Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Thursday, 17 March 2016 09:43

Penipuan Tenaga Ke luar Negeri Dibongkar

Written by
Jakarta,koranrakyat.com- Polisi kembali bongkar aksi pedagangan manusia, korban dijanjikan untuk bekerja  dipotugal, Belada dan  Turki dengan membayar uang Jutaan rupiah. Janji dipekerjakan menjadi seorang pelaut ternyata tak terbukti. Tersangka  kejahatan kini dalam pemeriksaan..

Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjen Pol Agus Adrianto ditemui di  Kompleks Mabes Polri, Selasa (15/3) 2016 mengatakan kita bekerjasama dengan kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar yang ada diluar negeri, serta ada berapa perwakilan negara kita yang ada di luar negeri di Belanda,Portugal dan Turki yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang." Dimana mereka dijanjikan pekerjaan tertentu ternyata janji  itu tidak terlaksana dan bahkan mereka diterlantarkan disana," ujarnya.

Dijelaskan  Agus  ada 12 orang korban di Turki dan 6 orang di Portugal." Informasi ada  juga dari dikedutaan Belanda, dimana  itu berawal dari dijanjikan untuk bekerja di Belanda , namun pada kenyataannya mereka tidak diperkejakan dan dipekerjakan sebagai anak buah kapal di Potugal. Ini ada 6 orang yang menjadi korban," tegasnya

Dalam penjelasan Agus   pelaakunya ada  satu orang sudah berhasil kita tangkap. "Kemudian yang ada di Turki dijanjikan untuk bekerja di Timur Tengah 9 orang  korban , kita sudah tangkap dua pelaku orang tersebut.  korbannya sudah kita dibawa," jelasnya         

Saat ditanya kapan mau dibawa ke Jakarta, Agus merincinya semua sudah dikembalikan. Para pelaku itu,mereka adalah  perorangan." Yang diportugal sudah menjadi anak  buah  kapal. Sementara yang di  Turki ditempat menjadi pekerja rumah tangga," rincinya. 

Untuk itu cara mengajaknya, Agus menandaskan mereka kan modusnya membujuk, menjanjikan gaji yang besar untuk ditempatkan . Seperti di Turki dan di Timur Tengah. "Kemudian di Ryad, mereka minta untuk mendapat pekerjaan yang 200 Dolar 1 bulan. Kenyataannya mereka dipekerjakan di Turki," tandasnya. 

Ketika didesaka bagaimana mereka bisa menemui keluarganya, Agus membeberkan Mereak mengunkan modus-modus itu. "Yang di Turki inisial  SY. Sedangkan di Turki adalah VR alias S. Kemudian di Portugal TK ,MA,"Bebernya. 

Menyinggung bayaranya, Agus mengungkapkan kalau di  Poltugal  setiap 1 orang harus membayar Rp 65 juta- Rp 95 Juta. Yang di Turki mereka membayar Rp 3,5 Juta. "Kasus perdagangan manusia sedemikian banyak ,maksud bukan saja dari ke
menterian luar negri dan dari kedutaan juga yang ada diluar negeri yang diinformasikan kepada kita, lalu kita merespon informasi-informasi yang ada," ungkapnya

Terus caaranya bagaimana melihat penipuan, Agus menambahkan kalau memang mau bekerja diluar negeria ikutilah pelatihan-pelatihan dari TKI yang resmi." Kepada perorangan yang menjanjikan belum tentu kejelasannya, sehingga  mereka rawan menjadi korban," tambanya. (vk)

 

 

 

SURABAYA, Koranrakyat.com  -  Pemerintah  Provinsi   (Pemprov)  Jawa  Timur  melakukan  penandatangan  Loan  Agreement   dengan  Bank  Pembangunan  Daerah  (PT. Bank  Jawa  Timur)  guna  meningkatkan  daya  saing  produk  dan  penggerakkan  usaha  industry  primer.

Gubernur  Jawa  Timur  H.  Soekarwo  Mengatakan,  adanya  penandatangan  perjanjian  pemberian  pinjaman  (loan  Agreetment)  dengan  Bank  Daerah  Jawa  Timur  (PT.  Bank  Jawa  Timur)  sebagai  fasilitas  pembiayaan  terintegritas  kepada  lembaga  perbankan  guna  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  di  Jawa  Timur.

“ konsep  loan  agreetment  ini  merupakan  yang  pertama  di  Indonesia  biasanya  menggunakan  penyertaan  modal  atau  kemudian  melalui  dana  bergulir. Sebenarnya  proses  loan  agreetment  dari  dana  APBD Pemerintah  Provinsi  (Pemprov) Jatim  yang  di  pinjamkan  ke  Bank  Jatim,”Ujar  Soerkarwo  Kepada  Awak  Media,  Saat  Melakukan  Press  Confrence  Di  Surabaya, Kamis  (

Menurut  Pakde,   adanya  program  loan  agreetment  tersebut  mendapatkan  nilai  positif  dari  Wakil  Presiden  (Wapres),  Menteri  Keuangan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  termasuk  mendapatkan  nilai  positif  dari   Otoritas   Jasa  Keuangan  (OJK).

“ tidak  hanya  payung  hukum  saja,  tetapi  bagian  dari  atap.  Kata  Pak  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  merupakan  excellent,”Katanya.

Saat  di  singgung  mengenai  target  anggaran  400  Milyar, Lanjut  Pakde Karwo, menurut  data  by  name  by  addressnya  pilihannya  terdiri dari   28  BPR  Pemda  Kab/Kota  telah  di  periksa  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  di  nyatakan  sehat  tidak ada  masalah  mengenai.

“ 38  Kabupaten/Kota BPRnya  Pemda  hanya  28  saja  dan  konsep  hal  tersebut  telah  di  setujui  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,”Jelasnya.

Sementara  Direktur  Utama  Bank  Daerah  Jawa  Timur  (PT. Bank  Jatim,Tbk), R.  Soeroso  Menambahkan,  mempunyai  tujuan  utama  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  kemampuan  usaha  industry  primer.

“Kerjasama  pihak  Bank  Daerah  Jawa  Timur  (PT. Bank  Jatim)  dengan  BPKP  merupakan  suatu  pengembangan, menerapkan, dan  menguatkan  bagian  Good  Corporate  Govermence  guna  meningkatkan  kelancaran  operasional  Bank  Jatim.  Dalam  hal  ini  BPKP  antara  lain  akan  melaksanakan  bimbingan  teknis  dan  pemberian  pendapat secara  professional  dalam proses  manajemen  risiko, pengelolaan  asset  dan  proses  bisnis,”Tuturnya.

Sebagai  laporan  pertanggung  jawaban,  bank  jatim  wajib  memberikan  laporan  suatu  perkembangan  penyaluran  dana  pinjaman  kepada  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Jawa  Timur  melakukan  evaluasi  secara  periodik  setiap  bulan.

“sebenarnya  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Jatim  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  pemberian  pinjaman  sekurang  -  kurangnya  selama  tiga  bulan,”Tegasnya. (FN)

 

 

 

 

 

.

Sunday, 14 February 2016 02:42

Pameran UMKM dan Expo Bank Jatim 2016 Hadapi MEA

Written by

 

Surabaya,Koranrakyatcom,-Sebuah ajang sosialisasi keberhasilan  Bank dan UMKM Expo 2016 digelar di Grand City Surabaya Pada tanggal 11-14 Februari 2016. Acara ini diselenggarakan oleh BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah) Wilayah Jawa Timur dengan di dukung oleh Pemerintahan Provinsj Jawa Timur .Bank Indonesia Serta Otoritas Jasa Keuangan .Event ini diselenggarakan tiap dua tahun sekali

Dalam acara Pembukaan (11/02) di Grand City Surabaya Direktur Pt Bank Pembanggunan Daerah Jawa Timur R Soeroso menyampaikan terimakasih telah ditunjuk sebagai ketua penyelengara event

Dalam pameran kali ini terdapat 110 stand pameran yang digunakan sebagai suatu wadah bagi pelaku industri di bidang mikro ,kecil dan menengah. Dengan adanya event ini kami memiliki tujuan untuk turun mengembangkan potensi UMKM daerah agar terus berkembang sehingga daya saingnya bisa meningkat dan mampu memenangkan perasaingan pasar yang semakin kompetitif menuju "Masyarakat Ekonomi Asean" Terang Soeroso

Stand yang dapat dikunjungi dalam pameran ini antara lain adalah industri perbankan (konvensional , syariah dan BPR)Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan perdagangan ),asuransi ,properti dan devoloper ,perusahaan swasta ,industri menengah dan ritel.industei rumah tangga serta food and handycraft

Selain pameran , beberapa acara menarik dan program promo akan meramaikan Bank dan UMKM Expo 2016 kali ini ,antara lain semnar dengan narasumber terpercaya , perlombaan anak sampai dewasa serta sepecial music performace dari GIGI dan culture band jawatimur .

Kinerja keuangan menunjukan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya berdasarka kinerja keuangan januari 2016,laba sebelum pajak bankjatim tercatat Rp133,63 miliar atau naik sebesar 7,10% total aset sebesar Rp 45,45 triliun (naik 11,90%),peyaluran kredit sebesar Rp27,74 triliun (naik 8,11%) perolehan dana Pihak Ketiga sebesar Rp 36,17 triliun (naik 14,60%) dan pendapatan bunga sebesar Rp 390,23 miliar (naik 10,69 %). Sedangkan kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Jatim DR.Soekarwo.,,(ard)

   

Thursday, 04 February 2016 01:21

Tarip Tol Suramadu Turun Buat Gumuyu Warga Jatim

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com,- Untuk membantu masyarakat Surabaya dan Madura Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menurunkan tarif tol Jembatan Suramadu lebih dari 50 persen.
“Tadi perdebatannya apakah digratiskan atau diturunkan, tetapi akhirnya diputuskan untuk diturunkan dengan berbagai pertimbangan, sehingga dengan demikian ini sudah sangat membantu baik masyarakat di Madura maupun di Surabaya, “ kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Rabu (3/2) siang.

Seskab menyampaikan, dalam Rapat Terbatas juga diputuskan mengenai status tanah 600 hektar di kaki Madura dicabut, dikeluarkan dari badan yang mengelolanya. Sedangkan status tanah 600 hektar (ha) di kaki Surabaya, kewenangannya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setempat. “Tentunya pemerintah daerah itu ada di Wali Kota dan juga ada kewenangan di Pak Gubernur. Maka dengan demikian harapannya dengan keputusan ini terutama bagi masyarakat di Madura dan Surabaya mudah-mudahan ini kado awal tahun yang baik yang bisa diselesaikan,” jelas Seskab.

Pramono Anung mengungkapkan, persoalan tanah seluas 600 hektar di kaki Surabaya terjadi sejak puluhan tahun tepatnya sejak tahun 1990-an. Masyarakat atau penduduk tidak bisa mengurus untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya. Disamping itu wilayahnya tidak bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. “Jumlah warga di kaki Surabaya sekarang ini sudah lebih dari 80 ribu warga, kurang lebih 27 ribu Kepala Keluarga, Jadi sangat padat sekali,” papar Pramono.

Sementara itu, terkait keputusan penurunan tarif Tol Jembatan Suramadu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan keputusan itu sangat bagus mengingat biaya pengiriman barang dari Surabaya yang masuk ke Madura dan sebaliknya harganya mahal. ”Niatnya untuk membangun Jembatan Suramadu itu adalah meningkatkan kesejahteraan di Madura. Saya kira ini yang sangat penting. Dan Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan Para Menteri sepakat bahwa tujuan seperti itu terus dilaksanakan sebaik-baiknya,” ungkap Soekarwo

Wali Kota terpilih Surabaya, Tri Rismaharini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden dan Seskab yang telah membantu warga Surabaya. “Sekian puluh tahun warga Surabaya di kaki Suramadu sangat menderita karena tidak bisa meningkatkan status hak tanahnya, bahkan proses seluruh administrasi pertanahan. Dengan rapat hari ini, maka warga Surabaya bisa mengurus hak-haknya seperti masyarakat yang lain,” kata Risma.(eas/s)

 



         Madiun,Koranrakyat.com,- Agenda sidang Tipikor di Pengadilan Tipikor Surabaya pd Jum’at, 29 Januari 2016 diantaranya adalah menggelar perkara korupsi pembangunan Proyek Embung Pilangbango Madiun dengan tersangka Mariyani ( laki laki ). Persidangan kali ini diketuai oleh Hakim Ketua Tahsin SH.MH, Hakim Anggota ; Sangadi SH dan Gatot Nuryanto Prayitno SH, serta Jaksa Penuntut Umum ; Kusuma Jayo Bulo SH dan Didik Ibaryanto SH.                                                                                     

         Sidang ke 12 kali ini mendengarkan kesaksian 2 Ahli Konstruksi dari Universitas Muhammadiyah Jember. Saksi ahli yang juga bekerja sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah tsb adalah Totok Dwi Kuryanto ME dan Ir. Pujo Suryono. Dari mereka didapatkan keterangan bahwa jika ada proyek yang rusak maka kerusakan ditanggung oleh Pengawas  dan Kontraktor proyek. Sementara tersangka Maryani yang juga adalah seorang Ahli Struktur dan Manajemen Konstruksi bertindak sebagai konsultan perencanaan bangunan.

           Proyek Embung Pilangbango dengan panjang 152 meter dan lebar 134 meter yang dikerjakan oleh Pelaksana Proyek PT Jatisono Madiun telah mengalami kerusakan berupa dinding retak dan ambrol. Beban tetap, yang berubah hanya bangunan. Kalau sudah rusak tidak bisa dikembalikan itu tanggung jawab bersama. Proyek Embung spesifikasi beton dan besi tidak memenuhi syarat dan standart. Dalam perencanaan galian 10 – 11 meter, sementara dalam pelaksanaannya galian hanya 7 meter atau kurang 3 meter dari gambar. Padahal jika galian kurang 2 meter saja maka sudah memenuhi unsur korupsi. Pada intinya jika ada resiko kerusakan yang dikarenakan pengerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan menjadi tanggung jawab Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. Demikian keterangan lebih lanjut dari kedua saksi ahli.

         Sementara itu Pengacara Tersangka Mariyani, Arik Mukti SH mempertanyakan mengapa proyek senilai 18,7 milyar tidak melalui PU tetapi melalui BPBD, lembaga yang tidak berkompeten dan tidak menguasai teknik bangunan. Penggunaan anggaran, pengawasan keuangan dan pengadaan material semua dipegang oleh satu lingkup. Padahal pengawas keuangan seharusnya dilakukan secara terpisah. Proyek Embung Pilangbango dalam perencanaannya sudah sesuai dengan SPEK / RAB dan Keppres. Tugas Konsultan Perencana selesai setelah dibuat MC 0. Dengan kejadian tersebut seharusnya yang bertanggung jawab adalah PA dan BPK

         Tersangka dikenakan psl 2,3 dan 55 yaitu perbuatan melawan hukum dengan perencanaan yang tidak sesuai. Sidang dilanjutkan pada Senin depan, 1 Februari 2016 dengan agenda masih mendengarkan keterangan dari saksi2 lain.(jk)






 



Sunday, 31 January 2016 01:07

Dewan Mulai Aras Arasen Kantor Dewan Sepi

Written by
Nganjuk,koranrakyat.com,- Banyak  anggota DPRD Nganjuk aras-arasen. Kesibukan mempersiapkan diri dalam penampilan sebagai anggota legislatif periode berikutnya ditengarai menjadi penyebab keengganan ngantor. Sepi hal itu yang terlihat di gedung DPRD Nganjuk. Pasalnya semua anggota dewan tidak satupun terlihat di kantor untuk menjalankan tugas kedewanan, mereka semuanya mempersiapkan diri dengan konsituennya di wilayahnya masing – masing.
     
Akibatnya, sejumlah rakyat yang ingin mengadukan permasalahan ke dewan harus gigit jari. Hal ini mengundang sorotan berbagai pihak. Pasalnya beberapa waktu lalu, meskipun semua wakil rakyat melakukan kunjungan kerja masih ada satu atau dua unsur pimpinan yang menjadi " penjaga gawang ".
     
Dan hal itu juga pernah disampaikan oleh Ketua DPRD Nganjuk, Pudji Santoso, "Kita sudah komitmen, saat anggota sedang melakukan kunker diluar kota, ada salah satu unsur pimpinan yang selalu stand by di kantor, siapa tahu ada tamu atau hal lain yang diluar agenda kita yang datang ke kantor, kita bisa atasi, " ujarnya ketika dihubungi jumat (30/01/2016).
     
Namun kenyataannya tidak demikian. Beberapa karyawan ketika ditanya kemana mereka, jawabnya sangat gampang dan enteng. "Semua sedang melakukan kunker ke luar kota, " ujar beberapa staf DPRD Nganjuk.
     
"Ketiadaan para anggota DPRD pada saat jam dinas seperti itu, menciptakan image buruk dan membuat matinya arus urusan sebagai wakil rakyat. Kan bisa separo kunker, separo atau seprempatnya ada di kantor.
     
Pasalnya, saat sekarang saya mau menyampaikan aspirasi dan kejadian yang harus mendapat perhatian langsung dari anggota DPRD terpaksa tidak bias, " ujar Hengky, warga Kertosono.
     
"Janji unsur pimpinan yang selalu stand by saat anggota tugas luar kota, ternyata hanya membual saja. Sebagai rakyat yang punya wakil, kita ingin sampaikan hal penting yang berkait dengan DPRD. Tapi disini sepi, Padahal, beberapa anggota dewan Nampak ada di rumah. Tidak ikut kunjungan kerja sesuai renja yang sudah ada, " papar Hengky yang menolak di foto.
     
"Jika sudah begini, kita akan mengadu dan menyampaikan aspirasi mau dikemanakan ? " lanjut Hengky bersungut. Meski ia tahu saat penyampaian masalah atau apa saja ada aturan mainnya. Bisa melalui surat tertulis atau pengajuan hearing. Namun karena hal kepepet, Hengky terpaksa nyelonong ke gedung dewan itu sendiri. Walau menemui kehampaan.
     
Karena kondisi tersebut, tak sedikit agenda pembahasan yang terbengkalai. Sementara hak dan fasilitas sebagai anggota legislatif masih melekat pada diri mereka.
     
Menanggapi merebaknya "penyakit lesu darah" di kalangan wakil rakyat itu, Ketua Komisi A DPRD Nganjuk Kamto mengatakan, mestinya rekan-rekan sejawatnya tetap bertugas sebagaimana amanah yang mereka emban. Apalagi telah ada tata tertib (tatib) tentang anggota DPRD Nganjuk yang telah disepakati mereka sendiri.
     
"Jika alasan tak berangkat ngantor karena rumah juga mereka anggap sebagai kantor, apa gunanya panitia musyawarah menyusun agenda rapat komisi, pleno hingga paripurna yang notabene digelar di gedung DPRD dan mesti dihadiri mereka pula," tutur Salah satu tokoh PDIP Nganjuk ini ketika ditemui jumat (30/01/2016).
     
Menurut Kamto, malasnya sebagian anggota DPRD Nganjuk sehingga melanggar tatib DPRD lebih dikarenakan Badan Kehormatan (BK) sendiri juga sama. Sementara sesuai kode etik, tanggung jawab anggota DPRD adalah sampai akhir masa jabatan. (roy)

.

 

Bojonegoro. Koran Rakyat.com

    Sejumlah pemuda yang tergadabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Bjonegoro mendesak kepada Pemkab Bojonegoro agar segera memfungsikan gedung Rumah Sakit Umum Type B yang berlokasi di Jalan Vetaran, sebagaimana direncanakan.

    Lantaran hingga 2016 ini usia gedung bernilai ratusan milyar tersebut sudah memasuki 10 tahun, namun belum pernah difungsikan oleh Pemkab. Padahal jumlah kamar dan bangsal di Rumah Sakit Umum Sosrodhoro jati Kusumo, yang sekarang ini menjadi andalan Pemkab dalam melayani kesehtan masyarakat, sudah penuh dan tidak lagi dapat menampung jumlah orang sakit.

    Menanggapi desakan PMII, Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin, memastikan RS Veteran akan dapat difungsikan Juli mendatang. “  Jika Juli masih belum difungsikan, saya akan mundur dari jabatan ketua dewan,” ucap Mitroatin, di hadapan wartawan dan pengunjuk rasa, Senen, 18/01/2016.

    Untuk merealisasikan itu, DPRD akan bahu membahu  antara legeslatif dan eksekutif untuk mewujudkan impian masyarakat agar RS Veteran difungsikan. Jika sampai jika Juli belum bisa difungsikan maka saya (DPRD, red) dan rakyat akan bersama-sama memeranginya.

    Mitroatin juga mengakui bahwa pemindahan RS tidak semudah membalikkan telapak tangan. “ Masih banyak proses,” tambahnya.

    Nampaknya keinginan masyarakat Bojonegoro dan ketua DPRD Bojonegoro, belum bisa mendapat jaminan dari Direktur RSU Sosrodoro Jati Kusumo, dr. Haryono. Menurut mantan kepala Dinkes itu, proses perpindaan rumah sakit mebutuhkan waktu lama dan persiapan matang.

    “ Perpindahan sebuah Rumah Sakit tidak bisa dipahami seperti pindah kantor. Soal kepastian Juli mendatang bisa pindah, Allahuallam,” cetus Haryono.

    Menurutnya, ada dua tugas berat yang mesti dilaksanakan, persiapan perpindahan dan kedua tetap menangani yang terbaik pasien yang tengah dilaksanakan saat ini dengan bebagai penyakit dan perlu penanganan khusus. Tapi kita jelas punya agenda bagaimana kita lebih cepat lebih baik.

    Diberitakan sebelumnya, Rumah Sakit Veteran yang mulai dibangun sejak 2007 lalu, banyak menuai kontroversi hingga dugaan kasus korupsi.

    Rumah Sakit Veteran dibangun dua tahap, tahap pertama pengerjaan gedung Rumah sakit di laksanakan oleh PT Alimdo Ampuh, dengan anggaran sekitar Rp 110 milyar lebih. Selanjutnya untuk pembangunan kedua hanya mengerjakan rehab gedung dan pemasangan instalasi listrik dengan anggaran Rp 37,9 milyar, oleh PT Relis Sapindo Utama.

    Pada realisasi pembangunan Rumah sakit tahap kedua, muncul adanya dugaan kongkalikong antara pihak pantia lelang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penyedia Jasa Konruksi, PT Relis Sapindo Utama.

    Bahkan Taufik, yang mengaku sebagai perwakilan PT Relis Sapindo Utama, membongkar permainan Kongkalikong yang dilakoninya dengan PPTK dan PPK proyek rehab Rumah Sakit Veteran.

    Menurut Taufik, ia telah memalsukan tanda tangan direktur PT Relis Sapindo Utama, dalam pencairan termyn pembayaran proyek, atas suruhan pihak PPTK dan PPK, Dinas PU. Disampng itu dalam pengakuan Taufik, untuk memperoleh pekerjaan proyek rehab Rumah Sakit Veteran tersebut, pihaknya juga sudah mengeluarkan uang milyaran rupiah.

    Tak hanya itu, hingga kini Rumah Sakit Veteran masih meninggalkan masalah, yakni kelebihan volume pembayaran proyek, yang sampai saat sekarang belum juga dibayarkan kembali oleh PT Relis Sapindo Utama. Dalam perhitungan Badan Pengawas Keuangan ( BPK ) dana yang harus dikembalikan atas kelebihan volume proyek itu sebesar Rp 200 juta. ( dan )    

 

   

 

BOJONEGORO. Koran Rakyat.com,- Kasus pelaksanaan putusan MA No. 1974/K/Pdt/2010 memasuki babak baru, akhir tahun lalu, Bupati Bojonegoro, Suyoto, bersama Wakil Bupati, Setyo Hartono, dan Kepala Dishutbun , Nuzull Hudaya, dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jawa timur. Laporan polisi bernomor LPB/1878/XII/2015/UM/JATIM , Tanggal 31 Desember 2015, menyebutkan ketiganya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam jabatan, sesuai dengan Pasal 421 KUHP.

    Ir. H. Agoes Soeyanto, pelapor ketiga pejabat Pemkab Bojonegoro tersebut kepada Koran Rakyat  mengatakan, bahwa tindakan atau perbuatan mereka yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menciderai norma keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, serta mencoreng kewibawaan pemerintah.

    “ Tindakannya yang melawan putusan pengadilan yang sudah inchract menunjukkan ketidakpatuhan mereka terhadap hukum itu sendiri. Sedang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  ditegaskan, bahwa pejabat pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika tindakan pejabat tersebut bertentangan putusan pengadilan maka perbuatannya digolongkan sebagai tindakan sewenang-wenang ,” ujar Agoes Soeyanto, di rumahnya, ( 5/01/2016 ).

    Dijelaskan Agoes, dengan melaporkan ketiga pejabat Bojonegoro ke Polda Jatim ia berharap akan menjadi peringatan bagi pejabat  yang menjalankan amanah rakyat, sebagai pemimpin daerah agar tidak bertindak sewenang-wenang.

    Baginya, perilaku ales  ( menghindar ) Pemkab Bojonegoro dari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pdt/ XII/2010 sudah berulang kali dilakukan. Namun dirinya masih bersabar menunggu niat baik Pemkab Bojonegoro.

 

    Ditanya alasan papa yang mendasari dilaporkannya tiga pejabat Bojonegoro ini ke Polisi, menurut Agoes, lantaran bupati Bojonegoro dan kawan-kawan benar-benar sudah tidak amanah dalam menjalankan pemerintahan di Bojonegoro.  Terbukti tidak mematuhi putusan pengadilan dan makar terhadap perintah pemerintah pusat yang memerintahkan segerqa melaksanakan putusan MA.

    “ Putusan pengadilan diabaikan, Rekomendasi BPK diabaikan, saran dan perintah dari Menter Dalam Negeri dan Gubernur dalam penyelesaian kasus hukum ini juga diabaikan. Ini pelecehan terhadap hukum dan pemerintah. Dan kami sebagai korban sudah didzolimi. Mana ada pemimpin mendzolimi rakyatnya ?,” ujar Agoes. Diberitakan sebelumnya, perilaku Pemkab Bojonegoro yang tidak membayar uang kontrak pengadaan pupuk dan obat-obatan tanaman tembakau pada 2009, digugat oleh PT Arthesis Sakti Persada, selaku penyedia jasa. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pemkab diwajibkan membayar  uang kontrak pengadaan pupuk dan obat-obatan senilai Rp 2,7 milyar.

     Dalam Bandingnya di Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Kasasi di Mahkamah Agung, hukuman Pemkab Bojonegoro ditambah. Selain membayar uang kontrak pengadaan Rp 2,7 milyar, Pemkab Bojonegoro juga diwajibkan membayar bunga bank 1,6 persen dari Rp 2,7 milyar setiap bulannya, hingga putusan tersebut dilaksanakan. Sebelumnya Pemkab Bojonegoro, pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ( PK ) namun lagi-lagi PK-nya ditolak. Demikian pula saat Pemkab Bojonegoro mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) terhadap PT Arthesis Sakti Persada, di Pengadilan Negeri Bojonegoro, perkara gugatannya juga ditolak. Dalam anggaran APBD Perubahan 2015, sebenarnya Pemkab Bojonegoro telah menempatkan anggaran untuk  pelaksanaan putusan MA sesuai rekomendasi BPK sebesar Rp 5,7 milyar. Namun hingga batas akhir tahun anggaran 2015 berakhir, pelaksanaan putusan MA tersebut masih tidak dilakukan.       ( edk )      

     

     

Saturday, 02 January 2016 03:30

Korban Air Asia hanya Diperingati Doang, Tapi Tak Dicari

Written by

Surabaya,koranrakyat.com  -  PT. Air Asia  Indonesia  Mengelar  satu  tahun  tragedy  jatuhnya  pesawat  Air  Asia  jenis  QZ  8501  jurusan  Surabaya  -  Singapore .  peringatan  tersebut  di  laksanakan  di  gedung  Mahameru  Mapolda  Jawa  Timur, Senin  (28/12).Kepala  Basarnas  Marsekal  Madya  FHB. Sulistyo  Mengatakan,  dengan  adanya  kegiatan  ini  saya  apresiasikan  kepada  kita  semua  untuk  mempringati  satu  tahun  lalu.

 “saya  apresiasikan  dengan  adanya  kegiatan  ini  tidak  semua  berani  berhadapan  suatu  kenyataan  perusahaan  penerbangan  yang  mengalami  seperti  korban  dan  para  pencari  korban  di  laut  semua  berkumpul  sifatnya  silaturahmi,”Ujarnya.

 Kata  Bambang  Sulistyo,  adanya  kejadian  ini  pihak  air  asia  belajar  agar  menjadi  lebih  baik lagi,basarnas  juga  belajar, kemudian  pihak  keluarga  korban, yang  terpenting  kedepannya  kita   harus  terus  berjalan  bagaimana  mestinya.

 Bambang  Sulistyo  Menjelaskan,  pada  momen  hari  ini  saya  tidak  ingin  membuat  pihak  keluarga  korban  sedih  kembali  pada  peristiwa  tersebut, kejadian  seperti  ini  bisa  menimpa  pada  semua  orang.

 \“ bahkan  baru  -  baru  ini  terjadi  kecelakaan  kapal  Marina  dengan  jumlah  korban  yang  tidak  sedikit, artinya  setelah  semuanya  ada  pelajaran  dapat  di  ambil  dan  kejadian  menimpa  kita,”Tambah.

 Pesawat  jenis  air  bus  A320 – 200  yang  jatuh  setelah  lepas  landas  dari  bandara  juanda  juanda  Surabaya  dengan  membawa  penumpang  155  orang  terdiri  dari  138  orang  dewasa, 16  anak – anak, 1 bayi  serta   7  orang  crew  pesawat  dengan  jumlah  keseluruhan  162  orang.

 Sementara  Presiden  Direktur  PT.  Air  Asia  Indonesia  Sunu  Widyatmoko  Mengungkapkan,  acara  ini  untuk  memperingati  satu  tahun  kejadian  jatuhnya pesawat  QZ. 8501.“ Kita  lakukan  bersama – sama  keluarga  dan  kerabat  korban  untuk  mengenang, mendoakan  orang  yang  kita  cintai  karena  kejadian  ini, dalam  acara  ini  kita  melakukan  berdoa,” Tuturnya.  

 Kami  ungkapkan  rasa  terima kasih  terhadap  pihak  basarnas, pihak  pemerintah  kota  Surabaya , dan  yang  mewakili  banyak  membantu  kerja  pihak  air  asia  sendri ,Lanjut  Sunu,  bahwa  satu  tahun  ini  kami  di  bantu  sehingga  penangganan  QZ  8501  relatif  berjalan  lancar.Dari  hasil  investigasi  pihak  Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi  (KNKT)  Menyatakan   bahwa  pesawat  Air  Asia  QZ 8501   saat  sebelum  mengalami  kecelakaan  jatuhnya  di  perairan  Pangkalan  Bun  tanggal  28  Desember  2014   yang  lalu  terjadi  kerusakan.

 “Saya  tidak  mau  menanggapinya  hal  tersebut  itu  semua  hak  dari  Pihak  KNKT   dan  merupakan  sudah   secara  tertulis.  yang  pasti  acara  ini  kita  lakukan  sebagai  bentuk  ungkapan  kesedihan  secara  bersama,” Kata  Sunu.    “ kita  baru  mulai  pertemuan  memperingati  mengenang  dalam  satu  tahun  jatuhnya  pewasat  air  asia  dengan  tanggal  yang  sama  28  desember  2014,  terutama  hari  ini  kami  melakukan  silaturahmi    seluruh  keluarga  korban kumpul  berdoa  bersama,”Jelas  Lukas  salah  seorang  pihak   kerabat  korban  Air  AsiaSaat  di  singgung  mengenai  kinerja   dari  Pihak  KNKT,  Lukas  menuturkan,  kita  mengharapkan  untuk  pengurusan  terhadap  pihak  keluarga  agar  cepat  selesai  dengan  cara  yang  benar.  Dan  kita  harapkan  ada  proses  pengaturan  keselamatan  penerbangan  di  Indonesia  lebih  baik  lagi, supaya  tidak  ada   banyak  korban  -  korban  berikutnya,”pungkasnya.  (fn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, 02 January 2016 03:14

Analisis Polda Jatim, Kasus Narkoba Menonjol

Written by

 

 Surabaya,Koranrakyat.com - Menjelang akhir tahun 2015, jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan evaluasi dan analisis mengenai keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji beserta jajarannya pada Selasa(29/12/2015). Dalam kesempatan ini Kapolda mengungkapkan bahwa situasi kambtibmas di Jawa Timur cenderung kondusif pasca pemilukada serentak dan juga hari libur Natal, sedangkan untuk pengamanan Tahun Baru 2016 saat ini operasi sedang berjalan dan belum diketahui kasus-kasus yang terjadi.

 Kegiatan ini juga memaparkan data-data mengenai kamtibmas selama satu tahun yang terjadi di Jawa Timur. evaluasi yang dipaparkan dari seluruh jajaran yang ada di Polda Jatim seperti yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jatim, perbandingan perkara yang sering terjadi ditahun ini dan juga tahun sebelumnya. Tahun 2015 terdapat 22917 perkara, sedangkan tahun 2014 terjadi 26106 perkara. Jumlah perkara yang terjadi di tahun 2015 dan tahun 2014 mendapatkan prosentase sebesar 3.19%. Begitu juga perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2015 ini sebesar 14803 perkara. jumala tersebut masih kalah dengan tahun lalu yang berhasil 16100 kasus. hasil tersebut sebesar -1.30% artinya dalam penyelesaian kasus yang ditangani oleh Polda Jatim masih harus ditingkatkan lagi upayanya. 

 Sedangkan kasus korupsi yang ditangani oleh jajaran Polda Jatim selama satu tahun ini Jajaran Polda Jatim berhasil menyelesaikan 87 kasus dari 84 target kasus. hasil itu masih kalah dengan jumlah yang didapat saat tahun 2014 yang mendapat target kasus sebanyak 43 kasus, tetapi berhasil menyelesaikan 89 kasus. artinya jumlah yang diperoleh saat ini sudah melampaui target yang ditentukan. Jika dilihat dari segi prosentase kasus korupsi berdasarkan target dan penyelesaiannya angka yang didapat pada tahun 2014 sebesar 207%, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan prosentase pada tahun ini yang menurun sebesar 104%. Terkait kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat daerah, Anton mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan upaya penegakan hokum bukan yang lain. ketika disinggung apakah saat ini ada anggota yang terlibat kasus korupsi, Anton memaparkan bahwa apabila ada anggota yang terlibat akan segera ditindal tegas, bila perlu akan dibebas tugaskan “akan segera kita tindak lanjuti jika ada anggota yang terlibat” tegas Anton. 

 Terkait kasus korupsi yang melibatkan kepala Bawaslu Sufiyanto, pihaknya akan melanjutkan kasus tersebut setelah Pilkada ini selesai, tambahnya.Kasus yang paling menonjol pada tahun ini  ialah tentang narkoba, pada tahun 2014 jajaran Polda Jatim berhasil mengungkap sebanyak 2577 kasus, sedangkan di tahun 2015 berhasil mengungkap sebanyak 3298 kasus. Kapolda Jatim mengingatkan bahwa jajarannya ini tidak akan lengah dan tak ada ampun bagi pengedar ataupun bandarnya.  Anton juga mengatakan Bandar narkoba pada tahun ini berhasil kita amankan sebanyak 18 tersangka. 

 “Bandarnya, pengedarnya akan kita sikat, karena saya berkomitmen untuk serius terhadap masalah narkoba, kita tidak ingin mereka ini mengedarkan barang haram tersebut” Ujar Anton. Jumlah tersangka yang terlibat kasus narkoba pada tahun ini 4.046 tersangka, dan paling dominan dari kalangan pekerjaan swasta yang mencapai  2.329, jumlah tersebut naik sekitar 25.18 persen.

 Kasus Laka lantas dan pelanggaran lalu lintas masih menjadi perhatian lebih bagi jajaran Dirlantas Polda Jawa Timur, terbukti di tahun 2015 telah terjadi kasus laka lantas sebanyak 18,854 dengan korban jiwa sebesar 4,752, korban luka berat 1,418, dan korban luka ringan sebanyak 24,174. Hasil ini menunjukkan penurunan jumlah yang terjadi pada laka lantas yang mengakibatkan korban jiwa dibanding tahun lalu yang mencapai 5,174. Sedangkan angka peningkatan terjadi pada korban luka ringan yang mencapai 9.23 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran berkendara masyarakat masih kurang sehingga perlu dioptimalkan lagi. Secara keseluruhan jumlah kendaraan yang terlibat laka lantas maupun pelanggaran lalu lintas masih dominan sepeda motor, sedangkan korban laka pada tahun ini yang terbanyak didominasi dari kalangan karyawan yang mencapai angka 20.765 kasus, pelanggar lalu lintas juga didominasi dari karyawan dan pelajar sejumlah 701.878 kasus.

 Kepada koranrakyat.com Kapolda Jawa Timur mengatakan tingginya kasus laka lantas bukan hanya terjadi di jalan raya, tetapi di perlintasan rel kereta api juga sering terjadi. Pada tahun ini kasus laka lantas perlintasan kereta api yang ditangani jajaran Dirlantas Polda Jatim sebanyak 23 kasus naik sekitar 21.05 persen. Kapolda Juga menghimbau perlunya edukasi tentang kendaraan jika melewati perlintasan KA ketika pintu perlintasan sudah tertutup, biasanya orang selalu menganggap remeh karena pengendara beranggapan kereta masih jauh “kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, ketika lewat di perlintasan menggunakan kendaraan bermotor pasti motor akan mati karena adanya daya magnet yang cukup kuat” ujar Anton.

 Acara ini juga berlangsung dengan sesi Tanya jawab bersama rekan- rekan media, ketika ditanyakan permasalahan mengenai adanya haters speech / ujaran kebencian yang merajalela di masyarakat, Anton mengungkapkan bahwa masalah itu termasuk masalah kompleks karena terjadi di dunia maya, Kapolda juga berjanji akan menindak tegas pelaku-pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian lewat social media. Disinggung juga mengenai beberapa ancaman teror bom  yang terjadi di beberapa daerah di Jatim, Kapolda juga mengisntruksikan bahwa jajarannya sudah antisipasi “ Anggota saya siap, antisipasi penuh terhadap segala yang akan mengancam di Jatim” lanjut Anton.

 Kapolda Juga menghimbau masyarakat dari luar daerah Surabaya supaya tidak berkunjung ke Surabaya, karena akan menambah kemacetan lalu lintas pada saat malam pergantian tahun kamis mendatang. Anton juga mengingatkan masyarakat luar Surabaya supaya untuk merayakan tahun baru di tempatnya saja. Kapolda juga meminta rekan-rekan media untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan menyambut pergantian tahun supaya untuk tetap tertib dan aman. Terkait permasalahan MEA( Masyarakat Ekonomi Asean) pada tahun 2016, Kapolda akan berkoordinasi dengan jajaran Forkompimda Provinsi Jatim dan juga pihak Keimigrasian mengenai tenaga kerja yang masuk supaya memiliki dokumen yang resmi,sehingga legal bukan illegal. Disinggung pula mengenai banyaknya kasus terhadap perkosaan dibawah umur, Anton berjanji akan melakukan tindakan untuk menekan kejahatan seksual ini, menurutnya banyaknya perkosaan diakibatkan oleh lingkungan dan perilaku orang tersebut. Contoh saja banyaknya pelajar yang berkenalan dengan orang yang tidak dikenal lewat media social dan berakibat perkosaan, penculikan. Anton juga menambahkan kasus PPA ini merupakan kasus yang memerlukan perhatian khusus. (fn)

Wednesday, 30 December 2015 04:22

Malam Tahun Baru 2016 Kapolda Jatim Larang Car Free Night

Written by

Surabaya,koranrakyat.com  -  warga  kota  Surabaya  di pergantian  tahun  nanti  tidak  dapat  melaksanakan  kegiatan  Car  Free  Night  di  karenakan  Kapolda  Jawa  Timur  tidak  mengijinkan  demi  kenyamanan  bersama

“ Kita  semua  jajaran  kepolisian  agar  bisa  saling  bekerjasama  dengan  masyarakat  bagaimana  ikut  menciptakan  situasi  dan  nanti  kami  akan  kerahkan  semua  pasukan  termasuk  kendaraan  rantis  termasuk  kendaraan  anoa  milik  Kodam V Brawijaya  untuk  antisipasi  di  tahun  baru,”Kata  Kapolda  Jawa  Timur  Irjen  Pol.  Anton  Setiadji  di  sela -  sela  press  conference  Anev  2015  di  ruang  Rupatama  Gedung  tribrata, Mapolda  Jawa Timur, Selasa  (29/12/2015).

Saat  di singgung  mengenai  pengamanan  di  tahun  baru  agar  warga  luar  Surabaya  tidak  masuk  ke  dalam  kota,  Mantan  Kapolda  Sulawesi Selatan  dan  Barat  (Sulselbar)  Menjelaskan,  kita  nanti  akan  sweeping  bagi  yang  akan  masuk  kota  surabaya  demi  keamanan  bersama

 Dalam  press  Confrence  Anev  hadiri  oleh   selain  Kapolda  Jawa  Timur  Irjen  Pol.  Anton  Setiadji,Wakapolda  Jawa  Timur  Brigjen  Pol  Eddy  H,  Irwasda, Karo  Ops. Polda  Jawa  timur, Kabid  Humas  polda  jawa  timur,  Dirlantas  Polda  jawa  timur, Dirintelkam Polda  Jatim, Dirsabhara  Polda  Jawa  Timur, dan  jajaran  pejabat  teras  polda  jawa  timur.

Menurut   Anton,  Kita  hanya  mengantisipasi  untuk  warga  dari  luar  Surabaya  tidak  masuk  ke  dalam  kota  supaya   warga  luar  Surabaya  bisa  merayakan  di  daerahnya  masing  -  masing

“Kami  tidak  melarang  kepada  masyarakat  yang  ingin  masuk  Surabaya  tetapi  hanya  membatasi  akan  masuk  Surabaya.  Untuk  semua  akses  masuk  ke Surabaya  akan  lebih  ketat  lagi,”ungkapnya.  (FN)

 

 Bojonegoro.Koranrakyat.com

    Sudah menjadi kebiasaan, setiap menjelang hari besar harga kebutuhan bahan pokok selalu melonjak naik tak terkendali. Untuk mengantisipasi dan menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran, Dinas Perdagangan Bojonegoro, mulai 22/12/2015 menggelar operasi pasar di setiap pulosok Desa, di wilayah Kabupaten Bojonegoro. 

    Harga beras konsumsi yang sebelumnya diperdagangkan di pasaran seharga Rp. 9.000,’ per kilogram dijual dengan harga Rp 7.500,- per kilogram. Gula yang dijual di pasaran Rp. 12.000,- kilogram dijual dengan harga Rp. 9.000,- per kilogram. Dan minyak goreng yang berlaku di pasaran seharga Rp. 11.000,- per kilogram, dijual seharga Rp. 9.000,- per kilogram.

    Masyarakat pelosdok Desa menyatakan sangat terbantu dengan adanya operasi pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan ini.  Setidaknya untuk sementara waktu bisa mengurangi anggaran belanja yang harus dikeluarkan warga untuk saat sekarang ini.

     Seperti diutarakan oleh Sumiyati ( 47 ), Warga Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, yang menyambut dengan senang hati dengan adanya pasar murah ini, lantaran harganya dapat terjangkau oleh masyarakat miskin.

     Menurutnya, selama ini baru kali pertama ini pemerintah melakukan operasi pasar kebutuhan bahan pokok di tingkat pelosok Desa. “ Biasanya, pemerintah menjualnya di pasar Kecamatan, sehingga kita tidak tahu kalua ada pasar murah,” ujar Sumiyati.

    Sementara itu, DIdik, Kasi Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bojonegoro, operasi padsar ini dilakukan untuk menekan kenaikan harga menjelang perayaan Natal dan tahun baru. Program ini diselenggarakan atas permintaan camat, yang dipelaksanaannya ditempatkan di satu titik Desa setiap Kecamatan. ( dan/pur )     

Sunday, 27 December 2015 11:46

Dampak Proyek IPAL Komunal Dikeluhkan Masyarakat

Written by

 

Bojonegoro,Koranrakyat.com

     Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Instalasi Pipa Air Limbah ( IPAL ) Komunal, senilai Rp 3,7 milyar, dikeluhkan masyarakat Desa Sukorejo. Lantaran dampak yang ditiimbulkan atas pengerjaan proyek tersebut membuat dinding tembok retak, jalan paving dan lantai plester halaman rumah warga rusak.

     PT Bintang Indah, Malang, pelaksana pekerjaan IPAL Komunal Desa Sukorejo, Bojonegoro, dianggap lari dari tanggung jawabnya sebagai penyedia jasa kontruksi yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

     Karena dalam sosialisasi program yang dilakukan oleh Bappeda Bojonegoro dan pelaksana pekerjaan IPAL Komunal, PT Bintang Sembilan yang dilakukan sebelumnya, menyebutkan bahwa sekecil apapun kerusakan akan dibenahi seperti semula. Apabila tidak dibenahi seperti semula biaya proyek tidak akan mendapat ganti dari Australia.

     Joko, (34), warga Desa Sukorejo, Bojonegoro, menyatakan kekecewaannya atas pelaksanaan pekerjaan IPAL Komunal, lantaran galian bekas proyek tidak dikembalikan sebagaimana kondisi sebelumnya. Demikian pula keretakan dinding rumah yang diakibatkan dari gempuran saat pengerjaan proyek juga tidak ditambal seperti aslinya.

     Selain itu, Joko juga mengkawatirkan adanya pungutan kepada warga atas pemanfaatan IPAL Komunal tersebut dikemudian hari. Hal ini dikarenakan adanya pungutan terhadap warga pengguna IPAL Komunal di lain Desa, di Bojonegoro, untuk setiap bulannya.

     Menurut warga Desa Sukorejo yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sebenarnya kurang mendapat respon masyarakat. Karena rata-rata warga sudah memiliki septitank sendiri di tiap rumahnya. Tetapi perangkat Desa sepertinya memaksakan kehendak dengan meminta tanda tangan warga sebagai tanda persetujuan warga dibangun fasilitas IPAL Komunal.

     “ Pada 2014 lalu program ini pernah ditolak oleh warga, makanya baru dilaksanakan pada 2015 ini. Itupun setelah lokasi sasaran pembangunannya dipindahkan ke RT 37, RT 26, RT 25,dan RT 24,” terang warga Desa Sukorejo, kepada Koran rakyat.

     Menanggapi persoalan itu, Kepala Desa Sukorejo, Budi Suprayitno, mengatakan bahwa pro dan kontra dalam sebuah kebijakan pembangunan adalah hal yang biasa. Yang terpenting ia meminta dukungan masyarakat agar program tersebut bisa terealisasi tahun sekarang ( 2015 ).

     Pembangunan IPAL Komunal yang sekarang dilaksanakan hanya cukup untuk melayani 200 rumah tangga warga. Padahal target sasarannya ada 400 rumah tangga warga, sehinggga kekurangannya akan diupayakan bisa terealisasi setelah tahun mendatang.

     “ Program IPAL Komunal, dimaksudkan untuk memecahkan persoalan pembuangan limbah rumah tangga, dari limbah kotoran manusia, air bekas cucian, dan air bekas mandi. Sehingga dengan adanya proyek tersebut setidaknya bisa mengurangi beban warga akan kebutuhan pembuangan air limbah” jelas Budi Suprayitno, yang ditemui Koran rakyat di kantornya.

     Apalagi, kadar kemurnian air tanah di Desa Sukorejo sudah mulai tercemar oleh air limbah rumah tangga yang dibuang di lingkungan rumah warga sendiri, tambahnya.

     Sementara itu, Kabid PLP, Dinas Pekerjaan Umum Bojoneoro, Sarito Hadi, yang ditemui Koran rakyat di kantornya, mengharap adanya dukungan masyarakat agar program bisa berjalan lancar dan tepat waktu pengerjaan.

      Program IPAL Komunal, menurut Tito, baru pertama kali diuji cobakan di Bojonegoro. Dengan mengambil contoh keberhasilan pelaksanaan program IPAL Komunal di Jakarta.

      Menurut Tito, IPAL Komunal di Desa Sukorejo, dibiayai dengan dana APBD Bojonegoro, Rp 3,7 milyar dan diperuntukkan untuk 165 rumah tangga warga. Dana tersebut akan diganti oleh SAIG Australia setelah adanya tim peninjau kelayakan program dari Jakarta. ( dan/pur )    

    

    

 

Koranrakyat.com, Bojonegorom- Belum genap berumur 4 bulan, pekerjaan pembangunan jalan poros Desa Pancur, Kecamatan Temayang, Bojonegoro, sudah hancur. Proyek jalan paving yang pengerjaannya selesai pada 12 Agustus 2015 lalu,  dan dilaksanakan oleh CV Putra Setya dan Konsultan Pengawas Rancang Bangun, dengan nilai pekerjaan Rp. 313 juta ini, kondisinya nampak berantakan tak berbentuk.

     Hasil pengamatan wartawan Koran rakyat di lapangan menunjukkan ketebalan material pedel ( abu batu ) hanya sekitar 8-10 Centi meter tanpa diketam. Demikian pula dengan ketebalan hamparan pasir urug hanya sekitar 8 Centi meter.

     Ketebalan pedel abu batu maupun pasir tersebut diduga masih jauh dari spek bangunan jalan poros Desa yang biasanya mencapai 20 hingga Centi meter. Belum lagi pemasangan paving yang tak rapi dan terkesan asal nempel. Menjadikan pekerjaan proyek tersebut amburadul dan tidak rapi.

     Kepala seksi Jalan Poros Desa, Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Bojonegoro, Iwan Sofyan, saat dikonfirmasi Koran rakyat di kantornya (16/12) mengatakan, kerusakan jalan paving Desa pancur dikarenakan terkena arus air hujan dan arus air, sehingga pavingnya ambles dan berantakan.

     Iwan seketika itu juga langsung menghubungi pihak pelaksana jasa  kontruksi untuk melakukan perbaikan jalan paving yang rusak. Karena menurut Iwan pekerjaan tersebut masih dalam masa perawatan.  

     Sementara itu, H. Pardi, pelaksana pekerjaan jalan paving poros Desa Pancur yang dihubungi Koran rakyat via ponselnya, membenarkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana pekerjaan jalan tersebut.

     Namun ia menolak disalahkan atas buruknya kualitas pekerjaan yang menyebabkan rusaknya jalan tersebut. Pardi juga mengakui jika hingga konfirmasi dilakukan tidak pernah dihubungi kasi jalan pros desa Dinas PU Bojonegoro.

     Iapun meminta agar permasalahan tersebut tidak diperpanjang. “ enake piye.. ( baiknya bagaimana, red ) ,” tukas H. Pardi yang saat itu juga memutuskan sambungan handphonenya.

     Terpisah, coordinator Front rakyat Antikorupsi ( Fraksi ) Bojonegoro, Kuntjoro Edy, menanggapi rusaknya jalan paving tersebut kepada Koran rakyat mengatakan, kebanyakan kualitas pengerjaan jalan paving di Bojonegoro sangat buruk. Alasan material tergerus arus hujan sangat tidak masuk akal.

     “ Justru itu menunjukkan kualitas pekerjaan buruk, dan tidak sesuai spek,” cetus Kuntjoro. Kerusakan yang disebabkan adanya kecurangan pihak penyedia jasa kontruksi bisa berujung pada tindak pidana.

     Namun tentunya hal tersebut harus dikaji lebih dalam, karena masih ada peran pihak konsultan pengawas yang juga bertanggung jawab atas terlaksananya pekerjaan tersebut dengan kualitas pekerjaan sesuai spek.

     Iapun meminta agar pihak pengguna jasa kontruksi, penyedia jasa kontruksi dan konsultan pengawas, duduk bersama. Karena kesalahan rusaknya jalan paving poros Desa Pancur masih menjadi tanggung jawab ketiga pihak. ( dan/ pur )

 

Thursday, 24 December 2015 02:02

Jatim Siaga I Kapolda Jawa Timur : Janji Siap Mengamankan

Written by

Surabaya,koranrakyat.com 

 

  Polda  Jawa  Timur  mengelar  Apel  Pasukan  Operasi  Lilin  Semeru  2015  di  halaman  upacara  menjelang  persiapan  Natal  2015  &  Tahun  Baru  2016. “ sesuai  amanah  dari  bapak  Kapolri  banyak  permasalahan  sementara  untuk  di  wilayah  jawa  timur  sendiri   banyak  titik  - titik  yang  harus  di  waspadai, kemarin  hari  senin  melakukan  rapat  koordinasi  untuk  pelaksanaan  operasi  lilin  2015  dan  tahun  baru  2016  ini  kami  siap  memberikan  kenyamanan  kepada  masyarakat,”Ucapnya  Kapolda  Jawa  Timur  Irjen  Pol.  Anton  Setiadji  kepada  wartawan  seusai  Apel  Pasukan  Operasi  Lilin  Semeru  2015, Rabu  (23/12). Terkait  adanya  daerah  rawan  konflik, Mantan  Kapolda   Sulawesi  Selatan  ini Menjelaskan,  dalam  perayaan  Natal  2015 &  Tahun  Baru  2016  bahwa  di  wilayah  jawa  timur  seluruhnya  rawan    konflik  dan  tidak  ada  daerah yang  khusus  pengamanannya menjadi  perhatian  masyarakat.

 “Menjelang  perayaan  Natal  2015  &  Tahun  Baru  2016  polda  jatim  menurunkan  anggotanya  24  ribu  orang, kami  selalu  berkoordinasi  dengan  jajaran  TNI  dalam  pengamanan,”Ujarnya.Dalam  pengamanan  Operasi  Lilin  Semeru  2015  di  tempatkan  di   berbagai  titik -  titik  Pos  Pam  Dan  Pos  Yan  Ops.  Lilin  Semeru  2015  di antaranya,  Jumlah  Pos  Pam   berjumlah  187  Pos, Jumlah  Pos  Pelayanan  berjumlah   44  Pos,  Jumlah  Gereja  Berjumlah  2.488  Pos,  Jumlah  Tempat  Wisata  berjumlah  316  Pos,  Jumlah  Obyek  Pergantian  Tahun  Berjumlah  146  Pos,  Jumlah  Terminal  72  Pos,  Jumlah  Stasiun  KA  85  Pos,  Jumlah  Bandara  6  Pos,  Jumlah  Pelabuhan  32  Pos,  Jumlah  Tempat  perbelanjaan  /  mall  350  Pos.

 Menurut  Anton,  semua  rawan  tidak  ada  kecualian  dalam  pengamanan  kali  ini  seluruh  jajaran  polda  jawa timur  maupun  jajaran  kepolisian  di  pelosok  -  pelosok  daerah  melakukan  siaga  satu  menjadi  perhatian  bersama. Sementara  untuk  arus  mudik  liburan  Natal  2015  &  Tahun  Baru  2016, Lanjut  Anton, untuk  jalur  tengah  dan  jalur  utara  kita  sudah  antisipasi  pengamanannya  termasuk  berkordinasi  dengan  jajaran  kapolres  setempat .

 “Untuk  Daerah  Tuban, Ngawi,  mantingan  kita  sudah  antisipasi  pengamanannya  selalu  mengingatkan  kepada  para  pengemudi  yang  mempergunakan  jalur  darat, pengamanan  di  jalur  udara  kami  sudah  minta  ijin  kepada  pangarmatim  menempatankan  pos, lalu  untuk  wilayah  malang  sudah  koordinasi  dengan  jajaran  polres  setempat,”Tambah.  Pengamanan  natal  2015  ini  harus  benar  -  benar  sterilisasi   dengan  menggunakan  EOD  (Explosive  Ordonance  Disposal),  Metal  Detector,Sec – Door, maupun  secara  manual, keterpaduan  Pam  Gereja :  Kaum  Muda  Gereja, Ormas  Lintas  Agama,Security  Gereja  (Deteksi  Dini), Tingkatkan  sambang  &  Patroli  lokasi  gereja  secara  kontinyu  (cegah  Sejak  Dini),laksanakan  koordinasi  dengan  pihak  jajaran  TNI + Forpimda  Jawa  Timur  dan  jajaran  instansi  terkait  lainnya,  penggelaran  pos  pengamanan  /  pelayanan.  (fn)

 

 

 

 

 

 

 

Page 4 of 6

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan