Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

Friday, 04 September 2015 12:16

Anang Iskandar Pengganti Kabareskrim Harus Tetap Buwas

Written by

 Jakarta,Koranrakyat.com,-Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang baru saja melepas jabatan sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, membenarkan dia pernah ditelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambungan telepon itu, Kalla meminta Budi Waseso tak memidanakan kebijakan badan usaha milik negara.
Menanggapi permintaan Kalla, Budi meminta agar Wapres tak langsung mengambil kesimpulan. "Saya bilang, ini penegakan hukum, Pak. Baru proses awal," kata Budi saat ditemui di ruangannya, Jumat, 4 September 2015.
Budi meminta Kalla membiarkan penyidikan kasus ini berjalan dan menyerahkan pengawasan kasus pada dirinya. "Saya akan awasi ini dan Bapak awasi saya," demikian Budi mengulang ucapannya pada JK.

Saat berbicara dengan JK, Budi juga meminta agar tak buru-buru menyimpulkan karena yang dia lakukan justru akan menyelamatkan keuangan negara. "Masa dibiarkan dengan alasan BUMN, mana boleh?"
Bareskim saat ini sedang menelisik kasus korupsi yang terjadi di BUMN, salah satunya adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) II. Dalam kasus tersebut, Budi meyakini alat bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup. Satu orang pejabat Pelindo bahkan sudah berstatus tersangka, yaitu Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II, FN.
Bareskrim menggeledah kantor PT Pelindo II di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 28 Agustus 2015 lalu. Penyidik juga menggeledah ruangan Direktur Utama Pelindo, RJ Lino, yang terletak di lantai gedung IPC untuk mencari bukti-bukti penyelewengan pengadaan crane.
Dari hasil geledah itu, penyidik mengangkut 26 bundel dokumen, di antaranya audit internal dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan laporan kinerja Lino. Tak hanya itu, mereka juga menyegel satu unit harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II/IPC yang dioperasikan di Dermaga 002, Pelabuhan Tanjung Priok.
Crane yang dibeli Pelindo seharusnya disebar ke delapan pelabuhan: Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang, dan Pontianak. Namun hingga kini crane beserta simulatornya dibiarkan menganggur.
Budi menjamin ada pelanggaran dalam kasus itu. "Saya jamin 100, bahkan 1000 persen telah terjadi korupsi," kata dia." Harapan saya pengganti saya harus tetap berani, menindak kasus kasus korupsi, walaupun sesulit apapun, " ujarnya.
Ihwal mutasi Budi Waseso ke BNN, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membantah ada intervensi istana dalam pergantian jabatan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. "Tidak ada (intervensi Istana). Biasa saja," katanya seusai melakukan ibadah salat Jumat di Mabes Polri, Jumat, 4 September 2015.
Menurut Badrodin, pencopotan Budi Waseso dari posisi Kabareskrim adalah kepentingan organisasi. "Ini pergantian rutin, untuk kepentingan organisasi dan kaderisasi," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pergantian posisi Budi Waseso sebagai Kepala BNN didasari atas penilaian profesionalisme. Dia membantah pergantian jabatan itu disebabkan adanya unsur politis.
"Unsur politis bagaimana, itu berdasarkan penilaian profesionalisme," kata Kalla, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat, 4 September 2015. "Pergantian itu kan biasa. Siapa pun bisa dimutasi."
Menurut Kalla, Budi Waseso cocok dimutasi dari Kepala Bareskrim Mabes Polri menjadi Kepala BNN. Budi Waseso dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang sedang menjamur di Indonesia.(vz/vk)

Friday, 04 September 2015 10:11

Dibantah Pencopotan Buwas Karena Pesanan Istana

Written by

Jakarta, koranrakyat.com -Gonjang ganjing pergantian Komjen Pol Budi Waseso terus menjadi pembicaraan hangat yang menelisik pasalnya pergeseran itu beraroma titipan istana. Namun Mabes Polri membantah  ini hal biasa.

Kadiv Humas Mabes Polri,  Irjen Pol Anton Charliyan kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat(4/9)mengatakan pergantian Komjen Budi Waseso sebagai Ketua Badan Narkotika Nasional menggantikan Komjen Anang Iskandar adalah hal biasa yang terjadi dilingkunagn Polri." Pergantian adalah hal yang biasa untuk memenuhi kebutuhan organisasi tur of duty untuk meningfkatkan karier, dan pergantian pengalaman lebih luas lagi yang sifatnya general.Sehubungan pergantian Kabareskrim bukan pencopotan," ujarnya.

Selanjutnya,  Anton menegaskan posisi baru yang  akan ditempat Budi Waseso adalah eselon satu.Sehingga Budi Waseso,  tidak turun melainkan naik secara  jaabtan."Levelnya meningkayt dibawah langvsung presiden  jadi eselon.Saya juga sudah mengucapkan selamat kepada  Budi Waseseo,"tandasnya.

Ditempat terpisah, Kapolri Jenderal Badrodin  Haiti(BH), menurut Anton, tidaklah asal tunjuk menempatkan Buwas sebagai ketua BNN.Selama ini, ungkap Anton, Buwas memiliki kemampaun, dan kemampuan inilah yang dibutuhkan untuk pemberantasan narkoba di tanah Air."Karena Indonesia darurat narkoba Budi Waseso  lebih proaktif lagi dan dibutuhkan di BNN," tegasnya.pungkas Anton yang mengenakan seragam Polri bintang dua dipundaknya.(vk)

 

 

 

Friday, 04 September 2015 09:48

Pencopotan Buwas Disampaikan Tengah Malam

Written by

Jakarta,koranrakyat.com -Meskipun pencopotan yang tiba-tiba santer  sempat menjadi pertanyaan. Hal itu semakin kentara adanya intervensi istana  menujukan pengaruhnya. Akhirnya Komisaris Jenderal (Pol) Budi Waseso digeser dari Jabatan  sebagai Kabareskrim menempati jabatan baru  sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Komisaris Jenderal (Pol) Budi Waseso dihubungi kepada koranrakyat jumat (4/9) 2015 mengatakan dan membenarkan dirinya digeser dari jabatannya saat ini sebagai Kepala Bareskrim Polri. Ia akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)."Tadi malam saya disampaikan perpindahan saya. Saya melaksanakan tugas sebagai Kepala BNN dan Kepala BNN (Komjen (Pol) Anang Iskandar) menggantikan saya," ujarnya.

Selanjutnya, Budi Waseso mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan Pimpinan Polri terkait pergeseran posisi tersebut. Sejak awal, ia mengaku tidak pernah memilih-milih tempat bertugas."Insya Allah semua yang saya kerjakan dengan sebaik-baiknya," akunya

Meski demikian, Budi Waseso yang mantan Kapolda Gorontalo itu menegaskan belum mendapatkan telegram rahasia (TR) resmi soal perpindahannya itu. "Ia yakin TR yang dimaksud akan menyusul,"tegasnya.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso  akan mengisi posisi Kepala Badan Narkotika Nasional. Untuk itu, Komjen Anang Iskandar, yang menjabat sebagai Kepala BNN, menggantikan posisi Buwas

"Ya benar, Pak Anang (Kepala) BNN tukar posisi dengan Kabareskrim," ucap Badrodin dalam pesan singkatnya, Kamis (3/9/2015) malam.

Selain buas mutasi  besar-besaran kembali terjadi di tubuh Polri. Sebanyak tujuh Kapolda mengalami pergantian posisi, termasuk juga Kapolda Jatim. Mutasi ini tertuang dalam Telegram Kapolri nomor ST/1847/IX/2015, tertanggal 3 Maret 2015 dan ditandatangani SDM Polri Irjen Sabar Rahardjo. Berikut tujuh Kapolda baru, Kapolda Jatim dijabat Irjen Pol Anton Setiadji, Kapolda Sultra dijabat Brigjen Pol Agung Sabar Santoso, Kapolda Gorontalo dijabat Brigjen Pol Hengky Kaluara, Kapolda Bali dijabat Irjen Pol Sugeng Priyanto, Kapolda Sumut kini dijabat Irjen Pol Ngadino, Kapolda Sulsel dijabat Irjen Pol Pudji Hartanto, serta Kapolda Kaltim kini dijabat Irjen Pol Safaruddin.

 

Sementara itu, Irjen Pol Anas Yusuf dari Kapolda Jatim menjalani tugas baru sebagai Gubernur Akpol Kalemdikpol. Sedangkan Irjen Pol Anton Setiadji sebelumnya adalah Kapolda Sulsel(vk)

 

 

 

 

 

Friday, 04 September 2015 09:35

Pencopotan Buwas Ditengarai Pesanan

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Setelah pejabat   Pelindo II, karena  digeledah Bareskrim dan ada pernyataan Miring ada pejabat hukum akan dicopot. Jelas ini pergantiannya  ditengarai  ada pesanan istana yang sedang berkuasa.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat(4/9) mengatakan dan  membantah keras  pencopotan Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso(Buwas) adanya pesanan dari istana."Tidak ada instruksi(Istana).Saya tidak tahu persis  ini  tidak ada muatan politik ,"ujarnya.

Selanjutnya, Anton menegaskan, didalam telegram rahasia(TR) str/184/X/2015 tertanggal 3 September  2015, tidak hanya Komjen Pol Budi Waseso yang terkena mutasi.Namun, jelas  ada tujuh kapolda yang mengalami pergantian didalamnya."Semuanya ada 71 yang dimutasi dari pamen(perwira menengah) dan pati(perwira tinggi).Tujuh diantaranya  para Kapolda," tegasnya.

Untuk itu, Anton menjelaskan pergantian tersebut  muncul setelah adanya rapat yang dilakukan Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tertinggi(Wanjakti) Polri, pada Kamis(3/9) malam."Itu dari Wanjakti yang melakukan rapat di Desundaman(Deputy Sumber Daya Manusia) yang memutuskannya tadi malam,"jelasnya.

Sebelumnya, tesiar kabar pergantian Komjen Budi Waseso tersebut setelah penyidik Bareskrim, Polri melakukan penggeledahan di kantor Pelindo II, Tanjung priok, Jakarta Utara, Jumat(28/8).Diduga Direktur Utama PT Pelindo II menghubungi Menetri BUMN Rini Soemarno.Kemudian, Rini berkoordinasi dengan Wapres Jusuf Kalla(JK), karena disebut-sebut JK memiliki usaha di pelabuhan terbesar di Indonesia  ini.(vk)

 

 

Wednesday, 26 August 2015 00:25

Kejagung Belum Tetapkan Tersangka Dana Bansos Sumut

Written by

Jakarta,koranrakyat.com -Perjalanan proses penyidikan terkait dugaan korupsi dana bantuan di Sumatera Utara tetap berjalan. Hingga kini Kejaksaan Agung sampai sekarang belum menetapkan tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa (25/7/2015), ditemui di Kejagung kepada wartawan sampai sekarang belum menetapkan tersangka."Sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Seiring dengan itu,  Kasubdit Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) ketika ditemui dimuka gedung bundar Kejagung membenarkan bahwa hingga kini  belum ditetapkan tersangka."Belum ditetapkan sebagai tersangka," tandasnya.

Sementara itu, penyidik JAM Pidsus Kejagung hari ini memeriksa Gatot Pujo Nugroho di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dana bansos. Gatot sebelumya dijerat oleh KPK terkait kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN di Medan.

Kasus dugaan korupsi dana Bansos tahun anggaran 2011-2013 tersebut berawal dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 2014 lalu. Kemudian, tim hukum Pemprov Sumatera Utara menggugat Kejati Sumut ke PTUN atas dasar surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejati Sumut atas kasus itu.

Putusan PTUN pada tahun 2015 memenangkan Pemprov Sumut. Namun KPK membongkar adanya dugaan suap dalam proses putusan PTUN tersebut dan menyeret pengacara OC Kaligis.

Kejagung telah memeriksa Wakil Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi terkait dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2011-2013.

Pihak Gatot sebelumnya meminta agar penyelidikan kasus bansos tak lagi ditangani Kejaksaan Agung. Gatot ingin agar pengusutan kasus tersebut dilimpahkan ke KPK  yang dinilai lebih independen.(vk)

 

 

 

Monday, 24 August 2015 23:33

Hakim Sarpin Enggan Damai Dengan KY

Written by

Jakarta,koranrakyat.com 
- Penyelesaian terhadap laporannya yang sempat mengundang kontradiksi antra Hakim Sarpin dengan dua komisioner Komisi Yudisial. Hakim Pengadilan Negeri(PN) Sarpin Rizaldi, SH memenuhi panggilan penyidik Direktorat I Tindak Pidana Umum, Bareskrim, Polri sebagai saksi pelapor.

Hakim Sarpin ditemui di Kompleks Mabes Polri, Senin (24 /8)2015 mengatakan Hakim Pengadilan Negeri(PN) Sarpin Rizaldi, SH memenuhi panggilan penyidik Direktorat I Tindak Pidana Umum, Bareskrim, Polri sebagai saksi pelapor."Pemeriksaan saya untuk tambahan saja," ujarnya.

Selanjutnya, Sarpin mengakui kalau  dirinya sudah terlalu sakit atau pernyataan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisioner KY Taufiqurahman Sauri, sehingga pintu damai tertutup." Anda belum tahu perasaan saya seperti apa?.Kalau posisi anda seperti saya, pasti anda akan lakukan seperti yang saya lakukan," tegasnya.

Untuk itu, Sarpin menjelaskan saya melayangkan somasi kepada  Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Sauri.Sehingga,  tidak ada alasan untuk mencabut laporan tersebut."Padahal, saya sudah melalui prosedural melakukan somasi sudah saya laksanakan," ungkap Sarpin yang mengenakan kemeja pink, celana  bahan warna biru tua dan dasi biru ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sarpin Rizaldi melaporkan  
Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisioner KY Taufiqurahman Saurike Bareskrim Polri, pada 30 Maret 2015.Keduanya, dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan atas pernyataannya yang dimuat di sejumlah media massa terkait putusannya yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan(BG) atas penetapan tersangka oleh KPK(vk)

 

 

 

 
   

 Jakarta,koranrakyat.com -Munculnya kenaikan harga daging sapi berakibat lonjakan  tak beraturan dan tak mampu dikendalikan. Munculnya aktifitas ini diduga kuat ada mengendalikan biasa disebut kartel. Itu sebab KPPU mengungkapkan ada 24 Kartel yang sedang diperiksa.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf ditemui di kompleks KPPU, Rabu (19/8)2015 mengatakan pihaknya sudah menyelidiki 24 perusahaan terindikasi terlibat dalam kartel sapi. Kartel itu diduga menahan pasokan ke pasar sehingga harga daging sapi di pasar pun melonjak tinggi.

"Yang kita sudah periksa ada 24 perusahaan, jumlah pastinya ada di penyidik kita" ujarnya.

 Syarkawi Rauf Ketua  KPPU menegaskan sudah memantau pola kecurangan kartel sapi ini sejak tahun 2013. Menurut dia, semenjak itu hingga sekarang, polanya tak berubah yakni dengan sengaja menahan pasokan sehingga membuat daging sapi langka di pasaran dengan demikian harga pun akan tinggi.

"Pemainnya juga sama saja, hanya ada yang baru," tegasnya

Untuk itu, Syarkawi menjelaskan sebagian besar mereka berlokasi di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek). "Jadi  seluruh perusahaan itu akan segera disidangkan pada awal September 2015," jelasnya.

Apabila perusahaan itu terbukti bersalah, maka majelis hakim bisa memberikan denda administrasi hingga pencabutan izin usaha. Di sisi lain, pemerintah memutuskan akan melakukan impor daging sapi sebanyak 200.000-300.000 ekor sapi untuk menstabilkan harga di pasar.

Harga daging sempat menembus harga Rp 120.000,- per kilogram menyusul kelangkaan daging tersebut. Pemerintah memutuskan memberikan izin impor itu kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), dan bukannya kepada feedlotter. Pasalnya, pemerintah menduga adanya permainan feedlotter agar harga-harga naik.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com– Proses penyidikan terhadap kasus penimbunan sapi dan pengasutan agar sapi jangan dipotong berakibat kebutuhan daging sapi tak tersedia dan harga menjadi mahal. Ini Secara jelas mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun pemeriksaan saksi berjalan dan selangkah lagi akan ditetapkan tersangka.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak ditemui di Kompleks Mabes Polri mengatakan dan memastikan bahwa selangkah lagi, penyidiknya akan menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penimbunan sapi siap potong di wilayah Jabodetabek. "Pekan  ini, penyidiknya fokus memeriksa sejumlah saksi,"ujarnya.

Selanjutnya, Victor menegaskan sejak perkara ini mulai diusut, penyidiknya telah memeriksa sekitar 14 orang saksi. Mereka berasal dari pemilik serta karyawanfeedlotter yang digrebek, pihak Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO), pihak Asosiasi Pemotongan Hewan Indonesia dan pejabat Kementerian Pertanian .

"Rencananya, begitu pemeriksaan saksi-saksi itu selesai, pekan depan kita akan gelar perkara untuk memutuskan status perkara sekaligus menetapkan tersangka. Selangkah lagi," tegasnya.

Victor menandaskan berdasarkan penyelidikan perkara , penyidiknya setidaknya menemukan dua pokok perkara. "Pertama soal penimbunan sapi siap potong yang merupakan bahan pokok. Kedua, bekerjasama melakukan tindak pidana," tandasnya.

Victor pun memastikan akan menemukan tersangka dari kedua pokok perkara tersebut. Victor menjelaskan, yang dimaksud dengan bekerjasama melakukan tindak pidana lantaran penyidik menemukan adanya surat dari asosiasi pedagang kepada pemilikfeedlotter. Surat itu berisi ajakan untuk tidak mendistribusikan sapi-sapi siap potong ke rumah pemotongan hewan. Akhirnya, stok daging di pasaran berkurang sehingga terjadi gejolak harga.

"Kita maunya mengusut tuntas perkara ini, baik penimbunnya atau juga yang menghasut mereka tidak berjualan. Tapi kami minta sabar. Kami harus benar-benar hati-hati dalam perkara ini," lanjut Victor.

Pada Rabu siang hingga tengah malam, penyidik Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah dua peternakan dan penggemukan sapi di daerah Tangerang. Di kedua tempat itu, polisi menemukan 21.933 ekor sapi di mana 4.000-an di antaranya siap potong. Polisi menduga pengusaha menimbun sapi siap potong sehingga menyebabkan gejolak harga di pasaran. Pemilik tempat peternakan dan penggemukan sapi berinisial BH, PH, dan SH. Mereka adalah pengusaha di sektor impor.(vk)

 

Saturday, 15 August 2015 12:33

Olly Dondokambey Mundur Dari DPR RI

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Karena mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Utara,Olly Dondokambey  mundur sebagai anggota DPR setelah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara. Olly saat ini duduk sebagai anggota Komisi XI DPR RI. Ketua Fraksi PDI Perjuangan di temui di  Gedung Parlemen DPR RI, Olly Dondokambey, Jumat(14/8)2015 mengatakan mengaku akan mundur sebagai anggota DPR setelah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. "Surat pengunduran diri sudah (diproses)," ujarnya.

Selanjutnya, Olly menegaskan  hanya dirinya anggota DPR RI dari PDI-P yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Mengenai penggantinya di fraksi nanti, ia menyerahkan keputusannya kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri."Itu hak Ketum untuk menentukan," tegasnya

Olly mendaftarkan diri menjadi calon Gubernur Sulut pada Senin (27/7/2015). Ia didampingi Steven Kandouw sebagai calon wakil gubernur. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, anggota legislatif wajib mengundurkan diri saat maju sebagai calon kepala daerah.

MK mengubah ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Pasal tersebut dianggap diskriminatif karena tidak mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berhenti dari jabatannya, tetapi cukup hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing.

Padahal, penyelenggara negara lain, yakni pegawai negeri sipil, harus mundur dari jabatannya. (vk)

 

Jakarta,koranrakyat.com—Dari Pertemuan Kasatwil, Kapolres, Kapolsek, Kadat Ops, Kasat Brimob ,  dalsm  tertutup Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.

Wakil Presiden, Jusuf Kalah dalam arahannya mengatakan, (12/8) meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan yang mengutip pernyataan Kalla,
disampaikan  Kalla di sela-sela acara pengarahan terhadap Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia terkait pilkada serentak di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).

"Beliau menyampaikan, jangan sampai proses penegakan hukum di polisi ini menimbulkan ketakutan di pengambil kebijakan, misalnya kepala daerah," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengutip pernyataan Kalla, Rabu siang.

Selanjutnya,  Anton menegaskan mengutip pesan Wakil Presiden mengaitkan  pernyataannya dengan tingkat penyerapan anggaran negara yang hingga saat ini baru 23 persen. Menurut Kalla, hal itu disebabkan ketakutan para pengambilan kebijakan dikriminalisasi oleh kepolisian.

" Kekwatiran itu, ketakutan atas penegakan hukum yang diiringi dengan rendahnya daya serap anggaran itu berimbas negatif kepada pembangunan. 

"Ya, bayangkan saja kalau semua leader atau kepala daerah takut ambil keputusan, akan mati negeri ini," tegasnya.

Salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Nasser yang hadir di acara itu mengatakan bahwa pernyataan Kalla itu sangat keras dan tegas. Bahkan, bisa dikatakan "menampar" muka Polri.

"Saya jadi penasaran, apa komentar Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti) atas pernyataan Wapres itu," ujar Nasser.

Kalla memberikan pengarahan kepada para Kasatwil selama sekitar 20 menit. Namun, acara tersebut berlangsung tertutup.

Beberapa pejabat negara yang hadir antara lain Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.(vk)

 

 

Jakarta,koranrakyat.com—Dari Pertemuan Kasatwil, Kapolres, Kapolsek, Kadat Ops, Kasat Brimob ,  dalsm  tertutup Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.

Wakil Presiden, Jusuf Kalah dalam arahannya mengatakan, (12/8) meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan yang mengutip pernyataan Kalla,
disampaikan  Kalla di sela-sela acara pengarahan terhadap Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia terkait pilkada serentak di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).

"Beliau menyampaikan, jangan sampai proses penegakan hukum di polisi ini menimbulkan ketakutan di pengambil kebijakan, misalnya kepala daerah," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengutip pernyataan Kalla, Rabu siang.

Selanjutnya,  Anton menegaskan mengutip pesan Wakil Presiden mengaitkan  pernyataannya dengan tingkat penyerapan anggaran negara yang hingga saat ini baru 23 persen. Menurut Kalla, hal itu disebabkan ketakutan para pengambilan kebijakan dikriminalisasi oleh kepolisian.

" Kekwatiran itu, ketakutan atas penegakan hukum yang diiringi dengan rendahnya daya serap anggaran itu berimbas negatif kepada pembangunan. 

"Ya, bayangkan saja kalau semua leader atau kepala daerah takut ambil keputusan, akan mati negeri ini," tegasnya.

Salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Nasser yang hadir di acara itu mengatakan bahwa pernyataan Kalla itu sangat keras dan tegas. Bahkan, bisa dikatakan "menampar" muka Polri.

"Saya jadi penasaran, apa komentar Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti) atas pernyataan Wapres itu," ujar Nasser.

Kalla memberikan pengarahan kepada para Kasatwil selama sekitar 20 menit. Namun, acara tersebut berlangsung tertutup.

Beberapa pejabat negara yang hadir antara lain Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.(vk)

 

 

Friday, 07 August 2015 16:28

Kepres Turun, Rony Segera Tanggalkan Baju Coklatnya

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-Setelah melalui proses tes dan kini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres)  pengangkatan Irjen Pol Ronny Frengky Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi telah keluar. Selain keppres soal penetapan, Istana juga mengeluarkan keppres soal perubahan status Ronny dari Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto ketika dihubungi  koranrakyat.com di Jakarta, Selasa(4/8)2015 membernarkan adanya Keputusan Presiden (keppres) pengangkatan Irjen Ronny Franky Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi telah keluar. Selain itu juda ada keppres soal penetapan, Istana juga mengeluarkan keppres soal perubahan status Ronny dari Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)."Sudah ada. Keppres penetapan sebagai dirjen dan keppres lain, perubahan status dari Polri ke PNS," tandasnya. 

Selanjutnya, Andi menegaskan Ronny dapat segera dilantik setelah keppres diterbitkan. Namun, ia tak tahu pasti kapan Kapolda Bali ini sah menduduki kursi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Pelantikan iya bisa segera,"tegasnya Hingga ini, Ronny Sompie mengaku siap meninggalkan institusi kepolisian jika terpilih jadi Dirjen Imigrasi. Dia menyebut UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri mengharuskan status kepolisiannya dilepas jika bekerja untuk lembaga lain.(vk)

 

Jombang,Koranrakyat.com – Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya memutuskan sistem musyawarah mufakat lewat ahlul halli wal aqdi (AHWA) untuk memilih rais am syuriah PB NU. Keputusan tersebut dicapai dalam pembahasan di komisi organisasi lewat jalur voting. Penerapan AHWA di muktamar didukung 252 suara. Unggul tipis dibanding penolak yang mencapai 235 suara. Sembilan suara sisanya menyatakan abstain. 

”Sistem AHWA yang diputuskan selanjutnya  akan dilaporkan pada sidang pleno,” kata KH Yahya Cholil Staquf, pimpinan sidang komisi, di arena muktamar, Pondok Pesantren Denanyar, kemarin (4/8). Dia menambahkan, meski masih akan dilaporkan, proses di rapat pleno umumnya tinggal mengesahkan. ”Itulahalasan kenapa ada rapat komisi,” imbuhnya. 

Gus Yahya –sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf– menjelaskan, hasil menyangkut AHWA yang disepakati di komisi organisasi merupakan kelanjutan kebuntuan yang sempat ditemui saat pembahasan terdahulu, yaitu saat sidang pleno tata tertib (tatib). Dalam situasi kebekuan dua kubu yang saling mempertahankan pendapat masing-masing itulah, Rais Am Syuriah PB NU KH Mustofa Bisri turun gunung.

Kepada para muktamirin, kiai karismatis asal Rembang, Jawa Tengah, tersebut mengajukan tawaran solusi hasil pembicaraannya bersama sejumlah kiai sepuh. Yakni, secara garis besar, mekanisme pemilihan rais am syuriah biarlah dibahas di forum syuriah. Saat itu Gus Mus –sapaan KH Mustofa Bisri– juga berpesan, jika memungkinkan, keputusan soal mekanisme pemilihan rais am nanti sepatutnya diambil lewat musyawarah mufakat. Namun, jika tidak bisa tercapai, mekanisme voting bisa dijadikan pilihan paling akhir. ”Karena hasil di komisi (organisasi) soal AHWA ini merupakan bunyi pasal 19 tatib yang kemarin belum sempat disepakati,” imbuh Gus Yahya.

Agenda sidang pleno pengesahan hasil rapat komisi hari ini mungkin dilanjutkan dengan pemilihan rais am syuriah dan ketua umum tanfidziyah. Dua acara tersebut, berdasar rencana awal, seharusnya dilaksanakan kemarin. Beberapa agenda mundur karena sempat berlarut-larutnya pembahasan tatib, khususnya menyangkut bahasan AHWA. 

Suasana sidang komisi organisasi di Pondok Pesantren Denanyar kemarin berbeda dengan tiga sidang komisi di tiga pondok lainnya. Khusus untuk komisi organisasi kemarin, ruang rapat delegasi wilayah dan cabang untuk syuriah dibedakan dengan tanfidziyah. Hal itu dilakukan untuk menyelaraskan kesepakatan para muktamirin setelah tausiah Gus Mus sehari sebelumnya. 

Hal berbeda lainnya terlihat dari sisi pengamanan. Banyak anggota Banser dan Pagar Nusa yang dikerahkan untuk menjaga pintu-pintu masuk para peserta sidang komisi. Identitas setiap peserta yang masuk benar-benar diperiksa. Selain peserta dilarang masuk. Kalangan media juga tidak diperkenankan meliput secara langsung kegiatan di dalam persidangan.   

Indonesianis asal Belanda Martin van Bruinessen menyatakan sejak awal yakin persoalan kebuntuan dua kubu atas pembahasan mekanisme pemilihan rais am pasti bisa diatasi. ”NU itu sering menghadapi situasi sulit mengambil keputusan. Tapi, selalu ada pula jalan untuk mengatasinya,” kata Van Bruinessen saat ditemui di tengah arena muktamar. 

Peneliti Utrecht University Belanda itu menambahkan, alotnya proses musyawarah di NU justru merupakan sisi positif yang dimiliki organisasi massa Islam dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia tersebut. Menurut dialektika yang keras itulah, kedewasaan dan kematangan para anggotanya menjadi semakin terasah. ”Ini pula yang menjadi pembeda NU dengan organisasi-organisasi lain yang cenderung lebih mudah dalam setiap pengambilan keputusan,” imbuhnya.

Berbeda dengan mekanisme pemilihan rais am syuriah, pemilihan ketua umum tanfidziyah PB NU tetap dilakukan lewat voting. Karena itu, wajar jika saat ini telah bermunculan sejumlah kandidat. 

Salah seorang kandidat kuat yang muncul adalah incumbent KH Said Aqil Siradj. Diterimanya laporan pertanggungjawaban PB NU periode 2010–2015 yang dipimpinnya menjadi salah satu parameter. Banyak pula para muktamirin yang merasa Said Aqil layak dipilih lagi. 

Dukungan kepada kiai asal Cirebon tersebut bahkan terus mengalir. Salah satunya datang dari PW NU Jawa Barat (Jabar). Meski tidak mau bicara secara terbuka, sikap mereka sangat menyiratkan bahwa suara muktamirin Jabar akan diberikan kepada Said. ”Kepengurusan PB NU periode ini mampu mengimplementasikan program-programnya dengan baik. Salah satunya terkait dengan pendirian perguruan tinggi. Dari rencananya lima, mereka mampu mendirikan 24. Ini jelas sangat layak diapresiasi,” tutur Ketua PW NU Jabar Eman Suryaman.

Dukungan itu pun membuat Said semakin percaya diri. Dia pun merasa yakin mendapat restu para muktamirin. Kendati demikian, dia menegaskan maju bermodal keyakinan membawa NU lebih berkembang. Said pun menampik isu-isu yang berkembang saat ini bahwa dirinya melakukan politik uang. Menurut dia, itu hanya isu yang sengaja disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Said juga menampik isu paketan yang dialamatkan kepada dirinya. Said menerangkan, siapa pun rais am syuriah yang terpilih, dirinya akan tawaduk kepadanya. ”Saya ini maju sebagai calon ketua umum. Soal rais am itu saya serahkan sepenuhnya kepada rais-rais syuriah dan kiai sepuh. Itu bukan ranah saya,” jelasnya.

Di luar Said Aqil, nama Wakil Ketua Umum PB NU KH As’ad Said Ali juga semakin kerap disebut kalangan muktamirin sebagai salah seorang kandidat kuat. ”Mulai banyak pula teman-teman PC dan PW yang melirik nama beliau (As’ad Ali) untuk bisa dipilih sebagai ketua umum ke depan karena dianggap punya kemampuan pengorganisasian yang baik,” kata Ketua PC NU Banyuwangi Masykur Ali. Di luar keduanya, ada pula nama KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah). Ada juga nama mantan Ketua PW NU Jawa Tengah KH Muhammad Adnan.(fd)

 

 

Jombang,Koranrakyat.com,Kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Salahuddin Wahid mengecam keras panitia muktamar yang mengintimidasi peserta soal ahlul halli wal aqdi (AHWA). Dia menuding panitia Muktamar tersebut didominasi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yang ingin mengintervensi NU.


Kemarahan Gus Solah tak bisa dibendung ketika banyak menerima keluhan muktamirin dalam registrasi. Mereka dipaksa menyetujui AHWA dalam pemilihan Rois Aam yang akan dilakukan pada sidang pleno pertama siang ini. "Panitia sangat tidak berakhlak," kecam Gus Solah, Minggu, 2 Agustus 2015.

Menurut Gus Solah, dalam AD/ART organisasi NU, tidak pernah ada AHWA. Yang ada hanyalah kata musyawarah yang oleh sebagian panitia diartikan sebagai AHWA. Kalaupun saat ini ada pihak yang ingin menggunakan mekanisme pemilihan AHWA, ujar Gus Solah, silakan hal itu dilakukan pada muktamar yang akan datang.

Pemaksaan panitia kepada muktamirin soal AHWA, tutur dia, sangat luar biasa. Untuk memaksakan kehendaknya, panitia bahkan bersikap diskriminasi terhadap cabang dan wilayah yang tidak mendukung AHWA. "Ini kalau panitianya orang PKB semua," katanya.

Bekas pengurus PBNU era Hasyim Muzadi, Andi Jamaro, mengatakan modus panitia soal Ahwa kepada muktamirin cukup kasar dan keji. Peserta yang hendak melakukan registrasi terlebih dulu ditanya soal kesediaan melakukan pemungutan suara AHWA. Jika bersedia, panitia akan memberikan kartu hijau yang dilengkapi barcode untuk ditukar dengan kartu peserta. Sedangkan yang menolak akan diberi kartu kosongan tanpa barcode yang tak bisa dipergunakan untuk mengakses ruang sidang pleno dan komisi. "Peserta yang menolak hanya bisa memasuki lokasi pembukaan," katanya. 

Politik uang yang disebut calon Ketua Umum PBNU Salahudin Wahid alias Gus Solah terjadi dalam Muktamar NU ke 33 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur nampaknya bukan isapan jempol. Kubu pendukung ulama dari Ponpes Tebuireng itu menyebut, kubu lawan nekat melakukan penyuapan kepada PCNU agar mendukung mekanisme ahlul halli wal aqdi (AHWA). Tak tanggung-tanggung, harga dukungan untuk setiap PCNU Rp 15-25 Juta.
 
"Katanya AHWA diadakan untuk menghindari money politic, nyatanya hari ini justru AHWA menjadi komoditi. Harganya Rp 15-25 juta per PCNU, siapa saja yang menyetujui AHWA ditawari uang sejumlah itu," kata pendukung Gus Solah yang juga mantan Ketua PBNU periode 1999-2010, Andi Jamaro Dulung kepada wartawan di kantor PWI Jombang, Minggu (2/8/2015).
 
Andi menjelaskan, penerapan mekanisme AHWA untuk memilih Rais Aam PBNU di Muktamar NU ke 33 di Kabupaten Jombang sudah didesain sejak lama oleh kubu lawan. Menurutnya, kubu lawa memaksakan berlakunya AHWA untuk muktamar sejak dalam forum pra muktamar di Lombok, Makasar, dan Medan. Buntutnya adalah saat Munas di Jakarta Juni lalu, forum ulama yang tidak berwenang membahas keorganisasian dipaksakan untuk membahas dan menetapkan AHWA sebagai mekanisme memilih Rais Aam PBNU periode 2015-2020.
 
"Yang mengerti tentang hal itu (AHWA) adalah para tanfidziyah. Tetapi tanfidziyah tidak diundang saat Munas di Jakarta, yang diundang hanya Rais Syuriah. Sehingga Rais Syuriah tidak mengerti soal dan menyetujui gagasan panitia," paparnya.
 
Skenario politik yang didesain kubu lawan, lanjut Andi tak berhenti sampai disitu. AHWA sempat dipaksakan untuk disetujui oleh para peserta Muktamar Jombang dengan cara dijadikan syarat wajib dalam pendaftaran. Lantas siapa kubu lawan yang dimaksud Andi, dan kubu mana yang diuntungkan atas berlakunya mekanisme AHWA dalam pemilihan Rais Aam PBNU?
 
Andi enggan menjawab pertanyaan itu secara terbuka. Diduga kubu yang dimaksud adalah calon Ketua Umum PBNU incumbent. Jauh hari sebelum Muktamar Jombang digelar, PBNU dikabarkan merilis 39 nama ulama calon anggota AHWA. Nama puluhan ulama tersebut ditetapkan sebagai kandidat calon AHWA yang bisa dipilih peserta muktamar. Peserta tidak bisa mengusulkan nama lain selain 39 ulama tersebut.
 
Penetapan 39 nama ulama calon anggota AHWA itu pun menurut Andi bagian dari skenario politik untuk memenangkan kubu incumbent. Pasalnya, 39 nama yang dipilih tidak mewakili suara ulama seluruh Indonesia. "Itu tidak representatif mewakili kiai seluruh Indonesia. Dan karena itu direkayasa supaya kalau terpilih 9 (anggota AHWA), maka kesepakatannya memilih salah satu kandidat Rais Aam. Karena itu teman-teman yang menolak AHWA menganggap itu tidak fair," tandasnya. (fd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com - Pemeriksaan dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldy di anggap sudah melalui kajian  penyidik, proses hukumnya dianggap sudah sesuai dengan prosedur.  

Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso ditemui di Mabes Polri, Selasa (28/7) 2015 mengatakan bahwa penyidiknya telah mengkaji perkara dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldy. Hasilnya, proses hukum atas perkara tersebut sesuai prosedur."Kita kajinya kan berdasarkan undang-undang dan hukum. Itu sudah kita kaji dan enggak ada masalah," ujarnya.

Sementara, itu,  Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Jokowi minta Polri mengkaji ulang perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin. Dalam kasus ini, penyidik Polri menyeret dua Komisioner KY Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri sebagai tersangka.

Menurut Presiden, lebih baik Polri menyelidiki kasus-kasus strategis yang mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pria yang populer disapa Buwas itu mengaku, sebenarnya dirinya tidak begitu mengerti apa maksud Pratikno mengkaji ulang perkara. Sebab, hal itu sudah dilakukan dan dipastikan tidak ada masalah lagi. Namun, jika memang dibutuhkan pengkajian kembali, Buwas akan melakukannya.

Buwas juga menegaskan bahwa proses hukum Bareskrim Polri terhadap dua komisioner KY bukan berarti mengabaikan perkara-perkara yang mendukung program pembangunan pemerintah lain. Perkara Komisioner KY itu, sebut Buwas, adalah laporan yang juga tidak dapat diabaikan.

"Dalam penegakkan hukum, semua harus kita respons. Kita sesuai norma hukum saja, tidak usah keluar dari situ. Artinya, semua kan kita tindaklanjuti," ujar Buwas.

Buwas menambahkan, penyidiknya juga mengusut perkara-perkara yang menghambat pembangunan, salah satunya adalah korupsi. Perkembangan perkara-perkara itu pun telah dilaporkan ke Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

 

"Saya tetap melaporkan perkembangan kasus ke Kapolri, nanti Pak Kapolri kan secara berjenjang melaporkannya ke atasan lagi,"ujar Buwas.(vk)

Page 5 of 9

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan