Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Ibu Iriana Lepas Peserta Lomba Kartini Run 2018
Last Updated on Apr 22 2018

Ibu Iriana Lepas Peserta Lomba Kartini Run 2018

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka lomba lari Kartini Run 2018 yang diselenggarakan di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Minggu, 22 April 2018. Ibu Iriana melepas para peserta bersama dengan Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari...
Ombusman Serahkan Usulan Kemenag Moratorum Sementara Pendaftara Umrah
Last Updated on Apr 18 2018

Ombusman Serahkan Usulan Kemenag Moratorum Sementara Pendaftara Umrah

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disampaik sebagai usul agar Kementerian Agama melakukan moratorium sementara pendaftaran ibadah umrah ke Tanah Suci perlu mendapat perhatian yang jelas dan ada tindak lanjutnya. Anggota Ombudsman RI...
Polisi Janji Penerimaan Dijamin Bersih Tak Ada Suap Maupun Titipan Jendral
Last Updated on Apr 18 2018

Polisi Janji Penerimaan Dijamin Bersih Tak Ada Suap Maupun Titipan Jendral

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sesuai program kerja Promotor( professional,modern dan terpercaya.red) terus dilakukan perombakan system penerimaan anggota polri dari tamtaman hingga Akpol sehingga mendapatkan tenaga yang memiliki kemampuan yang professional menjawab kebutihan polisi yang modern....
ASUS Gandeng Lazada Indonesia
Last Updated on Apr 18 2018

ASUS Gandeng Lazada Indonesia

JAKARTA (KORANRAKYATCOM) Bersama dengan kunjungan resmi ASUS Indonesia ke mitra pabrik perakitan lokal PT Satnusa Persada, Batam terkait produksi smartphone andalan mereka yang akan datang, yakni ASUS ZenFone Max Pro M1, ASUS Indonesia juga mengumumkan penandatanganan Memorandum of Understanding...
Jelang Asian Games Polisi Siapkan Pengamanan
Last Updated on Apr 13 2018

Jelang Asian Games Polisi Siapkan Pengamanan

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Perhelatan   Asian Games yang berapa bulan lagi tepat  bulan Agustus di Palembang dan  tiga Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat menjadi kebanggaan berprestasi , kita patut berbangga karena ini adalah warisan. Diharapkan dengan sejumlah...

World Today

  •  
    Dubes Mansyur Serahkan Surat Kepercayaan,
     

     

     

    Bissau (KORANRAKYAT.COM)  - Guinea-Bissau yang terletak di Afrika Barat ingin belajar

     

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disampaik sebagai usul agar Kementerian Agama melakukan moratorium sementara pendaftaran ibadah umrah ke Tanah Suci perlu mendapat perhatian yang jelas dan ada tindak lanjutnya.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy di teui di Ombusman, Jakarta, Selasa (17/4)2018 mengatakan.Moratorium tersebut diusulkan dilakukan selama kurang lebih dua bulan, sembari dilakukan audit terhadap seluruh Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang ada. "Selama moratorium pendaftaran, Kemenag harus memastikan seluruh jamaah yang telah terdaftar di semua PPIU dijamin dapat berangkat," ujarnya.

Selanjutnya, Ahmad menegaskan Ombudsman RI juga usul agar Kepolisian secara aktif melakukan penyelidikan atas dugaan adanya keterlibatan terhadap oknum-oknum di Kemenag. “Pasanya Ombudsman RI menemukan empat maladministrasi yang dilakukan oleh Kemenag RI dalam kasus dugaan penipuan oleh PT Amanah Bersama Umat Tours (Abu Tours). “Pertama, Kemenag tidak kompeten dalam penyelenggaraan ibadah umrah, di mana pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU tidak efektif. "Sehingga banyak jamaah umrah yang gagal berangkat dan tidak dapat memperoleh penggantian biaya dari PPIU," tegasnya  

Untuk itu, Ahmad merincinya Kedua, Kemenag melakukan pengabaian kewajiban hukum. "Kemenag lambat dalam memberikan sanksi terhadap PPIU yang gagal memberangkatkan jamaah, penipuan dan penggelapan dana jamaah, Ketiga, Kemenag melakukan penyimpangan prosedur. "Membiarkan transaksi antarcalon jamaah dengan PPIU tanpa kontrak tertulis yang dapat merugikan calon jemaah umrah. “Keempat, Kemenag melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap memberikan izin kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jamaah. "Memberangkatkan jamaah umrah secara ilegal setelah izinnya dicabut dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umrah," rincinya,

 

Kementerian Agama RI sebelumnya melakukan moratorium sementara penerbitan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau biro penyelenggara perjalanan umrah baru. Kemenag RI beralasan, total 906 PPIU yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk melayani umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. (vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Gojang ganjing hilangnya sejumlah  data pribadi yang dimiliki oleh pengguna , hingga kini terus ditelusuri dan Polri terus mengumpulkan data secara cermat. Melengkapi tugasnya Bareskrim Polri sedang mengumpulkan data yang diperlukan, sementara facebook Indonesia belum bisa memenuhi panggilan Bareskrim.

 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Kamis (12/4)2018 mengatakan, pihak Facebook Indonesia belum bisa memenuhi undangan Bareskrim Polri pekan ini. Pihak Facebook beralasan masih menghimpun data yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut. "Facebook Indonesia minta waktu untuk mengumpulkan data-data," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan, kemungkinan pekan depan panggilan itu bisa dipenuhi. Namun, ia belum mengetahui pasti kapan waktunya. Facebook Indonesia juga belum dapat memenuhi panggilan DPR. "Kemarin mereka juga masih minta waktu masih kumpulkan data," tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan s”ebelumnya, sebanyak satu juta data pengguna Indonesia masuk dalam total 87 juta data pengguna Facebook global yang dipegang Cambridge Analytica. “ Ini akan dibantu Menteri Komunikasi dan Informatika, jelasnya.

Sementerara itu, Menkominfo Rudiantara menjelaskan telah memanggil perwakilan Facebook Indonesia.” Pemanggilan menyusul laporan terbaru Facebook terkait jumlah data pribadi pengguna yang dicuri firma Cambridge Analytica,” jelasnya .

Jadi, Rudiantara mengakui dari pertemuan tersebut, Menkominfo mengutarakan permintaan kepada Facebook untuk ditindaklanjuti terkait antisipasi kebocoran data pengguna di Indonesia. "Kami juga minta Facebook sesegera mungkin untuk melakukan shutdown atas aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, terutama kuis-kuis personality test yang model Cambridge Analytica. Itu dimatikan dulu di Indonesia," kata akunya.(vk)

Friday, 13 April 2018 16:30

Lagi, Bos Abu Tour Dilaporkan Bareskrim

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) , Bos perusahaan travel umrah Abu Tours, Hamzah Mamba sudah sebagai tersangka ,kini kembali dilaporkan ke polisi oleh Ristiawan warga Cinere Depok.Korbanya di klaim ratusan orang.

Dikatakan , Ristiawan ditemui di Bareskrim, Jakarta Pusat,Kamis (12/4) 201 ia  melaporkan dugaan penipuan oleh Abu Tours karena tidak kunjung memberangkatkan calon jemaah yang sudah melunasi kewajibannya. "Hari ini kami melapor untuk penipuan yang dialami oleh jemaah di Jabodetabek yang mendaftar di beberapa cabang Abu Tours," ujarnya.

Selanjutnya, Ristiawan katakana  dirinya mendaftarkan kedua orangtuanya pada Januari 2017. Harga paket yang dia bayar sebesar Rp 19,5 juta perorang ditambah Rp 500.000 untuk asuransi. “Semestinya kedua orangtuanya pada Januari 2018,” ujarnya.

 Masih dikatakan Ristiawan  ternyata juga terjadi pada ratusan jamaah lain yang mendaftar di cabang Cinere. Mereka merasa mulai ada yang tidak beres dengan Abu Tours karena berkali-kali keberangkatannya ditunda. Bahkan, calon jamaah diminta membayar uang tambahan supaya bisa berangkat.  "Misal saya harus menambah sebesar Rp 15 juta per pax. Jadi bayangkan 19.500 tambah Rp 15 juta lagi. Kita mau berangkat dibebankan biaya Rp 34 juta sekian. Menurut kami, oke, ini adalah penipuan," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Ristiawan katakan  Calon jemaah juga meminta klarifikasi Abu Tours soal alasan penjadwalan ulang keberangkatan. Saat itu, kata Ristiawan, alasan perusahaan karena ada perubahan Pajak Pertambahan Nilai dan adanya regulasi pemerintah yang mengatur batas minimum biaya umrah. Namun, menurut Ristiawan dan calon jamaah lain, alasan itu tidak masuk akal. "Itu alasan yang dicari-cari. Buktinya masih banyak travel lain yang harganya di bawah Rp 19,5 juta masih bisa memberangkatkan jamaah,"rincinya..

Kelanjutnya dari laporannya diterima dengan laporan polisi nomor LP/496/IV/2018/Bareskrim. Ristiawan berharap laporannya segera ditindaklanjuti kepolisian. Apalagi pemilik Abu Tours sudah ditetapkan tersangka di Polda Sulawesi Selatan. (vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sekitar 52 orang korban miras oplosan, polisi melakukan tindakan terhadap penjual oplosan yang tidak berlebel BPOM,serta melakukan penyitaan miras illegal.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Kombes Pol Daniel Ginting ketika ditemui di Mabes Polri,Rabu (11/4) 2018 mengatakan polisi tindak penjulan miras illegal. Dijual tak sesuai standar dan berlebel BPOM, penjualan miras oplosan biasanya dijual oleh pengoplosnya berada di  home industry. melak “penjual  tidak memiliki takaran-takaran khusus serta  penelitian sesuai  dengan BPOM,  seharusnya dijual sesuai dengan dasar  undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Akibat miras oplosan sekitar  52 orang tewas, Apakah akan ditelisik dari para penjual, Daniel menegaskan itu sudah dilakukan karena dari mereka masih berduka. “Nanti akan dilakukan penelitian dan jelas ini menjadi pengalaman berharga bagi kita semua dan bagi anak-anak muda berspekulasi untuk melakukan minuman campur segala macam tidak puas dengan standar beberapa persen karena kalau dicampur kimia A dicampur kimia B hasilnya dengan C belum tentu pasti berbeda,” tegasnya.

        Daniel menjelaskan oleh karena itu  menjadi pelajaran penting bagi kita semua ini tidak secara bebas secara semaunya sendiri melakukan campuran.” Menang mungkin mereka melakukan tidak puas dengan standar yang ada. Itu mereka melakukan ini dan menjadi pukulan berat , kami turut berduka 51 orang anak-anak muda meregang nyawa,” jelasnya .

Masih dikatakan  Daniel  Secara struktur Kabareskrim  sudah melakukan instruksi baik tertulis dan secara lisan dilakukan video concerns kepada Polda-polda agar aktif sehingga melakukan razia melakukan aktivasi ,reserse dan segala macam memantau keadaan sehingga tidak berkembang.” Kalaupun yang terjadi saat ini memang kita tetap evaluasi,”rincinya .

 

Jadi, Daniel menandaskan Ya, meskinya tidak ada hubungan. Karena yang menjadi  aturan dan kemarin beberapa waktu lalu memang dilakukan penindakan-penindakan terhadap minuman keras yang tidak berizin dan masuk ilegal ke Indonesia. “ Ini memang tujuan kita yang aktif dan untuk menunjuk ke aktif di sektor pajak yang harusnya masuk secara resmi ini kan legal meningkatkan pajak tentu pendapatan negara itu . Fokusnya seperti itu dan sekarang harga miras mahal ya seharusnya begitu karena harus bayar pajak . Kita menegakan yang seharusnya ada dan yang beredarnya tidak resmi kita tangkap,” tandasnya.(vk)

Tuesday, 10 April 2018 23:12

Firli Penyidik KPK Terjadi Mutasi Di Tubuh Polri

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai adanya pergantian Kapolda Nusa Tengara Barat ,Brigjen Firli diberikan kepercayaan sebagai Pendindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga kedillakukan pergeseran Kapolda Maluku Utara, Kapolda Sulteng, Kepala Devisi Hukum dan Kabag Penum Divisi Humas.

         Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto ditemui di Mabes Kompleks Mabes Polri, Senin(9/4)2018 mengatakan dalam telegram rahasia nomor ST/964/IV/KEP/2018 yang dikeluarkan hari ini, Minggu (8/4/2018), salah satu yang dimutasi adalah Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Achmat Juri. Ia dimutasi menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya dijabat Brigjen Firli.

“Mutasi tersebut menyusul dilantiknya Firli sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (6/4/2018) ,” ujarnya.

          Selanjutnya, Setyo Wasisto menegaskan mutasi tersebut dalam rangka tour of duty dan tour of area."Banyak yang mendapat promosi maupun mendapat amanah di tempat atau satuan kerja baru sebagai penyegaran di dalam organisasi Polri," ujarnya.

        Untuk  itu, Setyo menjelaskan Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Naufal Yahya diangkat sebagai Kapolda Maluku Utara menggantikan Brigjed Pol Achmat . “Selain itu, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Agung Sabar Santoso dimutasi menjadi Wakil Irwasum Polri. “Sebagai penggantinya, Kapolri menunjuk Brigjen Pol Mas Guntur Laupe yang saat ini menjabat Wakapolda Sulawesi Selatan. Mutasi juga dilakukan terhadap Kapolda Sulawesi Tengah I Ketut Argawa yang diangkat menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Brigjen Pol Ermi Widyatmo yang kini menjabat Wakapolda Riau, ditunjuk menjadi Kapolda Sulteng,” jelasnya.

 

           Lebih lanjut, Setyo merincinya selain itu, Kombes Pol Martinus Sitompul yang menjabat Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri dimutasi ke jabatan Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Administrasi Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.” Sebagai penggantinya, ditunjuklah Kombes Syahar Diantono,” rincinya. (vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Gonjang ganjing siapa mengantikan Deputi penindakan Komisi pemberatasan Korupsi ( KPK)  yang sempat kosong ,  kini sudah di tetapkan Brigjend Pol Firli yang  mengantikan  Oleh Irjen Pol Heru Winarko sepala BNN. Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin ketika di temui di MDI Jakarta Selatan, Kamis (5/4) 2018 mengatakan dan memastikan Kapolda NTB Brigjen Pol Firli terpilih sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah diputuskan, besok pelantikannya,” ujarnya.

            Selanjutnya ketika ditanya kabar terpilihnya Brigjen Pol Firli, Syafruddin tak berkomentar banyak. Sementara tuIa menyambut hangat terpilihnya Brigjen Pol Firli sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.Sementara itu, Pada Selasa (3/4/2018) lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengatakan, KPK telah mengantongi satu nama calon Deputi Penindakan KPK. Namun, Agus belum mau menyebutkan kapan akan mengumumkan nama calon yang terpilih itu. Seperti diketahui, ada tiga nama yang lolos tiga besar calon Deputi Penindakan KPK yakni Brigjen Pol Firli, dan dua calon lainnya dari kejaksaan Wisnu Baroto dan Witono. Posisi Deputi Penindakan KPK kosong setelah ditinggalkan Brigjen Heru Winarko.(vk)

Tuesday, 03 April 2018 04:33

Polisi Dan Kemenag Buru Travel Umroh Abal Abal

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Polri bersama Kementeraian Agama akan melakukan invsitigasi dan melakukan pengejaran siapa yang memberikan ijin .Jangan hanya berhenti pada pengusahanya.Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin di temui  di gedung Dewan Masjid Indonesia, Jakarta , Senin (2/4)2018 mengatakan Polri dan Kementerian Agama akan melakukan investigasi mendalam terkait maraknya penipuan oleh sejumlah biro travel umrah. Polri, akan memastikan lebih lanjut terkait potensi biro umrah lain yang melakukan penipuan terhadap para jemaah.” Bareskrim Polri dan jajaran terkait akan melakukan investigasi hingga ke soal perizinan. Jangan hanya berhenti kepada perusahaannya, yang memberikan izin itu siapa," ujarnya.

         Selanjutnya, Syafruddin menegaskan tak ingin penipuan yang dilakukan oleh biro umrah seperti First Travel dan Abu Tours terulang lagi dan merugikan masyarakat lainnya. "Iya yang bermasalah. Harus diinvestigasi sampai ke sana supaya jangan sampai ini terulang terus," tegasnya. Dari data yang diketahui, Kementerian Agama Republik Indonesia akhirnya mencabut izin penyelenggaraan haji dan umrah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) setelah tidak memberangkatkan 86.720 orang jemaahnya ke tanah suci Mekkah. Surat pencabutan izin Abu Tours diterima oleh Kantor Wilayah Kemenag Sulsel yang ditandatangani Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

       Pencabutan izin Abu Tours ini dilakukan Kemenag setelah Polda Sulsel menetapkan Hamzah Mamba (35), CEO yang juga Direktur Utama PT Abu Tours, sebagai tersangka. Di sisi lain, jaksa penuntut umum mendakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki.

     Ketiganya didakwa melakukan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umrah 63.310 calon jemaah hendak menggunakan jasa biro perjalanan mereka. Ketiga orang itu dianggap menggunakan dana calon jemaah sebesar Rp 905 miliar. First Travel menawarkan paket promo umrah murah seharga Rp 14,3 juta. Mereka menjanjikan calon jemaah akan diberangkatkan satu tahun setelah pembayaran dilunasi. Namun, pada kenyataannya, hingga dua tahun berlalu para korban tak kunjung diberangkatkan.(VK)

 

Friday, 30 March 2018 13:20

Kapolri Janji Netral Dalam Pilkada Serentak

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Pilkada  serentak yang di ikuti  171 daerah baik Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota  Polri dan TNI harus Netral dan Profesional. Sehingga dengan professional aparat keamanan  mampu mengantisipasi  keamanan bisa meredam daerah yang rawan konflik itu sudah saya dan Panglima sudah instruksikan kepada semua pimpinan seperti Kapolda, Kodam,Korem, Kapolres.

       Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis (29/3) 2018 mengatakan kemudian Stecholdernya apparat keamanan Polri , TNI. Yang paling utama  apparat keamanan yang dituntut paling utama . “Satu, sikap netral. TNI Polri Netral. Kedua, aparat keamanan harus professional  mampu mengantisipasi. Keamanan bisa diredam,” ujarnya.

       Selanjutnya, Tito menegaskan  ini tugas Polri dan TNI saya sudah janjian dengan panglima akan muter diderah yang rawan konflik dan kita anggap pasanan calon yang dari latar belakang pensiuan Polri dan TNI. “ Kumpulkan semua pimpinan-pimpinan Kapolres,Dandim,Kapolda ,Dandrem, Semua nya. Dua hal yang kita tekankan , Selfi diramai-ramai netral dan Polri TNI solit. 80 Persen situasi Negara aman,” tegasnya.

        Tito menjelaskan berkaitan dengan Netralitas  kita sudah mengeluarkan instruksi ada 13 point yang tidak boleh , termasuk berselfi dengan pasangan calon .” Cuma repot  kalau ramai di tempat ramai , ini calon begitu ramai acara tertentu banyak yang ingin selfi dengan kapolri . Kita engga tau pasangan calon dan kita dapat laporan di Riau . Dicrop dipotong di taruh foto kapolri ditauh sama dengan pasangan calon itu . Mati saya melarang tida boleh berselfi tetapi ada foto saya berselfi,’ jelasnya.

          Lebih jauh, Tito merincinya saya memberikan instruksi  Semua pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPUD pada periode lalu kalau ada masalah hukum tunda. Sampai dengan pilkada selesai penentuan pemenang. “Kenapa Polri tidak ingin dijadikan alat politik dengan poltik nantinya. Kita paham bahwa supermasi hukum penting  plus demokrasi tetapi banyak pritiwa pidum, ciri khas demokrasi menguatkan sipil Socieaty,  

           Tito menandaskan  Tetapi saya menandakan tanda tertinggi demokrasi adalah  kalau tidak disampaikan intruksi itu nanti semua pasangan calon memanfaatkan polisi . “Polisi menangani semua kasus bukan hanya korupsi , pencemaran nama baik, penipuan penggelapan, kekeraasan dalam rumah tano gga, fitnah, UU ITE segala macam , ijasah palsu dan seterusnya. Ini dalam masa kampanye jadi masalah mainan. Dating kekantor polisi dia melakukan pengelapan,” tandasnya.

       Sesuai perkembangan, Tito membeberkan  kalau tidak dilarang mesin Polri akan bergerak , mau-mau tidak mau periksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi ada yang main mata angota dikasih sana dan permaian kekuasan siapa saja mau bayar.” Ini dipanggil-dipanggil kredibilitas orang  jatuh yang tepuk tangan  lawannya.  Oleh karena itu saya perintahkan dihentikan dan kecuali OTT dan diperintahkan UU Pemilu. Harus dilaksanakan pada Pemilu karena memiliki hukum acara sendiri,” bebernya. 

       Dikatakan  Tito  Polisi akan kedepankan  praduga tak bersalah, karena dalam  kampanye proses hukum beda dengan proses politik. Dampak hukum beda dengan dampak politik. Perlu ada fakta politik dan proses tidak perlu ada fakta hukum. Polisi saja dan saya tak ingin institusi Polri menjadi alat Politik dipakai segala pihak bermain 340 Polres dan 34 Polda  ini tidak bisa  control semua. “Aparat Keamanan harus professional  untuk mencari potensi konflik dan berusaha meredam secepat mungkin.

 Diungkapkan juga oleh  Tito Satgas Nusantara dimana Partai Politik sudah semua panas.calon sudah jual calon ini dan calon itu. Kalau menjual dalam sisi positif  keunggulan dari program -program dari paslon  tapi yang terjadi salah satu strategi dengan pemenangan adalah dengan cara melakukan black campain . Sesuatuang tidak perna terjadi ,faktanya engga ada seolah-olah engga ada. Negatif campain faktanya ada hanya saja diangkat berulang-ulang di dramatisir itu bias membaut potensi konflik.  “Apa lagi sudah dibalut dengan potensi sensitive hukum,agama, Ras dan kita tidak ingin polarisasi ini yang dilegalisasi untuk pesta demokrasi untuk menjadi ajang konflik dan peretikaian,”,tambahnya.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Adanya  sorotan Komisi III Untuk mengetahui sikap Jaksa Agung berkaitan dengan rencanan Eksekusi mati jilid IV yang tak kunjung datang menjadi pertanyaan tajam dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI, namun dijawab santai secara cermat. Pasalnya banyak hukuman mati bagi para bandar Narkoba yang  tak mati-mati karena belum dilaksanakan

        Jaksa Agung HM Prasetyo ketika di temui usai rapat kerja Komisi III DPR RI ,Rabu (28/3) 2018 mengatakan soal rencana eksekusi mati terpidana sangat siap mengeksekusi terpidana mati yang kebanyakan merupakan kasus narkotika. “Namun, hal itu terkendala masalah yuridis. Salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015.Namun, hal itu terkendala masalah yuridis. Salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana,” ujarnya..

         Selanjutnya, Prasetyo menegaskan d alam putusan itu disebutkan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana.Putusan tersebut menganulir Pasal 7 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi di mana pengajuan grasi maksimal satu tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap. Mudah aja ketika aspek yuridisnya terpenuhi semua tinggal ditembak aja sesuai dengan tata cara proses hukum mati di negara kita," tegasnya.

         Untuk itu, Prasetyo menjelaskan  Kejaksaan juga mempertimbangkan respons publik terkait pelaksanaan eksekusi mati. Namun, ia mengaku tetap akan mempersiapkan eksekusi mati sebab tindak pidana narkotika sudah sangat masif di Indonesia."Kita juga harus melihat betapa korban yang berjatuhan akibat dari pada tindak pidana itu yang pantas untuk dihukum mati. Coba kita perhatikan khususnya untuk tindak pidana narkoba itu.sekarang ini tak kurang dari 50 juta WNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan di angka 50 juta itu hampir 5 juta tidak bisa disembukan lagi,"jelasnya.

           Selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah Indonesia sudah melakukan eksekusi mati 18 terpidana kasus narkoba dalam tiga tahap. Enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4/2015), delapan terpidana mati juga dieksekusi. Gelombang ketiga yang dilaksanakan pada Jumat (29/7/2016), empat terpidana yang dieksekusi. (Vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Peningkatan Kinerja Polri ,kini 197 orang mendapat mendapatkan penghargaan sesudah berhasil mengungkap narkobah 1,6 Ton Sabu  bekerrja sama denhan Beda Cukai.  Penghargaan yang diberikan Kapolri  Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri. Untuk anngggota polri ada  2 orang yang mendapatkan promosi Jabatan, ada yang mendapat kenaikan pangkat dan ada mendapat kesempatan untuk sekolah. Penghargaan diberikan di gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (27/3) 2018.

        Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ketika ditemui usai memberikan penghargaan di Ruang Rupatama,Selasa (27/3) 2018 mengatakan  Pagi ini kita melaksanakan dua acara , pertama pemberian penghargaan pada  anggota yang berprestasi dalam anggota mengungkap narkoba 1,6 Ton sabu dan berikut kapalnya itu adalah prestasi tertinggi dalam sejarah pengungkapan narkoba itu dikerjakan bersama-sama teman-teman dari jajaran bea cukai. “Oleh karena itu hari ini kita berikan kepada anggota Polri dan teman-teman Bea Cukai berprewstasi, ada yang naik pangkat luar biasa ada yang mendapt tiket holder untuk  sekolah Sespim, sekolah alih golongan Sespima , kemudian penghargaan promosi menjadi      Kapolres langsung, kemudian ada juga yang mendapatkan penghargaan pin emas termasuk teman-teman dari Bea Cukai,” ujarnya.

        Selanjutnya, Tito menegaskan  tujuan kita adalah memberikan motivasi kepada mereka meskipun ini sudah sebulan lalu pada bukan Febuari  verifikasinya yang agak lama untuk mencari petugas yang  betul-betul bekerja saat itu kemudian kita mengklasifikasikan bentuk penghargaannya. Hari ini kita berikan , 1 ton yang dari BNN kerjasama dengan teman-teman Angkatan Laut saya juga memberikan penghargaan tadi pagi sudah saya tanda tangani ada naik pangkat ,ada yang tiket sekolah tim sama nanti kita acarakan bersama. “Nanti dari BNN kalau ASDM sudah siap tujuannya untuk membangkitkan dan memotivasi anggota-anggota untuk bekerja keras untuk memerangi narkoba,” tegasnya.Untuk itu, Tito menjelaskan Sekarang sudah ada Kepala BNN yang baru saya akan berkoordiasi bagaimana untuk merukuskan penanganan narkoba tepat dan yag koperhensif mulai dari pencegahan, penindakan dan memberikan rehabilitasi .” Kita harapkan langkahnya BNN semua stockholder terkait juga Bea Cukai bisa bersinergi lebih baik,” jelasnya.

      Lebih lanjut, Tito merincinya memang ancaman bagi generasi muda bangsa kita khususnya jangka panjang. Kemudian yang kedua saya tentu tidak lupa tolong teman-teman sampaikan bahwa instruksi saya pada jaringan Polriuhtuk pelaku-pelaku bandar narkoba kita lihat jantung jaringan , kalau jantungnya selesai networknya lemah . “Saya perintahkan tindak tegas bila perlu tembak mati kalau yang bersangkutan melawan, “ .rininya. (vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Jelang Pilkada Polri dan Dewan Pers adakan lomba karyaya jurnalistik.  Sebagai upaya mengisih kmontain pemberitaan di suasana jelang pilkada 71 daerah ditahun ini Nampak suhu poltik Indonesia terus memanas, itu sebabnya media dalam terus menciptakan perjalan pilkada semakin terarah pasalnya media memiliki peran dalam pembentukan opini yang bisa membangun bangsa pada Pilkada yang Demokrasi.

        Kapolri ,Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan di temui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Selasa (27/3)2018 pada loucing Lomba Jurnalistik Polri mengatakan, pemberitaan media sangat memengaruhi suhu politik di Indonesia. Media berperan besar dalam membentuk opini publik. “ Jika media memberitakan hal-hal buruk, masyarakat akan terprovokasi, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, lewat lomba Anugerah Jurnalistik Polri, media diajak berkompetisi membuat berita yang menyejukkan dan mengampanyekan isu perdamaian di tahun politik ini. Tujuannya untuk memancing dan mendorong teman-teman media di tengah kontestasi politik sekarang. Peran media penting, bisa mendinginkan suasana, bisa juga memanaskan suasana," ujarnya.

            Selanjutnya, Tito menegaskan memahami bahwa sebagian besar media berorientasi pada keuntungan dan menjadi iklim kompetitif. “Namun, jangan sampai konten pemberitaan mengabaikan prinsip jurnalistik. Demi mengejar rating dan berita eksklusif, pencarian data dilakukan secara tak berimbang,” tegasnya. Untuk itu, Tito menjelaskan, dalam Undang-Undang Pers pun disebutkan bahwa media wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengindahkan etika dan moral dalam menyampaikan berita. "Untuk itu, di tengah konstetasi politik yang terjadi polarisasi masyarakat dengan perbedaan pilihan, kita mohon media memberitakan dengan melihat dampak pemberitaannya," Jelasnya.

       Lebih jauh, Tito menandaskan jika berita tersebut berpotensi memprovokasi suatu pihak,u maka perlu dipertimbangkan lagi untuk dipublikasikan. "Saya tidak menekan. Saya mengimbau dan saya yakin teman media memiliki idealisme," tandasnya.

 Oleh karena iti, Tito mengungkapkam dengan demikian, pelaksanaan pilkada dan pemilu bisa berjalan lancar, tanpa kampanye negatif ataupun kampanye hitam. Dengan menunjukkan Indonesia dewasa dalam berdemokrasi, negara lain akan melihat bahwa iklim di Indonesia aman untuk aktivitas ekonomi. "Dalam kondisi rentan potensi konflik, Please make good news is a good news. Bad news is a bad news," ungkapnya.

 Lomba Anugerah Jurnalistik Polri bertemakan "Bersama Polri Wujudkan Pilkada Damai 2018". Peserta lomba terbuka untuk konten media online, cetak, radio, TV, foto, dan karikatur.

 Formulir pendaftaran bisa didapatkan melalui situs www.humas.polri.go.id/jurnalistik2018. Pengiriman karya jurnalistik untuk media paling lambat diterima panitia pada 24 Juni 2018. Sementara untuk kategori foto jurnalis dan umum paling lambat diterima panitia pada 27 Juni 2018.

 Total hadiah yang diperebutkan Rp 185 juta. Sementara hadiah utamanya adalah kesempatan mengikuti kegiatan kunjungan kerja Kapolri ke luar negeri.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Badan Nasional Narkotika  melakukan pemusnahan 150,177 kg Sabu dan 89.030 butir Ekstasi serta beberapa prekusor berbentuk tablet. Itu sebabnya  tetap saja dilakukan pengembangan secara jelas memperhatikan berbagai modus dan mereka ada pemain lama  senantiasa berkerja sama, Barang bukti itu dari 13 kasus dan tangkap 35 tersangka saat jamannya Budi Waseso .

          Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjend Pol Heru Winarko  ditemu di BNN Cawang Jakarta Timur, Senin ( 26/3) 2018 mengatakan  Badan Narkotika Nasional kembali menggelar pemusnahan  barang bukti  narkotika , pemusnahan yang digelar dihalaman belakang gedung BNN ini merupakan hasil 13 pengungkapan kasus yang  dilakukan  BNN sejak akhir  Januari hingga Febuari 2018. Sejumlah  barang bukti yang dimusnakan tersebut diantaranya.”  150,177 kg Sabu, 89.030 butir ekstasi, 11.464 butir tablet, 1.211 kg Kristal  putih, 0,054 kg pecahanan tablet merah, 9,974 kg serbuk. Berikut rangkuman 13 ungkapan kasus tersebut,” ujarnya.

          Selanjutnya, Heru menegaskan untuk kasus Pertama (  4 kg sabu diamankan bersama 3 oarng tersangka , berdasarkan informasi dari masyarakat petugas mengamankan 4 bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 4, 159 kg ,Selas a (23/1)2018. Barang bukti tersebut diamankan  sekitar  Pukul 14.00 WIB di jalan Lintas Sumatera Timur Sumatera. Perkebunan Sei Bejangkar, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Tiga  orang tersangka HB, BU dan Su (Istri BU) yang berperan menyembunyikan Sabu .

         “Kasus kedua ( 21 kg Sabu diamankan  di Medan, Sumatera Utara). Sabtu 27 Januari 2018  sekitar pukul 11.00 WIB petugas menangkap seorang  berinisial DS alias Agus yang sedang membawa  kurang lebih 21, 223 kg Sabu dengan  menggunakan sebuah becak motor berwarna hitam. Tersangka  ditangkap di jalan Sakti Lubis Simpan Limun Sakti Rejo I, Medan Sumatera Utara,” ujarnya.

       Selanjutnya, Haru menjelaskan kalau Kasus Ketiga( 62 kg Sabu dan 18.000 ekstasi berhasil disita petugas). Empat orang tersangka berinisial Ma alias Gurat , Ai, Bu alias Aliong  dan Ji  ditangkap petugas BNN atas kepemilikan  kurang lebih  62,319 kg Sabu dan kurang lebih 18.000 butir pil ekstasi. Tersangka Ma alias Gurat  ditangkap sesaat setelah melakukan  serah terima barang narkotika dengan  Ai. Setelah dilakukan pengembangan kemudian petugas menangkap Bu alias Aliong dan Ji di dua lokasi berbeda. “Kasus ke empat ( 7kg sabu dan 300 butir sekstasi diamankan dari Aceh Timur).  Tujuh bungkus the cina berisi kurang lebih 7,221 kg sabu dan 3 bungkus tablet berisi 300 butir ekstasi disita petugas dari  2 tersangka  di Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (20/1) 2018 seorang tersangka berinisial Mi alias Ichsan ditangkap di jalan Raya Medan- Banda Aceh, Aceh Timur , Saat sedang mengendarai  sepeda motor dengan membawa barang bukti narkotika . Sementara seorang tersangka lainnya berinisial AF diamankan di jalan Gajah Mentah, Kabupaten Aceh Timur,” jelasnya.

      Lebih jauh, Heru  merincinya Jadi Kasus ke lima (Petugas  kembali gerebek clan lab di Wilayah Tanggerang) Clan lab atau yang biasa dikenal dengan produksi narkotika rumahan kembali ditemukan petugas. Kali ini petugas mengerebek sebuah rumah di kawasan Perumahan Alam Raya, Tanggerang ,Rabu 17 Januari 2018 . Dalam penggerebekan  tersebut petugas menyita 108 butir tablet Ungu 310 butir tablet segitiga  merah, 11.000 butir tablet merah, 11.254 kg bahan pil ekstasi dan berbagai barang untuk memproduksi narkotika. Dua orang tersangka berinisial CU alias Anyiu  dan LH alias Han diamankan bersama barang bukti dari lokasi kejadian. “AT sama dengan JSJN – PDRM Malaysia , BNN berhasil menggagalkan  penyelundupan 20.000 kg  Sabu yang dikemas dalam 20 bungkus teh Cina.  Sabu yang berhasil  dari Penang , Malaysia tersebut dikirm melalui jakur laut . Seorang tersangka berinisial EA  diamankan  petugas BNN di Kawasan Dusun Ulee Uteun,Aceh Utara, Sabtu (10/2) 2018 . Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa ungkap kasus ini masih berkaitan dengan pengungkapan 40 kg sabu yang berhasil  diungkap BNN 10 januari 2018 silam dengan tersangka bernama Ikbal alias DEKBAT yang saat itu berhasil melarikan diri. Pada kasus ini , tim berhasil mengamankan DEKBAT   bersama satu orang rekan yang membantu pelariannya SAID di Desa Lamtutui, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar,” rincinya.

           Sementara itu , Haru menandaskan kalau Kasus Ketujuh ( Amankan 5 kg Sabu , 3 Orang tersangka ditangkap)  Sebanyak 5.146 kg Sabu diamankan petugas  dari dua orang pria berinisial HS dan MY di jalan Lintas Timur Sumatera, Lampung Selatan . Keduanya ditangkap pada Sabtu 17 Febuari 2018.  Kepada pertugas kedua tersangka mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik seoarng berinisial AT. Dari hasil pengembangan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan  AT di Bandara Internasional Juanda,Surabaya saat hendak bertolak ke Jakarta. “Kasus ke delapan ( Selundupkan Sabu di Sepatu) Barang bukti yang turut dimusnakan merupakan barang bukti kasus penyelundupan 1.028 kg sabu di Bandara Internasional  Soekarno Hatta. Dua orang tersangka berinisial MK dan MI diamankan petugas BNN dan Bea Cukai setelah kedapatan menyembunyikan beberapa bungkus plastic bening berisi didalam sepatu , pakaian dalam , dan tas keduanya. Setelah dilakukan pengembangan selanjutnya petugas berhasil mengamankan FE di Jalan Merdeka  Raya Tanggerang, Selasa (12/2( 2018,” tandasnya.

          Heru membeberkan ada Kasus kesembilan ( Bongkar jaringan narkoba 15 kg Sabu dan 70.905 butir Ekstasi) Unpegkap kasus iji hasil kerja sama antar BNN,Polri, Jabatan Siasatab Jenayah Narkotika Polis Diraja Malaysia(JSJN- PDRM). Sebanyak 15.053 kg sabu dan  70.905 buitir ekstasi berhasil disita dari jaringan sindikat narkotika Malaysia -Aceh- Medan, di Medan ,Sumatera Utara pada minggu (25/2)2018 . Dari pengungkapan kasus   ini,BNN mengamankan 4 orang tersangka  tersebut masing-masing berinisial AM alias Amir,AM, ZU dan DS alias Marpaung. Salah satu tersangka yaitu AM terpaksa dilumpuhkan hingga akhirnya tewas karena melakukan perlawanan. "Berhasil mengamankan penyeludupan 1,5 kg sabu dari Banda Aceh . Petugas juga berhasil mengamankan 3 orang  tersangka berinisial MU, RA dan AH. Modus ya g digunakan yakni  sabu di kemas dan disembunyikan di dalam sepatu dan barang bawaan tersangka. Dari keterangan para tersangka , petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkapesu pengendali jaringan tersebut yang berinisial DA di daerah Cibinong, Bogor,” bebernya

          Dikatakan, Heru mengungkapkan dari Kasus ke sebelas (BNN Gagalkan Penyelundupan 2 kg Sabu)  Barang bukti yang juga dimusnakan  berasal dari ungkapan kasus yang dilakukan oleh petugas terhadap seorang tersangka berinisial BR alias Abet. Tersangka diciduk petugas setelah petugas berhasil menangkap kedua rekannya yang berada dalam jaringan yang sama. BR ditangkap dengan barang bukti berupa 2 bungkus teh Cina berisi narkotika jenis sabu seberat 2.095 kg. Tersangka dan barang bukti diamankan pada sabtu 10 Febuari 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Boyong Menteng, Bekasi Kota, Jawa Barat. “Kasus kedua belas ( 2 orang Tersangka  di Ciduk bersama  8 kg Sabu)  Pengungkapan kasus ini merupakan  awal dari pengungkapan dari kasus sebelumnya di atas . Dua orang tersangka yang diketahui berinisial ZU dan ZO adalah rekan dari tersangka BR yang telah lebih dahulu diamankan petugas pada hari sabtu 10 Febuari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB . Dari tangan kedua tersangka petugas berhasil menyita kurang lebih  8.362 kg sabu dari sebuah  rumah  kos-kosan yang beralamat di jalan Sabar, Pesanggrahan, Jakarta Selatan,” ungkapnya.

       Sesuai data, Heru menambahkan Kasus ke Tigabelas ( 2 kg Sabu diamankan dari jaringan Batam )  Kasus terakhir dari pemusnahan barang bukti kali ini yaitu ungkap kasus dari 2 orang pria berinisial FA alias YUD dan FY alias Fauzi dengan barang bukti 20 bungkus palstik bening berisi sabu seberat kurang lebih 2 kg. Penangkapan terhadap  keduanya terjadi didepan  Batam Center  Foodcourt Jalan Daeng Kamboja Tik, Tering,Kota Batam, Kamis (8/3)2018 .” Selain  menangkap dua orang tersebut, petugas juga berhasil menangkap seorang pria berinisial BA alias BOY yang diketahui sebagai penerima barang,” tambahnya. (vk)

 

Thursday, 22 March 2018 08:51

Polisi Telusuri Dugaan Hoax Tentang Telur Palsu

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Polisi selidiki dugaan Hoax tentang telur palsu. Dugaan telur palsu terus merebak sehingga      lPolisi terus mencari tahu dan terus medallists.Karena berdampak rehearsal kalimantan Sinai usaha.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemu di Mabes Polri, Rabu (21/3)2018 mengatakan   Hoax telur merebah dimana-mana .” Saya mohon rekan-rekan kalau mendapat informasi dimana yang disebut telur palsu itu . Tolang sampaikan,dan saya meyakini tidak ada telur palsu. Karena teknologi untuk membuat telur palsu lebih jauh lebih mahal dari pada membuat telur palsu,” ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Sekarang harga telur Rp 10 Ribu dan di kandang itu turun gara-gara ada telur palsu dan karena ada isu ini peternak telur mengeluh tinggal 16 Ribu .” Lama-lama  peternaknya bangkrut tetapi yang perlu diwaspadai ini  ada upaya-upaya jangka panjang dengan menakut-nakuti bahwa ada telur palsu nanti ibu-ibu atau orang tua tidak mau memberikan asupan gizi dengan protein yang murah ,” tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan kalau jaman saya dulu tahun 60an dan 70 an telur itu langsung terbela karena itu harganya mahal , jadai 1 telur bisa dimakan berapa orang  kalau sekarang anak-anak makan telur dua atau tiga bias. “Tetapi dengan adanya isu ini konusmsinya menurun bisa berdampak kepada  25 tahun yang akan datang generasi kita nanti generasi yang kekurangan protein. Ini yang berbahaya ,jadi nanti jangan dilihat oh telur palsu tidak dan saya melihat jauh kedepan ada sesuautu yang berbahaya kalau kita telan mentah-mentah,” jeasnya.

Lebih jauh, Setyo menandaskan  Ini peran dari wartawan agar edukasi kepada masyarakat .Sekali lagi kala ditemukan telur diduga palsu segera kedinas pertanian,dinas setempat untuk dilakukan pengecekan. Saya sekali lagi sebagai Satgas Pangan menyakini tidak ada telur palsu. “Ini saya sudah minta ke Direktorat Ciber untuk dicari dimana dan di Sumbawa sudah  minta maaf,” tandasnya.

Ketika ditanya  terkait telur palsu banyak pengusaha yang mengeluh apa benar Obset menurun, Setyo membeberkan Kalaiu rata-rata turun sampai 40 persen.  Saya baru mau rapat di Bandung.

Satgas Pangan memantau di dunia ciber dulu. Nanti akan kita bicarakan dengan Asosiasi bertelur anaka ayam telur mau pun peternak ayam boiler itu dampak nya akan kita bahas .” Upaya kita . Pertama kita mengajak semua stecholder terkait dari Dinas Pertanian, Dinas Perternakan. Kemudian dari Dinas Pertanian kita melakasanakan konfersi Pareers upaya mengkonter tetapi masih ada juga yang muncul,” bebernya.

Sesuai data, Setyo menghimbau Tolong sekali lagi yang menemukan seperti itu jangan disebarkan . Karena ada teman saja ini dari mertua saya masa saya tidak percaya. Kalau begitu harus di cek dong. Ck duu Jangan disher ke group keluaga. “Cek dan recek kembali. Ke Cek ke yang berkompotain. Apa mentang-mentang mertuanya yang kasih langsung percaya,” himbaunya.

Jadi, Setyo merincinya hari jumat ada rapat dalam rangka stabiltasi harga pangan dalam rangka hari besar keagamaan di Bandung di Hotel Royal. Salah satu akan membahas harga telur, masalah beras, isu Hoax, telur, masalah dagung ayam, Cabe, bawang merah,  kan harganya naik turun. “Kalau turun , Itu daerah Blitar saja turun 40 Persen.  Kalau diuangkan engga tahu  dan itu kan pengirimannya puluhan ton,” rincinya. (Vk)

Wednesday, 14 March 2018 02:26

Kabareskrim Luruskan Pernyataan Terkait Koruptor

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Menyikapi perilaku koruptor yang sempat polemik, seorang koruptor   dapat mengembalikan

uang korupsinya  maka ia bisa lolos dari jeratan hukum akhirnya disikapi oleh Bareskrim. " Tentunya   ada saksi sosial  untuk mencegah tidak korupsi lagi.,"

ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto ketika di temui di Bareskrim Selasa( 13/3)2018, ia katakan  saat merespons pendapat  yang belum lama ini menjadi polemik. mtentunya   harus diluruskan,” ujarnya.

 

           Ari  katakan saya  meluruskan bahwa dia tidak bermaksud menyatakan koruptor yang mengembalikan uang korupsi akan lolos dari jerat hukum. "Tidak sama sekali (menghilangkan pidana), justru sanksi sosial yang kita harapkan ada kita pikirkan. Karena (koruptor) hanya masuk penjara, dua kali tayang di sini di televisi, setelah itu duduk di (Lapas) Sukamiskin, enggak ada yang tahu lagi, ya kan," tegasnya.

 

Untuk itu, Ari menjelaskan  bisa membuat efek jera atau mencegah perilaku korupsi lainnya bermunculan. Hanya saja, Ari tak menyebut bentuk sanksi sosial yang bisa mencegah perilaku korupsi. "Kalau mungkin dia ada sanksi sosial lain yang publik tahu, sehingga betul-betul keluarga pun ikut mencegah, 'jangan ada korupsi, malu kita nanti', kan seperti itu," jelasnya..(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Akibat nyaris di PHK oleh PT LJL ,Presiden Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar luar Jakarta  , Mirah Sumirat laporkan dua pejabat management di PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dan Jasa Marga dilaporkan ke Bareskrim dengan No. LP/34/III/2018 Bareskrim Mabes Polri pasa Senin 12 maret 2018.

           Kuasa Hukum Mirah Sumirat, DR Eggi Sudjana SH, MSi di Bareskrim, Senin(12/3)2018 mengatakan saya selaku kuasa hukum Mirah Sumirat sebagai  Presiden Serikat karyawan Jalan Tol Lingkar luar Jakarta  berpusat di jatih asih .Ini sudah saya laporkan dengan  No; LP/34/III/2018 Bareskrim 12 Maret 2018 . "Pokok persoalannya adalah menurut Undang-undang no. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dimana pimpinan serikat pekerja tidak boleh dimutasi , apa lagi tidak boleh dikriminalisasi dan semua membuat degradasi dari peran serikat pekerja," ujarnya.

           Selanjutnya , Eggi menegaskan Itu Undang-undang ada pasal 28, sangsinya pasal 43 di penjara  5 tahun.Ingat bagi perusahaan pasal ini jarang digunakan pasal-pasal jarang digunakan karena perusahaan selalu menang terus , kalau lawan buruh dan saatnya kita melawan agar perusahaan ini agar jangan menindas buruh. "Oleh karena itu jarang terjadi kasus-kasus ini . Kedua , ada pasal 421 , didalam pasal 421 itu disebutkan bahwa pejabat karena ini dalam BUMN konteks pegawai negeri pegawai, pejabatnya yang melakukan memerintahkan sesuatu atau membiarkan sesuatu  dipidana 2 tahun 8 bulan," tegasnya.

       Untuk itu, Eggi menjelaskan nah di Undang-undang No.21 hukuman 5 tahun kalau digabung bisa 7 tahun 8 bulan. Jadi bisa segera ditangkap .Saya ingarkan pimpinan Perusahaan jangan belagu,jangan tidak menghormati saya sebagai advokat . "Advokat itu penegak hukum disamping Polisi, Jaksa dan Hakim satunya lagi advokat. Kenapa saya katakan demikian setelah dia diberikan surat peringatan kan pertama saya jawab . Pertanyaannya dengan saya sudah membuat surat jawaban janganlah dibuat SP 2 dan ke 3 nya pasti dipecat kan itu arahnya mau kesana," jelasnya.

        Lebih lanjut,  Eggi merincinya Ini satu bentuk arogan perusahaan yang melakukan satu perlawanan pada hukum .  Ya itu melawan Undang-undang karena  Advokat lahir melalui undang-undang ,polisi lahir ada undang-undang, Jaksa lahir ada undang-undang ,hakim lahir ada undang-undang kok kenapa fungsi advokat melecehkan. Ini lah kita melaporkan sisi lain terhadap kesewenang-wenangannya ada disini. Selebihnya fokus minta substansinya saja," rincinya.

         Ditempat yang sama, Presiden Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar luar Jakarta  , Mirah Sumirat  mengatakan kini sudqh dilaporkan ada 6 orang antara lain 1. Deci Ariani Sebagai Dirut Utama Jasa Marga 2.Ricky Isdita Wardana sebagai Dirut Utama PT JLJ"3. Ganeftano sebagai Direktur PT JLJ.4. Thomas Dianto Hartono sebagai Kepala Devisi Management Operasi JLJ.5.Lukman Hakim sebagai PLt Kasubdit Management operasi PT JLJ.6. Arif Margono sebagai Kepala Gerbang Tol Wilayah 5,"ujarnya.

            Selanjutnya, Mirah menegaskan yang dipenggal kepala dulu baru badannya. saya dimandatkan sebagai presiden Asosiasi pekerja dan saya juga Wakil ketua Tripartit Nasional dari dari unsur buruh ,serikat pekerja yang diangkat oleh Presiden Jokowi pada 3 Mei 2016. "Pada hari ini sangat dengan terpaksa melapor jajaran direksi yang terlibat ada dugaan pemberangusan serikat pekerja," tegasnya.

              Untuk itu, Mirah menjelaskan Saya selaku pimpinan serikat pekerja di PT JLJ . Kenapa selama ini fungsi saya Presiden Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta peran saya laksanakan dan saya berdasarkan undang-undang No.21 tahun 2000 serta perjanjian kerja bersama disepakati anatar PT JLJ dengan serikat karyawan JLJ." Perusahaan yang menjadi dugaan kami gara-gara politik balas dendam ketika september tahun lalu saya melaksanakan mewakili sebagai presiden JLJ dan Presiden Aspek Indonesia melakukan konfrensi Pers di LBH Jakarta tanggal 14  September 2017. Disana kami menolak benar untuk pemberlakuan E money atau E Tol otomatis. Kerana kami berdampak akan ada puluhan ribu pekerja jalan tol yang di PHK," jelasnya.

            Oleh karena itu, Mirah menandaskab dan kenyataannya betul  sekarang ini banyak ribuan orang yang di PHK gara-gara E Tol tersebut . Lalu kedua, setelah konfrensi Pers tersebut September 2017 dan Okrober 2017 perusahaan memberikan sangsi dengan alasan tidak taat terhadap alasan sungguh ini alasan yang tidak jelas karena sejak tahun 2008 sebagai Presiden SK JLJ dan baru di tahun 2017 saya diberikan sangsi. "Selama ini  tidak perma ada persoalan tahun 2008 sampai bulan September 2017 tidak pernah ada persoalan dan tidak perna dapat sangsi  sejak saya melaksanakan konfrensi Pers di LBH Jakarta pada September 2017 baru sangsi itu mendera saya," tandasnya. Sesuai perkembangan, Mirah mengakui   Sangsi peringatan pertama lalu yang peringatan baru pada tanggal 14 Maret 2018 .Sebelum peringatan ada panggilan satu, dua dan tiga secara masif  semua akan mengarah ke PHK. "Tentu lagi-lagi dugaan kuat secara kuat ada Union  Busting atau pemberangusan serikat pekerja  jadi di linkungan Serikat pekerja BUMN diligkungan Jasa Marga. Karena itu PT JLJ adalah anak perusaan Jasa Marga 99,99 persen adalah milik Jasa Marga.  Bohong besar kalau Direksi tidak tahu. Saya menduga ini ada perintah-perintah tertentu dan menduga ada peeintah-perintah khusus untuk memberangus dan menjurus PHK yang namanya Mirah Sumirat, " akunya.

          Lebih lanjut Mirah  merincinya Tentu ini menjadi preseden buruk bagi pergerakan perburuhan di indonesia.Kasus Union Busting yang sudah di Pidana dan di penjara sudah ada di Surabaya. Di Surabaya Direktur Utama sudah dihukum 5 tahun,saat ini di Jakarta dan daerah lain belum dihukum. Saya datang kesini ingin mencari keadilan.Saya ingin membuktikan dan ingin menguji bagaimana pihak kepolisian mau menindak lanjuti pengaduan ini. Dan saya masih memiliki harapan sangat besar terhadap pihak kepolisian Republik indonesia dan saya yakin se yakinnya pihak kepolisian Republik Indonesia mengakomodir dan menindak lanjuti laporan dari saya ini. Saya yakin se yakinnya dan ini menjadi preseden buruk med pergerakan dan pekerja. Dalam Undang-undang Serikat pekerja  No.21 tahun 2000 artinya adanya berarti negara tidak turun dan serikat  pekerja ."  Ketika ada anak Perusahaan turunan taat dalam Undang-undang  No 21 tahun 2000 berarti  negara hadir disitu dan anak perusahaan disitu tidak taat tidak membela negara. Dan lagi-lagi kalau ini terjadi jadi PHK menjadi duka pelopor biasa pergerkan serikat buruh dan serikat pekerja di indonesia.  Ini juga menjadi tolak ukur sejauh mana BUMN di Indonesia patuh pada undang-undang,".rincinya

Ditempat yang sama,Vice Presiden Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia, Ir Iswan Abdullah mengatakan  Masyarakat Indonesia kami minta jajaran PT JLJ agar menarik niat buruknya tindakan pemberangusannya artinya Serikat Buruh dalam hal ini Ibu Mirah Sumirat kalau ini dilakukan dan diteruskan oleh management ini akan di dapatkan dan seperti apa yang disampaikan lawyer Bang Eggi Sujana akan ada hukuman pidana akumulasi pelanggaran hukum pidana . "Perangga kebebasan seperti yang di atur Undang-undang No.21 tahun 2000 selama 7,8 tahun," ujarnya .

Lebih lanjut, Iswan menegaskan  Ini pertama sangsi yang akan di dapat. Sangsi kedua, akibat dari ini management  dan jajaran tidak mencabut jeleknya ini KSPI akan menggelar mobilisasi seluruh gerakan buruh 1,8 Juta. Kita akan lumpuhkan pintu-pintu tol maka akan berdampak akan menampah macet di pintu-pintu tol selama ini management PT JLJ . "Jasa Marga  mengatakan dengan mengunakan E Tol akan mengurangi kemacetan ternyata kemacetan berlangsung. Kalau ditambahkan kami akan menutup tol  ketertiban, keamanan masyarakat akan terganggu. Oleh karena itu sekali lagi kami mengingatkan Direksi PT JLJ dan Jasa Marga agar mencabut niat buruknya. Mari dialog melalui kuasa hukum pak Eggi Sudjana," tegasnya.( vk)

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 8

Gaya

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka lomba lari Kartini Run 2018 yang diselenggarakan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disampaik sebagai...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sesuai program kerja Promotor( professional,modern dan terpercaya.red) terus dilakukan...
JAKARTA (KORANRAKYATCOM) Bersama dengan kunjungan resmi ASUS Indonesia ke mitra pabrik perakitan lokal PT Satnusa...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Perhelatan   Asian Games yang berapa bulan lagi tepat  bulan Agustus di Palembang...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Gojang ganjing hilangnya sejumlah  data pribadi yang dimiliki oleh pengguna , hingga...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) , Bos perusahaan travel umrah Abu Tours, Hamzah Mamba sudah sebagai tersangka ,kini kembali...
    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)–ASUS tengah gencar menggarap smartphone terbaru di pasaran Indonesia. Setelah...
    PAPUA ( KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyempatkan berbelanja di...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sekitar 52 orang korban miras oplosan, polisi melakukan tindakan terhadap penjual oplosan yang...