JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, dirinya tidak melakukan kampanye apapun terkait aksi angkat jari saat pertemuan rutin IMF dan Bank Dunia beberapa waktu lalu. Luhut sudah selesai menjalani pemeriksaan oleh Bawaslu pad Jumat (2/11) sore.

"Ya kalau dari saya baca undang-undangnya tadi, itu tidak ada yang saya langgar. Tidak ada sama sekali. Kan saya membaca undang-undangnya, maka tidak ada satu pun saya melanggar (aturan kampanye pemilu)," jelas Luhut kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Ketika disinggung tentang pengertian citra diri yang merupakan salah satu unsur kampanye, Luhut menegaskan bahwa aksi angkat satu jari merupakan penegasan bahwa Indonesia nomor satu. Hal itu dia tegaskan dengan mengangkat dua jari telunjuk.  Luhut juga menegaskan aksi tersebut spontan dilakukannya.

"Kita bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia. Meluapkan kegembiraan bersama Direktur IMF, Christine Lagarde. Dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bilang bahwa tidak terbayangkan Indonesia mampu membuat pertemuan IMF-Bank Dunia. Ini mengangkat nama Indonesia pada standar lebih tinggi. Jadi kami boro-boro mikirin kampanye," tegas Luhut.

Pantauan Republika.co.id, Luhut masuk ke ruang pemeriksaan lantai II Bawaslu sekitar pukul 15.12 WIB. Kemudian kurang lebih satu jam kemudian, yakni tepat pukul 16.10 WIB, Luhut sudah selesai diperiksa dan bisa menemui awak media.

Luhut mengungkapkan tim pemeriksa Bawaslu menanyakan sejumlah hal seputar kejadian di Nusa Dua tersebut. "Jadi ditanya apa yang kejadian saja. Kemudian ya dijelaskan tidak ada (kampanye). Boro-boro mikir kampanye, kami masih sibuk dengan kerja di sana. Kan semua sedang di sana tidak dalam urusan kampanye," tuturnya.

Sebelumnya, pada Kamis (18/10), Tim Advokat Nusantara resmi melaporkan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani ke Bawaslu pada Kamis siang. Kuasa hukum pelapor, M Taufiqurrohman, mengatakan kedua penjabat negara itu diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. "Sebagai pejabat negara mereka melakukan   tindakan yang patut diduga menguntungkan dan menujukan keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam kegiatan annual meeting IMF dan Bank Dunia di Bali pada 14 Oktober lalu," jelas Taufiq kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat.

Adapun dasar pengaduan tersebut karena agenda IMF merupakan agenda resmi kenegaraan. Kemudian, pengadu menemukan adanya indikasi kampanye terselubung, dimana  Luhut dan Sri Mulyani terlihat mengarahkan Direktur IMF, Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim untuk berpose satu jari pada sesi foto.

"Kemudian ada ucapan Sri Mulyani 'Jangan pakai dua, bilang not dua, not dua'. Selanjutnya ada pula ucapan Luhut kepada Lagarde 'No no no, not two, not two'. Kemudian Sri Mulyani terdengar mempertegas dengan mengatakan 'Two is Prabowo , and one is for Jokowi'," jelas Taufiq.

Karena itu, kata dia, keduanya diduga memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguntungkan dan menunjukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01, Joko Widodo- Ma'ruf Amin. "Bahwa perbuatan  Luhut dan Mulyani secara hukum patut diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu, sebagaimana diatur Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan ancaman pidana Penjara 3 Tahun serta denda Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Selain itu keduanya harus diberhentikan sebagai menteri yang secara nyata dan jelas tidak netral dalam kegiatan pertemuan kenegaraan," tegas Taufiq.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Negara Indonesia dengan segala keragamannya sudah 73 tahun merdeka. Sejak awal diproklamirkannya kemerdekaan itu, Presiden Joko Widodo menilai kebangsaan dan kebinekaan negara Indonesia, jika dinilai, itu sudah A.

         Saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Pertemuan Pimpinan Gereja Dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia, Presiden bercerita bahwa negara-negara lain terkagum-kagum melihat keragaman yang dimiliki Indonesia.

"Sebetulnya sudah selesai, masalah kebinekaan sudah rampung, selesai, enggak pernah ada yang mempermasalahkan karena sudah kesepakatan para _founding fathers_, para pendiri bangsa ini, sudah rampung dan nilainya, yang menilai kan dari luar, nilainya kita ini A loh. Itu kalau di perguruan tinggi, _cum laude_," kata Presiden di Istana Negara, Rabu, 24 Oktober 2018.

         Presiden menyayangkan jika kerukunan bangsa dengan segala keragamannya itu dirusak hanya karena pesta demokrasi rutin seperti pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden. Ia khawatir jika cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, dan yang tidak bertata krama Indonesia dipakai hanya untuk merebut satu kursi.

          "Cara-cara politik adu domba, memfitnah, memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, dihalalkan. Nah, dimulai dari sini. Sehingga muncul, kalau saya sampaikan, ya sedikit masalah yang sebetulnya sudah berpuluh tahun tidak ada masalah," lanjutnya.

          Oleh karena itu, Kepala Negara menuturkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan. Dalam kontestasi politik pun, masyarakat diharapkan bisa melihat calon pemimpinnya dari segala aspek, terutama program, rekam jejak, dan prestasinya.

          "Sehingga setiap kontestasi politik itu mestinya ya adu program, adu ide, adu gagasan, adu prestasi, adu rekam jejak. Bukan adu fitnah, bukan adu saling mencela, bukan adu hoaks. Bukan itu. Itu akan memundurkan kita ke belakang, tidak mematangkan dalam kita berdemokrasi, tidak mendewasakan kita dalam berdemokrasi," tegasnya.

           Presiden memberikan contoh betapa persatuan bisa menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat. Misalnya, di Asian Games dan Asian Para Games, di mana Indonesia bisa berprestasi dengan bertengger di posisi ke-4 dan ke-5 dengan perolehan medali yang jauh melampaui target.

             "Kalau kita ini bersatu, kelihatan Indonesianya kemarin waktu Asian Games. Kita kan gak pernah bertanya yang dapat emas agamanya apa, dari suku apa? Enggak. Hanya satu, berkumandangnya Indonesia Raya, dikereknya bendera Merah Putih. Itu saja sudah," ucapnya.

          Meski menorehkan prestasi yang bagus, Presiden mengaku heran mengapa hal tersebut tidak ramai diperbincangkan. Lain halnya, jika pemerintah melakukan sedikit kesalahan.

"Kalau yang bagus-bagus itu pada diam _gitu_. Kalau keliru sedikit, demonya tiga bulan di depan Istana. _Mbok_ dukung demo, sekali-kali dukung demo dukung Asian Games, dukung Asian Para Games. Yang diramaikan di Asian Games saya naik sepeda motor, ramainya. Iya kan? Ya diramaikan yang ini," katanya.

          Menurut Presiden, seharusnya masyarakat bertanya-tanya bagaimana Indonesia bisa meningkatkan prestasi dari ranking 17 menjadi 4 di ajang Asian Games. Ia juga menyayangkan, masyarakat justru lebih fokus mengaitkan hal itu dengan politik ketimbang membanggakan 31 emas di Asian Games dan 35 di Asian Para Games.

          "Kok bisa ranking 4 itu gimana caranya? Biasanya kan ranking 17. Itu ditanya, saya bisa terangin. Enggak pernah ada yang tanya (mengapa prestasi bagus), ya saya enggak terangin," tuturnya.

         Oleh sebab itu, di penghujung sambutannya, Presiden kembali mengajak semua pihak, terutama para tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk memelihara bersama-sama tiga aset terbesar bangsa Indonesia, yaitu persatuan, kerukunan, dan persaudaraan.

          "Inilah fungsi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk terus memberitahukan kepada umatnya, kepada jemaahnya agar sadar betul negara ini negara besar dengan keberagamaan, perbedaan-perbedaan yang juga sangat besar. Oleh sebab itu, marilah kita jaga, kita rawat, kita pelihara bersama-sama yang namanya persatuan, kerukunan, persaudaraan di negara kita," tandasnya.Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Meteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais mendatangi Polda Metro Jaya di kawal anaknya Hanum Rais dan alumi 212 tiba pukul 10.12, Rabu(10/10)2018. Ini ada kejangalan ,apa lagi ini panggilan kedua.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu(10/10)2018 mengatakan dan menilai janggal pemanggilan pertamanya sebagai saksi kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet. "Ini pemanggilan atas dirinya dilayangkan polisi pada 2 Oktober 2018. Saya sampaikam kepada masyarakat Indonesia, saya tadi malam lihat Bapak Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan bahwa saya dipanggil berdasarkan keterangan Ratna Sarumpaet. Ini videonya, ini nanti anda cari sendiri. Ini kita lihat surat panggilan untuk saya tertanggal 2 Oktober ya," ujarya.

Selanjutnya, Amin menegaskan hal ini janggal karena Ratna Sarumpaet baru ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hoaks pada 4 Oktober 2018."Ini sangat amat janggal sekali. Karena RS (Ratna Sarumpaet) pada tanggal itu belum memberikan keterangan apa pun kepada polisi, sedangkan surat panggilan saya sudah jadi duluan," tegasnya.

Amien Rais memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet hari ini, Rabu (10/10/2018).

Amien didampingi putrinya, Hanum Rais dan tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 10.12.

Amien akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Tak hanya Hanum, massa alumni 212 juga mendampingi Amien saat pemeriksaan. Mereka menggelar aksi di depan Mapolda Metro Jaya. 

Amien bersama calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, serta kader partai lainnya sempat bertemu Ratna Sarumpaet pada Selasa (2/10/2018).

Hal inilah yang menjadi dasar pemanggilan Amien sebagai saksi.

Saat itu, Ratna mengaku dianiaya pada 21 September 2018 oleh sejumlah orang tak dikenal, di sekitar Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

Namun, pada Rabu (3/10/2018) sore, Ratna mengakui bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya hanya bohong belaka.

Sebelum memeriksa Amien, polisi telah memeriksa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai saksi atas kasus ini pada Selasa (9/10/2018).( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Tersangka kasus befits bohong Ratna Sarumpaet ,ratna menyeret nama Dewan Pertimbangan PAN Amin Rais. Meskipun akan dipanggil kedua kali diharapkan bisa hadir hanya mengklarifikasi pernyataan Ratna Sarumpaet saja.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Selasa(9/10)2018 mengatakan saya mau klarifikasi , kenapa penyidik mau memanggil Amin Rais, karena penyidik itu  setelah memeriksa dari Ratna Sarumpaet ada hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh  pak Amin Rais. "Oleh sebab itu penyidik memanggil Amin Rais untuk diklarifikasi," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Tidak usah takut dulu dan begitu saja sudah ketakutan tenang saja itu hanya mengklarifikasi informasi-informasi yang diterima penyidik.

"Tidak usah ada pengerahan massa,ikuti saja aturan hukum yang baik. Kalau ada pengerahan massa harus ada pemberitahuan terkait Undang-undang no.9 tahun 1998," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan Polda Metro Jaya memastikan akan melayangkan surat panggilan kedua untuk Amien Rais terkait dengan kasus hoaks penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet.Sebab, pada pemanggilan pertama sebagai saksi kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Amien tidak menuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu, polisi akan menjadwalkan pemerikaan ulang sebagai saksi.

"Ya tentunya kan kalau misalnya panggilan pertama, tentu kita akan panggil yang ke dua.Ya tentu kan seorang saksi kan mengetahui, melihat, dan mendengar. Kita (akan) gali," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Argo menegaskan masih yakin bahwa Amien Rais akan memenuhi panggilan Polda yang kedua sehingga tak perlu ada pemanggilan ketiga atau bahkan menjemput paksa." Karena hanya ini kan sebagai saksi," tegasnya.

Ketika disinggung   apakah pihak Polda Metro Jaya juga akan memanggil saksi lain dalam kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, Argo mengakui Ya nanti kita tunggu saja." Kan sudah ada tersangkanya kan RS. Nanti akan diperiksa secara intensif," akunya. ( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menjelang pelaksaan kampanye  Pilpres maupun Pileg yang Alan dilaksanakan dari 23 September hingga 13 April 2018 ,tercatat  kampanye berlangsung 6 bulan merupakan kampanye terlama.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman resmi mengatakan  membuka masa kampanye untuk pemilihan umum serentak 2019." Masa kampanye akan berlangsung hingga 13 April 2019.KPU RI menyatakan dimulainya kampanye damai pemilu serentak tahun 2019," ujarnya.

Selanjutnya,  Arief menegaskan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018)."Dalam pidato pembukaan, Arief meminta seluruh tim pasangan capres dan cawapres memanfaatkan masa kampanye untuk mengenalkan visi-visi, program atau citra diri masing-masing calon kepada pemilih," tegasnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan  masa kampanye seharusnya menjadi ajang pendidikan politik kepada pemilih.Dengan demikian, diharapkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara dapat meningkat."Selain itu, tim kampanye diminta memanfaatkan masa kampanye dengan damai dan tertib, menghindari politisasi suku, agama dan ras, serta saling menghujat," tegasnya..

Jadi, Andi Arief menjelaskan acara deklarasi tersebut diikuti oleh kedua pasangan capres dan cawapres, serta seluruh tim kampanye dan pimpinan partai pendukung." Pasalnya demi dan lancar dalam tugas, " jelasnya.(vk)