Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Jakarta,koranrakyat.com-  Hari ini Denny Indrayana diperiksa kembali sebagai tersngka utuk kedua kalinya. Pemeriksaan ini tetap disiapkan oleh penyidik dan diharapkan pemeriksaannya dilakukan sesuai komitmen dari pagi dan tetap ditungu hingga pukul 18.00 sore. Ada 223 Item barang bukti yang disita  yang akan diklarifikasi dengan tersangka.
 
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto ditemui di Mabes Polri, kamis (2/4) 2015 mengatakan memang hari ini ada pemanggilan terhadap Denny Indrayana  untuk diperiksa sebagai tersangka sesuai pemeriksaan yang telah berjalan tertunda karena yang bersangkutan kelelahan. "Baru 17 pertanyaan diberikan kemudian lelah dan dihentikan dan penyidik memanggil yang bersangkutan kembali pada  hari ini 2 April 2015 untuk diperiksa kembali. Seharusnya jam 10.00 pagi sudah hadir, namun sampai sekarang belum hadir seperti biasanya penyidik akan menunggu saudara Denny Indrayana sampai dengan jam 18.00 sore," ujarnya.
 
Selanjutnya, Rikwanto mengakui pemeriksaan ini melanjutkan tertunda kemarin, juga dilaksanakan pengeledahan di kantor  Kemenpolhukam, tepatnya di Imigrasi . Disana di lakukan sejak jam 10.00 sampai dengan jam 22.00 malam. " Ada 229 Item yang dilakukan penyitaan dan penggeledahan ada beberapalagi yang diverifikasi disana dan dilakukan penyitaan segera. Jadi hasil penyitaan tersebut dipelajari oleh penyidik, bahan-bahan untuk yang ditanyakan juga kepada saudara Denny Indrayana di sana kalau yang bersangkutan hadir," akunya.
 
Saat ditanya apa saja  yang disita kemarin, Rikwanto menegaskan banyak ya, proposal pengajuan program Payment Getway, surat-surat, dokument-dokument, itu hasil rapat, notulen dan lain-lain. " Ada memang beberapa hardisk, soft far, atau piaranti lunak yang diupayakan , namun dari pihak Kemenkuham coba diupayakan khususnya oleh penyidik dicarikan dan ditemukan," tegasnya.
 
Apa benar akan ada pemeriksaa terhadap penujukan vendor langsung, Rikwanto menjelaskan ya, kita lihat nanti dokumentnya.Itu diklarifikasi juga, karena selesai tadi malam jam 22.00 malam." Penyidik langsung mengverifikasi dulu dan itu masih diverfikasi oleh penyidik. Belum tuntas semuanya. Pemeriksaan terhadap 2 Vendor   nanti ada, setelah pemeriksan saudara Denny Indrayana dilakukan juga pemeriksan terhadap pihak Vendor," jelasnya
 
Hingga kini, Rikwanto menambahkan ada 21 orang saksi yang sudah 
di periksa." Diutamakan pemeriksaan paymet Getway itu.Itu yang diutamakan, jadi yang situ dulu yang diperiksa. termasuk keterlibatan di program payment Getway. Itu dulu jangan dibawa-bawa kemana dulu,"tambahnya. (vk)
Thursday, 02 April 2015 13:47

Deny Hadiri Panggilan Bareskrim Mabes Polri

Written by
Jakarta, koranrakyat.com-Pemeriksaan  terhadap kasus Paymet Getway dengan kerugian Rp 32 Milliar diduga didalangi Denny Indrayana  memasuki pemeriksan kedua kali. Pemeriksaan dilanjutkan dengan didampingi kuasa hukum. Diyakini program payment Gaeway ini melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga dan ada hardis  hilang itu tidak pernah dilakukan.
 
Tersangka kasus Payment Gaetway, Denny Indrayana  ditemui di Mabes Polri hari ini saya kembali memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa melanjutkan keterangan yang saya sudah berikan pada hari jumat pekan lalu."Jadi ,nanti kita lihat bagaimana perkembangannya mudah-mudah ini hari kamis malam Jumat, hari baik, mudah-mudahan keterangan  saya berikan bisa lebih  memperjelas inovasi pembayaran elektronik paspor yang kami siapkan agar pelayan publik," ujarnya.
 
Selanjutnya, Denny menegaskan selain peningkatan pelayan publik, juga masyarakat dalam membuat pasport lebih mudah, lebih cepat, antriannya tidak ada."Calon dan Punglinya hilang. Mudah-mudahan hari kamis malam Jumat insya Allah hari baik," tegasnya
Menyingung pengeledahan kemarin dan ada Hardis hilang,Denny  menandaskan saya agak terkejut juga itu,tetapi yang  jelas tidak pernah ada yang mengambil ."Dan saya terakhir kesana kantor kempolhukam itu pada saat serah terima jabatan. Terakhir saya ke sana,"tandasnya.
 
 Denny menjelaskan  kami meyakini inovasi ini dan perlu dikoordinasikan, maka memang kami berkomunikasi dengan kementerian lembaga,termasuk KPK, juga kementerian yang lain. kemenpan Rb,ada kementrin Kominfo, obusmen Republik Indonesia, bank indonesia dan termasuk juga hadir dalam rapat koordinasi PT Kereta Api Indonesia."Dalam rapat itu dukungan kami peroleh atas inovasi ini, termasuk dari KPK dan yang lain-lain," jelasnya.
 
Untuk itu, Denny menambahkan Tentu  dengan memberikan saran agar ada koordinasi dengan kementerian keuangan. Ini dilakukan agar dasar hukumnya," tambahnya.(vk)
Wednesday, 01 April 2015 16:03

Kantor Kemenkumham Digeledah Bareskrim Mabes.

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Upaya untuk mengungkapkan kasus korupsi sistem payment Gateway terus dilakukan . Akhirnya, tidak segan-segan Polisi melakukan pengeledahan di kantor kemenrtrian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Rabu (1/4) 2015. 

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto, Rabu )1/4) 2015 mengatakan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah beberapa ruangan di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (1/4/2015). Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi sistem 'payment gateway'." pengeledahan itu dilakukan mulai dari pagi. Sampai saat ini, penggeledahan masih berlangsung," ujarnya.

Pnggeledahan itu untuk mencari surat atau dokumen sebagai bukti pendukung penyidikan kasus dugaan korupsi pembayaran pembuatan paspor secara elektronik yang menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Rikwanto tak menjelaskan secara rinici ruang mana saja yang digeledah. Saat ditanyakan apakah ruangan yang digeledah adalah ruangan bekas ruang kerja Denny Indrayana, Rikwanto menjawab secara normatif.

"Ruangan Wamen kan sekarang sudah ganti menjadi ruangan lain. Yang jelas, yang kita geledah ruangan di mana dokumen yang kita butuhkan berada," Jelasnya.

Kasus 'payment gateway' berawal dari informasi internal Kemenkumham. Polisi telah menetapkan mantan Denny Indrayana sebagai tersangka. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, Denny diduga menunjuk langsung dua vendor yang mengoperasionalkan sistem 'payment gateway'. Vendor itu membuka rekening untuk menampung uang pungutan pemohon paspor. Uang itu mengendap di rekening vendor selama beberapa hari kemudian baru ditransfer ke kas negara.

Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Penyidik telah memeriksa Denny sebagai tersangka. Namun, baru setengah rangkaian pertanyaan, Denny kelelahan. Penyidik akan kembali memeriksa Denny pada Kamis (2/4/2015).(vk)

Monday, 30 March 2015 12:35

Deny Segera Dicekal Mabes Polri

Written by
Jakarta, koranrakyat.com-  Proses pemeriksaan Denny Indrayana terus berjalan, meskipun pemeriksaan sempat terhenti karena  baru 11 pertanyaan dan belum selesai ia merasa lelah akhirnya pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksan selanjutnya. Untuk menjaga agar tidak lari, Polri sudah siap melakukan pencekalan dan surat sedang diproses dan setelah selesai akan dilayang ke Imigrasi untuk segera lakukan pencegahan agar tidak melarikan diri dan agar proses dapat berjalan lancar. 
 
Kepala Bagian Penerangan Umum,Kombes Pol Rikwanto ditemui di Mabes Polri, Senin (30/3) 2015 mengatakan  yang pertama rekan-rekan, kami sampaikan untuk saudara Denny Indrayana dalam kaitan kasus Payment Gateway memang akan ada rencana pencekalan." Namun suratnya sedang dibuat dan kalau sudah jadi segera akan dikirimkan untuk dilakukan pencekalan dan prosesnya masih berlangsung," ujarnya. 
 
Selanjutnya, Rikwanto mengakui Denny Idrayana dalam rangka payment Gateway, keamrin sudh dilakukan 11 pertanyaan, belum selesai.Karena sdr Denny Indrayana itu lelah, minta dihentikan. "kita setujui, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kembali. Dalam waktu dekat akan dilakukan penjadwalan kembali, Denny Indraya sebagai tersangka terhambat kemarin . karena Denny Indraya kelelahan," akunya.
 
 
Ketika ditanya kalau oleh KPK tidak boleh melanjutkan, karena Denny Nelanggar Notulen dari KPK, Rikwanto  menegaskan  itu masuk dari materi dari penyidikan. " Dalam salah satu kesaksian, notulen, juga rekomendasi pihak KPK, kalau itu dilanjutkan akan resiko hukum," tegasnya 
 
Apakah akan ada rencana menahan Denny Indrayana, Rikwanto menejlaskan  penyidik yang nanti menentukan. Periksa tuntas oleh tersanak dan penyidik akan menagmbil sikap.  Apakah perlu dilakukan penahan atau tidak." Yang jelas untuk pencekalan, kan dilakukan dan dibuat suratnya. Kalau sudah selesai akan dikirimkan," jelasnya.
 
Untuk pemeriksaan Amir Syamsudin, Rikwanto merincinya sudah  selesai, untuk pemeriksan  Pak Amir Syamsudin.," Sudah dua kali dilakukan pemeriksaan dan belum dibutuhkan lagi. nanti akan diperiksa oleh penyidik,"rincinya. 
 
Apa benar Amir Syamsudin kan sebagai menteri yang mengetahui, Denny Indaraya mengetahui dan mengatakan tidak masalah, Rikwanto menambahkan saat diperiksa sebagai saksi dan manti kita lihat, sdr Denny Indarayana ." Apakah ada yang baru dan ada yang perlu dipertimbangkan lain, nanti kita lihat lagi. Itu masuk materi dalam pertanyaan nanti akan terungkap lagi," tambahnya. (vk)

Koranrakyat, Surabaya

Kejati Jatim menyampaikan dari  dua  tersangka kasus dugaan korupsi dana Hibah Rp.20 Milliar rupiah  yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, Kejati Jatim telah menyita 5 Milliar rupiah sebagai barang bukti. Sedangkan kejaksaan tetap akan memproses kasusnya, kendati sebagian uang telah dikembalikan oleh kedua tersangka." Jangan kuatir kita tak akan menghentikan, kasus dugaan korupsi di provinsi Jatim," ujar Romy Arizyanto, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, pada koranrakyat.com.

Sementara beberapa orang yang telah diperiksa diantaranya Cholis Yudho Subagyo (Direktur Eksekutif) dan HM Rizal (Wakil Ketua Umum bidang UMKM),  serta  tiga pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga diperiksa, Ketiga  pejabat Pemprov Jatim ini adalah, Moch Ardi Prasetiawan (mantan Kepala Biro admin Perekonomian Setda Provinsi Jatim), Hadi Prasetio (mantan Plh Kepala Biro Admin Perekonomian Setda Prov Jatim), dan Diar Kusuma Putra (Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Antarprovinsi Kadin Jatim). Dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring (Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Alam dan Mineral Kadin Jatim).

Secara terpisah Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti menyayangkan adanya kabar yang beredar adanya dugaan korupsi di Kadin Jatim Milliaran Rupiah. Sebetulnya Heru Santoso masih sebatas sebagai saksi  dari dana hibah yang mengalir Ke Kadin Jatim melalui Biro Ekonomi. “ Siapa yang korupsi, kalau memang ada penyimpangan saya siap diproses,” tandas Nyalla pada Koran Rakyat saat dikonfirmasi via Ponselnya. “ Saya tidak habis pikir , informasinya cukup simpang siur, ada yang bilang Kadin dapat dana hibah 200 M, ada yang bilang 20 M sebenarnya kita hanya dapat Rp.10 Milliar Rupiah per tahun, sedangkan untuk tahun 2014 ini kan baru bergulir beberapa bulan, tentunya kami akan siapkan untuk laporan ke Gubernur Jatim.

“  Sebetulnya yang belum ada laporanya yang Rp. 5 Milliar rupiah, saat ini sedang kita kerjakan,” tandas Nyalla. Kami sebetulnya \ sudah tidak mau dikasih anggaran oleh provinsi Jatim, karena dana itu sebetulnya dipergunakan untuk membantu pembangunan perekonomian Jatim, sehingga bisa mendatangkan investor, tapi tampaknya cukup banyak disorot, dan sebelumnya yang melakukan pemeriksaan Polda Jatim, dan hingga saat ini juga masih di Polda, sedangkan saat ini Kejati Jatim,” tandasanya. “ Saya sudah ketemu Gubernur, akan mempertanggung jawabkan yang Rp. 5 Milliar yang saat ini, sedang di buat.            

 Sementara sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memberikan surat panggilan sebagai saksi  Kasubbag Program Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur, Heru Susanto Selasa (10/02/2015).Diduga, Heru diminta keterangan  terkait dugaan penyelewengan dana hibah APBD untuk Kamar Dagang & Industri (Kadin) Jatim, di Pemprov Jatim, yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan pada proses pemeriksaan di Kejati JatimBerdasarkan informasi, penangkapan terjadi di Kantor Balitbang Jatim, Jalan Gayung Kebonsari 56 Surabaya, sekitar pukul 13.00 WIB.

 Penangkapan Heru tersebut dilakukan oleh dua aparat dari Kejati.Dikonfirmasi hal itu, Kepala Balitbang Jatim, Priyo Darmawan membenarkan bahwa pihak Kejati Jatim telah membawa anak buahnya bernama Heru Susanto.Sebelum penangkapan, juga beredar kabar adanya penggeledahan di ruangan stafnya tersebut, tapi dia membantahnya.“Bukan penggeledahan, mereka (aparat Kejati Jatim) kirim surat panggilan terhadap anak buah saya dan staf saya yang diwawancarai. Dan mereka minta izin ke saya untuk membawa staf itu di Kejati Jatim,” ungkap Priyo, Selasa (10/02/2015). Saat ditanya penyebab diminta keterangan  itu, ia menyebut bahwa ada permasalahan dana hibah dari Pemprov Jatim yang dikelola oleh Kadin Jatim. “Anak buah saya (Heru) itu selaku pembuat SPJ dan dia bekerja atas permintaan Dr Nelson Peneliti Balitbang Jatim yang nyambi kerja di Kadin Jatim,” tuturnya.

 Karena itu, pihaknya berkilah penangkapan karena dugaan masalah dana hibah tersebut tidak ada kaitannya dengan SKPD yang dipimpinnya.“Jadi peneliti dan staf saya melaksanakan kegiatan Kadin Jatim dibawah kepemimpinan La Nyalla Mattalitti itu, bukan tupoksi Balitbang Jatim. Mereka bekerja atas inisiatif sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Balitbang Jatim,” tegas Priyo Sementara Gubernur Jatim berkali dikonfirmasi soal dana hibah ke Kadin Jatim  sempat juga diperiksa oleh Polda Jatim selalu memberikan keterangan tidak lengkap, namun ia membenarka ada aliran dana hibah yang ke Kadin sedangkan nilainya mengaku tidak mengetahui. Namun setelah ada pemanggilan  dari Kejaksaan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo langsung bereaksi ketika mengetahui salah seorang PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim ‘diciduk’ oleh aparat Kejati Jatim, Selasa (10/02/2015) kemarin.

Diduga ‘turunya’ tim Kejati ke kantor Balitbang tersebut terkait kasus dana hibah dari Pemprov yang diberikan kepada Kamar Dagang Industri (Kadin) Jatim. Untuk memastikan hal itu, Soekarwo telah memanggil pihak terkait, mulai dari Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi hingga Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Matalitti meminta penjelasan kasus tersebut. “Saya tadi panggil Pak Sek (Sekdaprov) memastikan semua yang menyangkut kasus itu bukan dari SKPD Balitbang, itu diluar Balitbang. Itu hibahnya Pemprov kepada Kadin.

Di Kadin untuk apa, saya tidak tahu. Hibah kan sesui dengan usulan kegiatannya, saya ga tau detil,” jelasnya saat ditemui di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (11/02/2015).

Ia menegaskan, pemberian dana hibah tahun 2014 untuk Kadin itu perlunya meningkatkan perekonomian dan perdagangan sesuai usulan yang telah diajukan. Dalam memastikan kasusnya, ia juga turut memanggil La Nyalla.

“Ya memang saya panggil Pak Nyalla untuk klarifikasi, saya bilang tolonglah pertanggungan jawabnya segera dilengkapi. Semua yang diusulkan dulu harus ditindaklanjuti,” ungkap Pakde Karwo (Soekarwo).

Sementara, disinggung soal penangkapan Kasubbag Program Balibang Jatim yang bernama Heru Susanto oleh Kejati, diakuinya memang ada dan sedang dilakukan proses penyidikan. “Iya dibawa untuk proses penyidikan. Ternyata dia (Heru) salahnya bukan sebagai pegawai untuk ngurus disitu, tapi ngurus urusan lain diluar Balitbang,” tegasnya.

Jika nantinya Heru dinyatakan bersalah dan tersangka, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas untuk pejabat golongan eselon IV tersebut. Pemprov Jatim akan menunggu keputusan dari Kejati Jatim selanjutnya.

 

Diberitakan sebelumnya, dua aparat dari Kejati Jatim melakukan penangkapan kepada salah satu pejabat di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur, yakni Heru Susanto sebagai Kasubbag Program Balitbang Jatim. Penangkapan terjadi di Kantor Balitbang Jatim, Jalan Gayung Kebonsari 56 Surabaya, (as)

Saturday, 28 March 2015 10:51

Deny Diduga Terlibat Kasus Paymen Gate Way

Written by

Jakarta,koranrakyat.com - Proses pemeriksaan terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana setelah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi payment gateway atau pembayaran secara elektronik pembuatan paspor. Ia  diduga memiliki peran sentral dalam kasus tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan di temui di Mabes Polri, Kamis (26/3) 2015 mengatakan, Denny berperan menginstruksikan penunjukan dua vendor payment gateway. Denny juga diduga menfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud, yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia.

"Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke Bendahara Negara. Ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke Bendahara Negara," ujarnya.

Penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus ini. Namun, penyidik sudah memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp 32.093.692.000. Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem itu.

Untuk itu, Anton menegaskan program   Denny dalam kasus ini sebenarnya kurang disetujui oleh orang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Denny tetap bersikukuh agar program tersebut harus berjalan.

"Sebelumnya, ada proyek yang dilaksanakan, namanya Simponi. Ini program pembuatan paspor secara elektronik juga, malahan tidak dipungut biaya. Tapi Denny tetap mau sistem payment gateway yang berjalan," tegasnya.

selanjutnya, Anton mengakui bahwa penyidik masih dalam penyelidikan lebih lanjut tentang dugaan aliran dana dari rekening tersebut ke rekening pribadi Denny. Begitu juga soal apakah ada keterkaitan antara dua vendor tersebut dan Denny secara pribadi. Kemungkinan akan ada yang dijadikan tersangka selain Denny."Bukan hanya satu tersangka, tapi baru satu, karena tersangka ini akan merembet ke yang lain," akunya.

Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Menkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik. Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama. 

Ditempat yang sama, Kabag Penum Kombes Pol Rikwanto mengatakan adanya tudingan kiriminasliasi, ya kayaknya, kriminalisasi tidak belaku, udah engak laku dan yang ada proses hukum, sebagainya di tungkan dalam berita acara, itu bisa klarfikasi, itu lebih bernilai. "Itu kan ha nya pendapat, kalau penahan kan  Itu tergantung," ujarnya,


 Rikwanto menegaskan belum ada izin dari Kemenkeu . terkait perannya Denny memfasilitasi, keterangan dan hasil pemeriksaan. "Saksi itu staf kemenkumham, dari hasil pemeriksaan.Hasil penyelidikan," tegasnya.

Apakah langsung di tahan, Rikwanto menambahkan belum ada tergantung."Insiator, melibatkan dua vendor dan  dia yang milih.Hasil pemeriksan dari Amir yang kita dapat intinya ada yang diketahui dan ada yang tidak," tambahnya. (vk)

Tuesday, 24 March 2015 14:49

Kuasa Hukum Denny Indrayana Klarifikasi Pemanggilan

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksaan kasus pembayaran pasport elektronik (payment Getway) dengan saksi   Prof Denny Idrayana terus berlanjut. Namun pihak kuasa hukum  masih mempertanyakan surat pemaggilan belum diterima. Meskipun begitu perlu diklarifikasi ada kesimpang siuran. Pasalnya kan Sudah ditandantangani Berita acara pemeriksaan (BAP).
 
Kuasa Hukum Denny Indrayana, Heru Widodo ketika ditemui di Mabes Polri, Selasa (24/3) 2015 mengatakan kehadiran saya dengan rekan-rekan ada 8 orang bermaksud mohon klarifikasi penyidik sehubungan dengan pemanggilan Denny Minggu lalu yang akan diperiksa selasa. " Oleh karena klien kami belum terima panggilan sebagai saksi," ujarnya.


Selanjutnya, Heru menegaskan kami menyampaikan klarifikasi kesimpang siuran pertama klien karena pada  saat pemanggilan pertama hadir dengan kuasa hukumnya. Panggilan kedua Denny hadir dan menandatangi berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga opini menyatakan Deni mangkir . "Itu keliru karena jelas juga kamis lalu hadir memberi keterangan ke penyidik karena pas pemberikan keterangan tidak dipanggil dipenuhi. Denny menghormati aturan Kapolri yang pasal 27 ayat 2a dalam pemeriksaan saksi tersangka petugas dilarang memeriksa tersangka sebelum didampingi penasehat hukum kecuali atas persetujuan diperiksa," tegasnya..

itu sebabnya, Heru mengakui di KUHP tidak ada larangan saksi didampingi. Kalau merujuk pada peraturan Kapolri itu saksi punya hak didampingi penasehat hukum. "Tetap menghormati hukum berjalan jika ada panggilan selanjutnya." akunya.

Menyingung kerugian negara, Heru menegaskan berkaitan dengan pemberitaan yang beredar ada baberapa hal pertama info yang menyatakan kerugian negara 32,4 m tidak tepat. Karena sebenarnya angka itu menurut BPK 30 Des bukan kerugian negara justru pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan negara hasil pembuatan paspor elektronik." Sama sekali tidak disebut ada kerugian negara.Bahwa hitungan kerugian negara tidak ada diperkuat Bareskrim sedang menunggu perhitungan BPK. Kami melakoni BPK Profesional dan menghasilkan temuan mendukung program inovasi  melalui pembuatan paspor elektronik," tegasnya


Selain itu, Heru menjelaskan ada sebutan Prof Denny Idrayana pimpinan proyek, itu keliru dan tidak benar dalam SK Sekjen Menkumham. "Terkait program itu posisi Dennny hanya sebagai pengarah bukan pimpinan proyek,"jelasnya.

Jadi , Heru mericninya tentunya info sejumlah Rp 605 Juta pungli tidak tepat justru bertujuan menghilangkan pungli dan calo paspor. "Pembayaran elektronik lebih cepak akuntabel dan hilang calo kalopun ada itu adalah biaya resmi perbankan 5000 setiap transaksi dan bukan pungli. Pembayaran ini persetujuan pemohon, pembayaran diberlakukan tapi bukan satu-satunya pembayaran bisa manual tidak ada biaya Rp Lima ribu atau Psiobal," rincinya.

Heru menambahkan soal belum persetujuan Menkeu perlu diluruskan dalam rakor Kemenkeu dan Kemenkumham telah disepakati program Kementerian Hukum HAM ruang transisi. " Untuk dijalankan sebelum sistem Menkumham dikoneksi dengan Kemenkeu," tambhanya. (vk)
Tuesday, 24 March 2015 14:43

Udar laporkan Jokowi Ke Pengadilan Jaksel

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Setelah memproses laporan kepolisian bernomor 1025/11/2014 Bareskrim tertanggal 13 November 2014, berkaitan korupsi   Bus Way tahun 2013 besok akan kami daftarkan di pengadilan Jakarta Selatan. Termasuk turut termohonya Joko Widodo sebagai Gubernur. Pasalnya dulu beliau yang kasih perintah menyuruh kerjakan. Setelah selesai tidak ada teguran, kenapa jadi masalah dan dilaporakan ke Kejaksaan Agung. 
 
Kuasa HUkum Udar Pristono, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan jadi terhadap tahanannya sudah, terhadap Bus Way tahun 2013 besok akan kami daftarkan di pengadilan Jakarta Selatan termasuk turut termohonya Joko Widodo. "Pada saat itu joko Widodo sebagai Gubernur, sementara ini kami belum masuk. JokoWidodo turut termohon 1.  Dulu beliau yang kasih perintah, menyuruh kerjakan, setelah selesai tidak ada teguran, kenapa jadi masalah," ujarnya.
 
Ketika ditannya tentunya yang mempermasalahkan bukan  Joko Widodo  tetapi kejaksaan, Tonin menegaskan tidak yang mempermasalahkan itu Joko Widodo. "Ingat kan, dia yang mengadukan ke KPK.Namanya ada masalah, dia suruh KPK, BPKP langusung diperiksa dan serahkan ke Jaksaan.  Jadi termohon satu Ir Joko Widodo. Ada termohon kedua, sedang dipikirkan dulu," tegasnya.
 
Selanjutnya, Tonin memengakui di daftarkan besok, kalau tidak halangan dilaporkan jam 11.00 di Pengadilan Jakarta Selatan. "Nanti akan kami sebarkan dan  berkaitan dengan pengadaan Bus Way tahun 2013. Kalau yang tahun 2012 sudah jalan. Ini yang menjadikan udar jadi tersangka.Kan ada tiga tersangkanya," akunya..
 
Sesuai perkembangan, Tonin menjelaskan pengadaan Tahun 2012, pengadaan 2013 dan TPPU. Makanya berdaasarkan tahun 2013. "Ini tidak ada, karena belinya tahun 2007,2008, 2010, dan 2011 . Asetnya kenapa dibilang tahun 2013. Ini yang kita perhatikan di Pusat .   pengadan 2013 sudah kita perhatikan penahannya, tersangka akan kita masukan besok," jelasnya.
 
Lebih  lanjut, Tonni merincinya  untuk laporan no.11 dilaporkan pengadilan  Pusat dan  yang  Pengadilan  Selatan No 1.  Mudah-mudahan kriminalisainya terungkap. Kirminalisasi jelas. Siapa yang di republik ini beli Bus ditimbang. "Baru sekarang ini beli Bus harus ditimbang. Nah ini beratnya. bahwa Menteri perhubungan bilang beratnya me;lebihi, tangakp dong orangnya, apalagi kalau orang perhubungannnya. harus ada pelaku sama motifnya. pelakunya si Victor dan kawan-kawan," rincinya.
 
Saat ditanya motifnya apa, Tonin menandaskan apa dia dendam. yang menyuruh dan biarlah Polisi yang membuktikan. "Ada penimbang UGM. kenapa dia ikut timbang-timbang. pertama dia timbang beratnya masih sesuai  dan datang dua minggu dia timbangan sebelah kiri masih sesuai. habis dia kali dua. kalau mobil sebelah kanan, ada sopir ada mesinnya, ada AC. SNG dan tentunya ya lebih berat. (vk)
Tuesday, 24 March 2015 14:38

Udar Laporkan Penyidik Kejaksaan Ke Bareskrim

Written by

-Jakarta,Koranrakyat.com,-Laporan Pristono diketahui bernomor 1025/11/2014 Bareskrim tertanggal 13 November 2014. Pristono nyasar ke para terlapor melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, Hal ini disayangkan oleh Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana ketika di temui di Kejaksaan Agung, Selasa (24/3) 2015 mengatakan saya menyayangkan laporan yang dibuat Udar Pristono ke Bareskrim dengan terlapor beberapa penyidik di kejaksaan. "Kalau semua seperti Udar Pristono itu, kacau jadinya," ujarnya. Selanjut, Tony menegaskan, penyidik di kejaksaan yang menangani kasus korupsi yang menjerat Udar Pristono telah sesuai dengan prosedur. "Ini tidak habis pikir mengapa Udar malah membuat laporan di polisi,"tegasnya. 
Lagipula, Tony mengakui  upaya tersangka untuk mempersoalkan proses hukum yang diterima sudah diatur dalam praperadilan. "Namun, lagi-lagi ini tidak habis pikir mengapa Udar tidak menunggu proses praperadilan yang tengah ditempuhnya.Harusnya mengajukan saksi meringankan di praperadilan. Bukan dengan melaporkan para penyidik kejaksaan ke Polisi," akunya. Ditempat yang sama,Udar Pristono menegaskan melaporkan sejumlah penyidik kejaksaan ke Bareskrim. "Penyidik yang dilaporkan, yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono, Direktur Penyidikan Suyadi, Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Sarjono Turin, Ketua Tim Penyidik Victor Antonimi dan Agung," tegasnya. 

Jadi, Pristono mengakui  penuntut tidak memiliki wewenang untuk menimbang bus, barang bukti dalam kasusnya." Yang berwenang menimbang adalah Kementerian Perhubungan. Namun, para penuntut menggunakan ahli dari Universitas Gajah Mada untuk penimbangan bus," akunya. (vk)
Tuesday, 24 March 2015 05:36

Mantan Menkumham Amir Syasuddin Diperiksa Bareskrim

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-  Proses pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi sistem 'payment gateway'. Akhirnya Penyidik Bareskrim Polri memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin sebagai saksi, Senin (23/3) 2015

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, Senin (23/3)2015  ketika ditemui di Mabes Polri mengatakan Betul. Saya menjawab pertanyaan penyidik. "Pemeriksaan kali ini melengkapi pertanyaan dalam pemeriksaan sebelumnya," ujarnya.

Selanjutmya, Amir menegaskan penyidik mengajukan sekitar lima pertanyaan kepadanya. Pertanyaan itu seputar proses harmonisasi program 'payment gateway' dengan peraturan-peraturan yang ada di Kemenkumham saat itu."Itu saja. Tidak ada pertanyaan lain di luar itu," tegasnya. 

Amir enggan berkomentar terkait adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp 32.093.692.000 dan pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem itu. Ia juga enggan berkomentar terkait pernyataan Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Anton Charliyan bahwa mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana, menjadi calon tersangka.

Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri menduga ada tindak pidana korupsi dalam program 'payment gateway' sejak Desember 2014 silam. Petunjuk awalnya adalah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setebal 200 halaman. 

Polisi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap petunjuk awal itu. Penyidik telah melakukan pemeriksaan atas 12 orang.(vk)

Jakarta, koranrakyat,com- Proses pemeriksaan  Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi  telah P21, Rencana kasusnya akan disidangkan Minggu depan. Gubernur  diperiksa terkait dugaan korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Zaenal Umar Sadiki Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011.
 
Kepala Badan Reskrim dan Kriminal (Kabareskrim), Komjen Pol  Budi Waseso ketika ditemui
di Mabes Polri, Jumat (20/3) 2015 mengatakan enggak  saya bukan pendendam, saya hanya menegaakkkan hukum. " Itu hampir dua tahun saya laporkan, 2013, kasus mudah, sebulan selesai, tapi baru sekarang bisa di P21, itu pun menunggu saya jadi Kabareskrim," ujarnya.


Selanjutnya, Budi menegaskan saya ingin buka keran," siapapun harus tanggung jawab, tanpa lihat profesi. "Kemarin jumpa sama saya di Istana, beliau sampaikan itu kepada saya. Tapi pertanggung jawaban secara hukum harus," tegasnya.

Ia diperiksa terkait dugaan korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Zaenal Umar Sadiki Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011.

Bareskrim Mabes Polri sudah menahan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi RSUD. Dalam penyidikan kasus itu, hanya satu tersangka berinisial TB yang berkasnya belum P21. Pemeriksaan Rusli untuk mendapatkan keterangan karena saat itu ia menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara.  Untuk diketahui, kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Dr Zaenal Umar Sadiki tahun anggaran 2011. Proyek itu diselenggarakan PT Dinar Raya Mekar, dan dilakukan oleh Dr RA Mkes selaku kuasa pengguna anggaran. Polda Gorontalo telah melimpahkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Anggaran yang digelontorkan dalam pengadaan alat kesehatan tersebut sebanyak Rp 5.788.750.000 yang berasal dari APBD DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Pemerintah) Kabupaten Gorontalo Utara.Diperkirakan kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 1,8 Milliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-undang pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2011. (vk)

.Surabaya. Koranrakyat.com,-Masyarakat maupun LSM diminta bersabar, tidak mungkin  Kejati Jatim menghentikan  dugaan penyelewengan dana hibah APBD Provinsi tahun 2013-2014 senilai Rp 20 Miliar,   yang ada dilingkungan provinsi Jawa Timur. " Kami memang fokus terhadap dua tersangka yang saat ini sedang diproses Kejati, nantinya diperkirakan juga akan memanggil Ketua Kadin La Nyalla Mataliti,"  tandas Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jatim Romy Arizyanto pada Koranrakyat.com Sabtu (21/3) belum lama ini.

 Dikatakan Romy Kejaksaan tidak merasa tertekan adanya berbagai aksi demo baik dari LSM maupun dari sejumlah organisasi yang dipimpin Ketua Kadin Jatim. Bahkan, beberapa organisasi yang di Pimpin La Nyalala juga mendukung, namun diminta juga Kejaksaan bisa  lebih profesional dalam menangani kasus Dugaan menguapnya dana  hibah Jatim.  Kejati telah menyelamatkan uang negara sebesar 5 Milliar Rupiah yang dikembalikan oleh Kedua tersangka Diar Kusuma dan Nelson Sembiring  masing masing 2,5 Milliar, namun walaupun uang kembali proses tetap jalan.
Sementara La Nyalla Mataliti Ketika dikonfirmasi Koranrakyat dirinya siap dipanggil Kejaksaan bila diminta keterangannya.kami kapanpun siap dipanggil Kejaksaan,"tandasnya. Karena sebetulnya  sudah ada laporan dari dana hibah itu diperuntukan apa, memang sebagian saat ini masih dalam proses pengerjaan." Kan tahun 2015 masih baru, kami akan selesaikan laporannya,"tambah Nyalla.
Sementara sejumlah LSM sangatmendukung pengusutan dugaan korupsi dana hibah tahun 2010-2014 sebesar Rp. 60 Milyar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jawa timur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparency and Transportation Community (TC) Jawa Timur sangat mendukung Kejaksaan Tinggi Jatim yang telah mengusut kasus ini dan telah menahan dua orang pengurus Kadin yang sudah di tetapkan tersangka yakni Diar Kusuma Putra & Nelson Sembiring

TC Jatim memohon agar Kejati Jatim mengusutoknum2 yang terlibat kasus korupsi dana hibah di KADIN Jatimini sampai tuntas yakni sampai berhasil mengungkap dan memproses hukum para pelaku korupsi yang sesungguhnya dan yang menikmati korupsi dana Hibah Kadin Jatim ini. Karena ke dua orang yang telah dijadikan tersangka dan telah ditahan tersebut sebenarnya hanyalah personil yang sekedar menjalankan perintah dan tidak mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola anggaran Dana Hibah Kadin Jatim.

 Hal ini bisa dilihat dalam regulasi yang ada, diantaranya adanya pakta integritas dan kontrak penerimaan dana hibah. Dimana jika terjadi penyelewengan penggunaan dana hibah yang bertanggungjawab secara mutlak adalah ketua organisasi penerima hibah yang menandatangani pakta integritas dan kontrak penerimaan dana hibah. Dalam hal ini sesuai data yang ada, yang juga telah dipegang oleh Kejati Jatim, bahwa penandatangan pakta integritas dan kontrak dana hibah dari dana APBD pada Kadin Jatim adalah ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti.

 

 Dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, tentunya seluruh pengeluaran keuangan dana hibah Kadin Jatim ini adalah atas perintah atau sepengetahuan dan atau harus seijin ketua Kadin Jatim. Untuk itu bisa dilihat aliran dana setelah dana hibah dari APBD masuk ke rekening Kadin Jatim, maka pencairan uang adalah harus ada tandatangan ketua Kadin. Hal ini bisa dilihat pada data yang juga dimiliki oleh perbankan penampung dana hibah (yang datanya juga tentu sudah dipegang oleh Kejati Jatim) semua pencairan ditandatangani oleh ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti.

 

Oleh karenanya, sangatlah aneh jika orang yang paling bertanggungjawab atas dugaan penyelewengan/korupsi dana hibah ini tidak dijadikan tersangka, dan bahkan sama sekali belum pernah dipanggil untuk diperiksa atau dimintai keterangan oleh Kejati Jatim. Ada apa?

 

 Jangan sampai nanti timbul anggapan bahwa penetapan tersangka serta langkah terburu-buru melakukan penahanan terhadap Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, lalu dengan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) adalah merupakan upaya Kejati Jatim untuk menyelamatkan pelaku dugaan korupsi yang sesungguhnya,agar lolos dari jeratan hukum, dengan mengorbankan dua orang tersebut yang sebenarnya hanyalah sekedar menjalankan perintah dari pelaku. Karena kedua orang yang telah ditahan ini sebenarnya sama sekali tidak mempunyai kewenangan sebab bisa jadi semuanya dikerjakan hanya berdasarkan perintah dari ketua Kadin Jatim.

 

 Berkaitan dengan berita berbagai media massa ( RCTI, Detik, Tempo, Surya, TribunNews, Koran Sindo, dll) mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Pancasila Jawa Timur yang diketuai oleh La Nyalla Mattalitti di kantor Kejati Jatim yang intinya mereka berkeberatan jika nama ketua mereka yakni La Nyalla Mattaliti dikaitkan dengan dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim.

 

 Apakah karena La Nyalla Mattalitti yang merupakan ketua Kadin Jatim lalu karena dia juga memiliki sebuah organisasi yang bernama Pemuda Pancasila Jatim yang lalu dengan unjuk kekuatan dengan mengerahkan massa berjumlah ratusan orang pada demonstrasi tersebut kemudian  tidak boleh disentuh oleh hukum dan aparat Negara untuk pengusutan dugaan kasus korupsi?

 

Sebagaimana diberitakan media massa demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Pancasila jawa Timur tersebut nyaris ricuh dan hampir terjadi bentrok dengan warga masyarakat yang mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejati Jatim.

 

Oleh karena itu TC Jatim meminta kepada Kepala Kejati Jatim dalam mengusut dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim agar tidak takut terhadap intervensi yang di lakukan oleh pihak lain,maupun adanya aksi premanisme yang menghalangi pengusutan kasus ini secara tuntas. Agar pelaku korupsi yang sebenarnya harus bisa mempertanggung-jawabkan perbuatannya dihadapan hukum
Menurut Fery Andrianto & Anang, ketua serta sekretaris TC Jatim, diharapkan Kejati Jatim bisa bertindak tegas demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan harapan masyarakat Jatim untuk menegakkan keadilan demi terwujudnya pemberantasan korupsi.(as)
 
Saturday, 21 March 2015 04:57

Mantan Kahumas Ponorogo Jadi Tersangka

Written by

Ponorogo,Koranrakyat.com,-Pejabat Humas Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri setempat. Mereka dugaan penyalahgunaan anggaran Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Nama pejabat itu adalah Didik Setyawan, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Marem, Kepala Sub Bagian Humas yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. "Sementara baru dua orang itu yang kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Sucipto, Jumat, 20 Maret 2015.

Menurut Sucipto, modus penyelewengan dana terjadi di tiga subbagian yakni, humas, protokol, dan pengaduan masyarakat. Kegiatan yang menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 senilai Rp 1,4 miliar dan 2014 sebanyak Rp 1,5 miliar.

Uang itu digunakan untuk perjalanan dinas, pemuatan iklan di media massa, dan pemasangan baliho sosialisasi sebuah program pemerintah. "Mereka mengaku melakukan mark-up sebagian anggaran dan membuat laporan fiktif," ujar Sucipto.

Berdasarkan hasil penyidikan, motif dari penyelewengan anggaran itu ada pejabat yang meminta setoran uang kepada tersangka. Mereka mengambil sebagian anggaran kegiatan di bagian humas dan protokol untuk diserahkan ke pejabat tersebut secara tunai dan bertahap.

Menurut Sucipto, pejabat yang meminta setoran akan dikorek keterangannya. "Sehingga kemungkinan ada tersangka lagi."

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo, Agus Kurniawan, mengatakan telah menyita sejumlah barang bukti dalam menangani kasus ini. Barang bukti itu di antaranya dokumen pencairan anggaran, buku agenda pribadi milik tersangka, dan telepon genggam yang diduga dijadikan alat komunikasi bagi para pihak untuk menyelewengkan anggaran.

Agus mengatakan, penyidik juga akan meminta ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat dari dugaan penyalahgunaan anggaran.(jk)

Jakarta,koranrakyat.com-  Pemeriksaan kasus pembayaran passport elektronik (payment Getway) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus passport yang diduga ada pemotongan uang sebesar Rp 4.500 hingga Rp 5.000 sehingga terindikasi korupsi. Hingga kini  terus berlanjut pemeriksaan  telah  belasan saksi.  dan Denny  hingga kini belum ada jadwal  pemangilan. 
Kepala bagian Penerengan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto ditemui di Mabes Polri. Rabu (18/3) 2015 mengatakan Deny Indrayana yang kemarin dipanggil saksi hanya sedikit yang memberi keterangan, penyidik masih mempelajari saksi yang masih dipriksa, ada belasan yang sudah di periksa. " Mingggu ini tidak ada pemanggilan Denny, penyidik punya waktu sendiri untuk panggil  Denny ," ujarnyal.

Deni sempat menolak diperiksa, Rikwanto mengakui memang itu  ada SOPnya di Bareskrim " Di KUHAP tidak diatur,namun polisi tetap ada prosedur dan memiliki data berkaitan dengan kerugian negara  melibatkan yang bersangkutan.    " Kalau menolak hak mereka, polisi juga punya caralain untuk menjerat Deni,.," akunya. (vk)

Saturday, 07 March 2015 04:26

Dugaan Korup 32 M Payment Gateway Deni Diperiksa Mabes

Written by
Jakarta, koranrakyat.com-Terkait dengan kasusnya dugaan korupsi pembayaran online (payment gatewaydalam fasilitas pelayanan publik yang dilaporkan Syamsul Rizal, 24 Febuari 2015. Pelaporan tersebut menyebutkan bahwa Denny Indrayana sebagai terlapor. Kasus itu diduga merugikan negara sebesar Rp 32 miliar. Dalam  panggilan hari ini , Denny Idrayana tidak bisa datang karena ada kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak bisa ditinggalkan dan meminta penyidik untuk menjadwakaj kembali. 
 
Kuasa Hukum Denny Indrayana, Heru Widodo  ketika di temui diMabes Polri, Jumat (6/3) 2015 mengatakan sebagai pembela Profesor Denny Indrayana datang ke Mabes Polri sehubungan dengan adanya pangilan dari Bareskrim Mabes Polri Kepada prof DR Denny Indrayana sebagai saksi dalam dugaan Tindak pidana Korupsi diproses berbasi IT." Sekarang Prof Denny ada kegiatan lain yang sudah terjadwal sehingga tadi kami menghadap kepada penyidik menyampaikan permohonan untuk penjadwalan ulang, "ujarnya
 
Selanjutnya, heru menegaskan surat itu sudah diberikan dan dikabulkan. Surat itu diterima oleh Wadir Dittipikor  Kombes Pol Joko Purwanto dan  Adi  mantan penyidik KPK." Untuk itu kami tinggal menunggu mana kala memang ada panggilan  terkait kasus Prof Denny Indayana  untuk memberikan keterangan,"tegasnya..
 
Untuk itu, Heru menjelaskan kalau dari beberapa proses yang begitu cepat dari syarat panggilan, laporan Polisi itu pada tanggal 24 Febuari, kemudian Sprindik terbit juga pda tanggal 24 Febuari sama baru beberapa hari kemudian Pemanggilan prof Denny Indrayamna sebagai saksi." Sebelum tanggal tersebut sudah ada pemeriksaan terhadap beberapa karyawan yang dari kementerian Hukum dan HAM. Nah silakan nilai sendiri, apakah proses hukum yang lancar apakah mengandung unsur kriminalisai," jelasnya.
 
Menyinggu  hal itu, Heru menadaskan nah dengan sikap pak Jokowi yang diampaikan melalui media kemarin Pak Pratikno mengatakan Presiden meminta agar Polri menghentikan kriminaliasai terhadap pimpinan KPK, para pendukungnnya. "Dan hari ini juga termasuk Denny Indrayana," tadasnya.
 
Lebih jauh, Penyidk menerima dari Samsul Rizal, Heru mengakui  ya, kalau justru itu yang kami binggung, dimana disebutkan  10 Febuari 2015. Sementara dalam surat panggilan itu disebut 24 Febuari 2015. "Jelas yamng disebutkan seperti itu, " akunya.(vk)
Page 9 of 10

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan