Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Pemkot  Bengkulu  berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019
Last Updated on Jun 23 2019

Pemkot Bengkulu berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019

    BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu  berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019 yang diberikan oleh  Dirjen Perbendaharaan Kementerian  Keuangan RI, Grage Horizon, Selasa (18/6/2019).  Dua capaian kota Bengkulu itu terdiri atas kategori pengelolaan Fiskal...
Presiden Jokowi: Seluruh Bidang Tanah di Gresik Bersertifikat pada 2024
Last Updated on Jun 23 2019

Presiden Jokowi: Seluruh Bidang Tanah di Gresik Bersertifikat pada 2024

    GRESIK(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Gresik dengan keseluruhan mencapai 3.200 sertifikat. Penyerahan berlangsung di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Kamis, 20 Juni 2019...
Presiden Angkat Isu Rakhine State di _Retreat_ KTT ASEAN
Last Updated on Jun 23 2019

Presiden Angkat Isu Rakhine State di _Retreat_ KTT ASEAN

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam pertemuan retreat KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni 2019. "Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita semua,” kata Presiden memulai...
Dugaan Korupsi Di Kementerian Kelautan  Diperiksa Kejaksaan
Last Updated on Jun 23 2019

Dugaan Korupsi Di Kementerian Kelautan Diperiksa Kejaksaan

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Terkait dengan kasus tindak Pdaina Korupsi  dalam pembangunan  kapal  Perikanan di Kementerian kelautan  dan perikanan RI, ada 4 saksi  yang periksa yaitu Nur Azizi, Harmoko Prasmasji,  Gaduh Nur Hidayat dan  Adiriansroob Vrenfky...
Kejagung : Pidsus Kejagung Periksa Saksi Rudy F Simanjuntak Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit PT Bank Mandiri(Tbk)
Last Updated on Jun 23 2019

Kejagung : Pidsus Kejagung Periksa Saksi Rudy F Simanjuntak Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit...

      JAKARTA KORANRAKYAT.COM-  Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Mandiri(Tbk) kepada PT Central Stall Indonesia. Pidsus Kejaksan Agung memeriksaa Saksi itu Rudy F Simanjuntak Special Assets Management (SAM) Bank Mandiri Pusat,            ...

World Today

  •  
    Presiden Angkat Isu Rakhine State di

     

     

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam

     
Redaksi

Redaksi

Sunday, 23 June 2019 16:53

 

 

BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu  berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019 yang diberikan oleh  Dirjen Perbendaharaan Kementerian  Keuangan RI, Grage Horizon, Selasa (18/6/2019).  Dua capaian kota Bengkulu itu terdiri atas kategori pengelolaan Fiskal Regional TA 2018 dan kategori Pemda Pengelola SKIP KUR TA 2018 terbaik.Untuk diketahui Treasury award adalah penghargaan kepada satuan kerja, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Pemerintah Daerah pengelola keuangan terbaik untuk kinerja keuangan.

           “Alhamdulillah Kota Bengkulu mendapatkan reward penghargaan bergengsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Alhamdulilah kita mendapatkan peringkat pertama mengungguli Provinsi Bengkulu dan 9 kabupaten yang ada di Bengkulu dalam 2 kategori,” ucap Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi.

           Dedy menjelaskan pencapaian tersebut atas kerjasama semua jajaran untuk bekerja Profesional, kerja ikhlas dan kerja cerdas. dengan arahan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan.“Alhamdulillah atas kerja keras ini, kota Bengkulu mendapatkan predikat terbaik dari seluruh kabupaten yang di ada di provinsi Bengkulu. Kedepannya Predikat ini akan kita pertahankan,” kata Dedy Wahyudi.

             Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, dalam hal ini diwakili  Direktur Pelaksana Anggaran, Wiwin Estianty mengajak seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menggunakan anggaran secara optimal.“Kami mohon menjadi perhatian bersama untuk lebih bisa mengelola keuangan secara profesional dari setiap bulannya,” ungkapnya.

 

          Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, juga berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bengkulu.(1t*)

Sunday, 23 June 2019 15:44

 

 

GRESIK(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Gresik dengan keseluruhan mencapai 3.200 sertifikat. Penyerahan berlangsung di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Kamis, 20 Juni 2019 .  Kepala Negara kembali menjelaskan dalam sambutannya, di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat. Namun, hingga 2015 kemarin baru sebanyak 46 juta bidang tanah yang memiliki bukti hak kepemilikan.

         "Bayangkan, 80 juta (bidang tanah) yang belum. Berarti bapak dan ibu sekalian yang pegang sertifikat hari ini sangat beruntung. Alhamdulillah," ujarnya di hadapan ribuan penerima sertifikat. Di Gresik sendiri, diperkirakan terdapat kurang lebih 775.514 bidang tanah. Dari jumlah tersebut sebanyak 341.606 sudah terdaftar dan memiliki sertifikat. Untuk ratusan ribu bidang tanah yang belum bersertifikat di Gresik, pemerintah menargetkan pada tahun 2024 kelak seluruh bidang tanah tersebut telah memiliki sertifikat.

            "Tadi sudah dijanjikan Pak Menteri BPN, Gresik 2024 semuanya selesai. Pak Menteri yang janji, saya dan bapak, ibu tinggal menagih janjinya. Sekarang, menteri kalau kerja itu pakai target," kata Presiden. Demikian halnya bagi bidang tanah di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya memiliki target untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia memiliki tanda bukti hukum dan kepemilikan atas tanah atau lahan masing-masing."Target kita 2025 seluruh Indonesia yang namanya sertifikat ini insyaallah rampung," ucapnya.

             Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya, mengatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur, bidang tanah yang telah bersertifikat 54,45 persen dari keseluruhan bidang tanah di provinsi tersebut yang diperkirakan mencapai 19.498.377 bidang. Ia berharap agar program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dijalankan pemerintah guna mempercepat penerbitan sertifikat untuk rakyat dapat menyejahterakan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur.

            "Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih karena ketika mereka pegang sertifikat tanah maka akan ada harapan kemungkinan bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga," tuturnya.

 Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Staf Khusus Presiden Ahmad Erani.(eas)

Sunday, 23 June 2019 15:21

 

 

BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam pertemuan retreat KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni 2019. "Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita semua,” kata Presiden memulai pandangannya dalam pertemuan retreat. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Pemimpin ASEAN telah memberikan mandat ke AHA Centre untuk melakukan _Needs Assessment_ guna membantu Myanmar mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.

         Mandat tersebut sudah dijalankan melalui pelaksanaan _Preliminary Needs Assessment_ (PNA) tim ke Rakhine State. PNA sudah menyampaikan laporan dari pelaksanaan mandatnya. Dengan adanya laporan PNA, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya.

          Pertama, rekomendasi laporan PNA harus ditindaklanjuti. "Saya berharap bahwa _High Level Committee_ dapat segera membuat Plan of Action_ dengan _time frame_ yang jelas,” kata Presiden Jokowi.Lebih jauh Presiden mengatakan, "Tindak lanjut rekomendasi akan membantu terciptanya kemajuan dalam persiapan repatriasi.”Kedua, isu keamanan menjadi kunci bagi pelaksanaan repatriasi."Kita semua prihatin terhadap situasi keamanan di Rakhine State yang belum membaik,” ujar Presiden. 

             Indonesia berharap Pemerintah dan otoritas Myanmar dapat terus secara maksimal mengupayakan pemulihan keamanan. Tanpa jaminan keamanan, tidak akan mungkin terjadi repatriasi.Presiden Jokowi juga menyarankan ASEAN dapat membantu membangun komunikasi dengan Bangladesh dan pengungsi di Cox's Bazar. “Tentunya dengan tetap menghormati proses komunikasi bilateral Myanmar-Bangladesh,” kata Presiden Jokowi. Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara Myanmar, Bangladesh, dan para pengungsi menjadi bagian penting bagi kesuksesan persiapan repatriasi.(eas)

 

 

 

Sunday, 23 June 2019 14:57

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Terkait dengan kasus tindak Pdaina Korupsi  dalam pembangunan  kapal  Perikanan di Kementerian kelautan  dan perikanan RI, ada 4 saksi  yang periksa yaitu Nur Azizi, Harmoko Prasmasji,  Gaduh Nur Hidayat dan  Adiriansroob Vrenfky Manuputty. 

               Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Dr Mukri di temui di Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis(20/6)2019 mengatakan  pada hari ini , 20 Juni 2019 penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan kapal perikanan di            

              Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Ada pun 4 orang saksi yang diperiksa  yaitu 1 Nur Arif Azizi ( inspektur II pada inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI). 2. Ir Harmoko Prasmasji ( Direktur Jenderal  Perikanan Tangkap  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan RI periode 2015-2016), 3. Gaduh Nur Hidayat ( Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap dan Sekretariat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Perode  tahun 2016). 4. Adriansroob Vrenfky Manuputy( Direktur PT Kairos Anugrah Marina),"ujarnya.

Selanjutnya, Mukri menegaskan pada saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak Pidana Korupsi, dimana pada tahun Anggaran 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan  RI melakukan pengadaan bantuan kapal dengan Pagu anggaran sebesar Rp 477.958.245.000 dengan realisasi  angaran pembangunan kapal perikanan adalah sebesar Rp 209.767.095.831. "Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan  kapal perikanam, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu pembayaran dilakukan apa bila satuan unit kapal telah sampai di lokasi," tegasnya 

                Untuk itu, Mukri menjelaskan namun sampai dengan akhir tahun 2016 dan 754 unit kapal , baru selesai 57 unit kapal sehingga sesuai syarat-syarat khusus kontrak pembangunan  Kapal Perikanan , maka yang seharusnya dibayarkan hanya untuk 57  unit kapal senilai Rp 15.969.517.536. " Sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan, akan tetapi pada akhir tahun anggaran adanya perubahan (addendum) ketentuan mengenai cara pembayaran dan yang semula dengan cara Turn Key, menjadi sesuai Progress dengan tujuan agar meskipun kapal belum selesai dikerjakan," jelasnya. pembayaran dapat dilakukan,." jelasnya. 

 

Jadi, Mukri merinci untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tersebut , akhirnya dibayarkan sesuai nilai kontrak atau secara keseluruhan sebesar Rp 193.797.578.295." Dan untuk sisa pekerjaan yang belum selesai di jamin dengan garansi bank," rincinya. (vk)

Sunday, 23 June 2019 14:36

 

 

 

JAKARTA KORANRAKYAT.COM-  Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Mandiri(Tbk) kepada PT Central Stall Indonesia. Pidsus Kejaksan Agung memeriksaa Saksi itu Rudy F Simanjuntak Special Assets Management (SAM) Bank Mandiri Pusat,

            Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Dr Mukri di temui di Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis(20/6)2019 mengatakan pada hari ini Kamis(20/6)2019 penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari PT Bank Mandiri ( Tbk) kepada PT Central Stall Indonesia." Adapun saksi yang diperiksa yaitu Rudy F Simanjuntak( Special Assets Management( SAM) Bank Mandiri Pusat)," ujarnya..

              Selanjutnya, Mukri menegaskan bahwa sebelumnya penyidik telah menetapkan  7 orang tersangka inisial AP( Relationship Manager Bank Mandiri Solo),.MAEP( Mantan Team Leader Bank Mandiri CBC Solo) selaku pengusulan kredit kepada PT Central Stall Indonesia HA( Mantan Senior Credit Risk Manager RRM VII Semarang-Floor Solo) selaku pengusul Kredit Kepada PT Sentral Stell Indonesia, ED(CBC Manager PT Bank Mandiri Solo) selaku Komite Kredit Tingkat I, MSHM( PKMK-RRN VII Semarang Floor Solo) selaku Komite Kredit Tingkat ." SBR( GH Regional Commercial Sales 2) selaku Komite Kredit Tingkat II dan MSP ( PKMK- Commercial Risk) selaku Komite Kredit Tingkat II serta Korporasi PT Central Stall Indonesia dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai  Rp 201.176.328.414," tegasnya.

 

          Untuk itu, Mukri menjelaskan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang sama, dimana Penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka Mulyadi Supardi alias Gua Ping atau Apung( Karyawan Swasta)dan Erika W Liong( Direktur Utama PT Central Stall Indonesia). "Dan keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ,Jakarta Pusat," jelasnya. (vk)

Monday, 17 June 2019 13:52

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Upaya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat dan solit, dalam pembentukannya Pansel KPK meminta masukan dan dukungan Kejagung, Polri, Mahkamah Agung bahkan Pemred untuk menjamin transparan.

                   Ketua Panitya Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),  Yenti Ganarsih ditemui di Mabes Polri di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan , Kamis (13/6) 2019 mengatakan  memang memberitahukannya untuk menjaga transparansi apapun yang Pansel lakukan pada hari ini tahapannya adalah meneruskan audiensi yang kemarin yaitu KPK dan Jaksa Agung. " Sekarang Kapolri , nanti sore kita akan dengan Pemred , Minggu depan kita dengan Ketua Mahkamah Agung," ujarnya. 

                Selanjutnya, Yenti menegaskan jadi memang dalam program kami disini seperti kepada KPK maupun kepada  Jaksa Agung kami sampaikan bahwa pertama kami akan meminta bantu doktreking , yang kedua kami meminta masukan dari Kapolri, Jaksa Agung ,dan karena apa karena KPK itu dirikan juga dengan maksud untuk triker meganisme untuk membangun korelasi dan supervisi. "  Sehingga  kami menanyakan sejauh ini bagaimana hubungan diantara lembaga penegak hukum terhadap tindak Pidana Korupsi itu sendiri antara lain," tegasnya. 

                  Untuk itu, Yenti menjelaskan kemudian kita juga yang terakhir mengundang calon-calon dari Polisi untuk mendaftarkan . Begini saya sampaikan bahwa dalam undang-undang jelas disampaikan  bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat , unsur Pemerintah diantaranya adalah Penegak hukum ." KPK adalah Lembaga Penegakan hukum dan pencegahkn korupsi . Jadi oleh karenanya kami mengundang dan memohon kepada Bapak Kapolri untuk Pak kapolri mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftarkan  sebagai calon komisioner KPK. Sejauh ini pembahsaan kami lebih dari dua jam kita sudah melakukan hal-hal yang sangat positif," jelasnya. 

              Sementara  itu, Kapolri, Jenderal Pol  Muhammad Tito Karnavian mengatakan kami dari Polri terima kasih banyak kepada Pansel KPK yang dipimpin oleh ibu Yenti Ganarsih tadi kita diskusi dan beliau memberikan masukan sekaligus perkenalan tentang Pansel yang ada ini , memang ada dua anggota Pansel yang tidak sempat hadir  karena ada kegiatan lain Pak Hendardi dan Prof Indriyanto Seno Aji ." Kemudian dalam diskusi itu salah satu yang disampaikan adalah mengenai calon dari Polri. Karena dari undang-unndang KPK itu tadi  saya sampaikan, Komisioner dari unsur Pemerintah itu diantaranya adalah Penegak Hukum kepolisian. Kita juga memang ada dari awal sudah ada beberapa orang yang telah menjadi Komisioner diantaranya Pak Taufik Ruki, Ibu Basara Panjaitan disaat ini, Pak Bibit Waluyo sudah pernah ada," ujarnya.

                  Selanjutnya, Tito menandaskan ini dengan adanya pembukaan baru penggantian Komisioner Bulan Desember kemudian dilakukan pembukaan pendaftaran tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 4 Juli 2019 tentunya dari polri juga akan berusaha mengirimkan perwira-perwira terbaik, khususnya perwira tinggi yang terbaik. "Salah satu kriterianya yang penting adalah Track recordnya baik, kemudian memiliki kemampuan bidang reserse terutama dalam penangnan kasus-kasus korupsi , sehat jasmani rohani dan nanti akan mengikuti asesment dan juga test dari panelis Pansel pemakalah dan lain-lain.oleh karena itu kami tentu berusaha memberikan calon-calon yang terbaik berapa jumlahnya tidak ada pembatasan," tandasnya. 

           Untuk itu, Tito menjelaskan kami sekarang sudah memiliki beberapa orang tapi kita membuka secara internal, sehingga prinsipnya nanti tentunya kami akan mengirim dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pansel untuk menilainya. Mudah-mudahan dari Polri ada terpilih. "Kenapa kalau seandainya dari Polri terpilih akan mempermudah sinergi Kepolisian, karena Kepoliisian polri ini juga memiliki jaringan nasional dan juga ada elemen-elemen penanganan kasus korupsi  Dirtipikor Mabes Polri, di Polda-polda juga ada , Kasi Tipikor, di polres ada Satipikor ini bisa dimanfaatkan oleh KPK untuk menjadi mesin bersama-sama memberantas , KPK memberatas kasus Korupsi, mencegah Korupsi  yang sebesar ada di Indonesia itu tidak mudah," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito merinci sinergi ini lah mudah-mudahan bisa di bangun ketika ada siapa tahu terpilih komisioner salah satu ada Polri akan mempermudah kerja sama sinergi ini . Itulah kira -kira harapan kita .Sekali lagi kita akan mengirimkan kader-kader terbaik untuk ikut dalam seleksi ini. "Dan prinsip dari pada Polri akan berusaha maksimal bekerjasama dengan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi," rincinya.  

               Ketika ditanya apa dari Pansel apakah sudah mengantongi anggota Polri, Yenti mengakui belum mengantongi  dan yang diam-diam belum ada juga, jadi tidak ada apa-apa dikantong." diharapkan yang ingin mendaftar segera mendaftarkan,  Pembukaan belum dan yang diam -dian belum ada juga tidak ada apa-apa di kantong," akunya.

              Lebih lanjut, Yenti membeberkan Pertama kita akan ke BIN  dan juga akan ke BNPT adalah sesuatu yang baru karena eranya seperti ini sehingga kita jujadiga tidak mau kecolongan jangan sampai terpapr  radilkalisme, kita juga akan ke BNPT selain ke BIN. "Kita selala kita lakukan traking untuk itu. Kemudian nanti malam kita akan ada pertemuan dengan Pemred menyampaikan ada transparan   ikut komlain dan ananti malam kita akan jan 19.00. hingga  jam 22.00 kita akan mendengarkan diskusi dan mendengarkan masukan-masukan dari Pemred terkait karena permaslahan Korupsi itu per. Setiap pimpinan KPK itumasalahan kita semua menimbulkan permasalahan penegak hukum semata. apa lagi masalah KPK termasuk permasalahan dari media. Dimana Media juga harus andil untuk membongkar korupsi dan juga menjaga agar marwah penegak hukum penindak korupsi tetap bagus," bebernya. 

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Pansel KPK, Harkristuti Harkriswono mengatakan kalau mengenai syarat-syarat administratif saya kira sudah ada undang-undangnya tidak perlu sampaikan, pada dasarnya kami  mencari pimpinan KPK yang pertama yang memiliki integirtas. kedua  adalah kopetensi, karena integritas karena kopetensi adalah sangat banyak kendalanya. "Kami juga berharap orang punya pengalaman organisasi jangan memimpin karena kita tahu bahwa di KPK ada masalah di dalam jadi calon ini harus bisa menghadapi  dan merangkul semua pihak yang ada didalam organisasi." ungkapnya.

               Harkristuti menandaskan Kami juga tentu berharap dan saya agak tidak sepakat  kita cari setengah dewa tapi yang bisa mengharapkan tetapi bisa menghadapi venjer , punya keberanian, akan tetapi dasarnya adalah hal-hal yang tergantung kepada penegak hukum tinggal kita sangat berharap orang -orang yang kita pilih  itu adalah punya kebijaksanaan tetapi bukan bijak sana bisa sini tetapi waydan bisa mengayomi organisai dan jangan lupa ini jika ada satu lembaga ada kolektif weidar ship  setiap pimpinan KPK itu bisa bersama-sama mengirim utusan tidak hanya satu atau dua dan  kita tidak berharap." Dalam keputusan harus dengan voting.. Karena kita organisasi penggempur, pengambilan keputusan diambil atas dasar hukum bukan voting. ini yang kita harapkan kedepannya, "tandasnya.   

Sesuai perkembangan, Tito mengungkapkan begitu juga udah ada beberapa nama yang sudah menyampaikan keinginan-keinginan nya untuk maju di  AS SDM  ada 8 tetapi masih terbuka kesempatan dan nantinya pembukaannya tanggal 17 Juni sampai 4 Juli." Jadi masih ada waktu,saya juga dalam forum ini sebagai rekan-rekan terutama Perwira Tinggi ,saya harapkan yang ingin mendaftar segera mendaftar, tolong cek betul track record masing-masing kemudian HKPN masing-masing ada atau tidak karena itu menentukan,  disamping tentunya kopetensi  pengelaman pernah di reserse pernah menanngani kasus korupsi lebih bagus tentu ada yang lain seperti tes kesehatan, fisik maupun phisikis," ungkapnya .

 

          Tito menambahkan Kemudain komitmen of interes, Selama ini sudah banyak anggota  Polisi yang sudah ada berada di KPK dan jalan salah , KPK awal berdiri sudah banyak anggota pendahulu polisi yang masuk sebagai Ketua,Sebagai Deputi, sebagai pak Erwin Narko, sebagai direktor penyidikan , sebagai penyidik banyak sekali. "Sebagian besar mereka profesional dan  mereka selesai dalam prestasi yang baik tidak membuat masalah. Sepanjang mereka sudah masuk dalam KPK sudah terikat dalam segala peraturan KPK meskipun mereka anggota Polri. Kitapun tidak banyak ikut campur tentang operasionalnya yang mungkin kalau maasakahapembinaan karirnya mereka sudah selesai perlu kembaki ke Polri kesempatan mereka sekolah kesempatan mereka untuk dipromosi, dan yang lain-lain. Kala terkait karena itu bagus dipromosi kalau engga bagus ya engga promosi. Operasional kalau sudah masuk ke KPK yasilakan ikuti aturan KPK," tambahnya.( vk))

Monday, 17 June 2019 13:00

 

 

Bengkulu. (KORANRAKYAT.COM)  - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memastikan seluruh persiapan termasuk venue dari 11 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan siap digunakan pada bulan agustus mendatang. 

Lanjut Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, terkait peralatan yang sesuai standar termasuk promosi juga perlu diperhatikan agar event nasional yang berlangsung di Provinsi Bengkulu ini berjalan sukses. 

Begitupun semua peralatan dengan standarisasi teknis yang memenuhi persyaratan untuk Porwil juga siap. Kemudian promosi kegiatan pembukaan dan penutupan yang dipusatkan di stadion sawah lebar,” jelas Gubernur usai meninjau proses pembangunan venue PORWIL Sumatera X Tahun 2019 Provinsi Bengkulu, di Stadion sawah lebar, Sabtu (15/06)

Selain itu, Rohidin menanggapi tawaran Sumatera Selatan untuk membantu dari segi peralatan dari beberapa cabor yang dipertandingkan. Standarisasi perangkat peralatan diperhatikan agar sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

"Tawaran dari semua pihak, kita sambut secara baik dan positif. Itu sebagai bentuk apresiasi dan dukungan berbagai elemen agar Porwil ini berlangsung sukses, dan ini merupakan kesuksesan bersama," tegas Rohidin 

Selain itu, Kadispora Provinsi Bengkulu Atisar Sulaiman, berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan sosialisasi pihaknya akan semaksimal mungkin. Mulai dari sosialisasi melalui media massa maupun melalui media luar ruang lainnya.“Sosialisasi ke masyarakat itu akan dilakukan mulai sekarang, baik melalui stiker, baliho dan spanduk, maupun melalui media massa, cetak, elektronik maupun online,” terangnya.(Red)

 

 

Monday, 17 June 2019 12:50

 

 

Bengkulu (KORANRAKYAT.COM) – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebentar lagi akan mengeluarkan surat penetapan lokasi (penlok) terkait proyek jalan tol kota Bengkulu-Taba Penanjung Bengkulu Tengah.

“SK penetapan lokasi sebentar lagi akan dikeluarkan, kemungkinan dalam dua minggu ini setelah semua tahapan tuntas dilaksanakan oleh tim,” kata Rohidin, Rabu (12/6/2019).Lanjutnya, surat keputusan bisa dikeluarkan dengan waktu yang tidak lama karena kerja keras tim persiapan pengadaan lahan.“Ini tergantung dari tim, jika cepat diselesaikan maka SK juga akan segera turun,” lanjut Rohidin.

               Menurut Rohidin, perlu adanya kesinambungan entitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Benteng. Setelah itu SK Penlok dikeluarkan selanjutnya pembebasan lahan oleh tim dan dilanjutkan dengan pembangunan fisik jalan tol Bengkulu-Lubuklinggau trase pertama.

 “Saya minta tidak ada transaksi jual beli di kawasan yang akan dilewati jalan tol dan kepada wali kota serta bupati mari bersama sama mensukseskan program strategis nasional di Bengkulu,” kata Rohidin.

              Diketahui, berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan jalan tol Bengkulu diawali dengan trase Taba Penanjung-Bengkulu sepanjang 17,6 km. Simpang Betungan Kota Bengkulu ke Taba Penanjung kabupaten Benteng membutuhkan luas sekitar 270,98 hektar area. Dengan melalui 1 kota 1 kabupaten 5 kecamatan 6 desa dan 1 kelurahan.

          Jalan yang dilewati jalan tol ini adalah kelurahan Betungan kecamatan Sawah Lebar kota Bengkulu dan selanjutnya kecamatan yang berada di kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Di Benteng terdiri dari kecamatan Talang Empat dengan desa Se Kab, Padang Ulak Tanjung, dan Jumat. Kemudian kecamatan Karang Tinggi dengan desa yang dilalui Sukarami dan kecamatan Semidang Lagan yaitu dengan Desa Lagan.Proyek jalan tol Bengkulu-Lubuklinggau ini diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp 14,587 triliun.(1n)

 

 

Wednesday, 12 June 2019 14:55

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Densus 88 pada 10 juni dan 11 Juni 2019 melakukan penangkapan 6 orang  teroris . Sementara  4  orang teroris  di Bekasi dan 2  orang  di Kalteng..  Pada 13 Desember 2018 yang lalu mereka melakukan latihan militer digunung Salak Aceh yang disebut  Idat oleh Kelompok Abu Hamzah

      Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas, Kombes Pol Asep Adi Saputra di temui di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Rabu(12/6)2019 mengatakan   Densus 88 melakukan Kegiatan Preventif Struk ini bermula dari upaya ketika pada 13 Desember 2018 yang lalu melakukan tindakan didaerah gunung Salak, Aceh terhadap pada sebuah kelompok yang disebut kelompok Abu Hamzah yang melaksanakan kegiatan  latihan militer di gunung tersebut atau istilah mereka Idat ."Nah ketika terjadi upaya penangkapan dan tidak secara keseluruhan tertangkap pelaku teror ini ada yang melarikan diri ke beberapa daerah , seperti ke Bekasi, Jakarta dan Kalimantan Tengah," ujarnya.

           Selanjutnya, Asep menegaskan nah saat ini lah beberapa waktu yang lalu  dari tanggal 10 Juni sampai tanggal 11 Juni melakukan upaya penangkapan  sesuai  daftar pencarian orang tersebut dan kegiatan itu menghasilkan ada 6 orang teroris yang kita tangkap,4 orang yang berada di Bekasi dan 2 orang di Kalimantan Tengah."Barang bukti yang bisa diamankan terkait dengan hal ini adalah alat-alat komunikasi dan beberapa buku mengenai ajaran jihad dan tata cara pembuatan bom juga bahan peledak," tegasnya.

          Asep menjelaskan  beberapa hal yang saya klarifikasikan yang di Kalimantan Tengah hanya dua DPO dengan inisial T dan A yang menjadi target dari Densus 88 dan sebagai mana  tadi merupakan pelarian gunung Salak yang berada di Aceh." Sementara yang lain diamankan di Kalimantan Tengah adalah famili dari yang bersangkutan. Dan mereka semua dalam pendalaman," jelasnya. 

         Asep merinci tetapi yang perlu dicatat adalah 2 orang ini saja menjadi daftar pencarian orang Densus 88 itu."Seperti saya katakan diluar 2 orang tadi merupakan krabatnya dan kita melakukan pendalaman, apakah dalam proses terpapar atau tidak. Namun sekali jelasnya adalah 2 orang yang berinisial T dan A daftar pencarian dari Densus 88, 'rincinya..

 

          Disinggung JAD, Asep mengungkapkan Jaringan JAD Abu Hamzah yang ada di Indonesia ini."Apakah pernah ikut pelatihan terkait dengan ISIS,Saat ini yang menjadi catatan dari Densus 88, latihan Militer yang biasa disebut Idat ini dilakukan di gunung Salak Aceh itu," ungkapnya. (vk).

Wednesday, 12 June 2019 14:40

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  K asus kerusuhan  21 Mei dan 22 Mei 2019 akhirnya dibentuk tim gabungan oleh Kapolri  dan dimotori oleh Irwasum dan tim ini juga bekerja sama dengan Kompolnas, Komnas HAM dan Ombusman.

         Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas, Kombes Pol Asep Adi Saputra di temui di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Rabu(12/6)2019 mengatakan  dibentuknya tim investigasi gabungan ini terkait kita dengan upaya mencari fakta  peristiwa 21 Mei dan 22 Mei di Jakarta yang lalu.."Tim gabungan investigasi ini merupakan bentukan  Kapolri yang diketuai oleh Bapak Irwasum Polri. Kegiatannya adalah untuk mencari bagaimana mencari fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya ketika tanggal 21 Mei dan 22 Mei itu di Jakarta," ujarnya.

Selanjut, Asep  menegaskan kemudian dalam mekanisme kerjanya tim investigasi gabungan juga bekerjasama secara paralel dengan fungsi-fungsi pengawasan yang lainnya. "Ya, misalnya seperti Kompolnas, Komnas HAM dan juga Ombusman. Kemarin dan  beberapa lalu dilakukan kegiatan kita untuk berkoordinasi dengan Ombusman, yang kedua di Kompolnas secara keseluruhan. Kedua lembaga ini menyambut baik terhadap upaya investigasi ini," tegasnya.

           Asep jelaskan ada sebuah semangat dimana secara keseluruhan seluruh lembaga ini akan bekerja sama untuk saling suport mencar fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dilapangan pada peristiwa tanggal 21 Mei dan 22 Mei itu "Sampai dengan hari ini ada 9 korban meninggal dunia  akibat peristiwa tanggal 21 Mei dan 22 Mei itu , salah satu tugas penting dari tim investigasi bersama ini atau gabungan itu lah mencari penyebab dari ke 9 orang yang meninggal dunia ini.. Karena begini tidak secara keseluruhan kita mengetahui dimana tempat kejadian perkara( TKP) terjadi perkara ini hal menyebabkan meninggal dunia tersebut. Semua korban-korban ini dan pelaku," jelasnya.

         Lebih lanjut, Asep katakana  perkara ini,karena semua korban-korban atau pelaku diduga sebagai aksi rusuh  ini langsung di antar ke rumah sakit. Jadi kita menelusuri kembali karena korban-korban itu suatu saat langsung meninggal dunia. Ini menjadi penting sebagai titik awal penyelidikan kita." Dimana kejadiannya, lalu seperti Apa peristiwa sesungguhnya dan saksi-saksinya," akunya.

Ketika ditanya selain tidak tahu , hambatannya apa, Asep mengungkapkan dalam tahapan penyidikan ada prosesnya, terutama sekali berangkat dari pengolahan TKP, oleh karena kita perlu mengetahui TKP ada dimana. Dari situ kita ingin mengembangkan. Saksi-saksi yang melihat, yang mengetahui dan mendengar "Kemudian karena ini meninggal dunia diduga akibat dari peluru tajam maka kita harus mengetahuinya nanti. Bagaimana arah tembak , jarak tembak dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga olah TKP ini  menjadi penting , sekali lagi ini adalah kita menemukan dulu, TKPnya ada dimana itu tugas kita," ungkapnya.

        Jadi, diharapkan sebagai kerjasama ya  dari lembaga-lembaga saya sebutkan juga masyarakat kan bisa memberikan keterangan-keterangan itu. "Intinya saat ini investigasi gabungan sedang bekerja keras untuk menemukan bukti-bukti itu," tandasnya.

         Kan ada dua orang yang terafiliasi masuk dalam garis itu dan Apakah masih ada,pengejaran terhadap tokoh-tokoh lain, apa perkembangan, Asep membeberkan Saya ingin abdate dulu dan saya ingin sampaikan dari upaya penegakan hukum terhadap peristiwa 21 Mei dan 22 Mei ada 447 orang yang dilakukan penahanan di Polda Metro Khususnya."Saat ini semua sudah dalam pemotretan dari aspek penyidikan . Kelompok-kelompok mana saja yang terlibat disampaikan terkait dengan garis ini juga sudah ada beberapa yang ditahan dan kemudian sedang dilakukan pengembangan bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatunya, proses sehingga dia mampu memsiapkan sampai ke Jakarta, " beberkan.

         Keterlibatan Kivlan dan tempo membuat laporan, Asep menambahkan adanya beberapa dugaan terhadap kelompok-kelompok tertentu ya yang terlibat pada tanggal 21 Mei  dan 22 Mei khususnya disebutkan salah satu media ,ini bagian dari sumber informasi terus akan di dalami oleh penyidik tentunya semua tidak hanya pada persoalan  pemberitaan bagaimana aspek-aspek persoalan sudah ditemukan dalam proses ini." Kita juga perlu konfirmasi kepada aspek-aspek lain seperti adanya saksi-saksi ,barang bukti dan petunjuk lainnya," tambahnya. (vk).

 

 

Ekonomi Makro

  •  

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,  Bertempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan