JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons tingginya perolehan

 suara hasil hitung cepat atau quick count yang diraih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kandang Banteng atau basis suara dari PDI Perjuangan. Raihan suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah dan Bali kalah dari Prabowo-Gibran.

"Kan quick count itu, real count-nya belum," kata Ganjar usai rapat bersama ketua umum partai politik pengusung di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).

Ganjar merasa aneh dengan raihan suara PDI Perjuangan yang tetap tinggi di dua wilayah kandang banteng itu. Bahkan secara nasional,

 PDIP memperoleh suara tertinggi pada Pemilu 2024.

"Hasil dari quick count perolehan PDIP saya kira masih tinggi ya, kalau nggak salah masih nomor satu ya. Agak anomali dengan suara saya," ucap Ganjar.

 

Oleh karena itu, Ganjar menyatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan menyelidiki adanya anomali suara pada Pemilu 2024.

"Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan, mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya, sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar," pungkas Ganjar.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil quick count yang dirilis lembaga survei Poltracking menyebutkan pasangan calon

 nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempati posisi teratas dengan meraih 59,68 persen. Disusul pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 23,26 persen, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,97 persen.(as)

 
 
 
JAKARTA,KORANRAKYATCOM - Ketimpangan di Indonesia masih menjadi masalah ekstrim yang sulit untuk diatasi, selain masalah tersebut ada juga masalah yang lain yaitu ketidakadilan dan kesetaraan. Mengenai permasalahan ini, berhasil menjadi sorotan dari Capres Nomor Urut 1 yaitu Anies Baswedan. Pasangan nomor urut 1 memiliki keinginan untuk mengatasi masalah tersebut.  mengungkapkan Anies memiliki keinginan untuk mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi, karena ketimpangan merupakan masalah besar yang saat ini terus terjadi."Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan," kata Anies dalam Debat Pilpres 2024 di JCC Senayan Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Ketimpangan sering terjadi dari penduduk desa dan kota, antara jawa dan luar jawa, termasuk dalam bidang pendidikan juga terjadi banyak ketimpangan yang terjadi di Indonesia."Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa-luar Jawa, kaya-miskin, desa-kota, pendidikan umum-pendidikan agama, pendidikan kejuruan-pendidikan teknis," lanjut Anies.Ketimpangan sebagai masalah besar yang terjadi di Indonesia, merupakan hal yang berbahaya ketika ketimpangan itu terus dirawat. Ketimpangan yang terlihat oleh kita, berkaitan pada bidang perekonomian.
 
Pada bidang perekonomian, ketimpangan itu terjadi ketika segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian dari masyarakat. Selanjutnya, Anies juga menambahkan bahwa ketimpangan ini bukan cita-cita yang diwariskan oleh pendiri bangsa.Bahkan, Anies juga melihat bahwa para pendiri bangsa tidak ada yang merawat berkaitan dengan ketimpangan. Pendiri bangsa Indonesia mendirikan Republik Indonesia sebagai wadah untuk seluruh lapisan masyarakat.
"Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60 orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah dari kaum privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua,” kata Anies Baswedan.
 
“Bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya," tambahnya.Anies juga menyoroti terkait pembangunan di Indonesia, yang tidak menggambarkan akan cita-cita Republik ini berdiri."Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu, kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik," katanya.Atas permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ketimpangan dalam segala sektor. Anies memiliki komitmen untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan ketimpangan."Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini," ujar dia.Demikianlah, komitmen yang dibangun oleh Anies Baswedan selaku Capres nomor urut 2 berkomitmen untuk mengakhiri ketimpangan yang terjadi di Indonesia.(AS)

 

 
 
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung sikap sang cawapres Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam supaya memberikan teladan calon pemimpin tidak terikat konflik kepentingan. Hal itu disampaikan Ganjar dalam pemaparan visi misi debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

            Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik," kata Ganjar saat membacakan visi misi. Ganjar mengatakan, seorang pemimpin mestinya memberikan teladan atau contoh tidak mempunyai konflik kepentingan.  Ganjar Janji Sediakan 1 Faskes dan 1 Nakes di Tiap Desa "Contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan. Seperti Pak Mahfud contohkan dia mundur agar ini membangun integritas yang baik," ucap Ganjar(as)

 

Friday, 02 February 2024 15:38

Tito Jadi Pj Menkopolhukam Pengganti Mafud

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Menurut Ari, selain karena kementerian yang dipimpin Tito berada di bawah Kemenko Polhukam, mantan Kapolri itu merupakan pejabat senior. “Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri (di bawah) Kemenko Polhukam. Dan termasuk salah satu menteri yang senior ya selain juga ada beberapa menteri yang lain.

Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt Menko Polhukam,” ujar Ari dalam keterangannya di Gedung Sekretariat Negara, Jumat (2/2/2024). Baca juga: Saat Mahfud MD Setuju Pemilu 2024 Jadi Paling Brutal Sepanjang Era Reformasi Nantinya, lanjut Ari, Tito akan menjadi Plt Menko Polhukam sampai ada pejabat menteri yang definitif. Sebagaimana diketahui, saat ini Tito masih menjabat sebagai Mendagri. Tito dilantik sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019 lalu.
Sebelumnya pada periode pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama, Tito Karnavian pernah menjabat sebagai Kapolri. Adapun pada Jumat, Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang mengesahkan berhentinya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

 Presiden juga menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam. Mahfud MD sebelumnya sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi pada Kamis (1/2/2024). Pengunduran diri tersebut terkait statusnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 yang mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.(eas}

Monday, 30 October 2023 13:37

3 Capres Diundang Makan Siang Termasuk Anies

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo santap siang bersama tiga calon presiden yang akan berpartisipasi pada pemilihan presiden 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Presiden Jokowi bersama ketiganya santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 30 Oktober 2023.

Suasana hangat dan akrab terlihat pada pertemuan para tokoh tersebut. Sebelum bertemu Presiden Jokowi, ketiga capres tampak berbincang di ruang tunggu tamu Istana Merdeka. Ketiganya tampak kompak mengenakan batik lengan panjang.

Tak berselang lama, ketiganya bersalaman dengan Presiden Jokowi yang kemudian mengajak mereka untuk menuju ruang makan. Keempatnya lantas duduk melingkar di hadapan sebuah meja makan bundar dengan beragam menu yang telah tersaji.

Beberapa menu yang disajikan yaitu nasi putih, soto lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, dan bebek panggang. Selain itu tampak juga cumi goreng, udang goreng telur asin, kaylan cah sapi, hingga sajian minuman es laksamana mengamuk serta jus jeruk.

Diselingi perbincangan yang akrab, suasana makan siang Presiden Jokowi bersama ketiga capres pun berlangsung dengan hangat. Selepas santap siang, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas undangan makan siang tersebut.

"Tadi kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya.

Ada soto tadi, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau enggak diundang kita jarang bisa kumpul ya," ujar Prabowo di hadapan awak media.

Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa ia menyampaikan harapan rakyat yang ingin agar para aparat bisa menjaga netralitasnya di dalam perhelatan pilpres mendatang. Menurut Anies, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada para kepala daerah hingga TNI-Polri terkait netralitas tersebut.

"Tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan penjabat gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat untuk netral dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespons positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar," jelas Anies.

Senada, Ganjar Pranowo menilai bahwa Presiden Jokowi akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan baik, damai, dan adil.

"Beliau orang baik, insyaallah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insyaallah akan bisa dilaksanakan. Tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan _fair_, dan kita bisa saling menjaga," ujar Ganjar.(an)

JAKARTA,K0RANRAKYAT.COM,-Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 1445 H/2023 M yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, pada Senin, 18 September 2023. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mendukung apa yang tengah dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk meningkatkan kekuatan besar nahdliyin dengan digitalisasi sebagai pintu masuknya.

“Saya setuju dan mendukung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU. Digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengonsolidasikan kekuatan NU, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri,” ujar Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, NU memiliki kekuatan yang luar biasa dari sisi anggotanya yang sangat banyak dan tersebar di seluruh tanah air hingga di berbagai negara. Kekuatan besar tersebut perlu dikonsolidasi, diorganisasi, dan ditingkatkan kualitasnya dalam berbagai bidang, baik bidang sosial, agama, kemanusiaan, hingga bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional, dan kewirausahaan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU (Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama). Inisiatif tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, terutama untuk para nahdliyin di level akar rumput.

Di sisi lain, banyak sekali juga nahdliyin muda yang sedang kuliah di luar negeri dan menimba berbagai ilmu pengetahuan baru seperti belajar tentang kecerdasan buatan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai muslim dan nahdliyin. Presiden Jokowi menyebut hal itu sebagai kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan sekaligus bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

“Hal ini merupakan kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan. Mereka-mereka ini harus dihubungkan dengan umat di akar rumput, mereka harus menjadi bagian solusi bagi nahdliyin di akar rumput dan menyejahterakan umat,” ungkapnya.

Menurut Presiden Jokowi, selain membantu memperbaiki cara kerja organisasi, digitalisasi juga akan menghubungkan para nahdliyin di seluruh dunia untuk saling berbagi komitmen, saling bekerja sama, bersama meningkatkan kualitas diri, bersama-sama mencari solusi untuk NKRI dan kesejahteraan umat.

Di samping itu, pemerintah juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di NU, salah satu contohnya yaitu Universitas NU (UNU) di Yogyakarta milik PBNU yang gedungnya telah selesai dibangun. Berikutnya, UNU juga tengah difasilitasi untuk bekerja sama dengan Persatuan Emirat Arab melalui pendirian MBZ School of Future Studies.

“Saya minta agar UNU Yogya ini bisa menjadi lokomotif yang menarik banyak lembaga pendidikan tinggi NU untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bersaing menjadi tenaga profesional, untuk bersaing menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, dan tetap berakar kuat kepada ke-NU-annya,” ungkapnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia masih sangat banyak dan berat. Namun, Presiden meyakini bahwa bangsa Indonesia akan dapat memenangi masa depan dengan terus didampingi oleh para ulama.

“Dengan terus didampingi para ulama, didampingi para kiai, insyaallah bangsa Indonesia bisa memenangi masa depan, bisa mewujudkan Indonesia Emas, dan bisa menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafur,” tandasnya.(

Turut hadir dalam acara tersebut adalah istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.(eas)

 

 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,-Indonesia memiliki peluang besar dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 berupa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Untuk memanfaaatkan peluang tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut, ada dua strategi besar yang harus dilakukan, yakni mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan melakukan hilirisasi industri.
 
"Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia," ujar Presiden dalam pidato tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
 
Dalam mempersiapkan sumber daya manusia tersebut, pemerintah telah berhasil menurunkan angka _stunting_ menjadi 21,6 persen di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, dan menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar Rp3.212 triliun dari tahun 2015-2023.
 
"Termasuk di dalamnya KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIP Kuliah, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta _re-skilling_ dan _up-skilling_ tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja," jelas Presiden.
 
Pada saat yang sama, Presiden melanjutkan, SDM yang telah dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional. Untuk itu, sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya harus dikembangkan.
 
"Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai _window opportunity_ kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan," ungkapnya.
 
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Menurutnya, hal tersebut bisa dicapai dengan melakukan hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. 
 
"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil," tegasnya.
 
Kepala Negara menyebut bahwa upaya hilirisasi tersebut tengah dilakukan oleh pemerintah dan harus terus dilanjutkan. Presiden Jokowi meyakini bahwa jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, hilirisasi akan berbuah manis terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
 
"Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel _ore_ di 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas," imbuhnya.
 
Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa jika pemerintah konsisten melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, minyak sawit, dan rumput laut, maka pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp153 juta atau US$10.900 dalam sepuluh tahun ke depan. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita Indonesia akan capai Rp217 juta ($15.800), dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita Indonesia akan capai Rp331 juta ($25.000). 
 
"Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp71 juta. Artinya, dalam 10 tahun lompatanya bisa dua kali lipat lebih," ucapnya.
 
Untuk menggapai itu semua, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah memulai meletakkan fondasinya, mulai dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang muaranya adalah menaikkan daya saing Indonesia. Berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing Indonesia pada tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34 di dunia.
 
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi Indonesia dengan dana desa yang digelontorkan total mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015-2023. Di samping itu, konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modal Indonesia untuk meraih kemajuan.(eas)
 

-JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal ancaman Yenny Wahid yang mengatakan tak akan mendukung Prabowo Subianto jika memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Ia mengatakan selama ini komunikasi Gerindra dengan putri mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu berjalan dengan baik. Muzani pun tak khawatir dengan ancaman Yenny itu. “Hubungan kami dengan Mbak Yenny baik-baik saja. Insya Allah semuanya berjalan lancar,” sebut Muzani di lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (12/8/2023).

Yenny Wahid Gurunya Saja Dikudeta, apalagi Rakyat Di sisi lain, ia mengatakan saat ini Prabowo juga belum menentukan siapa bakal pendampingnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Ya kan belum ada keputusan wakil presidennya,” ucapnya. Sebelumnya, Yenny mengatakan bahwa barisan Gusdurian tak mempersoalkan jika Muhaimin mendukung Prabowo menjadi bakal calon presiden (bacapres).

Tapi, Gusdurian tak akan mendukung jika Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih Muhaimin sebagai bacawapresnya. Yenny Wahid: Cak Imin sebagai Saudara Saya Maafkan, tapi Dalam Politik... Yenny pun menyindir keinginan Muhaimin untuk menjadi bakal RI-2. Baginya, hal itu sulit terwujud karena Muhaimin pernah mengkhianati Gus Dur. (as)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah menerangkan, keputusan Megawati Soekarnoputri mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 tidak diambil secara tiba-tiba. Menurutnya, Ketua Umum PDIP itu melakukan laku spiritual sebelum akhirnya memutuskan nama Ganjar.
    "Keputusan ini terlebih dulu dilalui oleh Ibu Mega melalui laku spiritual yang panjang dan digenapi dengan puasa 30 hari," ujar Said dalam keterangannya, Jumat, 21 April 2023. Lebih lanjut, Said mengatakan Megawati telah mempertimbangkan berbagai aspek, ideologi, loyalitas, dedikasi, integritas, kepemimpinan, jiwa pengabdian, kepuasan rakyat, dan elektabilitas Ganjar Pranowo. Megawati, kata dia, juga melihat rekam jejak Ganjar sebagai pejabat publik mulai dari DPR hingga Gubernur Jawa Tengah dua periode.
    Mengenai pemilihan waktu pengumuman capres sehari sebelum Lebaran, Said mengatakan Megawati memiliki alasan khusus. "Saya kira ini bukan kebetulan, ini lah jalan terang, karena bertepatan dengan penghujung Ramadan untuk menyambutkan kemenangan fitri," kata Said. Jadi Capres 2024, Ganjar Pranowo Sebut akan Segera Konsolidasi di Internal PDIP
    Sebelumnya Megawati mengumumkan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden dari PDIP di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 21 April 2023. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan pengumuman nama Ganjar dilakukan setelah pihaknya melakukan diskusi panjang dengan berbagai pihak. Ia juga mengaku berkontemplasi sebelum sampai pada kesimpulan untuk mengumumkan Ganjar.
    "Pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Megawati.
    Selain itu, Megawati juga menugaskan Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room di PDIP untuk melakukan monitoring terhadap kondisi politik nasional. Megawati juga menugaskan Prananda melakukan konsolidasi partai dan pemenangan untuk Pemilu 2024.
    Selain itu, Megawati juga memberi tugas baru untuk Puan Maharani dalam Pemilu 2024. "Saya memberi mandat kepada Puan untuk membentuk tim untuk pemenangan Presiden dan legislatif Pemilu 2024," kata Megawati. (as)

Wednesday, 25 January 2023 13:18

PKB Keberatan dengan Usulan Kenaikan Ongkos Haji

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang diusulkan oleh Kementerian Agama senilai Rp 69 juta. Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB, KH Maman Imanulhaq menilai kenaikan biaya yang perlu ditanggung oleh calon jemaah haji itu kelewat mahal ketimbang tahun sebelumnya.

Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini bahkan menyebut ada dana dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH mencapai Rp 22 triliun pada tahun 2023 ini. Dana ini diambil dari nilai manfaat yang tak terpakai di kala covid-19 pada medio tahun 2020-2021 sekira Rp 12 triliun, ditambah dengan nilai manfaat pada 2023 ini sebanyak Rp 10 triliun.

Kiai Maman berharap, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaahnya bisa ditutup sebagiannya dari total nilai manfaat itu, sehingga presentase usulan Kemenag sebesar 70 persen yang ditanggung jemaah bisa diturunkan menjadi 51 persen.

"Kami menilai bahwa kenaikan Bpih yang hampir 2 kali lipat ketimbang tahun lalu akan sangat memberatkan calon jemaah. Oleh sebabnya kami Fraksi PKB DPR RI mendorong agar kenaikan bisa dirasionalisasi serta dilakukan secara bertahap per tahunnya," kata Kiai Maman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/1).

Memang, kata Kiai Maman, kenaikan ongkos haji tak bisa terelakan, namun perlu adanya sosialisasi yang masif sebelum diberlakukannya penyesuaian biaya yang ditarik dari calon jemaah, apalagi sampai mencapai hampir Rp 30 juta. Oleh sebabnya, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB menyebut kenaikan porsi Bpih sesuai usulan Kemenag paling relevan bisa diterapkan pada tahun depan.

Pada kesempatan itu pula, Kiai Maman menegaskan bahwa kenaikan Bpih tak perlu lagi dibebankan kepada jemaah lunas tunda. Hal ini, kata dia, sesuai dengan prinsip keadilan yang berarti jemaah yang sudah lunas maka sudah selesai dengan urusan bayar membayar lagi.

"Ini beberapa catatan dari Fraksi PKB di DPR RI yang menjadi concern kami di Panja Haji agar penyelenggaraan haji pada tahun ini berjalan sesuai dengan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba," kata Kiai Maman menutup.(an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan masih menunggu kabar kepastian dirinya akan berduet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Ya, kita tunggu saja,” kata Muhaimin di sela acara Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak yang digelar di depan Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu, (8/1).

Hal tersebut, kata Muhaimin, karena dirinya masih menunggu perkembangan dari koalisi partai politik (parpol) lain dalam mengumumkan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres yang akan diusungnya.

“Nanti kita juga melihat perkembangan, koalisi lain juga belum ada yang umumkan. Nanti kita lihat koalisi-koalisi yang lain juga,” imbuh Muhaimin.

Untuk itu, lanjut Muhaimin, pengumuman capres dan cawapres yang akan diusung koalisi PKB dengan Gerindra pada Pilpres 2024 mendatang bergantung pada dinamika koalisi parpol yang lain pula.“Enggak (takut kedahuluan dengan parpol lain),” imbuhnya.

Ia pun menepis kabar kedekatan partainya untuk berkoalisi dengan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres.

“Oh tidak benar, tidak benar,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menegaskan, PKB masih setia berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ia bahkan membantah pula adanya pembicaraan terkait tawaran untuk dirinya menjadi cawapres bagi Anies Baswedan.“Tidak ada pembicaraan sama sekali,” kata Muhaimin.Sebelumnya pada 13 Agustus 2022, Partai Gerindra dan PKB resmi menandatangani Deklarasi Koalisi Pemilu 2024 saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.(as)

 

BALI,KORANRAKYAT.COM,- Kepemimpinan Indonesia pada G20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali meski pada awalnya diragukan banyak pihak. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam penyusunan deklarasi berjumlah 52 paragraf tersebut, penyikapan perang di Ukraina merupakan hal yang paling alot dan sangat diperdebatkan."Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah," ujar Presiden dalam pernyataan pers di media center di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu, 16 November 2022.

            Presiden Tutup KTT G20 Bali, Presiden Jokowi Bersyukur Deklarasi G20 Bali Diadopsi dan Disahkan Presiden Joko Widodo secara resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 yang digelar di Bali selama dua hari pada 15-16 November 2022. Dalam sesi penutup KTT G20 yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Rabu, 16 November 2022, Presiden merasa terhormat telah memimpin G20 selama setahun terakhir.

 

"Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama satu tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi," ujar Presiden mengawali sambutannya.

Sebagai presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul. Presiden bersyukur bahwa G20 Indonesia telah menghasilkan sebuah dokumen berupa Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali.

"Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan," ucapnya.

"Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia," tambahnya.

Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan. Menurut Presiden Jokowi, proyek kerja sama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat.

"Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia, dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger," ucapnya.

Turut mendampingi Presiden pada sesi penutup KTT G20 yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (as)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo menerima jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 31 Oktober 2022. Dalam pertemuan tersebut, delegasi PKB yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan sejumlah rekomendasi dan masukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang tiga hari di Jakarta kemarin, 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu. Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan," ujar Muhaimin dalam keterangannya kepada awak media selepas pertemuan.

 

Rekomendasi yang pertama, kata Muhaimin, DPP PKB mengusulkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sepeda motor dan angkutan umum. Muhaimin dkk mengusulkan agar harga BBM untuk kedua golongan tersebut diturunkan. 

"Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta," ungkapnya.

Kedua, DPP PKB menyuarakan kegelisahan terkait pasokan pupuk di daerah yang saat ini sulit dipenuhi. Produksi pupuk di seluruh dunia sendiri memang tengah menurun sebagai akibat perang Rusia-Ukraina dan krisis yang menyertainya. Untuk itu, Muhaimin mengatakan, pihaknya mengusulkan agar subsidi pupuk diprioritaskan untuk petani yang lahannya hanya setengah hektare.

"Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektare. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis, dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina," tutur Muhaimin.

 

Hal ketiga yang disampaikan yaitu terkait bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga tahun 2030. DPP PKB pun meminta Presiden memperhatikan tiga hal agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik dengan menggenjot kaum muda. 

 

Adapun tiga hal tersebut yaitu 1) agar pengusaha muda diberikan kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga; 2) agar kaum muda diberikan akses teknologi; dan 3) agar kaum muda diberikan beasiswa sebanyak-banyaknya, baik ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis.

 

"Berikutnya menyangkut listrik. Subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin yaitu 450 watt (VA), ini subsidi total semaksimal mungkin," ucapnya.

 

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(eas)

 

 

 



JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua pihak karena semua warga negara sama di mata hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 26 September 2022.

“Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semua sama di mata hukum, dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting untuk terus dilaksanakan. Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan hal tersebut.

“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Pak Menko Polhukam,” tandasnya.(as)



JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara tahun 2023 sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa mobilisasi pendapatan negara akan dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP.

Saat menyampaikan pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan meneruskan reformasi perpajakan untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan.

“Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” ujar Presiden.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan PNBP, pemerintah akan melakukan reformasi mulai dari perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, hingga mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp598,2 triliun. Menurut Presiden, defisit anggaran tahun 2023 tersebut merupakan tahun pertama Indonesia kembali kepada defisit maksimal 3 persen terhadap PDB.

“Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Di samping itu, Kepala Negara juga mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro,” kata Presiden.

Sebagai penutup, Presiden berharap dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen. Selain itu, indikator lain juga diharapkan sesuai dalam rentang angka yang diharapkan pemerintah.

“Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 107 dan 107 sampai dengan 108,” ucapnya. (eas)

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 5

Panggung Koruptor

  •