JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Lieus Sungkharisma  diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Selasa (14/5/2019), terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Senin(13/502019 Mengatakan  Lieus akan dimintai keterangan sebagai saksi. "Informasi dari Bareskrim Selasa (14/5) 2019 yang bersangkutan  dimintai keterangan sebagai saksi di Bareskrim pada pukul 10.00," ujarnya.. 

         Dedi menegaskan  bahwa surat panggilan telah diberikan kepada Lieus. Penyidik nanti akan menggali keterangan Lieus perihal laporan tersebut berdasarkan fakta hukum. "Penyidik secara teknis yang akan menggali berdasarkan suatu fakta hukum,. Sebelumnya, Lieus dilaporkan oleh Eman Soleman, yang merupakan seorang wiraswasta. Laporan dengan nomor LP/B/0441/V/2019/BARESKRIM tersebut tertanggal 7 Mei 2019." ujarnya. 

Dikatakan  Dedi  Selain Lieus, Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen juga dilaporkan dengan dugaan yang sama." Pasal yang disangkakan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tambahnya.(vk) 

JAKARTA,KORANRKYAT.COM- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Kivlan diperiksa sekitar lima jam. Ia keluar didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 15.30 WIB.

Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(13/5)2019 mengatakan Kivlan Zen mendapat 26 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kliennya."Penyidik juga bersikap baik selama pemeriksaan tersebut.Ada sekitar 26 pertanyaan, saya rasa penyidik baik memperlakukan klien kami selaku saksi," ujarnya

Selanjutnya,Pitra menegaskan Kepada penyidik, kliennya telah memberikan sejumlah klarifikasi atas tuduhan tersebut."Kliennya tidak berniat melakukan makar seperti yang dituduhkan oleh pelapor," tegasnya.

Selanjutnya, Pitra menjelaskan
Telah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain yang pertama, bahwasanya kita tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar tersebut. "KIta hanya protes, kita hanya unjuk rasa terhadap kecolongan-kecolongan, dan itu hanya dilakukan di Bawaslu dan di KPU,"jelasnya.
.
Lebih lanjut, Pitra merinci sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin. "Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIMtertanggal 7 Mei 2019," rincinya..

Jadi, Pitra menandaskan Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15." Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tandasnya.( vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Merasa diserang akunnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan Fitnah.

                    Direktur Indikator  Politik Indonesia, Burhan Murtadi di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta selatan , Senin(22/4)2019 mengatakan sesuai laporan Polisi dengan Nomor :LP/B/0394/IV/ Bareskrim tertanggal 22 April 2019, jadi saya atas nama pribadi Burhanuddin  Murtadi sejak kemarin diserang ribuan akunt yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar " Ini  dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf," ujarnya.

                Selanjutnya, Burhanuddin menegaskan dalam viral yang menyebar itu disebutkan saya bicara di suatu forum ada video pendek sekitar 4 menit  yang menyebutkan saya dituduh melakukan strategi postrouf dengan memborbadir publik melalui quick count yang memenangkan paslon  O1. "Pada hal kalau saya dan anda semua bisa cek video pendek tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan quick count," tegasnya.

                Untuk itu, Burhanuddin menjelaskan jadi pada 21 Maret 2019 saya bersama dengan prof Renold Gazali di undang dalam acara diskusi untuk membicarakan tentang  eklektabilitas Pak Jokowi. "Saat itu, saya mengatakan Pak Jokowi paling banter dapat 55 persen karena survey saya sebelumnya sebelum pemilu itu hanya perolehan Pak Jokowi berkisar 54,9 persen," jelasnya.

                 Lebih lanjut, Burhanuddin merinci Kemudian muncul pertanyaan mengapa Pak Jokowi dengan performa sebagai Presiden Petahana tidak bisa mencapai 60 persen. "Disitu saya menjelaskan sekarang di ere postrouf dimana objektif trouf tidak terlalu penting adalah emosional trouf dan ini bukan fenomena unik indonesia tetapi fenomena global," rincinya.

               Seiring dengan, Burhanuddin membeberkan jadi video pendek itu saya jelaskan bahwa postrouf sudah masuk mulai dari kemenangan partai Vides di Honggaria yang di pimpin oleh Victor Orban, kemudian kemenangan Melosjemen Presiden Ceko beraliran kanan." Kemudian Blacksit kemenangan Presiden Donal Trum di Amerika Serikat waktu Pimilihan Presiden 2016 adalah Presiden Berasil Fres Bosenaro.  Fenomena fostrouf ini juga merasuk ke Indonesia  melalui proses musoning Therueoter," bebernya.

             Lebih jauh, Burhanuddin mengungkapkan Jadi media , BPS terus di serang dan orang tidak lagi bicara soal angka atau data tetapi orang bicara soal emosi. Media Sosial memfasilitasi bekerjanya operasi fostrout di Media sosial pemilih hanya bukan hanya berbagai informasi tetapi sekarang pemilih berbagi emosi. (vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten Manggai Sulawesi Tengah.

            Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(17/4)2019 mengatakan Sementara secara umum bisa disimpulkan situasi Kantibmas   seluruh indonesia dari Aceh sampai Papua cukup kondusif ya. "Ada beberapa kejadian dan masalah penundaan pelaksanaan Pemilu di Papua dan sudah dikoordinasikan antara KPU dengan aparat setempat hari ini di upayakan tetap dilaksanakan,"ujarnya.

                 Selanjutnya, Dedi menegaskan demikian juga ada beberapa keterlambatan dan penghambatan masalah pemunggutan suara hari ini di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah teng karena keterlambatan dari pelipatan surat suara oleh staf KPU hari ini. "Diupayakan tetap dilaksanakan . Yang menonjol Pemunggutan suara hari ini di Sulteng dan di Papua. Itu saja dan kalau yang lain alhamdulilah berjalan dengan lancar," Tegasnya.

           Disinggung untuk yang mau menghalang-halangi ke TPS ada engga ya, Dedi menjelaskan ya,ada beberapa pasal Undang-undang No.7 tahun 2017 dan termasuk juga ada peraturan KPU dibuat ada pasal 46, ada pasal 51 . "Isinya dan bunyinya; Barang siapa yang menghalang-halangi seseorang untuk melaksanakan menyampaikan inspirasinya ke TPS itu akan melakukan pencoblosan di Pidana dengan ancaman 2 tahun, kemudian dengan denda Rp 42 Juta," jelasnya.

             Lebih lanjut, Dedi merinci bisa juga di kenakan pasal 511 dan pasal yang di UU No.7 tahun 2018. Tergantung dari Panwas bersama aparat kepolisian ada di Gakumdu melihat fakta Hukum perbuatan seseorang tersebut." Artinya perbuatan orang tersebut telah menghalang-halangi seseorang untuk menyampaikan hak pilihnya adalah ancaman Pidananya," rincinya.

            Ketika ditanya apa sudah yang dilaporkan, Dedi membeberkan laporan sampai hari ini belum ada ,itu tetap akan kita pantau karena pasal itu diterapkannya pada pencoblosan saat ini. "Nanti dari Panwaslu akan melaksanakan hal ini dan Patroli terpadu kepolsian dan TNI akan melaksanakan hal ini patroli terpadu dalam rangka mengantisipasi dengan memberhentikan peristiwa-peristiwa tersebut,"bebernya.

              Seiring dengan itu, Dedi mengungkapkan tanggal sebelumnya ini sebelumnya untuk tindak pidana   pidana Pemilu ada 1 kasus dan proses sidik 1 kasus .
"Menurut tanggal sekarang artinya dari tadi malam sampai tadi pagi ada 3 kasus dan proses sidik 2 kasus dan tahap 2 ada 1 kasus . Tindak Pidana Pemilu selama operasi mantap brata yang sudah terlapor siaga ops Mabes Polri jumlah kasus ada 301 kasus yang proses sidik 91 kasus , kemudian yang tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke JPU ada 109 Kasus," ungkapnya.

                Jadi, Dedi mengakui kemudian yang di selesaikan  P21 ada 45 kasus jadi masih proses untuk selanjutnya P21 dilimpahkan ke tahap 2 . "Untuk kasus menonjol menyangkut masalah pemilu ada 2 kasus.Yang kemudian diselesaikan SP3 dari 301 kasus itu ada 22 kasus yang di SP3 karena tidak  cukup bukti sehingga berhenti dan ada 29 kasus yang P19 oleh JPU. Karena belum lengkap," akunya.(vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Upaya menjaga keamanan jelang kampanye rapat umum yang akan dilaksanakan ,Minggu 24 Maret hingga 13 April 2019 yang akan dilaksanakan seluruh indonesia. Hingga kini TNI Polri sudah melakukan mapping maka besok bersama stecholder bangda ini  akan dilakukan Apel  siaga,Jumat (22/3)2019 pengamanan Pemilu dan khusus Papua akan ada penambahan pasukan fokus pada pengamana Pemilu. 

           Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan , Kamis(21/3)2019 mengatakan  untuk Papua buat korban yang gugur anggota Polri Bhayangkara II  rencana dikirim ke rumah duka di rumah orang tuanya Kalimantan Utara. Apabila sudah sampai rencana hari ini di makamkan. Ada dua jenasah di makamkan di makam pahlawan sesuai permintaan dari pihak keluarga."Kemudian untuk Satgas yang ada di TNI Polri tetap fokus dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan kemudian juga upaya-upaya antisipasi terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi setiap saat disana, " ujarnya.

          Selanjutnya, Dedi menegaskan Polri hari ini juga fokus dalam rangka persiapan menjaga kembali bersama TNI pengamanan Pemilu khususnya nanti tanggal 24 Maret sampai 13 April akan melaksanakan kampanye terbuka. "Potensi-potensi kerawanan seperti ini sudah di Mapping makanya besok rencana TNI Polri seluruh indonesia bersama seluruh komponen bangsa akan mengelar Apel Siaga Pengamanan Pemilu," tegasnya.

            Seiring dengan itu, Dedi menjelaskan untuk Papua khususnya akan ada penambahan pasukan fokusnya dalam rangka untuk pengamanan Pemilu." Ya untuk satuan-satuan saat ini ada di Nduga sudah cukup dalam rangka melakukan investigasi dan langkah-langkah antisipasi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata yang mencoba akan mengganggu proses jalannya Pemilu atau Pemunggutan Suara yang ada di sana," jelasnya.

               Ketika ditanya bentuk seperti apa, Dedi merinci  Kalau pasukan sudah cukup dari TNI Polri sudah cukup dan terutama yang dilakukan oleh satuan-satuan disana adalah penegakan hukum."Dengan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap segala bentuk ancaman maupun serangan yang dilakukan oleh Kelompok tersebut untuk menggangu situasi kamtibmas disana," rincinya. ( vk).