Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Warga Desa Pagar Din Kabupaten BU  Jembatan Rusak Segera Diperbaiki
Last Updated on Feb 20 2019

Warga Desa Pagar Din Kabupaten BU Jembatan Rusak Segera Diperbaiki

  BENGKULU, KORANRAKYAT.COM)  - Menurut Kepala Desa (Kades) Desa Pagar Din Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Suharto mengatakan, untuk penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 lalu sudah sesuai aturan atau tidak ada kendala.           "DD tahun 2018, Alhamdulillah kita serap dengan baik....
Bareskrim Ungkap Penyelundupan 30 kg Shabu Diselipkan Di Downlight
Last Updated on Feb 20 2019

Bareskrim Ungkap Penyelundupan 30 kg Shabu Diselipkan Di Downlight

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Direktorat Tindak Pidana Narkoba( Dirtipinarkoba) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan 30 kilogram sabu yang diselundupkan dalam lampu downolihgt dari Malaysia ke Indonesia.            Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim...
Komitmen Jaksa Agung  Tuntaskan  Kasus  Pengaturan Skor Sepakbola
Last Updated on Feb 20 2019

Komitmen Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pengaturan Skor Sepakbola

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Setelah menerima lima berkas dari penyidik Satgas Anti Mafia Bola, Kejaksaan Agung akan segera menuntaskan kasus dugaan pengaturan skor bola  Liga Indonesia. Jaksa terus melakukan meneliti dan komitmen ini sama memperbaiki iklim olah raga di...
Gubernur Jatim Khofifah Kumpulkan Pemred Ajak  Memikir Kemajuan Jawa Timur
Last Updated on Feb 20 2019

Gubernur Jatim Khofifah Kumpulkan Pemred Ajak Memikir Kemajuan Jawa Timur

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk selalu memberikan ruang luas kepada awak media dalam hal pemberitaan. Komitmen tersebut disampaikan agar para insan pers ikut mengawal pembangunan di Jawa Timur.            “Dalam...
Raup Keuntungan Rp. 1,26 Trilliun Bank Jatim Siap Dukung Program  Pemerintah
Last Updated on Feb 18 2019

Raup Keuntungan Rp. 1,26 Trilliun Bank Jatim Siap Dukung Program Pemerintah

  PRIGEN , (KORANRAKYAT.COM)  Bank  Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ikut songsong program pemeritah di sektor  Pariwisata,dimana pemerintah akan membuat 10 Destinasi Bali baru di Indonesia, selain itu juga akan ikuti program Cetar yang dicanangkan oleh Gubernur Jatim  Khofifah Indra...

World Today

Redaksi

Redaksi

Saturday, 02 February 2019 00:15

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait pemberian izin tambang. KPK menyangka Supian telah memanfaatkan jabatannya untuk memberikan izin kepada 3 perusahaan tambang di wilayahnya selama periode 2010-2012.

          "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kami menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian izin tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

         KPK menyangka Supian telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Izin tersebut dia berikan padahal ketiga perusahaan belum memiliki dokumen pendukung, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

            Dari pemberian izin itu, Supian memperoleh mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar dan uang Rp 500 juta. Selain itu, karena izin tambang yang diberikan Supian tanpa melalui prosedur yang benar, negara telah merugi senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Kerugian negara dihitung dari hasil eksplorasi pertambangan bauksit dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan.

             KPK menyatakan penetapan tersangka terhadap Supian adalah hasil penyelidikan dengan motede case building. Metode tersebut berbeda dari operasi tangkap tangan yang kerap dilakukan KPK sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. (as)

Saturday, 02 February 2019 00:04

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan usia>65 tahun). Bonus demografi yang bangsa Indonesia terima saat ini dan masa mendatang, adalah salah satu hasil kesuksesan kampanye tentang Keluarga Berencana (KB) di masa lalu.

 

Dulu ada dua kampanye hebat yaitu KB dan pemilu. Kampanye pemilu dilakukan 2 tahun sebelumnya dan kampanye KB Dua Anak Cukup”.  Dengan kebijakan KB yang dulu, baru sekarang terlihat hasilnya [bonus demografi], ungkap Wakil Presiden (Wapres) ketika menerima Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal, di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

 

Dengan keberhasilan kampanye KB di masa lalu yang menghasilkan bonus demografi tersebut, Wapres pun menanyakan kelanjutan kampanye KB untuk masa sekarang.  

 

Menurut Nofrijal, kampanye KB atau kampanye kependudukan dilakukan hanya pada momentummomentum tertentu saja. Namun, untuk acara besar kampanye Nasional, puncaknya hanya dilakukan pada saat Hari Keluarga. 

 

“Kita memiliki momentum-momentum saja Pak, misalnya kampanye bakti sosial TNI dan bakti sosial Ikatan Bidan, hampir setiap bulan kita lakukan [kampanye KB atau kependudukan] sampai puncaknya di Hari Keluarga,“ jelasnya. 

 

Nofrijal mengungkapkan, kampanye melalui media cetak dan elektronik tentang KB, saat ini tidak sesering zaman dahulu. Saat ini, imbauan kepada masyarakat lebih fokus pada pembangunan keluarga sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

 

 Lewat media yang ada, media elektronik, koran, itu tetap kita upayakan terus Pak, untuk memperkenalkan, namun yang lebih penting kita sampaikan ke masyarakat itu integrasi dengan pembangunan keluarga, karena amanat UU juga untuk kita menyukseskan pembangunan keluarga sejahtera,” ujarnya.

 

Laporan Program BKKBN 

 

Di awal audiensi, Nofrijal melaporkan bahwa Total Angka Kelahiran (Total Fertelity Rate/TFR) di Indonesia turun dari 2,6 anak per wanita di 2012 menjadi 2,4 anak per wanita di 2017. Hal tersebut sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,49 persen per tahun  (200-2010) menjadi 1,38 persen per tahun (2010-2015) dan proyeksi 1,19 persen per tahun (2015-2020).

 

Dalam kesempatan itu, dilaporkan juga bahwa daerah yang paling efektif melaksanakan program KB adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan diikuti Jawa Barat. Sedangkan daerah yang kurang efektif dalam melaksanakan program KB adalah daerah-daerah Indonesia Timur, disebabkan faktor adat istiadat dan kebudayaan.   

 

“Daerah yang kurang berhasil masih di Timur, NTT, Papua, suami maunya anaknya banyak walau ibu-ibu Papua ingin mengatur kelahiran, mengurangi kelahiran, tapi faktor suami, faktor kebudayaan [menghalangi keinginan mereka]. Karena kalau seorang wanita sudah dinikahi berarti dia sudah menyerahkan mahar, berarti terserah suami. Ini masalah adat istiadat, ujar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS BKKBN Zahrofa Hermiwahyoeni.

 

Disampaikan pula, kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (50%). Namun sebagian besar pengguna suntik membayar secara mandiri, tidak dibiayai Pemerintah. Untuk pengguna kontrasepsi jangka panjang termasuk implant, sebagian besar menggunakan biaya Pemerintah. 

 

“50 persen yang suntik dan yang jangka panjang 23 persen termasuk implant, suntik dan pil 70% peserta mandiri, sisanya baru Pemerintah, jelas Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani.

 

Wapres juga mendapatkan penjelasan tentang icon BKKBN saat ini, yaitu Kampung KB. Kampung KB sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan sesudah tahap pencanangan mulai dilakukan aktivitas yang mencerminkan life circle mulai dari bina keluarga balita, balita, bina remaja, sampai dengan lansia.  

 

Menurut Deputi Litbang BKKBN Rizal Martua Damanik, sesuai dengan arahan Kementerian Perekonomian, Kampung KB disinergikan dengan Desa Stunting, yakni icon program BKKBN lainnya sebagai upaya mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, walaupun sudah ada aturan (Inpres) mengenai permasalahan Kampung KB dan Desa Stunting, keterlibatan Kementerian/Lembaga belum berjalan secara optimal. Untuk itu, penguatan koordinasi antara kementerian serta dukungan dari Pemerintah Daerah. 

 

Dalam pelaksanaannya, ada inpresnya juga mengenai permasalahan KB dan Desa Stunting, dimana keterlibatan kementerian ini belum berjalan secara optimal, terkait masalah infrastruktur, air bersih, sarana air bersih, MCK, perlu penguatan koordinasi antara kementerian yang ada, dan di beberapa daerah dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi, masih perlu mendapatkan stimulan,” ujar.

 

Terkait dengan kampanye makanan bergizi di Desa Stunting dan Kampung KB, Wapres menyarankan kampanye tentang makanan bergizi harus disesuaikan dengan makanan daerah/kuliner daerah tersebut. 

 

 Cuma saya bilang bikin kampanye sesuai wilayah, di sini Jawa contohnya tempe, tahu, tapi Sulawesi tidak dikenal (tempe/tahu), kenalnya ikan, sesuai wilayah, tidak usah kampanye nasional berbeda sekali, kulinernya beda,” pesan Wapres.

 

Di akhir pertemuan, Nofrijal meminta kesediaan Wapres untuk hadir pada rangkaian Acara Simposium Tantangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) BKKBN, yang akan diselenggarakan pada bulan Febuari-Maret 2019. 

 

Turut mendampingi Wapres dalam audiensi tersebut, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto (dil).

Friday, 01 February 2019 23:48

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja samadengan Direktorat Jenderal Bea Cukai mengungkap peredaran narkoba jaringan Aceh. Sebanyak 1,4 ton ganja disita dalam kasus ini.
        Kepala BNN Komjen Heru Winarko ditemui di Kantor BNN Pusat, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (1/2)2019 mengatakan, ada 5 orang yang jadi tersangka."Modus penyelundupan ganja  dengan memecah kiriman menjadi dua, yaitu menggunakan jalur darat dan Jalur udara (via kargo) guna mengelabuhi petugas. Keseluruhan barang bukti selanjutnya berhasil disita oleh petugas gabungan di tiga lokasi berbeda yakni di kargo Bandara Soekarno Hatta, Depok dan Bogor, Jawa Barat," ujarnya.

          Heru menegaskan pengungkapan kasus ini bermula, tim gabungan menyelidiki sebuah truk engkel box dari Aceh yang diduga memuat ganja. Petugas membuntuti truk ini dan melakukan penangkapan di wilayah Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/1) sekitar pukul 13.35 WIB. "Penangkapan tersebut dilakukan pada saat sopir truk berinisial BS akan meninggalkan kendaraan dan menitipkan kuncinya kepada tukang parkir," tegasnya.

      Untuk itu, Heru menjelaskan setelah menangkap tersangka, petugas kemudian melakukan penggeledahan truk yang telah dikamuflase. Anjing pelacak narkotika dari unit K9 dilibatkan. Hasilnya, petugas menemukan bungkusan-bungkusan ganja yang disembunyikan dalam kompartemen khusus di dasar truk yang ditutup dengan pelat besi. "Selanjutnya di hari yang sama petugas gabungan juga menyita ganja yang dikirim melalui kargo Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 19.45 WIB. Dari penyitaan tersebut, petugas kemudian mengamankan 2 orang tersangka berinisial IM dan SP. Tersangka SP  merupakan warga binaan di Rutan Kebon Waru, Bandung yang diduga sebagai pengendali dari jaringan ini," jelasnya. 

      Dikatakan  Heru  berdasarkan informasi yang didapatkan, petugas menyita lagi sejumlah ganja pada Kamis (31/1) di daerah Sarua, Depok. Jawa Barat. Dalam penyitaan tersebut petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial AS dan AB. Ganja tersebut juga diketahui merupakan kiriman dari Aceh melalui kargo yang telah diambil oleh salah seorang tersangka dan dibawa ke rumahnya di Sarua, Depok. "Selain barang bukti ganja 1,4 ton dalam ungkap kasus ini beberapa barang bukti juga disita. Di antaranya satu buah truk engkel box, satu mobil pikap, satu mobil kijang kapsul, beberapa buah telepon genggam dan kartu identitas dari para tersangka. Atas pebuatannya kelima tersangka terancam Pasal 114 Ayat (2) Sub 111 Ayat (2) Sub 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup," rincinya.

       Masih dikatakan Heru  BNN juga menunjukkan barang bukti 25 kg sabu hasil pengungkapan dari sindikat internasional Malaysia-Bireun, Aceh Utara, pada Sabtu (19/1) lalu. Dalam kasus ini ditetapkan seorang tersangka berinisial S alias PAN (40) yang ditangkap di Pasar Geruegok, Kabupaten Bireun, dengan barang bukti 24 bungkus sabu seberat 25,852 kg. Kasus ini merupakan pengembangan dari jaringan sindikat Ramli Bin Arbi alias Bang Li. "Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal pidana mati," ungkapnya
        Dari data yang ada, Heru membeberkan selain itu juga dipamerkan sabu seberat 73,949 Kg dan 10.000 butir ekstasi. Barang haram ini merupakan hasil pengungkapan BNN bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai dan Kemenkumham. Penggagalan penyelundupan narkotika sindikat intemasional ini terjadi pada hari Kamis (10/1) di perariran Aceh Utara. "Sebanyak empat (4) orang tersangka diamankan oleh petugas gabungan dalam kasus ini. Mereka adalah SB alias Pun (29), MZU (28), MZA (22), dan ME (30). Selain keempat tersangka tersebut, petugas juga mengamankan seorang narapidana dari Lapas Tanjung Gusta, Medan atas nama Ramli Bin Arbi alias Bang Li (pria/55th) yang berperan sebagai pengendali dan pemesan barang ke Malaysia," bebernya.
           Heru menambahkan barang bukti narkotika dan tersangka SB, MZU, dan MZA diamankan petugas di perairan Aceh saat mengambil sabu dan ekstasi dari Thailand menggunakan kapal boat milik seorang berinisial JAL yang hingga saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). :Para tersangka kini dikenakan pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.(vk)

Friday, 01 February 2019 23:30

 

 
REMBANG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk terus menjaga dan merawat persatuan, persaudaraan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengingat Bangsa Indonesia dianugerahi oleh Allah keragaman, baik suku, agama, adat, tradisi, budaya, hingga bahasa daerah.
 
Untuk itu saat Presiden menghadiri acara Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju di Pondok Pesantren Al Anwar, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 1 Februari 2019, Presiden menyebutkan bahwa sebuah negara besar seperti Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar pula.
 
"Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya marilah terus kita jaga persatuan kita, terus kita jaga, kita pelihara persaudaraan kita, ukhuwah kita, terus kita rawat, kita jaga kerukunan kita. Persaudaraan, ukhuwah islamiah, ukhuwah watoniah di dalam bangsa yang besar seperti Indonesia ini sangat penting sekali," ujar Presiden.
 
Kepala Negara kemudian menuturkan, dirinya tidak ingin apabila persatuan dan persaudaraan bangsa ini tercoreng karena hal-hal kecil. Misalnya, perbedaan pilihan politik baik dalam kancah pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, maupun pemilihan presiden.
 
Dalam pesta demokrasi tersebut, Presiden mengimbau agar masyarakat bersikap bijak dalam memilih, antara lain dengan melihat prestasi, pengalaman, program, ide, dan gagasan calon pemimpin yang akan dipilihnya. Menurutnya, pesta demokrasi tersebut tidak seharusnya diisi dengan fitnah, saling ejek, saling mencela, dan saling menghina.
 
"Itu bukan nilai-nilai agama yang kita anut, itu bukan nilai-nilai Islami, itu bukan nilai-nilai keindonesiaan kita. Kita memiliki etika, kita memiliki tata krama, kita memiliki sopan santun, kita memiliki budi pekerti. Jadi sekali lagi saya titip dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita hindari terutama di media sosial yang begitu sangat ramai sekali, terutama kalau masuk ke bulan-bulan politik seperti sekarang ini," tuturnya.
 
*Luruskan Fitnah*
 
Pada kesempatan ini, Presiden juga meluruskan beberapa fitnah yang sempat menerpa dirinya. Satu di antaranya adalah fitnah yang menyebut dirinya sebagai orang yang antiulama. Padahal Presiden mengatakan setiap minggu dirinya masuk ke pondok pesantren bersama para ulama.
 
"Terus yang tanda tangan Perpres Hari Santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Masak antiulama tanda tangan (perpres) Hari Santri. Logikanya tuh memang harus kita pakai. Kalau Cak Lontong bilang, _'Mikir.. mikir.. mikir',"_ jelasnya.
 
Presiden juga mengaku heran dengan pihak yang menyebut dirinya mengkriminalisasi ulama. Ia mempertanyakan ulama mana yang ia kriminalisasi. Karena menurutnya, kriminalisasi itu jika seseorang tidak mempunyai kasus hukum tapi dimasukkan ke penjara.
 
"Kalau ada kasus hukumnya, ada masalah hukum, ada yang melaporkan, aparat kemudian melakukan penyidikan-penyidikan, kemudian dibawa ke lembaga yudikatif yang namanya pengadilan, yang memutuskan di pengadilan. Kalau memang dianggap tidak salah ya mesti bebas," tandasnya.(eas)
Friday, 01 February 2019 07:11
Bengkulu, (KORANRAKYAT.COM) — Setelah Oprasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Bengkulu pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana Gabungan Usaha (GU) RSUD dan Dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana APBD 2018 dengan terdakwa FG selaku bendahara pengeluaran Dinkes Benteng dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Terbaru,Kamis (31/1) Kejati Bengkulu melalui tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana gabungan usaha (GU) RSUD Bengkulu Tengah dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana APBD 2018 tersebut. Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther, Jumat (1/2/2019) mengatakan pihaknya melalui tim JPU Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu telah menerima SPDP tertanggal 25 Januari 2019 nomor B 27 dengan tersangka MW, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Benteng. “Setelah menerima SPDP ini langkah yang akan dilakukan tim JPU yaitu melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari dan kemudian nanti dikembalikan ke tim penyidik untuk dilengkapi,”terang Marthin. “Perbuatan tersangka MW sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e dan atau pasal 12 f undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” Imbuh Marthin. Seperti diketahui bersama OTT yang dilakukan tim saber pungli Polda Bengkulu terkait dana gabungan usaha (GU) RSUD Bengkulu Tengah dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang diduga ada pemotongan dana sebesar 10 persen setiap pencarian pertiga bulan sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam OTT tersebut diduga barang bukti yang diamankan uang sebesar Rp.117.085.992. (Ind)
Monday, 28 January 2019 23:20

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Setelah ditetapkan  dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/188/I/KEP.2019 tertanggal 22 Januari 2019,     Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan  Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memimpin upacara kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sejumlah perwira tinggi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/1/2019). Kini yang resmi naik pangkat dari bintang dua atau Inspektur Jenderal menjadi bintang tiga atau Komisaris Jenderal. 

           Sebelumnya promosi Idham Azis menjadi Kabareskrim tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/188/I/KEP.2019 tertanggal 22 Januari 2019, yang ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri.  Selain Idham, beberapa perwira tinggi (pati) Polri lainnya juga mendapatkan kenaikan pangkat. Mereka adalah Widyaiswara Utama Utama Sespam Lemdiklat Polri Coki Manurung naik dari Brigjen menjadi Irjen. Lalu, Mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol Aris Budiman yang kini menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 

 

         Serta Irjen Pol Drs. Basuki yang bertugas di Lemhanas. Sementara, pada kesempatan itu juga dilakukan kenaikan pangkat dari pangkat Kombes ke Brigjen sejumlah 8 orang. Antara lain: 1.Brigjen Pol Rajim Asianto 2.Brigjen Pol Teguh Sarwono, 3.Brigjen Pol Jhonny Siahaan, 4.Brigjen Pol Hotman Simatupang, 5.Brigjen Pol Sri Eko Prianggono 6.Brigjen Pol Reynhard Saut Poltak Silitonga, 7.Brigjen Pol M. Awal Chairuddin, 8. Brigjen Pol Suwarno, S.H. (vk)

Saturday, 26 January 2019 03:48

 

 

MALANG(KORANRAKYAT .COM)Kantor  wilayah DJP Jawa Timur III bekerjasama dengan wartawan untuk mensosialisasikan program pemerintah khususnya terkait dengan  ketentuan pajak. “ Kami sebagai pemungut pajak wartawan juga harus bisa membantu mensosialisasikan serta melakukan pengawasan penggunaan pajaknya , “  Hal itu disampaikan  Rudy Gunawan Bastari Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III saat melakukan Media  Ghatering dengan wartawan  pada Kamis (24/1) di Golden Heritage Coffe  dengan tema Satu suara untuk membangun bangsa.     

            Diungkapkan Rudi  Gunawan saat ini yang lagi  ramai  e-commerce akibat dari semakin semaraknya bisnis online  menjadi peluang  bagi pemerintah   untuk memungut  pajak.  Penjualan dengan sistim online di tanah air cukup gencar, oleh karenanya dengan melalui online marketplace  atau yang kerap disebut dengan kegiatan menyediakan tempat usaha berupa situs berbelanja  berbasis internet yang terdiri dari beberapa toko internet yang dikelola oleh penyelenggara online market place. Kewajiban penyedia platform online market place seperti," tandasnya.  

                Dikatakan  kewajiban  penyedia platform online marketplace  harus memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP , memungut menyetor dan melaporkan PPN  dan PPH terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang/penyedia jasa yang berjualan di online marketplace. Apalabila penyedia online marketplace barang/jasa sendiri yang dijual sendiri melalui platform online marketplace wajib memungut PPN dan PPH  selain itu juga melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform online ,marketplce.

                Masih dikatakan Rudi kewajiban pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform online marketplace memberitahukan NPWP kepada penyedia  platform Online markeplace  memberitahukan NPWP , bila belum memeliki NPWP bisa mengajukan untuk mendaftarkan NPWP atau cukup  menyampaikan NIK  pada penyedia platform online market place. Melaksanakan kewajiban terkait PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku , seperti membayar PPH final 0,5 Prosen  dari omzet dalam hal tidak melebihi Rp.4,8 Milyar dalam setahun.  Serta sebaliknya Selanjutnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal omzet melebihi  Rp. 4,8 Milliar setahun   dengan kewajiban seperti ketentuan yang berlaku.

Disinggung soal Kanwil DJP III dijelaskan   tahun 2018, penerimaan pajak sebesar 29,54 triliun atau 93,67 persen dari target penerimaan sebesar 31,53 triliun sedangkan  total pertumbuhan penerimaan pajak selama 2018 lanjutnya juga mengalami peningkatan yakni sebesar 13,1 persen. Ini terlihat dari adanya kenaikan jumlah wajib pajak bayar tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan sebesar 51,7 persen. "Untuk jumlah pajak terdaftar di tahun 2018 tumbuh sebesar 6,5 persen," tambahnya.

Selain dari sektor tembakau yang mencapai hampir 60 Prosen Pertumbuhan pajak untuk Kanwil DJP Jatim III selama 2018  juga  didorong oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).Menurutnya, selama tahun 2018 UMKM semakin menunjukan perannya dalam pertumbuhan ekonomi negara. "Kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak meningkat menjadi 241, 83 miliar," jelasnya

                Secara terpisah Kepala Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jatim III Eko Budihartono yang kerab di panggil Sinyo menyampaikan bahwa  pertemuan rutin dengan wartawan akan ditingkatkan pada tahun 2019, harapanya ada persamaan persepsi  antara media dengan Kanwil DJP III, oleh karenanya dalam Gathering kali ini diambil tema satu suara untuk membangun Bangsa. (an)  

Thursday, 24 January 2019 00:08

 

BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi widyaswara utama Sespim Lemdiklat Polri.   

Kabid Humas Polda Bengkulu, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sudarno membenarkan penunjukan Brigjen. Pol. Supratman sebagai Kapolda Bengkulu. Ia juga mengatakan, pergeseran tersebut sebagai salah satu penyegaran di tubuh Kepolisian Polda Bengkulu. 

“Ya ada TR 188, beberapa perwira tinggi Polri, termasuk salah satunya Kapolda Bengkulu, yang mendapat amanah sebagai Widyaiswara Utama, dapat job bintang dua juga. Untuk sertijab nanti kita tunggu dari Mabes Polri, kan tr nya baru hari ini,” terang Sudarno, Selasa (22/1/19). Mutasi Kapolda Bengkulu ini berdasarkan surat telegram Kapolri, Nomor : ST/188/l/KEP/2019, tanggal 22/1/2019.Sudarno menambahkan, Supratman marupakan lulusan Akpol 1987. Putra asli Seluma, Bengkulu Selatan, kelahiran 17 Juni 1962 ini, sejak 2017, saat dipercaya sebagai Wakapolda Jawa Barat. Saat itu, Supratman menggantikan Brigjen Pol Bambang Purwanto, yang dimutasi ke Mabes Polri sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Sahli Kapolri. Sebelum menjadi Wakapolda Jawa Barat, jenderal bintang satu yang berpengalaman dalam bidang intel ini menjabat sebagai Direkonomi Baintelkam Polri.   Tak hanya itu, Supratman juga pernah menjabat sebagai Kapolres Kota Bandung, Wakapolwil Periangan dan berbagai jabatan startegis di Mabes Polri. Berikut Daftar Jenjang Karir Jabatan Brigjen Pol Drs Supratman :

 1. Wakapolda Jawa Barat, 

2. Direkonomi Baintelkam Polri. 

3. Kapolres Kota Bandung 

4. Wakapolwil Periangan 

5. Kaden A Hartib Pusprovos Div Propam Polri 

6. Pamen SDE SDM Polri 

7. Analis Kebijakan Madya bidang 

8. Divpropam Polri 

9. Kabidpropam Polda Jabar 

10. Analis Kebijakan Madya bidang Sespimmen Sespim Polri 

11. Kayanma Polri (2015), 

12. Widyaiswara Madya Sespim Polri (2016). (1nd))

 

 

Wednesday, 23 January 2019 23:58

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.  

           Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di  Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (23/1)2019 mengatakan Satgas Anti Mafia Bola melakukan penggeledahan di kediaman mantan anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI Hidayat." Rumah  Hidayat, berlokasi di Jalan Klakahrejo No 78, Kelurahan Kandangan, Benowo, Surabaya. Hari ini dilakukan penggeledahan untuk  mencari beberapa barang bukti menyangkut masalah terlapor atas nama saudara H,” ujarnya.

          Selanjutnya, Dedi menegaskan Mantan anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI Hidayat ini  berstatus saksi terlapor. Namun, tidak menutup kemungkinan statusnya bisa dinaikkan menjadi tersangka bila memenuhi minimal dua alat bukti. “Tidak menutup kemungkinan apabila sudah cukup lengkap dua alat bukti cukup, baru nanti akan ditingkatkan statusnya dari terlapor menjadi tersangka,” tegasnya.

       Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, Hidayat diduga berperan dalam mempengaruhi manajer Madura United Januar Hermawan untuk mengatur skor pertandingan antara Madura Fc melawan PSS Sleman Periksa Plt Ketum PSSI Joko Driyono Satgas Antimafia." Ini dilanjutkan dengan akan memeriksa para saksi, dan menganalisis barang bukti dari hasil penyitaan hari ini," jelasnya.. 

 

        Data yang terhimpun namun  dari penggeledahan yang dilakukan oleh tim antimafia bola. Sejauh ini, polisi sudah menetapkan 11 tersangka kasus dugaan pengaturan skor. Diberitakan sebelumnya, polisi sudah memproses 4 dari 73 laporan yang akan ditindaklanjuti. Ke-empat laporan itu terkait pengaturan laga Persibara vs PS Pasuruan, dugaan suap agar PS Mojokerto ke Liga 1, dugaan suap untuk jadi tuan rumah Piala Suratin 2009, dan dugaan pengaturan skor laga Madura FC vs PSS Sleman. (Vk) 

Monday, 21 January 2019 16:36

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Senin(21/1) 209 mengatakan, empat berkas perkara yang tengah diselesaikan adalah untuk tersangka mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto, beserta anaknya Anik Yuni Sari; anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng, serta anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih. “Ini targetnya berkas perkara minggu ini sudah bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU),” ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan untuk berkas perkara tersangka oknum wasit Nurul Safarid dan staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu masih dilengkapi oleh penyidik Periksa Ketua Komdis PSSI Pada pekan ini, penyidik Satgas Antimafia Bola akan meminta keterangan kepada para tersangka terkait dugaan pengaturan skor pertandingan di Liga 3. “Akan terus dimintai keterangan dalam minggu-minggu ini,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan Polisi telah menerima ratusan laporan soal dugaan pengaturan skor. Dari ratusan laporan itu, sebanyak 4 laporan ditindaklanjuti. Empat laporan tersebut adalah: Pertandingan Persibara vs PS Pasuruan Dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan Persibara vs PS Pasuruan, polisi telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka, di antaranya wasit hingga Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah.
"Enam tersangka sudah dithan yaitu Nurul Safarid (oknum wasit); Johar Ling Eng (anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah); Priyanto (mantan anggota Komite Wasit PSSI); Anik Yuni Sari (putri Priyanto); Dwi Irianto alias Mbah Putih (anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif)), dan (Mansyur Lestaluhu (staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI)," jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan sementara, empat tersangka belum ditahan yaitu Cholid Hariyanto (selaku cadangan wasit pertandingan antara Persibara melawan Kediri); Deni Sugiarto (pengawas pertandingan antara Persibara melawan PS Pasuruan); Purwanto (asisten wasit I), dan Ramdan (asisten wasit II). Dugaan suap loloskan PS Mojokerto ke Liga 1 Laporan kedua yaitu dugaan suap untuk meloloskan PS Mojokerto ke Liga 1." Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Vigit Waluyo dan Dwi Irianto," ungkapnya
.
Jadi, Dedi memberkan laporan penyelenggaraan Piala Soeratin 2009 Laporan ketiga yakni terkait penyelenggaraan Piala Soeratin 2009. Mantan Manajer Perseba Super Bangkalan, Imron Abdul Fatah, melaporkan petinggi PSSI berinisial IB karena diminta uang Rp 115 juta sebagai syarat menjadi tuan rumah Piala Soeratin. "Setelah disadari pada Desember 2018, ternyata pelapor merasa tertipu. Padahal untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang. Kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Laporan pertandingan Madura FC vs PSS Sleman Laporan keempat yang tengah ditindaklanjuti adalah terkait pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman. Polisi menduga ada unsur ancaman yang diterima Manajer Madura FC, Januar Herwanto, dari anggota exco PSSI berinisial H," bebernya. (Vk)

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU, KORANRAKYAT.COM)  - Menurut Kepala Desa (Kades) Desa Pagar Din Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Suharto...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Direktorat Tindak Pidana Narkoba( Dirtipinarkoba) Bareskrim Polri berhasil mengungkap...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Setelah menerima lima berkas dari penyidik Satgas Anti Mafia Bola, Kejaksaan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk selalu...
  PRIGEN , (KORANRAKYAT.COM)  Bank  Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ikut songsong program pemeritah di sektor ...
JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung...
  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat...
Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan,...
MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan