorat I Tindak Pidana Umum, Bareskrim, Polri sebagai saksi pelapor.

Hakim Sarpin ditemui di Kompleks Mabes Polri, Senin (24 /8)2015 mengatakan Hakim Pengadilan Negeri(PN) Sarpin Rizaldi, SH memenuhi panggilan penyidik Direktorat I Tindak Pidana Umum, Bareskrim, Polri sebagai saksi pelapor."Pemeriksaan saya untuk tambahan saja," ujarnya.

Selanjutnya, Sarpin mengakui kalau  dirinya sudah terlalu sakit atau pernyataan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisioner KY Taufiqurahman Sauri, sehingga pintu damai tertutup." Anda belum tahu perasaan saya seperti apa?.Kalau posisi anda seperti saya, pasti anda akan lakukan seperti yang saya lakukan," tegasnya.

Untuk itu, Sarpin menjelaskan saya melayangkan somasi kepada  Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Sauri.Sehingga,  tidak ada alasan untuk mencabut laporan tersebut."Padahal, saya sudah melalui prosedural melakukan somasi sudah saya laksanakan," ungkap Sarpin yang mengenakan kemeja pink, celana  bahan warna biru tua dan dasi biru ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sarpin Rizaldi melaporkan  
Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisioner KY Taufiqurahman Saurike Bareskrim Polri, pada 30 Maret 2015.Keduanya, dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan atas pernyataannya yang dimuat di sejumlah media massa terkait putusannya yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan(BG) atas penetapan tersangka oleh KPK(vk)

 

 

 

 
   

 Jakarta,koranrakyat.com -Munculnya kenaikan harga daging sapi berakibat lonjakan  tak beraturan dan tak mampu dikendalikan. Munculnya aktifitas ini diduga kuat ada mengendalikan biasa disebut kartel. Itu sebab KPPU mengungkapkan ada 24 Kartel yang sedang diperiksa.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf ditemui di kompleks KPPU, Rabu (19/8)2015 mengatakan pihaknya sudah menyelidiki 24 perusahaan terindikasi terlibat dalam kartel sapi. Kartel itu diduga menahan pasokan ke pasar sehingga harga daging sapi di pasar pun melonjak tinggi.

"Yang kita sudah periksa ada 24 perusahaan, jumlah pastinya ada di penyidik kita" ujarnya.

 Syarkawi Rauf Ketua  KPPU menegaskan sudah memantau pola kecurangan kartel sapi ini sejak tahun 2013. Menurut dia, semenjak itu hingga sekarang, polanya tak berubah yakni dengan sengaja menahan pasokan sehingga membuat daging sapi langka di pasaran dengan demikian harga pun akan tinggi.

"Pemainnya juga sama saja, hanya ada yang baru," tegasnya

Untuk itu, Syarkawi menjelaskan sebagian besar mereka berlokasi di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek). "Jadi  seluruh perusahaan itu akan segera disidangkan pada awal September 2015," jelasnya.

Apabila perusahaan itu terbukti bersalah, maka majelis hakim bisa memberikan denda administrasi hingga pencabutan izin usaha. Di sisi lain, pemerintah memutuskan akan melakukan impor daging sapi sebanyak 200.000-300.000 ekor sapi untuk menstabilkan harga di pasar.

Harga daging sempat menembus harga Rp 120.000,- per kilogram menyusul kelangkaan daging tersebut. Pemerintah memutuskan memberikan izin impor itu kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), dan bukannya kepada feedlotter. Pasalnya, pemerintah menduga adanya permainan feedlotter agar harga-harga naik.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com– Proses penyidikan terhadap kasus penimbunan sapi dan pengasutan agar sapi jangan dipotong berakibat kebutuhan daging sapi tak tersedia dan harga menjadi mahal. Ini Secara jelas mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun pemeriksaan saksi berjalan dan selangkah lagi akan ditetapkan tersangka.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak ditemui di Kompleks Mabes Polri mengatakan dan memastikan bahwa selangkah lagi, penyidiknya akan menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penimbunan sapi siap potong di wilayah Jabodetabek. "Pekan  ini, penyidiknya fokus memeriksa sejumlah saksi,"ujarnya.

Selanjutnya, Victor menegaskan sejak perkara ini mulai diusut, penyidiknya telah memeriksa sekitar 14 orang saksi. Mereka berasal dari pemilik serta karyawanfeedlotter yang digrebek, pihak Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO), pihak Asosiasi Pemotongan Hewan Indonesia dan pejabat Kementerian Pertanian .

"Rencananya, begitu pemeriksaan saksi-saksi itu selesai, pekan depan kita akan gelar perkara untuk memutuskan status perkara sekaligus menetapkan tersangka. Selangkah lagi," tegasnya.

Victor menandaskan berdasarkan penyelidikan perkara , penyidiknya setidaknya menemukan dua pokok perkara. "Pertama soal penimbunan sapi siap potong yang merupakan bahan pokok. Kedua, bekerjasama melakukan tindak pidana," tandasnya.

Victor pun memastikan akan menemukan tersangka dari kedua pokok perkara tersebut. Victor menjelaskan, yang dimaksud dengan bekerjasama melakukan tindak pidana lantaran penyidik menemukan adanya surat dari asosiasi pedagang kepada pemilikfeedlotter. Surat itu berisi ajakan untuk tidak mendistribusikan sapi-sapi siap potong ke rumah pemotongan hewan. Akhirnya, stok daging di pasaran berkurang sehingga terjadi gejolak harga.

"Kita maunya mengusut tuntas perkara ini, baik penimbunnya atau juga yang menghasut mereka tidak berjualan. Tapi kami minta sabar. Kami harus benar-benar hati-hati dalam perkara ini," lanjut Victor.

Pada Rabu siang hingga tengah malam, penyidik Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah dua peternakan dan penggemukan sapi di daerah Tangerang. Di kedua tempat itu, polisi menemukan 21.933 ekor sapi di mana 4.000-an di antaranya siap potong. Polisi menduga pengusaha menimbun sapi siap potong sehingga menyebabkan gejolak harga di pasaran. Pemilik tempat peternakan dan penggemukan sapi berinisial BH, PH, dan SH. Mereka adalah pengusaha di sektor impor.(vk)

 

Saturday, 15 August 2015 12:33

Olly Dondokambey Mundur Dari DPR RI

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Karena mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Utara,Olly Dondokambey  mundur sebagai anggota DPR setelah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara. Olly saat ini duduk sebagai anggota Komisi XI DPR RI. Ketua Fraksi PDI Perjuangan di temui di  Gedung Parlemen DPR RI, Olly Dondokambey, Jumat(14/8)2015 mengatakan mengaku akan mundur sebagai anggota DPR setelah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. "Surat pengunduran diri sudah (diproses)," ujarnya.

Selanjutnya, Olly menegaskan  hanya dirinya anggota DPR RI dari PDI-P yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Mengenai penggantinya di fraksi nanti, ia menyerahkan keputusannya kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri."Itu hak Ketum untuk menentukan," tegasnya

Olly mendaftarkan diri menjadi calon Gubernur Sulut pada Senin (27/7/2015). Ia didampingi Steven Kandouw sebagai calon wakil gubernur. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, anggota legislatif wajib mengundurkan diri saat maju sebagai calon kepala daerah.

MK mengubah ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Pasal tersebut dianggap diskriminatif karena tidak mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berhenti dari jabatannya, tetapi cukup hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing.

Padahal, penyelenggara negara lain, yakni pegawai negeri sipil, harus mundur dari jabatannya. (vk)

 

Jakarta,koranrakyat.com—Dari Pertemuan Kasatwil, Kapolres, Kapolsek, Kadat Ops, Kasat Brimob ,  dalsm  tertutup Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.

Wakil Presiden, Jusuf Kalah dalam arahannya mengatakan, (12/8) meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan yang mengutip pernyataan Kalla,
disampaikan  Kalla di sela-sela acara pengarahan terhadap Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia terkait pilkada serentak di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).

"Beliau menyampaikan, jangan sampai proses penegakan hukum di polisi ini menimbulkan ketakutan di pengambil kebijakan, misalnya kepala daerah," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengutip pernyataan Kalla, Rabu siang.

Selanjutnya,  Anton menegaskan mengutip pesan Wakil Presiden mengaitkan  pernyataannya dengan tingkat penyerapan anggaran negara yang hingga saat ini baru 23 persen. Menurut Kalla, hal itu disebabkan ketakutan para pengambilan kebijakan dikriminalisasi oleh kepolisian.

" Kekwatiran itu, ketakutan atas penegakan hukum yang diiringi dengan rendahnya daya serap anggaran itu berimbas negatif kepada pembangunan. 

"Ya, bayangkan saja kalau semua leader atau kepala daerah takut ambil keputusan, akan mati negeri ini," tegasnya.

Salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Nasser yang hadir di acara itu mengatakan bahwa pernyataan Kalla itu sangat keras dan tegas. Bahkan, bisa dikatakan "menampar" muka Polri.

"Saya jadi penasaran, apa komentar Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti) atas pernyataan Wapres itu," ujar Nasser.

Kalla memberikan pengarahan kepada para Kasatwil selama sekitar 20 menit. Namun, acara tersebut berlangsung tertutup.

Beberapa pejabat negara yang hadir antara lain Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.(vk)

 

 

Jakarta,koranrakyat.com—Dari Pertemuan Kasatwil, Kapolres, Kapolsek, Kadat Ops, Kasat Brimob ,  dalsm  tertutup Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.

Wakil Presiden, Jusuf Kalah dalam arahannya mengatakan, (12/8) meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan yang mengutip pernyataan Kalla,
disampaikan  Kalla di sela-sela acara pengarahan terhadap Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia terkait pilkada serentak di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).

"Beliau menyampaikan, jangan sampai proses penegakan hukum di polisi ini menimbulkan ketakutan di pengambil kebijakan, misalnya kepala daerah," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengutip pernyataan Kalla, Rabu siang.

Selanjutnya,  Anton menegaskan mengutip pesan Wakil Presiden mengaitkan  pernyataannya dengan tingkat penyerapan anggaran negara yang hingga saat ini baru 23 persen. Menurut Kalla, hal itu disebabkan ketakutan para pengambilan kebijakan dikriminalisasi oleh kepolisian.

" Kekwatiran itu, ketakutan atas penegakan hukum yang diiringi dengan rendahnya daya serap anggaran itu berimbas negatif kepada pembangunan. 

"Ya, bayangkan saja kalau semua leader atau kepala daerah takut ambil keputusan, akan mati negeri ini," tegasnya.

Salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Nasser yang hadir di acara itu mengatakan bahwa pernyataan Kalla itu sangat keras dan tegas. Bahkan, bisa dikatakan "menampar" muka Polri.

"Saya jadi penasaran, apa komentar Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti) atas pernyataan Wapres itu," ujar Nasser.

Kalla memberikan pengarahan kepada para Kasatwil selama sekitar 20 menit. Namun, acara tersebut berlangsung tertutup.

Beberapa pejabat negara yang hadir antara lain Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.(vk)

 

 

Friday, 07 August 2015 16:28

Kepres Turun, Rony Segera Tanggalkan Baju Coklatnya

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-Setelah melalui proses tes dan kini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres)  pengangkatan Irjen Pol Ronny Frengky Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi telah keluar. Selain keppres soal penetapan, Istana juga mengeluarkan keppres soal perubahan status Ronny dari Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto ketika dihubungi  koranrakyat.com di Jakarta, Selasa(4/8)2015 membernarkan adanya Keputusan Presiden (keppres) pengangkatan Irjen Ronny Franky Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi telah keluar. Selain itu juda ada keppres soal penetapan, Istana juga mengeluarkan keppres soal perubahan status Ronny dari Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)."Sudah ada. Keppres penetapan sebagai dirjen dan keppres lain, perubahan status dari Polri ke PNS," tandasnya. 

Selanjutnya, Andi menegaskan Ronny dapat segera dilantik setelah keppres diterbitkan. Namun, ia tak tahu pasti kapan Kapolda Bali ini sah menduduki kursi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Pelantikan iya bisa segera,"tegasnya Hingga ini, Ronny Sompie mengaku siap meninggalkan institusi kepolisian jika terpilih jadi Dirjen Imigrasi. Dia menyebut UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri mengharuskan status kepolisiannya dilepas jika bekerja untuk lembaga lain.(vk)

 

Page 5 of 10

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan