Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Pemkot  Bengkulu  berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019
Last Updated on Jun 23 2019

Pemkot Bengkulu berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019

    BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu  berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019 yang diberikan oleh  Dirjen Perbendaharaan Kementerian  Keuangan RI, Grage Horizon, Selasa (18/6/2019).  Dua capaian kota Bengkulu itu terdiri atas kategori pengelolaan Fiskal...
Presiden Jokowi: Seluruh Bidang Tanah di Gresik Bersertifikat pada 2024
Last Updated on Jun 23 2019

Presiden Jokowi: Seluruh Bidang Tanah di Gresik Bersertifikat pada 2024

    GRESIK(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Gresik dengan keseluruhan mencapai 3.200 sertifikat. Penyerahan berlangsung di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Kamis, 20 Juni 2019...
Presiden Angkat Isu Rakhine State di _Retreat_ KTT ASEAN
Last Updated on Jun 23 2019

Presiden Angkat Isu Rakhine State di _Retreat_ KTT ASEAN

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam pertemuan retreat KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni 2019. "Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita semua,” kata Presiden memulai...
Dugaan Korupsi Di Kementerian Kelautan  Diperiksa Kejaksaan
Last Updated on Jun 23 2019

Dugaan Korupsi Di Kementerian Kelautan Diperiksa Kejaksaan

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Terkait dengan kasus tindak Pdaina Korupsi  dalam pembangunan  kapal  Perikanan di Kementerian kelautan  dan perikanan RI, ada 4 saksi  yang periksa yaitu Nur Azizi, Harmoko Prasmasji,  Gaduh Nur Hidayat dan  Adiriansroob Vrenfky...
Kejagung : Pidsus Kejagung Periksa Saksi Rudy F Simanjuntak Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit PT Bank Mandiri(Tbk)
Last Updated on Jun 23 2019

Kejagung : Pidsus Kejagung Periksa Saksi Rudy F Simanjuntak Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit...

      JAKARTA KORANRAKYAT.COM-  Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Mandiri(Tbk) kepada PT Central Stall Indonesia. Pidsus Kejaksan Agung memeriksaa Saksi itu Rudy F Simanjuntak Special Assets Management (SAM) Bank Mandiri Pusat,            ...

World Today

  •  
    Presiden Angkat Isu Rakhine State di

     

     

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam

     
Tuesday, 07 November 2017 05:11

Bleketape Tanda Dimulainya Manten Putri Presiden Joko Widodo Hindari KPK Tolak Sumbangan

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SOLO(KORANRAKYAT.COM) Bleketepe sebagai tanda dimulainya acara pernikahan Kahiyang Ayu, dikediamanya, Jl. Kutai desa sumber, Solo Jawa Tengah. Bleketepe untuk pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu,dipasang oleh Presiden Joko Widodo.pada Selasa (7/11) 2017. Bleketepe merupakann anyaman daun kelapa yang masih hijau dan dipasang di atas pintu masuk rumah sebagai perwujudan penyucian lokasi.

Selain bleketepe, dipasang pula janur, pisang raja, tebu wulung, cengkir gading, dan daun randu.Pemasangan bleketepe dimulai sekitar pukul 08.00. Pada saat memasang bleketepe, Jokowi turut didampingi Ibu Negara Ny Iriana Jokowi dan putra sulung mereka, Gibran Rakabuming Raka, beserta istri, Selvi Ananda.Mereka terlihat kompak dengan memakai kostum adat Jawa berupa beskap berwarna oranye.

Manten Kahiyang Tolak

  Sumbangan/Kado   

Dalam undangan pernikahan yang disebar, tertulis bahwa para tamu undangan dilarang memberi sumbangan dalam bentuk apapun. "Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf, kami tidak menerima sumbangan dengan bentuk apa pun," demikian bunyi sepenggal kalimat dalam undangan Kahiyang-Bobby.Tentu, ada makna di balik permintaan tersebut. Tampaknya Jokowi enggan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, bagi pejabat negara, menerima sesuatu baik berupa barang maupun uang bisa masuk kategori sebagai gratifikasi.

Sementata Jika merujuk pada aturan KPK yang didasarkan pada UU Tipikor. Tidak ada aturan jelas mengenai apakah seorang anak presiden dikategorikan sebagai pihak penerima gratifikasi. Namun, mereka yang wajib melaporkan gratifikasi hanyalah pejabat negara.Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II Pasal 2, penyelenggara negara tersebut meliputi, pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim.

 Pejabat negara lainnya yakni, duta besar, wakil gubernur, bupati/walikota dan wakilnya. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Perguruan Tinggi, pimpinan eselon satu dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer baik jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pimpinan proyek atau bendaharawan proyek, juga pegawai negeri.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, meliputi pegawai pada MA, MK, pegawai pada lingkungan kementrian/departemen dan LPND pegawai pada Kejagung, pegawai pada Bank Indonesia, pimpinan dan pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II. Pegawai pada Perguruan Tinggi, pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP.

Lalu, pimpinan dan pegawai pada sekretariat presiden, sekretariat wakil presiden, Sekretariat kabinet dan Sekmil, pegawai pada BUMN dan BUMD, pegawai pada badan peradilan, anggota TNI dan POLRI serta pegawai sipil di lingkungan TNI dan POLRI, pimpinan dan pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II.

Adapun pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Akan tetapi, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1), dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Jadi, meskipun tidak masuk dalam ranah pihak yang menjadi subyek penerima gratifikasi, namun sebagai anak presiden, langkah Kahiyang sudah tepat guna mengindari para tamu undangan memberikan sesuatu hadiah kepada ayahanya yang notabennya masuk dalam kategori pihak penerima gratifikasi.(as)

 

 

 

Read 258 times
Login to post comments

Ekonomi Makro

  •  

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,  Bertempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan