Wednesday, 16 January 2019 14:55

Dikerahkan 2000 Personil Amankan Debat Pilpres

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Acara  debat perdana Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam. Polri mengerahkan 2000 personil.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui Mabes Polri,Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019) mengatakan, Polda Metro Jaya telah mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan cara bertindak, serta skenario ketika terjadi ancaman nyata. “Pada prinsipnya untuk pengamanan debat besok Polda Metro Jaya sudah sangat siap. Jumlah 2 ribu personel dan melibatkan TNI dan pengamanan internal KPU sebagai penyelenggara,” ujarnya.

              Selanjutnya, Dedi menegaskan Polda Metro Jaya telah melakukan antisipasi secara komprehensif dalam melakukan acara debat agar berjalan aman dan tertib. “Sudah diantisipasi secara komprehensif oleh Polda Metro Jaya, secara teknis penyekatan-penyekatan, penggalangan agar tidak terjadi bentrok fisik,” tegasnya

         Untuk itu, Dedi  menjelaskan dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusifitas selama pelaksanaan debat. “Imbauan tetap mengharapkan meskipun besok debat, namun untuk kondusivitas Jakarta harus dijaga bersama. Jangan dikotori dengan perbedaan. Perbedaan adalah hal biasa di kehidupan masyarakat,” jelasnya

 

            Dari data yang dihimpun dan  yang penting bagaimana menjaga situasi Jakarta tetap aman,” lanjut dia. Adapun, debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama digelar pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat pertama akan disiarkan empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.(vk)

Saturday, 05 January 2019 00:18

Polisi Main Kerumah Andi Arief Yang Sudah Dijual

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Adanya tudingan pengerebekan  rumah wakil sekretaris  Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief itu dibantah, pasalnya rumah itu sudah di jual  sejak tahun 2014. Kehadiran Polisi hanya ingin melihat pasalnya itu sudah viral di Medsos. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, di Jakarta Selatan, Jumat (4/1)2019 mengatakan rumah tersebut bukan milik Andi Arief lantaran sudah dijual pada tahun 2014. “Enggak masuk akal juga rumah (yang sudah dijual) tahun 2014 kok digrebek, ngapain digerebek,” ujarnya. 

 Selanjutmya, Dedi menegaskan  kehadiran polisi sempat ke rumah yang terletak di Kedaton, Bandar Lampung tersebut." Kedatangan tersebut karena isu penggerebekan viral di media sosial," tegasnya.. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan hanya ingin memastikan, petugas ke rumah tersebut untuk mengecek isu penggerebekan. "Bukan penggerebekan. Setelah ramai di viral dicek sama petugas di sana, benar enggak rumah Pak Andi Arief, bukan ternyata rumahnya sudah dijual 2014. Itu mengecek memastikan, karena ramai di media sosial," jelasnya. 

Lebih lanjut, Dedi merici  petugas yang datang berasal dari Polres Bandar Lampung, bukan dari Polda Lampung. Andi Arief lewat twitnya di Twitter mengaku rumahnya yang berada di Lampung digeruduk.“Rumah saya di Lampung digeruduk dua mobil Polda mengaku cyber,” cuit Andi dalam akun media sosial Twitter @AndiArief_pada Jumat (4/1/2019)," rincinya. 

," Dedi membeberkan Politisi Demokrat ini pun meminta bantuan pada Kapolri agar tidak melakukan hal tersebut.' Pasalnya,Andi Arief mengatakan dirinya akan bersedia hadir apabila dipanggil polisi.“Pak Kapolri, apa salah saya. Saya akan hadir secara baik-baik kalau saya diperlukan. Pak Kapolri, jangan kejam terhadap rakyat.Salah saya apa, kicau Andi," bebernya. (vk)

 

Thursday, 03 January 2019 23:47

Sekitar 144 Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2018

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Pelanggaran Pemilu  yang diterima Gakumdu ada 144 kasus dan sudah 110 dilakukan asesment dan analisa tindak Pidana Pemilu. Ada 44 yang masuk dalam tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri, 

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjned Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,KMIA (3/1)2019 mengatakan dari  Gakumdu sampai dengan Kamis 29 Desember 2018 sampai 3 Januari 2019 Laporan dan temuan sejumlah 144 peristiwa. "Dari 144 Peristiwa 110 sudah dilakukan esesment dan alnalisa bukan merupakan tindak Pidana Pemilu. 44 sudah diverifikasi ,ada tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri. Dari 34  Tindak Pidana yangdapat saya rinci 26 perkara sudah masuk ke tahap 2 kemudian 3 perkara di SP3 ,5 Perkara dalam sidik," ujarnya.

           Selanjutnya, Dedi menegaskan Adapun untuk tindak pidana sebagian besar adalah kasus pemalsuan disentra Gakumdu Kalsel 1 kasus, Boalemo 4 kasus, Gorontalo ,Banggai, Kepulauan dan Banggai laut, itu ada 7 kasus , dan Gakumdu Sultra 1 kasus. "Kemudian  untuk Kampanye diluar jadwal ada 3 perkara  yaitu disentra Gakumdu Pusat ditangani di Jakarta , Serta Gakumdu Pekalongan dan di Maluku Utara," tegasnya.. 

          Untuk itu, Dedi menjelaskan  Punyerahkan salinan DPT Parpol   1 Perkara di tangani Gakumdu Bogor. Money Politik ada 7 perkara ditangani sentra Gakumdu  Jakarta Timur, Kabupaten Semarang Jakarta  Pusat,Gorontalo,Cianjur dan Kota Singkawang. "Tindakan atau keputusan yang merugikan salah satu pasangan calon 5 perkara ditangani Takalar, Mamuju Utara, Mojokerto, Banjar Negara dan Buton,"jelasnya.

                Lebih lanjut, Dedi merinci Kemudian penghinaan kepada peserta pemilu satu perkra ditangani di Solok kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang satu perkara ditangani di kabupaten Bima .Akhir kampanye di tempat ibadah, Pendidikan 1 Perkara di tangani di kota Palu." Pemalsuan dokumen persyarat caleg berupa SKCK, Isi SKCK. kalau sudah ditangani sudah di serahkan ke JPU," rincinya.. 

 

         Menyinggung SP3, Dedi menandaskan SP3  tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada peserta tetap pemilih Pemilu Itu adalah angggota Kabupaten Bogor. SP3 tidak cukup bukti . Kampanye dilur jadwal oleh partai PSI dengan cara  memasang iklan di Media cetak atau Surat kabar. dI Jakarta. Bukan Pidana Pemilu di SP3 dari keterangan saksi ahli penelenggara Pemilu dan ahli bahasa. Tidak cukup bukti SP3. "Kemudian SP3 terakhir adalah  pemalsuan dokumen dukungan. Persyaratan calon Legislatif atau DPD itu dilakukan Sultra di SP3, " tandasnya.. (vk) 

Wednesday, 26 December 2018 07:31

Lima Pendiri Pan Minta Amien Rais Mundur Berpolitik

Written by