Print this page
Thursday, 03 January 2019 23:47

Sekitar 144 Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2018

Written by 
Rate this item
(0 votes)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Pelanggaran Pemilu  yang diterima Gakumdu ada 144 kasus dan sudah 110 dilakukan asesment dan analisa tindak Pidana Pemilu. Ada 44 yang masuk dalam tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri, 

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjned Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,KMIA (3/1)2019 mengatakan dari  Gakumdu sampai dengan Kamis 29 Desember 2018 sampai 3 Januari 2019 Laporan dan temuan sejumlah 144 peristiwa. "Dari 144 Peristiwa 110 sudah dilakukan esesment dan alnalisa bukan merupakan tindak Pidana Pemilu. 44 sudah diverifikasi ,ada tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri. Dari 34  Tindak Pidana yangdapat saya rinci 26 perkara sudah masuk ke tahap 2 kemudian 3 perkara di SP3 ,5 Perkara dalam sidik," ujarnya.

           Selanjutnya, Dedi menegaskan Adapun untuk tindak pidana sebagian besar adalah kasus pemalsuan disentra Gakumdu Kalsel 1 kasus, Boalemo 4 kasus, Gorontalo ,Banggai, Kepulauan dan Banggai laut, itu ada 7 kasus , dan Gakumdu Sultra 1 kasus. "Kemudian  untuk Kampanye diluar jadwal ada 3 perkara  yaitu disentra Gakumdu Pusat ditangani di Jakarta , Serta Gakumdu Pekalongan dan di Maluku Utara," tegasnya.. 

          Untuk itu, Dedi menjelaskan  Punyerahkan salinan DPT Parpol   1 Perkara di tangani Gakumdu Bogor. Money Politik ada 7 perkara ditangani sentra Gakumdu  Jakarta Timur, Kabupaten Semarang Jakarta  Pusat,Gorontalo,Cianjur dan Kota Singkawang. "Tindakan atau keputusan yang merugikan salah satu pasangan calon 5 perkara ditangani Takalar, Mamuju Utara, Mojokerto, Banjar Negara dan Buton,"jelasnya.

                Lebih lanjut, Dedi merinci Kemudian penghinaan kepada peserta pemilu satu perkra ditangani di Solok kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang satu perkara ditangani di kabupaten Bima .Akhir kampanye di tempat ibadah, Pendidikan 1 Perkara di tangani di kota Palu." Pemalsuan dokumen persyarat caleg berupa SKCK, Isi SKCK. kalau sudah ditangani sudah di serahkan ke JPU," rincinya.. 

 

         Menyinggung SP3, Dedi menandaskan SP3  tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada peserta tetap pemilih Pemilu Itu adalah angggota Kabupaten Bogor. SP3 tidak cukup bukti . Kampanye dilur jadwal oleh partai PSI dengan cara  memasang iklan di Media cetak atau Surat kabar. dI Jakarta. Bukan Pidana Pemilu di SP3 dari keterangan saksi ahli penelenggara Pemilu dan ahli bahasa. Tidak cukup bukti SP3. "Kemudian SP3 terakhir adalah  pemalsuan dokumen dukungan. Persyaratan calon Legislatif atau DPD itu dilakukan Sultra di SP3, " tandasnya.. (vk) 

Read 938 times
Redaksi

Latest from Redaksi

Login to post comments