Print this page
Friday, 30 March 2018 13:20

Kapolri Janji Netral Dalam Pilkada Serentak

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Pilkada  serentak yang di ikuti  171 daerah baik Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota  Polri dan TNI harus Netral dan Profesional. Sehingga dengan professional aparat keamanan  mampu mengantisipasi  keamanan bisa meredam daerah yang rawan konflik itu sudah saya dan Panglima sudah instruksikan kepada semua pimpinan seperti Kapolda, Kodam,Korem, Kapolres.

       Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis (29/3) 2018 mengatakan kemudian Stecholdernya apparat keamanan Polri , TNI. Yang paling utama  apparat keamanan yang dituntut paling utama . “Satu, sikap netral. TNI Polri Netral. Kedua, aparat keamanan harus professional  mampu mengantisipasi. Keamanan bisa diredam,” ujarnya.

       Selanjutnya, Tito menegaskan  ini tugas Polri dan TNI saya sudah janjian dengan panglima akan muter diderah yang rawan konflik dan kita anggap pasanan calon yang dari latar belakang pensiuan Polri dan TNI. “ Kumpulkan semua pimpinan-pimpinan Kapolres,Dandim,Kapolda ,Dandrem, Semua nya. Dua hal yang kita tekankan , Selfi diramai-ramai netral dan Polri TNI solit. 80 Persen situasi Negara aman,” tegasnya.

        Tito menjelaskan berkaitan dengan Netralitas  kita sudah mengeluarkan instruksi ada 13 point yang tidak boleh , termasuk berselfi dengan pasangan calon .” Cuma repot  kalau ramai di tempat ramai , ini calon begitu ramai acara tertentu banyak yang ingin selfi dengan kapolri . Kita engga tau pasangan calon dan kita dapat laporan di Riau . Dicrop dipotong di taruh foto kapolri ditauh sama dengan pasangan calon itu . Mati saya melarang tida boleh berselfi tetapi ada foto saya berselfi,’ jelasnya.

          Lebih jauh, Tito merincinya saya memberikan instruksi  Semua pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPUD pada periode lalu kalau ada masalah hukum tunda. Sampai dengan pilkada selesai penentuan pemenang. “Kenapa Polri tidak ingin dijadikan alat politik dengan poltik nantinya. Kita paham bahwa supermasi hukum penting  plus demokrasi tetapi banyak pritiwa pidum, ciri khas demokrasi menguatkan sipil Socieaty,  

           Tito menandaskan  Tetapi saya menandakan tanda tertinggi demokrasi adalah  kalau tidak disampaikan intruksi itu nanti semua pasangan calon memanfaatkan polisi . “Polisi menangani semua kasus bukan hanya korupsi , pencemaran nama baik, penipuan penggelapan, kekeraasan dalam rumah tano gga, fitnah, UU ITE segala macam , ijasah palsu dan seterusnya. Ini dalam masa kampanye jadi masalah mainan. Dating kekantor polisi dia melakukan pengelapan,” tandasnya.

       Sesuai perkembangan, Tito membeberkan  kalau tidak dilarang mesin Polri akan bergerak , mau-mau tidak mau periksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi ada yang main mata angota dikasih sana dan permaian kekuasan siapa saja mau bayar.” Ini dipanggil-dipanggil kredibilitas orang  jatuh yang tepuk tangan  lawannya.  Oleh karena itu saya perintahkan dihentikan dan kecuali OTT dan diperintahkan UU Pemilu. Harus dilaksanakan pada Pemilu karena memiliki hukum acara sendiri,” bebernya. 

       Dikatakan  Tito  Polisi akan kedepankan  praduga tak bersalah, karena dalam  kampanye proses hukum beda dengan proses politik. Dampak hukum beda dengan dampak politik. Perlu ada fakta politik dan proses tidak perlu ada fakta hukum. Polisi saja dan saya tak ingin institusi Polri menjadi alat Politik dipakai segala pihak bermain 340 Polres dan 34 Polda  ini tidak bisa  control semua. “Aparat Keamanan harus professional  untuk mencari potensi konflik dan berusaha meredam secepat mungkin.

 Diungkapkan juga oleh  Tito Satgas Nusantara dimana Partai Politik sudah semua panas.calon sudah jual calon ini dan calon itu. Kalau menjual dalam sisi positif  keunggulan dari program -program dari paslon  tapi yang terjadi salah satu strategi dengan pemenangan adalah dengan cara melakukan black campain . Sesuatuang tidak perna terjadi ,faktanya engga ada seolah-olah engga ada. Negatif campain faktanya ada hanya saja diangkat berulang-ulang di dramatisir itu bias membaut potensi konflik.  “Apa lagi sudah dibalut dengan potensi sensitive hukum,agama, Ras dan kita tidak ingin polarisasi ini yang dilegalisasi untuk pesta demokrasi untuk menjadi ajang konflik dan peretikaian,”,tambahnya.(vk)

Read 750 times
Redaksi

Latest from Redaksi

Login to post comments