Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     




Jakarta,koranrakyat.com,-Dalam pandangan Presiden Joko Widodo, saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang lolos dari kesulitan tekanan ekonomi global. "Ada yang turun satu persen, dua persen, sampai minus tiga dan mendekati minus tujuh, presiden sampai jatuh. Ada pemerintahan gagal sampai penjarahan. Itulah kesulitan yang ada dan tekanan ekonomi seperti itu juga menekan negara kita, Indonesia," kata Presiden ketika memberikan sambutan pada Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis malam, 28 Juli 2016.

Dikatakan Presiden kondisi saat ini adalah sebuah keadaan yang tidak normal. Oleh sebab itu harus diselesaikan dengan cara yang tidak biasa. "Tidak mungkin tekanan ekonomi seperti ini kita lakukan dengan cara biasa dengan kerja normal. Tidak akan bisa keluar dari situasi sulit itu," tegas Presiden.

Sekarang, lanjut Presiden, dibutuhkan kecepatan untuk memutuskan perubahan kebijakan yang cepat sehingga di lapangan cepat diantisipasi. Indonesia tidak hanya membutuhkan stabilitas keamanan tapi juga stabilitas politik. "Oleh sebab itu, kondisi stabilitas keamanan sangat dibutuhkan negara kita. Stabilitas politik juga sangat dibutuhkan Indonesia," tutur Presiden.

"Banyak investor, pengusaha yang sekarang ini meyakini memberikan kepercayaan bahwa stabilitas politik kita dianggap sangat baik. Ini patut kita syukuri," ucap Presiden.

 


*Kebijakan Memerlukan Dukungan Politik*

Oleh karenanya, Presiden menggarisbawahi setiap kebijakan yang memerlukan kecepatan untuk diputuskan memerlukan dukungan dari partai sehingga perubahan dapat dilakukan secara cepat. 

Presiden memberikan contoh Undang-Undang Tax Amnesty sebagai suatu kebijakan yang mendapatkan dukungan politis secara cepat, karena bila hingga bulan Juni 2016 belum disetujui maka momentum dari kebijakan ini akan hilang. "Kalau lepas dari Juni momentum kita sudah hilang. Oleh sebab itu saya berikan apresiasi penghargaan, dukungan partai, fraksi di DPR begitu cepat menyelesaikan Undang-Undang Tax Amensty. Kalau momentum lepas, sulit kita mengejar, karena kondisi ekonomi sulit diprediksi," ucap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar Partai Golkar betul memiliki konsistensi dalam memberikan dukungan kepada pemerintah. "Kalau pas ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memerlukan kecepatan, meskipun kebijakan itu kadang pahit dan tidak populis, tetapi untuk kepentingan rakyat banyak, kadang kita harus memutuskan keputusan sulit," ujar Presiden.

"Tetapi kalau ada dukungan penuh dari partai-partai, saya disuruh memutuskan yang sulit-sulit  seperti itu, itu memang pekerjaan saya. Saya tidak pernah berpikir yang namanya polularitas. Kalau baik untuk negara, rakyat dan menyebakan kita tidak populer saya tetap putuskan," ujar Presiden. 

Oleh sebab itu konsistensi dukungan diperlukan pemerintah saat ini. "Saya yakin Golkar konsisten mendukung setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Perasaan saya begitu," ujar Presiden.

Keyakinan Presiden akan dukungan Partai Golkar kepada pemerintah didasarkan pada beberapa proses kebijakan yang memerlukan dukungan politik. "Kemarin itu saya ikuti apakah Golkar konkrit atau tidak. Saya ikuti ternyata konkrit. Saya contohkan Undang-Undang Tax Amnesty, kemudian saat pemilihan Kapolri. Saat APBN-P, saya ikuti terus. Kalau meleset saya telepon Ketua Umum," kata Presiden.

Presiden memberikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan Partai Golkar kepada pemerintah. "Saya ucapkan terima kasih kepada Golkar sehingga setiap kebijakan pemeritah yang diambil pemerintah betul-betul dalam kondisi sesulit apapun, bisa kita putuskan dengan baik," ucap Presiden.

Hadir pada acara ini, Presiden RI ketiga BJ Habibie, Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto selaku tuan rumah, serta tokoh-tokoh partai politik baik dari Partai Golkar dan partai politik lainnya..(eas)

Jakarta,koranrakyat.com-  terpilihnya Komjen Tito karnavian punya cerita tersendiri.  Pasalnya nama Komjen Tito Karnavian yang tidak masuk dalam tiga nama yang diajukan Wanjakti ke Presiden Jokowi.

Kepala kepolisian Republik Indonesia(Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti ketika di temui  acara Dies Natalis PTIK ke 70 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan mengatakan  sebelum Wanjakti menyerahkan tiga nama ke Presiden Jokowi, Internal Polri sudah menanyakan ke Tito apakah bersedia menjadi calon kapolri. "Saat itu, Tito yang  itu menjawab pihaknya masih ingin fokus bekerja di BNPT. itu sebabnya namanya tidak dikutkan,: ujarnya.Selanjutnya, Badroidin menegaskan Saya sudah menyampaikan ke Tito makanya beliau tidak diikutkan dalam usulan kita." Memang beliau ‎memilih tetap melakukan pembenahan dalam penanganan terorisme dan tetap di BNPT," tegasnya.

Untuk itu, Badrodin menandaskan itu sebabnya, lantaran Tito ingin fokus di BNPT, maka namanya tidak dimasukkan oleh wanjakti. Namun di luar dugaan, Presiden Jokowi malah memilih Tito."Tapi kalau memang diperintah (oleh presiden) ya pasti sanggup. Namanya prajurit kalau diperintah ya harus siap," katanya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com-  Geliat bursa Calon Kapolri  semakin memanas, kendati ada dugaan tak transparan, Sudah 7 calon yang disodorkan ke Presiden  oleh  Wanjakti  melalui  Komisi Kepolisian Nasional. Hasil pertemuan   diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6) 2016  diinformasikan ada  7 Nama yang diajukan Kompolnas  ke Presiden.namun nama belum muncul yang akan dibawah ke DPR oleh Presiden.Menyusul masa habisnya Kapolri Jendral Badrodin Haiti pada 28 Juli 2016 bertepatan dengan masa usia pensiun 58 tahun, namun masa keberuntungan  diperkirakan akan kembali karena masa libur lebaran dan reses DPR, mengulang keberuntunganya sebagai Kapolri saat itu  ramainya  Komjen Budi Gunawan yang sempat tersandung masalah dan Jendral Pol Sutarman belum waktunya pensiun dengan Iklas melepaskan jabatanya sebagai Kapolri.  

" Sejumlah nama yang mencuat  Komjen Pol  Dwi Prijanto, ia adalah Lulusan Akademi kepolisaan( Akpol) tahun 1982 kini ia menjabat Inspektorat Pengawasan Polri. Dwi akan pensiun pada tahun 1917. Kedua adalah Komjen Pol Budi Gunawan , ia kini menjabat Wakil Kapolri. Ia Lulusan Akpol 1983  dan ia akan pensiun pada tahun 1917 mendatang,"ujarnya. 

Selanjutnya, Sumber menjelaskan Ketiga. Komjen Pol Budi Waseso Lulusan Akpol tahun 1983 sekarang ia menjabat sebagai kepala Badan Narkotika Nasional. Ia akan pensiun pada 2019 nanti. Ke empat .Komjenp Pol Putut Bayu Seno kin menjabat kepala  Badan Pemeliharaan Keamanan. Komjen Pol Putut lulusan Akpol 1984 dan ia akan peniun pada tahun 2019 mendatang. "Kelima adalah  Komjen Pol Syariffudin  adalah lulusan Akpol 1985 dan sekarng menjabat sebagai Badiklat Kepolisian .Ia akan pensiun tahun 2019," jelasnya.

Lebih lanjut, Sumber menamdaskan Ke enam Ada nama Komjen Pol Suardi Alius ia lulus Akpol 1985  dan saat ini menjabat sekretaris Utama Lemhanas. "Ke Tujuh. Komjen Pol Tito Karnavian sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Terorisme. Ia lulus Akpol 1987 dan akan pensiun pada tahun 2022,"tandasnya.

sementara itu, Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia Fadli Nasution berpendapat bahwa lembaga legislatif tidak perlu dilibatkan di dalam penunjukan Kepala Polri. Hal ini karena proses di parlemen sering kali menyebabkan kegaduhan politik.Jabatan Kapolri ini menjadi polemik karena melibatkan lembaga politik, yakni legislatif," ujarnya.

Untuk itu, Fadili menegaskan jika penunjukan Kapolri diserahkan hanya kepada Presiden sama seperti saat Presiden menunjuk menteri, Fadli yakin tidak akan menimbulkan kegaduhan seperti yang terjadi di masa pemerintahan Joko Widodo."Jadi serahkan saja proses di Wanjakti, lalu ke Kompolnas. Ditelusuri track record-nya untuk diserahkan ke Presiden. Presiden kemudian memutuskan siapa yang menjadi Kapolri. Ya harusnya itu saja," tegasnya..

Lebih lanjut, Fadli menandaskan selain gaduh, penunjukan Kapolri tanaa melalui lembaga legislatif juga diyakini Fadli mempersempit ruang transaksi politik." Saya  menyadari akan sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Sebab, hal itu membutuhkan revisi undang-undang dan proses revisi itu terjadi di DPR. Fadli tak yakin DPR rela memangkas kewenangannya sendiri dalam hal penunjukkan Kapolri. Meski ini ide yang cukup baik, tapi saya yakin DPR enggak mau dikurangi wewenangnya. Mereka kan selalu bilang, Polri itu mitra DPR dan sebagainya itulah," tandasnya. 

Karopermas Mabes Polri, Brigjend Pol Agus Rianto mengatakan  ya kita lihat saja, menirukan pernyataan   Kapolri Jendral  Pol Badrodin Haiti sampai saat ini beliau  masih tetap bertugas  di Polri tertentung nanti 1 Agustus 2016. Pengakhiran tugasnya 1 Agustus 2016 sehingga masih punya waktu sekarang kan masih bulan Juni. Lihat nanti saja, pasti ada jalan keluar untuk pelayanan masyarakat yang terbaik. (vk)

 

Jakarta,Koranrakyat.com,- Elektabilitas Gubernur DKI   Ahok menurun berdasarkan hasil survei yang digelar Lembaga Survei Politik Indonesia (LSPI). Menurut Direktur Eksekutif pada Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Strategis LSPI Ahmad Nasuhi, Ahok dan timnya sejauh ini tidak mampu meyakinkan publik terkait sejumlah isu yang merugikan nama baik Ahok.

“Soal reklamasi,  barter kebijakan itu luar biasa. Belum lagi PTUN yang mengabulkan gugatan nelayan,” ujar Nasuhi berdasarkan siaran pers yang diterima wartawan  Sabtu  (4/6/2016).

Kendati menurun, elektabilitas Ahok berdasarkan hasil survei tersebut masih berada paling atas dibandingkan dengan bakal calon gubernur lainnya.

Saat responden ditanya mengenai siapa yang akan dipilih apabilaPilkada DKI Jakarta dilaksanakan hari ini, Ahok masih memimpin. Ia memperoleh 23 persen suara responden. 

Menyusul kemudian, Yusril Ihza Mahendra dengan 19 persen suara responden, Tri Rismaharani 6,9 persen, dan Sandiaga Uno6,3 persen. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat hanya memeroleh 3,7 persen.

Dalam simulasi empat nama calon gubernur, elektabilitas Ahok masih memimpin dengan 36,4 persen, disusul Yusril 29,8 persen, Rismaharani 9,5 persen, Sandiaga Uno 2,5 persen.

Sementara itu, sisanya, 21,8 persen, mengaku belum memutuskan untuk memilih. Nasuhi juga menilai, hasil survei ini patut dicermati oleh Ahok yang berniat mengikuti Pilkada DKI 2017 sebagai calon petahana.

Sebab, menurut dia, dengan angka elektabilitas yang beda sekitar enam persen dengan Yusril, tidak menutup kemungkinan Ahok akan disalip.

“Kalau benar begitu, Yusril sangat bisa kalahkan Ahok,” kata Nasuhi.

Survey LSPI dilakukan pada 22-27 Mei 2016 dengan metodemultistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 440 responden, dengan margin of error sebesar 4,8 persen pada tingat kepercayaan 95 persen.

Penggalian data dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung. Nasuhi mengaku tak terlalu kaget dengan tren penurunan elektabilitas Ahok tersebut.

Selain karena Ahok yang dinilainya tak mampu meyakinkan publik terkait isu negatif, Nasuhi menilai kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras memengaruhi elektabilitas Ahok.(sys)

 

 

 

 

Jakarta,Koranrakyat.com,-Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi dan Perkaderan PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan tidak menutup kemungkinan jika Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini akan diusung oleh PDI-P sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017. 

"Semua masih berkemungkinan. Kami hanya menunjukan bahwa di PDI-P itu masih banyak potensi kader yang bagus-bagus. Bu Risma kan dari awal sudah di PDI-P," ucapnya di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016). 

Djarot menuturkan, hingga saat ini partainya belum memutuskan akan mengusung siapa dalam Pilkada DKI 2017. Menurut Djarot, saat ini PDI-P masih melakukan proses penjaringan nama-nama bakal calon gubernur yang nantinya akan disampaikan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

"Kita masih proses di partai, semua masih punya peluang dan punya potensi. Sekarang ini belum ada lho calon gubernur, belum ada. Calon gubernur itu ada kalau sudah diputuskan oleh KPU," ujarnya. 

Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya yang akan diusung PDI-P sebagai cagub dalam Pilkada DKI 2017, Djarot menyerahkan semua keputusan kepada partainya. Saat ini, Djarot mengaku hanya diberi tugas untuk fokus menjabat sebagai Wakil gubernur DKI Jakarta hingga 2017. 

"Itu keputusan dari DPP (PDI-P), saya sekarang masih fokus menjalani tugas wakil gubernur, itu saja dulu," ujarnya.

Nama Risma dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI 2017 karena dianggap mampu menyaingi elektabilitas Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama yang akan menjadi calon petahana melalui jalur independen. PDI-P merupakan satu-satunya partai di DPRD DKI Jakarta yang jumlah kursinya memungkinkan mengusung cagub dan cawagub tanpa perlu berkoalisi.(as)

 

 

 

 

 

Tuesday, 12 April 2016 02:37

Teten Bantah Menghina Lambang Negara

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com,--Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri terkait

dugaan tindak pidana penghinaan pada lambang negara. Teten dalam rapat kerja di Istana Cipanas menggunakan banner dan

kaos bergambar Burung Garuda yang tampak seperti burung hantu.

Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong, membantah tudingan itu. Wandy menegaskan, logo kaos tim KSP tidak berasal dari simbol Garuda seperti yang dituduhkan. Ide pembuatan kaos itu dicetuskan saat rapat tim panitia khusus bidang acara di pekan pertama Januari 2016.

 

"Logo kaos rapat kerja KSP 2016 tidak berasal dari logo atau simbol apapun. Itu digunakan untuk acara outdoor," kata Wandy

di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Dia menjelaskan, logo berbentuk burung itu menyimbolkan semangat, pola kerja dan sistem nilai KSP ke depan. Barong

mengambarkan semangat KSP untuk selalu berkualitas dalam pengendalian, pengawasan dan komunikasi. Sedangkan

burung berarti pengendalian, pengawasan dan komunikasi secara menyeluruh.

"Pemilihan logo dan pembuatan murni karya kreatif yang tidak berasal dari simbol apapun," imbuh dia.

Wandy menjelaskan, logo tersebut dipilih dari empat alternatif yang disiapkan desainer grafis KSP. Keempat alternatif

disirkulasi ke semua pegawai dengan sistem voting.

"Ada empat alternatif yang terdiri dari 2 logo dengan barong, 2 logo dengan burung yang besar. 90 persen memilih alternatif

burung," kata dia.


Seseorang bernama Mardiansyah mengungkapkan dugaan Teten menghina lambang negara saat rapat kerja Kantor Staf

Kepresidenan di Istana Cipanas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 Februari. Dalam raker itu ada penggunaan banner dan kaos

bergambar burung Garuda.

Dugaan penghinaan terhadap lambang negara terjadi, kata Mardiansyah, karena gambar burung Garuda berubah menjadi

seperti burung Hantu. "Burung Garuda menjadi Burung Hantu dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Teten Masduki harus

bertanggung jawab," kata Mardiansyah di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016).

Mardiansyah kemudian melaporkan hal itu ke polisi. Laporan pengaduan terhadap Teten tercatat dalam Nomor

LP/150/II/2016/Bareskrim. Teten dilaporkan sesuai Pasal 57 huruf c Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.(as)


Monday, 14 March 2016 23:57

Siyono Terduga Teroris Tewas Ditembak

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com- Siyono salah satu pentolan teroris memiliki keahlian dalam membuat senjata,pengembangan ini di lakukan melalui  AW. Pada tahun 2014 pernah ditangkap  9 orang dan tahun 2015 ditangkap 4 orang ini tergabung dengan Jl. Akibat terjadi keributan akhirnya ditembak dan kini tewas.

 

kepala Devisi Humas Mabes Polri,Irjen Pol Anton Charliyam di Mabes Polri, Senin (14/3)2016 mengatakan sehubungan meninggalnya Siyono dari klaten diperjalanan menuju candi prambanan. diterangkan, SY adalah salah satu pelaku teroris. Dia adalah masuk kedalam JI. Tapi JI sekali ada neo JI." Ini darl mana fakta ini, berdasarkan dari pengembangan tersangka AW. Bahwa diperintah SY melakukan gerakannya," ujarnya. 


Selanjutnya, Antho menegaskan kelompok Siyono,  tahun 2014 pernah ditangkap 9 orang. begiru di tahun 2015 ditangkap 4 orang. JI ini terkait bom bali." Bahkan saat itu disita puluhan senjata api, granat. Dari keterangan AW, yang bersangkutan memerintahkan kepada AW untuk menyerahkan senjata 2 pucuk. 400 butir peluru dan beberapa granata.," tegasnya.

Anthon menjelaskan kenapa harus diserahkan ke Siyono, karena yang bersangkutan sebagai panglima Investigasi yang membawahi bidang rekrutmen. "Kalau di kata Siyono itu terrmasuk direktur. Yang menggantikan Jimmy. Diputus sidang pengadilan divonis 10 tahun. Pada pun dia sedang dilakukan pengejaran, yang bersangkutan menyempunyikan senjata 4 M16. 10 pucuk senjata pendek dan granat di Jawa dan Sumatera," jelasnya.

Sesuai perrkembangan, Anthon merincinya  yang bersangkutan ditutup matanya, awalnya yang bersangkutan akomodatif. Kooperatif. Tapi ketika sapai disuatu tempat, yang bersangkutan tidak mau menunjukan, Klaten Prambanan." Duduk disebelah kiri, anggota sebelah kanan dengan mata tertutup dan supir didepan. Langsung mukul anggota. Ada visumnya, ada Fotonya. Sehingga terjadi perkelahian itu, yang bersangkutan mungkin sudutkan kesalah satu dinding, tidak dikeluar mobil," rincinya. 

 

Itu sebabnya, Anthon memebeberkan buktinya mobil itu berhenti sampai nabrak pembatas jalan. Terus maju karena ramai. Beruntung karena anggota punya beladiri, anggota berhasil. Yang bersangkutan terbentur kepalanya, pingsan. Kelompok ini, yang bersangkutan peras kita pembuat senjata, punya keahlian khusus." Punya banker senjata itu pernah di eksposer 2014. Kelompok ini adalah kelompok JI betul teroris. Bagaimana jika saat itu polisi kalah. Memang saat itu terjadi perkelahian. Perkelahian satu-satu karena satu sopir," bebernya.

Sesuai data yang ada, Anthon mengakui dari keluarga juga sudah menerima kematian tersebut. Sudah diceritakan apa adanya. Jangan terprovokasi. "Yang meninggal itu adalah benar-benar pentolan teroris. Adapun ini masalah kecelakaan. Kalo anggota salah kita tindak. Tidak ada tembakan. Satu lawan satu. Yang pertama dipukul adalah anggota kami," akunya

Lebih lanjut, Anthon menambahkan Ybs sangat diperlukan keterangannya oleh kami. Masih ada pengembangan yang dilakukan kepolisian. Kami tidak menginginkan. Justru ybs menyerang petugas. Tangan kosong berkelahi, tidak ada satu peluru pun ditembus ybs. Terbentur besi ybs. Jatuh dan meninggal saat perjalanan."Beberapa tersangka akan kami tangkap. Dari ybs tidak mau buka suara. Barbuk sudah ada yang disita senpi dan granat. Kedudukan ybs strategis sama dengan panglima perannya. Sangat berbahaya. Afliasi ke Al Qaeyda. Belum ada keterkaitan dengan bom Thamrin atau juga belum ada kaitan dengan santoso," tambahnya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Melaui proses perdebatan yang cukup panjang  akhirnya  kasus Novel Baswedan berhasil di hentikan penuntutan oleh Kejari Kota bengkulu. Pasalnya dalam proses tidak ditemukan bukti yang kuat yang melihat siapa yang melakukan penembakan dan kasusnya kadaluarsa. Akhirnya dalam putusan penuntutan dikeluarkan surat dengan nomor surat keputusan P03 M.10/ EP.102/2016 akhirnya kasus Novel Baswedan dinyatakan selesai.

Jaksa Muda Pidana Umum (Jampidum ) Kejagung, Noer Rochmat dalam keterangannya pada wartawan di ruang Pers Kejagung,Senin(22/2)2016 di damping Kejati bengkul Ali Murkatono, Kajari Kota Bengkulu Sudarmawan dan Aspidum  mengatakan  hari ini saya menyampaikan seperti yang saya sampaikan pada waktu itu mengenai keputusan penanganan perkara Novel Baswedan . "Setelah melalui diskusi  panjang baik yang dilakukan di Jajaran Kejati Bengkulu dan Jajaran Jampidum Kejaksaan Agung  maka pada akhirnya diputuskan bahwa penanganan perkara tersangka Novel Baswedan diputuskan dihentikan penuntutannya dengan alasan karena tidak cukup bukti dan sekaligus juga karena demi hukum oleh karena kadaluarsa, Itu dua alasan  yang melandasi diterbitkannya surat keputusan dihentikan penuntutan atas nama  tersangka Novel Baswedan," ujarnya .

Selanjutnya, Noer Rochmat menegaskan teman-terman yang menjadi pelaksana di daerah  yang juga melakukan diskusi panjang lebar yang memakan waktu yang cukup lama tetapi akhirnya prodaknya bersama-sama kita semua. 

"Tadi kami katakan ada dua alasan yaitu karena tidak cukup bukti, karena demi hukum telah kadaluarsa  itu kan juga prodaknya akan dibuat dan ditanda tangani oleh Kejari Bengkulu pada hari ini Senin  (22 /2) 2016 dengan nomor surat keputusan P03 M.10/ EP.102/2016. Inilah prodak yang dikeluarkan oleh Kajari Bengkulu .Dengan diterbitkan  surat penghentian penuntutan  ini maka penanganan perkara tersangka Novel Baswedan dinyayatakan selesai," tegasnya.      

Ketika ditanya ada dua hal perkara itu dihentikan,kadalursa dan demi hukum, Noer Rochmat menjelaskan.kadaluarsa dihitung satu hari setelah perbuatan dilakukan ,dari fakta di berkas bahwa perkara ini dilakukan 18 Febuari 2004 ,  ini diatur dalam pasal 79 KUHP. "Kalau aturan kadaluarsa karena perbuatan ini masalah ancamanya diatas 3 tahun maka kadaluarsanya 12 tahun. Kalau dihitung satu hari sejak  perbauatan dilakukan 18 Febuari 2016 terakhir maka 19 Febuari 2016 kadaluarsa," jelasnya.   

Menyinggung Daluarsa itu, Noer Rochmat merincinya jadi kalau daluarsa panjang diskusinya, mengenai pasal 80 KUHPdan pasal 144 KHUP tentunya kalau diskusi panjang tidak bisa disini. Itu dasar kami yang mendasari sehingga diputuskan penghetian   penuntutan perkara ini." yang kedua objekvitas penahanan. Kita menangani secara profesional tidak ada  pengaruh intervensi LSM-LSM yang ditanyakan oleh wartawan bukan itu. Kami menyakininya itu sebuah proses yang setelah kami kaji . Memang sempat dilimpahkan  ke Pengadilan. Tetapi setelah dikaji oleh Tim yang ada dan  ada keragu-raguan  pada hal untuk kita bisa membawanya ini ada keragu-raguan  ini pada pelakukunya. Kalau tidak yakin bagaimana kita membawanya.Oleh karena itu proses diskusi yang panjang tidak dipenuhi keyakinan oleh JPU  yang membawa kepengadilah dan akhirya diputuskan oleh Opsi itu tadi, Itu jawaban saya," rincinya.

Untuk itu,Noer Rachmat menandaskan jadi begini,kalau sudah bicara substansi itu panjang,tidak mungkin pendek,saya hanya dikulitnya saja . Perkaranya ini kejadiannya malam hari. Dan malam hari tentu kegelapan begitu,kemudian saksi yang melihat tidak ada juga berkas tak nampak ." Jadi keragu-raguannya begini,  dari sisi perbauatan ada, fakta perbuatan ada tetapi apa fakta perbauatan dan bagaimana sisi pertanggung jawabannya atas perbauatan itu . Ini lah membuat keragu-raguan jaksa penuntut umum. Karena tak satupun saksi yang ada  melihat dilakukan oleh si A. Semua memang terpulang kembali pada namanya petunjuk , petunjuk ini juga pada akhirnya membaut ragu-ragu tim yang untuk dibawa ke Pengadilan," tandasnya.  

Lebih lanjut, Noer Rochmat mebeberkan tentu juga kami melihat bagaimana terakhir di Media Massa , itu pengaruh tetapi juga ada yang menjadi pertimbangan untuk sekalipun tidak menentukan." Itu yang saya sampaikan dan kami fokus pada tidak ada bukti dan daluarsa," bebernya. (vk)

 

 

Saturday, 13 February 2016 01:51

HM Prasetyo : Kasus Setnov Dalam Tahapan Evaluasi

Written by



Jakarta,koranrakyat.com- Meskipun mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto sudah berapa kali diperiksa, hingga kini Kejagung masih mengevaluasi semua hasil pemeriksaannya. Begitu Juga Rizal Chalid akan diusahakan dipanggil. Jaksa Agung, M. Prasetyo ketika ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat (12/2)2016  mengatakan ya Kita akan evaluasi dulu. Kan ada prosesnya. Tahapan-tahapannya ada. Kita lihat hasilnya maksimal. Ini kan evaluasi itu sudah dirapatkan segala macam. Kan Riza Chalid jg blm berhasil kita panggil. "Nanti akan kita tetap panggil. Kita tidak akan pernah ada kata menyerah," ujarnya.

Ketika ditanya Kemarin pemeriksaannya udah selesai,Prasetyo menegaskan makanya di evaluasi lagi. Setelah dievaluasi  kita akan simpulkan.

"Yang pasti ini pemeriksaan ditingkat penyelidikan. Penyidikan lain lagi nanti,"  tegasnya.

Dari evaluasi sederhana sejak kemarin , Prasetyo mengakui engga ada istilah sederhana di sini. Kita serius, sungguh-sungguh dan engga ada

main- main.

"Sampai sekarang Setnov menyatakan tidak mencatut nama Presiden tu hak dia. Semua orang sudah tau bisa dengar,  kalian juga dengar sendiri

seperti apa. Semua orang berhak," akunya.

Untuk itu, Setnov jawab semua pertanyaan penyidik, Prasetyo menandaskan Iya lah. Semua yg ditanyakan dijawab sama dia. Apakah dijawab

tuntas atau tidak, ya nanti akan dievaluasi.

"Dalam penyelidikan ini, keterangan Riza masih dibutuhkan,

Ya masih. Dia kan ada disitu. Cuma persoalannya, yang bersangkutan itu tidak kunjung datang. Saya tidak tau persis apakah dia lari, menghindar,

atau ada keperluan lain. Dia Sebagai warga Negara yg baik mestinya memenuhi panggilan. Pak Setnov memberikan contoh kan. Riza Chalid apa

lagi. Dia seharusnya memenuhi undangan dari penegak hukum," tandasnya.

 

Saat Penyidik nemuin Riza Chalid untuk meminta keterangan, Prasetyo menambahkan Kita datang ke rumahnya, dia ga ada. "Makanya kita

undang lagi. Nanti kita penyidikan, kita bisa melakukan dengan cara lain. Saya sudah bicara sama kapolri. Penjaringan keluar kan dengan kapolri,

ke interpol ," tambahnya. (vk)

 

Jakarta,koranrakyat.com-Soal penyelesaian kasus Abraham Samad dan Bambang Widjajanto yang akan di deponering terus menjadi pro kontra sejumlah kalangan. Bahkan terhembus Komisi DPR RI menolak. Namun penyidik berharap ada kepastian hukum tapi semua diserahkan kepada Jaksa Agung.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia( Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui di Mabes Polri, Jumat (12/2)2016 mengatakan itu

kewenangan Jaksa Agung. Bukan kewenangan Polisi. Tentu semua yang kita lakukan penyidikan di Kepolisian itu diharapkan 

Mendapatkan satu kepastian hukum." Artinya bisa sampai ke Pengadilan untuk mendapatkan satu keputusan,apakah itu memang bersalah atau

tidak," ujarnya.

Badrodin menegaskan polisi bukan penegak hukum dari penyidikan sampai ke Peradilan, hanya polisi melakukan penyidikan. "Nah oleh karena

itu  penuntutan itu diserahkan kepada pihak kejaksaan Agung. Kalau Kejaksaan Agung,"ujarnya.

Untuk itu, Badrodin menambahkan ada beberapa pilihan dilanjutkan atau di SKPP atau mungkin dihentikan juga karena yang punya hak

Deponering silakan dilakukan kalau memenuhi syarat." Itu sepenuhnya kewenangan Jaksa Agung, " tandasnya.

Sesuai perkembangan, Badrodin menjelaskan ada tiga pilihan disitu yang bisa dilakukan Jaksa Agung. Ada syarat- syarat tentu  SKPP

persyaratan apa, Deponering persyaratan apa itu semua pertimbangan dari Jaksa Agung. "Karena itu kita menyerahkan sepenuhnya kewenangan

Jaksa Agung," jelasnya.(vk)

 





Jakarta,koranrakyat.com- Laporan Harry Tanu yang melaporkan Jaksa Agung M Prasetyo dan Kasubditpidsus Yulianto ke Mabes Polri Terus

berjalan kini Yulianto bersikeras penuhi panggilan Polri sebagai saksi pelapor

Kasubditpidsus Kejagung, Yulianto ditemui di Kompleks Mabes Polri, Rabu (10/2) 2016 mengatakan saya memenuhi panggilan dari Bareskrim

dimintai keterangan dengan laporan saya sdr Harry Tamu." Kurang lebih ada 20 Pertanyaan. Antara 20an pertanyaan, alhamdulilah dari Jam

09.00 sampai jam 11.30 saya jawab semua pertanyaan dan selanjutnya kita akan ikut proses hukumnya. Ya, saya pikir itu," ujarnya.

Selanjutnya, Yulianto menegaskan kan visi  misi disampaikan kepada saya .

"Secara personal tidak kenal.Saya sebagai pelapor lah." Dia melaporkan pencemaran nama baik kan. Sekarang, saya tanya sama saudara , yang

melakukan karaktersination kepada saya siapa."Ya, ada lapor merah Yulianto, ternyata ini tidak benar semua . Terus terakhir, gambar duet . Saya

dilaporkan kerja engga becus ia toh, terima duit coba bayangkan ," tegasnya.

Menyinggung laporannya, Yulianto menjelaskan Anda punya keluarga, anda punya harga diri. Di sinilah intinya sebenarnya. Ini lah saya katakan

karakter asisition , karena engga benar semua. Ini lihat perkara ini bukan saya tangani. "Dari Direktur Penyidikan ia kan , ini demikian dari pertama

. Ini Surat dari Kejaksaan Tinggi, saya tidak tangani. Jadi Harry Tamu melaporkan saya 310 dan bukan hanya dia dipermalukan siapa," jelasnya.

Untuk itu, Yulianto merincinya  yang dilakoni keras itu siapa masyarakat akan menilai itu . Ia kan dan ini ada sangkut pautnya saya sebagai

penegak hukum. Kasus mobil 8. Okey." Saya rasa anda bisa pake nurani.. hati nurani anda paling dalam. Ya, ketika anda diperlakukan seperti ini

coba lihat. Gambarnya terima duit. Coba lihat. Coba cari yang berwarna. Ini yang berwarna, sedangkan saya tidak menangani perkara ini,"

rincinya.

Sesuai perkembangan, Yulianto mengakui Okey.clear. Ini suratnya, saya tidak tangani perkara itu. Makanya saya bolak balik, kalau yang benar itu

, hak itu hak. Tetapi saya minta rekan- rekan media .

"Pak medianya bisa dilaporkan, Media ini bergerak , wartawan bergerak selalu berjalan. Bawa wartawan redaksi ,  begitu kan saya tidak akan

melaporkan wartawannya. Karena kita menghargai anda melaksanakan tugas jurnalisme," akunya.

Itu Sebabnya, Yulianto menandaskan jangan seperti itu dan yang sakit disini dan sakit saya pembuluh darah. Maka saya bilang ini urusan dengan

institusi saya tetapi secara pribadi saya . "Harga diri saya, martabat saya. MMC undang saya , pake pakar- pakar saya datang. Maksud saya kalau

anda diperlakukan seperti saya . Okey. Kalau karakter situation gitu . Jadi sakit nya bukan disini lagi," tandasnya

Ketika ditanya Hukuman apa yang pantas untuk pak Harry Tamu, Yulianto membeberkan dialek aduan absolut.ancaman 12 tahun ya. "Ya, saya

tidak akan bicara dong. Berkas perkara, tadi saya dipancing,supaya dilaporkan. Supaya kalian tahu . Seorang pribadi dan penegak hukum dibikin

begitu. Menyampaikan visi politik ke saya.Kan anda bisa pake. Hingga kini saya tidak kenal," tandasnya.(vk)

 



Saturday, 13 February 2016 00:27

Tak Berkembang Kasus Setno Masih Dalam Penyidikan

Written by

 

Jakarta, koran rakyat.com - Masih dalam penyelidikan dan belum ditingkat  ke penyidikan , Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyiapkan sejumlah pertanyaan terhadap mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait dengan penyelidikan kasus dugaan pemufakatan jahat  permintaan jatah saham ke PT Freeport Indonesia (FI) difokuskan dalam pertemuan itu.

Jampidsus Kejagung, Arminsyah ditemui di Kejagung , Rabu (10/2)2016 mengatakan kejaksaan akan menanyakan tujuan Setya Novanto, melakukan pertemuan dengan pengusaha minyak, M Riza Chalid dan Presiden Direktur PT FI, Maroef Sjamsoeddin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta." penyelidikan kasus dugaan pemufakatan jahat  permintaan jatah saham ke PT Freeport Indonesia (FI) difokuskan dalam pertemuan itu,"ujarnya.

Selanjutnya,  Arminsyah, menandaskan pihak penyelidik akan menanyakan apa yang akan dibicarakan mereka, dalam pertemuan tersebut. "Kita ingin menanyakan apa sih yang akan dibicarakan, ini yang kita klarifikasi berkaitan dengan rekaman yang kita miliki," tegasnya.

Untuk itu, Arminsyah menjelaskan sebelumnya, saat diperiksa penyelidik, Setya sempat membantah bahwa suara di dalam rekaman itu, adalah suaranya. Rekaman itu diperdengarkan kepada Setya, dan pihaknya langsung membantahnya. "Kemarin dia meragukan apa yang kita perdengarkan, kita perdengarkan tidak utuh dan Pak Novanto sudah menyangkal melakukan itu,"jelasnya. .

Sesuai perkembangan, Ardiansyah menandaskan meski Setya membantah, namun penyelidik telah mempunyai kartu truf yaitu keterangan dari Maroef Sjamsoeddin, mantan Dirut PT FI, yang diduga dimintai sahamnya oleh Setya. "Yang jelas, kan keterangan Pak Maroef. Selebihnya belum bisa disampaikan, ini kan masih penyelidikan," tandasnya.

Hingga kini, Armin membeberkan selain keterangan Maroef, kejaksaan juga telah mempunyai bukti kuat untuk 'menskak' Setya. Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Hotel Ritz Carlton akan dijadikan bukti oleh kejaksaan, kalau pertemuan di Hotel Ritz Carlton antara Setya, Riza dan Maroef, memang benar terjadi. "Bisa dong, kan itu membenarkan adanya pertemuan," bebernya.

Hingga kini,Armin merincinya  bukti CCTV hanya membuktikan bahwa Setya dan Riza pernah menemui Maroef pernah bertemu di hotel tersebut. "Kalau Pak Setnov (Setya Novanto) mengatakan benar ada pertemuan, ya, tidak bisa dipungkiri benar, kecuali menyangkal. Kalau menyangkal, kita punya (bukti CCTV), bahwa ini loh ada pertemuan," rinciannya.

Jadi,  Amrin menambahkanDitanya apakah penyelidik akan mengkonfrontir antara Setya dengan Maroef, Arminsyah mengatakan, belum akan melakukannya. "Kita belum ada rencana seperti itu. Dipertemukan juga belum tentu bisa ada saling konfrontasi atau mengkroscek, cukup kita meminta keterangan dari Pak SN," kata Arminsyah.

Sementara itu, Kuasa hukum Setya, Maqdir Ismail, Setya masih melakukan rapat di DPR, sehingga belum dapat dipastikan apakah akan hadir dalam pemeriksaan atau tidak. "Iya (masih rapat), saya justru tidak tahu jam berapa dia akan hadir," ungkapnya.

 

Untuk itu, Mandir menandaskan Setya memang mempunyai rencana untuk menyelesaikan berkas pemeriksaannya yang belum selesai. Namun karena ada agenda lain, sehingga terpaksa dibatalkan. "Saya enggak tahu karena beliau punya jadwal sendiri. Bahwa beliau akan datang, kalau dengan saya sudah konfirmasi, kemarin dia mau datang, " tandasnya.(vk)

Saturday, 06 February 2016 10:42

Presiden Ajak PKB Selesaikan Persoalan Bangsa

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com.-Presiden Joko Widodo menjelaskan pertumbuhan ekonomi yan terjadi pada tahun  2015, pada triwulan I turun  menjadi 4,71 persen , pada Triwulan II masih turun menjadi 4.67 persen sedangkan pada Triwulan III meningkat menjadi 4,73 persen dan Triwulan IV  menjadi 5,04 persen.

“ini menjadikan kita optimis ,ini kita jadikan modal  berani menatap ke  depan , karena situasi yang sangat berat, tahun kemarin bisa kita hadapi, meskipun Negara lain suatu saat dapat terguncang,seperti halnya dinegara Brazil , Rusia sudah pada posisi 2,7 persen,3 persen,” ujar Presiden pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB  Tahun 2016 di JCC Jumat 5 Februari 2016

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Sejumlah petinggi negara dan pemimpin partai politik hadir memeriahkan perhelatan tersebut.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun sempat memberi sepatah dua kata sebelum pembukaan dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Muhaimin menyentil sana-sini. Kena ke sejumlah tamu undangan.

Pertama-pertama yang diledek pria yang akrab disapa Cak Imin itu adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. "Luhut, kalau tidak hadir saya laporkan Gus Dur (Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid). Karena dia sahabat baik Gus Dur," ucap Cak Imin dalam sambutannya, Jumat (5/2/2016) malam.

Ledekan Cak Imin itu membuat para peserta tertawa. Luhut pun turut tertawa lebar. Mungkin tak menyangka akan diledek seperti itu oleh Cak Imin.

Usai Luhut, Cak Imin gantian meledek Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Kali ini kehadiran Tjahjo sebagai Mendagri dikaitkan oleh Cak Imin ke anggota DPRD Fraksi PKB dari berbagai daerah yang hadir di mukernas.

"DPRD senang kalau Tjahjo ke sini. Mereka ke mana-mana ongkos cekak, tahunya rakyat mereka uangnya banyak. Padahal cekak. Ini mis persepsi. Jadi mereka favoritnya Pak Tjahlo Kumolo. Utang pemilu belum tersalur, yang baru sudah datang, Tjahjo datang, yang berbinar DPRD," ujar Cak Imin sembari tertawa yang disambut gelak semua peserta. Termasuk Tjahjo sendiri yang sampai geleng-geleng kepala.

Sentilan Cak Iming

Ahmad Muzani juga turut kena tembak oleh Cak Imin. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu disindir Cak Imin.

"Muzani, sahabat saya. Salam untuk Prabowo (Ketum Partai Gerindra). Mari bareng-bareng lagi," ujar mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

Tak ketinggalan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Pria bernama panggilan Ibas yang datang ditemani Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan juga kena 'peluru' dari Cak Imin.

Kata Cak Imin, Ibas sudah beberapa kali keluar sebagai anggota DPR, namun beberapa kali masuk lagi jadi anggota dewan. Bahkan terakhir, suara PKB di Pacitan tergerus karena keberadaan Ibas.

"Untuk anak bos saya dulu (Susilo Bambang Yudhoyono), luar biasa. Mengundurkan diri terus masuk lagi, terus mundur lagi, masuk lagi. Suara PKB digerus di daerah Ibas, Pacitan. Enggak kebagian nih," seloroh Cak Imin yang disertai tawa seluruh peserta dan tamu undangan memecah formalitas acara.

 

Presiden Jokowi berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla saat menghadiri pembukaan Mukernas PKB di JCC, Jakarta, Jum'at (5/2/2016). Mukernas PKB mengambil tema

Adapun para tamu yang datang tampak dari sejumlah petinggi negara seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua DKPP Jimly Assiddiqie.

Para pemimpin dan petinggi partai politik juga tampak datang ke Mukernas PKB ini. Misal Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Lalu ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono, Ketua Umum PPP versi Mukhtamar Jakarta Djan Faridz, Ketua Umum PPP versi Mukhtamar Surabaya Romahurmuziy, Ahmad Dimyati Natakusuma yang merupakan Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz. Di antara tamu undangan itu, juga tampak Wali Kota Tangerang Selatan terpilih Airin Rachmi Diany.(eas)


 

Saturday, 06 February 2016 01:50

Cagub Dan Wagub Akan Dilantik Secara Serentak

Written by

Jakarta.Koranrakyat.com,-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015 lalu, akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, 11-12 Februari mendatang.

“Pelantikan tersebut untuk kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya Selasa (2/2) pagi.

 

Sedangkan untuk pelantikan kepala daerah tingkat dua terpilih, yakni Bupati/Walikota, menurut Mendagri, rencananya akan dilantik secara serentak pada tanggal 15 Februari mendatang.

 

Semula, diakui Mendagri, ada wacana pelantikan Bupati/wali kota juga dilakukan di Istana Negara. Namun ia tidak menutup kemungkinan tersebut batal. Jika batal, maka para Bupati/Wali kota hasil Pilkada serentak akan dilantik di Ibu kota provinsi masing-masing.

 

“Pelantikannya di ibu kota provinsi masing-masing,” kata Tjahjo.

Sementara mengenai Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang baru melaksanakan Pilkada serentak akhir Januari lalu, Mendagri belum memastikan jadwal pelantikannya. Demikian juga terhadap para kepala daerah yang hasil Pilkadanya digugat di Mahkamah Konstitusi, Mendagri belum bisa memastikan.(eas)

Saturday, 09 January 2016 02:43

Kejagung Tetap Periksa Setnov Tanpa Ijin presiden

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Proses pemeriksaan dugaan pemufakatan jahat yang di duga dilakukan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, Kejaksaan Agung tetap berjalan  meskipun tidak meminta ijin Presiden Jokowi.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah ditemui di gedung Bundar, Kamis (7/1)2015 mengatakan  Kejagung  memutuskan tetap memanggil mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto meskipun tanpa izin Presiden Joko Widodo. Setnov " Seiring  di panggil  sesuai jadwal ," ujarnya.

 Ardiansyah mengataka penyidik Jampidsus akan memanggil Novanto terkait penyelidikan perkara dugaan korupsi melalui permufakatan jahat yang dilakukan Novanto bersama-sama dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid."Untuk permintaan keterangan dalam hal penyelidikan, kami tidak memerlukan izin dari Presiden. Maka dari itu dalam waktu dekat ini (Setya Novanto), akan kami minta keterangan," ujarnya

Dijelaskan  Arminsyah  berdasarkan Pasal 224 ayat 5 Undang-Undang MD3 dan dikaitkan dengan salah satu putusan MK, izin presiden hanya diperlukan untuk anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan tugasnya."Sementara dalam perkara dugaan pemufakatan jahat, Setya Novanto bertemu bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin tidak dalam bertugas," tegasnya

Dikatakan Ardiansyah penyidik telah memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI. Pertemuan itu bukanlah dalam rangka tugas Novanto sebagai Ketua DPR RI."Tidak ada bukti bahwa SN (Setya Novanto) melakukan pertemuan dengan Riza dan Maroef dalam rangka melaksanakan tugas. Tetapi adalah pribadi. Maka tidak berlaku izin Presiden itu,"Jelasnya.

Arminsyah belum bisa memastikan waktu pemeriksaan Novanto. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi lewat permufakatan jahat yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto dengan Muhammad Riza Chalid. Tindakan itu dilakukan saat Novanto-Chalid bertemu dengan PT Freeport Indonesia.

Unsur korupsi melalui permufakatan jahat yakni dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (vk)

 

 

Page 3 of 10

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan