Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Jakarta,Koranrakyat.com,Berbagai pernyataan kontroversi yang sempat dikeluarkan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), yang sempat gaduh dikalangan pemerintah mulai dari larangan rapat di Hotel, larangan untuk memasang reklame media atau  di jalan yang dilakukan para pejabat daerah dan terakhir larangan guru anggota PGRI untuk datang ke Gelora Bungkarno untuk mengikuti apel HUT PGRI 2015, namun sayang sebagian besar dilanggar tak dilaksanakan. Dan terakhir membuat gaduh dikalangan Kabinet Joko Widodo dengan mengeluarkan raport kinerja para menteri.   

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui rapor akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga diumumkan kepada publik. Menurut Yuddy, Presiden berulang kali menyatakan agar reformasi birokrasi dilakukan dengan cara yang tidak biasa sehingga dia memutuskan mengumumkan rapor akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga kepada publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebelum mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta (6/1) menanggapi berbagai respons atas diumumkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).Menjawab tentang insiatif dari pengumuman tersebut, Menteri Yuddy menegaskan bahwa itu adalah inisiatif pribadinya. “Menteri PAN-RB selaku pembantu presiden di dalam menindaklanjuti amanat dari konstitusi, membangun sebuah reformasi birokrasi yang bisa mempercepat proses menuju tata kelola pemerintah yang akuntabel,” demikian jelas Yuddy.

Saat menjawab pertanyaan wartawan, Menteri Yuddy, juga menyampaikan bahwa penilaian LAKIP tidak ada kaitannya dengan isu reshuffle. “Jadi ini tidak ada tendensi politik apapun, jadi tidak perlu ada yang tersinggung. Presiden memiliki paramater sendiri untuk menilai kinerja menterinya,” terang Yuddy.

 Jadi sekalipun nilai akuntabilitasnya tinggi instansinya, menurut Yuddy, kalau presiden tidak cocok bisa saja menterinya diganti. “Atau sebaliknya, sekalipun akuntabilitas instansinya rendah, tapi presiden menilai menterinya melaksanakan tugas dengan baik, ada keinginan untuk memperbaiki diri, dan memiliki kesepahaman dengan kebijakan-kebijakan presiden, bisa saja dipertahankan,” pungkas Yuddy seraya menambahkan perbedaan antara LAKIP dan penilaian kinerja menteri kepada wartawan yang mencegatnya

Dalam rapor akuntabilitas yang diumumkan Kemenpan-RB pertengahan Desember 2015 silam diketahui terdapat kementerian/lembaga yang masuk dalam peringkat 10 teratas antara lain;

 1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A.
 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)
 3. Kementerian Kelautan Perikanan (80,76/A)
 4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)
 5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)
 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)
 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)
 8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)
 9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)
10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)

Sedangkan kementerian/lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni;

 1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)
 2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)
 3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)
 4. Ombudsman Republik Indonesia (54.51/CC)
 5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC)
 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)
 7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga (53,54/CC)
 8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)
 9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC)
10. Kejaksaan Agung (50,02/CC) (as)

 

 

.Jakarta,koranrakyat.com- Pertemuan pertama ditahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin Ketua KPK, 4 unsur Wakil Ketua dan Deputy bersilahturahmi dan sekaligus koordinasi kerja dengan Pimpinan Polri dan pejabat utama di Mabes Polri. Ini dilakukan sinergi dalam tugas.

Kapolri, Jenderal Pol Badroddin Haiti  di Mabes Polri , Senin (4/1)2016 mengatakan Jadi begini pimpinan KPK , ketua KPK dan komisioner semuanya lengkap bersama dengan Deputy termasuk staf hadir disini terutama dalam rangka silaturahmi sekaligus  koordinasi ,"
Ya, pertemuan pertama karena memang pemberantasan penindakan melihat korupsi itu perlu adanya  kerja sama antara aparat penegak hukum Polri, juga Kejaksaan termasuk juga unsur-unsur yang lain BPK, BPKP dan PPATK melakukan pengait anti korupsi," ujarnya.

Selanjutnya, Badroddin menegaskan sehingga pelaksanaan penggiat anti korupsi bisa berjalan dengan efektif. Karena masing- masing anti korupsi memiliki kelebihan masing- masing. "Mungkin sumber dayanya banyak tetapi kewenangannya dibandingkan KPK lebih sedikit dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Badroddin menjelaskan Karena KPK penyidik dan penuntut satu. Kemudian kewenangan penyadapan pun berbeda. Perijinan dalam penanganan perkara itu juga berbeda. "Perlu adanya kerjasama yang erat antara KPK, Kejaksaan dan Polri.Namanya seperti apa, penyidik atau seperti apa.
Ada berapa hal misalnya, bentuk unit reaksi cepat akan membuat pelatihan akan melakukan suatu pilot proyek di dalam pembicaraan sistem tempat- tempat terjadi korupsi. Misalnya di Riau. Sudah 3 kali gubernur nya kena korupsi. Itu akan diteliti oleh KPK dan sistemnya akan diperbaiki," jelasnya.

Lebih jauh, Badrodin merinci yaitu unit yang gabungan , kita lakukan penelitian- penelitian , mungkin ada sistem yang salah. Perlu adanya penelitian dan perbaikan sistem."Tadi saya katakan dan saya contoh kan misalnya Riau, ada gubernur Riau tiga kali berturut-turut kena korupsi, pertanyaannya adanya apa. Termasuk Sumatera Utara ada apa. Itu yang akan dilatih. Itu sistem nya yang harus diperbaiki,"rinciannya.

Jadi, Badroddin menandaskan sistem yang dimaksud atau sistem yang sudah dilakukan oleh Kejagung. Mengawal proses pembangunan dari awal.

"Sistemnya seperti rekrutmen pegawai, itu banyak penyimpangan itu dan sistemnya kita teliti. Kalau di pemerintahan daerah bagaimana sistemnya? Sistem keuangannya bagaimana? Itu bisa kita teliti," tandasnya.

Itu sebabnya, Badroddin mengakui kalau kasus Binsos? Maka itu bansos itu diteliti. Bansos bagaimana dan diteliti, terus dilapangan bagaimana. Apakah ada hambatan dan kendalanya. "Siapa yang mengawasi dan siapa yang mengverifikasi. Ini semua bisa dipelajari, kita perbaiki sistemnya. Tidak terjadi kasus korupsi terhadap binsos.," akunya. ( vk)

Jakarta, koranrakyat.com- Proses pemeriksaan kasus Freeport yang dilakukan Kejagung tetap berjalan. Hingga kini baru 16 saksi yang diminta keterangan. Prosesnya masih dalam penyelidikan dan belum ada calon tersangka.

Jaksa Agung, M Prasetyo ditemui dalam refleksi Kejagung 2015 di Kejagung, Rabu (30/12)2015 mengatakan masalah Freeport, kita masih berjalan terus, sekarang sudah ada,16 saksi dimintai keterangan dan masih tingkat penyelidikan justru untuk yang bersangkutan dikatakan sebagai pejabat negara itu pun juga ada prosedurnya. "Justru perlu minta keterangan yang bersangkutan, kita undang dan kita tunggu yang bersangkutan secara tidak langsung," ujarnya

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan mengenai masalah komisaris itu yang diminta keterangan adalah mantan  Jaksa Agung diminta keterangan . Kita harapkan nantinya keterangan akan melengkapi apa yang kita dapatkan . "Untuk kasus Freeport seperti itu tidak berhenti dan kita akan jalan terus tentunya secara profesional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya," Tegasnya.

Untuk itu, Prasetyo mengakui terkait dengan Riza Chalid ada di luar negeri dan saya dapat kepastian dari Menteri Hukum dan HAM., yang Analogi sampaikan kepada saya berapa bulan yang lalu dia ada di luar negeri, dia bisa dipanggil dan dijengguk."Kita,masih mengumpulkan data yang cukup. Karena kita tidak mau gagal di Pengadilan. Saya pikir anda memahami ini jalan terus dan ada boleh nongkrong di gedung Bundar. Dari pagi,siang, sore dan malam. Jampidsus sampai jam 23.00 malam.masih di kantor. Menyelesaikan kasus yang ada." akunya.

Sesuai perkembangan, Prasetyo menjelaskan  Mengenai Riza Chalid  Kita, mendapatkan keterangan dari Menteri hukum.dan HAM ternyata yang bersangkutan di luar negeri. Bicara dengan Pak Kapolri itu tentunya bagaimana menghadirkan yang bersangkutan statusnya belumJelas, ini masih penyelidikan dan anda harus paham itu," jelasnya

Lebih lanjut, Prasetyo merincinya Ini kan baru cari calon tersangka itu, meskipun masyarakat sudah melihat terang menyerang. Tetapi secara,hukum belum bisa.seperti itu. Kita belum menjust orang menjadi tersangka dan."Kita harus memiliki bukti yang kuat, fakta yang jelas pokoknya  dalam menetapkan tersangka itu harus dengan bukti- bukti yang cukup. Kalian bersabar, saya yakin masyarakat mau kasus ini dituntaskan," rincinya

Jadi, Prasetyo menandaskan Kita sudah sampaikan ke alamat-alamatnya, rumahnya Riza Chalid bukan hanya 1, tetapi  ada 4 rumah. Dari semua tempat itu , dia tidak ada di tempat. Ada informasi yang kita terima, sudah ada luar negeri. Yang mau nya yang bersangkutan sudah mengenal ini, ini panggilan kita,dengan baik, patut dan layak. "Sehingga ia bisa memenuhi panggilan itu. Jadi tidak perlu lakukan penjemputan secara paksa , dinyatakan DPO atau red native, tentunya melalui Polri minta,bantuan kepada,interpol," tandasnya. (vk)

 

 

.

 

 Jakarta,koranrakyat.com- Proses penyelesaian kasus Yayasan Supersemar yang memiliki kewenangan Pengadilan Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung hanya memediadisi mempertemukan tergugat dan penggugat, dimana tergugat wajib membayar Rp 4,4 Triliun.

Jaksa Agung, M. Prasetyo  ditemui dalam refleksi Kejagung akhir tahun 2015 ,Rabu (30/12)2015 mengatakan  mengenai Supersemar disini harus dipahami bahwa posisi kejaksaan sebagai pihak  berkepentingan, kita  mewakili negara dalam gugatan perdata termasuk dalam pelaksana putusannya ini sementara keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan  pengadilan negeri Jakarta Selatan. "Kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan kita sudah mempertemukan tergugat dan penggugat tapi nampaknya para rencana menemukan  pertemuan pertama ternyata pihak tergugat dan pomohonnya tidak hadir sehingga itu harus di ulangi lagi," ujarnya.

 Prasetyo menegaskan  Kejaksaan hanya   sebagai pihak yang berkepentingan . Sejak awal kita berharap supaya pihak yang terkait  Supersemar mau sukarela memenuhi keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung untuk  mempermudah, penyelesaiannya." Kewajiban membayar Rp 4,4 Triliun kepada negara. Kita harapkan mereka sukarela," tegasnya.

Dikatakan  Prasetyo Kita kembalikan  pada pengadilan negeri bagaimana mekanismenya.
Tugas kita  melakukan klarifikasi , telusuri aset- aset dari Supersemar."Ini sudah kita lakukan ada disitu sebagaian saham yang ada di Kosgoro, di Glanadi , ada tanah di Megamendung. Dan kita semua bekerja deposito tersimpan di Merata, diminta diblokir, namun kita tidak harapankan. "tandasnya.

 Politisi Nasdem ini  berharap kasus supersemar segera selesai dan berharap bisa bermanfaat bagi kepentingan  negara . "Sekali lagi saya katakan sepenuhnya menjadi kewenangan di Pengadilan Negeri. Ini didorong-dorong dan di sorong- sorong seakan-akan kejaksaan tidak sungguh-sungguh dan tidak serius. Itu adalah pemahaman yang keliru."ujarnya. (vk)

 

Tuesday, 22 December 2015 13:57

PTUN Perintahkan Menkumham Batalkan Muktamar PPP Surabaya

Written by

Jakarta, koranrakyat.com- Merasa Tak Puas atas putusan Menteri Hukum dan Ham yang  tidak mengindahkan dan tidak  mau membatalkan SK DPP Partai Persatuan Muktamar Surabaya, akhirnya Djan Faridz sebagai Ketua Umum Partai Persatuan pembangunan Muktamar Jakarta menyururati ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Akhirnya Pengadilan dan PTUN  Tegur  Menteri Hukum dan HAM.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Jan Faridz menegaskan Untuk menindak lanjuti dan.mendesak segera mengeluarkan SK baru oleh Menteri Hukum dan HAM. "Saya sudah menulis surat ke PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menegur Menko Hukum dan HAM. Jadi PTUN sudah mengeluarkan surat menegur dan menanyakan tindak lanjut Mahkamah Agung. Dia sudah terima tinggal dari PN," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Djan menandaskan Surat  dari PN sudah keluar dan dari Petunjuk sudah keluar beliau belum  juga mematuhi putusan Mahkamah Agung."Berarti jabatan beliau luar biasa tingginya diatas  Presiden. Karena kebal hukum," tandasnya

 Djan menjelaskan soal pencopotan itu kewenangan  Presiden terhadap pembantunya yang tak taat hukum.Kita akan melaporkan lagi ke Presiden. Kalau dua surat teguran dari PN dan Petunjuk sudah keluar dan beliau bersikeras untuk mendengarkan dan mau mengelurkan pengesahan muktamar Jakarta , pembatalan muktamar Surabaya kita akan buat surat terbuka untuk Presiden"Minta bapak Presiden untuk memberikan sanksi untuk menteri yang tidak menghormati hukum,"jelasnya

Apakah pernah diberitahukan ke Meteri  Hukum dan Ham, Djan menyampaikan  Sudah pernah. Respon dari beliau ? Positif. Yang negatif tanda tangannya dulu."Tanggapan positif, dan pribadi baik. Yang dilaporkan Romahurmuziy    dan Sekjendnya. Itu dua- duanya dilaporkan, .Kita minta segera. Nanti Menunjukan bukti- bukti,"akunya. (vk)

 

 

 

Tuesday, 22 December 2015 13:51

PPP Kubu Romahurmuziy Dilaporkan Ke Mabes Polri

Written by

Jakarta, koranrakyat.com- Meskipun Proses penetapan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah dikeluarkan surat dari Mahkamah Agung yang mengesahkan PPP dibawah Naungan Muktamar Jakarta. Hal ini juga di Manfaatkan Romahurmuziy  untuk menolak keputusan Fraksi Partai pembangunan di DPR RI. Sekaligus menandatangani surat atas nama PPP  karena merasa masih sah sebagai pengurus. Oleh karena itu akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri memalsukan PPP dan dikenakan pasal 263.

Ketua PPP , Djan Faridz  ditemui di Mabes Polri, Selasa (22/12) 2015 mengatakan  Saya ke Mabes Polri ini untuk melaporkan pemalsuan yang dilakukan  sdr Romahurmuziy yang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) , dimana beliau itu membuat surat ketua DPR dan menyatakan serta memprotes atas dikeluarkannya surat ketetapan fraksi Persatuan Pembangunan di DPR RI ". Ini memang agak panjang saya harus buktikan keputusan yang ada di Mahkamah Agung , ada 2 keputusan di Mahkamah Agung yang menyatakan Partai Persatuan Pembangunan itu yang sah adalah muktamar Jakarta. Yang di ketua oleh  saya sendiri Djan Faridz dan Sekjend Dimiaty," ujarnya.

Selanjutnya, Djan menegaskan dan keputusan Mahkamah Agung satunya lagi menyatakan pengesahan yang dilakukan oleh sdr Menteri Hukum dan HAM itu dinyatakan batal dan tidak sah. Berdasarkan keputusan yang ingkra dan berlaku kepada siapapun Rommy sudah melakukan tindak pidana pemalsuan. Karena menggunakan nama PPP secara tidak sah," tegasnya

Djan menandaskan Putusan Mahkamah Agung keluar sejak itu lah menggunakan Partai  Pembangunan hanya kubuh Muktamar Jakarta yang di ketua Djan Faridz dan Sekjen sdr Dimiaty.Ini Surat laporannya pemalsuan ini Pidana nomornya 1426/XII/2015 Bareskrim tertanggal 22 Desember 2015. Ini Surat yang dibuat Roharmuzy dengan mengatas namakan Partai Persatuan Pembangunan .  Ini suratnya baru 11 Desember oleh Romahurmuziy. dan dikenakan pasal 263," ujarnya

Jadi, Djan menjelaskan dalam surat itu intinya menegur ketua DPR RI dan menyatakan keberatan atas persetujuan Ketua Fraksi itu adalah dari Kubu Muktamar Jakarta."Dia menolak masih pengurus yang sah, sementara Muhtamar Jakarta bukan pengurus yang sah  karena dia masih mengacu pengesahan memberikan  oleh Menteri Hukum dan HAM. Pada hal semua tahu dan se indonesia tahu  keputusan Mahkamah Agung itu sifatnya ingkrah  dan mengikat bagi semua pihak," jelasnya

Untuk itu, Djan merincinya Menko Hukum dan HAM belum mengeluarkan keputusan.Meskipun belum mengelurkan SK pembatalan, tapi keputusan Mahkamah Agung adalah keputusan tertinggi."Dan sudah dinyatakan tidak sah," rincinya. (vk)

 

 

Jakarta, koranrakyat.com - Meskipun Proses sidang Majelis Kehormatan sudah tuntas hingga  Setya Novanto mengudurka diri,Namun Kejagung anggap penting  dan tetap  melakukan  penyelidikan.Sedangkan  Polri tetap enggan  jemput M Riza chalid karena tak ada perintah.Namun,  Polri tetap memberikan  informasi.  

Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia(Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui di sela-sela pelepasan Satgas FPU di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (17/12)2015 mengatakan  permintan untuk  menjemput M Riza chalid belum ada. "Kita nanti mengasihkan pada pihak ke Jaksaan , kita akan melakukan penukaran informasi mungkin kita kaji secara bersama apakah masih ada pelanggaran hukum lain. "Selain yang ditangani pihak ke Jaksaan," ungkapnya.

 Badrodin menegaskan tentu belum statusnya, Rizal Chalid apa statusnya apa dulu. "Kalau belum jelas status tentu dijemput. Kalau sudah keluar negeri kita juga tidak punya kewenangan bisa minta bantuan Interpol," tegasnya.

 Badrodin mengakui pidana ada yang pidana umum, ada tindak pidana korupsi kan sudah ditangani Kejaksaan Agung." Oleh pihak kejaksaan itu kita akan koordinasikan fakta- fakta yang ditemukan, Pihak Kejaksaan mungkin dari MKD yang kita tindak lanjuti apakah terkait dengan tindak pidana atau tindak pidana lain yang kita temukan. Kita nanti teliti sama Kejaksaan,".akunya. 

Terkait dengan uji rekaman yang ada di kejaksaan, Badrodin menandaskan belum ada. Meskipun Setya Novanto sudah bukan Ketua DPR ,Berangkat dari penyidikan tidak berbeda status seseorang." Itu saja, apakah itu Ketua DPR atau bukan semuanya prinsipnya sama," (vk)

 

 

Wednesday, 16 December 2015 15:23

Nurul Arifin : Hindari Kegaduan Setnov Rela Mundur

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com,-Anggota staf khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Nurul Arifin, membenarkan bahwa Setya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR.Pengunduran diri itu dilakukan Setya supaya tidak ada kegaduhan lagi.

"Benar, bapak mundur. (Pengunduran diri) demi kepentingan bangsa dan negara agar tidak ada lagi kegaduhan," ujar Nurul dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Rabu (16/12/2015).

Setya, kata dia, juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya dalam menjalankan tugas selama ini."Beliau mengharapkan MKD dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Saya bangga dapat mendampingi beliau," kata Nurul lagi.

Surat pernyataan pengunduran diri Setya juga dibacakan dalam rapat pleno paripurna Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu malam.Sebelumnya, Setya Novanto dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said lantaran diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam meminta saham ke PT Freeport Indonesia.(eas)

 

 

 

 

.

 

 

Jakarta, Koranrakyat.com- Kembali aksi pemalsuan tanda tanda tangan terjadi di Kalimantan Tengah untuk meloloskan diri di Pilkada Gubernur. Kali ini Ujang dan Nawawi diduga memalsukan tanda tangan kini di laporkan Ketua Umum PPP  Kubu Surya Darma Ali  , Djan Faridz  ke Mabes Polri
Ketua Umum PPP , Jan Farid  ditemui di Mabes Polri, Rabu (16/12) 2015 mengatakan Saya datang berkunjung ke Mabes Polri khususnya ke Bareskrim melaporkan pemalsuan tanda tangan saya yang digunakan di  Pilkada Kalimantan Tengah . "Dimana surat di Palsukan itu digunakan oleh saudara Ujang  Nawawi dan Wakilnya untuk memasukan Partai Persatuan Pembangunan pendukung beliau," ujarnya.

Selanjutnya, Jan menegaskan yang dilaporkan tentu memalsukan tandatangan dan menggunakan. "Yang memalsukan dan menggunakan nanti diperiksa sama Mabes Polri, akan ditentukan siapa yang menggunakan dan yang memalsukan," tegasnya.

Ketika ditanya bukti- bukti apa yang dibawa, Jan mengakui ada  Foto copy tanda tangan, pendaftaran di KPUD.Termasuk juga surat yang diduga di palsukan sebagai barang bukti."
Dari sini  tentu kita ke KPU juga. Habis ini yang penting. Dengan dasar ini kita ke KPU," akunya.

Menyinggung apakah pernah koordinasi, Jan menjelas kalau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tidak pernah menjumpai saya , minta ijin juga engga." Tentu, ijin aja engga tau- tau timbul surat yang saya tandatangani dan Pak Saini di formulir untuk di satu di KPUD. Permohonan itu diterima oleh KPUD. Oleh DKPP dinyatakan itu tidak benar. Ada tindakan skorsing dilakukan oleh DKPP,"jelasnya.

Untuk itu,Jan merinci Pasangannya si Ujang dan Nawawi . "Saya juga engga kenal.Keduanya bukan Politisi PPP. Kenal aja engga ," rincinya,(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Majelis Kehormatan Daerah melakukan pemeriksaan terhadap laporan  pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Setnov.  Sementara , Kejaksaan Agung juga meminta keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma’ruf  Sjasududin dengan diberikan  9 pertanyaan  selama 10 jam diperiksa berkaitan dengan rekaman.

Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maruf Sjamsuddin saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Selasa(8/12)2015 mengatakan  saya diberikan ada 9 pertanyaan, tetapi disitu juga mendengar kembali rekaman dari yang saya pinjaman kan   disini untuk mencocokkan kembali dengan pertanyaan yang disampaikan." Ini belum selesai dan ada pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi beberapa lebih lanjut,"ujarnya.

Ketika ditanya ada satu pertanyaan satu jam, Maruf menegaskan beberapa pertanyaan memang perlu dicocokkan dan beberapa rekaman itu dengan yang lain . "Tidak bisa pertanyaan satu jam. Disini tidak lepas dari isi rekaman," tegasnya. Untuk itu, Maaruf mengakui berkaitan dengan HP tentunya masih dititip." HP masih dipakai untuk melengkapi  keterangan lebih lanjut," akunya. (vk)

Friday, 27 November 2015 00:04

Dirut Bank Sumut Keseret Kasus Dana Bansos

Written by

.

 .Jakarta,koran rakyat.com- Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Bansos di Sumatera Utara terus berlanjut. Kini Giliran Dirut Bank Sumut, Eddie Rizliyanto. Ketua Tim Penyidik, Victor Antonius di Kejagung, Kamis (26/11)2015 mengatakan Itu kan terkait dengan penyaluran dana bansos yang melalui bank Sumut. Tapi tadi kita dapat penjelasan bahwa bank Sumut hanya menyediakan fasilitasnya. "Pendanaannya dan segala macam itu dari Pemda Sumut.," ujarnya.

Selanjutnya, Antonius menegaskan Bank Sumut hanya menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dana bansos kepada penerima atau individu yg menerima. "Semuanya kan wajib menggunakan rekening bank Sumut," tegasnya. Menyinggung rekening koran, Victor menegaskan banyak sekali dalam bentuk rekening koran itu banyak. Itu uangnya yang kelola semua APBD." Kisaran hibah bansos 
Ya bisa dapat 50 juta sampai 1,2 milyar juga ada. Macam-macam," tegasnya.Hibah bansos total berapa, Victor menjelaskan totalnya, 2012 saja 100 milyar lebih." Disini kan dibedakan hibah bansos untuk lembaga LSM atau yang ada bantuan BOS di dalamnya. BOS itu kan untuk sekolah-sekolah. BOS ini yang menyebabkan temuan BPK meninggi. Besok kita panggil Wagub kita tanyakan masalah itu, masalah perencanaan anggaran," jelasnya.

Ketika ditanya ada pengendapan dana yang lama di bank Sumut, Victor merincinya engga ada. "Mereka tahunya hanya menyediakan fasilitas. Belum ditemukan ada.Iya dong ini kan belum final," rinciannya.(vk)

 

 

Thursday, 01 October 2015 15:52

Polri Sudah Identifikasi Penyebar Fitnah Jokowi Soal PKI

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Ada isu beredar berkaitan presiden Jokowi akan meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia, namun dari penelusuran kini Polri sudah mengindenrifikasi diduga pelaku penyebar informasi.

Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Budi Gunawan ditemui di Lubang Buaya du Jakarta Timur, Kamis (1/10)2015 mengatakan bahwa pelaku yang diduga memfitnah Presiden Joko Widodo telah teridentifikasi. Pelaku menyebarkan informasi mengenai rencana Jokowi meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Sesuai tugas kami, kami sudah identifikasi," ujarnya.

Selanjutnya, ketika ditanya siapa inisialnya, Budi menegaskan belum bersedia menyebut identitas mau pun inisial pelaku yang diduga memfitnah Jokowi. Tetapi, ia menyiratkan pelaku lebih dari satu orang dan menyebarkan informasi fitnah untuk mendiskreditkan Jokowi melalui media sosial dan pesan berantai.

"Beberapa pihak yang memang disinyalir telah melakukan perbuatan menyebar berita dalam bentuk tulisan, maupun gambar melalui media online,"tegasnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika dihubungi  menyampaikan bahwa informasi mengenai Jokowi yang akan meminta maaf kepada keluarga PKI adalah fitnah yang meresahkan. " Saya berharap pelaku tidak mengulangi perbuatannya sebelum ditempuh upaya hukum, " tandasnya.(vk)

 

Jakarta,koranrakyat.com-Maraknya aksi penguasaan kawasan hutan oleh Kepala Daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah serta menjadi sasaran empuk para politis. Itu sebab tugas Mendagri tetap memberikan arahan agar tidak terjadi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ditemui di kawasan Kemendagri,Rabu (23/9)2015 mengatakan dan membantah pernyataan soal maraknya pemberian izin pengelolaan kawasan hutan oleh kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2015. Saat ini  Kemendagri tengah fokus  tengah fokus memberi arahan kepada kepala daerah mengenai penanganan kebakaran hutan. 

"Tidak, tidak ada, kita tidak tahu. Kita hanya minta kepala daerah agar lebih proaktif terhadap masalah kebakaran yang diindikasikan dilakukan oleh perusahaan agar segera dilaporkan dan ditindak tegas," ujarnya.

Selanjutnya, Tjahjo menandaskan serta mengklaim bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tidak ada yang disalahkan jika terjadi kasus kebakaran lahan."Kesalahannya sejak dulu tidak pernah ada penindakan tegas dan koordinasi untuk penindakan secara hukum terhadap individu atau perusahaan pelaku pembakaran hutan," tandasnya.

Sesuai perkembangan Tjahjo menjelaskan dan langsung melanjutkan melalui radiogram, beberapa waktu lalu, juga telah menginstruksikan kepala daerah untuk segera berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan lembaga pemerintah terkait untuk menangani permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan. "Selain itu, kepala daerah bersama penegak hukum juga diminta tegas memproses perusahaan yang terbukti sebagai pelaku pembakaran hutan," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Abetnego Tarigan, memaparkan adanya penyalahgunaan perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan di bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan bisa dengan bebas melakukan pembakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Abetnego, ada beberapa kepala daerah yang tertangkap tangan karena berperan sebagai "pelicin" perizinan bagi perusahaan-perusahaan untuk membuka usaha di bidang perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Hal itu marak terjadi menjelang pemilihan kepala daerah. (v

Jakarta,koranrakyat.com-Berkaitan dengan tugas Polri dalam memproses kasus sengketa  Pilkada  Pemilu  waktu untuk memproses kasus pidana Pemilu. Sesuai ketentuan  Polrisudah menetapkan 14 hari pelaporan,sehingga selebihnya tidak bisa.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Anang Iskandar ditemui di  Mabes Polri, Selasa (22/9)2015 mengatakan  waktu penyidikan tindak pidana pemilu seperti yang diatur dalam undang-undang bukan suatu masalah. Ia yakin, polisi bisa menangani kasus pidana pemilu sesuai dengan ketentuan yang diberikan UU. "Walau singkat, asal komit dan niat, tetap bisa kok. Polisi harus sesuai aturan saja," ujarnya.

Selanjutnya, Anang mengatakan, polisi tidak perlu jurus kreatif atau terobosan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemilu. Menurut dia, yang penting ialah bergerak cepat dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."Jurus-jurusnya sudah diatur di dalam UU. Tinggal dilaksanakan saja secepat-cepatnya," ungkapnya. 

Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada lagi alasan para penyidik bersantai-santai sehingga melewati batas waktu penyidikan yang ditentukan. Pasal 261 hingga 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur soal limitasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu. Ketentuan itu menyebutkan, penyidikan tindak pidana pemilu hanya diberi waktu selama 14 hari.

Sementara itu, penuntutan hanya diberi waktu selama empat hari. Kepala Polda Sumatera Barat Brigjen Bambang Sri Herwanto pada diskusi bertema "Pemilukada Serentak" di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2015), mengakui hal itu sebagai kelemahan. Namun, polisi harus memiliki jurus kreatif agar tetap dapat menyidik dalam waktu singkat. 

"Intinya, polisi harus kreatif. Di jajaran saya, tidak akan seperti dulu lagi, tahu waktunya sempit, kita santai saja supaya cepat lewat batas dan tak diusut lagi. Sekarang ini enggak boleh begitu lagi. Harus didorong menjadi, kalau ada laporan, usut. Insya Allah dalam 14 hari itu bisa," ujar Bambang.(v
k)

 

 

 

 

 

Monday, 21 September 2015 15:07

Pilkada 105 di Jadwalkan KPU Lama Dan Tak Efektif

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-Terkait dengan waktu kampanye untuk Pilkada serentak di jadwalkan Komisi Pemilihan Umum(KPU) tahun 2015 selama 105 hari. Pelaksaan cukup lama dibandingkan Pilkada yang sudah dilakukan.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Brigjen (Pol) Bambang Sri Herwanto pada diskusi soal pilkada, di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Senin (21/9)2015 mengatakan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2015 dinilai terlalu panjang. Masa kampanye pada pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015 berlangsung selama 105 hari."Saya kira itu terlalu panjang, sampai 105 hari masa kampanye, tidak efektif," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang menjelaskan, terlalu panjangnya masa kampanye itu membuat kampanye para pasangan calon tidak efektif. "Buktinya sampai saat ini (di Sumatera Barat) masih tenang-tenang saja. Nanti tiga minggu jelang pelaksanaan baru deh ramai. Mungkin ini untuk menekan biaya mereka," jelasnya.

Untuk itu, Bambang menandaskan ketidakefektifan itu pun membuat tenaga polisi turut terkuras dalam masa kampanye itu. "Padahal, penurunan personel seharusnya bisa difokuskan ke waktu-waktu yang bertepatan dengan pelaksanaan kampanye massa saja," tandasnya.

Jadi, Bambang merincinya serta berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi panjangnya masa kampanye itu. Hal itu demi efektivitas pengerahan personel pengamanan. "Ke depan, rasanya ini perlu dikaji lagi, apa perlu kampanye selama itu? Atau cukuplah beberapa minggu saja," rincinya. (vk)

Page 4 of 10

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan