SITUBONDO(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menanggapi aksi mahasiswa yang mengangkat buku kuning saat dirinya baru selesai memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat 2 Februari 2018.

“Ya yang namanya aktivis muda, ya namanya mahasiswa, dinamika seperti itu biasalah. Saya kira ada yg mengingatkan itu bagus sekali,” ujar Presiden kepada jurnalis di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu 3 Februari 2018.

Tantang Perwakilan BEM UI Ke Asmat

Presiden menambahkan bahwa dirinya akan mengundang perwakilan dari BEM UI untuk berkunjung ke Papua untuk melihat medan yang dihadapi dan penanganan kesehatan oleh pemerintah.

“Mungkin nanti saya akan kirim, mungkin ketua dan anggota BEM UI untuk ke Asmat. Biar lihat bagaimana medan yang ada di sana, kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama di Papua,” kata Presiden.

Sementara Partai Gerakan Indoneisa Raya (Gerindra) seakan tidak ingin kalah dengan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa, yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan dirinya memberikan kartu merah kepada Presiden ‎Jokowi. Fadli mengatakan dirinya tidak ingin memberikan kartu kuning kepada Jokowi.

"Kalau saya tadi kasih kartu merah, saya juga keluarkan," ujar Fadli Zon dalam perhelatan Musyawarah Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/2).Menurut Fadli, pemberian kartu merah ini juga menegaskan Jokowi tidak perlu maju di Pilpres 2019 nanti. Pasalnya saat ini masyarakat banyak yang dibuat tidak sejahtera. Terlebih banyak janji yang tidak dipenuhi.

"Kalau kartu merah artinya itu cukup satu periode saja," tegasnya‎.

Partai Gerindra juga tegas mendukung ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dia percaya Prabowo mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia."Mendukung Prabowo untuk maju dan kemudian menjadi pemimpin di negeri ini, dan mengubah haluan ke arah yang baru," pungkasnya.Sekadar informasi, ‎saat Presiden Jokowi usai melakukan pidato dalam acara dies natalis ke-68 Universitas Indonesia. Publik dikejutkan dengan seorang mahasiswa yang diduga Ketua BEM UI Zaadit Taqwa‎ memberikan kartu kuning untuk Presiden Jokowi.Dalam video yang tersebar di media sosial itu mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tampak berdiri seorang diri ketika Jokowi baru saja menyelesaikan pidatonya.(ar/as)

DEPOK(KORANRAKYAT.COM) Saat menghadiri acara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-68, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan protes lewat tiupan peluit dan kartu kuning. Aksi solo itu dilakukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa, yang merupakan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, apa yang dilakukan oleh Zaadit Taqwa adalah sebagai pesan murni aspirasi mahasiswa untuk Presiden Jokowi. Karena itu, sudah seharusnya pesan yang disampaikan oleh mahasiswa itu juga perlu didengarkan oleh Presiden Jokowi.

"Sebakinya Presiden ngomong, ayo kritik anda (Mahasiswa, red) apa kepada pemerintah, saya ingin mendengar," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/2).Menurut Fahri, Presiden Jokowi juga jangan langsung menunjukan kekuasaanya, yang tiba-tiba Zaadit Taqwa diusir atau diamankan oleh pasukan pengamanan presiden (Paspamres).

Karena, lanjut legislator asal NTB itu, kampus adalah  tempat orang berpikir dan menyatakan pendapat secara bebas. Jadi Jokowi memang sebaiknya perlu mendengarkan apa yang menjadi keluhan mahasiswa UI ini."Jokowi harus terbuka dong, tidak boleh membawa feodalisme dan kekuasaan di dalam kampus UI, nah itu yang saya sesalkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, kritik yang diberikan oleh mahasiswa UI tersebut sudah menunjukan ingin adanya perbaikan bangsa Indonesia. Sehingga bisa menjadi yang lebih baik lagi.

“Pak Presiden percayalah, sesungguhnya kritik ke Jokowi itu demi kebaikan bangsa ini juga," ujar Fadli Zon saat dikonfirmasi, Jumat (2/2).Fadli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mengaku dirinya sangat mengapresiasi sikap mahasiswa yang maih kritis pada pemerintah demi perbaikan nasib bangsa.

"Saya sangat apresiasi, karena mahasiswa itu harus kritis, karena masyarakat berharap mahasiswa bisa mebawa suara rakyat," katanya.

Menurut Fadli, kritik mahasiswa itu muncul karena adanya ketidakpercayaan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta ini sudah meningkat. Sehingga mahasiswa tersebut berani memberikan protes keras kepada Jokowi."Saya kira itu tanda-tanda (tingkat ketidakpercayaan Jokowi meningkat)," tegasnya.

Fadli menambahkan, dirinya juga melihat saat ini memang apa yang diharapkan masyarakat sangat berbeda jauh dengan kenyataanya. Jadi sangat wajar apabila ada yang melakukan protes ataupun kritikan kepada Presiden Jokowi."Saya kira ini merefleksikan kenyataan bahwa masyarakat berada dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai kenyataan," pungkasnya.

Sekadar informasi, ‎saat Presiden Jokowi usai melakukan pidato dalam acara dies natalis ke-68 Universitas Indonesia. Publik dikejutkan aksi Ketua BEM UI  Zaadit Taqwa‎ memberikan kartu kuning untuk Presiden.Dalam video itu, Zaadit yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tampak berdiri seorang diri ketika Jokowi baru saja menyelesaikan pidatonya. 

Sampai akhirnya Paspampres mendatangi Zaadit yang mengenakan kemeja batik merah itu dan memintanya untuk duduk. Namun bukannya untuk duduk, Zaadit masih tetap berdiri dan malah melakukan aksi mengejutkan. Ia tiba-tiba mengangkat kartu kuning sambil meniupkan peluit. Seperti layaknya seorang wasit sepak bola.Adapun pemberian kartu kuning ke Presiden Jokowi diberikan untuk mengingatkan tentang tiga hal. Pertama soal polemik Plt Gubernur, kedua draf organisasi mahasiswa, dan ketiga gizi buruk asmat.(as)

.

.JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  – Gonjang ganjing  Partai Hanura semakin memanas, setelah saling pecat antar pengurus adanya Musda luar biasa,  dari kubu \Sarifuddin Sudding Sekjen yang dipecat OSO.  Selanjutnya kelompok Oso meminta agar lebih jelas Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang meminta surat Keputusan dari kementerian Hukum dan HAM  No. M.HH-01.AH.1101 Tahun 2018 tentang Restrukuturisasi,Reposisi dan Revitalisasi kepengurunsan DPP Partai Hanura.

            Sekjen Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Tri Dianto ketika ditemui ,Kamis (18/1)2018 mengatakan dan berharap internal mengatakan   partai tak terus bergejolak. “ Kami meminta kubu Sarifuddin Sudding membatalkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa dan kembali kepada kepengurusan yang dipimpin OSO,” ujarnya.Selanjutnya, Tri menegaskan dan memastikan kepemimpinan OSO adalah kepengurusan yang sah karena sudah mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia."Kita berharap pengurus DPC dan DPD yang masih berada di kubu sebelah bisa kembali ke jalan yang benar. Saya yakin dia sudah tahu bahwa kubu Pak OSO sudah menang di jalur hukum," tegasnya. Untuk itu, Tri  menjelaskan dan meminta para pengurus Hanura memberikan kesempatan kepada Oesman Sapta memimpin partai sampai 2020.Ia meyakini OSO bisa membawa Hanura meraih hasil optimal di pemilu."Munaslubnya lebih baik ditunda sekitar dua tahun lagi saja. Biar jadi Munas yang normal. Sebab, sekarang ini harus fokus untuk konsolidasi serta pemenangan pilkada dan persiapan Pemilu 2019," jelasnya. Seiring dengan itu, Tri menandaskan konflik internal hanya membuang energi. Dia berharap para kader Hanura kembali bersatu dan bahu-membahu demi memenangi Pemilu 2019."Yang di DPR, ya, fokus di DPR dan bina dapilnya. Yang belum di DPR, ya, bantu konsolidasi organisasi dan bina calon dapilnya,"tandasnya.( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyoresmi menjabat sebagai Ketua DPR.Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013.Sebagai pejabat negara, Bamsoet terpantau terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara (LKHPN) pada Maret 2016.

Berdasarkan data LHKPN yang diakses dari laman Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), pada Senin (15/1/2018), total kekayaannya sebesar Rp 62.741.953.941 dan USD 211.026.Pundi-pundi kekayaan Bamsoet terdiri dari harta tidak bergerak yakni tanah dan bangunan senilai Rp 38.717.572.000.Tanah yang dia miliki tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Jakarta Pusat, dan Purbalingga.

Sementara kekayaan dari unsur bergerak yakni motor Harley-Davidson, mobil Hummer H2, mobil Toyota Vellfire, mobil Land Rover, mobil Bentley Mulsanne, mobil Jeep Rubicon, mobil Porsche Cayenne, mobil Ferrari California, mobil Rolls-Royce Phantom, mobil Toyota Fortuner, dan mobil Mercedes-Benz S400. 
       Total sejumlah kendaraan mewah itu mencapai Rp 18.770.000.000.

Selain harta kekayaan harta bergerak dan tidak bergerak, Bamsoet juga memiliki kekayaan berupa berupa emas, batu mulia dan barang antik yang mencapai total Rp 998.000.000.Kemudian surat berharga senilai Rp 120.000.000 dan giro USD 211.026.Secara keseluruhan, jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan laporannya pada tahun 2010.Pada enam tahun sebelumnya, Bamsoet hanya memiliki kekayaan Rp 24.116.034.728 dan USD 20.095.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Perseteruan antara Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sarifuddin Suding (Sekjen Partai) berimbas pada saling pecat di antara keduanya. Sarifuddin mengatakan, keputusan pemecatan OSO dilakukan dalam sebuah pertemuan di daerah Blok M, Jakarta Selatan, Senin pagi (15/1/2018). Keputusan itu diambil menyusul mosi tidak percaya yang dikeluarkan sejumlah pengurus dan DPP Partai Hanura kepada OSO. “Iya, benar,” kata Sarifuddin saat dihubungi WARTAWAN  (15/01/2018). 

        Hal senada diungkapkan Wakil Sekjen Partai Hanura, Dadang Rusdiana yang menyatakan mosi tidak percaya ini yang diberikan oleh 27 DPD. “Jadi kita hanya merespons apa yang diisukan oleh DPD yang merasa kepemimpiann Pak OSO ada banyak masalah," kata Dadang. Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura, Rufinus Hutauruk seusai rapat di Blok M menegaskan, banyak laporan keluhan yang disampaikan pihak DPD Hanura kepada Dewan Pembina. 

         “Ada yang menyatakan dipecat seenaknya tanpa melalui proses rapat harian dan seterusnya, kemudian ancaman, kemudian ada juga proses yang sudah dilakukan terhadap keuangan partai kemudian ada juga fakta integritas yang ditabrak dan juga ada juga pengangkatan, pemecatan dan seterusnya,” kata Rufinus. 

           Menurut dia, banyak DPD yang sudah menyampaikan keluhan tentang sikap Oesman Sapta lewat Sekjen Hanura Syarifudin Suding. Namun, keluhan itu sama sekali tidak ditanggapi OSO. Selanjutnya, rapat pengurus Hanura yang dipimpin Sarifuddin ini pun menunjuk Marsekal Madya (Purn) TNI Daryatno yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum Hanura sebagai PLT Ketua Umum. Namun, masa jabatan Daryatno hanya sampai minggu depan, hingga Munaslub Partai Hanura digelar. 

           "Sudah dibahas, tidak akan lama paling lama seminggu. Itu jadwal yang akan ditentukan karena mengingat ada proses verifikasi partai kita mengejar pilkada, kita mengejar pemilu yang akan datang kemudian verifikasi faktual," kata Rufinus. 

Rapat Tandingan 

          Di hari yang sama, Senin (15/01/2018), Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang juga mengadakan rapat dengan sejumlah pengurus Hanura di Kuningan Jakarta. Dalam rapat ini, Sekjen Hanura Sarifuddin Suding dinyatakan dipecat. 

"Kemarin sudah kita putuskan bahwa pergantian sekjen sudah kita lakukan, karena ini merusak marwah partai. Kalau menurut kita mengadakan pergantian, sah sah saja. Bisa dikukan secara prosedural. Secara dministrasi. Secara organisatoris," papar OSO. 

       Menurut OSO, ada kelompok kecil yang ingin merusak partai. Ia pun menyatakan akan tegas menghadapinya. Ketua Bidang Organisasi Partai Hanura, Benny Ramdhani di tengah rapat yang digelar kubu OSO di Kuningan menyatakan, rapat yang digelar kubu Sarifuddin sebagai rapat liar dan ilegal. 

“Jangankan hasil-hasilnya, pelaksanaan rapat itu pun bisa dikatakan liar dan ilegal. Tanpa sepengetahuan ketua umum rapatnya. Rapat yang resmi partai, badang pengurus harian DPP, adalah rapat yang dilaksanakan di tempat ini, atas sepengetahuan ketua umum," kata Benny. 

        Selain itu, Benny pun menuding ada hasutan dan tekanan yang dilakukan kepada beberapa DPD Hanura yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta. "Enggak, yakinlah. Karena beberapa DPD juga sudah menyampaikan ada hasutan terhadap isu-isu yang tidak benar, ada tekanan. Nanti akan ada arus balik lah," papar Benny.

           Menanggapi tuduhan rapat yang digelar pihaknya liar dan ilegal, Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, rapat pleno mesti dihadiri oleh komponen-komponen partai seperti dewan penasehat, dewan pembina, dan dewan kehormatan.
Menurut Dadang “rapat kita yang lengkap, rapat tandingan yang dibuat kubu sana kan tidak lengkap seperti kita jadi kita lebih memenuhi syarat berdasarkan AD ART.” 
Dadang menambahkan, akibat tidak lengkapnya komponen-komponen partai yang hadir di rapat kubu Oesman Sapta, maka keputusannya pun dinilai ilegal.(as)