Thursday, 15 November 2018 00:00

Polisi Larang Reuni 212 Melibatkan Massa Yang Besar

Written by

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan adanya rencana pelaksanaan reuni alumni 212 diharapkan kegiatan ini dibicarakan terlebih dahulu dengan aparat hukum. Diharapkan dalam reuni  itu tidak melibatkan sejumlah massa yang besar.

            Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal ditemui usai sertijab di Mako Brimob Rabu (14/11)2018 mengatakan  mengenai rencana pelaksanaan reuni alumni 212 untuk membicarakan terlebih dahulu kepada aparat keamanan. Hal itu dikatakan Iqbal saat ditanyakan soal aksi reuni alumni 212 yang akan diikuti dengan sejumlah massa.“Kami mengimbau semua panitia pelaksana (reuni alumni 212) untuk duduk bareng dulu membicarakan bagaimana aksi unjuk rasa. Bukan hanya rencana 212, semua rencana semuanya dilihat dulu ada untung ruginya,” ujarnya.

            Selanjutnya, Iqbal menegaskan semua elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan dijamin oleh konstitusi. Namun, ia meminta kegiatan itu tak dilakukan dengan massa besar yang  berpotensi mengganggu keamanan. “Tidak harus dalam jumlah banyak, karena akan cenderung setidaknya ada gangguan keamanan. Ada gangguan kemacetan dan lain-lain,” tegasnya.

        Ditempat terpisah, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif sebelumnya mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan acara Reuni 212, yang rencananya diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat.

       Slamet menuturkan, massa yang akan hadir juga sudah menyiapkan diri untuk datang ke acara tersebut."Sedang dipersiapkan untuk 212. Insya Allah tak beda jauh dengan 212 tahun 2016. Dari berbagi provinsi sudah siap, sudah ada yang sewa beberapa gerbong kereta, sudah beli tiket pesawat," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).( vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, dirinya tidak melakukan kampanye apapun terkait aksi angkat jari saat pertemuan rutin IMF dan Bank Dunia beberapa waktu lalu. Luhut sudah selesai menjalani pemeriksaan oleh Bawaslu pad Jumat (2/11) sore.

 

"Ya kalau dari saya baca undang-undangnya tadi, itu tidak ada yang saya langgar. Tidak ada sama sekali. Kan saya membaca undang-undangnya, maka tidak ada satu pun saya melanggar (aturan kampanye pemilu)," jelas Luhut kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Ketika disinggung tentang pengertian citra diri yang merupakan salah satu unsur kampanye, Luhut menegaskan bahwa aksi angkat satu jari merupakan penegasan bahwa Indonesia nomor satu. Hal itu dia tegaskan dengan mengangkat dua jari telunjuk.  Luhut juga menegaskan aksi tersebut spontan dilakukannya.

"Kita bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia. Meluapkan kegembiraan bersama Direktur IMF, Christine Lagarde. Dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bilang bahwa tidak terbayangkan Indonesia mampu membuat pertemuan IMF-Bank Dunia. Ini mengangkat nama Indonesia pada standar lebih tinggi. Jadi kami boro-boro mikirin kampanye," tegas Luhut.

Pantauan Republika.co.id, Luhut masuk ke ruang pemeriksaan lantai II Bawaslu sekitar pukul 15.12 WIB. Kemudian kurang lebih satu jam kemudian, yakni tepat pukul 16.10 WIB, Luhut sudah selesai diperiksa dan bisa menemui awak media.

Luhut mengungkapkan tim pemeriksa Bawaslu menanyakan sejumlah hal seputar kejadian di Nusa Dua tersebut. "Jadi ditanya apa yang kejadian saja. Kemudian ya dijelaskan tidak ada (kampanye). Boro-boro mikir kampanye, kami masih sibuk dengan kerja di sana. Kan semua sedang di sana tidak dalam urusan kampanye," tuturnya.

Sebelumnya, pada Kamis (18/10), Tim Advokat Nusantara resmi melaporkan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani ke Bawaslu pada Kamis siang. Kuasa hukum pelapor, M Taufiqurrohman, mengatakan kedua penjabat negara itu diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. "Sebagai pejabat negara mereka melakukan   tindakan yang patut diduga menguntungkan dan menujukan keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam kegiatan annual meeting IMF dan Bank Dunia di Bali pada 14 Oktober lalu," jelas Taufiq kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat.

Adapun dasar pengaduan tersebut karena agenda IMF merupakan agenda resmi kenegaraan. Kemudian, pengadu menemukan adanya indikasi kampanye terselubung, dimana  Luhut dan Sri Mulyani terlihat mengarahkan Direktur IMF, Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim untuk berpose satu jari pada sesi foto.

"Kemudian ada ucapan Sri Mulyani 'Jangan pakai dua, bilang not dua, not dua'. Selanjutnya ada pula ucapan Luhut kepada Lagarde 'No no no, not two, not two'. Kemudian Sri Mulyani terdengar mempertegas dengan mengatakan 'Two is Prabowo , and one is for Jokowi'," jelas Taufiq.

Karena itu, kata dia, keduanya diduga memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguntungkan dan menunjukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01, Joko Widodo- Ma'ruf Amin. "Bahwa perbuatan  Luhut dan Mulyani secara hukum patut diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu, sebagaimana diatur Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan ancaman pidana Penjara 3 Tahun serta denda Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Selain itu keduanya harus diberhentikan sebagai menteri yang secara nyata dan jelas tidak netral dalam kegiatan pertemuan kenegaraan," tegas Taufiq.(as)

Thursday, 25 October 2018 02:06

Presiden: Saatnya Politik Adu Domba Dan Fitnah Dihentikan

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Negara Indonesia dengan segala keragamannya sudah 73 tahun merdeka. Sejak awal diproklamirkannya kemerdekaan itu, Presiden Joko Widodo menilai kebangsaan dan kebinekaan negara Indonesia, jika dinilai, itu sudah A.

         Saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Pertemuan Pimpinan Gereja Dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia, Presiden bercerita bahwa negara-negara lain terkagum-kagum melihat keragaman yang dimiliki Indonesia.

"Sebetulnya sudah selesai, masalah kebinekaan sudah rampung, selesai, enggak pernah ada yang mempermasalahkan karena sudah kesepakatan para _founding fathers_, para pendiri bangsa ini, sudah rampung dan nilainya, yang menilai kan dari luar, nilainya kita ini A loh. Itu kalau di perguruan tinggi, _cum laude_," kata Presiden di Istana Negara, Rabu, 24 Oktober 2018.

         Presiden menyayangkan jika kerukunan bangsa dengan segala keragamannya itu dirusak hanya karena pesta demokrasi rutin seperti pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden. Ia khawatir jika cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, dan yang tidak bertata krama Indonesia dipakai hanya untuk merebut satu kursi.

          "Cara-cara politik adu domba, memfitnah, memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, dihalalkan. Nah, dimulai dari sini. Sehingga muncul, kalau saya sampaikan, ya sedikit masalah yang sebetulnya sudah berpuluh tahun tidak ada masalah," lanjutnya.

          Oleh karena itu, Kepala Negara menuturkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan. Dalam kontestasi politik pun, masyarakat diharapkan bisa melihat calon pemimpinnya dari segala aspek, terutama program, rekam jejak, dan prestasinya.

          "Sehingga setiap kontestasi politik itu mestinya ya adu program, adu ide, adu gagasan, adu prestasi, adu rekam jejak. Bukan adu fitnah, bukan adu saling mencela, bukan adu hoaks. Bukan itu. Itu akan memundurkan kita ke belakang, tidak mematangkan dalam kita berdemokrasi, tidak mendewasakan kita dalam berdemokrasi," tegasnya.

           Presiden memberikan contoh betapa persatuan bisa menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat. Misalnya, di Asian Games dan Asian Para Games, di mana Indonesia bisa berprestasi dengan bertengger di posisi ke-4 dan ke-5 dengan perolehan medali yang jauh melampaui target.

             "Kalau kita ini bersatu, kelihatan Indonesianya kemarin waktu Asian Games. Kita kan gak pernah bertanya yang dapat emas agamanya apa, dari suku apa? Enggak. Hanya satu, berkumandangnya Indonesia Raya, dikereknya bendera Merah Putih. Itu saja sudah," ucapnya.

          Meski menorehkan prestasi yang bagus, Presiden mengaku heran mengapa hal tersebut tidak ramai diperbincangkan. Lain halnya, jika pemerintah melakukan sedikit kesalahan.

"Kalau yang bagus-bagus itu pada diam _gitu_. Kalau keliru sedikit, demonya tiga bulan di depan Istana. _Mbok_ dukung demo, sekali-kali dukung demo dukung Asian Games, dukung Asian Para Games. Yang diramaikan di Asian Games saya naik sepeda motor, ramainya. Iya kan? Ya diramaikan yang ini," katanya.

          Menurut Presiden, seharusnya masyarakat bertanya-tanya bagaimana Indonesia bisa meningkatkan prestasi dari ranking 17 menjadi 4 di ajang Asian Games. Ia juga menyayangkan, masyarakat justru lebih fokus mengaitkan hal itu dengan politik ketimbang membanggakan 31 emas di Asian Games dan 35 di Asian Para Games.

          "Kok bisa ranking 4 itu gimana caranya? Biasanya kan ranking 17. Itu ditanya, saya bisa terangin. Enggak pernah ada yang tanya (mengapa prestasi bagus), ya saya enggak terangin," tuturnya.

         Oleh sebab itu, di penghujung sambutannya, Presiden kembali mengajak semua pihak, terutama para tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk memelihara bersama-sama tiga aset terbesar bangsa Indonesia, yaitu persatuan, kerukunan, dan persaudaraan.

          "Inilah fungsi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk terus memberitahukan kepada umatnya, kepada jemaahnya agar sadar betul negara ini negara besar dengan keberagamaan, perbedaan-perbedaan yang juga sangat besar. Oleh sebab itu, marilah kita jaga, kita rawat, kita pelihara bersama-sama yang namanya persatuan, kerukunan, persaudaraan di negara kita," tandasnya.Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Meteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir.(eas)

Thursday, 11 October 2018 01:16

Amien Rais Datangi Polda Metro Dengan Membawa Massa

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais mendatangi Polda Metro Jaya di kawal anaknya Hanum Rais dan alumi 212 tiba pukul 10.12, Rabu(10/10)2018. Ini ada kejangalan ,apa lagi ini panggilan kedua.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu(10/10)2018 mengatakan dan menilai janggal pemanggilan pertamanya sebagai saksi kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet. "Ini pemanggilan atas dirinya dilayangkan polisi pada 2 Oktober 2018. Saya sampaikam kepada masyarakat Indonesia, saya tadi malam lihat Bapak Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan bahwa saya dipanggil berdasarkan keterangan Ratna Sarumpaet. Ini videonya, ini nanti anda cari sendiri. Ini kita lihat surat panggilan untuk saya tertanggal 2 Oktober ya," ujarya.

Selanjutnya, Amin menegaskan hal ini janggal karena Ratna Sarumpaet baru ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hoaks pada 4 Oktober 2018."Ini sangat amat janggal sekali. Karena RS (Ratna Sarumpaet) pada tanggal itu belum memberikan keterangan apa pun kepada polisi, sedangkan surat panggilan saya sudah jadi duluan," tegasnya.

Amien Rais memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet hari ini, Rabu (10/10/2018).

Amien didampingi putrinya, Hanum Rais dan tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 10.12.

Amien akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Tak hanya Hanum, massa alumni 212 juga mendampingi Amien saat pemeriksaan. Mereka menggelar aksi di depan Mapolda Metro Jaya. 

Amien bersama calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, serta kader partai lainnya sempat bertemu Ratna Sarumpaet pada Selasa (2/10/2018).

 

Hal inilah yang menjadi dasar pemanggilan Amien sebagai saksi.

 

Saat itu, Ratna mengaku dianiaya pada 21 September 2018 oleh sejumlah orang tak dikenal, di sekitar Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

 

Namun, pada Rabu (3/10/2018) sore, Ratna mengakui bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya hanya bohong belaka.

 

Sebelum memeriksa Amien, polisi telah memeriksa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai saksi atas kasus ini pada Selasa (9/10/2018).( vk)

Wednesday, 10 October 2018 00:35

Soal Berita Hoak Ratna Seret Amin Rais

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Tersangka kasus befits bohong Ratna Sarumpaet ,ratna menyeret nama Dewan Pertimbangan PAN Amin Rais. Meskipun akan dipanggil kedua kali diharapkan bisa hadir hanya mengklarifikasi pernyataan Ratna Sarumpaet saja.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Selasa(9/10)2018 mengatakan saya mau klarifikasi , kenapa penyidik mau memanggil Amin Rais, karena penyidik itu  setelah memeriksa dari Ratna Sarumpaet ada hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh  pak Amin Rais. "Oleh sebab itu penyidik memanggil Amin Rais untuk diklarifikasi," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Tidak usah takut dulu dan begitu saja sudah ketakutan tenang saja itu hanya mengklarifikasi informasi-informasi yang diterima penyidik.

"Tidak usah ada pengerahan massa,ikuti saja aturan hukum yang baik. Kalau ada pengerahan massa harus ada pemberitahuan terkait Undang-undang no.9 tahun 1998," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan Polda Metro Jaya memastikan akan melayangkan surat panggilan kedua untuk Amien Rais terkait dengan kasus hoaks penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet.Sebab, pada pemanggilan pertama sebagai saksi kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Amien tidak menuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu, polisi akan menjadwalkan pemerikaan ulang sebagai saksi.

"Ya tentunya kan kalau misalnya panggilan pertama, tentu kita akan panggil yang ke dua.Ya tentu kan seorang saksi kan mengetahui, melihat, dan mendengar. Kita (akan) gali," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Argo menegaskan masih yakin bahwa Amien Rais akan memenuhi panggilan Polda yang kedua sehingga tak perlu ada pemanggilan ketiga atau bahkan menjemput paksa." Karena hanya ini kan sebagai saksi," tegasnya.

Ketika disinggung   apakah pihak Polda Metro Jaya juga akan memanggil saksi lain dalam kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, Argo mengakui Ya nanti kita tunggu saja." Kan sudah ada tersangkanya kan RS. Nanti akan diperiksa secara intensif," akunya. ( vk)

Monday, 24 September 2018 14:05

Genderang Kampanye Pileg Maupun Pilpres Mulai Digulirkan

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menjelang pelaksaan kampanye  Pilpres maupun Pileg yang Alan dilaksanakan dari 23 September hingga 13 April 2018 ,tercatat  kampanye berlangsung 6 bulan merupakan kampanye terlama.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman resmi mengatakan  membuka masa kampanye untuk pemilihan umum serentak 2019." Masa kampanye akan berlangsung hingga 13 April 2019.KPU RI menyatakan dimulainya kampanye damai pemilu serentak tahun 2019," ujarnya.

Selanjutnya,  Arief menegaskan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018)."Dalam pidato pembukaan, Arief meminta seluruh tim pasangan capres dan cawapres memanfaatkan masa kampanye untuk mengenalkan visi-visi, program atau citra diri masing-masing calon kepada pemilih," tegasnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan  masa kampanye seharusnya menjadi ajang pendidikan politik kepada pemilih.Dengan demikian, diharapkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara dapat meningkat."Selain itu, tim kampanye diminta memanfaatkan masa kampanye dengan damai dan tertib, menghindari politisasi suku, agama dan ras, serta saling menghujat," tegasnya..

Jadi, Andi Arief menjelaskan acara deklarasi tersebut diikuti oleh kedua pasangan capres dan cawapres, serta seluruh tim kampanye dan pimpinan partai pendukung." Pasalnya demi dan lancar dalam tugas, " jelasnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)

Bonus  sukses penyelenggaraan Asia Games 2018 Bos Mahaka Group, Erick Thohir resmi menjabat Ketua Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

     Hal itu disampaikan bakal calon presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di posko kubu Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara (Posko Cemara), Menteng, Jakarta, Jumat (7/9/2018). "Ketua Tim Kampamye Nasional adalah Bapak Erick Thohir," ujar Jokowi.

           Alasan Jokowi Pilih Erick Thohir Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya berkomunikasi dengan Ma'ruf, ketua umum dan sekjen parpol pengusung dan pendukung, relawan dan banyak tokoh.

        Ikut hadir para sekretaris jenderal partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka kompak mengenakan kemeja putih. Kubu Jokowi-Ma'ruf sebelumnya sudah menyerahkan struktur tim kampanye ke KPU. Namun, saat itu belum tercantum ketua tim.

           Sesuai dengan aturan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hingga satu hari jelang pelaksanaan kampanye, atau 22 September 2018, tim kampanye maupun juru kampanye masih bisa direvisi. sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hingga satu hari jelang pelaksanaan kampanye, atau 22 September 2018, tim kampanye maupun juru kampanye masih bisa direvisi.(as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin mendaftar sebagai capres cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi dan Maruf Amin mendaftar sekitar pukul 10.00 WIB.  Penyerahan perlengkapan dokumen pencalonan dilakukan Jokowi-Maruf langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman. Jokowi-Maruf didampingi seluruh ketum dan sekjen parpol pendukung. Pantauan  wartawan Jumat (10/8), di ruang pendaftaran, Jokowi-Maruf duduk berhadapan dengan Ketua KPU Arief Budiman dan para komisioner lainnya. Sementara di sisi sebelah kiri dan kanannya duduk para ketum parpol pendukung.

Jokowi datang dengan mengenakan kemeja putih bertuliskan 'bersih, merakyar, kerja nyata'. Sementara KH Maruf mengenakan baju putih, sorban dengan pici hitam. Sebelum tiba di KPU, Jokowi-Maruf bertemu di Gedung Joang sebagai titik kumpul. Para relawan dan pendukung Jokowi-Maruf membanjiri depan KPU.

PSI Dan Perindo Di Coret

PSI dan Perindo dicoret dari dokumen berkas pendaftaran Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di KPU. Dua partai itu dicoret dari berkas karena belum mengikuti pemilu sebelumnya.

       "Mencoret 2 parpol sebagai parpol pengusung yang belum mengikuti peserta Pemilu 2014, yaitu PSI dan Perindo," ucap petugas penerimaan pendaftaran Karotekmas KPU Nur Syarifah di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).(as)

Monday, 23 July 2018 14:23

Para Ketua Partai Diajak Makan Malam Joko Widodo

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Mendekati kontilasi di umumkanya , pasangan Wakil Presiden(Wapres red) untuk mendampingi Joko widodo pada pada Pilpres 2019.Presiden Joko Widodo mengajak santap malam Senin malam 23 Juli 2018.

      Bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Para tokoh Politik itu diajak makan gurami goreng kipas, toge, ikan asin, minuman bandrek susu kelapa ,sambil ngobrol.masalah bangsa, karena persoalan bangsa tak bisa dipikirkan oleh satu dua orang saja. Kebersamaa dan persatuan adalah aset penting bangsa ini. (eas)

Wednesday, 11 July 2018 08:45

Jokowi Megkaji Usulan Aktivis 98

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Pada acara rembuk Nasional digelar di Kemayoran oleh aktivis 98 , usulan para korban tragis kasus Trisaksti dan Semanggi segera ditindak lanjuti dan disampaikan untuk di Kaji. Begitu juga calon Cawapres sudah ada nanti akan disampaikan.

            Presiden Jokowi ditemui usai rembuk Nasional di Kemayoran, Sabtu(7/7)2018 mengatakan ya itu masih proses itu bukan sebuah persoalan yang tak gampang dan tadi saya sudah sampaikan kepada kepala Staf kepresidenan ,    Menkopolhukam dan Kejaksa Agung supaya segera diselesaikan  ." Tadi usulan personil atau mungkin pemberian bintang jasa segera kita tindak lanjuti dan sudah saya sampaikan kepada seluruh aktivis 98," ujarnya .

       Selanjutnya, Jokowi menegaskan Pada aktivis 98 sebagai penanda  telah dibuka ruang yang sebesar -besarnya untuk  kebebasan berekspresi dan masyarakat lebih demokratis, kebebasan pers itu lah kita harus memiliki sebuah penanda kita harus  itu adalah dimulainya era keterbukaan , era kebebasan dinegara kita ini. "Kita harapkan dalam jangka panjang memberikan  kontribusi pada negara,bangsa dan rakyat kita," tegasnya.

Ketika ditanya dukungan kan terus bertambah, pendaftaran semakin dekat  siapa nih cawapres, Jokowi menandaskan tanya sama aktivis 98. "Semakin banyak pilihan-pilihan yang disodorkan kepada masyarakat itu saya kira itu sangat bagus ,siapapun sangat bagus," tandasnya. Disinggung, Pilihan bapak sendiri untuk Cawapres, Jokowi menjelaskan pada saat yang tepat nanti kita umumkan. "Tunggu berapa hari koq engga sabar. Sudah ada tinggal diumumkan,"(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Bareskrim Mabes Polri Janji tidak akan mempetieskan kasus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI), yang telah dilaporkan Bawaslu karena dianggap mencuri start Kampaye. Bareskrim saat ini telah manggil PSI terlapor dan  terus mengumpulkan data.           

       Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirtipidum) Bareskrim Polri Kombes Panca Putra,ditemui di Bareskrim, Jumat (25/5) pihaknya akan melibatkan sejumlah saksi ahli, antara lain ahli pidana dan ahli bahasa. “ Sementara itu Bareskrim pun akan berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan mencuri start  kampanye . Ada saksi ahli pidana, ahli bahasa,"ujarnya.

     Selanjutnya, Panca menegaskan Bareskrim pun akan memeriksa pihak  media  sebagai saksi. Surat kabar itu pada 23 April 2018 lalu memuat iklan poling PSI yang diduga adalah kampanye dini. “ Kasus ini didasarkan pada laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bareskrim memiliki waktu 14 hari untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Panca menjelaskan Kasih waktu kami lengkapi dulu, sebagaimana diatur undang-undang ada waktu 14 hari. “Kami akan maksimalkan (untuk) menilai melengkapi alat bukti," jelasnya.

       Disamping itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebelumnya menjalani pemeriksaan di Bareskrim pada Selasa (22/5/2018) lalu. Ia diajukan 25 pertanyaan oleh penyidik, salah satunya soal ada logo PSI dalam iklan di surat kabar.

 

Menurut dia, logo dicantumkan guna menunjukkan bahwa PSI merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam iklan berupa poling kabinet versi PSI.

        Bawaslu melaporkan ke Kepolisian dan diterima oleh Bareskrim Polri pada Tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pukul 09.30 WIB, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/ BARESKRIM.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Partai Gerindra ngotot mengusung Ketum Prabowo Subianto untuk berlaga di Pilpres 2019. Namun, hinggak ini Prabowo memiliki beberapa pertimbangan dan belum menyatakan sikap.Gerindra menyebut Prabowo dideklarasikan pada 11 April nanti. Namun hal itu pun dibantah oleh Prabowo yang menyebut bahwa 11 April hanya agenda rapat kerja nasional (rakernas).

Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa menerangkan kader DPD Gerindra pada rakernas sebelumnya telah sepakat mendorong Prabowo untuk maju di 2019. Namun, mantan Danjen Kopassus mengakui bahwa dirinya enggan siap maju karena faktor usia dan elektabilitas.

"11 April itu adalah kami yang mendesak bukan dalam rangka mendeklarasikan Prabowo jadi presiden. Tetapi ketua DPD se-Indonesia sepakat mempertegas apa keputusan Rakernas tahun lalu. Rakernas memutuskan Pak Prabowo diusung oleh semua kader partai untuk jadi Presiden 2019 beliau menjawab sudah tua elektabilitas dan macam-macam," ucap Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).

"Nah sekarang adalah DPD-DPD seluruh Indonesia kumpul ketemu dengan Pak Prabowo karena di daerah masing masing seperti saya di Banten sudah mendeklarasikan untuk masyarakat Banten mendukung Prabowo," tambahnya.

Sebelumnya, Desmond juga beralasan bahwa petahana yakni Joko Widodo juga belum mendeklarasikan untuk maju Capres. Hal itu juga menjadi pertimbangan Prabowo.

"Oh enggak, ini bukan galau (bimbang) ini ya jadi soal hari ini Pak Jokowi belum mendeklarasikan," ujarnya di lokasi yang sama.

Gerindra sendiri hanya perlu satu partai lain untuk mendapatkan tiket Pilpres. Sampai saat ini hanya PKS yang berpotensial untuk berkoalisi bersama Gerindra. Begitu juga dengan parpol lain. Apalagi ada kabar bahwa Prabowo ingin bertemu putri Presiden ke-5 Puan Maharani yang juga politikus PDIP.

"Tiket syukur Alhamdulillah sudah ada kesepakatan kesepakatan. PKS itu salah satu bentuk kongkrit yang lain lain juga. Tergantung pak Jokowi juga memilih siapa. Ada kabar Puan mau ketemu pak Prabowo.

"Jangan-jangan kami dengan PDIP bisa juga," ucap Desmond

Prabowo Bertemu Luhut

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diam-diam melakukan pertemuan empat mata dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat (6/4). Wasekjen Gerindra Andre Rosiade mengkonfirmasi hal tersebut."Katanya pertemuan itu di Grand Hyatt, saya enggak tahu, tapi ada temen temen (media) yang menyaksikan. Kalaupun ada, pertemuan itu pertemuan biasa saja sahabat lama antara pak Prabowo dan pak Luhut, karena pernah sama-sama di tentara bareng-bareng, di Kopassus, dulu juga pernah punya bisnis bareng. Jadi ini pertemuan sahabat lama biasa saja," ucap Andre saat dihubungi wartawan , Jumat (6/4).

Pertemuan eksklusif tersebut dilakukan usai salat Jumat. "Katanya siang, habis sholat Jumat," ucap Andre.Andre juga menampik Luhut diutus untuk melobi Prabowo untuk bergabung ke poros Jokowi. Sebab Prabowo belum menyatakan sikap maju jadi capres dan tampak bimbang.

"Kan ada orang bilang ini dilobi gitu Prabowo karena ragu, meskipun saya enggak tahu pertemuan itu tapi saya tegasin bahwa pertemuan itu tidak akan merubah konstelasi apapun," ujar Andre.

"Dan kami meyakinkan partai Gerindra pertemuan itu tidak akan merubah rencana pencalonan pak Prabowo menjadi calon presiden 2019," tandasnya(as)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Jelang pelaksanaan Pilkada di 171 Daerah baik Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota , setelah Polri menunda semua laporan yang ditujukan buat paslon ditetapkan , Kejaksaan juga mendukung proses hUkum itu di tunda setelah pelaksanaan Pillkada.Jaksa Agung HM Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu(28/3)2018 mengatakan dan memastikan Kejaksaan Agung tetap menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah selama proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.” Ini dilakukan sehingga proses Pilkadanya kondusif,” ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan apa sih salahnya menunggu dua bulan saja sampai pilkada selesai. Iya kan dan apalagi kalau misalnya kami sudah pegang bukti yang kuat, ya kan.” Enggak ada halangan dan hambatan," tegasnya.. Untuk itu,  Prasetyo  menjelaskan Proses Hukum bukan hanya untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan hukum.” Dengan menunda proses hukum calon kepala daerah, ia menilai, proses hukum dan politik sama-sama diuntungkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menandaskan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2018 merupakan upaya penghormatan terhadap demokrasi. “Apalagi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah tidak bisa mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” tandasnya.

 Prasetyo mengatakan jika Kejaksaan memproses hukum calon kepala daerah maka akan mempersulit partai politik karena tak bisa menggantinya. "Ini juga tidak terlepas dari Undang-Undang Pilkada sendiri. Ketika seseorang ditetapkan sebagai calon kepala daerah, dia tidak bisa mengundurkan diri. Bahkan mundur tanpa alasan pun bisa dipidana. Dan parpol yang mengusung tidak bisa menggantikan," ungkapnya. (vk)

 

 

 

Thursday, 22 March 2018 09:25

Megawati Datangi Mabes Polri

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kehadiran Ketua Badan Pembinaan  Idiologi Pancasila ( BPIP) yang rencananya besok akan dilantik oleh   Presiden tadi hadir bersama seluruh anggota lengkap dan diterima oleh Kapolri bersama seluruh pejabat utama Mabes Polri. “Tujuannya adalah silaturahmi, yang pertama silaturahmi kemudian menyampaikan beberapa hal program kedepan yang bisa disinergikan  dan bisa dilaksanakan oleh Polri,” ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Karena diketahui Polri adalah salah satu organisasi vertikal yang mempunyai jumlah ataupun anggota yang besar sekarang ini  443.000 personil seluruh Indonesia.: Dan tadi juga disampaikan bahwa Babinkantibmas di Desa-desa yang sekarang berjumlah 40 Ribu merupakan potensi besar untuk bersama-sama badan pembinaan Idiologi Pancasila mengelolarakan kembali dan membumikan lagi Pancasila . “ Kira-kira itu yang sekalian kunjungan dari Ibu Megawati Manta Presiden Repaublik indonesia yang ke 5 berserta rombongan tadi setelah diterima diruang tamu dilaksanakan jaman makan siang dan  foto bersama. Itu Kegiatan yang dilaksanakan,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah ada pesan, Setyo menjelaskan belum karena besok baru mau dilantik. Ia , tentu kedepan ada beberapa kegiatan dari  BPIP yang perlu dukungan dan perlu Polri dukung dan tentu kita sangat mendukung seperti kata Pak kapolri sangat mendukung mengatakan Polri siap untuk mendukung  seluruh jajaran sampai ke tingkat seindonesia. “Tidak hanyaa Babinkantibmas tetapi juga Polres kita ke sekolah-sekolah  ke komunitas-komunitas .  kira-kira juga sama , seperti itu sampaikan  kemarin ke TNI,” jelasnya.     

Lebih lanjut, Setyo menegaskan ini kan merupakan tamu kehormatan , mungkin rekan-rekan pernah melihat Kepolisian Malaysia untuk disini dan kita pindahkan ke depan agak luas dengan ragam yang berbeda .” Mungkin lebih menarik ini ada lah kehormatan karena Ibu Megawati adalah Presiden Republik Indonesia ke 5 dan tadi juga menyampaikan beliau adalah Presiden terakhir berdasarkan TAP MPR karena setelah itu kan langsung pemilihan  Presiden jadi  kalau dulu dari MPR di tunjuk melaksanakan sebagai mandataris setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang,” tegasnya.

Disingung   juga membahas dasar hukum lain dan akan meabdement UU Dasar 45, , Setyo  mengakui selain  Tadi memang disinggung tetapi polisi kan berada posisi kita hanya melaksanakan.” Kalau pun memberikan masukan kita akan memberikan masukan. Kalau dilaksanakan dan kita bicara yang ringan-ringan,” akunya.(vk)

 

 
 
BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 10 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengingatkan dua hal yang perlu diperhatikan dalam berpolitik.
 
“Pertama, kita harus terus membangun kedewasaan berpolitik, etika, tatakrama dan keadaban berpolitik. Kedua, kita harus membuat demokrasi lebih dirasakan oleh rakyat yaitu demokrasi yang lebih mensejahterakan rakyat, lebih memakmurkan rakyat,” kata Kepala Negara.“Dua hal tersebut merupakan agenda penting dalam pembangunan politik kita,” ucap Presiden. 
 
Kontestasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) harus menjunjung tinggi etika dan keadaban serta harus saling menghargai dan saling menghormati. Dan tidak saling mencemooh, melainkan saling adu ide, adu program dan adu gagasan.“Berbeda pendapat itu biasa tapi harus menjunjung tinggi adat ketimuran serta sopan dan santun. Persatuan dan persaudaraan harus selalu diutamakan. Dan kita para politikus harus memberikan tauladan kepada masyarakat luas dan generasi muda kita,” tuturnya.
 
Menurut Presiden, demokrasi juga harus melahirkan watak keberpihakan terhadap rakyat, demokrasi harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan efisiensi. Selain itu, demokrasi harus mendukung inovasi kebijakan bagi lompatan pembangunan nasional.
 
Semuanya itu dilaksanakan agar demokrasi dapat memenangkan kompetisi global, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak keluarga besar Partai Demokrat untuk bersama-sama kami menjalankan agenda bersama tersebut,” kata Presiden di akhir sambutannya.
 
Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden RI keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono serta keluarga besar Partai Demokrat. Juga tampak hadir Wakil Presiden ke-11 Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.(eas)
 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 8

Entertaiment

Face Book Galleries

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Mengatasi para pelaku yang meminum air rebusan pembalut wanita , Badan Narkotika Nasional...
    JAKARTA,(KORANRAKYAT.COM)- Proses Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung terus berlanjut, kini akhirnya...
      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Serah terima Kadiv Humas Polri Irjend Pol Setyo Warsito...
      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan adanya rencana pelaksanaan reuni...
      Koranrakyat, Jakarta  Dalam KTT ke-21 ASEAN-Jepang, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN...
    SINGAPURA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyambut baik perkembangan dari proses perdamaian di...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •