JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 20 Januari 2025. "Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

 Kepala Negara menjelaskan bahwa hambatan dalam distribusi makan bergizi gratis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administratif, serta pentingnya pengamanan dana agar tidak terjadi penyelewengan. Namun, Presiden menekankan bahwa pemerintah terus berupaya yang terbaik untuk masyarakat."Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," tutur Kepala Negara.

 Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa proyek makan bergizi gratis bukan merupakan proyek yang ringan. Namun terkait anggaran, Presiden Prabowo meyakinkan bahwa dana untuk program makan bergizi sudah tersedia.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada, saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang sudah tidak perlu (program) makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tegas Presiden(ard)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-19 Januari 2025 – Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa mulai tahun 2026, penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), tetapi akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH). 

Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2025 akan menjadi yang terakhir dikelola oleh Kemenag. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmen untuk menjadikan tahun ini sebagai momentum yang penuh kedamaian dan kenyamanan bagi para jemaah.

Keputusan ini menandai langkah besar dalam tata kelola penyelenggaraan haji, yang diharapkan membawa peningkatan kualitas layanan kepada jemaah Indonesia.

Pengalihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) mulai tahun 2026 bisa jadi merupakan reformasi paling progresif dalam tata kelola ibadah haji di Indonesia modern. Meski langkah ini diharapkan dapat membawa peningkatan kualitas layanan, proses transisi tersebut juga harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan tantangan baru.  

Menurut Dadi Darmadi, peneliti haji dan umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, transisi ini adalah momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola haji di Indonesia. “Pengelolaan ibadah haji selama ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti transparansi dalam pengelolaan dana, alokasi kuota, hingga fasilitas di Tanah Suci. Dengan pembentukan BPH, kita berharap ada perbaikan signifikan, tetapi itu hanya mungkin jika dilakukan secara terencana dan akuntabel,” jelasnya.  

Beberapa Catatan untuk Perbaikan  

Ada beberapa catatan penting untuk perbaikan penyelenggaraan haji Indonesia ke depan.

Pertama, reformasi tata kelola dan transparansi. Salah satu masalah adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana haji dan distribusi kuota. Kasus pengalihan kuota tambahan yang ramai dibicarakan pada 2024 menjadi pengingat bahwa regulasi harus diperketat untuk memastikan keadilan dan mencegah penyimpangan.  

Kedua, perbaikan fasilitas di Tanah Suci.  Masalah kronis seperti kepadatan di Mina dan Arafah, serta minimnya fasilitas sanitasi, menunjukkan perlunya kerja sama lebih erat antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi. "Kita perlu memastikan bahwa fasilitas dan logistik tidak hanya cukup, tetapi juga memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan," tambahnya.  

Ketiga, peningkatan pelatihan jemaah haji.  Dadi Darmadi juga menyoroti pentingnya pelatihan yang lebih baik bagi jemaah, termasuk aspek teknis dan spiritual. “Sayang sekali jika manasik haji hanya menjadi rutinitas formalitas. Padahal, pemahaman jemaah tentang ibadah dan tantangan di lapangan sangat krusial untuk keamanan dan kenyamanan mereka selama haji,” ujarnya.  

Keempat, pengawasan independen. Dadi Darmadi juga menekankan pentingnya pengawasan independen dalam penyelenggaraan haji, terutama ketika nanti BPH mulai beroperasi. “Kita membutuhkan pengawas yang independen dan memiliki kredibilitas untuk kebaikan BPH sebagai lembaga berwibawa ke depannya, dan memastikan bahwa layanan tetap berorientasi pada kebutuhan jemaah, bukan yang lain.”  

Harapan untuk Masa Depan Penyelenggaraan Haji  

Pengurangan biaya haji menjadi Rp55,4 juta untuk tahun 2025 layak diapresiasi sebagai langkah positif dari pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi perlu dipastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas layanan. “Biaya yang lebih rendah harus sejalan dengan peningkatan mutu, bukan menjadi alasan untuk menurunkan standar pelayanan,” tegasnya.  

Terakhir, Dadi Darmadi menambahkan bahwa transisi ini harus menjadi momen refleksi bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan haji. “Penyelenggaraan haji adalah tanggung jawab besar. Reformasi ini hanya akan berhasil jika seluruh pihak mengutamakan prinsip layanan berbasis jemaah — bukan profit atau kepentingan politik,” tutupnya.  (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Dalam dua tahun terakhir, marak informasi palsu atau hoaks seputar lowongan kerja (loker) atau seleksi petugas haji di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Ahmad Fauzin meminta masyarakat untuk waspada, tidak mudah percaya, dan mengeceknya di web atau media sosial Kementerian Agama.

Ada beragam bentuk hoaks info lowongan atau seleksi petugas haji. Salah satunya pada facebook *_Info Terkini 2025_*. Akun tersebut memposting meme berlogo Kemenag, BUMN, dan Garuda dengan tulisan sebagai berikut:

_Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025.  Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga._

"Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag," tegas Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Menurutnya, proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November - Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.

"Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya," sebut Fauzin, panggilan akrabnya.

"Sebagaimana info sebelumnya, hasil seleksi ini rencananya akan diumumkan pada Januari 2025," sambungnya.

Fauzin mengimbau masyarakat untuk waspada pada hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Apalagi jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan (link) di dalamnya. Hal itu bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.

"Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data," tandasnya.(eas)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi melalui program makan bergizi gratis (MBG). Komitmen tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada Kamis, 16 Januari 2025, di The Ritz Carlton, Jakarta.“Yang jelas dari pemerintah pusat, kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” ucap Presiden.

Program pemerintah yang resmi dimulai pada awal tahun ini diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia. Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan program ini.

“Kemudian dari pemda (pemerintah daerah) juga ingin ikutserta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta boleh,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antara seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Kepala Negara pun menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus efisien dan tepat sasaran.“Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran,” lanjutnya. (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM.-Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan tersebut difokuskan pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh turut serta dalam pertemuan tersebut. (eas)

MALANG, KORANRAKYAT.COM,-PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) tahun ini berkesempatan menjadi tuan rumah untuk kegiatan Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI). Bertempat di Grand Mercure Hotel Malang, acara FKDK yang diselenggarakan serangkaian acara sejak hari Kamis (16/1) sampai Jumat (17/1) tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris BPD seluruh Indonesia. Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua Umum FKDK BPDSI Bahrullah Akbar, serta Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Issabella Watimena.

Bahrullah Akbar menjelaskan, kegiatan FKDK BPDSI memiliki dua agenda penting, yaitu seminar nasional dan rapat kerja nasional dengan topik meningkatkan peran pengawasan aktif Dewan Komisaris BPDSI. “Dengan kegiatan semacam ini Insya Allah bisa menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan capacity building kita sebagai pengawas di lingkungan BPD seluruh Indonesia. Pada hari ini kita juga akan membahas tentang integritas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan POJK 15 tahun 2024. Sehingga korelasi antara fungsi pengawasan dan tugas kita untuk menjaga integritas unsur laporan keuangan di BPDSI dapat semakin membaik,” paparnya.

Menurut Bahrullah, FKDK BPDSI adalah wadah untuk menampung aspirasi Dewan Komisaris dalam memberikan kontribusi demi meningkatkan peran BPD dalam dunia perbankan. Dengan adanya wadah ini, diharapkan para anggota Dewan Komisaris BPDSI bisa memperoleh kemudahan dalam berkomunikasi serta bertukar pikiran dan pengalaman secara kelembagaan, baik untuk tindakan ke dalam organisasi maupun ke pihak luar. “Selain itu, forum ini bermanfaat pula untuk tujuan pengembangan profesi dan organisasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi FKDK BPDSI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKDK BPDSI,” tuturnya.

Bahrullah menambahkan, tahun lalu BPDSI telah membentuk tim dalam rangka mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan. Mulai dari UU PT, UU Pemerintahan Daerah, dan tentu peraturan OJK yang punya spesifikasi khusus pada tata kelola di lingkungan BPD. Sebab menurutnya, dengan peraturan perundang-undangan yang harmonis, otomatis akan terjaga keberlanjutan (sustainability) organisasi. “Ini merupakan Governance, Risk, and Control yang paling utama di lingkungan perbankan agar dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Sementara itu, Adhy Karyono juga menyampaikan dalam sambutannya, FKDK BPDSI ini merupakan forum yang sangat strategis karena membahas bagaimana Dewan Komisaris selaku pengawas betul-betul berperan serta berkontribusi untuk bisa memberikan suatu pendapat terkait dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Selain itu, di dalam forum ini juga dibahas bagaimana kita membuat pola kebijakan yang paling baik untuk kemajuan perbankan daerah.

Menurutnya, FKDK BPDSI adalah wadah untuk memperkuat koordinasi, merumuskan kebijakan, dan juga beradaptasi dengan tantangan zaman. Sebab di era seperti sekarang ini, tata kelola, inovasi layanan digital, dan juga perluasan inklusi keuangan adalah hal yang krusial. “Maka dari itu, kami memohon bimbingan kepada OJK, BI, dan tim independen lainnya untuk bisa memberikan penguatan kepada digitalisasi. Kami berharap dengan FKDK BPDSI ini kita sama-sama bisa mengetahui isu strategis yang muncul sekarang dan kebijakan paling realistis yang tentu akan memengaruhi pelaksanaan operasi perbankan kita,” ucap Adhy.

Adhy menambahkan, bankjatim adalah BUMD di Jawa Timur yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap pendapatan daerah. Kemudian peran BJTM sebagai lembaga perbankan penggerak ekonomi daerah juga sangat besar, terutama terhadap sektor UMKM, peningkatan daya saing daerah, dan penguatan ekonomi masyarakat. “Beberapa waktu lalu, Jawa Timur berhasil mendapat apresiasi terkait dengan daya saing daerah yang tinggi. Ini bisa diraih salah satunya dari kontribusi bankjatim,” tegasnya.

Adapun dalam FKDK BPDSI tersebut juga berlangsung Seminar Nasional dengan pembicara ahli di bidangnya. Materi yang dibawakan dalam seminar tersebut adalah Audit OJK dan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI yang disampaikan oleh Sophia Issabella Watimena. Selain itu, ada keynote speaker dari anggota VI BPK RI Fathan Subchi dengan topik Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengawasan BPDSI. “Dengan adanya seminar nasional ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga bisa menjadi pedoman bagi masing-masing BPD untuk lebih baik ke depannya,” tegas Komisaris Independen bankjatim M. Mas’ud Said.

Pihaknya berharap, melalui acara seminar nasional ini dapat memberikan pemahaman terkait perkembangan ekonomi secara umum serta mitigasi risiko terhadap proses bisnis bank, khususnya yang berkaitan dengan teknologi/digital banking yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai pelaku usaha di sektor jasa keuangan dalam hal ini BPD harus mulai melakukan transformasi ke arah sana. “Tujuannya, supaya BPD dapat terus tumbuh dan bertahan dari disruptif teknologi yang semakin cepat,” lanjut Mas’ud.(an)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan profesional dan humanis. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini berkontributif terhadap peningkatan penyelenggaraan ibadah haji secara global.

Menurut Menag, apresiasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah saat bertemu dengannya di Jeddah akhir pekan lalu. “Kami mendapatkan apresiasi dari Kerajaan Arab Saudi. Menurut mereka, Indonesia kalau memikirkan sesuatu bukan hanya untuk jemaahnya sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan umum untuk haji seluruh dunia dan bagaimana mempromosikan haji yang humanis,” ungkap Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno Hatta usai melakukan lawatan ke Arab Saudi, Kamis (16/1/2025).  

Haji yang humanis menurut Menag adalah haji yang mencerminkan kepuasan batin. “Jadi kita bukan memamerkan kekecewaan tetapi justru pameran kedamaian, pameran kesejukan. Nah itu sangat diapresiasi, Indonesia dianggap sangat memperhatikan kemaslahatan,” kata Menag. 

Pemerintah Arab Saudi juga mengapresiasi Indonesia karena pengelolaan haji yang dimiliki amat profesional. “Alhamdulillah kita dibaca (oleh Pemerintah Arab Saudi) bahwa Indonesia sangat profesional. Karena saat ini, langsung kita lihat on the spot, apa yang perlu kita perbaiki, kita bicarakan dan itu berbuah poin semuanya,” ungkap Menag yang juga telah meninjau persiapan penyelenggaraan haji di Jeddah, Makkah, dan Madinah. 

Tiga Senyum Jemaah Haji

Menag menambahkan memberikan pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. “Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo. Dan saya minta komitmen ini juga dimiliki oleh kita semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saya optimis, penyelenggaraan haji ini akan berhasil,” ujar Menag.

Ia juga meminta jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan sepenuh hati bagi jemaah haji Indonesia. “Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kita ingin husnul khotimah. Kita ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” tuturnya. 

Saat ini, kata Menag, jemaah haji Indonesia sudah tersenyum karena ada penurunan biaya haji. “Mereka juga akan tersenyum jika setibanya di tanah suci yang betul-betul mereka rindukan mendapatkan pelayanan terbaik dari kita semua,” ujar Menag. 

“Senyum ketiga para jemaah haji akan tercipta Ketika mereka pulang dan menjadi haji mabrur. Artinya, manasik haji juga perlu kita perhatikan betul. Kita ciptakan senyuman-senyuman ini,” sambungnya.(eas)

SURABAYA, KORANRAKYAT.COM,- Mengawali tahun 2024, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) secara resmi telah memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi. Bantuan yang diberikan berupa penanganan operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUD Dr. Soetomo. Acara penyerahan bantuan ini bertempat di ruang pertemuan Loka Widya RSUD Dr. Soetomo Surabaya, CSR tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman kepada Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono pada hari Senin (13/1). Turut hadir menyaksikan Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Direktur RSUD Dr. Soetomo Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa. 

Busrul Iman menjelaskan, bantuan CSR untuk bayi dengan nama Azizah Syafa Arabella dan Azizah Syafa Adelina itu diharapkan dapat membuat bayi-bayi tersebut ke depannya mampu beraktivitas secara normal kembali. ”Kami sangat bersyukur karena dua bayi yang telah berusia delapan bulan ini telah berhasil menjalani operasi pemisahan dengan tingkat kesulitan tinggi. Sekarang perawatan pasca operasi keduanya dinyatakan selesai dan dikembalikan kepada orang tuanya. Selanjutnya, keduanya akan menjalani kontrol rutin oleh rumah sakit di Ngawi,” paparnya. 

Menurut Busrul, bankjatim sebagai bank kebanggaan masyarakat Jawa Timur merasa memiliki tanggung jawab sosial. Sehingga sudah seharusnya dan sepantasnya saling bahu membahu untuk menjadikan Jawa Timur lebih baik dengan adanya program bankjatim peduli. ”Penyerahan CSR ini adalah salah satu wujud nyata komitmen bankjatim untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik bagi instansi, komunitas maupun masyarakat sekitar. Kami berharap semoga kerja sama bankjatim dengan Pemkab Ngawi serta RSUD Dr. Soetomo dapat terus berkembang ke depannya. Dan semoga bayi-bayi ini tumbuh dengan baik dan bisa menjadi generasi yang mampu membuat bangga orang tua serta negara,” ucap Busrul.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan rasa bangga dan apresiasi kepada RSUD Dr. Soetomo. Yang dimana RSUD Dr. Soetomo yang kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk kasus kembar siam. ”RSUD Dr. Soetomo terus konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk operasi pemisahan kembar siam. Sejak 1975, rumah sakit ini telah menangani 131 pasien. Dan ini adalah bayi ke-126, alhamdulillah berhasil,” tuturnya. 

Menurut Adhy, persoalan paling utama dalam bayi kembar siam ini yaitu tingginya pembiayaan operasi. Namun berkat kerja sama antara Pemprov Jatim, Bank Jatim melalui dana CSR, dan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka seluruh biaya operasi serta perawatan selama tiga setengah bulan berhasil ditanggung sepenuhnya. ”Skema pembiayaan seperti ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain. Kami akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur, meskipun tidak tercover oleh BPJS,” tegasnya.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono juga merasa bersyukur atas keberhasilan operasi tersebut. Pihaknya mengapresiasi sinergi antara Pemprov Jatim, RSUD Dr. Soetomo, dan bankjatim. ”Ini adalah bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang tidak kalah penting. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk masa depan mereka dan bisa tumbuh normal seperti lainnya,” ungkapnya.

Direktur RSUD Dr. Soetomo Prof Cita Rosita Sigit Prakoeswa menjelaskan, kasus ini merupakan salah satu operasi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Operasi dilakukan pada tanggal 4 November 2024 dimulai pukul 08.20 pagi dan selesai pada pukul 02.30 dini hari keesokan harinya. Proses tersebut membutuhkan waktu hingga 18 jam 10 menit dengan melibatkan 126 tenaga medis lintas disiplin. Para ahli yang terlibat terdiri dari berbagai bidang, Termasuk ahli bedah anak, ortopedi, neonatologi, dan anestesiologi. “Kasus ini melibatkan area dempet yang mencakup panggul, tulang belakang, dan saraf vital, yang membuat proses pemisahan membutuhkan perencanaan sangat matang. Tetapi kami bersyukur semuanya sudah dilalui dengan sangat baik berkat kerja sama dari banyak pihak,” pungkasnya.(an)

JEDDAH,KORANRAKYAT.COM,- Pemerintah Indonesia mengusulkan penambahan petugas dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar. 

Menurut cucu tokoh pendiri Nadhalatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ini, 

dalam MoU kesepakatan perhajian yang ditandatangani Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, kuota haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah. 

"Dalam pertemuan kami dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi juga dibahas rencana usulan penambahan petugas haji Indonesia menjadi 2 persen dari total jemaah haji Indonesia. Artinya kuota petugas yang diberikan Arab Saudi untuk haji 2025 sekitar 2.100 orang atau 1 persen, " kata Gus Irfan di Jeddah, Rabu (15/01/2025). 

"BP Haji, Kemenag, Konjen RI Jeddah dan DPR akan terus berupaya melakukan loby kepada pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota petugas mengingat banyaknya jemaah haji lanjut usia dalam musim haji 1446H/2025M serta memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji," sambung Gus Irfan. 

Gus Irfan berharap pemerintah Kerajaan Arab Saudi dapat memahami keinginan pemerintah Indonesia dalam penambahan kuota petugas haji menjadi 2 persen atau sekitar 4.000 lebih petugas dalam operasional haji 1446H/2025M. 

"Kami mohon doa kepada masyarakat Indonesia agar penambahan kuota petugas haji 2025 ini dapat terwujud, harap Gus Irfan. 

Kunjungan kerja Kepala BP Haji ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Mu’tamar dan Pameran Haji di Jeddah serta meninjau kesiapan pelayanan jemaah

Terkait kuota 221.000 orang jemaah haji Indonesia, lanjut Gus Irfan dalam MoU yang telah disepakati kedatangan jemaah dibagi dalam dua prosesi kedatangan. 

Pertama sebanyak 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah

"Prosesi kedatangan setengahnya akan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madina," tandas Gus Irfan. (eas)

JEDDAH,KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Unrah Tawfiq F Al Rabiah dalam kunjungannya ke Arab Saudi. Pertemuan dua menteri ini berlangsung di Jeddah, 12 Januari 2025.Menag Nasaruddin Umar mengatakan, ada tiga hal yang dibicarakan bersama Menhaj Tawfiq dan semuanya terkait upaya meningkatkan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini disampaikan Menag usai memimpin rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Hadir, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang beserta jajaran, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anhar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Muchlis M Hanafi, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam."Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia," terang Menag di Jeddah, Rabu (15/1/2025).Pertama, Menag meminta tambahan petugas haji. Dijelaskan Menag, jemaah Indonesia menunggu sangat lama untuk bisa beribadah haji. Karenanya, banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia (lansia). Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Ditjen PHU, jemaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 (sesuai urutan no porsi), jumlahnya lebih dari 42ribu. Selain itu, ada sekitar 10ribu kuota prioritas yang juga dialokasikan bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini. Sebagian dari jemaah lansia, ada juga yang punya keterbatasan. Untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, harus ada pendamping. Sementara kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210. "Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang," ujar Menag."Belum lagi tadi pembagian gendernya laki-laki dan perempuan. Kan ga mungkin laki-laki melayani perempuan. Jadi harus ada. Ini poinnya yang laki-laki dan perempuan harus kita hitung kembali," sambungnya.Terkait info pembatasan usia 90 tahun ke atas, Menag berharap yang dijadikan patokan bukan usia, tapi syarat istithaah. Sebab, banyak juga jemaah dengan usia 90 tahun ke atas tapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas.Kedua, Menag melobi Menhaj Saudi agar para petugas dibebaskan dari biaya masuk Masyair (Arafah-Muzdalifah-Mina). Ketentuan ini kabarnya akan diberlakukan Saudi pada musim haji 1446 H. "Kami sampaikan itu kalau bisa kita free of Charge seperti tahun lalu," sebutnya.

Ketiga, Menag menyampaikan skema Tanazul kepada Menteri Haji Saudi. Dijelaskan Menag, skema Tanazul adalah memberi kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat, untuk kembali ke hotelnya (tidak menempati tenda di Mina), saat fase Mabit. Mereka nantinya akan mengambil kesempatan Mabit di area sekitar jamarat. Setelah itu, mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat."Skema ini akan mengurangi kepadatan di Mina. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan skema ini dirasa akan berpengaruh dalam mengurangi kepadatan," ucap Menag.

Menag menambahkan bahwa banyak negara yang menilai manajemen penyelenggaraan haji Indonesia sangat baik. Karenanya, banyak negara yang datang untuk belajar bagaimana memanage haji di Indonesia.

Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Menag juga berjumpa beberapa stakeholder penyedia layanan haji. "Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah merancang program perhajian dengan sangat baik. Saya kira ini juga menjadi obsesi pemerintah Indonesia agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya," ungkap Menag.(eas)