JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo santap siang bersama tiga calon presiden yang akan berpartisipasi pada pemilihan presiden 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Presiden Jokowi bersama ketiganya santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 30 Oktober 2023.
Suasana hangat dan akrab terlihat pada pertemuan para tokoh tersebut. Sebelum bertemu Presiden Jokowi, ketiga capres tampak berbincang di ruang tunggu tamu Istana Merdeka. Ketiganya tampak kompak mengenakan batik lengan panjang.
Tak berselang lama, ketiganya bersalaman dengan Presiden Jokowi yang kemudian mengajak mereka untuk menuju ruang makan. Keempatnya lantas duduk melingkar di hadapan sebuah meja makan bundar dengan beragam menu yang telah tersaji.
Beberapa menu yang disajikan yaitu nasi putih, soto lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, dan bebek panggang. Selain itu tampak juga cumi goreng, udang goreng telur asin, kaylan cah sapi, hingga sajian minuman es laksamana mengamuk serta jus jeruk.
Diselingi perbincangan yang akrab, suasana makan siang Presiden Jokowi bersama ketiga capres pun berlangsung dengan hangat. Selepas santap siang, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas undangan makan siang tersebut.
"Tadi kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya.
Ada soto tadi, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau enggak diundang kita jarang bisa kumpul ya," ujar Prabowo di hadapan awak media.
Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa ia menyampaikan harapan rakyat yang ingin agar para aparat bisa menjaga netralitasnya di dalam perhelatan pilpres mendatang. Menurut Anies, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada para kepala daerah hingga TNI-Polri terkait netralitas tersebut.
"Tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan penjabat gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat untuk netral dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespons positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar," jelas Anies.
Senada, Ganjar Pranowo menilai bahwa Presiden Jokowi akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan baik, damai, dan adil.
"Beliau orang baik, insyaallah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insyaallah akan bisa dilaksanakan. Tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan _fair_, dan kita bisa saling menjaga," ujar Ganjar.(an)
Presiden Jokowi Dukung Digitalisasi di NU untuk Tingkatkan Kualitas Nahdliyin
Written by Redaksi
JAKARTA,K0RANRAKYAT.COM,-Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 1445 H/2023 M yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, pada Senin, 18 September 2023. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mendukung apa yang tengah dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk meningkatkan kekuatan besar nahdliyin dengan digitalisasi sebagai pintu masuknya.
“Saya setuju dan mendukung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU. Digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengonsolidasikan kekuatan NU, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, NU memiliki kekuatan yang luar biasa dari sisi anggotanya yang sangat banyak dan tersebar di seluruh tanah air hingga di berbagai negara. Kekuatan besar tersebut perlu dikonsolidasi, diorganisasi, dan ditingkatkan kualitasnya dalam berbagai bidang, baik bidang sosial, agama, kemanusiaan, hingga bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional, dan kewirausahaan.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU (Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama). Inisiatif tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, terutama untuk para nahdliyin di level akar rumput.
Di sisi lain, banyak sekali juga nahdliyin muda yang sedang kuliah di luar negeri dan menimba berbagai ilmu pengetahuan baru seperti belajar tentang kecerdasan buatan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai muslim dan nahdliyin. Presiden Jokowi menyebut hal itu sebagai kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan sekaligus bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
“Hal ini merupakan kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan. Mereka-mereka ini harus dihubungkan dengan umat di akar rumput, mereka harus menjadi bagian solusi bagi nahdliyin di akar rumput dan menyejahterakan umat,” ungkapnya.
Menurut Presiden Jokowi, selain membantu memperbaiki cara kerja organisasi, digitalisasi juga akan menghubungkan para nahdliyin di seluruh dunia untuk saling berbagi komitmen, saling bekerja sama, bersama meningkatkan kualitas diri, bersama-sama mencari solusi untuk NKRI dan kesejahteraan umat.
Di samping itu, pemerintah juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di NU, salah satu contohnya yaitu Universitas NU (UNU) di Yogyakarta milik PBNU yang gedungnya telah selesai dibangun. Berikutnya, UNU juga tengah difasilitasi untuk bekerja sama dengan Persatuan Emirat Arab melalui pendirian MBZ School of Future Studies.
“Saya minta agar UNU Yogya ini bisa menjadi lokomotif yang menarik banyak lembaga pendidikan tinggi NU untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bersaing menjadi tenaga profesional, untuk bersaing menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, dan tetap berakar kuat kepada ke-NU-annya,” ungkapnya.
Di penghujung sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia masih sangat banyak dan berat. Namun, Presiden meyakini bahwa bangsa Indonesia akan dapat memenangi masa depan dengan terus didampingi oleh para ulama.
“Dengan terus didampingi para ulama, didampingi para kiai, insyaallah bangsa Indonesia bisa memenangi masa depan, bisa mewujudkan Indonesia Emas, dan bisa menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafur,” tandasnya.(
Turut hadir dalam acara tersebut adalah istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.(eas)
Pengembangan SDM dan Hilirisasi, Dua Strategi Capai Indonesia Emas 2045
Written by Redaksi
Yenny Wakhid Tak Akan Dukung Prabowo Bila Gandeng Cak Iming
Written by Redaksi
-JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal ancaman Yenny Wahid yang mengatakan tak akan mendukung Prabowo Subianto jika memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).
Ia mengatakan selama ini komunikasi Gerindra dengan putri mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu berjalan dengan baik. Muzani pun tak khawatir dengan ancaman Yenny itu. “Hubungan kami dengan Mbak Yenny baik-baik saja. Insya Allah semuanya berjalan lancar,” sebut Muzani di lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (12/8/2023).
Yenny Wahid Gurunya Saja Dikudeta, apalagi Rakyat Di sisi lain, ia mengatakan saat ini Prabowo juga belum menentukan siapa bakal pendampingnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Ya kan belum ada keputusan wakil presidennya,” ucapnya. Sebelumnya, Yenny mengatakan bahwa barisan Gusdurian tak mempersoalkan jika Muhaimin mendukung Prabowo menjadi bakal calon presiden (bacapres).
Tapi, Gusdurian tak akan mendukung jika Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih Muhaimin sebagai bacawapresnya. Yenny Wahid: Cak Imin sebagai Saudara Saya Maafkan, tapi Dalam Politik... Yenny pun menyindir keinginan Muhaimin untuk menjadi bakal RI-2. Baginya, hal itu sulit terwujud karena Muhaimin pernah mengkhianati Gus Dur. (as)
Mega Sematkan Kopyah Hitam Tandai Resmi Ganjar Ganjar Capres PDIP
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah menerangkan, keputusan Megawati Soekarnoputri mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 tidak diambil secara tiba-tiba. Menurutnya, Ketua Umum PDIP itu melakukan laku spiritual sebelum akhirnya memutuskan nama Ganjar.
"Keputusan ini terlebih dulu dilalui oleh Ibu Mega melalui laku spiritual yang panjang dan digenapi dengan puasa 30 hari," ujar Said dalam keterangannya, Jumat, 21 April 2023. Lebih lanjut, Said mengatakan Megawati telah mempertimbangkan berbagai aspek, ideologi, loyalitas, dedikasi, integritas, kepemimpinan, jiwa pengabdian, kepuasan rakyat, dan elektabilitas Ganjar Pranowo. Megawati, kata dia, juga melihat rekam jejak Ganjar sebagai pejabat publik mulai dari DPR hingga Gubernur Jawa Tengah dua periode.
Mengenai pemilihan waktu pengumuman capres sehari sebelum Lebaran, Said mengatakan Megawati memiliki alasan khusus. "Saya kira ini bukan kebetulan, ini lah jalan terang, karena bertepatan dengan penghujung Ramadan untuk menyambutkan kemenangan fitri," kata Said. Jadi Capres 2024, Ganjar Pranowo Sebut akan Segera Konsolidasi di Internal PDIP
Sebelumnya Megawati mengumumkan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden dari PDIP di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 21 April 2023. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan pengumuman nama Ganjar dilakukan setelah pihaknya melakukan diskusi panjang dengan berbagai pihak. Ia juga mengaku berkontemplasi sebelum sampai pada kesimpulan untuk mengumumkan Ganjar.
"Pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Megawati.
Selain itu, Megawati juga menugaskan Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room di PDIP untuk melakukan monitoring terhadap kondisi politik nasional. Megawati juga menugaskan Prananda melakukan konsolidasi partai dan pemenangan untuk Pemilu 2024.
Selain itu, Megawati juga memberi tugas baru untuk Puan Maharani dalam Pemilu 2024. "Saya memberi mandat kepada Puan untuk membentuk tim untuk pemenangan Presiden dan legislatif Pemilu 2024," kata Megawati. (as)
PKB Keberatan dengan Usulan Kenaikan Ongkos Haji
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang diusulkan oleh Kementerian Agama senilai Rp 69 juta. Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB, KH Maman Imanulhaq menilai kenaikan biaya yang perlu ditanggung oleh calon jemaah haji itu kelewat mahal ketimbang tahun sebelumnya.
Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini bahkan menyebut ada dana dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH mencapai Rp 22 triliun pada tahun 2023 ini. Dana ini diambil dari nilai manfaat yang tak terpakai di kala covid-19 pada medio tahun 2020-2021 sekira Rp 12 triliun, ditambah dengan nilai manfaat pada 2023 ini sebanyak Rp 10 triliun.
Kiai Maman berharap, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaahnya bisa ditutup sebagiannya dari total nilai manfaat itu, sehingga presentase usulan Kemenag sebesar 70 persen yang ditanggung jemaah bisa diturunkan menjadi 51 persen.
"Kami menilai bahwa kenaikan Bpih yang hampir 2 kali lipat ketimbang tahun lalu akan sangat memberatkan calon jemaah. Oleh sebabnya kami Fraksi PKB DPR RI mendorong agar kenaikan bisa dirasionalisasi serta dilakukan secara bertahap per tahunnya," kata Kiai Maman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/1).
Memang, kata Kiai Maman, kenaikan ongkos haji tak bisa terelakan, namun perlu adanya sosialisasi yang masif sebelum diberlakukannya penyesuaian biaya yang ditarik dari calon jemaah, apalagi sampai mencapai hampir Rp 30 juta. Oleh sebabnya, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB menyebut kenaikan porsi Bpih sesuai usulan Kemenag paling relevan bisa diterapkan pada tahun depan.
Pada kesempatan itu pula, Kiai Maman menegaskan bahwa kenaikan Bpih tak perlu lagi dibebankan kepada jemaah lunas tunda. Hal ini, kata dia, sesuai dengan prinsip keadilan yang berarti jemaah yang sudah lunas maka sudah selesai dengan urusan bayar membayar lagi.
"Ini beberapa catatan dari Fraksi PKB di DPR RI yang menjadi concern kami di Panja Haji agar penyelenggaraan haji pada tahun ini berjalan sesuai dengan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba," kata Kiai Maman menutup.(an)
Cak Iming Belum Berpaling Sabar Tunggu Kepastian Prabowo
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan masih menunggu kabar kepastian dirinya akan berduet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres).
“Ya, kita tunggu saja,” kata Muhaimin di sela acara Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak yang digelar di depan Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu, (8/1).
Hal tersebut, kata Muhaimin, karena dirinya masih menunggu perkembangan dari koalisi partai politik (parpol) lain dalam mengumumkan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres yang akan diusungnya.
“Nanti kita juga melihat perkembangan, koalisi lain juga belum ada yang umumkan. Nanti kita lihat koalisi-koalisi yang lain juga,” imbuh Muhaimin.
Untuk itu, lanjut Muhaimin, pengumuman capres dan cawapres yang akan diusung koalisi PKB dengan Gerindra pada Pilpres 2024 mendatang bergantung pada dinamika koalisi parpol yang lain pula.“Enggak (takut kedahuluan dengan parpol lain),” imbuhnya.
Ia pun menepis kabar kedekatan partainya untuk berkoalisi dengan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres.
“Oh tidak benar, tidak benar,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menegaskan, PKB masih setia berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ia bahkan membantah pula adanya pembicaraan terkait tawaran untuk dirinya menjadi cawapres bagi Anies Baswedan.“Tidak ada pembicaraan sama sekali,” kata Muhaimin.Sebelumnya pada 13 Agustus 2022, Partai Gerindra dan PKB resmi menandatangani Deklarasi Koalisi Pemilu 2024 saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.(as)
Presiden: Kepemimpinan Indonesia Berhasil Hasilkan Deklarasi G20 Bali
Written by Redaksi
BALI,KORANRAKYAT.COM,- Kepemimpinan Indonesia pada G20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali meski pada awalnya diragukan banyak pihak. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam penyusunan deklarasi berjumlah 52 paragraf tersebut, penyikapan perang di Ukraina merupakan hal yang paling alot dan sangat diperdebatkan."Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah," ujar Presiden dalam pernyataan pers di media center di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu, 16 November 2022.
Presiden Tutup KTT G20 Bali, Presiden Jokowi Bersyukur Deklarasi G20 Bali Diadopsi dan Disahkan Presiden Joko Widodo secara resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 yang digelar di Bali selama dua hari pada 15-16 November 2022. Dalam sesi penutup KTT G20 yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Rabu, 16 November 2022, Presiden merasa terhormat telah memimpin G20 selama setahun terakhir.
"Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama satu tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi," ujar Presiden mengawali sambutannya.
Sebagai presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul. Presiden bersyukur bahwa G20 Indonesia telah menghasilkan sebuah dokumen berupa Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali.
"Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan," ucapnya.
"Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia," tambahnya.
Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan. Menurut Presiden Jokowi, proyek kerja sama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat.
"Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia, dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger," ucapnya.
Turut mendampingi Presiden pada sesi penutup KTT G20 yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (as)
Bertemu DPP PKB, Presiden Jokowi Terima Sejumlah Masukan dan Rekomendasi
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo menerima jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 31 Oktober 2022. Dalam pertemuan tersebut, delegasi PKB yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan sejumlah rekomendasi dan masukan kepada Presiden Joko Widodo.
"Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang tiga hari di Jakarta kemarin, 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu. Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan," ujar Muhaimin dalam keterangannya kepada awak media selepas pertemuan.
Rekomendasi yang pertama, kata Muhaimin, DPP PKB mengusulkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sepeda motor dan angkutan umum. Muhaimin dkk mengusulkan agar harga BBM untuk kedua golongan tersebut diturunkan.
"Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta," ungkapnya.
Kedua, DPP PKB menyuarakan kegelisahan terkait pasokan pupuk di daerah yang saat ini sulit dipenuhi. Produksi pupuk di seluruh dunia sendiri memang tengah menurun sebagai akibat perang Rusia-Ukraina dan krisis yang menyertainya. Untuk itu, Muhaimin mengatakan, pihaknya mengusulkan agar subsidi pupuk diprioritaskan untuk petani yang lahannya hanya setengah hektare.
"Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektare. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis, dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina," tutur Muhaimin.
Hal ketiga yang disampaikan yaitu terkait bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga tahun 2030. DPP PKB pun meminta Presiden memperhatikan tiga hal agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik dengan menggenjot kaum muda.
Adapun tiga hal tersebut yaitu 1) agar pengusaha muda diberikan kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga; 2) agar kaum muda diberikan akses teknologi; dan 3) agar kaum muda diberikan beasiswa sebanyak-banyaknya, baik ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis.
"Berikutnya menyangkut listrik. Subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin yaitu 450 watt (VA), ini subsidi total semaksimal mungkin," ucapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(eas)
Jokowi Sampaikan Semua Sama Dimata Hukum Tanggapi Dugaan Korupsi Dan Suap Lukas Enembe Gubernur Papua
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua pihak karena semua warga negara sama di mata hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 26 September 2022.
“Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semua sama di mata hukum, dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” tegasnya.
Kepala Negara menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting untuk terus dilaksanakan. Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan hal tersebut.
“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Pak Menko Polhukam,” tandasnya.(as)
Pemerintah Proyeksikan Pendapatan Negara Tahun 2023 Sebesar Rp2.443,6 Triliun
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara tahun 2023 sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa mobilisasi pendapatan negara akan dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP.
Saat menyampaikan pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan meneruskan reformasi perpajakan untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan.
“Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” ujar Presiden.
Sementara itu, dalam upaya meningkatkan PNBP, pemerintah akan melakukan reformasi mulai dari perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, hingga mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.
Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp598,2 triliun. Menurut Presiden, defisit anggaran tahun 2023 tersebut merupakan tahun pertama Indonesia kembali kepada defisit maksimal 3 persen terhadap PDB.
“Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Di samping itu, Kepala Negara juga mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro,” kata Presiden.
Sebagai penutup, Presiden berharap dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen. Selain itu, indikator lain juga diharapkan sesuai dalam rentang angka yang diharapkan pemerintah.
“Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 107 dan 107 sampai dengan 108,” ucapnya. (eas)
Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membacakan strategi kebijakan fiskal di tahun 2020 dalam pidato ketiga yang
berlangsung di Gedung Nusantara,
Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
"Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan modal penting memasuki
era ekonomi berbasis digital berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan,"
ujar Presiden Jokowi.
Dengan fokus membangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Jokowi menuturkan Indonesia
memiliki modal awal untuk bersaing ditingkat global. "Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia, sebagian besar penduduk kita berusia muda,"
tuturnya.
Presiden Jokowi yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkanvisinya menjadi negara maju. "Dengan tekad
tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, jelasnya.
Tahun 2020, Presiden Jokowi menjelaskan Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu: memobilisasi pendapatan dengan tetap
menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara
hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.
"Sejalan dengan strategi tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur, Ini sebagai wujud dari komitmen
Pemerintah untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," ujar
Jokowi.
Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, Jokowi menyebutkan fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu, Pertama, penguatan kualitas
SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas
desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.
"Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun
2020 direncanakan sebesar 1,76% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), atau sebesar Rp307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar
Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun" ucap Jokowi.
Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB. Presiden menyampaikan Belanja
Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.
Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk
meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.
"Sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran
pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3
triliun," kata Presiden Jokowi.(eas)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Lieus Sungkharisma diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Selasa (14/5/2019), terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Senin(13/502019 Mengatakan Lieus akan dimintai keterangan sebagai saksi. "Informasi dari Bareskrim Selasa (14/5) 2019 yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi di Bareskrim pada pukul 10.00," ujarnya..
Dedi menegaskan bahwa surat panggilan telah diberikan kepada Lieus. Penyidik nanti akan menggali keterangan Lieus perihal laporan tersebut berdasarkan fakta hukum. "Penyidik secara teknis yang akan menggali berdasarkan suatu fakta hukum,. Sebelumnya, Lieus dilaporkan oleh Eman Soleman, yang merupakan seorang wiraswasta. Laporan dengan nomor LP/B/0441/V/2019/BARESKRIM tersebut tertanggal 7 Mei 2019." ujarnya.
Dikatakan Dedi Selain Lieus, Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen juga dilaporkan dengan dugaan yang sama." Pasal yang disangkakan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tambahnya.(vk)
JAKARTA,KORANRKYAT.COM- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar.
Kivlan diperiksa sekitar lima jam. Ia keluar didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 15.30 WIB.
Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(13/5)2019 mengatakan Kivlan Zen mendapat 26 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kliennya."Penyidik juga bersikap baik selama pemeriksaan tersebut.Ada sekitar 26 pertanyaan, saya rasa penyidik baik memperlakukan klien kami selaku saksi," ujarnya
Selanjutnya,Pitra menegaskan Kepada penyidik, kliennya telah memberikan sejumlah klarifikasi atas tuduhan tersebut."Kliennya tidak berniat melakukan makar seperti yang dituduhkan oleh pelapor," tegasnya.
Selanjutnya, Pitra menjelaskan
Telah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain yang pertama, bahwasanya kita tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar tersebut. "KIta hanya protes, kita hanya unjuk rasa terhadap kecolongan-kecolongan, dan itu hanya dilakukan di Bawaslu dan di KPU,"jelasnya.
.
Lebih lanjut, Pitra merinci sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin. "Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIMtertanggal 7 Mei 2019," rincinya..
Jadi, Pitra menandaskan Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15." Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tandasnya.( vk)
Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Merasa diserang akunnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan Fitnah.
Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhan Murtadi di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta selatan , Senin(22/4)2019 mengatakan sesuai laporan Polisi dengan Nomor :LP/B/0394/IV/ Bareskrim tertanggal 22 April 2019, jadi saya atas nama pribadi Burhanuddin Murtadi sejak kemarin diserang ribuan akunt yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar " Ini dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf," ujarnya.
Selanjutnya, Burhanuddin menegaskan dalam viral yang menyebar itu disebutkan saya bicara di suatu forum ada video pendek sekitar 4 menit yang menyebutkan saya dituduh melakukan strategi postrouf dengan memborbadir publik melalui quick count yang memenangkan paslon O1. "Pada hal kalau saya dan anda semua bisa cek video pendek tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan quick count," tegasnya.
Untuk itu, Burhanuddin menjelaskan jadi pada 21 Maret 2019 saya bersama dengan prof Renold Gazali di undang dalam acara diskusi untuk membicarakan tentang eklektabilitas Pak Jokowi. "Saat itu, saya mengatakan Pak Jokowi paling banter dapat 55 persen karena survey saya sebelumnya sebelum pemilu itu hanya perolehan Pak Jokowi berkisar 54,9 persen," jelasnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin merinci Kemudian muncul pertanyaan mengapa Pak Jokowi dengan performa sebagai Presiden Petahana tidak bisa mencapai 60 persen. "Disitu saya menjelaskan sekarang di ere postrouf dimana objektif trouf tidak terlalu penting adalah emosional trouf dan ini bukan fenomena unik indonesia tetapi fenomena global," rincinya.
Seiring dengan, Burhanuddin membeberkan jadi video pendek itu saya jelaskan bahwa postrouf sudah masuk mulai dari kemenangan partai Vides di Honggaria yang di pimpin oleh Victor Orban, kemudian kemenangan Melosjemen Presiden Ceko beraliran kanan." Kemudian Blacksit kemenangan Presiden Donal Trum di Amerika Serikat waktu Pimilihan Presiden 2016 adalah Presiden Berasil Fres Bosenaro. Fenomena fostrouf ini juga merasuk ke Indonesia melalui proses musoning Therueoter," bebernya.
Lebih jauh, Burhanuddin mengungkapkan Jadi media , BPS terus di serang dan orang tidak lagi bicara soal angka atau data tetapi orang bicara soal emosi. Media Sosial memfasilitasi bekerjanya operasi fostrout di Media sosial pemilih hanya bukan hanya berbagai informasi tetapi sekarang pemilih berbagi emosi. (vk)
