Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjen Pol Agus Adrianto ditemui di Kompleks Mabes Polri, Selasa (15/3) 2016 mengatakan kita bekerjasama dengan kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar yang ada diluar negeri, serta ada berapa perwakilan negara kita yang ada di luar negeri di Belanda,Portugal dan Turki yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang." Dimana mereka dijanjikan pekerjaan tertentu ternyata janji itu tidak terlaksana dan bahkan mereka diterlantarkan disana," ujarnya.
Dalam penjelasan Agus pelaakunya ada satu orang sudah berhasil kita tangkap. "Kemudian yang ada di Turki dijanjikan untuk bekerja di Timur Tengah 9 orang korban , kita sudah tangkap dua pelaku orang tersebut. korbannya sudah kita dibawa," jelasnya
menterian luar negri dan dari kedutaan juga yang ada diluar negeri yang diinformasikan kepada kita, lalu kita merespon informasi-informasi yang ada," ungkapnya
Terus caaranya bagaimana melihat penipuan, Agus menambahkan kalau memang mau bekerja diluar negeria ikutilah pelatihan-pelatihan dari TKI yang resmi." Kepada perorangan yang menjanjikan belum tentu kejelasannya, sehingga mereka rawan menjadi korban," tambanya. (vk)
Melalui Bank Jatim Pemprov Terapkan Loan Agreetmen Pertama Kali di Indonesia
Written by Redaksi
SURABAYA, Koranrakyat.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan penandatangan Loan Agreement dengan Bank Pembangunan Daerah (PT. Bank Jawa Timur) guna meningkatkan daya saing produk dan penggerakkan usaha industry primer.
Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo Mengatakan, adanya penandatangan perjanjian pemberian pinjaman (loan Agreetment) dengan Bank Daerah Jawa Timur (PT. Bank Jawa Timur) sebagai fasilitas pembiayaan terintegritas kepada lembaga perbankan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Jawa Timur.
“ konsep loan agreetment ini merupakan yang pertama di Indonesia biasanya menggunakan penyertaan modal atau kemudian melalui dana bergulir. Sebenarnya proses loan agreetment dari dana APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang di pinjamkan ke Bank Jatim,”Ujar Soerkarwo Kepada Awak Media, Saat Melakukan Press Confrence Di Surabaya, Kamis (
Menurut Pakde, adanya program loan agreetment tersebut mendapatkan nilai positif dari Wakil Presiden (Wapres), Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) termasuk mendapatkan nilai positif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“ tidak hanya payung hukum saja, tetapi bagian dari atap. Kata Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merupakan excellent,”Katanya.
Saat di singgung mengenai target anggaran 400 Milyar, Lanjut Pakde Karwo, menurut data by name by addressnya pilihannya terdiri dari 28 BPR Pemda Kab/Kota telah di periksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan di nyatakan sehat tidak ada masalah mengenai.
“ 38 Kabupaten/Kota BPRnya Pemda hanya 28 saja dan konsep hal tersebut telah di setujui oleh Otoritas Jasa Keuangan,”Jelasnya.
Sementara Direktur Utama Bank Daerah Jawa Timur (PT. Bank Jatim,Tbk), R. Soeroso Menambahkan, mempunyai tujuan utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha industry primer.
“Kerjasama pihak Bank Daerah Jawa Timur (PT. Bank Jatim) dengan BPKP merupakan suatu pengembangan, menerapkan, dan menguatkan bagian Good Corporate Govermence guna meningkatkan kelancaran operasional Bank Jatim. Dalam hal ini BPKP antara lain akan melaksanakan bimbingan teknis dan pemberian pendapat secara professional dalam proses manajemen risiko, pengelolaan asset dan proses bisnis,”Tuturnya.
Sebagai laporan pertanggung jawaban, bank jatim wajib memberikan laporan suatu perkembangan penyaluran dana pinjaman kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan evaluasi secara periodik setiap bulan.
“sebenarnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian pinjaman sekurang - kurangnya selama tiga bulan,”Tegasnya. (FN)
.
Surabaya,Koranrakyatcom,-Sebuah ajang sosialisasi keberhasilan Bank dan UMKM Expo 2016 digelar di Grand City Surabaya Pada tanggal 11-14 Februari 2016. Acara ini diselenggarakan oleh BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah) Wilayah Jawa Timur dengan di dukung oleh Pemerintahan Provinsj Jawa Timur .Bank Indonesia Serta Otoritas Jasa Keuangan .Event ini diselenggarakan tiap dua tahun sekali
Dalam acara Pembukaan (11/02) di Grand City Surabaya Direktur Pt Bank Pembanggunan Daerah Jawa Timur R Soeroso menyampaikan terimakasih telah ditunjuk sebagai ketua penyelengara event
Dalam pameran kali ini terdapat 110 stand pameran yang digunakan sebagai suatu wadah bagi pelaku industri di bidang mikro ,kecil dan menengah. Dengan adanya event ini kami memiliki tujuan untuk turun mengembangkan potensi UMKM daerah agar terus berkembang sehingga daya saingnya bisa meningkat dan mampu memenangkan perasaingan pasar yang semakin kompetitif menuju "Masyarakat Ekonomi Asean" Terang Soeroso
Stand yang dapat dikunjungi dalam pameran ini antara lain adalah industri perbankan (konvensional , syariah dan BPR)Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan perdagangan ),asuransi ,properti dan devoloper ,perusahaan swasta ,industri menengah dan ritel.industei rumah tangga serta food and handycraft
Selain pameran , beberapa acara menarik dan program promo akan meramaikan Bank dan UMKM Expo 2016 kali ini ,antara lain semnar dengan narasumber terpercaya , perlombaan anak sampai dewasa serta sepecial music performace dari GIGI dan culture band jawatimur .
Kinerja keuangan menunjukan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya berdasarka kinerja keuangan januari 2016,laba sebelum pajak bankjatim tercatat Rp133,63 miliar atau naik sebesar 7,10% total aset sebesar Rp 45,45 triliun (naik 11,90%),peyaluran kredit sebesar Rp27,74 triliun (naik 8,11%) perolehan dana Pihak Ketiga sebesar Rp 36,17 triliun (naik 14,60%) dan pendapatan bunga sebesar Rp 390,23 miliar (naik 10,69 %). Sedangkan kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Jatim DR.Soekarwo.,,(ard)
Tarip Tol Suramadu Turun Buat Gumuyu Warga Jatim
Written by RedaksiJakarta,Koranrakyat.com,- Untuk membantu masyarakat Surabaya dan Madura Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menurunkan tarif tol Jembatan Suramadu lebih dari 50 persen.
“Tadi perdebatannya apakah digratiskan atau diturunkan, tetapi akhirnya diputuskan untuk diturunkan dengan berbagai pertimbangan, sehingga dengan demikian ini sudah sangat membantu baik masyarakat di Madura maupun di Surabaya, “ kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Rabu (3/2) siang.
Seskab menyampaikan, dalam Rapat Terbatas juga diputuskan mengenai status tanah 600 hektar di kaki Madura dicabut, dikeluarkan dari badan yang mengelolanya. Sedangkan status tanah 600 hektar (ha) di kaki Surabaya, kewenangannya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setempat. “Tentunya pemerintah daerah itu ada di Wali Kota dan juga ada kewenangan di Pak Gubernur. Maka dengan demikian harapannya dengan keputusan ini terutama bagi masyarakat di Madura dan Surabaya mudah-mudahan ini kado awal tahun yang baik yang bisa diselesaikan,” jelas Seskab.
Pramono Anung mengungkapkan, persoalan tanah seluas 600 hektar di kaki Surabaya terjadi sejak puluhan tahun tepatnya sejak tahun 1990-an. Masyarakat atau penduduk tidak bisa mengurus untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya. Disamping itu wilayahnya tidak bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. “Jumlah warga di kaki Surabaya sekarang ini sudah lebih dari 80 ribu warga, kurang lebih 27 ribu Kepala Keluarga, Jadi sangat padat sekali,” papar Pramono.
Sementara itu, terkait keputusan penurunan tarif Tol Jembatan Suramadu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan keputusan itu sangat bagus mengingat biaya pengiriman barang dari Surabaya yang masuk ke Madura dan sebaliknya harganya mahal. ”Niatnya untuk membangun Jembatan Suramadu itu adalah meningkatkan kesejahteraan di Madura. Saya kira ini yang sangat penting. Dan Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan Para Menteri sepakat bahwa tujuan seperti itu terus dilaksanakan sebaik-baiknya,” ungkap Soekarwo
Wali Kota terpilih Surabaya, Tri Rismaharini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden dan Seskab yang telah membantu warga Surabaya. “Sekian puluh tahun warga Surabaya di kaki Suramadu sangat menderita karena tidak bisa meningkatkan status hak tanahnya, bahkan proses seluruh administrasi pertanahan. Dengan rapat hari ini, maka warga Surabaya bisa mengurus hak-haknya seperti masyarakat yang lain,” kata Risma.(eas/s)
Dugaan Korupsi Senilai 18,7 M Konsultan Proyek Dikorbankan
Written by Redaksi
Madiun,Koranrakyat.com,- Agenda sidang Tipikor di Pengadilan Tipikor Surabaya pd Jum’at, 29 Januari 2016 diantaranya adalah menggelar perkara korupsi pembangunan Proyek Embung Pilangbango Madiun dengan tersangka Mariyani ( laki laki ). Persidangan kali ini diketuai oleh Hakim Ketua Tahsin SH.MH, Hakim Anggota ; Sangadi SH dan Gatot Nuryanto Prayitno SH, serta Jaksa Penuntut Umum ; Kusuma Jayo Bulo SH dan Didik Ibaryanto SH.
Sidang ke 12 kali ini mendengarkan kesaksian 2 Ahli Konstruksi dari Universitas Muhammadiyah Jember. Saksi ahli yang juga bekerja sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah tsb adalah Totok Dwi Kuryanto ME dan Ir. Pujo Suryono. Dari mereka didapatkan keterangan bahwa jika ada proyek yang rusak maka kerusakan ditanggung oleh Pengawas dan Kontraktor proyek. Sementara tersangka Maryani yang juga adalah seorang Ahli Struktur dan Manajemen Konstruksi bertindak sebagai konsultan perencanaan bangunan.
Proyek Embung Pilangbango dengan panjang 152 meter dan lebar 134 meter yang dikerjakan oleh Pelaksana Proyek PT Jatisono Madiun telah mengalami kerusakan berupa dinding retak dan ambrol. Beban tetap, yang berubah hanya bangunan. Kalau sudah rusak tidak bisa dikembalikan itu tanggung jawab bersama. Proyek Embung spesifikasi beton dan besi tidak memenuhi syarat dan standart. Dalam perencanaan galian 10 – 11 meter, sementara dalam pelaksanaannya galian hanya 7 meter atau kurang 3 meter dari gambar. Padahal jika galian kurang 2 meter saja maka sudah memenuhi unsur korupsi. Pada intinya jika ada resiko kerusakan yang dikarenakan pengerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan menjadi tanggung jawab Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. Demikian keterangan lebih lanjut dari kedua saksi ahli.
Sementara itu Pengacara Tersangka Mariyani, Arik Mukti SH mempertanyakan mengapa proyek senilai 18,7 milyar tidak melalui PU tetapi melalui BPBD, lembaga yang tidak berkompeten dan tidak menguasai teknik bangunan. Penggunaan anggaran, pengawasan keuangan dan pengadaan material semua dipegang oleh satu lingkup. Padahal pengawas keuangan seharusnya dilakukan secara terpisah. Proyek Embung Pilangbango dalam perencanaannya sudah sesuai dengan SPEK / RAB dan Keppres. Tugas Konsultan Perencana selesai setelah dibuat MC 0. Dengan kejadian tersebut seharusnya yang bertanggung jawab adalah PA dan BPK
Tersangka dikenakan psl 2,3 dan 55 yaitu perbuatan melawan hukum dengan perencanaan yang tidak sesuai. Sidang dilanjutkan pada Senin depan, 1 Februari 2016 dengan agenda masih mendengarkan keterangan dari saksi2 lain.(jk)
10 Tahun Mangkrak, Rakyat Minta RS Veteran Segera Difungsikan
Written by Redaksi.
Bojonegoro. Koran Rakyat.com
Sejumlah pemuda yang tergadabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Bjonegoro mendesak kepada Pemkab Bojonegoro agar segera memfungsikan gedung Rumah Sakit Umum Type B yang berlokasi di Jalan Vetaran, sebagaimana direncanakan.
Lantaran hingga 2016 ini usia gedung bernilai ratusan milyar tersebut sudah memasuki 10 tahun, namun belum pernah difungsikan oleh Pemkab. Padahal jumlah kamar dan bangsal di Rumah Sakit Umum Sosrodhoro jati Kusumo, yang sekarang ini menjadi andalan Pemkab dalam melayani kesehtan masyarakat, sudah penuh dan tidak lagi dapat menampung jumlah orang sakit.
Menanggapi desakan PMII, Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin, memastikan RS Veteran akan dapat difungsikan Juli mendatang. “ Jika Juli masih belum difungsikan, saya akan mundur dari jabatan ketua dewan,” ucap Mitroatin, di hadapan wartawan dan pengunjuk rasa, Senen, 18/01/2016.
Untuk merealisasikan itu, DPRD akan bahu membahu antara legeslatif dan eksekutif untuk mewujudkan impian masyarakat agar RS Veteran difungsikan. Jika sampai jika Juli belum bisa difungsikan maka saya (DPRD, red) dan rakyat akan bersama-sama memeranginya.
Mitroatin juga mengakui bahwa pemindahan RS tidak semudah membalikkan telapak tangan. “ Masih banyak proses,” tambahnya.
Nampaknya keinginan masyarakat Bojonegoro dan ketua DPRD Bojonegoro, belum bisa mendapat jaminan dari Direktur RSU Sosrodoro Jati Kusumo, dr. Haryono. Menurut mantan kepala Dinkes itu, proses perpindaan rumah sakit mebutuhkan waktu lama dan persiapan matang.
“ Perpindahan sebuah Rumah Sakit tidak bisa dipahami seperti pindah kantor. Soal kepastian Juli mendatang bisa pindah, Allahuallam,” cetus Haryono.
Menurutnya, ada dua tugas berat yang mesti dilaksanakan, persiapan perpindahan dan kedua tetap menangani yang terbaik pasien yang tengah dilaksanakan saat ini dengan bebagai penyakit dan perlu penanganan khusus. Tapi kita jelas punya agenda bagaimana kita lebih cepat lebih baik.
Diberitakan sebelumnya, Rumah Sakit Veteran yang mulai dibangun sejak 2007 lalu, banyak menuai kontroversi hingga dugaan kasus korupsi.
Rumah Sakit Veteran dibangun dua tahap, tahap pertama pengerjaan gedung Rumah sakit di laksanakan oleh PT Alimdo Ampuh, dengan anggaran sekitar Rp 110 milyar lebih. Selanjutnya untuk pembangunan kedua hanya mengerjakan rehab gedung dan pemasangan instalasi listrik dengan anggaran Rp 37,9 milyar, oleh PT Relis Sapindo Utama.
Pada realisasi pembangunan Rumah sakit tahap kedua, muncul adanya dugaan kongkalikong antara pihak pantia lelang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penyedia Jasa Konruksi, PT Relis Sapindo Utama.
Bahkan Taufik, yang mengaku sebagai perwakilan PT Relis Sapindo Utama, membongkar permainan Kongkalikong yang dilakoninya dengan PPTK dan PPK proyek rehab Rumah Sakit Veteran.
Menurut Taufik, ia telah memalsukan tanda tangan direktur PT Relis Sapindo Utama, dalam pencairan termyn pembayaran proyek, atas suruhan pihak PPTK dan PPK, Dinas PU. Disampng itu dalam pengakuan Taufik, untuk memperoleh pekerjaan proyek rehab Rumah Sakit Veteran tersebut, pihaknya juga sudah mengeluarkan uang milyaran rupiah.
Tak hanya itu, hingga kini Rumah Sakit Veteran masih meninggalkan masalah, yakni kelebihan volume pembayaran proyek, yang sampai saat sekarang belum juga dibayarkan kembali oleh PT Relis Sapindo Utama. Dalam perhitungan Badan Pengawas Keuangan ( BPK ) dana yang harus dikembalikan atas kelebihan volume proyek itu sebesar Rp 200 juta. ( dan )
Tak Patuhi Putusan MA, Suyoto Bupati Bojonegoro Dilaporkan Polda Jatim
Written by Redaksi
BOJONEGORO. Koran Rakyat.com,- Kasus pelaksanaan putusan MA No. 1974/K/Pdt/2010 memasuki babak baru, akhir tahun lalu, Bupati Bojonegoro, Suyoto, bersama Wakil Bupati, Setyo Hartono, dan Kepala Dishutbun , Nuzull Hudaya, dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jawa timur. Laporan polisi bernomor LPB/1878/XII/2015/UM/JATIM , Tanggal 31 Desember 2015, menyebutkan ketiganya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam jabatan, sesuai dengan Pasal 421 KUHP.
Ir. H. Agoes Soeyanto, pelapor ketiga pejabat Pemkab Bojonegoro tersebut kepada Koran Rakyat mengatakan, bahwa tindakan atau perbuatan mereka yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menciderai norma keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, serta mencoreng kewibawaan pemerintah.
“ Tindakannya yang melawan putusan pengadilan yang sudah inchract menunjukkan ketidakpatuhan mereka terhadap hukum itu sendiri. Sedang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ditegaskan, bahwa pejabat pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika tindakan pejabat tersebut bertentangan putusan pengadilan maka perbuatannya digolongkan sebagai tindakan sewenang-wenang ,” ujar Agoes Soeyanto, di rumahnya, ( 5/01/2016 ).
Dijelaskan Agoes, dengan melaporkan ketiga pejabat Bojonegoro ke Polda Jatim ia berharap akan menjadi peringatan bagi pejabat yang menjalankan amanah rakyat, sebagai pemimpin daerah agar tidak bertindak sewenang-wenang.
Baginya, perilaku ales ( menghindar ) Pemkab Bojonegoro dari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pdt/ XII/2010 sudah berulang kali dilakukan. Namun dirinya masih bersabar menunggu niat baik Pemkab Bojonegoro.
Ditanya alasan papa yang mendasari dilaporkannya tiga pejabat Bojonegoro ini ke Polisi, menurut Agoes, lantaran bupati Bojonegoro dan kawan-kawan benar-benar sudah tidak amanah dalam menjalankan pemerintahan di Bojonegoro. Terbukti tidak mematuhi putusan pengadilan dan makar terhadap perintah pemerintah pusat yang memerintahkan segerqa melaksanakan putusan MA.
“ Putusan pengadilan diabaikan, Rekomendasi BPK diabaikan, saran dan perintah dari Menter Dalam Negeri dan Gubernur dalam penyelesaian kasus hukum ini juga diabaikan. Ini pelecehan terhadap hukum dan pemerintah. Dan kami sebagai korban sudah didzolimi. Mana ada pemimpin mendzolimi rakyatnya ?,” ujar Agoes. Diberitakan sebelumnya, perilaku Pemkab Bojonegoro yang tidak membayar uang kontrak pengadaan pupuk dan obat-obatan tanaman tembakau pada 2009, digugat oleh PT Arthesis Sakti Persada, selaku penyedia jasa. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pemkab diwajibkan membayar uang kontrak pengadaan pupuk dan obat-obatan senilai Rp 2,7 milyar.
Dalam Bandingnya di Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Kasasi di Mahkamah Agung, hukuman Pemkab Bojonegoro ditambah. Selain membayar uang kontrak pengadaan Rp 2,7 milyar, Pemkab Bojonegoro juga diwajibkan membayar bunga bank 1,6 persen dari Rp 2,7 milyar setiap bulannya, hingga putusan tersebut dilaksanakan. Sebelumnya Pemkab Bojonegoro, pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ( PK ) namun lagi-lagi PK-nya ditolak. Demikian pula saat Pemkab Bojonegoro mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) terhadap PT Arthesis Sakti Persada, di Pengadilan Negeri Bojonegoro, perkara gugatannya juga ditolak. Dalam anggaran APBD Perubahan 2015, sebenarnya Pemkab Bojonegoro telah menempatkan anggaran untuk pelaksanaan putusan MA sesuai rekomendasi BPK sebesar Rp 5,7 milyar. Namun hingga batas akhir tahun anggaran 2015 berakhir, pelaksanaan putusan MA tersebut masih tidak dilakukan. ( edk )
Korban Air Asia hanya Diperingati Doang, Tapi Tak Dicari
Written by RedaksiSurabaya,koranrakyat.com - PT. Air Asia Indonesia Mengelar satu tahun tragedy jatuhnya pesawat Air Asia jenis QZ 8501 jurusan Surabaya - Singapore . peringatan tersebut di laksanakan di gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur, Senin (28/12).Kepala Basarnas Marsekal Madya FHB. Sulistyo Mengatakan, dengan adanya kegiatan ini saya apresiasikan kepada kita semua untuk mempringati satu tahun lalu.
“saya apresiasikan dengan adanya kegiatan ini tidak semua berani berhadapan suatu kenyataan perusahaan penerbangan yang mengalami seperti korban dan para pencari korban di laut semua berkumpul sifatnya silaturahmi,”Ujarnya.
Kata Bambang Sulistyo, adanya kejadian ini pihak air asia belajar agar menjadi lebih baik lagi,basarnas juga belajar, kemudian pihak keluarga korban, yang terpenting kedepannya kita harus terus berjalan bagaimana mestinya.
Bambang Sulistyo Menjelaskan, pada momen hari ini saya tidak ingin membuat pihak keluarga korban sedih kembali pada peristiwa tersebut, kejadian seperti ini bisa menimpa pada semua orang.
\“ bahkan baru - baru ini terjadi kecelakaan kapal Marina dengan jumlah korban yang tidak sedikit, artinya setelah semuanya ada pelajaran dapat di ambil dan kejadian menimpa kita,”Tambah.
Pesawat jenis air bus A320 – 200 yang jatuh setelah lepas landas dari bandara juanda juanda Surabaya dengan membawa penumpang 155 orang terdiri dari 138 orang dewasa, 16 anak – anak, 1 bayi serta 7 orang crew pesawat dengan jumlah keseluruhan 162 orang.
Sementara Presiden Direktur PT. Air Asia Indonesia Sunu Widyatmoko Mengungkapkan, acara ini untuk memperingati satu tahun kejadian jatuhnya pesawat QZ. 8501.“ Kita lakukan bersama – sama keluarga dan kerabat korban untuk mengenang, mendoakan orang yang kita cintai karena kejadian ini, dalam acara ini kita melakukan berdoa,” Tuturnya.
Kami ungkapkan rasa terima kasih terhadap pihak basarnas, pihak pemerintah kota Surabaya , dan yang mewakili banyak membantu kerja pihak air asia sendri ,Lanjut Sunu, bahwa satu tahun ini kami di bantu sehingga penangganan QZ 8501 relatif berjalan lancar.Dari hasil investigasi pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Menyatakan bahwa pesawat Air Asia QZ 8501 saat sebelum mengalami kecelakaan jatuhnya di perairan Pangkalan Bun tanggal 28 Desember 2014 yang lalu terjadi kerusakan.
“Saya tidak mau menanggapinya hal tersebut itu semua hak dari Pihak KNKT dan merupakan sudah secara tertulis. yang pasti acara ini kita lakukan sebagai bentuk ungkapan kesedihan secara bersama,” Kata Sunu. “ kita baru mulai pertemuan memperingati mengenang dalam satu tahun jatuhnya pewasat air asia dengan tanggal yang sama 28 desember 2014, terutama hari ini kami melakukan silaturahmi seluruh keluarga korban kumpul berdoa bersama,”Jelas Lukas salah seorang pihak kerabat korban Air AsiaSaat di singgung mengenai kinerja dari Pihak KNKT, Lukas menuturkan, kita mengharapkan untuk pengurusan terhadap pihak keluarga agar cepat selesai dengan cara yang benar. Dan kita harapkan ada proses pengaturan keselamatan penerbangan di Indonesia lebih baik lagi, supaya tidak ada banyak korban - korban berikutnya,”pungkasnya. (fn)
Surabaya,Koranrakyat.com - Menjelang akhir tahun 2015, jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan evaluasi dan analisis mengenai keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji beserta jajarannya pada Selasa(29/12/2015). Dalam kesempatan ini Kapolda mengungkapkan bahwa situasi kambtibmas di Jawa Timur cenderung kondusif pasca pemilukada serentak dan juga hari libur Natal, sedangkan untuk pengamanan Tahun Baru 2016 saat ini operasi sedang berjalan dan belum diketahui kasus-kasus yang terjadi.
Kegiatan ini juga memaparkan data-data mengenai kamtibmas selama satu tahun yang terjadi di Jawa Timur. evaluasi yang dipaparkan dari seluruh jajaran yang ada di Polda Jatim seperti yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jatim, perbandingan perkara yang sering terjadi ditahun ini dan juga tahun sebelumnya. Tahun 2015 terdapat 22917 perkara, sedangkan tahun 2014 terjadi 26106 perkara. Jumlah perkara yang terjadi di tahun 2015 dan tahun 2014 mendapatkan prosentase sebesar 3.19%. Begitu juga perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2015 ini sebesar 14803 perkara. jumala tersebut masih kalah dengan tahun lalu yang berhasil 16100 kasus. hasil tersebut sebesar -1.30% artinya dalam penyelesaian kasus yang ditangani oleh Polda Jatim masih harus ditingkatkan lagi upayanya.
Sedangkan kasus korupsi yang ditangani oleh jajaran Polda Jatim selama satu tahun ini Jajaran Polda Jatim berhasil menyelesaikan 87 kasus dari 84 target kasus. hasil itu masih kalah dengan jumlah yang didapat saat tahun 2014 yang mendapat target kasus sebanyak 43 kasus, tetapi berhasil menyelesaikan 89 kasus. artinya jumlah yang diperoleh saat ini sudah melampaui target yang ditentukan. Jika dilihat dari segi prosentase kasus korupsi berdasarkan target dan penyelesaiannya angka yang didapat pada tahun 2014 sebesar 207%, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan prosentase pada tahun ini yang menurun sebesar 104%. Terkait kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat daerah, Anton mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan upaya penegakan hokum bukan yang lain. ketika disinggung apakah saat ini ada anggota yang terlibat kasus korupsi, Anton memaparkan bahwa apabila ada anggota yang terlibat akan segera ditindal tegas, bila perlu akan dibebas tugaskan “akan segera kita tindak lanjuti jika ada anggota yang terlibat” tegas Anton.
Terkait kasus korupsi yang melibatkan kepala Bawaslu Sufiyanto, pihaknya akan melanjutkan kasus tersebut setelah Pilkada ini selesai, tambahnya.Kasus yang paling menonjol pada tahun ini ialah tentang narkoba, pada tahun 2014 jajaran Polda Jatim berhasil mengungkap sebanyak 2577 kasus, sedangkan di tahun 2015 berhasil mengungkap sebanyak 3298 kasus. Kapolda Jatim mengingatkan bahwa jajarannya ini tidak akan lengah dan tak ada ampun bagi pengedar ataupun bandarnya. Anton juga mengatakan Bandar narkoba pada tahun ini berhasil kita amankan sebanyak 18 tersangka.
“Bandarnya, pengedarnya akan kita sikat, karena saya berkomitmen untuk serius terhadap masalah narkoba, kita tidak ingin mereka ini mengedarkan barang haram tersebut” Ujar Anton. Jumlah tersangka yang terlibat kasus narkoba pada tahun ini 4.046 tersangka, dan paling dominan dari kalangan pekerjaan swasta yang mencapai 2.329, jumlah tersebut naik sekitar 25.18 persen.
Kasus Laka lantas dan pelanggaran lalu lintas masih menjadi perhatian lebih bagi jajaran Dirlantas Polda Jawa Timur, terbukti di tahun 2015 telah terjadi kasus laka lantas sebanyak 18,854 dengan korban jiwa sebesar 4,752, korban luka berat 1,418, dan korban luka ringan sebanyak 24,174. Hasil ini menunjukkan penurunan jumlah yang terjadi pada laka lantas yang mengakibatkan korban jiwa dibanding tahun lalu yang mencapai 5,174. Sedangkan angka peningkatan terjadi pada korban luka ringan yang mencapai 9.23 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran berkendara masyarakat masih kurang sehingga perlu dioptimalkan lagi. Secara keseluruhan jumlah kendaraan yang terlibat laka lantas maupun pelanggaran lalu lintas masih dominan sepeda motor, sedangkan korban laka pada tahun ini yang terbanyak didominasi dari kalangan karyawan yang mencapai angka 20.765 kasus, pelanggar lalu lintas juga didominasi dari karyawan dan pelajar sejumlah 701.878 kasus.
Kepada koranrakyat.com Kapolda Jawa Timur mengatakan tingginya kasus laka lantas bukan hanya terjadi di jalan raya, tetapi di perlintasan rel kereta api juga sering terjadi. Pada tahun ini kasus laka lantas perlintasan kereta api yang ditangani jajaran Dirlantas Polda Jatim sebanyak 23 kasus naik sekitar 21.05 persen. Kapolda Juga menghimbau perlunya edukasi tentang kendaraan jika melewati perlintasan KA ketika pintu perlintasan sudah tertutup, biasanya orang selalu menganggap remeh karena pengendara beranggapan kereta masih jauh “kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, ketika lewat di perlintasan menggunakan kendaraan bermotor pasti motor akan mati karena adanya daya magnet yang cukup kuat” ujar Anton.
Acara ini juga berlangsung dengan sesi Tanya jawab bersama rekan- rekan media, ketika ditanyakan permasalahan mengenai adanya haters speech / ujaran kebencian yang merajalela di masyarakat, Anton mengungkapkan bahwa masalah itu termasuk masalah kompleks karena terjadi di dunia maya, Kapolda juga berjanji akan menindak tegas pelaku-pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian lewat social media. Disinggung juga mengenai beberapa ancaman teror bom yang terjadi di beberapa daerah di Jatim, Kapolda juga mengisntruksikan bahwa jajarannya sudah antisipasi “ Anggota saya siap, antisipasi penuh terhadap segala yang akan mengancam di Jatim” lanjut Anton.
Kapolda Juga menghimbau masyarakat dari luar daerah Surabaya supaya tidak berkunjung ke Surabaya, karena akan menambah kemacetan lalu lintas pada saat malam pergantian tahun kamis mendatang. Anton juga mengingatkan masyarakat luar Surabaya supaya untuk merayakan tahun baru di tempatnya saja. Kapolda juga meminta rekan-rekan media untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan menyambut pergantian tahun supaya untuk tetap tertib dan aman. Terkait permasalahan MEA( Masyarakat Ekonomi Asean) pada tahun 2016, Kapolda akan berkoordinasi dengan jajaran Forkompimda Provinsi Jatim dan juga pihak Keimigrasian mengenai tenaga kerja yang masuk supaya memiliki dokumen yang resmi,sehingga legal bukan illegal. Disinggung pula mengenai banyaknya kasus terhadap perkosaan dibawah umur, Anton berjanji akan melakukan tindakan untuk menekan kejahatan seksual ini, menurutnya banyaknya perkosaan diakibatkan oleh lingkungan dan perilaku orang tersebut. Contoh saja banyaknya pelajar yang berkenalan dengan orang yang tidak dikenal lewat media social dan berakibat perkosaan, penculikan. Anton juga menambahkan kasus PPA ini merupakan kasus yang memerlukan perhatian khusus. (fn)
Malam Tahun Baru 2016 Kapolda Jatim Larang Car Free Night
Written by RedaksiSurabaya,koranrakyat.com - warga kota Surabaya di pergantian tahun nanti tidak dapat melaksanakan kegiatan Car Free Night di karenakan Kapolda Jawa Timur tidak mengijinkan demi kenyamanan bersama
“ Kita semua jajaran kepolisian agar bisa saling bekerjasama dengan masyarakat bagaimana ikut menciptakan situasi dan nanti kami akan kerahkan semua pasukan termasuk kendaraan rantis termasuk kendaraan anoa milik Kodam V Brawijaya untuk antisipasi di tahun baru,”Kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Anton Setiadji di sela - sela press conference Anev 2015 di ruang Rupatama Gedung tribrata, Mapolda Jawa Timur, Selasa (29/12/2015).
Saat di singgung mengenai pengamanan di tahun baru agar warga luar Surabaya tidak masuk ke dalam kota, Mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Menjelaskan, kita nanti akan sweeping bagi yang akan masuk kota surabaya demi keamanan bersama
Dalam press Confrence Anev hadiri oleh selain Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Anton Setiadji,Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Eddy H, Irwasda, Karo Ops. Polda Jawa timur, Kabid Humas polda jawa timur, Dirlantas Polda jawa timur, Dirintelkam Polda Jatim, Dirsabhara Polda Jawa Timur, dan jajaran pejabat teras polda jawa timur.
Menurut Anton, Kita hanya mengantisipasi untuk warga dari luar Surabaya tidak masuk ke dalam kota supaya warga luar Surabaya bisa merayakan di daerahnya masing - masing
“Kami tidak melarang kepada masyarakat yang ingin masuk Surabaya tetapi hanya membatasi akan masuk Surabaya. Untuk semua akses masuk ke Surabaya akan lebih ketat lagi,”ungkapnya. (FN)
Tekan Lonjakan Harga, Disperindag Operasi Pasar di Pelosok Desa
Written by Redaksi
Bojonegoro.Koranrakyat.com
Sudah menjadi kebiasaan, setiap menjelang hari besar harga kebutuhan bahan pokok selalu melonjak naik tak terkendali. Untuk mengantisipasi dan menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran, Dinas Perdagangan Bojonegoro, mulai 22/12/2015 menggelar operasi pasar di setiap pulosok Desa, di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Harga beras konsumsi yang sebelumnya diperdagangkan di pasaran seharga Rp. 9.000,’ per kilogram dijual dengan harga Rp 7.500,- per kilogram. Gula yang dijual di pasaran Rp. 12.000,- kilogram dijual dengan harga Rp. 9.000,- per kilogram. Dan minyak goreng yang berlaku di pasaran seharga Rp. 11.000,- per kilogram, dijual seharga Rp. 9.000,- per kilogram.
Masyarakat pelosdok Desa menyatakan sangat terbantu dengan adanya operasi pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan ini. Setidaknya untuk sementara waktu bisa mengurangi anggaran belanja yang harus dikeluarkan warga untuk saat sekarang ini.
Seperti diutarakan oleh Sumiyati ( 47 ), Warga Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, yang menyambut dengan senang hati dengan adanya pasar murah ini, lantaran harganya dapat terjangkau oleh masyarakat miskin.
Menurutnya, selama ini baru kali pertama ini pemerintah melakukan operasi pasar kebutuhan bahan pokok di tingkat pelosok Desa. “ Biasanya, pemerintah menjualnya di pasar Kecamatan, sehingga kita tidak tahu kalua ada pasar murah,” ujar Sumiyati.
Sementara itu, DIdik, Kasi Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bojonegoro, operasi padsar ini dilakukan untuk menekan kenaikan harga menjelang perayaan Natal dan tahun baru. Program ini diselenggarakan atas permintaan camat, yang dipelaksanaannya ditempatkan di satu titik Desa setiap Kecamatan. ( dan/pur )
Bojonegoro,Koranrakyat.com
Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Instalasi Pipa Air Limbah ( IPAL ) Komunal, senilai Rp 3,7 milyar, dikeluhkan masyarakat Desa Sukorejo. Lantaran dampak yang ditiimbulkan atas pengerjaan proyek tersebut membuat dinding tembok retak, jalan paving dan lantai plester halaman rumah warga rusak.
PT Bintang Indah, Malang, pelaksana pekerjaan IPAL Komunal Desa Sukorejo, Bojonegoro, dianggap lari dari tanggung jawabnya sebagai penyedia jasa kontruksi yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
Karena dalam sosialisasi program yang dilakukan oleh Bappeda Bojonegoro dan pelaksana pekerjaan IPAL Komunal, PT Bintang Sembilan yang dilakukan sebelumnya, menyebutkan bahwa sekecil apapun kerusakan akan dibenahi seperti semula. Apabila tidak dibenahi seperti semula biaya proyek tidak akan mendapat ganti dari Australia.
Joko, (34), warga Desa Sukorejo, Bojonegoro, menyatakan kekecewaannya atas pelaksanaan pekerjaan IPAL Komunal, lantaran galian bekas proyek tidak dikembalikan sebagaimana kondisi sebelumnya. Demikian pula keretakan dinding rumah yang diakibatkan dari gempuran saat pengerjaan proyek juga tidak ditambal seperti aslinya.
Selain itu, Joko juga mengkawatirkan adanya pungutan kepada warga atas pemanfaatan IPAL Komunal tersebut dikemudian hari. Hal ini dikarenakan adanya pungutan terhadap warga pengguna IPAL Komunal di lain Desa, di Bojonegoro, untuk setiap bulannya.
Menurut warga Desa Sukorejo yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sebenarnya kurang mendapat respon masyarakat. Karena rata-rata warga sudah memiliki septitank sendiri di tiap rumahnya. Tetapi perangkat Desa sepertinya memaksakan kehendak dengan meminta tanda tangan warga sebagai tanda persetujuan warga dibangun fasilitas IPAL Komunal.
“ Pada 2014 lalu program ini pernah ditolak oleh warga, makanya baru dilaksanakan pada 2015 ini. Itupun setelah lokasi sasaran pembangunannya dipindahkan ke RT 37, RT 26, RT 25,dan RT 24,” terang warga Desa Sukorejo, kepada Koran rakyat.
Menanggapi persoalan itu, Kepala Desa Sukorejo, Budi Suprayitno, mengatakan bahwa pro dan kontra dalam sebuah kebijakan pembangunan adalah hal yang biasa. Yang terpenting ia meminta dukungan masyarakat agar program tersebut bisa terealisasi tahun sekarang ( 2015 ).
Pembangunan IPAL Komunal yang sekarang dilaksanakan hanya cukup untuk melayani 200 rumah tangga warga. Padahal target sasarannya ada 400 rumah tangga warga, sehinggga kekurangannya akan diupayakan bisa terealisasi setelah tahun mendatang.
“ Program IPAL Komunal, dimaksudkan untuk memecahkan persoalan pembuangan limbah rumah tangga, dari limbah kotoran manusia, air bekas cucian, dan air bekas mandi. Sehingga dengan adanya proyek tersebut setidaknya bisa mengurangi beban warga akan kebutuhan pembuangan air limbah” jelas Budi Suprayitno, yang ditemui Koran rakyat di kantornya.
Apalagi, kadar kemurnian air tanah di Desa Sukorejo sudah mulai tercemar oleh air limbah rumah tangga yang dibuang di lingkungan rumah warga sendiri, tambahnya.
Sementara itu, Kabid PLP, Dinas Pekerjaan Umum Bojoneoro, Sarito Hadi, yang ditemui Koran rakyat di kantornya, mengharap adanya dukungan masyarakat agar program bisa berjalan lancar dan tepat waktu pengerjaan.
Program IPAL Komunal, menurut Tito, baru pertama kali diuji cobakan di Bojonegoro. Dengan mengambil contoh keberhasilan pelaksanaan program IPAL Komunal di Jakarta.
Menurut Tito, IPAL Komunal di Desa Sukorejo, dibiayai dengan dana APBD Bojonegoro, Rp 3,7 milyar dan diperuntukkan untuk 165 rumah tangga warga. Dana tersebut akan diganti oleh SAIG Australia setelah adanya tim peninjau kelayakan program dari Jakarta. ( dan/pur )
Diduga Tak Penuhi Spek, Proyek Paving Desa Pancur Hancur
Written by Redaksi
Koranrakyat.com, Bojonegorom- Belum genap berumur 4 bulan, pekerjaan pembangunan jalan poros Desa Pancur, Kecamatan Temayang, Bojonegoro, sudah hancur. Proyek jalan paving yang pengerjaannya selesai pada 12 Agustus 2015 lalu, dan dilaksanakan oleh CV Putra Setya dan Konsultan Pengawas Rancang Bangun, dengan nilai pekerjaan Rp. 313 juta ini, kondisinya nampak berantakan tak berbentuk.
Hasil pengamatan wartawan Koran rakyat di lapangan menunjukkan ketebalan material pedel ( abu batu ) hanya sekitar 8-10 Centi meter tanpa diketam. Demikian pula dengan ketebalan hamparan pasir urug hanya sekitar 8 Centi meter.
Ketebalan pedel abu batu maupun pasir tersebut diduga masih jauh dari spek bangunan jalan poros Desa yang biasanya mencapai 20 hingga Centi meter. Belum lagi pemasangan paving yang tak rapi dan terkesan asal nempel. Menjadikan pekerjaan proyek tersebut amburadul dan tidak rapi.
Kepala seksi Jalan Poros Desa, Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Bojonegoro, Iwan Sofyan, saat dikonfirmasi Koran rakyat di kantornya (16/12) mengatakan, kerusakan jalan paving Desa pancur dikarenakan terkena arus air hujan dan arus air, sehingga pavingnya ambles dan berantakan.
Iwan seketika itu juga langsung menghubungi pihak pelaksana jasa kontruksi untuk melakukan perbaikan jalan paving yang rusak. Karena menurut Iwan pekerjaan tersebut masih dalam masa perawatan.
Sementara itu, H. Pardi, pelaksana pekerjaan jalan paving poros Desa Pancur yang dihubungi Koran rakyat via ponselnya, membenarkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana pekerjaan jalan tersebut.
Namun ia menolak disalahkan atas buruknya kualitas pekerjaan yang menyebabkan rusaknya jalan tersebut. Pardi juga mengakui jika hingga konfirmasi dilakukan tidak pernah dihubungi kasi jalan pros desa Dinas PU Bojonegoro.
Iapun meminta agar permasalahan tersebut tidak diperpanjang. “ enake piye.. ( baiknya bagaimana, red ) ,” tukas H. Pardi yang saat itu juga memutuskan sambungan handphonenya.
Terpisah, coordinator Front rakyat Antikorupsi ( Fraksi ) Bojonegoro, Kuntjoro Edy, menanggapi rusaknya jalan paving tersebut kepada Koran rakyat mengatakan, kebanyakan kualitas pengerjaan jalan paving di Bojonegoro sangat buruk. Alasan material tergerus arus hujan sangat tidak masuk akal.
“ Justru itu menunjukkan kualitas pekerjaan buruk, dan tidak sesuai spek,” cetus Kuntjoro. Kerusakan yang disebabkan adanya kecurangan pihak penyedia jasa kontruksi bisa berujung pada tindak pidana.
Namun tentunya hal tersebut harus dikaji lebih dalam, karena masih ada peran pihak konsultan pengawas yang juga bertanggung jawab atas terlaksananya pekerjaan tersebut dengan kualitas pekerjaan sesuai spek.
Iapun meminta agar pihak pengguna jasa kontruksi, penyedia jasa kontruksi dan konsultan pengawas, duduk bersama. Karena kesalahan rusaknya jalan paving poros Desa Pancur masih menjadi tanggung jawab ketiga pihak. ( dan/ pur )
Jatim Siaga I Kapolda Jawa Timur : Janji Siap Mengamankan
Written by RedaksiSurabaya,koranrakyat.com –
Polda Jawa Timur mengelar Apel Pasukan Operasi Lilin Semeru 2015 di halaman upacara menjelang persiapan Natal 2015 & Tahun Baru 2016. “ sesuai amanah dari bapak Kapolri banyak permasalahan sementara untuk di wilayah jawa timur sendiri banyak titik - titik yang harus di waspadai, kemarin hari senin melakukan rapat koordinasi untuk pelaksanaan operasi lilin 2015 dan tahun baru 2016 ini kami siap memberikan kenyamanan kepada masyarakat,”Ucapnya Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Anton Setiadji kepada wartawan seusai Apel Pasukan Operasi Lilin Semeru 2015, Rabu (23/12). Terkait adanya daerah rawan konflik, Mantan Kapolda Sulawesi Selatan ini Menjelaskan, dalam perayaan Natal 2015 & Tahun Baru 2016 bahwa di wilayah jawa timur seluruhnya rawan konflik dan tidak ada daerah yang khusus pengamanannya menjadi perhatian masyarakat.
“Menjelang perayaan Natal 2015 & Tahun Baru 2016 polda jatim menurunkan anggotanya 24 ribu orang, kami selalu berkoordinasi dengan jajaran TNI dalam pengamanan,”Ujarnya.Dalam pengamanan Operasi Lilin Semeru 2015 di tempatkan di berbagai titik - titik Pos Pam Dan Pos Yan Ops. Lilin Semeru 2015 di antaranya, Jumlah Pos Pam berjumlah 187 Pos, Jumlah Pos Pelayanan berjumlah 44 Pos, Jumlah Gereja Berjumlah 2.488 Pos, Jumlah Tempat Wisata berjumlah 316 Pos, Jumlah Obyek Pergantian Tahun Berjumlah 146 Pos, Jumlah Terminal 72 Pos, Jumlah Stasiun KA 85 Pos, Jumlah Bandara 6 Pos, Jumlah Pelabuhan 32 Pos, Jumlah Tempat perbelanjaan / mall 350 Pos.
Menurut Anton, semua rawan tidak ada kecualian dalam pengamanan kali ini seluruh jajaran polda jawa timur maupun jajaran kepolisian di pelosok - pelosok daerah melakukan siaga satu menjadi perhatian bersama. Sementara untuk arus mudik liburan Natal 2015 & Tahun Baru 2016, Lanjut Anton, untuk jalur tengah dan jalur utara kita sudah antisipasi pengamanannya termasuk berkordinasi dengan jajaran kapolres setempat .
“Untuk Daerah Tuban, Ngawi, mantingan kita sudah antisipasi pengamanannya selalu mengingatkan kepada para pengemudi yang mempergunakan jalur darat, pengamanan di jalur udara kami sudah minta ijin kepada pangarmatim menempatankan pos, lalu untuk wilayah malang sudah koordinasi dengan jajaran polres setempat,”Tambah. Pengamanan natal 2015 ini harus benar - benar sterilisasi dengan menggunakan EOD (Explosive Ordonance Disposal), Metal Detector,Sec – Door, maupun secara manual, keterpaduan Pam Gereja : Kaum Muda Gereja, Ormas Lintas Agama,Security Gereja (Deteksi Dini), Tingkatkan sambang & Patroli lokasi gereja secara kontinyu (cegah Sejak Dini),laksanakan koordinasi dengan pihak jajaran TNI + Forpimda Jawa Timur dan jajaran instansi terkait lainnya, penggelaran pos pengamanan / pelayanan. (fn)
.