World Today

  •  
    Dubes Mansyur Serahkan Surat Kepercayaan,
     

     

     

    Bissau (KORANRAKYAT.COM)  - Guinea-Bissau yang terletak di Afrika Barat ingin belajar

     

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Partai Gerindra ngotot mengusung Ketum Prabowo Subianto untuk berlaga di Pilpres 2019. Namun, hinggak ini Prabowo memiliki beberapa pertimbangan dan belum menyatakan sikap.Gerindra menyebut Prabowo dideklarasikan pada 11 April nanti. Namun hal itu pun dibantah oleh Prabowo yang menyebut bahwa 11 April hanya agenda rapat kerja nasional (rakernas).

Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa menerangkan kader DPD Gerindra pada rakernas sebelumnya telah sepakat mendorong Prabowo untuk maju di 2019. Namun, mantan Danjen Kopassus mengakui bahwa dirinya enggan siap maju karena faktor usia dan elektabilitas.

"11 April itu adalah kami yang mendesak bukan dalam rangka mendeklarasikan Prabowo jadi presiden. Tetapi ketua DPD se-Indonesia sepakat mempertegas apa keputusan Rakernas tahun lalu. Rakernas memutuskan Pak Prabowo diusung oleh semua kader partai untuk jadi Presiden 2019 beliau menjawab sudah tua elektabilitas dan macam-macam," ucap Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).

"Nah sekarang adalah DPD-DPD seluruh Indonesia kumpul ketemu dengan Pak Prabowo karena di daerah masing masing seperti saya di Banten sudah mendeklarasikan untuk masyarakat Banten mendukung Prabowo," tambahnya.

Sebelumnya, Desmond juga beralasan bahwa petahana yakni Joko Widodo juga belum mendeklarasikan untuk maju Capres. Hal itu juga menjadi pertimbangan Prabowo.

"Oh enggak, ini bukan galau (bimbang) ini ya jadi soal hari ini Pak Jokowi belum mendeklarasikan," ujarnya di lokasi yang sama.

Gerindra sendiri hanya perlu satu partai lain untuk mendapatkan tiket Pilpres. Sampai saat ini hanya PKS yang berpotensial untuk berkoalisi bersama Gerindra. Begitu juga dengan parpol lain. Apalagi ada kabar bahwa Prabowo ingin bertemu putri Presiden ke-5 Puan Maharani yang juga politikus PDIP.

"Tiket syukur Alhamdulillah sudah ada kesepakatan kesepakatan. PKS itu salah satu bentuk kongkrit yang lain lain juga. Tergantung pak Jokowi juga memilih siapa. Ada kabar Puan mau ketemu pak Prabowo.

"Jangan-jangan kami dengan PDIP bisa juga," ucap Desmond

Prabowo Bertemu Luhut

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diam-diam melakukan pertemuan empat mata dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat (6/4). Wasekjen Gerindra Andre Rosiade mengkonfirmasi hal tersebut."Katanya pertemuan itu di Grand Hyatt, saya enggak tahu, tapi ada temen temen (media) yang menyaksikan. Kalaupun ada, pertemuan itu pertemuan biasa saja sahabat lama antara pak Prabowo dan pak Luhut, karena pernah sama-sama di tentara bareng-bareng, di Kopassus, dulu juga pernah punya bisnis bareng. Jadi ini pertemuan sahabat lama biasa saja," ucap Andre saat dihubungi wartawan , Jumat (6/4).

Pertemuan eksklusif tersebut dilakukan usai salat Jumat. "Katanya siang, habis sholat Jumat," ucap Andre.Andre juga menampik Luhut diutus untuk melobi Prabowo untuk bergabung ke poros Jokowi. Sebab Prabowo belum menyatakan sikap maju jadi capres dan tampak bimbang.

"Kan ada orang bilang ini dilobi gitu Prabowo karena ragu, meskipun saya enggak tahu pertemuan itu tapi saya tegasin bahwa pertemuan itu tidak akan merubah konstelasi apapun," ujar Andre.

"Dan kami meyakinkan partai Gerindra pertemuan itu tidak akan merubah rencana pencalonan pak Prabowo menjadi calon presiden 2019," tandasnya(as)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Jelang pelaksanaan Pilkada di 171 Daerah baik Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota , setelah Polri menunda semua laporan yang ditujukan buat paslon ditetapkan , Kejaksaan juga mendukung proses hUkum itu di tunda setelah pelaksanaan Pillkada.Jaksa Agung HM Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu(28/3)2018 mengatakan dan memastikan Kejaksaan Agung tetap menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah selama proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.” Ini dilakukan sehingga proses Pilkadanya kondusif,” ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan apa sih salahnya menunggu dua bulan saja sampai pilkada selesai. Iya kan dan apalagi kalau misalnya kami sudah pegang bukti yang kuat, ya kan.” Enggak ada halangan dan hambatan," tegasnya.. Untuk itu,  Prasetyo  menjelaskan Proses Hukum bukan hanya untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan hukum.” Dengan menunda proses hukum calon kepala daerah, ia menilai, proses hukum dan politik sama-sama diuntungkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menandaskan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2018 merupakan upaya penghormatan terhadap demokrasi. “Apalagi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah tidak bisa mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” tandasnya.

 Prasetyo mengatakan jika Kejaksaan memproses hukum calon kepala daerah maka akan mempersulit partai politik karena tak bisa menggantinya. "Ini juga tidak terlepas dari Undang-Undang Pilkada sendiri. Ketika seseorang ditetapkan sebagai calon kepala daerah, dia tidak bisa mengundurkan diri. Bahkan mundur tanpa alasan pun bisa dipidana. Dan parpol yang mengusung tidak bisa menggantikan," ungkapnya. (vk)

 

 

 

Thursday, 22 March 2018 09:25

Megawati Datangi Mabes Polri

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kehadiran Ketua Badan Pembinaan  Idiologi Pancasila ( BPIP) yang rencananya besok akan dilantik oleh   Presiden tadi hadir bersama seluruh anggota lengkap dan diterima oleh Kapolri bersama seluruh pejabat utama Mabes Polri. “Tujuannya adalah silaturahmi, yang pertama silaturahmi kemudian menyampaikan beberapa hal program kedepan yang bisa disinergikan  dan bisa dilaksanakan oleh Polri,” ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Karena diketahui Polri adalah salah satu organisasi vertikal yang mempunyai jumlah ataupun anggota yang besar sekarang ini  443.000 personil seluruh Indonesia.: Dan tadi juga disampaikan bahwa Babinkantibmas di Desa-desa yang sekarang berjumlah 40 Ribu merupakan potensi besar untuk bersama-sama badan pembinaan Idiologi Pancasila mengelolarakan kembali dan membumikan lagi Pancasila . “ Kira-kira itu yang sekalian kunjungan dari Ibu Megawati Manta Presiden Repaublik indonesia yang ke 5 berserta rombongan tadi setelah diterima diruang tamu dilaksanakan jaman makan siang dan  foto bersama. Itu Kegiatan yang dilaksanakan,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah ada pesan, Setyo menjelaskan belum karena besok baru mau dilantik. Ia , tentu kedepan ada beberapa kegiatan dari  BPIP yang perlu dukungan dan perlu Polri dukung dan tentu kita sangat mendukung seperti kata Pak kapolri sangat mendukung mengatakan Polri siap untuk mendukung  seluruh jajaran sampai ke tingkat seindonesia. “Tidak hanyaa Babinkantibmas tetapi juga Polres kita ke sekolah-sekolah  ke komunitas-komunitas .  kira-kira juga sama , seperti itu sampaikan  kemarin ke TNI,” jelasnya.     

Lebih lanjut, Setyo menegaskan ini kan merupakan tamu kehormatan , mungkin rekan-rekan pernah melihat Kepolisian Malaysia untuk disini dan kita pindahkan ke depan agak luas dengan ragam yang berbeda .” Mungkin lebih menarik ini ada lah kehormatan karena Ibu Megawati adalah Presiden Republik Indonesia ke 5 dan tadi juga menyampaikan beliau adalah Presiden terakhir berdasarkan TAP MPR karena setelah itu kan langsung pemilihan  Presiden jadi  kalau dulu dari MPR di tunjuk melaksanakan sebagai mandataris setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang,” tegasnya.

Disingung   juga membahas dasar hukum lain dan akan meabdement UU Dasar 45, , Setyo  mengakui selain  Tadi memang disinggung tetapi polisi kan berada posisi kita hanya melaksanakan.” Kalau pun memberikan masukan kita akan memberikan masukan. Kalau dilaksanakan dan kita bicara yang ringan-ringan,” akunya.(vk)

 

 
 
BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 10 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengingatkan dua hal yang perlu diperhatikan dalam berpolitik.
 
“Pertama, kita harus terus membangun kedewasaan berpolitik, etika, tatakrama dan keadaban berpolitik. Kedua, kita harus membuat demokrasi lebih dirasakan oleh rakyat yaitu demokrasi yang lebih mensejahterakan rakyat, lebih memakmurkan rakyat,” kata Kepala Negara.“Dua hal tersebut merupakan agenda penting dalam pembangunan politik kita,” ucap Presiden. 
 
Kontestasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) harus menjunjung tinggi etika dan keadaban serta harus saling menghargai dan saling menghormati. Dan tidak saling mencemooh, melainkan saling adu ide, adu program dan adu gagasan.“Berbeda pendapat itu biasa tapi harus menjunjung tinggi adat ketimuran serta sopan dan santun. Persatuan dan persaudaraan harus selalu diutamakan. Dan kita para politikus harus memberikan tauladan kepada masyarakat luas dan generasi muda kita,” tuturnya.
 
Menurut Presiden, demokrasi juga harus melahirkan watak keberpihakan terhadap rakyat, demokrasi harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan efisiensi. Selain itu, demokrasi harus mendukung inovasi kebijakan bagi lompatan pembangunan nasional.
 
Semuanya itu dilaksanakan agar demokrasi dapat memenangkan kompetisi global, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak keluarga besar Partai Demokrat untuk bersama-sama kami menjalankan agenda bersama tersebut,” kata Presiden di akhir sambutannya.
 
Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden RI keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono serta keluarga besar Partai Demokrat. Juga tampak hadir Wakil Presiden ke-11 Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.(eas)
 

 

 

BALI(KORANRAKYAT.COM) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden periode 2019-2024. Keputusan tersebut ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan III Tahun 2018, yang berlangsung di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 23 Februari 2018.

“Jadi dalam Rakernas III PDI Perjuangan di Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri dengan menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh kongres partai telah menetapkan kembali saya sebagai Calon Presiden 2019-2024,” ucap Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai menyerahkan sertifikat tanah adat desa di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Kepala Negara pun menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada dirinya untuk menjadi Calon Presiden 2019-2024. Ia juga menyatakan akan menerapkan pola pembangunan berdikari sebagaimana yang telah diamanatkan.

"Spirit berdikari inilah yang dipesankan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri, terutama dalam hal pangan, energi, pertahanan, dan keuangan," ungkapnya.

Menurut Presiden, PDI Perjuangan merupakan partai yang solid, mengakar, pancasilais, kuat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Hal tersebut tak lepas dari hasil kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan saat ini, Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri. "Itulah yang membuat saya yakin bahwa pemerintahan ke depan akan lebih stabil, lebih efektif karena dukungan partai-partai yang menyatu dengan dukungan rakyat," ujar Presiden.

Meski sudah dicalonkan sebagai Calon Presiden, Kepala Negara belum memutuskan Calon Wakil Presiden. “Kriteria mengenai Wakil Presiden itu dibicarakan bersama-sama nantinya dengan seluruh partai pendukung," ujar Presiden.(eas)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM  Tragedi memprihatinkan saat Persija Juara berhasil menaklukkan Bali United dengan skor 3-0, Saat Gubernur DKI Jakarta yang merupakan Tuan Rumah yang juga bapaknya Persija dihalangi Paspampres tidak boleh mendampingi Presiden Joko Widodo yang akan  menyalami pemain yang berhasil mengharumkan nama Jakarta. Akibatnya Vidio Anies dihalangan Paspampres menjadi Viral di media sosial.  

Video tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun Facebook, Ali Ghuraisah , Minggu (18/2/2018) sekitar pukul 11.30 WIB.Hingga pukul 12.35 WIB unggahan video dan empat foto ini telah dibagikan sebanyak 1.191 kali dan disukai lebih dari 5.000 kali.Dalam unggahan tersebut Ali menambahkan keterangan sebagai berikut  Kemarin pas Persija juara, gue sempet nanya ke bang Anies. "Bang Anies kok ga turun ke lapangan Bang? Ngucapin selamat ke pemain Persija dong pak". Beliau hanya tersenyum gak jawab pertanyaan gue.

                Sementara dalam penjelasan istana usai pertandingan final Piala Presiden 2018, beredar video pendek saat-saat menjelang penyerahan piala. Dalam video terlihat anggota Paspampres mencegah Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk turun mendampingi Presiden. 

Tindakan tersebut merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia. Paspampres hanya mempersilakan nama-nama yang disebutkan oleh pembawa acara untuk turut mendampingi Presiden Joko Widodo. Tidak ada arahan apapun dari Presiden untuk mencegah Anies. Mengingat acara ini bukan acara kenegaraan, panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah.

Selama pertandingan, Presiden Jokowi dan Gubernur Anies sangat menikmati jalannya pertandingan final. Keduanya menonton dengan rileks, sangat informal, serta akrab. Presiden menyampaikan selamat dan menyalami Anies saat Persija mencetak gol.Karena bukan acara resmi, Presiden juga masih perlu menunggu selama 15 menit di lapangan hingga  selesainya pemberian penghargaan lain sebelum menyerahkan Piala Presiden kepada Persija.

 

Sementara Fahri Hamzah dalam twiternya meminta sekneg harus memberikan penjelasan ke public kenapa Gubernur DKI Anies Baswedan tidak diperkenankan untuk mendampingi Jokowi dalam memberikan piala Presiden pada Pemain persija yang notabenebe  adalah membawah nama Jakarta.kok ditahan sama Paspampres.(as)

SITUBONDO(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menanggapi aksi mahasiswa yang mengangkat buku kuning saat dirinya baru selesai memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat 2 Februari 2018.

“Ya yang namanya aktivis muda, ya namanya mahasiswa, dinamika seperti itu biasalah. Saya kira ada yg mengingatkan itu bagus sekali,” ujar Presiden kepada jurnalis di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu 3 Februari 2018.

Tantang Perwakilan BEM UI Ke Asmat

Presiden menambahkan bahwa dirinya akan mengundang perwakilan dari BEM UI untuk berkunjung ke Papua untuk melihat medan yang dihadapi dan penanganan kesehatan oleh pemerintah.

“Mungkin nanti saya akan kirim, mungkin ketua dan anggota BEM UI untuk ke Asmat. Biar lihat bagaimana medan yang ada di sana, kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama di Papua,” kata Presiden.

Sementara Partai Gerakan Indoneisa Raya (Gerindra) seakan tidak ingin kalah dengan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa, yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan dirinya memberikan kartu merah kepada Presiden ‎Jokowi. Fadli mengatakan dirinya tidak ingin memberikan kartu kuning kepada Jokowi.

"Kalau saya tadi kasih kartu merah, saya juga keluarkan," ujar Fadli Zon dalam perhelatan Musyawarah Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/2).Menurut Fadli, pemberian kartu merah ini juga menegaskan Jokowi tidak perlu maju di Pilpres 2019 nanti. Pasalnya saat ini masyarakat banyak yang dibuat tidak sejahtera. Terlebih banyak janji yang tidak dipenuhi.

"Kalau kartu merah artinya itu cukup satu periode saja," tegasnya‎.

Partai Gerindra juga tegas mendukung ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dia percaya Prabowo mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia."Mendukung Prabowo untuk maju dan kemudian menjadi pemimpin di negeri ini, dan mengubah haluan ke arah yang baru," pungkasnya.Sekadar informasi, ‎saat Presiden Jokowi usai melakukan pidato dalam acara dies natalis ke-68 Universitas Indonesia. Publik dikejutkan dengan seorang mahasiswa yang diduga Ketua BEM UI Zaadit Taqwa‎ memberikan kartu kuning untuk Presiden Jokowi.Dalam video yang tersebar di media sosial itu mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tampak berdiri seorang diri ketika Jokowi baru saja menyelesaikan pidatonya.(ar/as)

DEPOK(KORANRAKYAT.COM) Saat menghadiri acara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-68, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan protes lewat tiupan peluit dan kartu kuning. Aksi solo itu dilakukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa, yang merupakan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, apa yang dilakukan oleh Zaadit Taqwa adalah sebagai pesan murni aspirasi mahasiswa untuk Presiden Jokowi. Karena itu, sudah seharusnya pesan yang disampaikan oleh mahasiswa itu juga perlu didengarkan oleh Presiden Jokowi.

"Sebakinya Presiden ngomong, ayo kritik anda (Mahasiswa, red) apa kepada pemerintah, saya ingin mendengar," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/2).Menurut Fahri, Presiden Jokowi juga jangan langsung menunjukan kekuasaanya, yang tiba-tiba Zaadit Taqwa diusir atau diamankan oleh pasukan pengamanan presiden (Paspamres).

Karena, lanjut legislator asal NTB itu, kampus adalah  tempat orang berpikir dan menyatakan pendapat secara bebas. Jadi Jokowi memang sebaiknya perlu mendengarkan apa yang menjadi keluhan mahasiswa UI ini."Jokowi harus terbuka dong, tidak boleh membawa feodalisme dan kekuasaan di dalam kampus UI, nah itu yang saya sesalkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, kritik yang diberikan oleh mahasiswa UI tersebut sudah menunjukan ingin adanya perbaikan bangsa Indonesia. Sehingga bisa menjadi yang lebih baik lagi.

“Pak Presiden percayalah, sesungguhnya kritik ke Jokowi itu demi kebaikan bangsa ini juga," ujar Fadli Zon saat dikonfirmasi, Jumat (2/2).Fadli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mengaku dirinya sangat mengapresiasi sikap mahasiswa yang maih kritis pada pemerintah demi perbaikan nasib bangsa.

"Saya sangat apresiasi, karena mahasiswa itu harus kritis, karena masyarakat berharap mahasiswa bisa mebawa suara rakyat," katanya.

Menurut Fadli, kritik mahasiswa itu muncul karena adanya ketidakpercayaan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta ini sudah meningkat. Sehingga mahasiswa tersebut berani memberikan protes keras kepada Jokowi."Saya kira itu tanda-tanda (tingkat ketidakpercayaan Jokowi meningkat)," tegasnya.

Fadli menambahkan, dirinya juga melihat saat ini memang apa yang diharapkan masyarakat sangat berbeda jauh dengan kenyataanya. Jadi sangat wajar apabila ada yang melakukan protes ataupun kritikan kepada Presiden Jokowi."Saya kira ini merefleksikan kenyataan bahwa masyarakat berada dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai kenyataan," pungkasnya.

Sekadar informasi, ‎saat Presiden Jokowi usai melakukan pidato dalam acara dies natalis ke-68 Universitas Indonesia. Publik dikejutkan aksi Ketua BEM UI  Zaadit Taqwa‎ memberikan kartu kuning untuk Presiden.Dalam video itu, Zaadit yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tampak berdiri seorang diri ketika Jokowi baru saja menyelesaikan pidatonya. 

Sampai akhirnya Paspampres mendatangi Zaadit yang mengenakan kemeja batik merah itu dan memintanya untuk duduk. Namun bukannya untuk duduk, Zaadit masih tetap berdiri dan malah melakukan aksi mengejutkan. Ia tiba-tiba mengangkat kartu kuning sambil meniupkan peluit. Seperti layaknya seorang wasit sepak bola.Adapun pemberian kartu kuning ke Presiden Jokowi diberikan untuk mengingatkan tentang tiga hal. Pertama soal polemik Plt Gubernur, kedua draf organisasi mahasiswa, dan ketiga gizi buruk asmat.(as)

.

.JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  – Gonjang ganjing  Partai Hanura semakin memanas, setelah saling pecat antar pengurus adanya Musda luar biasa,  dari kubu \Sarifuddin Sudding Sekjen yang dipecat OSO.  Selanjutnya kelompok Oso meminta agar lebih jelas Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang meminta surat Keputusan dari kementerian Hukum dan HAM  No. M.HH-01.AH.1101 Tahun 2018 tentang Restrukuturisasi,Reposisi dan Revitalisasi kepengurunsan DPP Partai Hanura.

            Sekjen Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Tri Dianto ketika ditemui ,Kamis (18/1)2018 mengatakan dan berharap internal mengatakan   partai tak terus bergejolak. “ Kami meminta kubu Sarifuddin Sudding membatalkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa dan kembali kepada kepengurusan yang dipimpin OSO,” ujarnya.Selanjutnya, Tri menegaskan dan memastikan kepemimpinan OSO adalah kepengurusan yang sah karena sudah mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia."Kita berharap pengurus DPC dan DPD yang masih berada di kubu sebelah bisa kembali ke jalan yang benar. Saya yakin dia sudah tahu bahwa kubu Pak OSO sudah menang di jalur hukum," tegasnya. Untuk itu, Tri  menjelaskan dan meminta para pengurus Hanura memberikan kesempatan kepada Oesman Sapta memimpin partai sampai 2020.Ia meyakini OSO bisa membawa Hanura meraih hasil optimal di pemilu."Munaslubnya lebih baik ditunda sekitar dua tahun lagi saja. Biar jadi Munas yang normal. Sebab, sekarang ini harus fokus untuk konsolidasi serta pemenangan pilkada dan persiapan Pemilu 2019," jelasnya. Seiring dengan itu, Tri menandaskan konflik internal hanya membuang energi. Dia berharap para kader Hanura kembali bersatu dan bahu-membahu demi memenangi Pemilu 2019."Yang di DPR, ya, fokus di DPR dan bina dapilnya. Yang belum di DPR, ya, bantu konsolidasi organisasi dan bina calon dapilnya,"tandasnya.( vk)

Monday, 15 January 2018 15:50

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Baru Gantikan Setnov

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyoresmi menjabat sebagai Ketua DPR.Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013.Sebagai pejabat negara, Bamsoet terpantau terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara (LKHPN) pada Maret 2016.

Berdasarkan data LHKPN yang diakses dari laman Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), pada Senin (15/1/2018), total kekayaannya sebesar Rp 62.741.953.941 dan USD 211.026.Pundi-pundi kekayaan Bamsoet terdiri dari harta tidak bergerak yakni tanah dan bangunan senilai Rp 38.717.572.000.Tanah yang dia miliki tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Jakarta Pusat, dan Purbalingga.

Sementara kekayaan dari unsur bergerak yakni motor Harley-Davidson, mobil Hummer H2, mobil Toyota Vellfire, mobil Land Rover, mobil Bentley Mulsanne, mobil Jeep Rubicon, mobil Porsche Cayenne, mobil Ferrari California, mobil Rolls-Royce Phantom, mobil Toyota Fortuner, dan mobil Mercedes-Benz S400. 
       Total sejumlah kendaraan mewah itu mencapai Rp 18.770.000.000.

 

Selain harta kekayaan harta bergerak dan tidak bergerak, Bamsoet juga memiliki kekayaan berupa berupa emas, batu mulia dan barang antik yang mencapai total Rp 998.000.000.Kemudian surat berharga senilai Rp 120.000.000 dan giro USD 211.026.Secara keseluruhan, jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan laporannya pada tahun 2010.Pada enam tahun sebelumnya, Bamsoet hanya memiliki kekayaan Rp 24.116.034.728 dan USD 20.095.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Perseteruan antara Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sarifuddin Suding (Sekjen Partai) berimbas pada saling pecat di antara keduanya. Sarifuddin mengatakan, keputusan pemecatan OSO dilakukan dalam sebuah pertemuan di daerah Blok M, Jakarta Selatan, Senin pagi (15/1/2018). Keputusan itu diambil menyusul mosi tidak percaya yang dikeluarkan sejumlah pengurus dan DPP Partai Hanura kepada OSO. “Iya, benar,” kata Sarifuddin saat dihubungi WARTAWAN  (15/01/2018). 

        Hal senada diungkapkan Wakil Sekjen Partai Hanura, Dadang Rusdiana yang menyatakan mosi tidak percaya ini yang diberikan oleh 27 DPD. “Jadi kita hanya merespons apa yang diisukan oleh DPD yang merasa kepemimpiann Pak OSO ada banyak masalah," kata Dadang. Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura, Rufinus Hutauruk seusai rapat di Blok M menegaskan, banyak laporan keluhan yang disampaikan pihak DPD Hanura kepada Dewan Pembina. 


         “Ada yang menyatakan dipecat seenaknya tanpa melalui proses rapat harian dan seterusnya, kemudian ancaman, kemudian ada juga proses yang sudah dilakukan terhadap keuangan partai kemudian ada juga fakta integritas yang ditabrak dan juga ada juga pengangkatan, pemecatan dan seterusnya,” kata Rufinus. 

           Menurut dia, banyak DPD yang sudah menyampaikan keluhan tentang sikap Oesman Sapta lewat Sekjen Hanura Syarifudin Suding. Namun, keluhan itu sama sekali tidak ditanggapi OSO. Selanjutnya, rapat pengurus Hanura yang dipimpin Sarifuddin ini pun menunjuk Marsekal Madya (Purn) TNI Daryatno yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum Hanura sebagai PLT Ketua Umum. Namun, masa jabatan Daryatno hanya sampai minggu depan, hingga Munaslub Partai Hanura digelar. 

           "Sudah dibahas, tidak akan lama paling lama seminggu. Itu jadwal yang akan ditentukan karena mengingat ada proses verifikasi partai kita mengejar pilkada, kita mengejar pemilu yang akan datang kemudian verifikasi faktual," kata Rufinus. 

Rapat Tandingan 

          Di hari yang sama, Senin (15/01/2018), Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang juga mengadakan rapat dengan sejumlah pengurus Hanura di Kuningan Jakarta. Dalam rapat ini, Sekjen Hanura Sarifuddin Suding dinyatakan dipecat. 

"Kemarin sudah kita putuskan bahwa pergantian sekjen sudah kita lakukan, karena ini merusak marwah partai. Kalau menurut kita mengadakan pergantian, sah sah saja. Bisa dikukan secara prosedural. Secara dministrasi. Secara organisatoris," papar OSO. 

       Menurut OSO, ada kelompok kecil yang ingin merusak partai. Ia pun menyatakan akan tegas menghadapinya. Ketua Bidang Organisasi Partai Hanura, Benny Ramdhani di tengah rapat yang digelar kubu OSO di Kuningan menyatakan, rapat yang digelar kubu Sarifuddin sebagai rapat liar dan ilegal. 

“Jangankan hasil-hasilnya, pelaksanaan rapat itu pun bisa dikatakan liar dan ilegal. Tanpa sepengetahuan ketua umum rapatnya. Rapat yang resmi partai, badang pengurus harian DPP, adalah rapat yang dilaksanakan di tempat ini, atas sepengetahuan ketua umum," kata Benny. 

        Selain itu, Benny pun menuding ada hasutan dan tekanan yang dilakukan kepada beberapa DPD Hanura yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta. "Enggak, yakinlah. Karena beberapa DPD juga sudah menyampaikan ada hasutan terhadap isu-isu yang tidak benar, ada tekanan. Nanti akan ada arus balik lah," papar Benny.

           Menanggapi tuduhan rapat yang digelar pihaknya liar dan ilegal, Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, rapat pleno mesti dihadiri oleh komponen-komponen partai seperti dewan penasehat, dewan pembina, dan dewan kehormatan.
Menurut Dadang “rapat kita yang lengkap, rapat tandingan yang dibuat kubu sana kan tidak lengkap seperti kita jadi kita lebih memenuhi syarat berdasarkan AD ART.” 
Dadang menambahkan, akibat tidak lengkapnya komponen-komponen partai yang hadir di rapat kubu Oesman Sapta, maka keputusannya pun dinilai ilegal.(as)

Wednesday, 10 January 2018 13:48

45 Tahun PDI P Presiden Gelorakan Semangat Indonesia Maju

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT,COM) Di hadapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan para kader PDIP dari seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk bersama-sama terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian bagi bangsa Indonesia. Saat ini, menurut Presiden, perjuangan belum berakhir. Kita semua masih harus mengemban tugas sejarah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang terbebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang.

Demikian ajakan yang disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peringatan HUT ke-45 PDIP di Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2018."Kita harus terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila," ujarnya penuh semangat.

Dalam sambutannya itu, Kepala Negara menyatakan bahwa 45 tahun perjalanan PDIP telah mengukuhkan partai berlambang moncong banteng itu sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. PDIP juga selalu menjadi yang terdepan untuk memperkukuh kebinekaan dan memegang teguh ideologi bangsa."Perjalanan 45 tahun ini telah menorehkan catatan kebesaran PDI Perjuangan. Rintangan berat berhasil dilalui, semangat perjuangan tidak pernah padam, kekompakan tidak pernah pudar, kepemimpinan yang kuat tidak ada yang menyangsikan, dan gotong royong selalu memperkukuh partai," tuturnya.

Presiden Joko Widodo juga memuji PDIP sebagai partai yang memiliki kader militan namun demokratis dan visioner tanpa melupakan sejarah bangsa. PDIP juga disebutnya sebagai pendukung penting visi dan pembangunan Indonesia-sentris dan pendukung pelaksanaan Nawacita di seluruh nusantara."Indonesia juga beruntung memiliki PDI Perjuangan yang merupakan gambaran kebinekaan Indonesia, yang ketunggalikaannya selalu memperkuat semangat persatuan Indonesia, yang selalu mendukung perjuangan melawan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan," ia menambahkan.Ia pun percaya bahwa semangat gotong royong lah yang menjadikan PDIP dapat bertahan hingga sekarang ini. Semangat itulah yang dimintanya untuk terus dipelihara.

"Gotong royonglah yang membuat kita bisa bersatu dalam satu rampak barisan, yang membuat kita yakin bahwa kita akan mampu berjuang untuk satu tujuan mulia, dan yang membuat kita yakin bahwa PDI Perjuangan akan terus menerus menjadi wadah perjuangan rakyat Indonesia," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.Di penghujung sambutannya, Presiden Joko Widodo sekaligus mengajak para kader PDIP untuk terus mendukung visi dan misi pemerintah. Kerja keras seluruh kader PDIP amat dinantikan sebagai sumbangsih dalam membangun bangsa ini.

 

"Kita harus terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Kita harus bekerja keras untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.Hadir pula pada Peringatan HUT ke-45 PDI Perjuangan, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Ketua Umum MPR Zulkifli Hasan, sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja dan juga para ketua umum partai politik.(eas)

 

 

JAKARTA (KRJ.COM) - Abdullah Azwar Anas mengembalikan mandat penugasan sebagai cawagub Jatim 2018 ke PDIP dan PKB. Hal ini dia lakukan setelah beredarnya isu mundurnya Anas sebagai cawagub Jatim. Sebelumnya, Anas siap mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) maju Pilgub Jatim. Gus Ipul-Anas juga sempat bersafari politik ke beberapa daerah di Jatim. Namun, situasi politik berubah karena isu mundurnya Anas sebagai cawagub Jatim. Anas juga sempat 'menghilang' dari peredaran.Berikut isi lengkap penjelasan tentang pengembalian mandat tersebut dari keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (6/1/2018):

Yth. Para Kiai, tokoh masyarakat, kawan-kawan seperjuangan, dan seluruh masyarakat Jawa Timur, teristimewa masyarakat Banyuwangi yang sangat saya cintai.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Melalui perenungan mendalam usai salat Subuh hari ini, dengan memohon pencerahan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala dinamika yang terjadi, dengan ini saya menyampaikan beberapa hal.

Berbagai cobaan, godaan kekuasaan, penyuapan, bahkan cara-cara yang tidak manusiawi telah saya lalui dalam hampir dua periode memimpin Banyuwangi, dan Alhamdulillah, saya bisa atasi dan masyarakat Banyuwangi memberi apresiasi atas kerja pelayanan saya dengan berbagai indikator perbaikan yang rigid dan terukur, seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan pesat pendapatan per kapita rakyat.

Namun ketika saya berproses dalam pencalonan sebagai wakil gubernur, ada pihak-pihak yang menggunakan segala cara yang mengorbankan kehormatan keluarga saya, rakyat Banyuwangi dan Jawa Timur, serta para ulama dan sesepuh yang selama ini membimbing saya. Untuk itu, demi tanggung jawab saya kepada masyarakat, bahwa menjadi pemimpin itu harus amanah, juga demi terwujudnya program-program kerakyatan partai dalam pembangunan untuk menyejahterakan rakyat Jatim, maka saya memberikan kembali mandat penugasan sebagai cawagub Jatim ke partai.

Saya sungguh mengucapkan terima kasih, kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, keluarga besar PDI Perjuangan dan Nahdliyin yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Ibu Megawati telah mengajarkan kepada kami semua untuk memegang teguh komitmen terhadap aspek-aspek kepemimpinan.

Akhir kata, saya tetap percaya bahwa mereka yang menggunakan politik segala cara akan diberikan keadilan oleh Allah SWT. Saya percaya ada nur-keadilan yang akan menerangi hamba Allah yang tidak sempurna ini. Untuk selanjutnya, saya akan berjuang dengan segenap daya dan upaya, bersama-sama rakyat Banyuwangi, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua sebagaimana telah berhasil kita jalankan dalam hampir delapan tahun terakhir.

Wassalamualaikum Wr Wb

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)  – Presiden Joko Widodo tiba di Balai Pertemuan Jakarta Convention Center (JCC) untuk menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Senin (18/12/2017).Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik coklat datang sekitar pukul 19:45. Ia hadir bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selain itu, tampak di belakang Presiden Jokowi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan mantan Presiden BJ Habibie Setibanya Presiden Jokowi, Munaslub Golkar langsung dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

        Munaslub digelar untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto tang terseret kasus korupsi e-KTP. Dalam Munaslub, nama Airlangga Hartarto menjadi kandidat paling kuat untuk menduduki jabatan tersebut. Sebelumnya dalam Rapimnas pagi tadi, Airlangga sudah ditetapkan menjadi Ketua Umum menggantikan Setnov dalam periode yang tersisa. Munaslub dihadiri beberapa tokoh senior Golkar diantaranya Akbar Tanjung dan Aburizal Bakrie. Pemimpin partai lain juga terlihat hadir diantaranya Ketua Umum Partai Pelindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen PDI Perjuangan Has to Kristanto. Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly juga tampak hadir.

     Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengumbar sindiran politiknya yang bernada guyon saat memberikan pidato sambutan di perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Jokowi saat itu mengatakan, bahwa di partai berlogo beringin hitam ‎ini banyak kelompok-kelompok besar. Kelompok ini pun isinya semuanya adalah tokoh-tokoh senior.

       "Setau saya di Partai Golkar ada grup besar, seperti ada grup dari Pak Jusuf Kalla, ada grup besar dari Pak Aburizal Bakrie, ada juga grupnya Pak Luhut Binsar, ada juga grup besarnya Pak Akbar Tandjung, ada juga grupnya Pak Agung Laksono, dan grup besar lainnya," ujar Presiden Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan kader Golkar, JCC, Jakarta,

       Karena itu, menurut mantan Wali Kota Solo ini, dengan banyaknya kelompok atau grup besar tersebut, jangan sampai berbeda pandangan yang bisa mempengaruhi kesolidan partai. Semua harus kompak, mengingat banyak agenda politik ke depan. Karena, apabila ada konflik internal di Golkar maka bisa berdampak pada kondisi kegaduhan politik nasional."Harus ingat sebentar lagi tahun politik, soliditas Golkar dibutuhkan, bila Golkar bermasalah biasanya berdampak pada politik nasional," katanya. Presiden Jokowi pun mengajak Partai Golkar bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan Indonesia emas, dan bisa bekerja sama dalam segala bidang. Itu semua membutuhkan peran dari kader Golkar dalam membantu pemerintah."Jadi Partai Golkar kerja bersama pemerintah untuk mewujudkan masa keemasan," pungkasnya.(eas)

 

 

 

 

 

 

TANGERANG(KORANERAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengapresiasi sejumlah inovasi di bidang ekonomi kerakyatan yang telah dikembangkan oleh kader-kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

         Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tiga Pilar PDI-Perjuangan, pada Sabtu, 16 Desember 2017, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.Rakornas tersebut mengusung tema Berdikari untuk Indonesia Raya."Saya sangat bangga terhadap inovasi-inovasi kerakyatan yang telah dikembangkan oleh kader-kader PDIP," ujar Presiden.

        Meskipun demikian, Presiden tak ingin berpuas diri. Ia mengajak para kader PDI-Perjuangan untuk terus menumbuhkan semangat berdikari, gotong royong, dan kerja sama guna mewujudkan Indonesia yang berdaya saing tinggi serta bisa memenangkan persaingan global."Tugas berat itu membutuhkan kerja sama, kerja bareng antar kita. Dengan semangat gotong royong, wajib kita perkuat. Cita-cita membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Presiden.

        Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa semangat berdikari jugalah yang mendasari pemerintah untuk terus membangun Indonesia dari pinggiran dan desa serta memberdayakan masyarakat bawah."Semangat Berdikari itulah yang membuat kami semangat memperbaiki retribusi aset, memberikan modal usaha pada rakyat," tutur Presiden.Infrastruktur misalnya, pemerintah telah berusaha keras untuk membangun infrastruktur mulai dari perbatasan, pelabuhan, jalan, hingga jalur kereta api yang diyakini dapat memberi nilai lebih pada produk rakyat di kampung-kampung dan UMKM.

     Selain itu, Presiden juga meyakini bahwa infrastruktur bukan hanya masalah ekonomi, tetapi infrastruktur juga dapat mempersatukan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia."Karena pemerataan di bidang infrastruktur ini kalau betul-betul bisa kita kerjakan akan bisa memberikan rasa keadilan, rasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Presiden.Di samping itu, petani dan nelayan juga tak luput dari perhatian Kepala Negara. Ia berharap agar para kader PDI-Perjuangan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Tanah Air.

         Salah satunya dengan mengorganisir petani dan nelayan ke dalam kelompok-kelompok besar sehingga mereka akan memiliki kekuatan modal, produksi, dan pemasaran agar bisa bersaing dengan perusahaan besar di dalam maupun luar negeri."Kita ingin agar kader PDI Perjuangan bisa mengorganisasi petani-petani dalam kelompok besar usaha gotong royong," ujar Presiden.

           Dalam sambutannya, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa demokrasi ekonomi Pancasila harus berwujud dalam suatu keputusan perencanaan pembangunan, tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia Raya yang berdiri diatas kaki sendiri.“Pembangunan berdikari merupakan perencanaan pembangunan menyeluruh ‘overall planning’ di segala bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan mental,” ucap Presiden Republik Indonesia ke-5 tersebut.

            Perencanaan pembangunan tersebut harus menjadi milik dari rakyat dan dilaksanakan oleh seluruh elemen rakyat indonesia, artinya ruang partisipasi rakyat dalam pembangunan harus dibuka lebar inilah yang dimaksud dengan implementasi gotong royong dalam perekonomian nasional, hakikinya rakyat selalu dilibatkan. Hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Republik Indonesia ke-3 B.J. Habibie, para Menteri Kabinet Kerja, dan para kader PDI-Perjuangan dari seluruh Indonesia.(eas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 7

Gaya

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka lomba lari Kartini Run 2018 yang diselenggarakan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disampaik sebagai...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sesuai program kerja Promotor( professional,modern dan terpercaya.red) terus dilakukan...
JAKARTA (KORANRAKYATCOM) Bersama dengan kunjungan resmi ASUS Indonesia ke mitra pabrik perakitan lokal PT Satnusa...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Perhelatan   Asian Games yang berapa bulan lagi tepat  bulan Agustus di Palembang...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Gojang ganjing hilangnya sejumlah  data pribadi yang dimiliki oleh pengguna , hingga...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) , Bos perusahaan travel umrah Abu Tours, Hamzah Mamba sudah sebagai tersangka ,kini kembali...
    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)–ASUS tengah gencar menggarap smartphone terbaru di pasaran Indonesia. Setelah...
    PAPUA ( KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyempatkan berbelanja di...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sekitar 52 orang korban miras oplosan, polisi melakukan tindakan terhadap penjual oplosan yang...