Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa
Last Updated on Sep 18 2019

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah...
Meledak Gudang   Di Mako Brimob Semarang Diselidiki
Last Updated on Sep 15 2019

Meledak Gudang Di Mako Brimob Semarang Diselidiki

  JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Untuk memastikan penyebab terjadi ledakan  itu sebabnya Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan di Markas Korps Brimob, Srondol, Semarang, Jawa Tengah yang terjadi pada Sabtu (14/9/2019) pagi.            Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal...
Wealth Wisdom PermataBank Sebarkan Konsep Mindfulness
Last Updated on Sep 15 2019

Wealth Wisdom PermataBank Sebarkan Konsep Mindfulness

    Surabaya(koranrakyat.com)  Bertempat di Sheraton Hotel & Towers Surabaya, PermataBank mengadakan acara Media Gathering Wealth Wisdom untuk pertama kalinya di Surabaya. Wealth Wisdom merupakan sebuah acara tahunan PermataBank yang secara konsisten diadakan sejak tahun 2014 di...
Sekitar 50 anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2019 – 2024 Dilantik
Last Updated on Sep 03 2019

Sekitar 50 anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2019 – 2024 Dilantik

    MALANG (KORANRAKYAT.COM)- Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Sudar, memimpin pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2019 – 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Kepanjen, Jumat (30/8/2019). Ketua sementaraDPRD Kabupaten Malangdijabat Didik Gatot Subroto yang...
Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020
Last Updated on Aug 18 2019

Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membacakan strategi kebijakan fiskal di tahun 2020 dalam pidato ketiga yang berlangsung di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). "Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada...

World Today

  •  
    Presiden Angkat Isu Rakhine State di

     

     

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam

     
Saturday, 19 September 2015 09:08

Siti Nurbaya : Identifikasi Korporasi Pembakar Hutan Dirampungkan Tiga Bulan

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Jakarta,koranrakyat.com- Keseriusan untuk menangani kasus pembakaran hutan gambut berdampak kabut terus dilakukan. Hal ini menjadi komitmen menteri kehutanan. Hingga kini dilakukan identifikasi  dan terus diproses diharapksn bisa dituntaskan selama tiga bulan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ketika dihubungi Jumat (18/9)2015 mengatakan berkomitmen untuk secepatnya menangani kasus keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Identifikasi perusahaan akan diselesaikan dalam jangka waktu sekitar tiga bulan."Paling lambat Desember sudah selesai," ujarnya.

Selanjutnya. Siti menegaskan hingga saat ini sudah ada 112 korporasi yang lahan konsesinya mengalami kebakaran. Pihak KLHK sedang mendata perusahaan dan mengidentifikasi pemilik dan pemegang sahamnya. Sanksi akan dijatuhkan salah satunya berdasarkan luas area yang terbakar."Jika luas area kurang dari 100 hektar, maka termasuk pelanggaran ringan. KLHK akan memberikan teguran tertulis dan ksempatan untuk memperbaiki," tegasnya

Jika area yang terbakar antara 100 - 500 hektar, maka masuk pelanggaran moderat. Izin akan dibekukan selama 6 bulan hingga pembuktian indikasi kesalahan. Jika area yang terbakar lebih dari 500 hektar maka masuk pelanggaran berat. Izin lingkungan akan dicabut.

Untuk semua kategori pelanggaran, perusahaan wajib minta maaf kepada publik dan mengembalikan lahan yang terbakar kepada negara guna dijadikan area restorasi.

Untuk mempercepat penanganan, pengurusan sanksi administrasi, pidana, dan perdata akan dilakukan secara paralel. "Untuk pelanggaran berat, kita akan paralelkan (sanksi administrasi pembekuan izin) dengan pidana. Dan kita tidak harus ke polisi karena di KLHK ada PPNS-nya (Penyidik Pegawai negeri Sipil)," ungkap Siti. 

Peraturan perundangan yang digunakan untuk menjerat korporasi adalah UU no 32 tahun 2009. Menurut UU itu, KLHK berhak mencabut izin lingkungan korporasi yang abai.

Izin usaha sendiri hanya bisa dicabut oleh pemerintah daerah. Namun demikian, izin lingkungan adalah syarat dasar untuk menjalankan usaha di bidang perkebunan. Jika izin lingkungan dicabut, seharusnya usaha sawit, akasia, dan logging yang banyak dijalankan di Sumatera dan Kalimantan tak dapat berlangsung.

Siti mengatakan, dia akan menindak tegas korporasi tanpa peduli oknum yang berada di mendukungnya. "Instruksi presiden, kita harus tegas, jangan ragu-ragu," katanya.(vk)

 

 

Read 5644 times
Login to post comments

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    Surabaya(koranrakyat.com)  Bertempat di Sheraton Hotel & Towers Surabaya, PermataBank

     
  •  

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,  Bertempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Sekitar 50 anggota DPRD

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM)- Ketua Pengadilan Negeri

Read more

Peraturan Daerah Tentang