Saturday, 11 November 2017 12:13

Tarung Gajah Setnov Ketua Golkar VS KPK

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sebuah pertarungan gajah Ketua Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto kembali resmi ditetapkan sebagai  tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ini merupakan kedua kalinya KPK menetapkan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

            Pada 17 Juli 2017, Setnov pernah ditetapkan tersangka dengan sangkaan yang sama. Namun, status tersangka Setnov kandas setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Setya. Kini, KPK yakin, dan mengklaim telah menutup semua celah hukum yang bisa dimanfaatkan Setya Novanto untuk melawan. KPK, kali ini, sangat yakin, bahwa ada bukti baru penetapan Setya Novanto.

      Setnov diduga melakukan korupsi bersama-sama Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong.KPK telah memanggil Setnov dua kali saat proses penyelidikan, yakni pada 13 dan 18 Oktober 2017, namun yang bersangkutan mangkir dengan alasan ada tugas selaku anggota dewan. Lembaga antirasuah pun tetap melanjutkan proses hukum tersebut dengan melakukan gelar perkara.

            Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup, pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017."KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR," kata Saut

          Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, setelah mempelajari putusan praperadilan yang memenangkan Setnov, pihaknya kembali melakukan penyelidikan dari awal. Bahkan, Febri menyebut pihaknya telah mengantongi bukti baru keterlibatan Setnov.  "Ada bukti baru, dan juga tentu saja penanganan kasus ini tidak bisa dipisahkan dari konstruksi besar kasus KTP elektronik lainnya," kata Febri menjawab pertanyaan wartawan  saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta, Jumat (10/11) malam.

"Sehingga beberapa fakta-fakta yang sudah muncul sebelumnya, itu tetap masih digunakan dalam seluruh perkara KTP elektronik ini," tutur Febri.

          Febri mengaku pihaknya juga tak terlalu memedulikan langkah hukum Setnov jika kembali mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya. Menurut dia, KPK saat ini fokus dalam menangani kasus e-KTP, dengan tersangka Setnov.

        "Kami fokus saja di proses penanganan perkara saat ini, nanti kita akan maksimalkan proses pembuktiannya, dan kita cukup yakin dengan bukti yang ada," ujarnya.Namun, Febri belum mau merinci bukti baru yang sudah dipegang KPK.

         Saat disinggung bukti baru ini terkait dengan transaksi uang lintas negara yang melibatkan Anang Sugiana dan rekan Setnov Made Oka Masagung, Febri mengaku belum bisa menyampaikannya saat ini."Memang kami mendalami indikasi, dugaan-dugaan transaksi keuangan, yang mohon maaf kami belum bisa sebutkan itu terkait dengan siapa saja. Namun bukti-buktinya kita sudah pegang," kata dia.

Febri menambahkan, KPK sebenarnya sudah memanggil Setnov, saat proses masih di tingkat penyelidikan, untuk dimintai keterangannya. Namun, kesempatan klarifikasi tersebut tak digunakan oleh mantan Ketua Fraksi Golkar itu.

        "Seharusnya tidak ada celah lagi ya, karena kita sudah lakukan pemanggilan, bukan satu kali tapi dua kali, namun yang bersangkutan tidak datang," kata dia.

         Senada dengan Febri, penyidik KPK Novel Baswedan yang mengetahui penetapan kembali Setnov sebagai tersangka, mengatakan bahwa lembaga antirasuah sudah mengantongi bukti kuat keterlibatan Setnov. "Saya perlu sampaikan bahwa apa yang ditetapkan KPK itu sudah mendapatkan bukti yang kuat," kata Novel melalui video call dalam acara 'Jangan Lelah Lawan Korupsi' di kawasan Kemang, Jakarta, semalam.

          Novel meminta semua pihak untuk terus mengawal pengusutan kasus e-KTP ini sampai selesai. Yang pasti, kata Novel, penetapan tersangka Setnov tersangka sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. "Penetapan tersangka SN itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang sangat kuat," ujarnya.

'Serangan' Balik Kubu Setnov

      Selang beberapa jam usai KPK mengumumkan secara resmi penetapan tersangka, tim kuasa hukum Setnov langsung menyambangi kantor sementara Bareskrim Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

           Tim kuasa hukum yang dipimpin Fredrich Yunadi, melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, serta Penyidik KPK Ambarita Damanik. 

           Kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi, mengatakan keempat orang itu dilaporkan karena menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setnov.

          Kempat punggawa KPK tersebut dilaporkan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 juncto Pasal 421 KUHP.

Fredrich berpendapat keempat orang tersebut telah melakukan penghinaan kepada putusan pengadilan dan telah melakukan penyalahgunaan wewenang seperti yang diatur dalam kedua pasal tersebut.

      "Dengan demikian sudah terbukti secara sempurna dan tidak (perlu) dibuktikan lagi, pihak KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Fredrich.

         Serangan kubu Setnov dalam pengusutan proyek senilai Rp5,9 triliun itu bukan hanya lewat pelaporan terhadap Agus, Saut, Aris dan Damanik tersebut.

       Pada bulan lalu, anak buah Fredrich lainnya yakni Sandy Kurniawan melaporkan Agus, Saut, Aris dan sejumlah penyidik lainnya terkait penerbitan surat perintah pencegahan ke luar negeri untuk Setnov.

Laporan tersebut pun sudah ditingkatkan ke penyidikan pada 7 November 2017. Dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Bareskrim Polri, Agus, Saut, dan kawan-kawan diduga telah membuat surat palsu pencegahan Setnov berpergian ke luar negeri.

            Fredrich telah membantah pelaporan Agus dan Saut ke Bareskrim merupakan kriminalisasi kepada pimpinan lembaga antirasuah, yang tengah menjalankan tugas. Justru, kata dia, KPK yang telah melakukan kriminalisasi dalam setiap penanganan kasus. 

         "Fakta proses hukum, justru KPK yang jagonya kriminalisasi kasus," tuturnya.Selain melaporkan pimpinan KPK dan jajarannya ke polisi, langkah lain yang akan diambil kuasa hukum Setnov adalah mengajukan praperadilan. Dalam waktu dekat mereka bakal segera mengajukan gugatan yang kedua kalinya atas status tersangka Setnov tersebut.


        "Kita akan jalankan (dua langkah hukum itu praperadilan dan laporkan pimpinan KPK) serentak," ujar Fredrich, saat diwawancara wartawan

 

 

Obstruction of Justice

        Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pernyataan dan langkah yang diambil Fredrich tersebut sudah mengarah ke obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Sehingga, kata Bambang, KPK bisa menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Hadapi saja, lawyer SN itu sebenarnya sudah mengarah pada obstruction of justice, maka dia bisa dikenakan Pasal 21," kata dia kepada wartawan.

Pasal 21 dalam UU Tipikor berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

          Bambang menilai tindak tanduk kuasa hukum Setnov itu seperti membentengi klienya dari proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Bahkan, menurutnya, Fredrich menjadi pihak yang menghambat penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Setnov.(as)

.

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini, Kamis, 26 Oktober 2017, meresmikan Rapat Kerja Nasional Perwakilan Umat Buddha di Indonesia (Rakernas Walubi). Acara tersebut diselenggarakan dengan bertempat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta.

 Tiba sekira pukul 09.15 WIB, Presiden tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto.

 Di awal sambutannya, Kepala Negara menyatakan sukacitanya untuk dapat bertemu kembali dengan para pengurus Walubi. Sebelumnya, pada Agustus lalu, para pengurus Walubi diterima kedatangannya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

 "Hari ini saya datang untuk bertemu langsung dengan seluruh jajaran pengurus Walubi dari seluruh Indonesia. Saya sangat berbahagia sekali karena melalui pertemuan-pertemuan seperti ini kita bisa mendiskusikan tantangan-tantangan kebangsaan yang kita hadapi baik sekarang maupun di masa mendatang," ujarnya.

 Menurut Presiden, tantangan-tantangan kebangsaan itu sesungguhnya dapat dihadapi oleh bangsa Indonesia melalui semangat kebersamaan dan persaudaraan antarelemen bangsa dan antarumat beragama. Hal itu disebutnya merupakan fondasi terpenting bagi bangsa untuk menghadapi segala tantangan.

 "Saya ingat salah satu nilai yang diajarkan Buddha adalah Metta, pengembangan cinta kasih untuk diri sendiri, orang lain, dan bahkan untuk semua makhluk. Sekali lagi, Metta adalah fondasi dalam membangun rasa persaudaraan, persahabatan, dan pengorbanan. Nilai-nilai itu yang saya percaya akan terus dipraktikkan para umat Buddha di Indonesia dan menjadi landasan membangun keharmonisan kita," ucapnya.

 Presiden meyakini bahwa semangat cinta kasih sebagaimana menjadi kepercayaan umat Buddha itu dalam praktiknya dapat diimplementasikan secara horizontal dengan membantu sesama. Dalam acara itu sendiri, turut diperlihatkan sejumlah kegiatan Walubi yang aktif membantu masyarakat yang membutuhkan.

 "Semangat yang sama juga sedang dijalankan oleh pemerintah untuk membantu rakyat kita yang membutuhkan dan mengangkat serta harkat martabat manusia Indonesia agar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan," mantan Gubernur DKI Jakarta ini menanggapi.

 Presiden menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tapi juga merata di seluruh pelosok Nusantara. Tujuannya jelas, untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial antarwarga dari berbagai daerah.

 Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia terlahir sebagai negara besar dengan banyak budaya dan segala perbedaannya. Bila perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipersatukan, menurutnya Indonesia akan memiliki kekuatan besar untuk dapat bersaing.

 "Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk terus membangun persatuan, membangun persaudaraan di antara kita. Jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan suku atau agama. Inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita," tuturnya.

 Mengakhiri sambutannya, Presiden berharap agar Rakernas Walubi yang diselenggarakan ini dapat melahirkan rumusan program-program kerja yang dapat menguatkan rasa persaudaraan, rasa persatuan bangsa, dan bersama pemerintah mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.(eas)

 

 

 

. JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –  Proses diusulkannya Perppu Nomor  2 tahun 2017 didalam sidang Paripurna DPR RI terus berjalan alot yang digelar pada Selasa (24/10)2017 dengan diwarnai ada demo Penolakan dari sejumlah Ormas. Akhirnya  dari 10 Fraksi ternyata ada 4 Fraksi menerima dengan Penuh dan 3 Fraksi meneriman dengan catatan sedangkan 3 Fraksi yang menolak dengan total . Akhirnya hasilnya DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Kini Perppu tentang ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU nomor 17 tahun 2013.

 Meskipun pengambilan keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, Kompleks Parlemen, Senayan  nampak rapat sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai Perpu ini terbelah. Pasalnya  dalam mengambil keputusan akhirnya di lakukan voting setelah setiap fraksi melakukan loby dalam memutuskan Perpu No 2 Tahun 2017 diterima sebagai undang-undang penganti UU No 17 tahun 2013.

Sikap yang diambil oleh Fraksi pendukung Perpu No. 2 tahun 2017 adalah PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perpu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Sementara itu, ada 3 fraksi yaitu PKB, Demokrat, dan PPP juga mengatakan setuju Perpu Ormas disahkan menjadi UU namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.


Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (24/10 )2017  mengatakan  sejumlah anggota dewan menyampaikan pandangan. “Sikapnya sama seperti dengan sikap resmi masing-masing fraksi,” ujarnya.

Selanjutnya, Fadil Zon menegaskan  hingga hasilnya,Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perpu Ormas namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU. Namun 3 fraksi yakni PAN, Gerindra, dan PAN tetap tegas menolak.
Voting pun kemudian dilakukan. Dengan 7 fraksi melawan 3 fraksi, Perpu Ormas akhirnya disepakati untuk menjadi UU.”Dari Total 445 yang hadir ,setuju 314 dan 131 anggota tidak setuju. Maka rapat paripurna menyetujui Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas menjadi Undang-undang,” tegasnya.

 

Perpu ini mengatur soal ormas. Salah satu aturan yang mencolok dalam perpu ini adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Sejak bergulir atau diterbitkan pemerintah pada Juli 2017, Perpu Ormas memang telah menuai banyak pertentangan, terutama dari ormas yang berbasis agama Islam.

Satu ormas telah dibubarkan dengan dasar Perpu itu yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perpu Ormas dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh HTI dalam rangka judicial review. Selain itu, HTI juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dicabutnya status badan hukum HTI melalui Perpu Ormas.

Hadir dalam rapat sidang paripurna juga sempat diskors untuk lobi-lobi. Hadir dalam sidang Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menkominfo Rudiantara.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Saifullah Yusuf - Abdullah Azwar Anas disebut Ketua PDI P Megawati pasangan merah Putih. Telah mendapatkan tiket untuk melenggang dalam pertarungan Pilkada Jatim pada 2018. Surat itu diklami tidak dapat dipalsukan karena dilengkapi dengan teknologi security printing.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan dua pasangan yang mendapatkan surat rekomendasi partai untuk maju dalam Pilkada Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, Minggu siang.Pilkada Sulsel, PDI-P resmi mengusung Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Sementara, Pilkada Jatim, PDI-P resmi mengusung pasangan Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas.

, Gus Ipul, sapaan akrab Saiful, mengaku belum dapat menentukan apakah dirinya akan mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang atau tidak.Menurut pria yang disebut-sebut pendukung Prabowo Subianto ketika Pilpres 2014 itu, persoalan dukung mendukung dalam Pilpers belum didiskusikan antara dirinya dengan PDI Perjuangan. "Kita ini diskusi diskusi belum sampai ke sana," ujar dia di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (15/10/2017).

Saat ini, Gus Ipul-Azwar Anas dengan PDI Perjuangan fokus untuk memenangkan Pilkada Jatim terlebih dahulu, belum membahas Pilpres 2019."Kita ngurus (Pilkada) 2018 dulu ya. Satu-satulah," ujar Gus Ipul.Namun ia memastikan bahwa saat ini dirinya sudah menjadi bagian dari PDI-P dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dua partai politik yang telah secara resmi mendukungnya dalam Pilkada Jatim .Oleh sebab itu, persoalan dirinya mendukung Jokowi atau tidak dalam Pilpres 2019, bakal dibahas seiring waktu berjalan."Yang jelas kita sudah menjadi satu bagian dengan PDI Perjuangan, dengan PKB dan juga partai koalisi yang lain. Jadi sambil jalan kita bicara itu," ujar Gus Ipul.(as)

.

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Rusuh Massa yang menamakan diri Barisan Merah Putih itu menghancurkan sejumlah pot bunga yang ada di lingkungan kantor Kemendagri Jl Medan Merdeka Utara Jakarta.  Selain itu, mereka mencoba melempari gedung dengan batu bata.  Massa sebelumnya melakukan aksi demo terkait Pilkada kabupaten Tolikara Papua. 

Bentrok pun terjadi antara massa dengan Pengamanan Dalam (Pamdal) Kemendagri. Diketahui, mereka merupakan pendukung salah satu pasangan calon Bupati Tolikara. Seluruhnya berjumlah kira-kira 15 orang yang menuntut Kemendagri mengesahkan pasangan Jhon Tabo dan Barnabas Weya sebagai bupati dan wakil bupati Tolikara. "Kami tak pernah didengar, kami ini dianggap apa," teriak seorang ibu anggota massa tersebut. 

         Pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri pun tidak menerima aksi tersebut. Mereka kemudian balas menyerang. Aksi saling serang pun tak dapat dihindarkan. Saling lempar dan pukul terus mewarnai hingga ke jalanan.

Akibat kejadian itu, seorang anggota Pamdal Kemendagri dilarikan ke klinik karena terluka di bagian kepala.  Begitu juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Soedarmo ikut menjadi korban pelemparan batu. Salah seorang camera person MNC TV juga mengalami luka dan pengrusakan kamera. 

 

         "Dirjen Polpum juga kena (lemparan,red). Sepuluh pot mengalami kerusakan. Mereka digiring keluar agar aksi tidak melebar," ucap Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono.  Sementara  Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan 15 orang yang melakukan aksi dan pengrusakan di kantor Kemendagri  (as)

Friday, 29 September 2017 14:15

Empat Fraksi Menerima Aspirasi Pendemo 299

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Empat fraksi partai politik mewakili DPR menerima aspirasi perwakilan massa Aksi 299 di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017). Mereka yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN.Fraksi Gerindra diwakili Fadli Zon dan Ahmad Riza Patria. Sedangkan dari Fraksi Demokrat diwakili oleh Agus Hermanto. Lalu, dari Fraksi PAN diwakili oleh Daeng Muhammad dan dari Fraksi PKS diwakili oleh Jazuli Juwaini, Nasir Djamil serta Al Muzzammil Yusuf.

Dihadapan perwakilan massa Aksi 299, keempat fraksi tersebut berjanji akan berusaha menolak Perppu Ormas dalam rapat paripurna yang sedianya digelar di pertengahan atau penghujung Oktober mendatang.

"Kami berharap Perppu Ormas itu ditolak (di paripurna) sehingga kembali pada Undang-Undang Ormas yang lama," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengaku pihaknya sejak awal menentang keberadaan Perppu Ormas ini.

Gerindra juga menegaskan dalam rapat paripurna nanti pihaknya akan tegas menolak Perppu yang berujung pada pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu.

"Kami sendiri termasuk yang ikut menolak Perppu sejak awal. Jadi, atas nama Gerindra kami menolak Perppu ini," tegas Fadli Zon.

‎            Lalu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini juga mengeluarkan statment senada. Ia menegaskan bakal menolak Perppu Ormas pada rapat paripurna nanti.

"Kami berupaya dan menginstruksikan kepada wakil kami untuk lobi sebisa mungkin untuk menolak Perppu ini karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan," tukas Jazuli.

Terakhir, Anggota Fraksi PAN di DPR, Daeng Muhammad sepakat dengan Gerindra, PKS dan Demokrat untuk menolak Perppu Ormas dalam rapat paripurna Oktober mendatang.

"Saya yakin Fraksi PAN akan sejalan dengan Gerindra, Demokrat dan PKS untuk dua hal, yakni PAN menolak dengan cara apapun kebangkitan PKI. Kedua, jangan bikin Perppu seperti kacang goreng. Saya sampaikan kepada ketum. Saya yakin kita seiring dan sejalan," tuturnya.

Selain bersepakat menolak Perppu Ormas, keempat fraksi tersebut juga menegaskan bahwa kebangkitan komunisme atau PKI serta anasir-anasirnya mesti diwaspadai.

Pasalnya, aturan hukum mengenai larangan komunisme masih terdapat dalam strata hukum di Tanah Air, satu di antaranya melalui TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966.

Sebelumnya, puluhan ribu massa yang dimotori oleh Presidium Alumni 212 menggelar aksi depan Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut agar Perppu Ormas segera dicabut dan menolak kebangkitan PKI.

 

Massa aksi pun diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Unsur pimpinan yang menerima aspirasi itu terdiri dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.(as)

MALANG(KORANRAKYAT.COM)  Banyaknya kepala daerah terlibat korupsi ditanah air baik tingkat walikota, bupati maupun gubernur terlibat korupsi, merupakan menunjukkan keprihatinan serta krisis kepemimpinan.Adanya tidak amanahnya pemimpin saat ini merupakan satu krisis amanah dan krisis kepemimpinan. Seperti disampaikan  Dr. Din Syamsudin mantan Ketua PP Muhammadiyah dihadapan ribuan kepala sekolah serta pengurus Muhammadiyah se Indonesia  sebagai peserta  education Award 2017 di DOM Kampus Universitas Muhammadiyah Malang Sabtu (23/9) kemarin.

            Dikatakan  Din Syamsudin bahwa warga  Muhammadiyah  seharusnya tidak hanya berpangku tangan, tentunya harus bisa menyiapkan kader bangsa dengan melalui lembaga pendidikan yang mereka Pimpin” Saya harap para kepala sekolah maupun lembaga pendidikan Muhammadiyah harus bisa lebih kreatif dan inovatif. “ Tidak ada kata terlambat, mulai saat inipun kita harus bisa nyiapkan kader bangsa

yang amanah dan bebas korupsi dan iklas dalam  menjalankann tugas untuk bangsa dan umat.

            “ Syukur hingga saat ini saya belum dengar guru ataupun kepala sekolah dari Muhammadiyah Demo karena gaji,”ujar Din sembari para peserta bertempuk tangan, yah syukur para bapak ibu guru iklas Dalam mendidik umat.” Ujarnya.

 Film G30S Penting Untuk Dilihat           

          Adanya  seruan untuk menonton kembali film G30S PKI  yang  sudah beberapa tahun absen  tidak diputar,Menurut Din Syamsudin sudah saatnya saat ini di lihat kembali.Agar kita tidak melupakan sejarah pahit getirnya  Gerakan 30 September  1965 sebagai peningat sejarah kelam yang pernah terjadi.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah  Din Syamsuddin mengatakan sejarah kelam yang tidak mungkin dihilangkan  dari sejarah .Apalagi pemberontakan tidak hanya sekali dalam perjalanan bangsa ini.Seruan nonton itu sangat penting agar bangsa ini tidak melupakan sejarah bahwa pemberontakan PKI itu sudah terjadi berulang ulang, 1948 di Madiun ,kemudian dibanyak daerah lain dan terulang ulang kembali.kata Din  dihadapan peserta Muhammadiyah Education Award 2017 di UMM.

           Nonton film G30S/PKI bagian dari upaya penyadaran para generasi muda bahwa peristiwa kejam itu pernah terjadi. Pihaknya mengajak siapapun untuk tidak menutup-nutupi, apalagi menghilangkannya. "Karena itu penyadaran bangsa terutama generasi baru dan generasi penerus, bahwa pernah terjadi peristiwa kelam di kehidupan kebangsaan kita. Ini tidak boleh ditutup-tutupi. Itu fakta sejarah," katanya.
             Din menilai aneh dan bertanya-tanya, jika muncul sebagian pihak yang keberatan dengan ajakan nonton film tersebut. Padahal sejarah bagian dari pelajaran yang tidak boleh dilupakan, agar tidak kembali terjadi. "Saya justru bertanya kalau ada orang yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju, kepada generasi penerus yang ingin mengetahui fakta sejarah yang perlu menjadi pelajaran bagi kita ke depan," urainya.

 Sementara adanya beberapa pihak mempunyai keinginan untuk membuat versi baru film Gerakan 30 September Din,tidak mempersoalkan namun Din  mengingatka jangan merombak subtasinya.Jangan sampai revisi itu dijadikan seperti film Pop, yang akan menghilankan substasi yang sebenarnya.” Yah jangan sampai dirubah subtasinya menjadi film Pop, karena sebetulnya film yang ada sebetulnya sudah diperhalus,kalau dibanding kejadian yang sebenarnya akan lebih keras, “ujar Din. (an)     

Monday, 11 September 2017 01:00

Mega Geram Jokowi Dituding Tak Jelas Asal Usulnya

Written by

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM)  Megawati Soekarno Putri geram dengan tudingan fitnah bahwa Jokowi antek komunis dengan menyebut tak jelas asal usulnya ” Harusnya rakyat Indonesia kembali menjadi karakter bangsa sesuai pancasila yang menjujung tinggi adat sopan santun, adat timur,” Kata Megawati Ketua Umum PDIP saat pidato, diacara peresmian kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Minggu (10/09). 

“Jangan beraninya ngomong di belakang, presiden dipilih secara konstitusi, harusnya diterima dengan legowo, saya saja ndak pernah protes siapapun presidennya yang menang,” tandasnya. 

           Sementara secara terpisah  terkait Pilkada Jatim Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengaku telah mengantongi sejumlah nama nama calon kepala daerah, yang akan direkomendasikan dukungan menjadi kepala daerah maupun pemilihan pilkada Gubernur Jawa Timur, yang akan dilaksanakan 2018 nanti.

” Soal pilkada, termasuk Jawa Timur  kita sudah mengantongi nama nama kepala daerah, kemarin juga ketum PDIP memerintahkan Ahmad Basarah untuk konsultasi dengan ulama ulama NU,” Kata Hasto Kristianto Sekjen DPP PDIP, Minggu (10/09) di Malang.  Menurutnya nama calon tersebut akan diumumkan usai rapat konsolidasi tertutup. Selain itu sikap PDIP dalam momen pilkada Jawa Timur, PDIP sudah melakukan komunikasi politik kepada beberapa sesepuh ulama NU di Jatim.

 “Kami juga sudah melakukan komunikasi politik kepada ulama NU, meminta saran dalam menentukan rekomendasi bakal calon kepala daerah di Jatim,” ujarnya (fd)

Saturday, 09 September 2017 13:35

Kejagung Akan Pelajari Laporan JIN Terhadap Ketua KPK

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Sekelompok orang  dengan mengatasnamakan Jaringan Islam Nusantara (JIN) yang dipimpin Rajikin melaporkan ketua KPK Agus Raharjo saat jadi ketua LKPP terkait dengan kasus eKTP ke Kejagung.

           Jaksa Agung, M. Prasetyo mengatakan mengenai Pelaporan Agus Raharjo,Kita dalami ya, seperti apapun pengaduan laporannya kita teliti dulu cermati dulu, sejauh mana isi laporanya. Berkasnya kan tebal. "Lagi didalami sekarang. Saya belum bisa sampaikan kesimpulanya sekarang," ujarnya.

           Selanjutnya, Prasetyo menegaskan tentunya kan kita punya mou dengan KPK dan Polri. "Ketika ada salah satu pihak yang terkena laporan kita akan sampaikan kepada mereka. Itu yang kita lakukan," tegasnya 

          Prasetyo menjelaskan  Secara informal sudah. Kemarin jamintel saya tugaskan untuk ketemu. "Ya mereka enggak ada tanggapan. Mereka tunggu kesimpulan kita karena kita sedang mendalami itu. Sebagai pihak yang dilaporkan tentunya dia menunggu apa hasil pendalaman kita," jelasnya. 

Menyinggung mereka deg-degan, Prasetyo mengakui Kita enggak liat langsung, tanya aja yang dilaporkan." Saya lihat senyum aja," akunya.

           Sementara itu, Koordinator Ketua Jaringan Islam Nusantara( JIN) ,  Rajikin ketika ditemui di Kejaksaan Agung,  Rabu (6/9)2017 mengatakan   Agus terlibat pro aktif baik secara pribadi dan ketua LKPP kala itu. "Jadi nggak mungkin KPK meriksa, karena pak agus ketua KPK tentu ada konflik inters kasus ini. Karena itu kami pilih jalur ke kejaksaan agung," ujarnya.

         Selanjutnya,Rajikin menegaskan tahun in jadi saya kira kejaksaa Agung punya kewenangan soal korupsi dan teroris. ;Korupsi yang menimbulkan kekacauan ekonomi kejagung punya domain. Makanya kita lapor ke kejagung," tegasnya

           Ketika,disinggungg Kok baru sekarang dilaporkan, Rajikin  menjelaskan jadi selama ini butuh investigasi terhadap proses-proses. "Tender dan pengadaan, itu butuh kajian. Jadi kami tidak mau laporkan orang tanpa bukti. Setelah pegang seluruh bukti yang kami anggap cukup untuk menjadi pintu masuk dimana agus terlibat, tentu kami lapor setelah dapat itu," jelasnya.

Menyinggung faktanya sudah terkumpul, Rajikin mengakui  Iya betul jadi kita setelah betul-betul kami yakini buktinya cukup makanya baru mau melapor. "Jadi ada jawaban akan ditangani.Akan diproses ke Jampidsus, kami tunggu perkembangan dari sana. Harapan kami cepat ditangani oleh Kejaksaan Agung secepatnya supaya clear. Kalau memang tidak terlibat kan clear, kita juga menjaga wibawa KPK," akunya.

 

            Ketika,ditanya buktinya apa, Rajikin menandaskan berkas-berkasnya  surat menyurat LKPP dari tahun 2010 kepada kemendagri. "Dari surat menyurat itu ada pernyataan Gamawan Fauzi juga yang bilang Agus terlibat. Tentu itu tidak bisa dipandang sepele. Tentu seorang mantan menteri bilang begitu, pasti ada bukti kuat itu," tandasnya.( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Aksi saling lapor yang dilakukan oleh yang tak puas terhadap anggota DPR RI Partai Nasdem Victor Laisdokat ke Mabes Polri tetap berproses. Kan ini baru lapor dan nanti akan ditindak lanjutkan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri, Senin (7/8)2017 mengatakan  tentu menghormati adanya laporan dan nanti kita lihat apakah laporan itu memenuhi syarat untuk di proses lanjut atau tidak karena tidak semua laporan dapat di proses lanjut. "Belum lah. Baru laporan.
Jangka waktunya terlapor dipanggil setelah pelaporan.Tidak bisa dipastikan apalagi sekarang lagi reses," ujarnya.

Ketika ditanya nanti penyidik minta pendapat ahli sebelum panggil viktor Laisdokat,Setyo menegaskan
Engga dong. Penyidik kita sudah diajarin ini memenuhi unsur atau tidak. Keterangan ahli hanya untuk menguatkan ini memenuhi unsur apa tidak."Wacana hak imunitas,
Itu harus kita lihat juga. Dinyatakan pada saat apa dan dalam konteks apa karena anggota dewan kan mempunyai hak-hak yang khusus. Kita lihat undang-undang yang berlakulah. Kalau ada laporan kita terima dulu lalu kita lihat aturan undang-undang  yang terkait kasus itu seperti apa," tegasnya.

 

Menyingung hak imun tepat, engga bisa dilanjutkan laporannya, Setyo  menjelaskan Kira-kira  gitu.Pidatonya pas acara pelantikan calon bupati bagaimana itu,Ya disitu beliau sebagai apa. Sebagai anggota dewan atau sebagai Tokoh Masyarakat kan harus dilihat dari situ. Ada undang-undangnya saya engga begitu afal."Hak imun sedang dipelajari, Ya kita pelajari.Hasilnya,Ya nanti kita lihat.
Kita proses dan kita lihat perkembangannya.Yang digambir,
Masih dalam penyilidikan," jelasnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Kajari Pamekasan RI terkena Operasi Tangkap Tangan, diduga terima dana desa sebanyak Rp 250 Juta . Kini RI diperiksa dan langsung  ditahan ditetapkan tersangka dan Kejagung tegaskan ya salah harus dihukum karena  itu kan oknum.

Jaksa Agung, M. Prasetyo di Ke jaksa Agung, Jumat(4/8)2017 mengatakan Kajari Pamekasan kena Operasi Tangkap Tangan( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK).
Ya yang salah harus dihukum, itu aja. "Kita yang salah evaluasi, kan jaksa itu 10 ribu orang lebih dan tersebar diseluruh tanah air dan kita tidak mungkin pelototin satu-satu setiap saat, setiap menit, maka ya kembali ke oknumnya masing-masing, kita selalu pesankan agar melaksanakan proses hukum yang baik, jauhkan dari perbuatan tercela apapun, apalagi penyelewengan-penyelewengan penyimpangan," ujarnya. 

Selanjutnya, M. Prasetyo menegaskan yang namanya manusia kan, dalam satu keluarga pun ada juga yang nakal-nakal , apalagi 10 ribu orang lebih, kita terbuka saja. "KPK memproses ya silakan saja, sepanjang bukti dan faktanya ada ya. Ini sejalan juga dengan yang kita lakukan, kita lakukan penindakan juga, kebetulan KPK menemukan operasi tangkap tangan ya silakan, sy tdk akan pernah membela, menghalangi, mencegah dan seterusnya," tegasnya.

 M. Prasetyo menjelaskan Aktivis ICW, karena ada 5 jaksa jaksa ditangkap dan 7 orang ditangkap oleh saber pungli ada evaluasi? Saberpungli 7 orang siapa
"Jadi kita ya kinerja bapak dinilai kurang bagus dia minta dicopot? Kalau dia jadi Jaksa Agung akan... Itu, saya tanya sekarang. Ya. Saya katakan tadi, Jaksa itu 10 ribu orang lebih, jangan seperti penonton bola saja, di luar lapangan mereka teriak-teriak lebih pintar dari pemainnya, tapi kita main kita mau lihat seperti apa.," jelasnya.

Lebih lanjut, M.Prasetyo menandaskan Kita bukannya tidak melakukan penertiban, ya. Apa mungkn saya biarkan mereka itu melakukan penyalahgunaan kewenangan, engga mungkin dong. Sekian banyak manusia itu kan kembali ke pribadi masing-masing, bahwa ketika mereka tebukti bersalah, kita tindak, karena banyak jaksa saya pecat itu. Jadi jangan sperti penonton sepak bola ya, boleh mereka ini, tapi kalau  main sendiri mereka bisa engga. "Belum tentu. Saya puluhan tahun jadi jaksa, saya tahu persis bagaimana apa yg terjadi. Bahwa itu langsung jadi malaikat engga mungkin. Ada oknum, jangan digeneralisir," tandasnya. (vk)

Page 5 of 5

Panggung Koruptor

  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui membuka penyidikan baru

     
  •  

     

    JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dituntut

     
  •