Seputar Dunia

  •  
    Presiden Jokowi : ASEAN dan India Generator

     

    MANILA(KORANRAKYAT.COM) ASEAN dan India memiliki potensi yang sangat besar yakni pasar bersama

     
Saturday, 25 November 2017 23:04

Ngabalin: Ketua Partai Sebaiknya Tak Jadi Menteri

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Setia Novanto ditetapkan tersangka, meskipun mengalami kecelakaan  Setnov didesak tinggalkan  kursi Ketua Umum Partai Golkar, sementara  pleno  tetapkan  PLT  Idrus Marham, kendati desakan  ada yang minta  Munas Luar Biasa, namun tetap ditunggu 7 hari setelah praperadilan.

          Wakil Sekjen Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar,  Ali Mochtar Ngabalin  ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis ( 23/ 11)2017 mengatakan Kalau PLT kan pelaksa, keseimpulan terkait dengan  akan kita segera menggelar musyawarah luar biasa Nasional Partai Golkar atau bagaiman sikap  Partai Golkar terait dengan hasil praperadilan. “Saya mau mengatakan kepada teman-teman bahwa  karena asas praduga tak bersalah itu sebagai bentuk dari pada   kesadaran kita pada pemahaman kita kepada  hukum Tanah air ,” ujarnya.

       Ali menegaskan hari ini  Setia Novanto mungkin bisa terjadi pada yang lain karena itu setelah saya dikasih tahu teman-terman DPD I Partai Golkar telah bergerak di 15 hingga 20 DPD ,saya bilang tidak bisa sebagai kader partai Golkar  sebagai pengurus kita harus tunduk pada ketetapan organisasi  politik , apalagi kita kemarin melaksanakan rapat Pleno semua harus taat azas . Bersabar sedikit jangan ada yang kebelet cepat atau lambat barang ini akan selesai. Kita punya ketua umum yang baru atau selesai menghadapi poltik dan jangan kita menari-,menari digendang orang  lain, Ini politik ,” tegasnya.

  Menyingung penegasannya praperadilan, Ali menjelaskan Insyah Allah , kita menungu praperadilan dan saya malah mengusulkan menyampaikan kepada teman-teman Pak Novanto untuk penghormatan dirinya dan partai Politik namanya Golkar ajaklah bicara dengan baik dengan beliau.” Sentuh  hatinya tidak tersandera mustahil beliau mengatakan dengan penuh kesadaran diri untuk mengatakan  berhenti dan  mempersilakan teman-teman lain memilih ,” jelasnya

 

          Ketika ditanya apakah pernah Koordinasi dengan Pak Setia Novanto, Ali menandaskan  punya komunikasi langsung dan saya sedang minta ijin ke KPK  mudah-mudahan saya dijinkan , kalau saya berjumpa dengan beliau menyampaikan pikiran-pikiran murni dengan hati nurani kepada beliau. “Karena saya bukan sub ordinat di Partai Golkar itu dan saya ingin datang sebagai  warna utuk bisa menyampaikan  sebuah pembelajaran politik menggunkan moral agar orang tidak boleh menggunakan kekuasaan yang merampok dan mencuri mengkapitalisasikan jabatan,” tandasnya.

          Sementara beberapa kader siap  Munas luar biasa, diatranya  Ali mengakui  kenapa Kau tak sebut saya sebagai ketua umum partai Golkar. Memang dimana kekuranganku, Saya calon Ketua umum . Sekali -sekali Partai Golkar dipimpin oleh Orang sorbanan.”  Sudah ada nama-nama  seperti Nurdin Halid, Idrus Marham, Bambang Soesatyo,  Azis Samsuddin, banyak sekali tidak ada yang kurang dan kalau di Golkar itu banyak sekali. Saya saja baru 9 tahun di Partai Golkar mau jadi Ketua umum,” akunya.

       Sedangkan nama  Erlangga, Ali menambahkan Kalau saya mengusulkan dan insyah Allah kalau saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Presiden mau mengatakan  bilang supaya orang yang memimpin Partai Golkar itu  jangan punya jabatan di pemerintahan dan di DPR .”Toh kemudian jelas baik Bendahara Umum, Sekjend , Ketua umum itu supaya tidak ada kaitan-kaitan dengan urusan APBN, kasihan ini partai  tersandra nanti. Udah deh kalau ente,” tambahnya. (vk)    

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Harapan Ketua DPR RI Setya Novanto yang kerab dipanggil ; Setnov yang  juga ketua Umum Golkar yang sudah mengikrarkan Joko Widodo sebagai Presiden ternyata pupus. Baik penasehat hukunya yang selalu menggadang gadang Presiden untuk memberikan bantuan ternyata tak ada tangggapan dari Joko Widodo , bahkan Setnov diminta untuk mengikuti proses hukum yang ada.    

Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo dalam menanggapi pernyataan Setya Novanto yang mengatakan akan meminta perlindungan kepada Presiden terkait kasus yang dihadapinya. Hal ini ia sampaikan kepada jurnalis seusai menghadiri acara Pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan tahun 2017 di Balai Kartini, Senin, 20 November 2017.

“Saya _kan_ sudah menyampaikan Pak Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Sudah.” Kata Presiden.Saat ditanya oleh jurnalis mengenai hubungannya dengan DPR, Presiden Jokowi pun mengatakan hubungannya masih baik-baik saja.Menanggapi pertanyaan jurnalis tentang perlunya penggantian ketua DPR, Presiden Jokowi pun menjawab agar segala sesuatunya mengikuti mekanisme yang berlaku. “Ya itu _kan_ ada mekanismenya untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara. Kan ada mekanismenya. Ikuti saja mekanisme dan aturan-aturan yang ada.” Ucap Jokowi (eas)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Ketua DPR RI Setya Novanto  mengalami kecelakaan mobil, Kamis (16/11/2017). Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Sejumlah pengurus partai Golkar mendatangi Rumah Sakit di Permata Hijau, bahkan Idrus Marham menyampaikan bahwa Setyanovanto untuk tetap taat hokum dan penuhi panggilan KPK, tapi sayangnya saat akan datangi gedung KPK kecelakaan di jalan.

Sekretaris  Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham ditemui di Mabes Polri,Kamis (16/11)2017 mengatakan sebagai Sekjen  Partai Golkar secara Pribadi  untuk kita juga berharap agar proses hukum Setya Novanto ini  bisa cepat selesai dan karena itu saya sampai bisa selesai juga tadi pagi saya berkunjung ke tumah  Setya Novanto.”Saya katakan kita berharap Setya Novanto  .kita berharap agar  mau datang memenuhi pangilan KPK dan memang Partai Golkar dari awal sudah menyampaikan kita menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK  sebagai penegak hukum  karena itu ya kita  harapkan Setnov  tetap Konsisten,Koperatif terhadap  proses-proses yang ada,”ujarnya.

            Sementara Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, menuturkan, Setnov mengalami kecelakaan terjadi tak jauh dari rumah sakit tersebut. Ia menjelaskan, saat itu Novanto terburu-buru menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk melangsungkan siaran langsung. Setelah melangsungkan siaran langsung, Novanto berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan.Kejadian berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB. Fredrich dihubungi oleh ajudan dan dikabari bahwa Novanto mengalami kecelakaan."Tapi di perjalanan ajudan ngasih tahu 'Pak kita kecelakaan mobil kaca depan mobil hancur copot' beliau luka langsung pingsan," kata Fredrich di RS Medika Permata Hijau, Kamis malam.

Novanto kemudian dilarikan ke Unit Gawat Darurat. Fredrich mengaku belum mengetahui siapa saja yang berada dalam mobil tersebut. Menurut dokter, kata dia, tekanan darah Novanto hampir mencapai 190."Beliau kan ada jantung, hipertensi, dan beliau punya history vertigo. Apakah dalam keadaan sekarang beliau tekanan stres dengan tugas negara," tuturnya.

Ia menjelaskan, Novanto dalam kondisi pucat, luka di kepala, sedikit benjol dan bengkak di tangan. Kepala Novanto dibalut perban.Saat ini Novanto sudah dibawa ke kamar VIP. Menurutnya, Novanto didampingi empat dokter rawat, yakni ahli jantung, internis, ahli syaraf, dan ahli bedah.

Setelah kecelakaan tersebut, Fredrich berkonsultasi dengan dokter yang menangani Novanto sambil menunjukkan rekam medis Novanto. Fredrich mengaku memiliki rekam medis Novanto di ponselnya saat Novanto dirawat di RS Premier, Jatinegara, beberapa waktu lalu.

"Jadi istilahnya jantung ada titik pembuluh darah, ada pembuluh darah gede. Di sini mampet, di sini mampet. Ini yang bisa bikin game over. Katanya enggak boleh stres," kata Fredrich. Saat ini, kata dia, Novanto belum siuman. Ia meminta seluruh pihak mendoakan Novanto agar cepat sembuh. "Yang jelas mohon doanya supaya beliau cepet sembuh. Bagaimana keadaannya yang bisa menjelaskan kan dokter, bukan saya," tuturnya.

Adapun istri Novanto tiba di lokasi sekitar Pukul 20.00 WIB. Namun, ia menolak untuk dimintai keterangan oleh wartawan dan langsung naik ke lantai tiga tempat Novanto dirawat.(as/vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Sekitar 10 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mendatangi kediaman pribadi Ketua DPR RI, Setya Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017) sekitar pukul 21.30 malam.

 Terlihat pula sejumlah personil kepolisian dari Brimob di depan kediamannya berjaga-jaga. Awak media tampak ramai menunggu kehadiran Setya Novanto dan penyidik KPK yang memasuki rumah pribadinya.Hingga berita ini diturunkan, petugas KPK masih berada di lingkungan sekitar rumah Novanto.

           Saat penyidik berada di dalam rumah, sejumlah politikus Partai Golkar berdatangan ke kediaman sang ketua umum. Mereka antara lain Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, dan Ketua Banggar DPR sekaligus Ketua DPP Golkar Azis Syamsuddin, namun tak bisa masuk karena terhalang petugas, sehingga hanya duduk di café dekat rumah Setnov.

         Sementara Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin, sudah terlebih dahulu berada di dalam rumah. Hampir dua jam setelah penyidik datang, Mahyudin keluar rumah sang ketua umum. Saat berjalan keluar, Mahyudin mengatakan, Novanto tidak ada di dalam rumah."Tidak ada," kata Mahyudin Rabu malam, sekitar pukul 23.16 WIB. Menurut Mahyudin, hanya ada istri, pengacara dan pembantu di dalam rumah.   Penyidik KPK hingga pukul 03.00 Wib  Pagi, keluar dengan membawah sejumlah berkas yang ada di tas koper serta CCTV rumah, tapi tanpa membawah Setnov.


              Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi memastikan kondisi kebatinan kliennya dalam kondisi baik meskipun telah ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Hal tersebut diungkapkan Fredrich seusai dirinya bertemu dengan Novanto di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

"Tadi Pak Novanto masih mengikuti Sidang Paripurna, menjalankan tugas sebagai ketua DPR, beliau menerima laporan-laporan dari DPD, beliau sangat sibuk," ujar Fredrich yang menggambarkan kondisi kebatinan Novanto dalam kondisi baik.

          Saking sibuknya Novanto dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR, Fredrich mengaku hanya sempat berbicara sebentar untuk melaporkan perkembangan terakhir yang dijalankan sebagai kuasa hukumnya.

          "Saya sempat melaporkan kepada beliau upaya yang sudah saya lakukan, begitu kira-kira," ucapnya. Menurut Fredrich, Novanto dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya tidak pernah merasa takut dan pastinya orang-orang di sekitarnya akan berkorban dengan membela pimpinan DPR."Pak Setya Novanto itu sangat santun, sangat menjunjung tinggi hukum tetapi beliau pasti akan membela diri, bila ada pihak-pihak tertentu yang merusak konstitusi," ujarnya.(as)

 

 

 

 

Saturday, 11 November 2017 12:13

Tarung Gajah Setnov Ketua Golkar VS KPK

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sebuah pertarungan gajah Ketua Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto kembali resmi ditetapkan sebagai  tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ini merupakan kedua kalinya KPK menetapkan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

            Pada 17 Juli 2017, Setnov pernah ditetapkan tersangka dengan sangkaan yang sama. Namun, status tersangka Setnov kandas setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Setya. Kini, KPK yakin, dan mengklaim telah menutup semua celah hukum yang bisa dimanfaatkan Setya Novanto untuk melawan. KPK, kali ini, sangat yakin, bahwa ada bukti baru penetapan Setya Novanto.

      Setnov diduga melakukan korupsi bersama-sama Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong.KPK telah memanggil Setnov dua kali saat proses penyelidikan, yakni pada 13 dan 18 Oktober 2017, namun yang bersangkutan mangkir dengan alasan ada tugas selaku anggota dewan. Lembaga antirasuah pun tetap melanjutkan proses hukum tersebut dengan melakukan gelar perkara.

            Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup, pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017."KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR," kata Saut

          Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, setelah mempelajari putusan praperadilan yang memenangkan Setnov, pihaknya kembali melakukan penyelidikan dari awal. Bahkan, Febri menyebut pihaknya telah mengantongi bukti baru keterlibatan Setnov.  "Ada bukti baru, dan juga tentu saja penanganan kasus ini tidak bisa dipisahkan dari konstruksi besar kasus KTP elektronik lainnya," kata Febri menjawab pertanyaan wartawan  saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta, Jumat (10/11) malam.

"Sehingga beberapa fakta-fakta yang sudah muncul sebelumnya, itu tetap masih digunakan dalam seluruh perkara KTP elektronik ini," tutur Febri.

          Febri mengaku pihaknya juga tak terlalu memedulikan langkah hukum Setnov jika kembali mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya. Menurut dia, KPK saat ini fokus dalam menangani kasus e-KTP, dengan tersangka Setnov.

        "Kami fokus saja di proses penanganan perkara saat ini, nanti kita akan maksimalkan proses pembuktiannya, dan kita cukup yakin dengan bukti yang ada," ujarnya.Namun, Febri belum mau merinci bukti baru yang sudah dipegang KPK.

         Saat disinggung bukti baru ini terkait dengan transaksi uang lintas negara yang melibatkan Anang Sugiana dan rekan Setnov Made Oka Masagung, Febri mengaku belum bisa menyampaikannya saat ini."Memang kami mendalami indikasi, dugaan-dugaan transaksi keuangan, yang mohon maaf kami belum bisa sebutkan itu terkait dengan siapa saja. Namun bukti-buktinya kita sudah pegang," kata dia.

Febri menambahkan, KPK sebenarnya sudah memanggil Setnov, saat proses masih di tingkat penyelidikan, untuk dimintai keterangannya. Namun, kesempatan klarifikasi tersebut tak digunakan oleh mantan Ketua Fraksi Golkar itu.

        "Seharusnya tidak ada celah lagi ya, karena kita sudah lakukan pemanggilan, bukan satu kali tapi dua kali, namun yang bersangkutan tidak datang," kata dia.

         Senada dengan Febri, penyidik KPK Novel Baswedan yang mengetahui penetapan kembali Setnov sebagai tersangka, mengatakan bahwa lembaga antirasuah sudah mengantongi bukti kuat keterlibatan Setnov. "Saya perlu sampaikan bahwa apa yang ditetapkan KPK itu sudah mendapatkan bukti yang kuat," kata Novel melalui video call dalam acara 'Jangan Lelah Lawan Korupsi' di kawasan Kemang, Jakarta, semalam.

          Novel meminta semua pihak untuk terus mengawal pengusutan kasus e-KTP ini sampai selesai. Yang pasti, kata Novel, penetapan tersangka Setnov tersangka sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. "Penetapan tersangka SN itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang sangat kuat," ujarnya.

'Serangan' Balik Kubu Setnov

      Selang beberapa jam usai KPK mengumumkan secara resmi penetapan tersangka, tim kuasa hukum Setnov langsung menyambangi kantor sementara Bareskrim Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

           Tim kuasa hukum yang dipimpin Fredrich Yunadi, melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, serta Penyidik KPK Ambarita Damanik. 

           Kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi, mengatakan keempat orang itu dilaporkan karena menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setnov.

          Kempat punggawa KPK tersebut dilaporkan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 juncto Pasal 421 KUHP.

Fredrich berpendapat keempat orang tersebut telah melakukan penghinaan kepada putusan pengadilan dan telah melakukan penyalahgunaan wewenang seperti yang diatur dalam kedua pasal tersebut.

      "Dengan demikian sudah terbukti secara sempurna dan tidak (perlu) dibuktikan lagi, pihak KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Fredrich.

         Serangan kubu Setnov dalam pengusutan proyek senilai Rp5,9 triliun itu bukan hanya lewat pelaporan terhadap Agus, Saut, Aris dan Damanik tersebut.

       Pada bulan lalu, anak buah Fredrich lainnya yakni Sandy Kurniawan melaporkan Agus, Saut, Aris dan sejumlah penyidik lainnya terkait penerbitan surat perintah pencegahan ke luar negeri untuk Setnov.

Laporan tersebut pun sudah ditingkatkan ke penyidikan pada 7 November 2017. Dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Bareskrim Polri, Agus, Saut, dan kawan-kawan diduga telah membuat surat palsu pencegahan Setnov berpergian ke luar negeri.

            Fredrich telah membantah pelaporan Agus dan Saut ke Bareskrim merupakan kriminalisasi kepada pimpinan lembaga antirasuah, yang tengah menjalankan tugas. Justru, kata dia, KPK yang telah melakukan kriminalisasi dalam setiap penanganan kasus. 

         "Fakta proses hukum, justru KPK yang jagonya kriminalisasi kasus," tuturnya.Selain melaporkan pimpinan KPK dan jajarannya ke polisi, langkah lain yang akan diambil kuasa hukum Setnov adalah mengajukan praperadilan. Dalam waktu dekat mereka bakal segera mengajukan gugatan yang kedua kalinya atas status tersangka Setnov tersebut.


        "Kita akan jalankan (dua langkah hukum itu praperadilan dan laporkan pimpinan KPK) serentak," ujar Fredrich, saat diwawancara wartawan

 

 

Obstruction of Justice

        Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pernyataan dan langkah yang diambil Fredrich tersebut sudah mengarah ke obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Sehingga, kata Bambang, KPK bisa menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Hadapi saja, lawyer SN itu sebenarnya sudah mengarah pada obstruction of justice, maka dia bisa dikenakan Pasal 21," kata dia kepada wartawan.

Pasal 21 dalam UU Tipikor berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

          Bambang menilai tindak tanduk kuasa hukum Setnov itu seperti membentengi klienya dari proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Bahkan, menurutnya, Fredrich menjadi pihak yang menghambat penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Setnov.(as)

.

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini, Kamis, 26 Oktober 2017, meresmikan Rapat Kerja Nasional Perwakilan Umat Buddha di Indonesia (Rakernas Walubi). Acara tersebut diselenggarakan dengan bertempat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta.

 Tiba sekira pukul 09.15 WIB, Presiden tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto.

 Di awal sambutannya, Kepala Negara menyatakan sukacitanya untuk dapat bertemu kembali dengan para pengurus Walubi. Sebelumnya, pada Agustus lalu, para pengurus Walubi diterima kedatangannya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

 "Hari ini saya datang untuk bertemu langsung dengan seluruh jajaran pengurus Walubi dari seluruh Indonesia. Saya sangat berbahagia sekali karena melalui pertemuan-pertemuan seperti ini kita bisa mendiskusikan tantangan-tantangan kebangsaan yang kita hadapi baik sekarang maupun di masa mendatang," ujarnya.

 Menurut Presiden, tantangan-tantangan kebangsaan itu sesungguhnya dapat dihadapi oleh bangsa Indonesia melalui semangat kebersamaan dan persaudaraan antarelemen bangsa dan antarumat beragama. Hal itu disebutnya merupakan fondasi terpenting bagi bangsa untuk menghadapi segala tantangan.

 "Saya ingat salah satu nilai yang diajarkan Buddha adalah Metta, pengembangan cinta kasih untuk diri sendiri, orang lain, dan bahkan untuk semua makhluk. Sekali lagi, Metta adalah fondasi dalam membangun rasa persaudaraan, persahabatan, dan pengorbanan. Nilai-nilai itu yang saya percaya akan terus dipraktikkan para umat Buddha di Indonesia dan menjadi landasan membangun keharmonisan kita," ucapnya.

 Presiden meyakini bahwa semangat cinta kasih sebagaimana menjadi kepercayaan umat Buddha itu dalam praktiknya dapat diimplementasikan secara horizontal dengan membantu sesama. Dalam acara itu sendiri, turut diperlihatkan sejumlah kegiatan Walubi yang aktif membantu masyarakat yang membutuhkan.

 "Semangat yang sama juga sedang dijalankan oleh pemerintah untuk membantu rakyat kita yang membutuhkan dan mengangkat serta harkat martabat manusia Indonesia agar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan," mantan Gubernur DKI Jakarta ini menanggapi.

 Presiden menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tapi juga merata di seluruh pelosok Nusantara. Tujuannya jelas, untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial antarwarga dari berbagai daerah.

 Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia terlahir sebagai negara besar dengan banyak budaya dan segala perbedaannya. Bila perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipersatukan, menurutnya Indonesia akan memiliki kekuatan besar untuk dapat bersaing.

 "Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk terus membangun persatuan, membangun persaudaraan di antara kita. Jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan suku atau agama. Inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita," tuturnya.

 Mengakhiri sambutannya, Presiden berharap agar Rakernas Walubi yang diselenggarakan ini dapat melahirkan rumusan program-program kerja yang dapat menguatkan rasa persaudaraan, rasa persatuan bangsa, dan bersama pemerintah mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.(eas)

 

 

 

. JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –  Proses diusulkannya Perppu Nomor  2 tahun 2017 didalam sidang Paripurna DPR RI terus berjalan alot yang digelar pada Selasa (24/10)2017 dengan diwarnai ada demo Penolakan dari sejumlah Ormas. Akhirnya  dari 10 Fraksi ternyata ada 4 Fraksi menerima dengan Penuh dan 3 Fraksi meneriman dengan catatan sedangkan 3 Fraksi yang menolak dengan total . Akhirnya hasilnya DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Kini Perppu tentang ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU nomor 17 tahun 2013.

 Meskipun pengambilan keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, Kompleks Parlemen, Senayan  nampak rapat sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai Perpu ini terbelah. Pasalnya  dalam mengambil keputusan akhirnya di lakukan voting setelah setiap fraksi melakukan loby dalam memutuskan Perpu No 2 Tahun 2017 diterima sebagai undang-undang penganti UU No 17 tahun 2013.

Sikap yang diambil oleh Fraksi pendukung Perpu No. 2 tahun 2017 adalah PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perpu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Sementara itu, ada 3 fraksi yaitu PKB, Demokrat, dan PPP juga mengatakan setuju Perpu Ormas disahkan menjadi UU namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.


Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (24/10 )2017  mengatakan  sejumlah anggota dewan menyampaikan pandangan. “Sikapnya sama seperti dengan sikap resmi masing-masing fraksi,” ujarnya.

Selanjutnya, Fadil Zon menegaskan  hingga hasilnya,Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perpu Ormas namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU. Namun 3 fraksi yakni PAN, Gerindra, dan PAN tetap tegas menolak.
Voting pun kemudian dilakukan. Dengan 7 fraksi melawan 3 fraksi, Perpu Ormas akhirnya disepakati untuk menjadi UU.”Dari Total 445 yang hadir ,setuju 314 dan 131 anggota tidak setuju. Maka rapat paripurna menyetujui Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas menjadi Undang-undang,” tegasnya.

 

Perpu ini mengatur soal ormas. Salah satu aturan yang mencolok dalam perpu ini adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Sejak bergulir atau diterbitkan pemerintah pada Juli 2017, Perpu Ormas memang telah menuai banyak pertentangan, terutama dari ormas yang berbasis agama Islam.

Satu ormas telah dibubarkan dengan dasar Perpu itu yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perpu Ormas dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh HTI dalam rangka judicial review. Selain itu, HTI juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dicabutnya status badan hukum HTI melalui Perpu Ormas.

Hadir dalam rapat sidang paripurna juga sempat diskors untuk lobi-lobi. Hadir dalam sidang Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menkominfo Rudiantara.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Saifullah Yusuf - Abdullah Azwar Anas disebut Ketua PDI P Megawati pasangan merah Putih. Telah mendapatkan tiket untuk melenggang dalam pertarungan Pilkada Jatim pada 2018. Surat itu diklami tidak dapat dipalsukan karena dilengkapi dengan teknologi security printing.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan dua pasangan yang mendapatkan surat rekomendasi partai untuk maju dalam Pilkada Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, Minggu siang.Pilkada Sulsel, PDI-P resmi mengusung Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Sementara, Pilkada Jatim, PDI-P resmi mengusung pasangan Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas.

, Gus Ipul, sapaan akrab Saiful, mengaku belum dapat menentukan apakah dirinya akan mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang atau tidak.Menurut pria yang disebut-sebut pendukung Prabowo Subianto ketika Pilpres 2014 itu, persoalan dukung mendukung dalam Pilpers belum didiskusikan antara dirinya dengan PDI Perjuangan. "Kita ini diskusi diskusi belum sampai ke sana," ujar dia di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (15/10/2017).

Saat ini, Gus Ipul-Azwar Anas dengan PDI Perjuangan fokus untuk memenangkan Pilkada Jatim terlebih dahulu, belum membahas Pilpres 2019."Kita ngurus (Pilkada) 2018 dulu ya. Satu-satulah," ujar Gus Ipul.Namun ia memastikan bahwa saat ini dirinya sudah menjadi bagian dari PDI-P dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dua partai politik yang telah secara resmi mendukungnya dalam Pilkada Jatim .Oleh sebab itu, persoalan dirinya mendukung Jokowi atau tidak dalam Pilpres 2019, bakal dibahas seiring waktu berjalan."Yang jelas kita sudah menjadi satu bagian dengan PDI Perjuangan, dengan PKB dan juga partai koalisi yang lain. Jadi sambil jalan kita bicara itu," ujar Gus Ipul.(as)

.

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Rusuh Massa yang menamakan diri Barisan Merah Putih itu menghancurkan sejumlah pot bunga yang ada di lingkungan kantor Kemendagri Jl Medan Merdeka Utara Jakarta.  Selain itu, mereka mencoba melempari gedung dengan batu bata.  Massa sebelumnya melakukan aksi demo terkait Pilkada kabupaten Tolikara Papua. 

Bentrok pun terjadi antara massa dengan Pengamanan Dalam (Pamdal) Kemendagri. Diketahui, mereka merupakan pendukung salah satu pasangan calon Bupati Tolikara. Seluruhnya berjumlah kira-kira 15 orang yang menuntut Kemendagri mengesahkan pasangan Jhon Tabo dan Barnabas Weya sebagai bupati dan wakil bupati Tolikara. "Kami tak pernah didengar, kami ini dianggap apa," teriak seorang ibu anggota massa tersebut. 

         Pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri pun tidak menerima aksi tersebut. Mereka kemudian balas menyerang. Aksi saling serang pun tak dapat dihindarkan. Saling lempar dan pukul terus mewarnai hingga ke jalanan.

Akibat kejadian itu, seorang anggota Pamdal Kemendagri dilarikan ke klinik karena terluka di bagian kepala.  Begitu juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Soedarmo ikut menjadi korban pelemparan batu. Salah seorang camera person MNC TV juga mengalami luka dan pengrusakan kamera. 

 

         "Dirjen Polpum juga kena (lemparan,red). Sepuluh pot mengalami kerusakan. Mereka digiring keluar agar aksi tidak melebar," ucap Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono.  Sementara  Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan 15 orang yang melakukan aksi dan pengrusakan di kantor Kemendagri  (as)

Friday, 29 September 2017 14:15

Empat Fraksi Menerima Aspirasi Pendemo 299

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Empat fraksi partai politik mewakili DPR menerima aspirasi perwakilan massa Aksi 299 di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017). Mereka yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN.Fraksi Gerindra diwakili Fadli Zon dan Ahmad Riza Patria. Sedangkan dari Fraksi Demokrat diwakili oleh Agus Hermanto. Lalu, dari Fraksi PAN diwakili oleh Daeng Muhammad dan dari Fraksi PKS diwakili oleh Jazuli Juwaini, Nasir Djamil serta Al Muzzammil Yusuf.

Dihadapan perwakilan massa Aksi 299, keempat fraksi tersebut berjanji akan berusaha menolak Perppu Ormas dalam rapat paripurna yang sedianya digelar di pertengahan atau penghujung Oktober mendatang.

"Kami berharap Perppu Ormas itu ditolak (di paripurna) sehingga kembali pada Undang-Undang Ormas yang lama," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengaku pihaknya sejak awal menentang keberadaan Perppu Ormas ini.

Gerindra juga menegaskan dalam rapat paripurna nanti pihaknya akan tegas menolak Perppu yang berujung pada pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu.

"Kami sendiri termasuk yang ikut menolak Perppu sejak awal. Jadi, atas nama Gerindra kami menolak Perppu ini," tegas Fadli Zon.

‎            Lalu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini juga mengeluarkan statment senada. Ia menegaskan bakal menolak Perppu Ormas pada rapat paripurna nanti.

"Kami berupaya dan menginstruksikan kepada wakil kami untuk lobi sebisa mungkin untuk menolak Perppu ini karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan," tukas Jazuli.

Terakhir, Anggota Fraksi PAN di DPR, Daeng Muhammad sepakat dengan Gerindra, PKS dan Demokrat untuk menolak Perppu Ormas dalam rapat paripurna Oktober mendatang.

"Saya yakin Fraksi PAN akan sejalan dengan Gerindra, Demokrat dan PKS untuk dua hal, yakni PAN menolak dengan cara apapun kebangkitan PKI. Kedua, jangan bikin Perppu seperti kacang goreng. Saya sampaikan kepada ketum. Saya yakin kita seiring dan sejalan," tuturnya.

Selain bersepakat menolak Perppu Ormas, keempat fraksi tersebut juga menegaskan bahwa kebangkitan komunisme atau PKI serta anasir-anasirnya mesti diwaspadai.

Pasalnya, aturan hukum mengenai larangan komunisme masih terdapat dalam strata hukum di Tanah Air, satu di antaranya melalui TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966.

Sebelumnya, puluhan ribu massa yang dimotori oleh Presidium Alumni 212 menggelar aksi depan Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut agar Perppu Ormas segera dicabut dan menolak kebangkitan PKI.

 

Massa aksi pun diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Unsur pimpinan yang menerima aspirasi itu terdiri dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.(as)

MALANG(KORANRAKYAT.COM)  Banyaknya kepala daerah terlibat korupsi ditanah air baik tingkat walikota, bupati maupun gubernur terlibat korupsi, merupakan menunjukkan keprihatinan serta krisis kepemimpinan.Adanya tidak amanahnya pemimpin saat ini merupakan satu krisis amanah dan krisis kepemimpinan. Seperti disampaikan  Dr. Din Syamsudin mantan Ketua PP Muhammadiyah dihadapan ribuan kepala sekolah serta pengurus Muhammadiyah se Indonesia  sebagai peserta  education Award 2017 di DOM Kampus Universitas Muhammadiyah Malang Sabtu (23/9) kemarin.

            Dikatakan  Din Syamsudin bahwa warga  Muhammadiyah  seharusnya tidak hanya berpangku tangan, tentunya harus bisa menyiapkan kader bangsa dengan melalui lembaga pendidikan yang mereka Pimpin” Saya harap para kepala sekolah maupun lembaga pendidikan Muhammadiyah harus bisa lebih kreatif dan inovatif. “ Tidak ada kata terlambat, mulai saat inipun kita harus bisa nyiapkan kader bangsa

yang amanah dan bebas korupsi dan iklas dalam  menjalankann tugas untuk bangsa dan umat.

            “ Syukur hingga saat ini saya belum dengar guru ataupun kepala sekolah dari Muhammadiyah Demo karena gaji,”ujar Din sembari para peserta bertempuk tangan, yah syukur para bapak ibu guru iklas Dalam mendidik umat.” Ujarnya.

 Film G30S Penting Untuk Dilihat           

          Adanya  seruan untuk menonton kembali film G30S PKI  yang  sudah beberapa tahun absen  tidak diputar,Menurut Din Syamsudin sudah saatnya saat ini di lihat kembali.Agar kita tidak melupakan sejarah pahit getirnya  Gerakan 30 September  1965 sebagai peningat sejarah kelam yang pernah terjadi.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah  Din Syamsuddin mengatakan sejarah kelam yang tidak mungkin dihilangkan  dari sejarah .Apalagi pemberontakan tidak hanya sekali dalam perjalanan bangsa ini.Seruan nonton itu sangat penting agar bangsa ini tidak melupakan sejarah bahwa pemberontakan PKI itu sudah terjadi berulang ulang, 1948 di Madiun ,kemudian dibanyak daerah lain dan terulang ulang kembali.kata Din  dihadapan peserta Muhammadiyah Education Award 2017 di UMM.

           Nonton film G30S/PKI bagian dari upaya penyadaran para generasi muda bahwa peristiwa kejam itu pernah terjadi. Pihaknya mengajak siapapun untuk tidak menutup-nutupi, apalagi menghilangkannya. "Karena itu penyadaran bangsa terutama generasi baru dan generasi penerus, bahwa pernah terjadi peristiwa kelam di kehidupan kebangsaan kita. Ini tidak boleh ditutup-tutupi. Itu fakta sejarah," katanya.
             Din menilai aneh dan bertanya-tanya, jika muncul sebagian pihak yang keberatan dengan ajakan nonton film tersebut. Padahal sejarah bagian dari pelajaran yang tidak boleh dilupakan, agar tidak kembali terjadi. "Saya justru bertanya kalau ada orang yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju, kepada generasi penerus yang ingin mengetahui fakta sejarah yang perlu menjadi pelajaran bagi kita ke depan," urainya.

 Sementara adanya beberapa pihak mempunyai keinginan untuk membuat versi baru film Gerakan 30 September Din,tidak mempersoalkan namun Din  mengingatka jangan merombak subtasinya.Jangan sampai revisi itu dijadikan seperti film Pop, yang akan menghilankan substasi yang sebenarnya.” Yah jangan sampai dirubah subtasinya menjadi film Pop, karena sebetulnya film yang ada sebetulnya sudah diperhalus,kalau dibanding kejadian yang sebenarnya akan lebih keras, “ujar Din. (an)     

Monday, 11 September 2017 01:00

Mega Geram Jokowi Dituding Tak Jelas Asal Usulnya

Written by

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM)  Megawati Soekarno Putri geram dengan tudingan fitnah bahwa Jokowi antek komunis dengan menyebut tak jelas asal usulnya ” Harusnya rakyat Indonesia kembali menjadi karakter bangsa sesuai pancasila yang menjujung tinggi adat sopan santun, adat timur,” Kata Megawati Ketua Umum PDIP saat pidato, diacara peresmian kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Minggu (10/09). 

“Jangan beraninya ngomong di belakang, presiden dipilih secara konstitusi, harusnya diterima dengan legowo, saya saja ndak pernah protes siapapun presidennya yang menang,” tandasnya. 

           Sementara secara terpisah  terkait Pilkada Jatim Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengaku telah mengantongi sejumlah nama nama calon kepala daerah, yang akan direkomendasikan dukungan menjadi kepala daerah maupun pemilihan pilkada Gubernur Jawa Timur, yang akan dilaksanakan 2018 nanti.

” Soal pilkada, termasuk Jawa Timur  kita sudah mengantongi nama nama kepala daerah, kemarin juga ketum PDIP memerintahkan Ahmad Basarah untuk konsultasi dengan ulama ulama NU,” Kata Hasto Kristianto Sekjen DPP PDIP, Minggu (10/09) di Malang.  Menurutnya nama calon tersebut akan diumumkan usai rapat konsolidasi tertutup. Selain itu sikap PDIP dalam momen pilkada Jawa Timur, PDIP sudah melakukan komunikasi politik kepada beberapa sesepuh ulama NU di Jatim.

 “Kami juga sudah melakukan komunikasi politik kepada ulama NU, meminta saran dalam menentukan rekomendasi bakal calon kepala daerah di Jatim,” ujarnya (fd)

Saturday, 09 September 2017 13:35

Kejagung Akan Pelajari Laporan JIN Terhadap Ketua KPK

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Sekelompok orang  dengan mengatasnamakan Jaringan Islam Nusantara (JIN) yang dipimpin Rajikin melaporkan ketua KPK Agus Raharjo saat jadi ketua LKPP terkait dengan kasus eKTP ke Kejagung.

           Jaksa Agung, M. Prasetyo mengatakan mengenai Pelaporan Agus Raharjo,Kita dalami ya, seperti apapun pengaduan laporannya kita teliti dulu cermati dulu, sejauh mana isi laporanya. Berkasnya kan tebal. "Lagi didalami sekarang. Saya belum bisa sampaikan kesimpulanya sekarang," ujarnya.

           Selanjutnya, Prasetyo menegaskan tentunya kan kita punya mou dengan KPK dan Polri. "Ketika ada salah satu pihak yang terkena laporan kita akan sampaikan kepada mereka. Itu yang kita lakukan," tegasnya 

          Prasetyo menjelaskan  Secara informal sudah. Kemarin jamintel saya tugaskan untuk ketemu. "Ya mereka enggak ada tanggapan. Mereka tunggu kesimpulan kita karena kita sedang mendalami itu. Sebagai pihak yang dilaporkan tentunya dia menunggu apa hasil pendalaman kita," jelasnya. 

Menyinggung mereka deg-degan, Prasetyo mengakui Kita enggak liat langsung, tanya aja yang dilaporkan." Saya lihat senyum aja," akunya.

           Sementara itu, Koordinator Ketua Jaringan Islam Nusantara( JIN) ,  Rajikin ketika ditemui di Kejaksaan Agung,  Rabu (6/9)2017 mengatakan   Agus terlibat pro aktif baik secara pribadi dan ketua LKPP kala itu. "Jadi nggak mungkin KPK meriksa, karena pak agus ketua KPK tentu ada konflik inters kasus ini. Karena itu kami pilih jalur ke kejaksaan agung," ujarnya.

         Selanjutnya,Rajikin menegaskan tahun in jadi saya kira kejaksaa Agung punya kewenangan soal korupsi dan teroris. ;Korupsi yang menimbulkan kekacauan ekonomi kejagung punya domain. Makanya kita lapor ke kejagung," tegasnya

           Ketika,disinggungg Kok baru sekarang dilaporkan, Rajikin  menjelaskan jadi selama ini butuh investigasi terhadap proses-proses. "Tender dan pengadaan, itu butuh kajian. Jadi kami tidak mau laporkan orang tanpa bukti. Setelah pegang seluruh bukti yang kami anggap cukup untuk menjadi pintu masuk dimana agus terlibat, tentu kami lapor setelah dapat itu," jelasnya.

Menyinggung faktanya sudah terkumpul, Rajikin mengakui  Iya betul jadi kita setelah betul-betul kami yakini buktinya cukup makanya baru mau melapor. "Jadi ada jawaban akan ditangani.Akan diproses ke Jampidsus, kami tunggu perkembangan dari sana. Harapan kami cepat ditangani oleh Kejaksaan Agung secepatnya supaya clear. Kalau memang tidak terlibat kan clear, kita juga menjaga wibawa KPK," akunya.

 

            Ketika,ditanya buktinya apa, Rajikin menandaskan berkas-berkasnya  surat menyurat LKPP dari tahun 2010 kepada kemendagri. "Dari surat menyurat itu ada pernyataan Gamawan Fauzi juga yang bilang Agus terlibat. Tentu itu tidak bisa dipandang sepele. Tentu seorang mantan menteri bilang begitu, pasti ada bukti kuat itu," tandasnya.( vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Kapolrimenganggap demo  Rohingya di Myanmar jangan sampai jadi alat untuk menyerang pemerintah. Sedangkan  Presiden sudah mengutus Menlu  Retno Marsudi untuk  misi kemanusian. 

           Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Selasa (5/9)2017 mengatakan  konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia , ia menganggap  bukan lagi  mengangkat sisi kemanusiaan."Isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Joko Widodo.
Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah," ujarnya.

           Tito menegaskan kalau mengacu pada perangkat lunak analisis opini di platform media Twitter. Dari analisis tersebut, sebagian besar pembahasan mengenai Rohingya yang berkembang, dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya."Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama," tegasnya.

           Untuk itu, Tito mengatakan  cara tersebut juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 untuk menyerang salah satu calon dan pemerintah."Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari software opinion analysist," jelasnya.

          Tito menyayangkan akhir ini muncul sentimen keagamaan, justru  ini diangkat semakin jauh dari isu kemanusiaan. Komentar netizen yang mengkaitkan konflik Rohingya dengan pemerintah Indonesia lebih kuat ketimbang gerakan kemanusiaan untuk membantu." Ini menganggap tak perlu ada aksi merespons konflik Rohingya. Sebab, pemerintah Indonesia juga sudah bergerak," akunya.

            Seiring degan itu, Tito menandaskan Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan terhadap warganya, khususnya etnis Rohingya."Jokowi menyesalkan aksi kekerasan di Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan puluhan ribu warga melarikan diri," tandasnya.

            Jadi, Tito mengungkapkan hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9/2017). "Kepala Negara sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertolak ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan kepada semua warganya, termasuk Muslim di Myanmar," ungkapnya.

 

            Dikatakan Tito Presiden menyampaikan penyesalannya atas aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak dua pekan lalu."Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State Myanmar, perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman," rincinya .( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Polri janji tak akan campuri urusan salin lapor Novel Baswedan dengan penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Selasa(5/9)2017  mengatakan, pihaknya tidak ingin mencampuri permasalahan di internal KPK terkait Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.Ia mengaku tak sempat berkomunikasi dengan Aris terkait kehadiran di rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket di DPR RI."Dengan adanya dia datang ke pansus bahwa dia melihat sesuatu, dia berani tanpa ada ijin dari pimpinan KPK, maupun dari Kapolri," ujarnya

         Selanujut Tito menegaskan saat polemik itu terjadi, ia tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Yang diketuai dari Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin bahwa Polri telah berupaya mencegah Aris menemui Pansus.
"Wakapolri beri arahan ke Polda Metro Jaya untuk menahan dia supaya tidak berangkat ke Pansus," tegasnya.

          Tito menjelaskan Aris tetap berangkat dan siap menanggung segala risiko. Itu dilakukan karena Aris  tak ingin menunggu terlalu lama karena hal tersebut telah menyangkut prinsip. Disebutkan Aris disebut menemui anggota Komisi III DPR sekaligus menerima uang Rp 2 miliar terkait pengusutan kasus e-KTP. Hal itu terungkap dari sebuah rekaman video pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani yang diputar saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta."Saya hormat, tapi kali ini hanya saya yang bisa membersihkan nama saya sendiri". Itu pendapat dia," jelasnya.

Lebih jauh, Tito mengakui mengenal Aris sebagai sosok yang low profile, pekerja keras dan jujur."Dia pegang prinsip sangat loyal ke atas, loyal ke samping, loyal ke bawah," akunya.  Aris sebelumnya tidak mematuhi arahan pimpinan KPK agar tak menghadiri Pansus Angket KPK. Pasalnya, KPK menganggap Pansus ilegal.

 

Dalam rapat bersama Pansus, Aris menyampaikan berbagai hal yang terjadi di dalam KPK. Aris mengakui adanya dua faksi dalam tubuh penyidik. Dua faksi tersebut, yakni penyidik yang berasal dari Polri dan juga penyidik internal KPK. Menurut dia, friksi tersebut muncul karena adanya perebutan posisi dalam menempati posisi penyidik utama.Setelah menghadiri Pansus, Aris langsung disidang secara internal. Ia diduga melanggar prosedur.(vk)

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 6

Face Book Galleries

TIONGKOK(KORANRAKYAT.COM) Sekretaris Daerah Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Soekardi membuka pusat promosi investasi, dagang,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima...
BANJAR, KORANRAKYAT.COM- Polres Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, mengadakan  Forum Group Discotion (FGD)  anti...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Adanya pengeroyokan  pemukulan dan pemukulan terhadap Saldi Hermanto   salah satu...
  BANJAR,(KORANRAKYAT.COM)- .Babinkamtibmas  membuka lahan dengan menanam tanaman Hilikultura  Cabe, Semangka...
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim berencana membeli kembali...
Jakarta,Koranrakyat.com- Upaya menyelesaikan dan membahas kasus Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat nampaknya...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Adanya dugaan  aliran radikalisme dan aksi teroris yang mengancam keamanan tetap menjadi...
BOGOR (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan perubahan yang saat ini sedang terjadi dengan begitu...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi...