Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...
Penyidikan Kasus Teror 2 Pimpinan KPK, CCTV dibawa Ke London
Last Updated on Jan 21 2019

Penyidikan Kasus Teror 2 Pimpinan KPK, CCTV dibawa Ke London

                          JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Proses pendalaman  Kasus teror bom di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) penyidik terus berupaya bekerjasama dengan kepolisan Inggris di London dengan cara...
Edy Rahmayadi Mundur Joko Driyono Plt Ketum PSSI
Last Updated on Jan 20 2019

Edy Rahmayadi Mundur Joko Driyono Plt Ketum PSSI

    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko Driyono. Jokdri - sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan waketum dan kni menjadi plt ketum. Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, menyarankan agar dilakukan segera Kongres Luar Biasa...

World Today

Redaksi

Redaksi

Sunday, 20 January 2019 12:05

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Maraknya aksi berita hoax,  hal seperti terjadi  adanya 7 kontainer  kertas suara sudah dicoblos saat dicek tidaik ada. Ini bisa mencerdai Pemilu 2019. Menghadapi hal ini, Polri mengajak mahasiswa ikut andil memerangi berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2019. 

            Wakil Kepala Satuan Tugas Nusantara Brigjen Pol Fadil Imran saat  membuka seminar nasional dengan tema “Anti Hoaks:Jangan Ada Hoaks di antara Kita,” di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Selasa (15/1)2019 mengatakan dan meminta mahasiswa untuk mengecek informasi atau berita yang diduga hoaks. “Yang pertama jika ada berita hoaks, cek dan ricek. Cek sumbernya maupun siapa orang yang memberitakan,” ujarnya. 

           Selanjutnya, Fadil menegaskan dan  meminta mahasiswa untuk tidak hanya percaya pada satu sumber ketika membaca atau mendengar informasi di media sosial.  "Para mahasiswa untuk langsung mencari pemberitaan yang bersifat konfirmasi ke media arus utama atau maeinstream. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang utuh," tegasnya. 

          Untuk itu, Fadil menjelaskan  salah satu langkah memerangi hoaks adalah melaporkan berita-berita yang diduga atau sudah dipastikan bohong kepada pihak yang berwenang. “Laporkan jika ada konten di media sosial yang menurut adik-adik mahasiswa mengandung berita-berita bohong yang dapat memecah belah bangsa ini, yang dapat mengganggu rasa aman,” jelasnya.

         Sesuai perkembangan menandaskan rincinya kepada mahasiswa untuk memanfaatkan hak poltik pada Pemilu 2019. “Ingat pada 17 April (2019) nanti datang jangan golput. Berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan, damai, dan sejuk menjelang pada saat dan setelah pemilu. Ini yang kami harapkan dari satgas Nusantara.Mahasiswa saya harap tetap menjadi pendingin, mendinginkan, dan berpikir rasional,” tandsanya.  

          Jadi, Fadil menambahkan Satgas Nusantara dibentuk Polri untuk menangani berita-berita bohong atau ujaran kebencian, penghinaan, serta penyalahgunaan media sosial selama Pemilu 2019. "Satgas ini juga berperan untuk mendinginkan tensi panas menjelang pemilu. Satgas Nusantara membawahi empat subsatgas yang membidangi kemitraan, menajemen media, manajemen sosial dan penegakan hukum," tambahnya. (vk)

Wednesday, 16 January 2019 15:14

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Penetapan status tersangka dari artis VA oleh Polda Jatim dinilai terlalu terburu-buru oleh VA dan tim kuasa hukumnya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum VA, Milano, dalam jumpa pers di Apartemen Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu sore (16/1).

            "Kemarin Vanessa dipanggil jadi saksi terkait pemeriksaan tambahan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pertama. Isinya, soal chat dengan Saudara Siska, hanya sebatas itu," ungkap Milano.

"Kemudian berlanjut dengan masalah transfer itu belum selesai. Penyidik baru sampai tiga transferan, kemudian Vanessa sakit. Jadi, (pemeriksaan) ditunda sampai pulih," imbuh Milano. Oleh karenanya, Milano menilai bahwa penetapan tersangka atas kliennya oleh Polda Jatim terbilang terlalu tergesa-gesa.

         "Sampai saat ini belum ada yang mengacu Vanessa begitu (prostitusi online). Makanya, saya bilang Polda Jatim, terlalu terburu-buru menetapkan Vanessa tersangka," tegas Milano.

          Namun, kuasa hukum Vanessa mengaku akan mengikuti prosedur Polda Jatim. Termasuk, akan menyambangi ke Surabaya untuk memastikan perihal penetapan tersangka kliennya tersebut.

"Tapi, kita akan kroscek lah dengan Polda Jawa Timur. Ke depan, pasti akan ada pemanggilan ke klien kita. Nanti, kita tegaskan apa yang membuat klien kami ditetapkan tersangka," tandasnya.

             Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali menyampaikan hasil penyidikan dan gelar perkara atas kasus dugaan prostitusi online. Dalam keterangannya, Luki menyampaikan"Kami tetapkan artis VA dari saksi sebagai tersangka," ungkap Luki di Gedung Utama Tri Brata Mapolda Jatim, Rabu (16/1).

 

Luki menambahkan bahwa keterlibatan artis VA dalam kasus prostitusi daring ini melanggar pasal Undang-Undang ITE nomor 27 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun.(dil)

Wednesday, 16 January 2019 15:00

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kesigapan yang dilakukan Penyidik Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera melimpahkan berkas perkara tersangka BBP soal kasus berita bohong atau hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kepada Kejaksaan. 

            Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri , Jakarta Selatan, Selasa (15/1) 2019 mengatakan, polisi juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait rencana pelimpahan berkas tersangka BBP. "Secepat mungkin (pelimpahan berkas), hari ini sesegera mungkin dituntaskan untuk pemberkasan-pemberkasan. Literasinya segera dicukupi. Makanya tim koordinasi proaktif dengan Kejagung,” ujarnya

            Selanjutnya, Dedi menegaskan selain fokus menyelesaikan pemberkasan tersangka BBP, polisi tengah mendalami auktor intelektual soal hoaks tersebut. "Untuk dugaan tersangka lain masih kita dalami dari analisa rekam jejak digitalnya," tegasnya.

            Untuk itu, Dedi menjelaskan diketahui, tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong." Ia terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara. Selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu,". jelasnya.

 

             Lebih lanjut, Dedi merinci Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah." Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp. Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki. Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks," rincinya. (vk))

Wednesday, 16 January 2019 14:55

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Acara  debat perdana Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam. Polri mengerahkan 2000 personil.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui Mabes Polri,Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019) mengatakan, Polda Metro Jaya telah mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan cara bertindak, serta skenario ketika terjadi ancaman nyata. “Pada prinsipnya untuk pengamanan debat besok Polda Metro Jaya sudah sangat siap. Jumlah 2 ribu personel dan melibatkan TNI dan pengamanan internal KPU sebagai penyelenggara,” ujarnya.

              Selanjutnya, Dedi menegaskan Polda Metro Jaya telah melakukan antisipasi secara komprehensif dalam melakukan acara debat agar berjalan aman dan tertib. “Sudah diantisipasi secara komprehensif oleh Polda Metro Jaya, secara teknis penyekatan-penyekatan, penggalangan agar tidak terjadi bentrok fisik,” tegasnya

         Untuk itu, Dedi  menjelaskan dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusifitas selama pelaksanaan debat. “Imbauan tetap mengharapkan meskipun besok debat, namun untuk kondusivitas Jakarta harus dijaga bersama. Jangan dikotori dengan perbedaan. Perbedaan adalah hal biasa di kehidupan masyarakat,” jelasnya

 

            Dari data yang dihimpun dan  yang penting bagaimana menjaga situasi Jakarta tetap aman,” lanjut dia. Adapun, debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama digelar pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat pertama akan disiarkan empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.(vk)

Wednesday, 16 January 2019 14:44

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Satgas Antimafia Bola akan memanggil Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ( PSSI) Joko Driyono dan Exco PSSI Papat Yunisal terkait kasus dugaan pengaturan skor. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi. 

            Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/1)2019) mengatakan akan dipanggil secara berturut-turut Kamis (17/1/2019) dan Jumat (18/1/2019) antara lain Joko Driyono, selaku Wakil Ketua Umum PSSI, akan dipanggil Saudara Papat Yunisal sebagai exco PSSI, juga Saudara Irfan sebagai Wakil Bendahara PSSI," ujarnya.

        Selanjutnya,Dedi menegaskan  sesuai laporan Pada hari ini, Satgas Antimafia memeriksa Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria di Polda Metro Jaya. Sementara itu, polisi sudah memproses 4 dari 73 laporan yang akan ditindaklanjuti. Laporan pertama Laporan pertama, terkait pertandingan Persibara vs PS Pasuruan. "Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya wasit hingga Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah.

           Mereka adalah Nurul Safarid; anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng; mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto beserta anaknya Anik Yuni Sari; anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih, serta staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu,".tegasnya.

            Untuk itu, Dedi menjelaskan Satgas Antimafia Bola Satgas juga telah menetapkan empat tersangka terhadap perangkat pertandingan Persibara vs PS Pasuruan. "Empat tersangka itu adalah pelaku cadangan wasit pertandingan antara Persibara melawan Kediri Cholid Hariyanto; pengawas pertandingan antara Persibara melawan PS Pasuruan Deni Sugiarto, asisten wasit I Purwanto, dan asisten wasit II Muhammad Ramdan. Namun, terhadap empat tersangka itu belum ditahan. Laporan kedua Laporan kedua yaitu terkait suap untuk meloloskan PS Mojokerto ke Liga 1,"Jelasnya. . 

             Lebih lanjut, Dedi merinci Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Vigit Waluyo dan Dwi Irianto. Laporan ketiga Laporan ketiga yakni terkait penyelenggaraan Piala Soeratin 2009. Mantan Manajer Perseba Super Bangkalan, Imron Abdul Fatah, melaporkan petinggi PSSI berinisial IB karena diminta uang Rp 115 juta sebagai syarat menjadi tuan rumah Piala Soeratin." Bendahara PSSI Dicecar 27 Pertanyaan oleh Penyidik Satgas Antimafia Bola "Setelah disadari pada Desember 2018, ternyata pelapor merasa tertipu. Padahal untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang. Kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan," rincinya.

           Sesuai perkembangan, Dedi membeberkan  Laporan keempat Laporan keempat yang tengah ditindaklanjuti adalah terkait pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman. Polisi menduga ada unsur ancaman yang diterima Manajer Madura FC, Januar Herwanto, dari anggota exco PSSI berinisial H. "Terjadi match fixing antara Madura FC melawan PSS Sleman." H menawarkan uang sebesar Rp 100 juta namun ditolak kemudian malah naik lagi jadi Rp 150 juta yang akhirnya saudara H mengancam akan membeli pemain," bebernya.

           Jadi, Dedi mengungkapkan  terkait laporan yang belum ada tersangkanya, polisi saat ini masih fokus mendalami keterangan para  saksi. "Terlapor belum dipanggil, saksi dulu. Kalau saksi sudah kuat, (terlapor) tidak perlu dipanggil tinggal dilakukan upaya paksa," ungkapnya.(vk)

 

 

Tuesday, 15 January 2019 03:16

 

 

 

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Jamhari Muslim alias Ari, tersangka kasus pembunuhan sadis satu keluarga yang menimpa Almarhumah Hasnatul Laili (35)  bersama dua orang putrinya Melan Miranda (16) dan Cika Ramadani (10) Warga Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Sabtu (12/1/2019) lalu terancam penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung dalam Pers Rilis di Mapolda Bengkulu, Senin (14/1/2019) mengatakan pelaku merupakan suami ketiga dari korban. Pelaku dijerat pasal berlapis yakni 340, pasal 338, pasal 365 sanksinya bisa hukuman mati.

“Sanksi yang diberikan dalam kasus ini bisa hingga hukuman mati. Tersangka sempat lari ke Bengkulu menggunakan travel, karena mungkin merasa dikejar Polisi kemudian tersangka pergi ke Bengkulu Selatan dan di situlah tersangka ditangkap disalah satu hotel ketika sedang istirahat,” terang Kapolda.

Kasus ini, kata Kapolda, merupakan pembunuhan berencana. Pasalnya tersangka telah menyiapkan dari pukul 03.00 WIB untuk melakukan pembunuhan kepada korban lantaran diduga sakit hati.

“Kita masih mencari alat bukti lain untuk rangkaian pasal yang dikenakan nanti. Sementara untuk keterlibatan orang lain sementara belum ada dan kita masih dalami kasus ini,” kata Kapolda.

Seperti dilansir sebelumnya, dalam melakukan tindakan sadis tersebut pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa Korban dan anak anaknya hanya karena merasa sakit hati saat Korban menolak untuk diajak pelaku rujuk kembali setelah sempat bercerai.

Naasnya, Kedua anak Korban ikut menjadi pelampiasan emosi pelaku lantaran secara tidak sengaja menyaksikan perbuatan pelaku saat menghabisi nyawa Korban di kediaman Korban saat itu.

Tanpa rasa kasihan, pelaku mengaku membunuh ketiga korban dengan cara memukul kepala para korban menggunakan balok kayu dan mencekit leher para korban menggunakan kabel hingga tidak bernyawa lagi.

Sebelumnya, Warga jalan Ahmad Yani Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Curup Timur, Sabtu (12/1) sore mendadak heboh. Kehebohan terjadi setelah salah satu Warga setempat menemukan jasad Lili (45) beserta kedua anaknya yang bernama Miranda dan Cika tewas bersimbah darah di dalam kamar tidur dengan kondisi tertutup selimut.

Ketiga korban meninggal dunia akibat dipukul menggunkan benda tumpul berulang kali hingga tewas.(1nd)

Monday, 14 January 2019 01:52

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) - Membenahi tingkat kinerja dan layanan terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di seluruh pelosok Nusantara, Kementerian Sosial RI bersama Polri sepakat melakukan pengamanan dan penegakan hukum distribusi bansos.

      Hal ini direalisasikan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemensos RI dengan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Mabes Polri Jakarta. Disaksikan seluruh Kapolda dan Gubernur Se-Indonesia, via Video Conference, termasuk di di Ruang Vicon Polda Bengkulu, Jumát, (11/1/2019) “Hal ini kita lakukan dan kita kerjasamakan dengan Polri dalam rangka membenahi penyaluran bansos, sehingga bisa 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi,” jelas Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita, usai Penandatanganan Nota Kesepahaman

            Dikatakan Kapolri Jenderal Polisi Tito karnavian, tindak lanjut MoU akan dibentuk Satgas Khusus Pengamanadan Pengawalan Distribusi, mulai dari di tingkat Polri, Polda, Polres hingga Polsek.“Kita berusaha betul dari jajaran Polri memastikan agar Mensos bisa menyalurkan bansos secara lancar tanpa ada kendala yang berarti,” ujar Kapolri Tito Karnavian

            Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, terkait Nota Kesepahaman ini bersama Polda Bengkulu Pemprov Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos), siap menindaklanjuti hal ini secara aktif dan terintegrasi, sehingga penyaluran Bantuan Sosial bisa 6T dan berjalan maksimal.“Jelas MoU ini akan segera kita tindaklanjut bersama Polda Bengkulu, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang berhak mendapatkan bansos tidak terdaftar di data kementerian,” ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.       Selain itu menindaklanjuti arahan Mensos RI dalam Vicon tersebut, dengan total anggaran bansos 2019 sebesar 54,3 Terliun Rupiah, Dinsos Se-Seindonesia diminta segera mengupdate data masyarakat tidak mampu, sehingga penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran. (1nd)

Monday, 14 January 2019 01:44

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM —Kesigapan dalam menelusuri aktor intelektual terkait  berita bohong atau hoaks kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.Hingga kini Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menelusurinya.

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Kamis(10/1)2019  mengatakan, pelacakan atau penelusuran dalang hoaks melalui pemeriksaan lanjutan tersangka BBP yang diduga membuat konten berita bohong atau hoaks. “Masih dituntaskan dulu pemeriksaan tersangka BBP dan penguatan alat bukti dulu, baru apabila sudah cukup kuat tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan Tersangkanya,” ujarnya.

            Selanjutnya,  Dedi menegaskan terus mendalami dan menelusuri jejak digital dari SIM card atau kartu ponsel milik tersangka BBP yang telah dibuang bersama ponselnya. “HP yang sudah dibuang (tersangka BBP) dan HP lain, jadi ada dua HP yang disita,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan diketahui, tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. "Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong."BBP terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara,"jelasnya.

           Lebih jauh, Dedi merinci selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu. Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah." Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp," rincinya 

 

              Jadi, Dedi menadaskan salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki. " Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks," tandasnya.(vk)

Monday, 14 January 2019 01:36

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-- Upaya meningkatkan kinerja, akhirnya Kepolisian akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk membantu pengamanan Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Kementerian Sosial. 

         Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian disaat  konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/1)2019)mengatakan  Polri akan membentuk satgas (Satuan Tugas) dukungan pengamanan bantuan sosial oleh Kemensos. Pri keseriusan pemerintah untuk menjalankan program bantuan sosial. “Kita melihat kesungguhan dari Bapak Presiden untuk memerhatikan masyarakat kurang mampu dari tahun ke tahun meningkat. Tahun lalu (anggaran bantuan sosial) lebih kurang Rp 39 triliun, tahun ini naik menjadi Rp 54,3 triliun angka yang besar,” ujarnya. 

          Selanjutnya, Tito menegaskan Satgas Polri akan dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono. Ke depannya, satgas akan dibentuk di setiap kepolisian daerah. “Saya minta Beliau paralel partner dengan Pak Irjen Kemensos yang ditunjuk oleh Bapak Mensos untuk bicara teknis anggaran Rp 54 triliun paket program ke mana saja. Setelah itu distribusinya bagaimana karena ini melibatkan network yang luas sampai ke jutaan masyarakat,”tegasnya.

           Untuk itu, Tito menjelaskan Satgas bertugas melakukan supervisi terhadap sasaran-sasaran program bantuan sosial ." Ini dilakukan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.. 

 

          Sesuai dengan pemiberitaan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) soal pengamanan program bantuan sosial. Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan kerja sama lain yang disepakati. (Vk)

Monday, 14 January 2019 01:26

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya menjawab kasus Novel, akhirnya Kepolisian mengeluarkan surat tugas untuk membentuk tim khusus dalam rangka pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Surat tugas itu dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

         Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019)  mengatakan dan membenarkan Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM atas ranah Kepolisian negara Republik Indonesia dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” ujarnya

         Selanjutnya Iqbal menegaskan dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang menyebutkan,  tim gabungan terdiri dari 65 orang dari berbagai unsur di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian. “Tim gabungan yang terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK, tokoh masyarakat, pakar dan pihak lain yang dibutuhkan, paling lambat 30 hari setelah rekomendasi (Komnas HAM) diterima,” tegasnya. 

 

         Untuk  itu, Iqbal menjelaskan dalam surat tugas tersebut, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan. "Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019," jelasnya. 

         Sesuai data , penyiraman air keras terhadap Novel Pada 11 April 2017, seusai melaksanakan shalat subuh di masjid tak jauh dari rumahnya, Novel tiba-tiba disiram air keras oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Cairan itu mengenai wajah Novel. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga Novel tak sempat mengelak. Tak seorang pun yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sejak saat itu, Novel menjalani serangkaian pengobatan untuk penyembuhan matanya. Ia terus menanti penuntasan kasusnya.

      Sebab, hingga saat ini, polisi belum bisa mengungkap siapa dalang penyerangan tersebut. Baca juga: Prabowo-Sandiaga Akan Angkat Isu Kasus Novel Baswedan di Debat Perdana Diberitakan sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan laporan hasil pemantuan terhadap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. 

 

         Salah satu hasilnya, Komnas HAM merekomendasikan agar Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian segera membentuk tim gabungan. "Tim gabungan untuk mengungkap fakta, peristiwa dan pelaku penyiraman air keras kepada Novel yang terjadi pada 11 April 2017," ujar Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).(vk)

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Aksi pembuat berita bohong tentang Ijasah Presiden Jokowi atau Jokowi palsu...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM — Melalui proses yang panjang Tim Satgas Antimafia Bola bentukan Polri terus...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan