Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Lamban Penanganan Kasus Korupsi Mantan Dirut Pertamina, Kejagung Klaim Masih Proses
Last Updated on May 19 2018

Lamban Penanganan Kasus Korupsi Mantan Dirut Pertamina, Kejagung Klaim Masih Proses

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lambanya penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawa, kejagung klaim  terus berproses setelah ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM).  Terus...
Polri Berikan Santunan Bagi Keluarga Enam Anggota Polisi Tewas  Di Mako Brimob
Last Updated on May 19 2018

Polri Berikan Santunan Bagi Keluarga Enam Anggota Polisi Tewas Di Mako Brimob

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Polri Memberikan perhatian bagi Keluarga anggota  yang gugur dalam kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Sebanyak enam orang perwakilan keluarga menerima bantuan yang secara simbolis diserahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian....
Presiden Tinjau Langsung Lokasi Ledakan Bom di Surabaya Terakhir 43 Luka Luka 13 Tewas
Last Updated on May 13 2018

Presiden Tinjau Langsung Lokasi Ledakan Bom di Surabaya Terakhir 43 Luka Luka 13 Tewas

   SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Setelah mendapat laporan mengenai aksi teror bom bunuh diri di Surabaya, Presiden memutuskan untuk meninjau langsung lokasi kejadian pada Minggu, 13 Mei 2018.Tepat pukul 14.30 WIB, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan...
 Bom Surabaya Meledak  Di Tiga Gereja 43 Luka 13  Tewas Di Surabaya
Last Updated on May 13 2018

Bom Surabaya Meledak Di Tiga Gereja 43 Luka 13 Tewas Di Surabaya

 SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Korban sementara  diketahui  Sekitar 43  korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara 13  orang dinyatakan meninggal dunia ,  pasca- ledakan diduga bom  yang terjadi di dua gereja.  .Sementara yang terjadi  di GKI Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur Saat ini,...
Lima polisi Tewas seorang Tahanan Teroris Ditembak Tahanan Mako Brimob Rusuh
Last Updated on May 09 2018

Lima polisi Tewas seorang Tahanan Teroris Ditembak Tahanan Mako Brimob Rusuh

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Rusuh bentrok di mako brimob 5 anggota brimob tewas, 1 teroris di tembak mati seorang polisi jadi sandera, teroris berhasil rebut senjata. Saat ini polisi sedang lakukan negosiasi seorang tawanan dari anggota polisi yang disandera tahanan teroris di mako Brimob.Kejadian...

World Today

  •  
    Dubes Mansyur Serahkan Surat Kepercayaan,
     

     

     

    Bissau (KORANRAKYAT.COM)  - Guinea-Bissau yang terletak di Afrika Barat ingin belajar

     

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Polri Memberikan perhatian bagi Keluarga anggota  yang gugur dalam kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Sebanyak enam orang perwakilan keluarga menerima bantuan yang secara simbolis diserahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

            Dalam Sambutan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian , Jumat 18/5)2018 mengatakan bantuan tersebut merupakan tali asih kepada keluarga anggota Polri yang gugur dalam tugas. "Kita tahu dalam beberapa waktu ini banyak anggota kita yang gugur dalam tugas," uajrnya.

            Selanjutnya,Tito menegaskan sebanyak enam polisi yang gugur di Mako Brimob telah menerima kenaikan pangkat luar biasa. Akan tetapi, imbuh dia, keluarga yang ditinggalkan pun harus dipikirkan. “Adapun bantuan rumah kepada keluarga anggota Polri yang gugur di Mako Brimob tersebut adalah bantuan dari donatur. Tak menyebutkan identitas donatur lantaran alasan keamanan.

"Rumah ini dari donatur yang peduli dan simpati kepada anggota Polri yang gugur. Banyak yang ingin bantu, tapi tidak disebutkan namanya karena terkait keamanannya," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan banyak pihak yang ingin membantu keluarga anggota Polri yang gugur dalam tugas, baik berupa perumahan, biaya hidup, dan bantuan lainnya. Sampai sekarang Polri sedang mengumpulkan bantuan-bantuan untuk kemudian disalurkan. Bantuan juga akan mengalir kepada anggota Polri yang mengalami luka-luka dalam peristiwa teror beberapa waktu terakhir.

Bantuan ini diberikan kepada perorangan anggota karena simpati dan berterima kasih kepada anggota Polri yang telah berani mempertaruhkan diri kepada negara dan bangsa. "Bantuan akan diserahkan ke keluarga," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menandaskan adapun keluarga yang menerima bantuan rumah adalah keluarga dari Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Respuji Siswanto, Aipda Luar Biasa Anumerta Benny Setiadi, Brigadir Polisi Luar Biasa Anumerta Sandi Setyo Nugroho, Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadhli, dan Iptu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas.”Selain itu, keluarga Aipda Luar Biasa Anumerta Marhum Prencje yang menjadi korban penikaman teroris di sekitar Mako Brimob juga menerima bantuan rumah,” tandasnya. (vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Usaha menyamakan presepsi didalam internal Polri digelar apel Satuan Wilayah (Kasatwil) itu bertujuan menyamakan fungsi mengatasi agenda-agenda kedepan seperti Menghadapi hari raya Nasional seperti  bulan Ramadhan ,Lebaran ini menjadi tugas Kapolda dan Kapolres memantau langsung  berkerjasama denga stechoder lain sehingga berjalan lancar. Seiring itu penting juga di kawal ada kegiatan Pilkada, Asian Games jangan sampai ada konflik-konfkik social yang menjadi penghambat semua kegiatan pembangunan yang ada

         (Kadiv Humas Mabes Polri, Irjjend Pol Setyo Wasisto :di temui di PTIK, Jakarta Selatan (3/5) 2018 mengatakan setelah dibuka apel kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri dimana dihadiri seluruh Kapolda, Kapolres para perwira tinggi dan Pamen yang bertugas diluar struktur dan pejabat utama Mabes Polri. “Tujuan dari Apel Kasatwil adalah untuk menyamakan fungsi  mengadapi agenda-agenda kedepan ini yang paling dekat adalah menghadapi hari besar ke agamaan nasional karena sebentar lagi kota akan menghadapi bulan puasa, lebaran tentunya ada tugas-tugas dari Kasatwil terkait demgan pengamanan mudik dimana tadi ditekankan oleh bapak Kapolri untuk pengamanan mudik ini diharapkan semua Kasatwil turun tangan bisa menangani yang diharapkan bisa seperti tahun lalu,” ujanya.

                          Selanjutnya, Setyo menegaskan seperti kita ketahui bahwa ada perubahan dimana  tol  tidak sampai di Surabaya diperkirakan akan kepadatan di pintu tol di Semarang.” Oleh karena itu bukan hanya Kapolda Jawa Tengah tapi seluruh Kapolda dan Kapolres yang mempunya wilayah arus mudik atau jalur mudik ini diminta untuk persiapan,” tegasnya

         Untuk itu, Setyo menjelaskan terkait dengan bulan puasa dan lebaran tugas dari Satgas Pangan Polri di Pusat sampai dengan tingkat Polres. “ Satgas Pangan Polri bertugas untuk ikut berupaya menstabilkan harga bersama dengan tentunya bersama stecholer yang lain pemangku kepentingan Karena terkait dengan harga ini tidak bisa lepas dari ketersedian stock maupun produksi  bahan pangan itu sendiri,” jelasnya.

         Lebih jauh, Setyo ungkapkan   tugas satgas pangan dititik beratkan kepada masalah Retribusi. Kita harapkan retribusi bisa berjalan lancar tidak ada penyimpangan-penyimpangan dan harga sampai di tingkat konsumen bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.” Filosofinya adalah  produsen senyum ,para pemain retail juga tersenyum masyarakat mampu membeli dengan harga terjangkau,” rincinya.

       Disamping itu, Setyo menandaskan kemudian agenda berikutnya adalah agenda Pilkada. Kita ketahui Pilkada tanggal 27 Juni dan sekarang ini sedang berlangsung separuh jalan untuk kampanye . Alhamdulilah hasil evaluasi kita sejauh ini masih kondusif dan kita harapkan ada hal-hal yang menonjol oleh sebab itu ini harus diperkuat dan harus ditingakatkan lagi pengamanannya sampai tingkatan nanti Paskah Pilkada itu sendiri. “Dimana 171 Gubernur, di kabupaten kota akan melaksanakan Pilkada,” tandasnya.

     Selainitu ,Setyo membeberkan  agenda lain adalah adalah Agenda Asian Games yang akan berlangsung tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2018 adalah mengamankan ini adalah perintah Kapolri. Jadi di Jakarta, Palembang dan Jawa Barat  serta Banten Yang menjadi lokasi Asian Games tapi seluruh Kapolda untuk diminta melakukan gerakan perimbangan. “Gerakan pengimbangan artiya  menjaga situasinya betul-betul kondusif, betul-betul aman  sehingga secara keseluruhan di Indonesia ini  selama Asian Games aman terkendali. Tidak boleh ada kejadian yang menonjol yang mejadi atensi dari masyarakat ataunpun para peserta menjadi bom di Bali,” bebernya.

 

         Lebih lanjut, Setyo mengakui tugas kasatwil   tentunya ada arahan-arahan lain terkait dengan tugas pokok para Kasatwil .  Demikia saudara dan apel Kasatwil akan berakhir karena hari ini ada panel yang  dihadiri oleh Bapak Mendagri ,Bawaslu dan KPU  serta  dari mahkamah Konstitusi. “ Nanti siang  dan ada Inasgo kemuidan dari gubernur DKI dan Gubenur Sumatera Selatan serta Bapak kapolri sebagag demasien pimpinan rombonga atlit Indonesia. Nanti malam ada panel yang akan hadir menteri Pertanian, Perdagangan dan Bulog setelah magrib. Besok pagidiharapkan bapak Presiden atau Wakil Presiden Hadir yang memberikan arahan dan beberapa selesai Solat Jumat  akan ditutup,” ujarnya

 

    Disinggung soal konflik  Sosial ,upaya apa yang dilakukan menegah itu, Setyo mengungkapkan dari hasil penelitian kerusuhan Sosial  itu paling besar 40 persen adalah social budaya. “Oleh sebab itu pak kapolri sudah menyampaikan agar para Kasatwil melakukan preventif lebih mendekati masyarakat bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dengan masalah nasional  soal budaya ini. Ini dihaarapkan suaoay tidak ada konflik  semuanya bias diselesai dengan baik,” ungkapnya.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -Meledak sumur minyak di Desa pasi Putij,Kecamamtan Peureulak, di Kabupaten Aceh timur yang  menewaskan 18 Pekerja dan 14 Luka para.Polisi akan  mencarikan pasal sehingga pengelolah bisa terkena pidana, karena korbanya cukupo banyak.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui di  Mabes Polri, Kamis (26/4)2018 mengatakan, diduga ada unsur kelalaian atas meledaknya sumur minyak di Desa Pasi Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. “Polri mencari tahu sumber yang menyebabkan semburan api di sana. "Dari situ, baru kita bisa menyatakan apakah ini delik pidana atau bukan," ujarnya.

Slanjutnya, Setyo menegaskan Sumur tersebut dibuat sendiri oleh warga sekitar sehingga dianggap ilegal. Sumur minyak resmi hanya dibuat oleh PT Pertamina. Penggalian sumur minyak secara ilegal melanggar undang-undang. Apalagi, hanya dikelola masyarakat tanpa pengawasan dari pihak yang memahami soal sumber minyak. Polri masih mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini. "Ini masih dalam penyelidikan. Nantinya ada sanksi," tegasnya. untuk itu, Setyo menjelaskan tapi kalau yang disanksi nanti sudah meninggal, ya gugur kasusnya, Sumur sejenis tak hanya ditemui di Aceh, tapi juga beberapa daerah di Indonesia. "Ini tentunya merupakan momen yang tepat untuk membenahi pengelolaan sumur-sumur ilegal tadi," jelasnya.

Lebih lanjut, Setyo mericinya puluhan warga dilaporkan tewas dalam kebakaran sumur minyak di Desa Pasi Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (25/4/2018) sekitar pukul 01.30. “Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur, peristiwa itu berawal saat sebuah sumur minyak di lahan Zainabah meledak. Peristiwa ini diduga karena ada sekelompok pencari minyak mentah ingin mengambil minyak yang tidak tertampung” rincinya.Dari data yang dihimpun sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyebutkan, ledakan sumur minyak tersebut akibat pengeboran ilegal (illegal driling). Vice President Communication and Relation PT Pertamina (Persero) Adiatma Sarjito mengatakan, Pertamina EP, membantu penanganan kebakaran dan ledakan di lokasi illegal drilling tersebut. "Illegal drilling dilakukan di lapangan yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD). Kegiatan illegal drilling yang tidak memenuhi standard operation proceduredalam kegiatan pengeboran minyak sangat berisiko tinggi.(vk)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Polisi sifatnya hanya   membantu tugas Dirjen Imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing, karena telah  diatur dalam Undang-undang kemigrasian No.6 Tahun 2011 dan itu sudah diambi alih sejak udang-udang itu diberlakukan. Meskipi  Begitu Intelkam hanya membantu bila ditemukan adanya tindak pidana oleh orang asing dengam berkorodinasi dengan imigrasi.

Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui wartawan di kompleks Mabes Polri,Jumat (27/4)2018 mengatakan pengawasan tenaga asing itu dibantu Baintelkam  Polri. Kalau dulu sebelum ada Undang-undang Imigrasi No.6  Tahun 2011, di Baintelkan ada pengawasan Orang Asing.,” Dimana pergrakan orang asing harus melaporkan ke Polisi. Setelah ada ada Undang-undang No. 6 tahun 2011 semua diambil alih oleh Imigrasi,” ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Polri hanya melakukan pemamntauan. Kita mengunakan Undang-udang No. 2 tahun 2002. Kalau ada orang yang mencurigakan baru kita berhentikan dan kita tanya identitasnya ,kalau dia tidak ada identitas yang jelas baru kita tangkap.” Kalau orang asing baru kita serahkan kepada Imigrasi. Pengawasan secara langsung kan Polri tidak hanya membantu Imigrasi,” tegasnya.

        Untuk itu, Setyo menjelaskan sekarang polri tidak ada lagi , kalau dulu ada di Mabes Polri,di Polda-Polda namaya SatPoa  Satuan pengawasan orang asing ,sehingga sekarang ini tidak ada lagi sejak tahun 2011.  “Kalau ada pelanggaran hukum , Ya, ada pelanggaran hukum kita proses dengan dasarnya KUHP. Pasal 1 mengatakan semua kejahatan yang terjadi diwilayah Indonesia di proses di Indonesia,” jelasnya.

Menyingung data-data jumlah pekerja asing, Setyo merincinya, saya tidak tahu karena itu tidak di Banitelkam , karena datanya d kementerian tenaga kerja. “ Data ada di kementerian tenaga kerja lebih kompeten menjawabnya,”rincinya.

          Jadi, Setyo mengakui hingga kini setahu saya tidak punya data tenaga kerja.”Kan Polri masuk dalam tim pengawasan.” Ada di daerah-daerah dibentuk tim Pora menurut saya kurang maksimal. Karena kita tidak ada anggaran. Kalau Polri tim Pora itu kan tanpa anggaran,” akunya.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disampaik sebagai usul agar Kementerian Agama melakukan moratorium sementara pendaftaran ibadah umrah ke Tanah Suci perlu mendapat perhatian yang jelas dan ada tindak lanjutnya.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy di teui di Ombusman, Jakarta, Selasa (17/4)2018 mengatakan.Moratorium tersebut diusulkan dilakukan selama kurang lebih dua bulan, sembari dilakukan audit terhadap seluruh Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang ada. "Selama moratorium pendaftaran, Kemenag harus memastikan seluruh jamaah yang telah terdaftar di semua PPIU dijamin dapat berangkat," ujarnya.

Selanjutnya, Ahmad menegaskan Ombudsman RI juga usul agar Kepolisian secara aktif melakukan penyelidikan atas dugaan adanya keterlibatan terhadap oknum-oknum di Kemenag. “Pasanya Ombudsman RI menemukan empat maladministrasi yang dilakukan oleh Kemenag RI dalam kasus dugaan penipuan oleh PT Amanah Bersama Umat Tours (Abu Tours). “Pertama, Kemenag tidak kompeten dalam penyelenggaraan ibadah umrah, di mana pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU tidak efektif. "Sehingga banyak jamaah umrah yang gagal berangkat dan tidak dapat memperoleh penggantian biaya dari PPIU," tegasnya  

Untuk itu, Ahmad merincinya Kedua, Kemenag melakukan pengabaian kewajiban hukum. "Kemenag lambat dalam memberikan sanksi terhadap PPIU yang gagal memberangkatkan jamaah, penipuan dan penggelapan dana jamaah, Ketiga, Kemenag melakukan penyimpangan prosedur. "Membiarkan transaksi antarcalon jamaah dengan PPIU tanpa kontrak tertulis yang dapat merugikan calon jemaah umrah. “Keempat, Kemenag melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap memberikan izin kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jamaah. "Memberangkatkan jamaah umrah secara ilegal setelah izinnya dicabut dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umrah," rincinya,

 

Kementerian Agama RI sebelumnya melakukan moratorium sementara penerbitan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau biro penyelenggara perjalanan umrah baru. Kemenag RI beralasan, total 906 PPIU yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk melayani umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. (vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Gojang ganjing hilangnya sejumlah  data pribadi yang dimiliki oleh pengguna , hingga kini terus ditelusuri dan Polri terus mengumpulkan data secara cermat. Melengkapi tugasnya Bareskrim Polri sedang mengumpulkan data yang diperlukan, sementara facebook Indonesia belum bisa memenuhi panggilan Bareskrim.

 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Kamis (12/4)2018 mengatakan, pihak Facebook Indonesia belum bisa memenuhi undangan Bareskrim Polri pekan ini. Pihak Facebook beralasan masih menghimpun data yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut. "Facebook Indonesia minta waktu untuk mengumpulkan data-data," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan, kemungkinan pekan depan panggilan itu bisa dipenuhi. Namun, ia belum mengetahui pasti kapan waktunya. Facebook Indonesia juga belum dapat memenuhi panggilan DPR. "Kemarin mereka juga masih minta waktu masih kumpulkan data," tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan s”ebelumnya, sebanyak satu juta data pengguna Indonesia masuk dalam total 87 juta data pengguna Facebook global yang dipegang Cambridge Analytica. “ Ini akan dibantu Menteri Komunikasi dan Informatika, jelasnya.

Sementerara itu, Menkominfo Rudiantara menjelaskan telah memanggil perwakilan Facebook Indonesia.” Pemanggilan menyusul laporan terbaru Facebook terkait jumlah data pribadi pengguna yang dicuri firma Cambridge Analytica,” jelasnya .

Jadi, Rudiantara mengakui dari pertemuan tersebut, Menkominfo mengutarakan permintaan kepada Facebook untuk ditindaklanjuti terkait antisipasi kebocoran data pengguna di Indonesia. "Kami juga minta Facebook sesegera mungkin untuk melakukan shutdown atas aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, terutama kuis-kuis personality test yang model Cambridge Analytica. Itu dimatikan dulu di Indonesia," kata akunya.(vk)

Friday, 13 April 2018 16:30

Lagi, Bos Abu Tour Dilaporkan Bareskrim

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) , Bos perusahaan travel umrah Abu Tours, Hamzah Mamba sudah sebagai tersangka ,kini kembali dilaporkan ke polisi oleh Ristiawan warga Cinere Depok.Korbanya di klaim ratusan orang.

Dikatakan , Ristiawan ditemui di Bareskrim, Jakarta Pusat,Kamis (12/4) 201 ia  melaporkan dugaan penipuan oleh Abu Tours karena tidak kunjung memberangkatkan calon jemaah yang sudah melunasi kewajibannya. "Hari ini kami melapor untuk penipuan yang dialami oleh jemaah di Jabodetabek yang mendaftar di beberapa cabang Abu Tours," ujarnya.

Selanjutnya, Ristiawan katakana  dirinya mendaftarkan kedua orangtuanya pada Januari 2017. Harga paket yang dia bayar sebesar Rp 19,5 juta perorang ditambah Rp 500.000 untuk asuransi. “Semestinya kedua orangtuanya pada Januari 2018,” ujarnya.

 Masih dikatakan Ristiawan  ternyata juga terjadi pada ratusan jamaah lain yang mendaftar di cabang Cinere. Mereka merasa mulai ada yang tidak beres dengan Abu Tours karena berkali-kali keberangkatannya ditunda. Bahkan, calon jamaah diminta membayar uang tambahan supaya bisa berangkat.  "Misal saya harus menambah sebesar Rp 15 juta per pax. Jadi bayangkan 19.500 tambah Rp 15 juta lagi. Kita mau berangkat dibebankan biaya Rp 34 juta sekian. Menurut kami, oke, ini adalah penipuan," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Ristiawan katakan  Calon jemaah juga meminta klarifikasi Abu Tours soal alasan penjadwalan ulang keberangkatan. Saat itu, kata Ristiawan, alasan perusahaan karena ada perubahan Pajak Pertambahan Nilai dan adanya regulasi pemerintah yang mengatur batas minimum biaya umrah. Namun, menurut Ristiawan dan calon jamaah lain, alasan itu tidak masuk akal. "Itu alasan yang dicari-cari. Buktinya masih banyak travel lain yang harganya di bawah Rp 19,5 juta masih bisa memberangkatkan jamaah,"rincinya..

Kelanjutnya dari laporannya diterima dengan laporan polisi nomor LP/496/IV/2018/Bareskrim. Ristiawan berharap laporannya segera ditindaklanjuti kepolisian. Apalagi pemilik Abu Tours sudah ditetapkan tersangka di Polda Sulawesi Selatan. (vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sekitar 52 orang korban miras oplosan, polisi melakukan tindakan terhadap penjual oplosan yang tidak berlebel BPOM,serta melakukan penyitaan miras illegal.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Kombes Pol Daniel Ginting ketika ditemui di Mabes Polri,Rabu (11/4) 2018 mengatakan polisi tindak penjulan miras illegal. Dijual tak sesuai standar dan berlebel BPOM, penjualan miras oplosan biasanya dijual oleh pengoplosnya berada di  home industry. melak “penjual  tidak memiliki takaran-takaran khusus serta  penelitian sesuai  dengan BPOM,  seharusnya dijual sesuai dengan dasar  undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Akibat miras oplosan sekitar  52 orang tewas, Apakah akan ditelisik dari para penjual, Daniel menegaskan itu sudah dilakukan karena dari mereka masih berduka. “Nanti akan dilakukan penelitian dan jelas ini menjadi pengalaman berharga bagi kita semua dan bagi anak-anak muda berspekulasi untuk melakukan minuman campur segala macam tidak puas dengan standar beberapa persen karena kalau dicampur kimia A dicampur kimia B hasilnya dengan C belum tentu pasti berbeda,” tegasnya.

        Daniel menjelaskan oleh karena itu  menjadi pelajaran penting bagi kita semua ini tidak secara bebas secara semaunya sendiri melakukan campuran.” Menang mungkin mereka melakukan tidak puas dengan standar yang ada. Itu mereka melakukan ini dan menjadi pukulan berat , kami turut berduka 51 orang anak-anak muda meregang nyawa,” jelasnya .

Masih dikatakan  Daniel  Secara struktur Kabareskrim  sudah melakukan instruksi baik tertulis dan secara lisan dilakukan video concerns kepada Polda-polda agar aktif sehingga melakukan razia melakukan aktivasi ,reserse dan segala macam memantau keadaan sehingga tidak berkembang.” Kalaupun yang terjadi saat ini memang kita tetap evaluasi,”rincinya .

 

Jadi, Daniel menandaskan Ya, meskinya tidak ada hubungan. Karena yang menjadi  aturan dan kemarin beberapa waktu lalu memang dilakukan penindakan-penindakan terhadap minuman keras yang tidak berizin dan masuk ilegal ke Indonesia. “ Ini memang tujuan kita yang aktif dan untuk menunjuk ke aktif di sektor pajak yang harusnya masuk secara resmi ini kan legal meningkatkan pajak tentu pendapatan negara itu . Fokusnya seperti itu dan sekarang harga miras mahal ya seharusnya begitu karena harus bayar pajak . Kita menegakan yang seharusnya ada dan yang beredarnya tidak resmi kita tangkap,” tandasnya.(vk)

Tuesday, 10 April 2018 23:12

Firli Penyidik KPK Terjadi Mutasi Di Tubuh Polri

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai adanya pergantian Kapolda Nusa Tengara Barat ,Brigjen Firli diberikan kepercayaan sebagai Pendindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga kedillakukan pergeseran Kapolda Maluku Utara, Kapolda Sulteng, Kepala Devisi Hukum dan Kabag Penum Divisi Humas.

         Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto ditemui di Mabes Kompleks Mabes Polri, Senin(9/4)2018 mengatakan dalam telegram rahasia nomor ST/964/IV/KEP/2018 yang dikeluarkan hari ini, Minggu (8/4/2018), salah satu yang dimutasi adalah Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Achmat Juri. Ia dimutasi menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya dijabat Brigjen Firli.

“Mutasi tersebut menyusul dilantiknya Firli sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (6/4/2018) ,” ujarnya.

          Selanjutnya, Setyo Wasisto menegaskan mutasi tersebut dalam rangka tour of duty dan tour of area."Banyak yang mendapat promosi maupun mendapat amanah di tempat atau satuan kerja baru sebagai penyegaran di dalam organisasi Polri," ujarnya.

        Untuk  itu, Setyo menjelaskan Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Naufal Yahya diangkat sebagai Kapolda Maluku Utara menggantikan Brigjed Pol Achmat . “Selain itu, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Agung Sabar Santoso dimutasi menjadi Wakil Irwasum Polri. “Sebagai penggantinya, Kapolri menunjuk Brigjen Pol Mas Guntur Laupe yang saat ini menjabat Wakapolda Sulawesi Selatan. Mutasi juga dilakukan terhadap Kapolda Sulawesi Tengah I Ketut Argawa yang diangkat menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Brigjen Pol Ermi Widyatmo yang kini menjabat Wakapolda Riau, ditunjuk menjadi Kapolda Sulteng,” jelasnya.

 

           Lebih lanjut, Setyo merincinya selain itu, Kombes Pol Martinus Sitompul yang menjabat Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri dimutasi ke jabatan Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Administrasi Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.” Sebagai penggantinya, ditunjuklah Kombes Syahar Diantono,” rincinya. (vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Gonjang ganjing siapa mengantikan Deputi penindakan Komisi pemberatasan Korupsi ( KPK)  yang sempat kosong ,  kini sudah di tetapkan Brigjend Pol Firli yang  mengantikan  Oleh Irjen Pol Heru Winarko sepala BNN. Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin ketika di temui di MDI Jakarta Selatan, Kamis (5/4) 2018 mengatakan dan memastikan Kapolda NTB Brigjen Pol Firli terpilih sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah diputuskan, besok pelantikannya,” ujarnya.

            Selanjutnya ketika ditanya kabar terpilihnya Brigjen Pol Firli, Syafruddin tak berkomentar banyak. Sementara tuIa menyambut hangat terpilihnya Brigjen Pol Firli sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.Sementara itu, Pada Selasa (3/4/2018) lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengatakan, KPK telah mengantongi satu nama calon Deputi Penindakan KPK. Namun, Agus belum mau menyebutkan kapan akan mengumumkan nama calon yang terpilih itu. Seperti diketahui, ada tiga nama yang lolos tiga besar calon Deputi Penindakan KPK yakni Brigjen Pol Firli, dan dua calon lainnya dari kejaksaan Wisnu Baroto dan Witono. Posisi Deputi Penindakan KPK kosong setelah ditinggalkan Brigjen Heru Winarko.(vk)

Tuesday, 03 April 2018 04:33

Polisi Dan Kemenag Buru Travel Umroh Abal Abal

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Polri bersama Kementeraian Agama akan melakukan invsitigasi dan melakukan pengejaran siapa yang memberikan ijin .Jangan hanya berhenti pada pengusahanya.Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin di temui  di gedung Dewan Masjid Indonesia, Jakarta , Senin (2/4)2018 mengatakan Polri dan Kementerian Agama akan melakukan investigasi mendalam terkait maraknya penipuan oleh sejumlah biro travel umrah. Polri, akan memastikan lebih lanjut terkait potensi biro umrah lain yang melakukan penipuan terhadap para jemaah.” Bareskrim Polri dan jajaran terkait akan melakukan investigasi hingga ke soal perizinan. Jangan hanya berhenti kepada perusahaannya, yang memberikan izin itu siapa," ujarnya.

         Selanjutnya, Syafruddin menegaskan tak ingin penipuan yang dilakukan oleh biro umrah seperti First Travel dan Abu Tours terulang lagi dan merugikan masyarakat lainnya. "Iya yang bermasalah. Harus diinvestigasi sampai ke sana supaya jangan sampai ini terulang terus," tegasnya. Dari data yang diketahui, Kementerian Agama Republik Indonesia akhirnya mencabut izin penyelenggaraan haji dan umrah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) setelah tidak memberangkatkan 86.720 orang jemaahnya ke tanah suci Mekkah. Surat pencabutan izin Abu Tours diterima oleh Kantor Wilayah Kemenag Sulsel yang ditandatangani Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

       Pencabutan izin Abu Tours ini dilakukan Kemenag setelah Polda Sulsel menetapkan Hamzah Mamba (35), CEO yang juga Direktur Utama PT Abu Tours, sebagai tersangka. Di sisi lain, jaksa penuntut umum mendakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki.

     Ketiganya didakwa melakukan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umrah 63.310 calon jemaah hendak menggunakan jasa biro perjalanan mereka. Ketiga orang itu dianggap menggunakan dana calon jemaah sebesar Rp 905 miliar. First Travel menawarkan paket promo umrah murah seharga Rp 14,3 juta. Mereka menjanjikan calon jemaah akan diberangkatkan satu tahun setelah pembayaran dilunasi. Namun, pada kenyataannya, hingga dua tahun berlalu para korban tak kunjung diberangkatkan.(VK)

 

Friday, 30 March 2018 13:20

Kapolri Janji Netral Dalam Pilkada Serentak

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Pilkada  serentak yang di ikuti  171 daerah baik Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota  Polri dan TNI harus Netral dan Profesional. Sehingga dengan professional aparat keamanan  mampu mengantisipasi  keamanan bisa meredam daerah yang rawan konflik itu sudah saya dan Panglima sudah instruksikan kepada semua pimpinan seperti Kapolda, Kodam,Korem, Kapolres.

       Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis (29/3) 2018 mengatakan kemudian Stecholdernya apparat keamanan Polri , TNI. Yang paling utama  apparat keamanan yang dituntut paling utama . “Satu, sikap netral. TNI Polri Netral. Kedua, aparat keamanan harus professional  mampu mengantisipasi. Keamanan bisa diredam,” ujarnya.

       Selanjutnya, Tito menegaskan  ini tugas Polri dan TNI saya sudah janjian dengan panglima akan muter diderah yang rawan konflik dan kita anggap pasanan calon yang dari latar belakang pensiuan Polri dan TNI. “ Kumpulkan semua pimpinan-pimpinan Kapolres,Dandim,Kapolda ,Dandrem, Semua nya. Dua hal yang kita tekankan , Selfi diramai-ramai netral dan Polri TNI solit. 80 Persen situasi Negara aman,” tegasnya.

        Tito menjelaskan berkaitan dengan Netralitas  kita sudah mengeluarkan instruksi ada 13 point yang tidak boleh , termasuk berselfi dengan pasangan calon .” Cuma repot  kalau ramai di tempat ramai , ini calon begitu ramai acara tertentu banyak yang ingin selfi dengan kapolri . Kita engga tau pasangan calon dan kita dapat laporan di Riau . Dicrop dipotong di taruh foto kapolri ditauh sama dengan pasangan calon itu . Mati saya melarang tida boleh berselfi tetapi ada foto saya berselfi,’ jelasnya.

          Lebih jauh, Tito merincinya saya memberikan instruksi  Semua pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPUD pada periode lalu kalau ada masalah hukum tunda. Sampai dengan pilkada selesai penentuan pemenang. “Kenapa Polri tidak ingin dijadikan alat politik dengan poltik nantinya. Kita paham bahwa supermasi hukum penting  plus demokrasi tetapi banyak pritiwa pidum, ciri khas demokrasi menguatkan sipil Socieaty,  

           Tito menandaskan  Tetapi saya menandakan tanda tertinggi demokrasi adalah  kalau tidak disampaikan intruksi itu nanti semua pasangan calon memanfaatkan polisi . “Polisi menangani semua kasus bukan hanya korupsi , pencemaran nama baik, penipuan penggelapan, kekeraasan dalam rumah tano gga, fitnah, UU ITE segala macam , ijasah palsu dan seterusnya. Ini dalam masa kampanye jadi masalah mainan. Dating kekantor polisi dia melakukan pengelapan,” tandasnya.

       Sesuai perkembangan, Tito membeberkan  kalau tidak dilarang mesin Polri akan bergerak , mau-mau tidak mau periksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi ada yang main mata angota dikasih sana dan permaian kekuasan siapa saja mau bayar.” Ini dipanggil-dipanggil kredibilitas orang  jatuh yang tepuk tangan  lawannya.  Oleh karena itu saya perintahkan dihentikan dan kecuali OTT dan diperintahkan UU Pemilu. Harus dilaksanakan pada Pemilu karena memiliki hukum acara sendiri,” bebernya. 

       Dikatakan  Tito  Polisi akan kedepankan  praduga tak bersalah, karena dalam  kampanye proses hukum beda dengan proses politik. Dampak hukum beda dengan dampak politik. Perlu ada fakta politik dan proses tidak perlu ada fakta hukum. Polisi saja dan saya tak ingin institusi Polri menjadi alat Politik dipakai segala pihak bermain 340 Polres dan 34 Polda  ini tidak bisa  control semua. “Aparat Keamanan harus professional  untuk mencari potensi konflik dan berusaha meredam secepat mungkin.

 Diungkapkan juga oleh  Tito Satgas Nusantara dimana Partai Politik sudah semua panas.calon sudah jual calon ini dan calon itu. Kalau menjual dalam sisi positif  keunggulan dari program -program dari paslon  tapi yang terjadi salah satu strategi dengan pemenangan adalah dengan cara melakukan black campain . Sesuatuang tidak perna terjadi ,faktanya engga ada seolah-olah engga ada. Negatif campain faktanya ada hanya saja diangkat berulang-ulang di dramatisir itu bias membaut potensi konflik.  “Apa lagi sudah dibalut dengan potensi sensitive hukum,agama, Ras dan kita tidak ingin polarisasi ini yang dilegalisasi untuk pesta demokrasi untuk menjadi ajang konflik dan peretikaian,”,tambahnya.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Adanya  sorotan Komisi III Untuk mengetahui sikap Jaksa Agung berkaitan dengan rencanan Eksekusi mati jilid IV yang tak kunjung datang menjadi pertanyaan tajam dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI, namun dijawab santai secara cermat. Pasalnya banyak hukuman mati bagi para bandar Narkoba yang  tak mati-mati karena belum dilaksanakan

        Jaksa Agung HM Prasetyo ketika di temui usai rapat kerja Komisi III DPR RI ,Rabu (28/3) 2018 mengatakan soal rencana eksekusi mati terpidana sangat siap mengeksekusi terpidana mati yang kebanyakan merupakan kasus narkotika. “Namun, hal itu terkendala masalah yuridis. Salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015.Namun, hal itu terkendala masalah yuridis. Salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana,” ujarnya..

         Selanjutnya, Prasetyo menegaskan d alam putusan itu disebutkan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana.Putusan tersebut menganulir Pasal 7 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi di mana pengajuan grasi maksimal satu tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap. Mudah aja ketika aspek yuridisnya terpenuhi semua tinggal ditembak aja sesuai dengan tata cara proses hukum mati di negara kita," tegasnya.

         Untuk itu, Prasetyo menjelaskan  Kejaksaan juga mempertimbangkan respons publik terkait pelaksanaan eksekusi mati. Namun, ia mengaku tetap akan mempersiapkan eksekusi mati sebab tindak pidana narkotika sudah sangat masif di Indonesia."Kita juga harus melihat betapa korban yang berjatuhan akibat dari pada tindak pidana itu yang pantas untuk dihukum mati. Coba kita perhatikan khususnya untuk tindak pidana narkoba itu.sekarang ini tak kurang dari 50 juta WNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan di angka 50 juta itu hampir 5 juta tidak bisa disembukan lagi,"jelasnya.

           Selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah Indonesia sudah melakukan eksekusi mati 18 terpidana kasus narkoba dalam tiga tahap. Enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4/2015), delapan terpidana mati juga dieksekusi. Gelombang ketiga yang dilaksanakan pada Jumat (29/7/2016), empat terpidana yang dieksekusi. (Vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Peningkatan Kinerja Polri ,kini 197 orang mendapat mendapatkan penghargaan sesudah berhasil mengungkap narkobah 1,6 Ton Sabu  bekerrja sama denhan Beda Cukai.  Penghargaan yang diberikan Kapolri  Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri. Untuk anngggota polri ada  2 orang yang mendapatkan promosi Jabatan, ada yang mendapat kenaikan pangkat dan ada mendapat kesempatan untuk sekolah. Penghargaan diberikan di gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (27/3) 2018.

        Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ketika ditemui usai memberikan penghargaan di Ruang Rupatama,Selasa (27/3) 2018 mengatakan  Pagi ini kita melaksanakan dua acara , pertama pemberian penghargaan pada  anggota yang berprestasi dalam anggota mengungkap narkoba 1,6 Ton sabu dan berikut kapalnya itu adalah prestasi tertinggi dalam sejarah pengungkapan narkoba itu dikerjakan bersama-sama teman-teman dari jajaran bea cukai. “Oleh karena itu hari ini kita berikan kepada anggota Polri dan teman-teman Bea Cukai berprewstasi, ada yang naik pangkat luar biasa ada yang mendapt tiket holder untuk  sekolah Sespim, sekolah alih golongan Sespima , kemudian penghargaan promosi menjadi      Kapolres langsung, kemudian ada juga yang mendapatkan penghargaan pin emas termasuk teman-teman dari Bea Cukai,” ujarnya.

        Selanjutnya, Tito menegaskan  tujuan kita adalah memberikan motivasi kepada mereka meskipun ini sudah sebulan lalu pada bukan Febuari  verifikasinya yang agak lama untuk mencari petugas yang  betul-betul bekerja saat itu kemudian kita mengklasifikasikan bentuk penghargaannya. Hari ini kita berikan , 1 ton yang dari BNN kerjasama dengan teman-teman Angkatan Laut saya juga memberikan penghargaan tadi pagi sudah saya tanda tangani ada naik pangkat ,ada yang tiket sekolah tim sama nanti kita acarakan bersama. “Nanti dari BNN kalau ASDM sudah siap tujuannya untuk membangkitkan dan memotivasi anggota-anggota untuk bekerja keras untuk memerangi narkoba,” tegasnya.Untuk itu, Tito menjelaskan Sekarang sudah ada Kepala BNN yang baru saya akan berkoordiasi bagaimana untuk merukuskan penanganan narkoba tepat dan yag koperhensif mulai dari pencegahan, penindakan dan memberikan rehabilitasi .” Kita harapkan langkahnya BNN semua stockholder terkait juga Bea Cukai bisa bersinergi lebih baik,” jelasnya.

      Lebih lanjut, Tito merincinya memang ancaman bagi generasi muda bangsa kita khususnya jangka panjang. Kemudian yang kedua saya tentu tidak lupa tolong teman-teman sampaikan bahwa instruksi saya pada jaringan Polriuhtuk pelaku-pelaku bandar narkoba kita lihat jantung jaringan , kalau jantungnya selesai networknya lemah . “Saya perintahkan tindak tegas bila perlu tembak mati kalau yang bersangkutan melawan, “ .rininya. (vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Jelang Pilkada Polri dan Dewan Pers adakan lomba karyaya jurnalistik.  Sebagai upaya mengisih kmontain pemberitaan di suasana jelang pilkada 71 daerah ditahun ini Nampak suhu poltik Indonesia terus memanas, itu sebabnya media dalam terus menciptakan perjalan pilkada semakin terarah pasalnya media memiliki peran dalam pembentukan opini yang bisa membangun bangsa pada Pilkada yang Demokrasi.

        Kapolri ,Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan di temui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Selasa (27/3)2018 pada loucing Lomba Jurnalistik Polri mengatakan, pemberitaan media sangat memengaruhi suhu politik di Indonesia. Media berperan besar dalam membentuk opini publik. “ Jika media memberitakan hal-hal buruk, masyarakat akan terprovokasi, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, lewat lomba Anugerah Jurnalistik Polri, media diajak berkompetisi membuat berita yang menyejukkan dan mengampanyekan isu perdamaian di tahun politik ini. Tujuannya untuk memancing dan mendorong teman-teman media di tengah kontestasi politik sekarang. Peran media penting, bisa mendinginkan suasana, bisa juga memanaskan suasana," ujarnya.

            Selanjutnya, Tito menegaskan memahami bahwa sebagian besar media berorientasi pada keuntungan dan menjadi iklim kompetitif. “Namun, jangan sampai konten pemberitaan mengabaikan prinsip jurnalistik. Demi mengejar rating dan berita eksklusif, pencarian data dilakukan secara tak berimbang,” tegasnya. Untuk itu, Tito menjelaskan, dalam Undang-Undang Pers pun disebutkan bahwa media wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengindahkan etika dan moral dalam menyampaikan berita. "Untuk itu, di tengah konstetasi politik yang terjadi polarisasi masyarakat dengan perbedaan pilihan, kita mohon media memberitakan dengan melihat dampak pemberitaannya," Jelasnya.

       Lebih jauh, Tito menandaskan jika berita tersebut berpotensi memprovokasi suatu pihak,u maka perlu dipertimbangkan lagi untuk dipublikasikan. "Saya tidak menekan. Saya mengimbau dan saya yakin teman media memiliki idealisme," tandasnya.

 Oleh karena iti, Tito mengungkapkam dengan demikian, pelaksanaan pilkada dan pemilu bisa berjalan lancar, tanpa kampanye negatif ataupun kampanye hitam. Dengan menunjukkan Indonesia dewasa dalam berdemokrasi, negara lain akan melihat bahwa iklim di Indonesia aman untuk aktivitas ekonomi. "Dalam kondisi rentan potensi konflik, Please make good news is a good news. Bad news is a bad news," ungkapnya.

 Lomba Anugerah Jurnalistik Polri bertemakan "Bersama Polri Wujudkan Pilkada Damai 2018". Peserta lomba terbuka untuk konten media online, cetak, radio, TV, foto, dan karikatur.

 Formulir pendaftaran bisa didapatkan melalui situs www.humas.polri.go.id/jurnalistik2018. Pengiriman karya jurnalistik untuk media paling lambat diterima panitia pada 24 Juni 2018. Sementara untuk kategori foto jurnalis dan umum paling lambat diterima panitia pada 27 Juni 2018.

 Total hadiah yang diperebutkan Rp 185 juta. Sementara hadiah utamanya adalah kesempatan mengikuti kegiatan kunjungan kerja Kapolri ke luar negeri.(vk)

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 8

Gaya

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lambanya penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Polri Memberikan perhatian bagi Keluarga anggota  yang gugur dalam kerusuhan...
   SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Setelah mendapat laporan mengenai aksi teror bom bunuh diri di Surabaya, Presiden...
 SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Korban sementara  diketahui  Sekitar 43  korban luka dilarikan ke Rumah Sakit...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Rusuh bentrok di mako brimob 5 anggota brimob tewas, 1 teroris di tembak mati seorang...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Persoalan pungutan liar (pungli) dan tindak premanisme di sepanjang jalur transportasi...
  BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Bhin Bhin, Atung, dan Kaka adalah tiga maskot hasil karya anak bangsa yang diusung...
    Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua...
.   JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Asian Games 2018 merupakan kesempatan emas sekaligus momentum terbaik bagi kita untuk...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Usaha menyamakan presepsi didalam internal Polri digelar apel Satuan Wilayah...