Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

.

 

 Jakarta,koranrakyat.com- Proses penyelesaian kasus Yayasan Supersemar yang memiliki kewenangan Pengadilan Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung hanya memediadisi mempertemukan tergugat dan penggugat, dimana tergugat wajib membayar Rp 4,4 Triliun.

Jaksa Agung, M. Prasetyo  ditemui dalam refleksi Kejagung akhir tahun 2015 ,Rabu (30/12)2015 mengatakan  mengenai Supersemar disini harus dipahami bahwa posisi kejaksaan sebagai pihak  berkepentingan, kita  mewakili negara dalam gugatan perdata termasuk dalam pelaksana putusannya ini sementara keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan  pengadilan negeri Jakarta Selatan. "Kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan kita sudah mempertemukan tergugat dan penggugat tapi nampaknya para rencana menemukan  pertemuan pertama ternyata pihak tergugat dan pomohonnya tidak hadir sehingga itu harus di ulangi lagi," ujarnya.

 Prasetyo menegaskan  Kejaksaan hanya   sebagai pihak yang berkepentingan . Sejak awal kita berharap supaya pihak yang terkait  Supersemar mau sukarela memenuhi keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung untuk  mempermudah, penyelesaiannya." Kewajiban membayar Rp 4,4 Triliun kepada negara. Kita harapkan mereka sukarela," tegasnya.

Dikatakan  Prasetyo Kita kembalikan  pada pengadilan negeri bagaimana mekanismenya.
Tugas kita  melakukan klarifikasi , telusuri aset- aset dari Supersemar."Ini sudah kita lakukan ada disitu sebagaian saham yang ada di Kosgoro, di Glanadi , ada tanah di Megamendung. Dan kita semua bekerja deposito tersimpan di Merata, diminta diblokir, namun kita tidak harapankan. "tandasnya.

 Politisi Nasdem ini  berharap kasus supersemar segera selesai dan berharap bisa bermanfaat bagi kepentingan  negara . "Sekali lagi saya katakan sepenuhnya menjadi kewenangan di Pengadilan Negeri. Ini didorong-dorong dan di sorong- sorong seakan-akan kejaksaan tidak sungguh-sungguh dan tidak serius. Itu adalah pemahaman yang keliru."ujarnya. (vk)

 

Tuesday, 22 December 2015 13:57

PTUN Perintahkan Menkumham Batalkan Muktamar PPP Surabaya

Written by

Jakarta, koranrakyat.com- Merasa Tak Puas atas putusan Menteri Hukum dan Ham yang  tidak mengindahkan dan tidak  mau membatalkan SK DPP Partai Persatuan Muktamar Surabaya, akhirnya Djan Faridz sebagai Ketua Umum Partai Persatuan pembangunan Muktamar Jakarta menyururati ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Akhirnya Pengadilan dan PTUN  Tegur  Menteri Hukum dan HAM.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Jan Faridz menegaskan Untuk menindak lanjuti dan.mendesak segera mengeluarkan SK baru oleh Menteri Hukum dan HAM. "Saya sudah menulis surat ke PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menegur Menko Hukum dan HAM. Jadi PTUN sudah mengeluarkan surat menegur dan menanyakan tindak lanjut Mahkamah Agung. Dia sudah terima tinggal dari PN," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Djan menandaskan Surat  dari PN sudah keluar dan dari Petunjuk sudah keluar beliau belum  juga mematuhi putusan Mahkamah Agung."Berarti jabatan beliau luar biasa tingginya diatas  Presiden. Karena kebal hukum," tandasnya

 Djan menjelaskan soal pencopotan itu kewenangan  Presiden terhadap pembantunya yang tak taat hukum.Kita akan melaporkan lagi ke Presiden. Kalau dua surat teguran dari PN dan Petunjuk sudah keluar dan beliau bersikeras untuk mendengarkan dan mau mengelurkan pengesahan muktamar Jakarta , pembatalan muktamar Surabaya kita akan buat surat terbuka untuk Presiden"Minta bapak Presiden untuk memberikan sanksi untuk menteri yang tidak menghormati hukum,"jelasnya

Apakah pernah diberitahukan ke Meteri  Hukum dan Ham, Djan menyampaikan  Sudah pernah. Respon dari beliau ? Positif. Yang negatif tanda tangannya dulu."Tanggapan positif, dan pribadi baik. Yang dilaporkan Romahurmuziy    dan Sekjendnya. Itu dua- duanya dilaporkan, .Kita minta segera. Nanti Menunjukan bukti- bukti,"akunya. (vk)

 

 

 

Tuesday, 22 December 2015 13:51

PPP Kubu Romahurmuziy Dilaporkan Ke Mabes Polri

Written by

Jakarta, koranrakyat.com- Meskipun Proses penetapan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah dikeluarkan surat dari Mahkamah Agung yang mengesahkan PPP dibawah Naungan Muktamar Jakarta. Hal ini juga di Manfaatkan Romahurmuziy  untuk menolak keputusan Fraksi Partai pembangunan di DPR RI. Sekaligus menandatangani surat atas nama PPP  karena merasa masih sah sebagai pengurus. Oleh karena itu akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri memalsukan PPP dan dikenakan pasal 263.

Ketua PPP , Djan Faridz  ditemui di Mabes Polri, Selasa (22/12) 2015 mengatakan  Saya ke Mabes Polri ini untuk melaporkan pemalsuan yang dilakukan  sdr Romahurmuziy yang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) , dimana beliau itu membuat surat ketua DPR dan menyatakan serta memprotes atas dikeluarkannya surat ketetapan fraksi Persatuan Pembangunan di DPR RI ". Ini memang agak panjang saya harus buktikan keputusan yang ada di Mahkamah Agung , ada 2 keputusan di Mahkamah Agung yang menyatakan Partai Persatuan Pembangunan itu yang sah adalah muktamar Jakarta. Yang di ketua oleh  saya sendiri Djan Faridz dan Sekjend Dimiaty," ujarnya.

Selanjutnya, Djan menegaskan dan keputusan Mahkamah Agung satunya lagi menyatakan pengesahan yang dilakukan oleh sdr Menteri Hukum dan HAM itu dinyatakan batal dan tidak sah. Berdasarkan keputusan yang ingkra dan berlaku kepada siapapun Rommy sudah melakukan tindak pidana pemalsuan. Karena menggunakan nama PPP secara tidak sah," tegasnya

Djan menandaskan Putusan Mahkamah Agung keluar sejak itu lah menggunakan Partai  Pembangunan hanya kubuh Muktamar Jakarta yang di ketua Djan Faridz dan Sekjen sdr Dimiaty.Ini Surat laporannya pemalsuan ini Pidana nomornya 1426/XII/2015 Bareskrim tertanggal 22 Desember 2015. Ini Surat yang dibuat Roharmuzy dengan mengatas namakan Partai Persatuan Pembangunan .  Ini suratnya baru 11 Desember oleh Romahurmuziy. dan dikenakan pasal 263," ujarnya

Jadi, Djan menjelaskan dalam surat itu intinya menegur ketua DPR RI dan menyatakan keberatan atas persetujuan Ketua Fraksi itu adalah dari Kubu Muktamar Jakarta."Dia menolak masih pengurus yang sah, sementara Muhtamar Jakarta bukan pengurus yang sah  karena dia masih mengacu pengesahan memberikan  oleh Menteri Hukum dan HAM. Pada hal semua tahu dan se indonesia tahu  keputusan Mahkamah Agung itu sifatnya ingkrah  dan mengikat bagi semua pihak," jelasnya

Untuk itu, Djan merincinya Menko Hukum dan HAM belum mengeluarkan keputusan.Meskipun belum mengelurkan SK pembatalan, tapi keputusan Mahkamah Agung adalah keputusan tertinggi."Dan sudah dinyatakan tidak sah," rincinya. (vk)

 

 

Jakarta, koranrakyat.com - Meskipun Proses sidang Majelis Kehormatan sudah tuntas hingga  Setya Novanto mengudurka diri,Namun Kejagung anggap penting  dan tetap  melakukan  penyelidikan.Sedangkan  Polri tetap enggan  jemput M Riza chalid karena tak ada perintah.Namun,  Polri tetap memberikan  informasi.  

Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia(Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui di sela-sela pelepasan Satgas FPU di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (17/12)2015 mengatakan  permintan untuk  menjemput M Riza chalid belum ada. "Kita nanti mengasihkan pada pihak ke Jaksaan , kita akan melakukan penukaran informasi mungkin kita kaji secara bersama apakah masih ada pelanggaran hukum lain. "Selain yang ditangani pihak ke Jaksaan," ungkapnya.

 Badrodin menegaskan tentu belum statusnya, Rizal Chalid apa statusnya apa dulu. "Kalau belum jelas status tentu dijemput. Kalau sudah keluar negeri kita juga tidak punya kewenangan bisa minta bantuan Interpol," tegasnya.

 Badrodin mengakui pidana ada yang pidana umum, ada tindak pidana korupsi kan sudah ditangani Kejaksaan Agung." Oleh pihak kejaksaan itu kita akan koordinasikan fakta- fakta yang ditemukan, Pihak Kejaksaan mungkin dari MKD yang kita tindak lanjuti apakah terkait dengan tindak pidana atau tindak pidana lain yang kita temukan. Kita nanti teliti sama Kejaksaan,".akunya. 

Terkait dengan uji rekaman yang ada di kejaksaan, Badrodin menandaskan belum ada. Meskipun Setya Novanto sudah bukan Ketua DPR ,Berangkat dari penyidikan tidak berbeda status seseorang." Itu saja, apakah itu Ketua DPR atau bukan semuanya prinsipnya sama," (vk)

 

 

Wednesday, 16 December 2015 15:23

Nurul Arifin : Hindari Kegaduan Setnov Rela Mundur

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com,-Anggota staf khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Nurul Arifin, membenarkan bahwa Setya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR.Pengunduran diri itu dilakukan Setya supaya tidak ada kegaduhan lagi.

"Benar, bapak mundur. (Pengunduran diri) demi kepentingan bangsa dan negara agar tidak ada lagi kegaduhan," ujar Nurul dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Rabu (16/12/2015).

Setya, kata dia, juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya dalam menjalankan tugas selama ini."Beliau mengharapkan MKD dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Saya bangga dapat mendampingi beliau," kata Nurul lagi.

Surat pernyataan pengunduran diri Setya juga dibacakan dalam rapat pleno paripurna Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu malam.Sebelumnya, Setya Novanto dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said lantaran diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam meminta saham ke PT Freeport Indonesia.(eas)

 

 

 

 

.

 

 

Jakarta, Koranrakyat.com- Kembali aksi pemalsuan tanda tanda tangan terjadi di Kalimantan Tengah untuk meloloskan diri di Pilkada Gubernur. Kali ini Ujang dan Nawawi diduga memalsukan tanda tangan kini di laporkan Ketua Umum PPP  Kubu Surya Darma Ali  , Djan Faridz  ke Mabes Polri
Ketua Umum PPP , Jan Farid  ditemui di Mabes Polri, Rabu (16/12) 2015 mengatakan Saya datang berkunjung ke Mabes Polri khususnya ke Bareskrim melaporkan pemalsuan tanda tangan saya yang digunakan di  Pilkada Kalimantan Tengah . "Dimana surat di Palsukan itu digunakan oleh saudara Ujang  Nawawi dan Wakilnya untuk memasukan Partai Persatuan Pembangunan pendukung beliau," ujarnya.

Selanjutnya, Jan menegaskan yang dilaporkan tentu memalsukan tandatangan dan menggunakan. "Yang memalsukan dan menggunakan nanti diperiksa sama Mabes Polri, akan ditentukan siapa yang menggunakan dan yang memalsukan," tegasnya.

Ketika ditanya bukti- bukti apa yang dibawa, Jan mengakui ada  Foto copy tanda tangan, pendaftaran di KPUD.Termasuk juga surat yang diduga di palsukan sebagai barang bukti."
Dari sini  tentu kita ke KPU juga. Habis ini yang penting. Dengan dasar ini kita ke KPU," akunya.

Menyinggung apakah pernah koordinasi, Jan menjelas kalau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tidak pernah menjumpai saya , minta ijin juga engga." Tentu, ijin aja engga tau- tau timbul surat yang saya tandatangani dan Pak Saini di formulir untuk di satu di KPUD. Permohonan itu diterima oleh KPUD. Oleh DKPP dinyatakan itu tidak benar. Ada tindakan skorsing dilakukan oleh DKPP,"jelasnya.

Untuk itu,Jan merinci Pasangannya si Ujang dan Nawawi . "Saya juga engga kenal.Keduanya bukan Politisi PPP. Kenal aja engga ," rincinya,(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Majelis Kehormatan Daerah melakukan pemeriksaan terhadap laporan  pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Setnov.  Sementara , Kejaksaan Agung juga meminta keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma’ruf  Sjasududin dengan diberikan  9 pertanyaan  selama 10 jam diperiksa berkaitan dengan rekaman.

Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maruf Sjamsuddin saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Selasa(8/12)2015 mengatakan  saya diberikan ada 9 pertanyaan, tetapi disitu juga mendengar kembali rekaman dari yang saya pinjaman kan   disini untuk mencocokkan kembali dengan pertanyaan yang disampaikan." Ini belum selesai dan ada pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi beberapa lebih lanjut,"ujarnya.

Ketika ditanya ada satu pertanyaan satu jam, Maruf menegaskan beberapa pertanyaan memang perlu dicocokkan dan beberapa rekaman itu dengan yang lain . "Tidak bisa pertanyaan satu jam. Disini tidak lepas dari isi rekaman," tegasnya. Untuk itu, Maaruf mengakui berkaitan dengan HP tentunya masih dititip." HP masih dipakai untuk melengkapi  keterangan lebih lanjut," akunya. (vk)

Friday, 27 November 2015 00:04

Dirut Bank Sumut Keseret Kasus Dana Bansos

Written by

.

 .Jakarta,koran rakyat.com- Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Bansos di Sumatera Utara terus berlanjut. Kini Giliran Dirut Bank Sumut, Eddie Rizliyanto. Ketua Tim Penyidik, Victor Antonius di Kejagung, Kamis (26/11)2015 mengatakan Itu kan terkait dengan penyaluran dana bansos yang melalui bank Sumut. Tapi tadi kita dapat penjelasan bahwa bank Sumut hanya menyediakan fasilitasnya. "Pendanaannya dan segala macam itu dari Pemda Sumut.," ujarnya.

Selanjutnya, Antonius menegaskan Bank Sumut hanya menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dana bansos kepada penerima atau individu yg menerima. "Semuanya kan wajib menggunakan rekening bank Sumut," tegasnya. Menyinggung rekening koran, Victor menegaskan banyak sekali dalam bentuk rekening koran itu banyak. Itu uangnya yang kelola semua APBD." Kisaran hibah bansos 
Ya bisa dapat 50 juta sampai 1,2 milyar juga ada. Macam-macam," tegasnya.Hibah bansos total berapa, Victor menjelaskan totalnya, 2012 saja 100 milyar lebih." Disini kan dibedakan hibah bansos untuk lembaga LSM atau yang ada bantuan BOS di dalamnya. BOS itu kan untuk sekolah-sekolah. BOS ini yang menyebabkan temuan BPK meninggi. Besok kita panggil Wagub kita tanyakan masalah itu, masalah perencanaan anggaran," jelasnya.

Ketika ditanya ada pengendapan dana yang lama di bank Sumut, Victor merincinya engga ada. "Mereka tahunya hanya menyediakan fasilitas. Belum ditemukan ada.Iya dong ini kan belum final," rinciannya.(vk)

 

 

Thursday, 01 October 2015 15:52

Polri Sudah Identifikasi Penyebar Fitnah Jokowi Soal PKI

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Ada isu beredar berkaitan presiden Jokowi akan meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia, namun dari penelusuran kini Polri sudah mengindenrifikasi diduga pelaku penyebar informasi.

Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Budi Gunawan ditemui di Lubang Buaya du Jakarta Timur, Kamis (1/10)2015 mengatakan bahwa pelaku yang diduga memfitnah Presiden Joko Widodo telah teridentifikasi. Pelaku menyebarkan informasi mengenai rencana Jokowi meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Sesuai tugas kami, kami sudah identifikasi," ujarnya.

Selanjutnya, ketika ditanya siapa inisialnya, Budi menegaskan belum bersedia menyebut identitas mau pun inisial pelaku yang diduga memfitnah Jokowi. Tetapi, ia menyiratkan pelaku lebih dari satu orang dan menyebarkan informasi fitnah untuk mendiskreditkan Jokowi melalui media sosial dan pesan berantai.

"Beberapa pihak yang memang disinyalir telah melakukan perbuatan menyebar berita dalam bentuk tulisan, maupun gambar melalui media online,"tegasnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika dihubungi  menyampaikan bahwa informasi mengenai Jokowi yang akan meminta maaf kepada keluarga PKI adalah fitnah yang meresahkan. " Saya berharap pelaku tidak mengulangi perbuatannya sebelum ditempuh upaya hukum, " tandasnya.(vk)

 

Jakarta,koranrakyat.com-Maraknya aksi penguasaan kawasan hutan oleh Kepala Daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah serta menjadi sasaran empuk para politis. Itu sebab tugas Mendagri tetap memberikan arahan agar tidak terjadi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ditemui di kawasan Kemendagri,Rabu (23/9)2015 mengatakan dan membantah pernyataan soal maraknya pemberian izin pengelolaan kawasan hutan oleh kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2015. Saat ini  Kemendagri tengah fokus  tengah fokus memberi arahan kepada kepala daerah mengenai penanganan kebakaran hutan. 

"Tidak, tidak ada, kita tidak tahu. Kita hanya minta kepala daerah agar lebih proaktif terhadap masalah kebakaran yang diindikasikan dilakukan oleh perusahaan agar segera dilaporkan dan ditindak tegas," ujarnya.

Selanjutnya, Tjahjo menandaskan serta mengklaim bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tidak ada yang disalahkan jika terjadi kasus kebakaran lahan."Kesalahannya sejak dulu tidak pernah ada penindakan tegas dan koordinasi untuk penindakan secara hukum terhadap individu atau perusahaan pelaku pembakaran hutan," tandasnya.

Sesuai perkembangan Tjahjo menjelaskan dan langsung melanjutkan melalui radiogram, beberapa waktu lalu, juga telah menginstruksikan kepala daerah untuk segera berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan lembaga pemerintah terkait untuk menangani permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan. "Selain itu, kepala daerah bersama penegak hukum juga diminta tegas memproses perusahaan yang terbukti sebagai pelaku pembakaran hutan," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Abetnego Tarigan, memaparkan adanya penyalahgunaan perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan di bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan bisa dengan bebas melakukan pembakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Abetnego, ada beberapa kepala daerah yang tertangkap tangan karena berperan sebagai "pelicin" perizinan bagi perusahaan-perusahaan untuk membuka usaha di bidang perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Hal itu marak terjadi menjelang pemilihan kepala daerah. (v

Jakarta,koranrakyat.com-Berkaitan dengan tugas Polri dalam memproses kasus sengketa  Pilkada  Pemilu  waktu untuk memproses kasus pidana Pemilu. Sesuai ketentuan  Polrisudah menetapkan 14 hari pelaporan,sehingga selebihnya tidak bisa.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Anang Iskandar ditemui di  Mabes Polri, Selasa (22/9)2015 mengatakan  waktu penyidikan tindak pidana pemilu seperti yang diatur dalam undang-undang bukan suatu masalah. Ia yakin, polisi bisa menangani kasus pidana pemilu sesuai dengan ketentuan yang diberikan UU. "Walau singkat, asal komit dan niat, tetap bisa kok. Polisi harus sesuai aturan saja," ujarnya.

Selanjutnya, Anang mengatakan, polisi tidak perlu jurus kreatif atau terobosan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemilu. Menurut dia, yang penting ialah bergerak cepat dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."Jurus-jurusnya sudah diatur di dalam UU. Tinggal dilaksanakan saja secepat-cepatnya," ungkapnya. 

Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada lagi alasan para penyidik bersantai-santai sehingga melewati batas waktu penyidikan yang ditentukan. Pasal 261 hingga 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur soal limitasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu. Ketentuan itu menyebutkan, penyidikan tindak pidana pemilu hanya diberi waktu selama 14 hari.

Sementara itu, penuntutan hanya diberi waktu selama empat hari. Kepala Polda Sumatera Barat Brigjen Bambang Sri Herwanto pada diskusi bertema "Pemilukada Serentak" di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2015), mengakui hal itu sebagai kelemahan. Namun, polisi harus memiliki jurus kreatif agar tetap dapat menyidik dalam waktu singkat. 

"Intinya, polisi harus kreatif. Di jajaran saya, tidak akan seperti dulu lagi, tahu waktunya sempit, kita santai saja supaya cepat lewat batas dan tak diusut lagi. Sekarang ini enggak boleh begitu lagi. Harus didorong menjadi, kalau ada laporan, usut. Insya Allah dalam 14 hari itu bisa," ujar Bambang.(v
k)

 

 

 

 

 

Monday, 21 September 2015 15:07

Pilkada 105 di Jadwalkan KPU Lama Dan Tak Efektif

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-Terkait dengan waktu kampanye untuk Pilkada serentak di jadwalkan Komisi Pemilihan Umum(KPU) tahun 2015 selama 105 hari. Pelaksaan cukup lama dibandingkan Pilkada yang sudah dilakukan.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Brigjen (Pol) Bambang Sri Herwanto pada diskusi soal pilkada, di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Senin (21/9)2015 mengatakan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2015 dinilai terlalu panjang. Masa kampanye pada pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015 berlangsung selama 105 hari."Saya kira itu terlalu panjang, sampai 105 hari masa kampanye, tidak efektif," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang menjelaskan, terlalu panjangnya masa kampanye itu membuat kampanye para pasangan calon tidak efektif. "Buktinya sampai saat ini (di Sumatera Barat) masih tenang-tenang saja. Nanti tiga minggu jelang pelaksanaan baru deh ramai. Mungkin ini untuk menekan biaya mereka," jelasnya.

Untuk itu, Bambang menandaskan ketidakefektifan itu pun membuat tenaga polisi turut terkuras dalam masa kampanye itu. "Padahal, penurunan personel seharusnya bisa difokuskan ke waktu-waktu yang bertepatan dengan pelaksanaan kampanye massa saja," tandasnya.

Jadi, Bambang merincinya serta berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi panjangnya masa kampanye itu. Hal itu demi efektivitas pengerahan personel pengamanan. "Ke depan, rasanya ini perlu dikaji lagi, apa perlu kampanye selama itu? Atau cukuplah beberapa minggu saja," rincinya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com - Proses hukum yang dilakukan terhadap Wakil ketua KPK  Bambang Widjojanto setelah dinyatakan P 21 diserahksn ke Kejaksaan Agung tetap mendapatkan pengawalan  Kejaksaan. Pasalnya Komisi Kejaksaan menyebutkan aduan tim advokasi antikriminalitas terhadap BW tidak terbukti. Namun prosesnya tetap berjalan.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI Erna Ratnaningsih ketika dihubungi Minggu (20/9)2015  menyebutkan, aduan Tim Advokasi Antikriminalisasi Antikeiminal (Taktis) soal dugaan kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto, tidak terbukti. Namun, Komisi Kejaksaan akan tetap terus mengusut aduan itu. " beberapa waktu lalu, Taktis yang adalah tim kuasa hukum Bambang dan Abraham Samad melaporkan adanya dugaan kriminalisasi terhadap kliennya, khususnya Bambang" ungkapnya. 

Selanjutnya, Erna menegaskan dugaan kriminalisasi terlihat dari nama Bambang yang sudah dikonstruksikan sebagai terdakwa dalam persidangan Zulfahmi Arsyad, tersangka selain Bambang atas kasus yang sama. 

"Teman-teman Taktis melaporkan bahwa nama BW dimasukan ke dalam surat dakwaan, tuntutan atau putusan seolah-olah dia sudah dinyatakan bersalah. Itu indikasi ada upaya sistematis untuk menyatakan BW bersalah sebelum diadilli," tegasnya

Untuk itu, Erna mengakui
Tetapi kita sudah melakukan peninjauan di lapangan." Dalam putusan (sidang Zulfahmi) yang dibacakan hakim, nama BW tidak ada di dalamnya. Nama BW bersih-bersih saja di situ. Artinya, laporan kriminalisasi tak terbukti,"akunya.  

Lebih jauh, Erna menjelaskan meski demikian, Komisi Kejaksaan akan tetap mengusut laporan Taktis. "Kita rencana rapat lagi untuk membahas temuan kemarin. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi. Mungkin mengklarifikasi ke jaksa yang menangani prosesnya," jelaskan

Sesuai data,Erna menandaskan keputusan Komisi Kejaksaan bersifat kolektif kolegial." Oleh sebab itu, dia mesti menggelar rapat bersama terlebih dahulu demi membahas temuan tersebut," tandasnya.

Bambang disangka menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di Sidang Mahkamah (MK) pada 2010 silam. Saat itu, dia adalah kuasa hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat.

Ujang menggugat kemenangan rivalnya dalam Pemilukada, yakni Sugianto Sabran. Sidang MK itu sendiri memenangkan Ujang. Bambang dikenai Pasal 242 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. 

Selain Bambang, Bareskrim juga menetapkan rekannya, Zulfahmi Arsyad atas perkara dan pasal yang sama. Namun, dia masuk persidangan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah divonis tujuh bulan penjara, 8 September 2015 lalu.(vk)

Jakarta, koranrakyat.com- Proses untuk pembayaran Yayasan Supersemar terkait ganti rugi setelah menerima  salinan putusan MA tetap menunggu permohonan  Kejaksaan Agung sebagai penggugat untuk memohonkan eksekusi nanti setelah menerima dari Pengadilan Jakarta Selatan.

Kepala Humas PN Jakarta Selatan Made Sutisna ketika dihubungi Sabtu (19/9)2015 mengatakan pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung soal ganti rugi yang harus dibayarkan Yayasan Supersemar. PN Jakarta Selatan masih menunggu permohonan Kejaksaan Agung sebagai  penggugat untuk memohonkan eksekusi. 

"PN Jaksel akan memberi tahu putusan kepada para pihak, baru yang menang (kejaksaan) akan mengajukan permohonan eksekusi," ujarnya.

Menyikapi hal itu, Made Sutina menegaskan adapun proses eksekusi dilakukan melalui beberapa mekanisme." Misalnya, setelah surat permohonan eksekusi diterima, Ketua PN akan menggelar sidang dengan menghadirkan pemohon dan termohon, yang dalam hal ini adalah Yayasan Supersemar " tegasnya.

Selanjutnya, Made menjelaskan dalam persidangan, termohon akan diberikan waktu selama delapan hari untuk secara sukarela membayar jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan MA. 

Namun, jika termohon tidak dapat membayar ganti rugi, pemohon dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi. "Pemohon selanjutnya bisa menghitung barang apa dari milik termohon yang dapat dilakukan eksekusi, yang jumlahnya cukup untuk menjamin jumlah ganti rugi yang semestinya dibayarkan," jelasnya.

Majelis hakim peninjauan kembali sebelumnya mengabulkan PK yang diajukan negara yang diwakili oleh Kejaksaan Agung.  Kejagung mempersoalkan salah ketik terkait dengan nominal ganti rugi yang harus dibayarkan dalam putusan kasasi 2010. 

Kasus tersebut bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) atas penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar. 

Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa/mahasiswa itu ternyata disalurkan kepada sejumlah perusahaan. MA dalam putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Harifin A Tumpa, Rehngena Purba, dan Dirwoto menyatakan bahwa tergugat II harus mengembalikan 75 persen dari total dana yang diterima, yaitu 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139 juta. 

Angka Rp 139 juta dipermasalahkan oleh Kejagung melalui PK karena setelah diteliti ternyata hilang tiga angka nol. Angka yang benar adalah Rp 139 miliar. 

Dengan keluarnya putusan PK, artinya Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar AS atau setara Rp 4,25 triliun dan ditambah Rp 139 miliar atau semuanya Rp 4,389 triliun.(vk)

Monday, 07 September 2015 12:15

Pencopotan Buwas Kapolri Siap Jelaskan Ke Dewan

Written by

Jakarta, koranrakyat.com- Rotasi  didalam pergeseran tugas anggota Polri tetap saja diaggap biasa. Walaupun ini  rotasi ini nampaknya adanya intervensi didalam perubahan struktur dianggap wajar sejumlah kalangan .Pasalnya, pergeseran ini  ada campur tangan istana yang mendesak Kapolri segera melakukan perombakan. Namun Itu  akan dijelaskan dii Komisi DPR  RI bila diminta kejelasan. 

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ditemui di Selas-sela sertijab kabareskim dan kepala BNN dan 8 Kapolda di gedung Rupatama, Senin (7/9)2015 mengatakan kalau DPR Memanggil ini kan hal yang biasa dan ini kan rotasi.Kita kan bisa lihat bahwa proses ini kan melalui Wanjakti." Nanti kan yang lain-lain kan bisa memberikan penjelasan bahwa itu memang ada proses Wanjakti yang kita sepakati," ujarnya.

Ketika ditanya  apa yakin Anang Iskandar mampu meneruskan, karena masa tugasnya tinggal  setahun  dan mendekati masa  pensiun, Badrodin menegaskan Tidak harus satu tahun untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau bisa diselesaikan berapa bulan kenapa tidak diselesaikan. Kan tentu pimpinannya kan tetap masih saya." Saya mengharapkan bahwa kasus-kasus yang sudah ditangani Pak Budi Waseso yang lama tetap harus dilakukan penyelesaian. Harus diproses sampai ke pengadilan," tegasnya.

Saat disinggung kenapa milih Anang yang cuma tukar posisi dan, kenapa tidak pilih jenderal bintang tiga lainnya, Badrodin menjelaskan Jenderal bintang tiga yang lain yang kompetensi reskrim itu hanya tiga, yang punya pengalaman di bidang reskrim. Yaitu Pak Anang Iskandar, Pak Saud Usman Nasution kemudian Pak Suhardi Alius."Pak Suhardi Alius sakit, Pak Saud Usman Nasution lebih singkat masa-nya dari pada Pak Anang. Sehingga jatuhnya kepada Pak Anang Iskandar," jelasnya

Jadi apa kah pilihan sudah  pilihan yang tepat, kalau dipanggil DPR, Badrodin mengakui kita kan jelaskan sesuai dengan apa adanya yang kita dalami, apa adanya, prosesnya itu bagaimana kita akan jelaskan"Banyak. Kepentingan organisasi . Ada pembinaan karier, ada yang memang sudah pensiun, ada yang memang perlu peningkatan penyegaran, ada terkait dengan masalah tugas-tugas yang harus bisa memberikan pengalaman pada calon-calon pimpinan.Itu cukup beragam. Tidak hanya satu," akunya.

Menyoroti kinerja Komjen  Budi Waseso, apakah dirotasi  tidak masalah,Badrodin nerincinya anda mengatakan narkotika sudah darurat nasional katanya. Kalau darurat nasional bagaimana harus memberanikan harus dengan satu upaya yang betul-betul. Kalau misalnya teruji di Bareskrim, kita untuk berantas narkotika kan juga akan lebih baik." Kan pasti semua masyarakat berkepentingan bahwa narkoba ini harus diberantas. Bahkan ada programnya 2015 Bebas Narkoba itu kan juga belum terwujud. OKI, kita harus berikan pimpinan BNN yang mampu untuk mewujudkan itu.

Menyingkap bapak begitu, berarti Anang kurang mampu dong,Badrodin menandasakan Pak Anang itu sudah lama di BNN."Perlu ada penyegaran tugas sebelum jadi Ka BNN, Pak Anang itu sudah tiga tahun di BNN sehingga perlu ada penyegaran-penyegaran tugasm" tanadasnya

Sesuai perkembangan,kasus 180T yang sedangdibongkar Budi Waseso itu Badrodin menmbahkan Kita kan masih pelajari. Saya suruh pasti inventarisir mana kasus yang dalam taraf penyelidikan mana kasus yang masuk penyidikan."Nah ini ke depannya apa. Kan kita harus tetap, kalau sudah masuk ke penyidikan ya tetap harus diselesaikan. Dituntaskan! Tidak mungkin kita terus menghentikan begitu saja," tambahnya (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 4 of 9

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan