JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Lieus Sungkharisma diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Selasa (14/5/2019), terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Senin(13/502019 Mengatakan Lieus akan dimintai keterangan sebagai saksi. "Informasi dari Bareskrim Selasa (14/5) 2019 yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi di Bareskrim pada pukul 10.00," ujarnya..
Dedi menegaskan bahwa surat panggilan telah diberikan kepada Lieus. Penyidik nanti akan menggali keterangan Lieus perihal laporan tersebut berdasarkan fakta hukum. "Penyidik secara teknis yang akan menggali berdasarkan suatu fakta hukum,. Sebelumnya, Lieus dilaporkan oleh Eman Soleman, yang merupakan seorang wiraswasta. Laporan dengan nomor LP/B/0441/V/2019/BARESKRIM tersebut tertanggal 7 Mei 2019." ujarnya.
Dikatakan Dedi Selain Lieus, Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen juga dilaporkan dengan dugaan yang sama." Pasal yang disangkakan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tambahnya.(vk)
JAKARTA,KORANRKYAT.COM- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar.
Kivlan diperiksa sekitar lima jam. Ia keluar didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 15.30 WIB.
Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(13/5)2019 mengatakan Kivlan Zen mendapat 26 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kliennya."Penyidik juga bersikap baik selama pemeriksaan tersebut.Ada sekitar 26 pertanyaan, saya rasa penyidik baik memperlakukan klien kami selaku saksi," ujarnya
Selanjutnya,Pitra menegaskan Kepada penyidik, kliennya telah memberikan sejumlah klarifikasi atas tuduhan tersebut."Kliennya tidak berniat melakukan makar seperti yang dituduhkan oleh pelapor," tegasnya.
Selanjutnya, Pitra menjelaskan
Telah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain yang pertama, bahwasanya kita tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar tersebut. "KIta hanya protes, kita hanya unjuk rasa terhadap kecolongan-kecolongan, dan itu hanya dilakukan di Bawaslu dan di KPU,"jelasnya.
.
Lebih lanjut, Pitra merinci sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin. "Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIMtertanggal 7 Mei 2019," rincinya..
Jadi, Pitra menandaskan Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15." Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tandasnya.( vk)
Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Merasa diserang akunnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan Fitnah.
Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhan Murtadi di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta selatan , Senin(22/4)2019 mengatakan sesuai laporan Polisi dengan Nomor :LP/B/0394/IV/ Bareskrim tertanggal 22 April 2019, jadi saya atas nama pribadi Burhanuddin Murtadi sejak kemarin diserang ribuan akunt yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar " Ini dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf," ujarnya.
Selanjutnya, Burhanuddin menegaskan dalam viral yang menyebar itu disebutkan saya bicara di suatu forum ada video pendek sekitar 4 menit yang menyebutkan saya dituduh melakukan strategi postrouf dengan memborbadir publik melalui quick count yang memenangkan paslon O1. "Pada hal kalau saya dan anda semua bisa cek video pendek tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan quick count," tegasnya.
Untuk itu, Burhanuddin menjelaskan jadi pada 21 Maret 2019 saya bersama dengan prof Renold Gazali di undang dalam acara diskusi untuk membicarakan tentang eklektabilitas Pak Jokowi. "Saat itu, saya mengatakan Pak Jokowi paling banter dapat 55 persen karena survey saya sebelumnya sebelum pemilu itu hanya perolehan Pak Jokowi berkisar 54,9 persen," jelasnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin merinci Kemudian muncul pertanyaan mengapa Pak Jokowi dengan performa sebagai Presiden Petahana tidak bisa mencapai 60 persen. "Disitu saya menjelaskan sekarang di ere postrouf dimana objektif trouf tidak terlalu penting adalah emosional trouf dan ini bukan fenomena unik indonesia tetapi fenomena global," rincinya.
Seiring dengan, Burhanuddin membeberkan jadi video pendek itu saya jelaskan bahwa postrouf sudah masuk mulai dari kemenangan partai Vides di Honggaria yang di pimpin oleh Victor Orban, kemudian kemenangan Melosjemen Presiden Ceko beraliran kanan." Kemudian Blacksit kemenangan Presiden Donal Trum di Amerika Serikat waktu Pimilihan Presiden 2016 adalah Presiden Berasil Fres Bosenaro. Fenomena fostrouf ini juga merasuk ke Indonesia melalui proses musoning Therueoter," bebernya.
Lebih jauh, Burhanuddin mengungkapkan Jadi media , BPS terus di serang dan orang tidak lagi bicara soal angka atau data tetapi orang bicara soal emosi. Media Sosial memfasilitasi bekerjanya operasi fostrout di Media sosial pemilih hanya bukan hanya berbagai informasi tetapi sekarang pemilih berbagi emosi. (vk)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten Manggai Sulawesi Tengah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(17/4)2019 mengatakan Sementara secara umum bisa disimpulkan situasi Kantibmas seluruh indonesia dari Aceh sampai Papua cukup kondusif ya. "Ada beberapa kejadian dan masalah penundaan pelaksanaan Pemilu di Papua dan sudah dikoordinasikan antara KPU dengan aparat setempat hari ini di upayakan tetap dilaksanakan,"ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menegaskan demikian juga ada beberapa keterlambatan dan penghambatan masalah pemunggutan suara hari ini di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah teng karena keterlambatan dari pelipatan surat suara oleh staf KPU hari ini. "Diupayakan tetap dilaksanakan . Yang menonjol Pemunggutan suara hari ini di Sulteng dan di Papua. Itu saja dan kalau yang lain alhamdulilah berjalan dengan lancar," Tegasnya.
Disinggung untuk yang mau menghalang-halangi ke TPS ada engga ya, Dedi menjelaskan ya,ada beberapa pasal Undang-undang No.7 tahun 2017 dan termasuk juga ada peraturan KPU dibuat ada pasal 46, ada pasal 51 . "Isinya dan bunyinya; Barang siapa yang menghalang-halangi seseorang untuk melaksanakan menyampaikan inspirasinya ke TPS itu akan melakukan pencoblosan di Pidana dengan ancaman 2 tahun, kemudian dengan denda Rp 42 Juta," jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi merinci bisa juga di kenakan pasal 511 dan pasal yang di UU No.7 tahun 2018. Tergantung dari Panwas bersama aparat kepolisian ada di Gakumdu melihat fakta Hukum perbuatan seseorang tersebut." Artinya perbuatan orang tersebut telah menghalang-halangi seseorang untuk menyampaikan hak pilihnya adalah ancaman Pidananya," rincinya.
Ketika ditanya apa sudah yang dilaporkan, Dedi membeberkan laporan sampai hari ini belum ada ,itu tetap akan kita pantau karena pasal itu diterapkannya pada pencoblosan saat ini. "Nanti dari Panwaslu akan melaksanakan hal ini dan Patroli terpadu kepolsian dan TNI akan melaksanakan hal ini patroli terpadu dalam rangka mengantisipasi dengan memberhentikan peristiwa-peristiwa tersebut,"bebernya.
Seiring dengan itu, Dedi mengungkapkan tanggal sebelumnya ini sebelumnya untuk tindak pidana pidana Pemilu ada 1 kasus dan proses sidik 1 kasus .
"Menurut tanggal sekarang artinya dari tadi malam sampai tadi pagi ada 3 kasus dan proses sidik 2 kasus dan tahap 2 ada 1 kasus . Tindak Pidana Pemilu selama operasi mantap brata yang sudah terlapor siaga ops Mabes Polri jumlah kasus ada 301 kasus yang proses sidik 91 kasus , kemudian yang tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke JPU ada 109 Kasus," ungkapnya.
Jadi, Dedi mengakui kemudian yang di selesaikan P21 ada 45 kasus jadi masih proses untuk selanjutnya P21 dilimpahkan ke tahap 2 . "Untuk kasus menonjol menyangkut masalah pemilu ada 2 kasus.Yang kemudian diselesaikan SP3 dari 301 kasus itu ada 22 kasus yang di SP3 karena tidak cukup bukti sehingga berhenti dan ada 29 kasus yang P19 oleh JPU. Karena belum lengkap," akunya.(vk)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Upaya menjaga keamanan jelang kampanye rapat umum yang akan dilaksanakan ,Minggu 24 Maret hingga 13 April 2019 yang akan dilaksanakan seluruh indonesia. Hingga kini TNI Polri sudah melakukan mapping maka besok bersama stecholder bangda ini akan dilakukan Apel siaga,Jumat (22/3)2019 pengamanan Pemilu dan khusus Papua akan ada penambahan pasukan fokus pada pengamana Pemilu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan , Kamis(21/3)2019 mengatakan untuk Papua buat korban yang gugur anggota Polri Bhayangkara II rencana dikirim ke rumah duka di rumah orang tuanya Kalimantan Utara. Apabila sudah sampai rencana hari ini di makamkan. Ada dua jenasah di makamkan di makam pahlawan sesuai permintaan dari pihak keluarga."Kemudian untuk Satgas yang ada di TNI Polri tetap fokus dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan kemudian juga upaya-upaya antisipasi terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi setiap saat disana, " ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menegaskan Polri hari ini juga fokus dalam rangka persiapan menjaga kembali bersama TNI pengamanan Pemilu khususnya nanti tanggal 24 Maret sampai 13 April akan melaksanakan kampanye terbuka. "Potensi-potensi kerawanan seperti ini sudah di Mapping makanya besok rencana TNI Polri seluruh indonesia bersama seluruh komponen bangsa akan mengelar Apel Siaga Pengamanan Pemilu," tegasnya.
Seiring dengan itu, Dedi menjelaskan untuk Papua khususnya akan ada penambahan pasukan fokusnya dalam rangka untuk pengamanan Pemilu." Ya untuk satuan-satuan saat ini ada di Nduga sudah cukup dalam rangka melakukan investigasi dan langkah-langkah antisipasi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata yang mencoba akan mengganggu proses jalannya Pemilu atau Pemunggutan Suara yang ada di sana," jelasnya.
Ketika ditanya bentuk seperti apa, Dedi merinci Kalau pasukan sudah cukup dari TNI Polri sudah cukup dan terutama yang dilakukan oleh satuan-satuan disana adalah penegakan hukum."Dengan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap segala bentuk ancaman maupun serangan yang dilakukan oleh Kelompok tersebut untuk menggangu situasi kamtibmas disana," rincinya. ( vk).
Anis Gubernur DKI Temui Gubernur Bengkulu Dijamu Bencoolen Coffe
Written by Redaksi
BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berupaya mengenalkan Kopi asli Bengkulu ke masyarakat luas. Salah satunya dengan cara menawarkan kerjasama untuk Promosi Bencoolen Coffe ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta jalan medan merdeka Jakarta Pusat, Selasa (12/3).
Harapan Rohidin, kerjasama untuk promosi Produk Kopi Bengkulu dapat berlanjut, sehingga produk ini dikenal di seluruh Indonesia bahkan hingga ke mancanegara dengan citarasa khasnya
Dalam kesempatan ini, Gubernur Bengkulu DR.H.Rohidin Mersyah mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan bersama pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menikmati Minuman Khas Bengkulu, Bencoolen Coffe.
"Sehingga diharapkan kerjasama tersebut lanjut Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjadi kopi Bengkulu semakin dikenal masyarakat luas bahkan mancanegara berkat citarasa khasnya,"Ujar Gubernur Bengkulu.(1nd)
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief Ditangkap Polisi
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Setelah penangkapan terhadap Saudara Andi Arief ((AA) yang diketahui sebagai wakil sekjen Partai Demokrat , ditangkap oleh petugas sendiri dan gonganjing ganjing yang terus beredar ada seorang perempuan yang menjadi sorotan tajam, akhirnya sesuai petunjuk ada seorang perempuan didalam kamar sebelum dilakukan pengerebekan entah dimana apa sudah cek out, diluar yang sudah disampaikan.
Kadiv Humas Mabes Polri, irjend Pol Muhammad Iqbal ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/3)2019 mengatakan di beberapa media televisi saat ini yang jadi news maker saya ini. Statmen tentang saudara AA ,saya sudah sampaikan kemarin tentang apakah pada saat pengerebekan ada orang lain. "Saya sudah sampaikan kemarin , pada saat pengerebekan benar petugas kami menemukan hanya saudara AA. Itu kan belum titik masih koma saya sampaikan kemarin bahwa kedepan hasil pengembangan apakah ada yang cek out dulu,ada yang keluar sebelum penggerebekan akan kami sampaikan. Banyak itu di media-media tv dimana-mana. Nah untuk itu sore ini saya sampaikan bahwa dari hasil pendalaman dan pengembangan sesuai dengan apa yang disampaikan saya pada saat konfrensi Pers kemarin petugas kami menemukan petunjuk bahwa diduga ada seorang wanita dikamar tersebut," ujarnya.
Selanjutnya,Iqal menegaskan begitu. Bagaimana wanita itu masuk pada saat pengerebekan itu dimana dia,visualnya sudah kemana-mana saat ini seda ng didalami. Saat ini sedang didalam dan diperiksa. "Saya juga sampaikan kemarin ada beberapa saksi yang akan kami rampungkan. Saat ini penyidik Direktorat Narkoba Bareskrim sedang melakukan pendalaman pemeriksaan secara marathon," tegasnya.
Ketika ditanya apakah wanita itu siapa dan hubungannya dengan AA , Iqbal menjelaskan diduga sahabat . Kenal satu sama lain .Ya foto yang mana karena foto banyak sekali. "Ya betul inisial nya L. tidak ada kaitannya dengan yang beredar itu. Ya ada yang sampaikan itu L adalah Caleg, apa lagi itu tidak ada kaitannya sama sekali terkait.kita akan sampaikan," rincinya
Disinggung apakah Polisi akan tetap mengusut Andi Ariefnya atau seperti apa, Iqbal merinci Ya kita akan fokus kepeda kasus AA. Tetapi sampai saat ini masih pendalaman,hasil pemeriksaan ya. Tidak konek atau tidak berkolerasi dengan jaringan-jaringan tertentu mafia-mafia dan lain-lain. "Kalau tidak salah proses esesment sudah selesai sekarang kita akan sampaikan mana proses esesment di BNN karena itu adalah mekanisme yang ada.untuk seorang penguna yang barang bukti narkobanya tidak kita temukan.Pada hal kasus ini barang bukti tidak kita temukan penyidik di lokasi," rincinya.
Disorot apakah L ini sudah diperiksa belum , Iqbal mengakui sedang kita dalami ,saya sebutkan L ya jangan LL. Nanti di plesetkan lagi .
,Apakah L sudah diperiksa urin, lagi di Direktur Tindak Pidana narkoba . kita akan sampaikan berikutnya. Latar belakang L ini apa politisi juga atau pengusaha , itu tidak ada dan tidak ada sama sekali. "Sahabat atau sesama aktivis, Nanti akan kita sampaikan. Kenal lama dengan L, ya. Apakah L ini mengkonsumsi narkoba, apakah L ini ada kaitan dengan jaringan sedang jalan,"akunya.
lebih lanjut, Iqbal menandaskan pada saat pengerebekan L tidak ada, itu nanti akan menggangu teknis penyidikan. Sekarag L sedang diperiksa. Status terperiksa. Sebagai saksi. "Penegasan saja karena AA ini tidak ditmukan barang bukti, ini diluar penyidikan ini asesment saja. betul. dan saya sudah sampaikan mme ituelalaui Pak Dedi diminta untuk menyampaikan , ada mekanisme itu. Karena kalau misalnya pengguna itu adalah pertimbangan yang matang surat edaran Bareskrim itu di komunikasikan dengan berbagai pihak," tandasnya.
Berkaitan kondom, Iqbal membeberkan Ya sampai sekarang temuan itu tidak tau. Engga tidak melihat difoto-foto. IPW menyebutkan perempuan itu berbaju pink dan berbagai identtas. " Saya nanti akan sampaikan yang jelas ini sudah tegaskan dari pengmbangan dan pendalaman bahwa ada petunjuk ada seorang wanita di kamar tersebut. Pengerebekan itu tidak ada orang atau dia sembunyi atau dia diluar nanti kita sampaikan.," bebernya
Dipertayakan bilang foto-foto itu bukan dari Polisi lalu dari mana, Iqbal mengakui begini saya sudah sampaikan kemarin tidak semua benar dan program ini kita aplikasi dimedia-media menstrim ini kan yang dipedomani oleh masyarakat , foto-foto yang resmi kita tidak boleh juga mengadukasi dan saya juga tidak membantah itu semua tetapi tidak semua benar seperti yarng saya sampaikan kemarin. "Benar bahwa saudara AA positif lagi periksa urin .Saya tidak akan menyampaikan hasil pemeriksaan ,dari hasil esement sementara sepertinya sudah selesai esement bahwa saudara AA mengkonsumsi narkoba bukan hanya sekarang sudah bebeapa kali dan setelah kita lakukan asesment , terus provaling saudara A hanya sebagai pengguna," akunya.
Jadi sudah diketahui beli dimana juga, Iqbal menambahkan ini yang sedang kita dalami .Belum ada pemasok dari mana dan belum.Alasan, belum. beberapa teman-teman . "Yang jelas dalam kasus AA kita ingin menyampaikan bahwa kita prihatian kepada saudara AA atau penguna-penguna lain. Saya sampaikan kemarin AA adalah korban pengguna sampai saaat ini pemeriksaan masih berjalan. Apakah saudara AA ini sedang pusing iseng-iseng dan lain-lain nanti saya akan hadirkan beberapa teman-teman nanti akan disampaikan secara utuh," tambahnya.(vk)
|
|
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Adanya dugaan warga Negara asing memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) , saat ini sedang ditelusuri dan soal KTP , rananya idi Dukcapil Mendagri. Polisi hanya bisa melakukan proses hukum setelah berkoordinasi dan bila Dukcapil , KPU dan Banwaslu menyerahkan apa bila ada pidana umum .
Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/2) 2019 mengatakan kalau masalah KTP yang dicek utama adalah Dirjen Dukcapil itu lah yng paling berkompeten yang sisi regulasi Dukcapil yang menjelaskan secara teknis . Kalau KTP yang dimiliki oleh warga negara asing ada regulasinya. " Menyangkut masalah pemilu yang punya kewenangan KPU dan Bawaslu. Sudah ada juga ketentuan Undang-undang Pemilu yang boleh mengikti Pemilu sudah jelas adalah warga negara Indonesia. Diluar warga negara indonesia berarti itu tidak boleh. Itu penjelasan dari KPU dan Bawaslu," ujarnya.
Ketika ditanya black campain di Kerawang, himbauan dari Polri, Dedi menegaskan himbauan Polri dari awal sebelum digelar pelaksanaan kampanye di bulan Agustus selalu kita sosialisaikan bersama dengan KPU ,Bawaslu kemudian dari seluruh Partai Politik yang ikut dalam konstestasi pemilu. Kita membuat deklarasi damai. Termasuk anti Hoax, deklarasi anti black campain." Polri sangat tegas sikapnya apabila terbukti melakukan kampanye hitam maka polisi akan secara profesional mengambil langkah penegakan hukum," tegasnya.
Dikatakan black campain atau kampaye hitam bisa dijerat beberapa regulasi di UU ITE jika di viralkan melalui media sosial dan tahun UU No 1 tahun 1946. Kalau diviralkan melalui verbal KUHP juga bentuk penghinaan secara verbal , kemudian perbuatan tidak menyenangkan. Misalnya kalau dia melanggar tindak Pidana Pemilu Gamkudu yang akan menindak lanjuti," ungkapnya. (vk).
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kepolisian RI mengimbau masyarakat agar menjaga situasi kondusif dalam penyelenggaraan aksi malam munajat 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prastyo di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis )21/2)2019 mengatakan adapun, acara salawat dan zikir nasional bertajuk Malam U, kata Dedi, disiapkan agar acara tersebut berlangsung lancar dan aman. "Polri lakukan pengamanan semaksimal mungkin pada kegiatan tersebut tetap berjalan kondusif, aman," jelas dia.
Selanjutnya, Dedi menegaskan saya pun meyakinkan bahwa pihak kepolisian sudah menyiapkan berbagai langkah pengamanan untuk acara ini." Pengamanan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat," tehasnya.
Untuk itu, Dedi menjelaskan disiapkan agar acara tersebut berlangsung lancar dan aman. "Polri lakukan pengamanan semaksimal mungkin pada kegiatan tersebut tetap berjalan kondusif, aman," jelasnya.(vk)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Acara debat perdana Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam. Polri mengerahkan 2000 personil.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui Mabes Polri,Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019) mengatakan, Polda Metro Jaya telah mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan cara bertindak, serta skenario ketika terjadi ancaman nyata. “Pada prinsipnya untuk pengamanan debat besok Polda Metro Jaya sudah sangat siap. Jumlah 2 ribu personel dan melibatkan TNI dan pengamanan internal KPU sebagai penyelenggara,” ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menegaskan Polda Metro Jaya telah melakukan antisipasi secara komprehensif dalam melakukan acara debat agar berjalan aman dan tertib. “Sudah diantisipasi secara komprehensif oleh Polda Metro Jaya, secara teknis penyekatan-penyekatan, penggalangan agar tidak terjadi bentrok fisik,” tegasnya
Untuk itu, Dedi menjelaskan dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusifitas selama pelaksanaan debat. “Imbauan tetap mengharapkan meskipun besok debat, namun untuk kondusivitas Jakarta harus dijaga bersama. Jangan dikotori dengan perbedaan. Perbedaan adalah hal biasa di kehidupan masyarakat,” jelasnya
Dari data yang dihimpun dan yang penting bagaimana menjaga situasi Jakarta tetap aman,” lanjut dia. Adapun, debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama digelar pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat pertama akan disiarkan empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.(vk)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Adanya tudingan pengerebekan rumah wakil sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief itu dibantah, pasalnya rumah itu sudah di jual sejak tahun 2014. Kehadiran Polisi hanya ingin melihat pasalnya itu sudah viral di Medsos.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, di Jakarta Selatan, Jumat (4/1)2019 mengatakan rumah tersebut bukan milik Andi Arief lantaran sudah dijual pada tahun 2014. “Enggak masuk akal juga rumah (yang sudah dijual) tahun 2014 kok digrebek, ngapain digerebek,” ujarnya.
Selanjutmya, Dedi menegaskan kehadiran polisi sempat ke rumah yang terletak di Kedaton, Bandar Lampung tersebut." Kedatangan tersebut karena isu penggerebekan viral di media sosial," tegasnya..
Untuk itu, Dedi menjelaskan hanya ingin memastikan, petugas ke rumah tersebut untuk mengecek isu penggerebekan. "Bukan penggerebekan. Setelah ramai di viral dicek sama petugas di sana, benar enggak rumah Pak Andi Arief, bukan ternyata rumahnya sudah dijual 2014. Itu mengecek memastikan, karena ramai di media sosial," jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi merici petugas yang datang berasal dari Polres Bandar Lampung, bukan dari Polda Lampung. Andi Arief lewat twitnya di Twitter mengaku rumahnya yang berada di Lampung digeruduk.“Rumah saya di Lampung digeruduk dua mobil Polda mengaku cyber,” cuit Andi dalam akun media sosial Twitter @AndiArief_pada Jumat (4/1/2019)," rincinya.
," Dedi membeberkan Politisi Demokrat ini pun meminta bantuan pada Kapolri agar tidak melakukan hal tersebut.' Pasalnya,Andi Arief mengatakan dirinya akan bersedia hadir apabila dipanggil polisi.“Pak Kapolri, apa salah saya. Saya akan hadir secara baik-baik kalau saya diperlukan. Pak Kapolri, jangan kejam terhadap rakyat.Salah saya apa, kicau Andi," bebernya. (vk)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelanggaran Pemilu yang diterima Gakumdu ada 144 kasus dan sudah 110 dilakukan asesment dan analisa tindak Pidana Pemilu. Ada 44 yang masuk dalam tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri,
Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjned Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,KMIA (3/1)2019 mengatakan dari Gakumdu sampai dengan Kamis 29 Desember 2018 sampai 3 Januari 2019 Laporan dan temuan sejumlah 144 peristiwa. "Dari 144 Peristiwa 110 sudah dilakukan esesment dan alnalisa bukan merupakan tindak Pidana Pemilu. 44 sudah diverifikasi ,ada tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri. Dari 34 Tindak Pidana yangdapat saya rinci 26 perkara sudah masuk ke tahap 2 kemudian 3 perkara di SP3 ,5 Perkara dalam sidik," ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menegaskan Adapun untuk tindak pidana sebagian besar adalah kasus pemalsuan disentra Gakumdu Kalsel 1 kasus, Boalemo 4 kasus, Gorontalo ,Banggai, Kepulauan dan Banggai laut, itu ada 7 kasus , dan Gakumdu Sultra 1 kasus. "Kemudian untuk Kampanye diluar jadwal ada 3 perkara yaitu disentra Gakumdu Pusat ditangani di Jakarta , Serta Gakumdu Pekalongan dan di Maluku Utara," tegasnya..
Untuk itu, Dedi menjelaskan Punyerahkan salinan DPT Parpol 1 Perkara di tangani Gakumdu Bogor. Money Politik ada 7 perkara ditangani sentra Gakumdu Jakarta Timur, Kabupaten Semarang Jakarta Pusat,Gorontalo,Cianjur dan Kota Singkawang. "Tindakan atau keputusan yang merugikan salah satu pasangan calon 5 perkara ditangani Takalar, Mamuju Utara, Mojokerto, Banjar Negara dan Buton,"jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi merinci Kemudian penghinaan kepada peserta pemilu satu perkra ditangani di Solok kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang satu perkara ditangani di kabupaten Bima .Akhir kampanye di tempat ibadah, Pendidikan 1 Perkara di tangani di kota Palu." Pemalsuan dokumen persyarat caleg berupa SKCK, Isi SKCK. kalau sudah ditangani sudah di serahkan ke JPU," rincinya..
Menyinggung SP3, Dedi menandaskan SP3 tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada peserta tetap pemilih Pemilu Itu adalah angggota Kabupaten Bogor. SP3 tidak cukup bukti . Kampanye dilur jadwal oleh partai PSI dengan cara memasang iklan di Media cetak atau Surat kabar. dI Jakarta. Bukan Pidana Pemilu di SP3 dari keterangan saksi ahli penelenggara Pemilu dan ahli bahasa. Tidak cukup bukti SP3. "Kemudian SP3 terakhir adalah pemalsuan dokumen dukungan. Persyaratan calon Legislatif atau DPD itu dilakukan Sultra di SP3, " tandasnya.. (vk)
Lima Pendiri Pan Minta Amien Rais Mundur Berpolitik
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lima pendiri Partai Amanat Nasional ( PAN) membuat surat terbuka untuk Amien Rais yang juga merupakan pendiri PAN. Lima pendiri yang dimaksud adalah Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin.
Surat terbuka tersebut dibagikan kepada awak media di kawasan Menteng, Rabu (26/12/2018). Dalam surat terbuka tersebut, lima pendiri PAN menyebutkan beberapa alasannya. "Saudara sebagai tokoh reformasi yang ikut berperan dalam mengakhiri kekuasaan Orde Baru telah bersimpati, mendukung, dan bergabung dengan politisi yang beraspirasi mengembalikan kekuatan Orde Baru ke kancah politik Indonesia,
" isi surat terbuka tersebut. Amien Rais masuk dalam jajaran Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu didukung oleh Partai Berkarya yang berisi keluarga Soeharto.
Kubu Prabowo-Sandiaga beberapa kali mengatakan hal yang baik dari Orde Baru bisa saja diterapkan pada era sekarang. Dalam surat terbuka itu, lima pendiri PAN juga menyebut Amien Rais telah menjadikan agama sebagai alat politik. Agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.
Dengan sikap seperti itu, lima pendiri PAN menilai manuver politik Amien Rais sering tidak sejalan dengan prinsip PAN. Mereka pun menuliskan komitmen bersama para pendiri ketika mendirikan PAN kepada Amien Rais.
"PAN adalah partai reformis yang menjunjung tinggi kebebasan pendapat dan menegakan demokrasi setelah 32 tahun ada di bawah kekuasaan orde baru yang korup dan otoriter," tulis mereka.
Kemudian, PAN adalah partai berazaskan Pancasila dengan landasan kemanusiaan dan agama. Selain itu, PAN adalah partai modern yang bersih dari noda orde baru. Selain itu, lima pendiri PAN mengingatkan PAN adalah partai terbuka dan inklusif yang memelihara kemajemukan bangsa.
Terakhir, PAN setuju setiap warga negara punya kedudukan sama di hadapan hukum dan tidak membedakan mayoritas dan minoritas. "Dengan menggunakan kacamata prinsip-prinsip PAN tersebut, kami mendapatkan kesan kuat bahwa saudara Amien Rais sejak mengundurkan diri sebagai ketua umum PAN sampai sekarang, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan PAN, seringkali melakukan kiprah dan manuver politik yang tidak sejalan dengan itu," kata mereka.
Para pendiri PAN tersebut awalnya akan menyampaikan pandangan mereka melalui konferensi pers di kawasan Menteng. Namun mereka batal hadir dan menggantinya dengan menyebarkan surat terbuka kepada media.(as)
Polisi Larang Reuni 212 Melibatkan Massa Yang Besar
Written by Redaksi
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan adanya rencana pelaksanaan reuni alumni 212 diharapkan kegiatan ini dibicarakan terlebih dahulu dengan aparat hukum. Diharapkan dalam reuni itu tidak melibatkan sejumlah massa yang besar. Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal ditemui usai sertijab di Mako Brimob Rabu (14/11)2018 mengatakan mengenai rencana pelaksanaan reuni alumni 212 untuk membicarakan terlebih dahulu kepada aparat keamanan. Hal itu dikatakan Iqbal saat ditanyakan soal aksi reuni alumni 212 yang akan diikuti dengan sejumlah massa.“Kami mengimbau semua panitia pelaksana (reuni alumni 212) untuk duduk bareng dulu membicarakan bagaimana aksi unjuk rasa. Bukan hanya rencana 212, semua rencana semuanya dilihat dulu ada untung ruginya,” ujarnya. Selanjutnya, Iqbal menegaskan semua elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan dijamin oleh konstitusi. Namun, ia meminta kegiatan itu tak dilakukan dengan massa besar yang berpotensi mengganggu keamanan. “Tidak harus dalam jumlah banyak, karena akan cenderung setidaknya ada gangguan keamanan. Ada gangguan kemacetan dan lain-lain,” tegasnya. Ditempat terpisah, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif sebelumnya mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan acara Reuni 212, yang rencananya diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat. Slamet menuturkan, massa yang akan hadir juga sudah menyiapkan diri untuk datang ke acara tersebut."Sedang dipersiapkan untuk 212. Insya Allah tak beda jauh dengan 212 tahun 2016. Dari berbagi provinsi sudah siap, sudah ada yang sewa beberapa gerbong kereta, sudah beli tiket pesawat," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).( vk) |
Kerja Boro Boro Mikir Kampanye Kan Benar Great Indonesia
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, dirinya tidak melakukan kampanye apapun terkait aksi angkat jari saat pertemuan rutin IMF dan Bank Dunia beberapa waktu lalu. Luhut sudah selesai menjalani pemeriksaan oleh Bawaslu pad Jumat (2/11) sore.
"Ya kalau dari saya baca undang-undangnya tadi, itu tidak ada yang saya langgar. Tidak ada sama sekali. Kan saya membaca undang-undangnya, maka tidak ada satu pun saya melanggar (aturan kampanye pemilu)," jelas Luhut kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).
Ketika disinggung tentang pengertian citra diri yang merupakan salah satu unsur kampanye, Luhut menegaskan bahwa aksi angkat satu jari merupakan penegasan bahwa Indonesia nomor satu. Hal itu dia tegaskan dengan mengangkat dua jari telunjuk. Luhut juga menegaskan aksi tersebut spontan dilakukannya.
"Kita bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia. Meluapkan kegembiraan bersama Direktur IMF, Christine Lagarde. Dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bilang bahwa tidak terbayangkan Indonesia mampu membuat pertemuan IMF-Bank Dunia. Ini mengangkat nama Indonesia pada standar lebih tinggi. Jadi kami boro-boro mikirin kampanye," tegas Luhut.
Pantauan Republika.co.id, Luhut masuk ke ruang pemeriksaan lantai II Bawaslu sekitar pukul 15.12 WIB. Kemudian kurang lebih satu jam kemudian, yakni tepat pukul 16.10 WIB, Luhut sudah selesai diperiksa dan bisa menemui awak media.
Luhut mengungkapkan tim pemeriksa Bawaslu menanyakan sejumlah hal seputar kejadian di Nusa Dua tersebut. "Jadi ditanya apa yang kejadian saja. Kemudian ya dijelaskan tidak ada (kampanye). Boro-boro mikir kampanye, kami masih sibuk dengan kerja di sana. Kan semua sedang di sana tidak dalam urusan kampanye," tuturnya.
Sebelumnya, pada Kamis (18/10), Tim Advokat Nusantara resmi melaporkan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani ke Bawaslu pada Kamis siang. Kuasa hukum pelapor, M Taufiqurrohman, mengatakan kedua penjabat negara itu diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. "Sebagai pejabat negara mereka melakukan tindakan yang patut diduga menguntungkan dan menujukan keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam kegiatan annual meeting IMF dan Bank Dunia di Bali pada 14 Oktober lalu," jelas Taufiq kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat.
Adapun dasar pengaduan tersebut karena agenda IMF merupakan agenda resmi kenegaraan. Kemudian, pengadu menemukan adanya indikasi kampanye terselubung, dimana Luhut dan Sri Mulyani terlihat mengarahkan Direktur IMF, Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim untuk berpose satu jari pada sesi foto.
"Kemudian ada ucapan Sri Mulyani 'Jangan pakai dua, bilang not dua, not dua'. Selanjutnya ada pula ucapan Luhut kepada Lagarde 'No no no, not two, not two'. Kemudian Sri Mulyani terdengar mempertegas dengan mengatakan 'Two is Prabowo , and one is for Jokowi'," jelas Taufiq.
Karena itu, kata dia, keduanya diduga memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguntungkan dan menunjukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01, Joko Widodo- Ma'ruf Amin. "Bahwa perbuatan Luhut dan Mulyani secara hukum patut diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu, sebagaimana diatur Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan ancaman pidana Penjara 3 Tahun serta denda Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Selain itu keduanya harus diberhentikan sebagai menteri yang secara nyata dan jelas tidak netral dalam kegiatan pertemuan kenegaraan," tegas Taufiq.(as)
