Amien Rais Datangi Polda Metro Dengan Membawa Massa
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais mendatangi Polda Metro Jaya di kawal anaknya Hanum Rais dan alumi 212 tiba pukul 10.12, Rabu(10/10)2018. Ini ada kejangalan ,apa lagi ini panggilan kedua.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu(10/10)2018 mengatakan dan menilai janggal pemanggilan pertamanya sebagai saksi kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet. "Ini pemanggilan atas dirinya dilayangkan polisi pada 2 Oktober 2018. Saya sampaikam kepada masyarakat Indonesia, saya tadi malam lihat Bapak Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan bahwa saya dipanggil berdasarkan keterangan Ratna Sarumpaet. Ini videonya, ini nanti anda cari sendiri. Ini kita lihat surat panggilan untuk saya tertanggal 2 Oktober ya," ujarya.
Selanjutnya, Amin menegaskan hal ini janggal karena Ratna Sarumpaet baru ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hoaks pada 4 Oktober 2018."Ini sangat amat janggal sekali. Karena RS (Ratna Sarumpaet) pada tanggal itu belum memberikan keterangan apa pun kepada polisi, sedangkan surat panggilan saya sudah jadi duluan," tegasnya.
Amien Rais memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet hari ini, Rabu (10/10/2018).
Amien didampingi putrinya, Hanum Rais dan tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 10.12.
Amien akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.
Tak hanya Hanum, massa alumni 212 juga mendampingi Amien saat pemeriksaan. Mereka menggelar aksi di depan Mapolda Metro Jaya.
Amien bersama calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, serta kader partai lainnya sempat bertemu Ratna Sarumpaet pada Selasa (2/10/2018).
Hal inilah yang menjadi dasar pemanggilan Amien sebagai saksi.
Saat itu, Ratna mengaku dianiaya pada 21 September 2018 oleh sejumlah orang tak dikenal, di sekitar Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.
Namun, pada Rabu (3/10/2018) sore, Ratna mengakui bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya hanya bohong belaka.
Sebelum memeriksa Amien, polisi telah memeriksa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai saksi atas kasus ini pada Selasa (9/10/2018).( vk)
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Tersangka kasus befits bohong Ratna Sarumpaet ,ratna menyeret nama Dewan Pertimbangan PAN Amin Rais. Meskipun akan dipanggil kedua kali diharapkan bisa hadir hanya mengklarifikasi pernyataan Ratna Sarumpaet saja.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Selasa(9/10)2018 mengatakan saya mau klarifikasi , kenapa penyidik mau memanggil Amin Rais, karena penyidik itu setelah memeriksa dari Ratna Sarumpaet ada hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh pak Amin Rais. "Oleh sebab itu penyidik memanggil Amin Rais untuk diklarifikasi," ujarnya.
Selanjutnya, Setyo menegaskan Tidak usah takut dulu dan begitu saja sudah ketakutan tenang saja itu hanya mengklarifikasi informasi-informasi yang diterima penyidik.
"Tidak usah ada pengerahan massa,ikuti saja aturan hukum yang baik. Kalau ada pengerahan massa harus ada pemberitahuan terkait Undang-undang no.9 tahun 1998," tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan Polda Metro Jaya memastikan akan melayangkan surat panggilan kedua untuk Amien Rais terkait dengan kasus hoaks penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet.Sebab, pada pemanggilan pertama sebagai saksi kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Amien tidak menuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu, polisi akan menjadwalkan pemerikaan ulang sebagai saksi.
"Ya tentunya kan kalau misalnya panggilan pertama, tentu kita akan panggil yang ke dua.Ya tentu kan seorang saksi kan mengetahui, melihat, dan mendengar. Kita (akan) gali," ujarnya.
Sesuai perkembangan, Argo menegaskan masih yakin bahwa Amien Rais akan memenuhi panggilan Polda yang kedua sehingga tak perlu ada pemanggilan ketiga atau bahkan menjemput paksa." Karena hanya ini kan sebagai saksi," tegasnya.
Ketika disinggung apakah pihak Polda Metro Jaya juga akan memanggil saksi lain dalam kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, Argo mengakui Ya nanti kita tunggu saja." Kan sudah ada tersangkanya kan RS. Nanti akan diperiksa secara intensif," akunya. ( vk)
Genderang Kampanye Pileg Maupun Pilpres Mulai Digulirkan
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menjelang pelaksaan kampanye Pilpres maupun Pileg yang Alan dilaksanakan dari 23 September hingga 13 April 2018 ,tercatat kampanye berlangsung 6 bulan merupakan kampanye terlama.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman resmi mengatakan membuka masa kampanye untuk pemilihan umum serentak 2019." Masa kampanye akan berlangsung hingga 13 April 2019.KPU RI menyatakan dimulainya kampanye damai pemilu serentak tahun 2019," ujarnya.
Selanjutnya, Arief menegaskan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018)."Dalam pidato pembukaan, Arief meminta seluruh tim pasangan capres dan cawapres memanfaatkan masa kampanye untuk mengenalkan visi-visi, program atau citra diri masing-masing calon kepada pemilih," tegasnya.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan masa kampanye seharusnya menjadi ajang pendidikan politik kepada pemilih.Dengan demikian, diharapkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara dapat meningkat."Selain itu, tim kampanye diminta memanfaatkan masa kampanye dengan damai dan tertib, menghindari politisasi suku, agama dan ras, serta saling menghujat," tegasnya..
Jadi, Andi Arief menjelaskan acara deklarasi tersebut diikuti oleh kedua pasangan capres dan cawapres, serta seluruh tim kampanye dan pimpinan partai pendukung." Pasalnya demi dan lancar dalam tugas, " jelasnya.(vk)
Sukses Asian Games Erick TohirJadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)
Bonus sukses penyelenggaraan Asia Games 2018 Bos Mahaka Group, Erick Thohir resmi menjabat Ketua Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan bakal calon presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di posko kubu Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara (Posko Cemara), Menteng, Jakarta, Jumat (7/9/2018). "Ketua Tim Kampamye Nasional adalah Bapak Erick Thohir," ujar Jokowi.
Alasan Jokowi Pilih Erick Thohir Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya berkomunikasi dengan Ma'ruf, ketua umum dan sekjen parpol pengusung dan pendukung, relawan dan banyak tokoh.
Ikut hadir para sekretaris jenderal partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka kompak mengenakan kemeja putih. Kubu Jokowi-Ma'ruf sebelumnya sudah menyerahkan struktur tim kampanye ke KPU. Namun, saat itu belum tercantum ketua tim.
Sesuai dengan aturan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hingga satu hari jelang pelaksanaan kampanye, atau 22 September 2018, tim kampanye maupun juru kampanye masih bisa direvisi. sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hingga satu hari jelang pelaksanaan kampanye, atau 22 September 2018, tim kampanye maupun juru kampanye masih bisa direvisi.(as)
PSI Dan Perindo Di Coret Jokowo- KH Maruf Daftar Ke KPU
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin mendaftar sebagai capres cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi dan Maruf Amin mendaftar sekitar pukul 10.00 WIB. Penyerahan perlengkapan dokumen pencalonan dilakukan Jokowi-Maruf langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman. Jokowi-Maruf didampingi seluruh ketum dan sekjen parpol pendukung. Pantauan wartawan Jumat (10/8), di ruang pendaftaran, Jokowi-Maruf duduk berhadapan dengan Ketua KPU Arief Budiman dan para komisioner lainnya. Sementara di sisi sebelah kiri dan kanannya duduk para ketum parpol pendukung.
Jokowi datang dengan mengenakan kemeja putih bertuliskan 'bersih, merakyar, kerja nyata'. Sementara KH Maruf mengenakan baju putih, sorban dengan pici hitam. Sebelum tiba di KPU, Jokowi-Maruf bertemu di Gedung Joang sebagai titik kumpul. Para relawan dan pendukung Jokowi-Maruf membanjiri depan KPU.
PSI Dan Perindo Di Coret
PSI dan Perindo dicoret dari dokumen berkas pendaftaran Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di KPU. Dua partai itu dicoret dari berkas karena belum mengikuti pemilu sebelumnya.
"Mencoret 2 parpol sebagai parpol pengusung yang belum mengikuti peserta Pemilu 2014, yaitu PSI dan Perindo," ucap petugas penerimaan pendaftaran Karotekmas KPU Nur Syarifah di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).(as)
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Mendekati kontilasi di umumkanya , pasangan Wakil Presiden(Wapres red) untuk mendampingi Joko widodo pada pada Pilpres 2019.Presiden Joko Widodo mengajak santap malam Senin malam 23 Juli 2018.
Bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.
Para tokoh Politik itu diajak makan gurami goreng kipas, toge, ikan asin, minuman bandrek susu kelapa ,sambil ngobrol.masalah bangsa, karena persoalan bangsa tak bisa dipikirkan oleh satu dua orang saja. Kebersamaa dan persatuan adalah aset penting bangsa ini. (eas)
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Pada acara rembuk Nasional digelar di Kemayoran oleh aktivis 98 , usulan para korban tragis kasus Trisaksti dan Semanggi segera ditindak lanjuti dan disampaikan untuk di Kaji. Begitu juga calon Cawapres sudah ada nanti akan disampaikan.
Presiden Jokowi ditemui usai rembuk Nasional di Kemayoran, Sabtu(7/7)2018 mengatakan ya itu masih proses itu bukan sebuah persoalan yang tak gampang dan tadi saya sudah sampaikan kepada kepala Staf kepresidenan , Menkopolhukam dan Kejaksa Agung supaya segera diselesaikan ." Tadi usulan personil atau mungkin pemberian bintang jasa segera kita tindak lanjuti dan sudah saya sampaikan kepada seluruh aktivis 98," ujarnya .
Selanjutnya, Jokowi menegaskan Pada aktivis 98 sebagai penanda telah dibuka ruang yang sebesar -besarnya untuk kebebasan berekspresi dan masyarakat lebih demokratis, kebebasan pers itu lah kita harus memiliki sebuah penanda kita harus itu adalah dimulainya era keterbukaan , era kebebasan dinegara kita ini. "Kita harapkan dalam jangka panjang memberikan kontribusi pada negara,bangsa dan rakyat kita," tegasnya.
Ketika ditanya dukungan kan terus bertambah, pendaftaran semakin dekat siapa nih cawapres, Jokowi menandaskan tanya sama aktivis 98. "Semakin banyak pilihan-pilihan yang disodorkan kepada masyarakat itu saya kira itu sangat bagus ,siapapun sangat bagus," tandasnya. Disinggung, Pilihan bapak sendiri untuk Cawapres, Jokowi menjelaskan pada saat yang tepat nanti kita umumkan. "Tunggu berapa hari koq engga sabar. Sudah ada tinggal diumumkan,"(vk)
Bareskrim Tak Akan Petieskan Kasus Dugaan PSI Mencuri Start Kampanye Laporan Bawaslu RI
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Bareskrim Mabes Polri Janji tidak akan mempetieskan kasus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI), yang telah dilaporkan Bawaslu karena dianggap mencuri start Kampaye. Bareskrim saat ini telah manggil PSI terlapor dan terus mengumpulkan data.
Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirtipidum) Bareskrim Polri Kombes Panca Putra,ditemui di Bareskrim, Jumat (25/5) pihaknya akan melibatkan sejumlah saksi ahli, antara lain ahli pidana dan ahli bahasa. “ Sementara itu Bareskrim pun akan berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan mencuri start kampanye . Ada saksi ahli pidana, ahli bahasa,"ujarnya.
Selanjutnya, Panca menegaskan Bareskrim pun akan memeriksa pihak media sebagai saksi. Surat kabar itu pada 23 April 2018 lalu memuat iklan poling PSI yang diduga adalah kampanye dini. “ Kasus ini didasarkan pada laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bareskrim memiliki waktu 14 hari untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung,” tegasnya.
Panca menjelaskan Kasih waktu kami lengkapi dulu, sebagaimana diatur undang-undang ada waktu 14 hari. “Kami akan maksimalkan (untuk) menilai melengkapi alat bukti," jelasnya.
Disamping itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebelumnya menjalani pemeriksaan di Bareskrim pada Selasa (22/5/2018) lalu. Ia diajukan 25 pertanyaan oleh penyidik, salah satunya soal ada logo PSI dalam iklan di surat kabar.
Menurut dia, logo dicantumkan guna menunjukkan bahwa PSI merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam iklan berupa poling kabinet versi PSI.
Bawaslu melaporkan ke Kepolisian dan diterima oleh Bareskrim Polri pada Tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pukul 09.30 WIB, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/ BARESKRIM.(vk)
Bertemu Luhut, Prabowo Tunda Umumkan Capres Mungkinkan Sipil- Militer Akan Gandeng
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Partai Gerindra ngotot mengusung Ketum Prabowo Subianto untuk berlaga di Pilpres 2019. Namun, hinggak ini Prabowo memiliki beberapa pertimbangan dan belum menyatakan sikap.Gerindra menyebut Prabowo dideklarasikan pada 11 April nanti. Namun hal itu pun dibantah oleh Prabowo yang menyebut bahwa 11 April hanya agenda rapat kerja nasional (rakernas).
Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa menerangkan kader DPD Gerindra pada rakernas sebelumnya telah sepakat mendorong Prabowo untuk maju di 2019. Namun, mantan Danjen Kopassus mengakui bahwa dirinya enggan siap maju karena faktor usia dan elektabilitas.
"11 April itu adalah kami yang mendesak bukan dalam rangka mendeklarasikan Prabowo jadi presiden. Tetapi ketua DPD se-Indonesia sepakat mempertegas apa keputusan Rakernas tahun lalu. Rakernas memutuskan Pak Prabowo diusung oleh semua kader partai untuk jadi Presiden 2019 beliau menjawab sudah tua elektabilitas dan macam-macam," ucap Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).
"Nah sekarang adalah DPD-DPD seluruh Indonesia kumpul ketemu dengan Pak Prabowo karena di daerah masing masing seperti saya di Banten sudah mendeklarasikan untuk masyarakat Banten mendukung Prabowo," tambahnya.
Sebelumnya, Desmond juga beralasan bahwa petahana yakni Joko Widodo juga belum mendeklarasikan untuk maju Capres. Hal itu juga menjadi pertimbangan Prabowo.
"Oh enggak, ini bukan galau (bimbang) ini ya jadi soal hari ini Pak Jokowi belum mendeklarasikan," ujarnya di lokasi yang sama.
Gerindra sendiri hanya perlu satu partai lain untuk mendapatkan tiket Pilpres. Sampai saat ini hanya PKS yang berpotensial untuk berkoalisi bersama Gerindra. Begitu juga dengan parpol lain. Apalagi ada kabar bahwa Prabowo ingin bertemu putri Presiden ke-5 Puan Maharani yang juga politikus PDIP.
"Tiket syukur Alhamdulillah sudah ada kesepakatan kesepakatan. PKS itu salah satu bentuk kongkrit yang lain lain juga. Tergantung pak Jokowi juga memilih siapa. Ada kabar Puan mau ketemu pak Prabowo.
"Jangan-jangan kami dengan PDIP bisa juga," ucap Desmond
Prabowo Bertemu Luhut
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diam-diam melakukan pertemuan empat mata dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat (6/4). Wasekjen Gerindra Andre Rosiade mengkonfirmasi hal tersebut."Katanya pertemuan itu di Grand Hyatt, saya enggak tahu, tapi ada temen temen (media) yang menyaksikan. Kalaupun ada, pertemuan itu pertemuan biasa saja sahabat lama antara pak Prabowo dan pak Luhut, karena pernah sama-sama di tentara bareng-bareng, di Kopassus, dulu juga pernah punya bisnis bareng. Jadi ini pertemuan sahabat lama biasa saja," ucap Andre saat dihubungi wartawan , Jumat (6/4).
Pertemuan eksklusif tersebut dilakukan usai salat Jumat. "Katanya siang, habis sholat Jumat," ucap Andre.Andre juga menampik Luhut diutus untuk melobi Prabowo untuk bergabung ke poros Jokowi. Sebab Prabowo belum menyatakan sikap maju jadi capres dan tampak bimbang.
"Kan ada orang bilang ini dilobi gitu Prabowo karena ragu, meskipun saya enggak tahu pertemuan itu tapi saya tegasin bahwa pertemuan itu tidak akan merubah konstelasi apapun," ujar Andre.
"Dan kami meyakinkan partai Gerindra pertemuan itu tidak akan merubah rencana pencalonan pak Prabowo menjadi calon presiden 2019," tandasnya(as)
Kejagung Enggan Proses Koruptor Jelang Pilkada Serentak
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Jelang pelaksanaan Pilkada di 171 Daerah baik Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota , setelah Polri menunda semua laporan yang ditujukan buat paslon ditetapkan , Kejaksaan juga mendukung proses hUkum itu di tunda setelah pelaksanaan Pillkada.Jaksa Agung HM Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu(28/3)2018 mengatakan dan memastikan Kejaksaan Agung tetap menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah selama proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.” Ini dilakukan sehingga proses Pilkadanya kondusif,” ujarnya.
Selanjutnya, Prasetyo menegaskan apa sih salahnya menunggu dua bulan saja sampai pilkada selesai. Iya kan dan apalagi kalau misalnya kami sudah pegang bukti yang kuat, ya kan.” Enggak ada halangan dan hambatan," tegasnya.. Untuk itu, Prasetyo menjelaskan Proses Hukum bukan hanya untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan hukum.” Dengan menunda proses hukum calon kepala daerah, ia menilai, proses hukum dan politik sama-sama diuntungkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menandaskan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2018 merupakan upaya penghormatan terhadap demokrasi. “Apalagi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah tidak bisa mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” tandasnya.
Prasetyo mengatakan jika Kejaksaan memproses hukum calon kepala daerah maka akan mempersulit partai politik karena tak bisa menggantinya. "Ini juga tidak terlepas dari Undang-Undang Pilkada sendiri. Ketika seseorang ditetapkan sebagai calon kepala daerah, dia tidak bisa mengundurkan diri. Bahkan mundur tanpa alasan pun bisa dipidana. Dan parpol yang mengusung tidak bisa menggantikan," ungkapnya. (vk)
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kehadiran Ketua Badan Pembinaan Idiologi Pancasila ( BPIP) yang rencananya besok akan dilantik oleh Presiden tadi hadir bersama seluruh anggota lengkap dan diterima oleh Kapolri bersama seluruh pejabat utama Mabes Polri. “Tujuannya adalah silaturahmi, yang pertama silaturahmi kemudian menyampaikan beberapa hal program kedepan yang bisa disinergikan dan bisa dilaksanakan oleh Polri,” ujarnya.
Selanjutnya, Setyo menegaskan Karena diketahui Polri adalah salah satu organisasi vertikal yang mempunyai jumlah ataupun anggota yang besar sekarang ini 443.000 personil seluruh Indonesia.: Dan tadi juga disampaikan bahwa Babinkantibmas di Desa-desa yang sekarang berjumlah 40 Ribu merupakan potensi besar untuk bersama-sama badan pembinaan Idiologi Pancasila mengelolarakan kembali dan membumikan lagi Pancasila . “ Kira-kira itu yang sekalian kunjungan dari Ibu Megawati Manta Presiden Repaublik indonesia yang ke 5 berserta rombongan tadi setelah diterima diruang tamu dilaksanakan jaman makan siang dan foto bersama. Itu Kegiatan yang dilaksanakan,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah ada pesan, Setyo menjelaskan belum karena besok baru mau dilantik. Ia , tentu kedepan ada beberapa kegiatan dari BPIP yang perlu dukungan dan perlu Polri dukung dan tentu kita sangat mendukung seperti kata Pak kapolri sangat mendukung mengatakan Polri siap untuk mendukung seluruh jajaran sampai ke tingkat seindonesia. “Tidak hanyaa Babinkantibmas tetapi juga Polres kita ke sekolah-sekolah ke komunitas-komunitas . kira-kira juga sama , seperti itu sampaikan kemarin ke TNI,” jelasnya.
Lebih lanjut, Setyo menegaskan ini kan merupakan tamu kehormatan , mungkin rekan-rekan pernah melihat Kepolisian Malaysia untuk disini dan kita pindahkan ke depan agak luas dengan ragam yang berbeda .” Mungkin lebih menarik ini ada lah kehormatan karena Ibu Megawati adalah Presiden Republik Indonesia ke 5 dan tadi juga menyampaikan beliau adalah Presiden terakhir berdasarkan TAP MPR karena setelah itu kan langsung pemilihan Presiden jadi kalau dulu dari MPR di tunjuk melaksanakan sebagai mandataris setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang,” tegasnya.
Disingung juga membahas dasar hukum lain dan akan meabdement UU Dasar 45, , Setyo mengakui selain Tadi memang disinggung tetapi polisi kan berada posisi kita hanya melaksanakan.” Kalau pun memberikan masukan kita akan memberikan masukan. Kalau dilaksanakan dan kita bicara yang ringan-ringan,” akunya.(vk)
Dipanggung Partai Demokrat Presiden Ingatkan Junjung Tinggi Adat Ketimuran Meski Beda Pendapat
Written by Redaksi
Dicalonkan Kembali Jadi Presiden di Pilpres 2019, Presiden Jokowi: Terima Kasih PDIP
Written by Redaksi
BALI(KORANRAKYAT.COM) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden periode 2019-2024. Keputusan tersebut ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan III Tahun 2018, yang berlangsung di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 23 Februari 2018.
“Jadi dalam Rakernas III PDI Perjuangan di Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri dengan menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh kongres partai telah menetapkan kembali saya sebagai Calon Presiden 2019-2024,” ucap Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai menyerahkan sertifikat tanah adat desa di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Kepala Negara pun menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada dirinya untuk menjadi Calon Presiden 2019-2024. Ia juga menyatakan akan menerapkan pola pembangunan berdikari sebagaimana yang telah diamanatkan.
"Spirit berdikari inilah yang dipesankan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri, terutama dalam hal pangan, energi, pertahanan, dan keuangan," ungkapnya.
Menurut Presiden, PDI Perjuangan merupakan partai yang solid, mengakar, pancasilais, kuat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Hal tersebut tak lepas dari hasil kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan saat ini, Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri. "Itulah yang membuat saya yakin bahwa pemerintahan ke depan akan lebih stabil, lebih efektif karena dukungan partai-partai yang menyatu dengan dukungan rakyat," ujar Presiden.
Meski sudah dicalonkan sebagai Calon Presiden, Kepala Negara belum memutuskan Calon Wakil Presiden. “Kriteria mengenai Wakil Presiden itu dibicarakan bersama-sama nantinya dengan seluruh partai pendukung," ujar Presiden.(eas)
Cegah Anies Dampingi Presiden, Paspampres Hanya Mengikuti Daftar Nama dari Panitia
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM Tragedi memprihatinkan saat Persija Juara berhasil menaklukkan Bali United dengan skor 3-0, Saat Gubernur DKI Jakarta yang merupakan Tuan Rumah yang juga bapaknya Persija dihalangi Paspampres tidak boleh mendampingi Presiden Joko Widodo yang akan menyalami pemain yang berhasil mengharumkan nama Jakarta. Akibatnya Vidio Anies dihalangan Paspampres menjadi Viral di media sosial.
Video tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun Facebook, Ali Ghuraisah , Minggu (18/2/2018) sekitar pukul 11.30 WIB.Hingga pukul 12.35 WIB unggahan video dan empat foto ini telah dibagikan sebanyak 1.191 kali dan disukai lebih dari 5.000 kali.Dalam unggahan tersebut Ali menambahkan keterangan sebagai berikut Kemarin pas Persija juara, gue sempet nanya ke bang Anies. "Bang Anies kok ga turun ke lapangan Bang? Ngucapin selamat ke pemain Persija dong pak". Beliau hanya tersenyum gak jawab pertanyaan gue.
Sementara dalam penjelasan istana usai pertandingan final Piala Presiden 2018, beredar video pendek saat-saat menjelang penyerahan piala. Dalam video terlihat anggota Paspampres mencegah Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk turun mendampingi Presiden.
Tindakan tersebut merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia. Paspampres hanya mempersilakan nama-nama yang disebutkan oleh pembawa acara untuk turut mendampingi Presiden Joko Widodo. Tidak ada arahan apapun dari Presiden untuk mencegah Anies. Mengingat acara ini bukan acara kenegaraan, panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah.
Selama pertandingan, Presiden Jokowi dan Gubernur Anies sangat menikmati jalannya pertandingan final. Keduanya menonton dengan rileks, sangat informal, serta akrab. Presiden menyampaikan selamat dan menyalami Anies saat Persija mencetak gol.Karena bukan acara resmi, Presiden juga masih perlu menunggu selama 15 menit di lapangan hingga selesainya pemberian penghargaan lain sebelum menyerahkan Piala Presiden kepada Persija.
Sementara Fahri Hamzah dalam twiternya meminta sekneg harus memberikan penjelasan ke public kenapa Gubernur DKI Anies Baswedan tidak diperkenankan untuk mendampingi Jokowi dalam memberikan piala Presiden pada Pemain persija yang notabenebe adalah membawah nama Jakarta.kok ditahan sama Paspampres.(as)
Jokowi Tantang BEM UI Ke Asmat Fadlizon Malah Kasih Kartu Merah
Written by Redaksi
SITUBONDO(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menanggapi aksi mahasiswa yang mengangkat buku kuning saat dirinya baru selesai memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat 2 Februari 2018.
“Ya yang namanya aktivis muda, ya namanya mahasiswa, dinamika seperti itu biasalah. Saya kira ada yg mengingatkan itu bagus sekali,” ujar Presiden kepada jurnalis di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu 3 Februari 2018.
Tantang Perwakilan BEM UI Ke Asmat
Presiden menambahkan bahwa dirinya akan mengundang perwakilan dari BEM UI untuk berkunjung ke Papua untuk melihat medan yang dihadapi dan penanganan kesehatan oleh pemerintah.
“Mungkin nanti saya akan kirim, mungkin ketua dan anggota BEM UI untuk ke Asmat. Biar lihat bagaimana medan yang ada di sana, kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama di Papua,” kata Presiden.
Sementara Partai Gerakan Indoneisa Raya (Gerindra) seakan tidak ingin kalah dengan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa, yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan dirinya memberikan kartu merah kepada Presiden Jokowi. Fadli mengatakan dirinya tidak ingin memberikan kartu kuning kepada Jokowi.
"Kalau saya tadi kasih kartu merah, saya juga keluarkan," ujar Fadli Zon dalam perhelatan Musyawarah Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/2).Menurut Fadli, pemberian kartu merah ini juga menegaskan Jokowi tidak perlu maju di Pilpres 2019 nanti. Pasalnya saat ini masyarakat banyak yang dibuat tidak sejahtera. Terlebih banyak janji yang tidak dipenuhi.
"Kalau kartu merah artinya itu cukup satu periode saja," tegasnya.
Partai Gerindra juga tegas mendukung ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dia percaya Prabowo mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia."Mendukung Prabowo untuk maju dan kemudian menjadi pemimpin di negeri ini, dan mengubah haluan ke arah yang baru," pungkasnya.Sekadar informasi, saat Presiden Jokowi usai melakukan pidato dalam acara dies natalis ke-68 Universitas Indonesia. Publik dikejutkan dengan seorang mahasiswa yang diduga Ketua BEM UI Zaadit Taqwa memberikan kartu kuning untuk Presiden Jokowi.Dalam video yang tersebar di media sosial itu mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tampak berdiri seorang diri ketika Jokowi baru saja menyelesaikan pidatonya.(ar/as)
