Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Densus 88 Ringkus 29 Terduga Pelaku Terorisme Terindikasi Fokus ke 22 Mei 2019
Last Updated on May 19 2019

Densus 88 Ringkus 29 Terduga Pelaku Terorisme Terindikasi Fokus ke 22 Mei 2019

          JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Densus 88 bulan Mei meringkus 29 terduga dari 68 terduga pelaku terorisme terhendus adanya upaya melakukan tindakan negatatip  di 22 Mei 2019 jelang perhitungan suara di KPU.             Kepala Divisi Humas Polri,...
TNI - Polri Turunkan 32.000 Personil Amankan Perhitungan Suara 22 Mei
Last Updated on May 19 2019

TNI - Polri Turunkan 32.000 Personil Amankan Perhitungan Suara 22 Mei

            JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Kekuatan pengamanan  jelang  pengumuman   rekaptulasi penghitungan suara yang dilakukan  Komisi Pemilihan Umum, dalam Pilpres   dan Pileg  pada  22 Mei 2019. Secara detail TNI Polri menurunkan kekuatan 32,000 personil...
 Lieus Sungkharisma Di Periksa Bareskrim
Last Updated on May 14 2019

Lieus Sungkharisma Di Periksa Bareskrim

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Lieus Sungkharisma  diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Selasa (14/5/2019), terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta...
Polri Tegaskan 29 Anggota Polri yang Amankan Pemilu Gugur
Last Updated on May 13 2019

Polri Tegaskan 29 Anggota Polri yang Amankan Pemilu Gugur

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Sesuai data yang usai dilakukan penelusuran , akhirnya  di ketahui sebanyak 29 anggota Polri gugur selama pengamanan Pemilu 2019. Data tersebut merupakan jumlah per Senin (15/3)2019.. Kepala Biro...
Kivlan Diperiksa Bareskrim
Last Updated on May 13 2019

Kivlan Diperiksa Bareskrim

  JAKARTA,KORANRKYAT.COM- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kivlan diperiksa sekitar lima jam. Ia keluar didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 15.30...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Redaksi

Redaksi

Tuesday, 12 February 2019 02:15
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi telah membatalkan Keputusan Presiden tentang pemberian remisi bagi terpidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali.
 
           Pembatalan pemberian remisi tersebut dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dari masyarakat, khususnya kelompok jurnalis sendiri. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Negara selepas menghadiri Festival Terampil Tahun 2019 di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu, 9 Februari 2019.
"Setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari jurnalis, saya perintahkan kepada Dirjen Lapas dan Menkumham untuk menelaah dan mengkaji mengenai pemberian remisi itu," ujarnya.
 
               Keputusan Presiden tentang pembatalan pemberian remisi tersebut telah ditandatangani Kepala Negara pada Jumat, 8 Februari 2019.
 
"Sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan karena ini menyangkut rasa keadilan di masyarakat," tandasnya.(eas)

 

Friday, 08 February 2019 14:16

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali  menangkap enam tersangka yang terlibat dalam penyelundupan sabu asal Malaysia ke Aceh dan Medan, Sumatera Utara.

            Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2)2019 ditemui di Direktorat  Narkoba  Bareskrim ,Cawang Jakarta Timur mengatakan dalam kasus ini, penyidik menyita 16 bungkus paket berisi sabu seberat 16 kg dengan kondisi 15 bungkus masih utuh dan satu bungkus sudah terbuka. "Modusnya, paket narkoba jenis sabu dikirim melalui jalur laut dengan menggunakan boat dari Malaysia ke Aceh," ujarnya

           Selanjutnya, Eko menegaskan awalnya, pada Jumat 18 Januari 2019, penyidik menangkap tersangka Aps di Dusun Cilacap, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. "Aps berperan mencari orang untuk membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia atas perintah Ah,. Keesokan harinya, tim menangkap tersangka Ei di Desa Matang Glumpang II Meunasah Dayah, Kabupaten Bireun, Aceh. Ei perannya menerima dan menyimpan paket sabu di rumahnya," tegasnya. 

         Untuk itu,Eko menjelaskan di hari yang sama tim menangkap Jnd di Jalan Raya Medan-Banda Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. "Tersangka Jnd berperan menghubungi Ei untuk mencari boat dan mencari orang untuk mengambil paket sabu. Pada 20 Januari, tim menangkap tersangka Syl, Hs dan Ah di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Seunebuk Muku, Kabupaten Aceh Timur. "Peran Syl menyuruh Jnd untuk mencari boat," jelasnya. 

         Lebih jauh, Eko merinci sementara tersangka Hs perannya mengambil sabu dari tersangka Jnd dan tersangka Ah berperan sebagai koordinator kurir. Dari keterangan para tersangka, sindikat ini mengedarkan sabu di Aceh dan Medan. Atas perbuatannya, keenam tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar ditambah sepertiga," rincinya.(vk)

 

 

Friday, 08 February 2019 14:03

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Terkait dengan penganiayaan yang dialami dua pegawai KPK di Hotel Borobudur Jakarta,beberapa waktu lalu. Kini Polisi terus mendalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi dan menyita CCTV.

         Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Syahar Diantono ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Rabu(6/2)2019  mengatakan pihaknya telah memeriksa 3 orang saksi dalam peristiwa tersebut. Pihaknya pun sudah menyita CCTV ditempat kejadian perkara dan akan dikirim ke laboratorium forensik(Labfor)." Soal penganiyaan pegawai KPK, melakukan pemeriksaan saksi 3 orang dan sudah menyita CCTV selanjutnya dikirim ke labfor," ujarnya.

      Selanjutnya, Syahar menegaskan pihaknya telah membuat rencana penyidikan kepada keamanan hotel di lokasi kejadian." Penyidik juga sudah membuat rencana penyidikan security hotel," tegasnya.

 

     Seperti diketahui,pihak KPK melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap dua pegawai KPK ke Polda Metro Jaya, Minggu(3/2)2019 sore. Tidak hanya dianiaya,dua petugas KPK tersebut juga mengalami perampasan barang-barang.(vk) 

Saturday, 02 February 2019 00:15

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait pemberian izin tambang. KPK menyangka Supian telah memanfaatkan jabatannya untuk memberikan izin kepada 3 perusahaan tambang di wilayahnya selama periode 2010-2012.

          "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kami menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian izin tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

         KPK menyangka Supian telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Izin tersebut dia berikan padahal ketiga perusahaan belum memiliki dokumen pendukung, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

            Dari pemberian izin itu, Supian memperoleh mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar dan uang Rp 500 juta. Selain itu, karena izin tambang yang diberikan Supian tanpa melalui prosedur yang benar, negara telah merugi senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Kerugian negara dihitung dari hasil eksplorasi pertambangan bauksit dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan.

             KPK menyatakan penetapan tersangka terhadap Supian adalah hasil penyelidikan dengan motede case building. Metode tersebut berbeda dari operasi tangkap tangan yang kerap dilakukan KPK sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. (as)

Saturday, 02 February 2019 00:04

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan usia>65 tahun). Bonus demografi yang bangsa Indonesia terima saat ini dan masa mendatang, adalah salah satu hasil kesuksesan kampanye tentang Keluarga Berencana (KB) di masa lalu.

 

Dulu ada dua kampanye hebat yaitu KB dan pemilu. Kampanye pemilu dilakukan 2 tahun sebelumnya dan kampanye KB Dua Anak Cukup”.  Dengan kebijakan KB yang dulu, baru sekarang terlihat hasilnya [bonus demografi], ungkap Wakil Presiden (Wapres) ketika menerima Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal, di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

 

Dengan keberhasilan kampanye KB di masa lalu yang menghasilkan bonus demografi tersebut, Wapres pun menanyakan kelanjutan kampanye KB untuk masa sekarang.  

 

Menurut Nofrijal, kampanye KB atau kampanye kependudukan dilakukan hanya pada momentummomentum tertentu saja. Namun, untuk acara besar kampanye Nasional, puncaknya hanya dilakukan pada saat Hari Keluarga. 

 

“Kita memiliki momentum-momentum saja Pak, misalnya kampanye bakti sosial TNI dan bakti sosial Ikatan Bidan, hampir setiap bulan kita lakukan [kampanye KB atau kependudukan] sampai puncaknya di Hari Keluarga,“ jelasnya. 

 

Nofrijal mengungkapkan, kampanye melalui media cetak dan elektronik tentang KB, saat ini tidak sesering zaman dahulu. Saat ini, imbauan kepada masyarakat lebih fokus pada pembangunan keluarga sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

 

 Lewat media yang ada, media elektronik, koran, itu tetap kita upayakan terus Pak, untuk memperkenalkan, namun yang lebih penting kita sampaikan ke masyarakat itu integrasi dengan pembangunan keluarga, karena amanat UU juga untuk kita menyukseskan pembangunan keluarga sejahtera,” ujarnya.

 

Laporan Program BKKBN 

 

Di awal audiensi, Nofrijal melaporkan bahwa Total Angka Kelahiran (Total Fertelity Rate/TFR) di Indonesia turun dari 2,6 anak per wanita di 2012 menjadi 2,4 anak per wanita di 2017. Hal tersebut sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,49 persen per tahun  (200-2010) menjadi 1,38 persen per tahun (2010-2015) dan proyeksi 1,19 persen per tahun (2015-2020).

 

Dalam kesempatan itu, dilaporkan juga bahwa daerah yang paling efektif melaksanakan program KB adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan diikuti Jawa Barat. Sedangkan daerah yang kurang efektif dalam melaksanakan program KB adalah daerah-daerah Indonesia Timur, disebabkan faktor adat istiadat dan kebudayaan.   

 

“Daerah yang kurang berhasil masih di Timur, NTT, Papua, suami maunya anaknya banyak walau ibu-ibu Papua ingin mengatur kelahiran, mengurangi kelahiran, tapi faktor suami, faktor kebudayaan [menghalangi keinginan mereka]. Karena kalau seorang wanita sudah dinikahi berarti dia sudah menyerahkan mahar, berarti terserah suami. Ini masalah adat istiadat, ujar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS BKKBN Zahrofa Hermiwahyoeni.

 

Disampaikan pula, kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (50%). Namun sebagian besar pengguna suntik membayar secara mandiri, tidak dibiayai Pemerintah. Untuk pengguna kontrasepsi jangka panjang termasuk implant, sebagian besar menggunakan biaya Pemerintah. 

 

“50 persen yang suntik dan yang jangka panjang 23 persen termasuk implant, suntik dan pil 70% peserta mandiri, sisanya baru Pemerintah, jelas Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani.

 

Wapres juga mendapatkan penjelasan tentang icon BKKBN saat ini, yaitu Kampung KB. Kampung KB sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan sesudah tahap pencanangan mulai dilakukan aktivitas yang mencerminkan life circle mulai dari bina keluarga balita, balita, bina remaja, sampai dengan lansia.  

 

Menurut Deputi Litbang BKKBN Rizal Martua Damanik, sesuai dengan arahan Kementerian Perekonomian, Kampung KB disinergikan dengan Desa Stunting, yakni icon program BKKBN lainnya sebagai upaya mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, walaupun sudah ada aturan (Inpres) mengenai permasalahan Kampung KB dan Desa Stunting, keterlibatan Kementerian/Lembaga belum berjalan secara optimal. Untuk itu, penguatan koordinasi antara kementerian serta dukungan dari Pemerintah Daerah. 

 

Dalam pelaksanaannya, ada inpresnya juga mengenai permasalahan KB dan Desa Stunting, dimana keterlibatan kementerian ini belum berjalan secara optimal, terkait masalah infrastruktur, air bersih, sarana air bersih, MCK, perlu penguatan koordinasi antara kementerian yang ada, dan di beberapa daerah dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi, masih perlu mendapatkan stimulan,” ujar.

 

Terkait dengan kampanye makanan bergizi di Desa Stunting dan Kampung KB, Wapres menyarankan kampanye tentang makanan bergizi harus disesuaikan dengan makanan daerah/kuliner daerah tersebut. 

 

 Cuma saya bilang bikin kampanye sesuai wilayah, di sini Jawa contohnya tempe, tahu, tapi Sulawesi tidak dikenal (tempe/tahu), kenalnya ikan, sesuai wilayah, tidak usah kampanye nasional berbeda sekali, kulinernya beda,” pesan Wapres.

 

Di akhir pertemuan, Nofrijal meminta kesediaan Wapres untuk hadir pada rangkaian Acara Simposium Tantangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) BKKBN, yang akan diselenggarakan pada bulan Febuari-Maret 2019. 

 

Turut mendampingi Wapres dalam audiensi tersebut, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto (dil).

Friday, 01 February 2019 23:48

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja samadengan Direktorat Jenderal Bea Cukai mengungkap peredaran narkoba jaringan Aceh. Sebanyak 1,4 ton ganja disita dalam kasus ini.
        Kepala BNN Komjen Heru Winarko ditemui di Kantor BNN Pusat, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (1/2)2019 mengatakan, ada 5 orang yang jadi tersangka."Modus penyelundupan ganja  dengan memecah kiriman menjadi dua, yaitu menggunakan jalur darat dan Jalur udara (via kargo) guna mengelabuhi petugas. Keseluruhan barang bukti selanjutnya berhasil disita oleh petugas gabungan di tiga lokasi berbeda yakni di kargo Bandara Soekarno Hatta, Depok dan Bogor, Jawa Barat," ujarnya.

          Heru menegaskan pengungkapan kasus ini bermula, tim gabungan menyelidiki sebuah truk engkel box dari Aceh yang diduga memuat ganja. Petugas membuntuti truk ini dan melakukan penangkapan di wilayah Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/1) sekitar pukul 13.35 WIB. "Penangkapan tersebut dilakukan pada saat sopir truk berinisial BS akan meninggalkan kendaraan dan menitipkan kuncinya kepada tukang parkir," tegasnya.

      Untuk itu, Heru menjelaskan setelah menangkap tersangka, petugas kemudian melakukan penggeledahan truk yang telah dikamuflase. Anjing pelacak narkotika dari unit K9 dilibatkan. Hasilnya, petugas menemukan bungkusan-bungkusan ganja yang disembunyikan dalam kompartemen khusus di dasar truk yang ditutup dengan pelat besi. "Selanjutnya di hari yang sama petugas gabungan juga menyita ganja yang dikirim melalui kargo Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 19.45 WIB. Dari penyitaan tersebut, petugas kemudian mengamankan 2 orang tersangka berinisial IM dan SP. Tersangka SP  merupakan warga binaan di Rutan Kebon Waru, Bandung yang diduga sebagai pengendali dari jaringan ini," jelasnya. 

      Dikatakan  Heru  berdasarkan informasi yang didapatkan, petugas menyita lagi sejumlah ganja pada Kamis (31/1) di daerah Sarua, Depok. Jawa Barat. Dalam penyitaan tersebut petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial AS dan AB. Ganja tersebut juga diketahui merupakan kiriman dari Aceh melalui kargo yang telah diambil oleh salah seorang tersangka dan dibawa ke rumahnya di Sarua, Depok. "Selain barang bukti ganja 1,4 ton dalam ungkap kasus ini beberapa barang bukti juga disita. Di antaranya satu buah truk engkel box, satu mobil pikap, satu mobil kijang kapsul, beberapa buah telepon genggam dan kartu identitas dari para tersangka. Atas pebuatannya kelima tersangka terancam Pasal 114 Ayat (2) Sub 111 Ayat (2) Sub 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup," rincinya.

       Masih dikatakan Heru  BNN juga menunjukkan barang bukti 25 kg sabu hasil pengungkapan dari sindikat internasional Malaysia-Bireun, Aceh Utara, pada Sabtu (19/1) lalu. Dalam kasus ini ditetapkan seorang tersangka berinisial S alias PAN (40) yang ditangkap di Pasar Geruegok, Kabupaten Bireun, dengan barang bukti 24 bungkus sabu seberat 25,852 kg. Kasus ini merupakan pengembangan dari jaringan sindikat Ramli Bin Arbi alias Bang Li. "Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal pidana mati," ungkapnya
        Dari data yang ada, Heru membeberkan selain itu juga dipamerkan sabu seberat 73,949 Kg dan 10.000 butir ekstasi. Barang haram ini merupakan hasil pengungkapan BNN bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai dan Kemenkumham. Penggagalan penyelundupan narkotika sindikat intemasional ini terjadi pada hari Kamis (10/1) di perariran Aceh Utara. "Sebanyak empat (4) orang tersangka diamankan oleh petugas gabungan dalam kasus ini. Mereka adalah SB alias Pun (29), MZU (28), MZA (22), dan ME (30). Selain keempat tersangka tersebut, petugas juga mengamankan seorang narapidana dari Lapas Tanjung Gusta, Medan atas nama Ramli Bin Arbi alias Bang Li (pria/55th) yang berperan sebagai pengendali dan pemesan barang ke Malaysia," bebernya.
           Heru menambahkan barang bukti narkotika dan tersangka SB, MZU, dan MZA diamankan petugas di perairan Aceh saat mengambil sabu dan ekstasi dari Thailand menggunakan kapal boat milik seorang berinisial JAL yang hingga saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). :Para tersangka kini dikenakan pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.(vk)

Friday, 01 February 2019 23:30

 

 
REMBANG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk terus menjaga dan merawat persatuan, persaudaraan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengingat Bangsa Indonesia dianugerahi oleh Allah keragaman, baik suku, agama, adat, tradisi, budaya, hingga bahasa daerah.
 
Untuk itu saat Presiden menghadiri acara Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju di Pondok Pesantren Al Anwar, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 1 Februari 2019, Presiden menyebutkan bahwa sebuah negara besar seperti Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar pula.
 
"Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya marilah terus kita jaga persatuan kita, terus kita jaga, kita pelihara persaudaraan kita, ukhuwah kita, terus kita rawat, kita jaga kerukunan kita. Persaudaraan, ukhuwah islamiah, ukhuwah watoniah di dalam bangsa yang besar seperti Indonesia ini sangat penting sekali," ujar Presiden.
 
Kepala Negara kemudian menuturkan, dirinya tidak ingin apabila persatuan dan persaudaraan bangsa ini tercoreng karena hal-hal kecil. Misalnya, perbedaan pilihan politik baik dalam kancah pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, maupun pemilihan presiden.
 
Dalam pesta demokrasi tersebut, Presiden mengimbau agar masyarakat bersikap bijak dalam memilih, antara lain dengan melihat prestasi, pengalaman, program, ide, dan gagasan calon pemimpin yang akan dipilihnya. Menurutnya, pesta demokrasi tersebut tidak seharusnya diisi dengan fitnah, saling ejek, saling mencela, dan saling menghina.
 
"Itu bukan nilai-nilai agama yang kita anut, itu bukan nilai-nilai Islami, itu bukan nilai-nilai keindonesiaan kita. Kita memiliki etika, kita memiliki tata krama, kita memiliki sopan santun, kita memiliki budi pekerti. Jadi sekali lagi saya titip dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita hindari terutama di media sosial yang begitu sangat ramai sekali, terutama kalau masuk ke bulan-bulan politik seperti sekarang ini," tuturnya.
 
*Luruskan Fitnah*
 
Pada kesempatan ini, Presiden juga meluruskan beberapa fitnah yang sempat menerpa dirinya. Satu di antaranya adalah fitnah yang menyebut dirinya sebagai orang yang antiulama. Padahal Presiden mengatakan setiap minggu dirinya masuk ke pondok pesantren bersama para ulama.
 
"Terus yang tanda tangan Perpres Hari Santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Masak antiulama tanda tangan (perpres) Hari Santri. Logikanya tuh memang harus kita pakai. Kalau Cak Lontong bilang, _'Mikir.. mikir.. mikir',"_ jelasnya.
 
Presiden juga mengaku heran dengan pihak yang menyebut dirinya mengkriminalisasi ulama. Ia mempertanyakan ulama mana yang ia kriminalisasi. Karena menurutnya, kriminalisasi itu jika seseorang tidak mempunyai kasus hukum tapi dimasukkan ke penjara.
 
"Kalau ada kasus hukumnya, ada masalah hukum, ada yang melaporkan, aparat kemudian melakukan penyidikan-penyidikan, kemudian dibawa ke lembaga yudikatif yang namanya pengadilan, yang memutuskan di pengadilan. Kalau memang dianggap tidak salah ya mesti bebas," tandasnya.(eas)
Friday, 01 February 2019 07:11
Bengkulu, (KORANRAKYAT.COM) — Setelah Oprasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Bengkulu pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana Gabungan Usaha (GU) RSUD dan Dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana APBD 2018 dengan terdakwa FG selaku bendahara pengeluaran Dinkes Benteng dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Terbaru,Kamis (31/1) Kejati Bengkulu melalui tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana gabungan usaha (GU) RSUD Bengkulu Tengah dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana APBD 2018 tersebut. Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther, Jumat (1/2/2019) mengatakan pihaknya melalui tim JPU Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu telah menerima SPDP tertanggal 25 Januari 2019 nomor B 27 dengan tersangka MW, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Benteng. “Setelah menerima SPDP ini langkah yang akan dilakukan tim JPU yaitu melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari dan kemudian nanti dikembalikan ke tim penyidik untuk dilengkapi,”terang Marthin. “Perbuatan tersangka MW sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e dan atau pasal 12 f undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” Imbuh Marthin. Seperti diketahui bersama OTT yang dilakukan tim saber pungli Polda Bengkulu terkait dana gabungan usaha (GU) RSUD Bengkulu Tengah dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang diduga ada pemotongan dana sebesar 10 persen setiap pencarian pertiga bulan sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam OTT tersebut diduga barang bukti yang diamankan uang sebesar Rp.117.085.992. (Ind)
Monday, 28 January 2019 23:20

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Setelah ditetapkan  dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/188/I/KEP.2019 tertanggal 22 Januari 2019,     Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan  Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memimpin upacara kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sejumlah perwira tinggi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/1/2019). Kini yang resmi naik pangkat dari bintang dua atau Inspektur Jenderal menjadi bintang tiga atau Komisaris Jenderal. 

           Sebelumnya promosi Idham Azis menjadi Kabareskrim tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/188/I/KEP.2019 tertanggal 22 Januari 2019, yang ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri.  Selain Idham, beberapa perwira tinggi (pati) Polri lainnya juga mendapatkan kenaikan pangkat. Mereka adalah Widyaiswara Utama Utama Sespam Lemdiklat Polri Coki Manurung naik dari Brigjen menjadi Irjen. Lalu, Mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol Aris Budiman yang kini menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 

 

         Serta Irjen Pol Drs. Basuki yang bertugas di Lemhanas. Sementara, pada kesempatan itu juga dilakukan kenaikan pangkat dari pangkat Kombes ke Brigjen sejumlah 8 orang. Antara lain: 1.Brigjen Pol Rajim Asianto 2.Brigjen Pol Teguh Sarwono, 3.Brigjen Pol Jhonny Siahaan, 4.Brigjen Pol Hotman Simatupang, 5.Brigjen Pol Sri Eko Prianggono 6.Brigjen Pol Reynhard Saut Poltak Silitonga, 7.Brigjen Pol M. Awal Chairuddin, 8. Brigjen Pol Suwarno, S.H. (vk)

Saturday, 26 January 2019 03:48

 

 

MALANG(KORANRAKYAT .COM)Kantor  wilayah DJP Jawa Timur III bekerjasama dengan wartawan untuk mensosialisasikan program pemerintah khususnya terkait dengan  ketentuan pajak. “ Kami sebagai pemungut pajak wartawan juga harus bisa membantu mensosialisasikan serta melakukan pengawasan penggunaan pajaknya , “  Hal itu disampaikan  Rudy Gunawan Bastari Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III saat melakukan Media  Ghatering dengan wartawan  pada Kamis (24/1) di Golden Heritage Coffe  dengan tema Satu suara untuk membangun bangsa.     

            Diungkapkan Rudi  Gunawan saat ini yang lagi  ramai  e-commerce akibat dari semakin semaraknya bisnis online  menjadi peluang  bagi pemerintah   untuk memungut  pajak.  Penjualan dengan sistim online di tanah air cukup gencar, oleh karenanya dengan melalui online marketplace  atau yang kerap disebut dengan kegiatan menyediakan tempat usaha berupa situs berbelanja  berbasis internet yang terdiri dari beberapa toko internet yang dikelola oleh penyelenggara online market place. Kewajiban penyedia platform online market place seperti," tandasnya.  

                Dikatakan  kewajiban  penyedia platform online marketplace  harus memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP , memungut menyetor dan melaporkan PPN  dan PPH terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang/penyedia jasa yang berjualan di online marketplace. Apalabila penyedia online marketplace barang/jasa sendiri yang dijual sendiri melalui platform online marketplace wajib memungut PPN dan PPH  selain itu juga melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform online ,marketplce.

                Masih dikatakan Rudi kewajiban pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform online marketplace memberitahukan NPWP kepada penyedia  platform Online markeplace  memberitahukan NPWP , bila belum memeliki NPWP bisa mengajukan untuk mendaftarkan NPWP atau cukup  menyampaikan NIK  pada penyedia platform online market place. Melaksanakan kewajiban terkait PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku , seperti membayar PPH final 0,5 Prosen  dari omzet dalam hal tidak melebihi Rp.4,8 Milyar dalam setahun.  Serta sebaliknya Selanjutnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal omzet melebihi  Rp. 4,8 Milliar setahun   dengan kewajiban seperti ketentuan yang berlaku.

Disinggung soal Kanwil DJP III dijelaskan   tahun 2018, penerimaan pajak sebesar 29,54 triliun atau 93,67 persen dari target penerimaan sebesar 31,53 triliun sedangkan  total pertumbuhan penerimaan pajak selama 2018 lanjutnya juga mengalami peningkatan yakni sebesar 13,1 persen. Ini terlihat dari adanya kenaikan jumlah wajib pajak bayar tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan sebesar 51,7 persen. "Untuk jumlah pajak terdaftar di tahun 2018 tumbuh sebesar 6,5 persen," tambahnya.

Selain dari sektor tembakau yang mencapai hampir 60 Prosen Pertumbuhan pajak untuk Kanwil DJP Jatim III selama 2018  juga  didorong oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).Menurutnya, selama tahun 2018 UMKM semakin menunjukan perannya dalam pertumbuhan ekonomi negara. "Kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak meningkat menjadi 241, 83 miliar," jelasnya

                Secara terpisah Kepala Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jatim III Eko Budihartono yang kerab di panggil Sinyo menyampaikan bahwa  pertemuan rutin dengan wartawan akan ditingkatkan pada tahun 2019, harapanya ada persamaan persepsi  antara media dengan Kanwil DJP III, oleh karenanya dalam Gathering kali ini diambil tema satu suara untuk membangun Bangsa. (an)  

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan