Seputar Dunia

  •  
    Hubungan Baik RI-Kamboja Perlu Ditingkatkan

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Hubungan baik Idonesia-Kamboja telah terjalin cukup lama hal ini

     

SITUBONDO(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menanggapi aksi mahasiswa yang mengangkat buku kuning saat dirinya baru selesai memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat 2 Februari 2018.

“Ya yang namanya aktivis muda, ya namanya mahasiswa, dinamika seperti itu biasalah. Saya kira ada yg mengingatkan itu bagus sekali,” ujar Presiden kepada jurnalis di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu 3 Februari 2018.

Tantang Perwakilan BEM UI Ke Asmat

Presiden menambahkan bahwa dirinya akan mengundang perwakilan dari BEM UI untuk berkunjung ke Papua untuk melihat medan yang dihadapi dan penanganan kesehatan oleh pemerintah.

“Mungkin nanti saya akan kirim, mungkin ketua dan anggota BEM UI untuk ke Asmat. Biar lihat bagaimana medan yang ada di sana, kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama di Papua,” kata Presiden.

Sementara Partai Gerakan Indoneisa Raya (Gerindra) seakan tidak ingin kalah dengan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa, yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan dirinya memberikan kartu merah kepada Presiden ‎Jokowi. Fadli mengatakan dirinya tidak ingin memberikan kartu kuning kepada Jokowi.

"Kalau saya tadi kasih kartu merah, saya juga keluarkan," ujar Fadli Zon dalam perhelatan Musyawarah Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/2).Menurut Fadli, pemberian kartu merah ini juga menegaskan Jokowi tidak perlu maju di Pilpres 2019 nanti. Pasalnya saat ini masyarakat banyak yang dibuat tidak sejahtera. Terlebih banyak janji yang tidak dipenuhi.

"Kalau kartu merah artinya itu cukup satu periode saja," tegasnya‎.

Partai Gerindra juga tegas mendukung ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dia percaya Prabowo mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia."Mendukung Prabowo untuk maju dan kemudian menjadi pemimpin di negeri ini, dan mengubah haluan ke arah yang baru," pungkasnya.Sekadar informasi, ‎saat Presiden Jokowi usai melakukan pidato dalam acara dies natalis ke-68 Universitas Indonesia. Publik dikejutkan dengan seorang mahasiswa yang diduga Ketua BEM UI Zaadit Taqwa‎ memberikan kartu kuning untuk Presiden Jokowi.Dalam video yang tersebar di media sosial itu mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tampak berdiri seorang diri ketika Jokowi baru saja menyelesaikan pidatonya.(ar/as)

DEPOK(KORANRAKYAT.COM) Saat menghadiri acara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-68, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan protes lewat tiupan peluit dan kartu kuning. Aksi solo itu dilakukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa, yang merupakan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, apa yang dilakukan oleh Zaadit Taqwa adalah sebagai pesan murni aspirasi mahasiswa untuk Presiden Jokowi. Karena itu, sudah seharusnya pesan yang disampaikan oleh mahasiswa itu juga perlu didengarkan oleh Presiden Jokowi.

"Sebakinya Presiden ngomong, ayo kritik anda (Mahasiswa, red) apa kepada pemerintah, saya ingin mendengar," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/2).Menurut Fahri, Presiden Jokowi juga jangan langsung menunjukan kekuasaanya, yang tiba-tiba Zaadit Taqwa diusir atau diamankan oleh pasukan pengamanan presiden (Paspamres).

Karena, lanjut legislator asal NTB itu, kampus adalah  tempat orang berpikir dan menyatakan pendapat secara bebas. Jadi Jokowi memang sebaiknya perlu mendengarkan apa yang menjadi keluhan mahasiswa UI ini."Jokowi harus terbuka dong, tidak boleh membawa feodalisme dan kekuasaan di dalam kampus UI, nah itu yang saya sesalkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, kritik yang diberikan oleh mahasiswa UI tersebut sudah menunjukan ingin adanya perbaikan bangsa Indonesia. Sehingga bisa menjadi yang lebih baik lagi.

“Pak Presiden percayalah, sesungguhnya kritik ke Jokowi itu demi kebaikan bangsa ini juga," ujar Fadli Zon saat dikonfirmasi, Jumat (2/2).Fadli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mengaku dirinya sangat mengapresiasi sikap mahasiswa yang maih kritis pada pemerintah demi perbaikan nasib bangsa.

"Saya sangat apresiasi, karena mahasiswa itu harus kritis, karena masyarakat berharap mahasiswa bisa mebawa suara rakyat," katanya.

Menurut Fadli, kritik mahasiswa itu muncul karena adanya ketidakpercayaan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta ini sudah meningkat. Sehingga mahasiswa tersebut berani memberikan protes keras kepada Jokowi."Saya kira itu tanda-tanda (tingkat ketidakpercayaan Jokowi meningkat)," tegasnya.

Fadli menambahkan, dirinya juga melihat saat ini memang apa yang diharapkan masyarakat sangat berbeda jauh dengan kenyataanya. Jadi sangat wajar apabila ada yang melakukan protes ataupun kritikan kepada Presiden Jokowi."Saya kira ini merefleksikan kenyataan bahwa masyarakat berada dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai kenyataan," pungkasnya.

Sekadar informasi, ‎saat Presiden Jokowi usai melakukan pidato dalam acara dies natalis ke-68 Universitas Indonesia. Publik dikejutkan aksi Ketua BEM UI  Zaadit Taqwa‎ memberikan kartu kuning untuk Presiden.Dalam video itu, Zaadit yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tampak berdiri seorang diri ketika Jokowi baru saja menyelesaikan pidatonya. 

Sampai akhirnya Paspampres mendatangi Zaadit yang mengenakan kemeja batik merah itu dan memintanya untuk duduk. Namun bukannya untuk duduk, Zaadit masih tetap berdiri dan malah melakukan aksi mengejutkan. Ia tiba-tiba mengangkat kartu kuning sambil meniupkan peluit. Seperti layaknya seorang wasit sepak bola.Adapun pemberian kartu kuning ke Presiden Jokowi diberikan untuk mengingatkan tentang tiga hal. Pertama soal polemik Plt Gubernur, kedua draf organisasi mahasiswa, dan ketiga gizi buruk asmat.(as)

.

.JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  – Gonjang ganjing  Partai Hanura semakin memanas, setelah saling pecat antar pengurus adanya Musda luar biasa,  dari kubu \Sarifuddin Sudding Sekjen yang dipecat OSO.  Selanjutnya kelompok Oso meminta agar lebih jelas Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang meminta surat Keputusan dari kementerian Hukum dan HAM  No. M.HH-01.AH.1101 Tahun 2018 tentang Restrukuturisasi,Reposisi dan Revitalisasi kepengurunsan DPP Partai Hanura.

            Sekjen Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Tri Dianto ketika ditemui ,Kamis (18/1)2018 mengatakan dan berharap internal mengatakan   partai tak terus bergejolak. “ Kami meminta kubu Sarifuddin Sudding membatalkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa dan kembali kepada kepengurusan yang dipimpin OSO,” ujarnya.Selanjutnya, Tri menegaskan dan memastikan kepemimpinan OSO adalah kepengurusan yang sah karena sudah mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia."Kita berharap pengurus DPC dan DPD yang masih berada di kubu sebelah bisa kembali ke jalan yang benar. Saya yakin dia sudah tahu bahwa kubu Pak OSO sudah menang di jalur hukum," tegasnya. Untuk itu, Tri  menjelaskan dan meminta para pengurus Hanura memberikan kesempatan kepada Oesman Sapta memimpin partai sampai 2020.Ia meyakini OSO bisa membawa Hanura meraih hasil optimal di pemilu."Munaslubnya lebih baik ditunda sekitar dua tahun lagi saja. Biar jadi Munas yang normal. Sebab, sekarang ini harus fokus untuk konsolidasi serta pemenangan pilkada dan persiapan Pemilu 2019," jelasnya. Seiring dengan itu, Tri menandaskan konflik internal hanya membuang energi. Dia berharap para kader Hanura kembali bersatu dan bahu-membahu demi memenangi Pemilu 2019."Yang di DPR, ya, fokus di DPR dan bina dapilnya. Yang belum di DPR, ya, bantu konsolidasi organisasi dan bina calon dapilnya,"tandasnya.( vk)

Monday, 15 January 2018 15:50

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Baru Gantikan Setnov

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyoresmi menjabat sebagai Ketua DPR.Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013.Sebagai pejabat negara, Bamsoet terpantau terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara (LKHPN) pada Maret 2016.

Berdasarkan data LHKPN yang diakses dari laman Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), pada Senin (15/1/2018), total kekayaannya sebesar Rp 62.741.953.941 dan USD 211.026.Pundi-pundi kekayaan Bamsoet terdiri dari harta tidak bergerak yakni tanah dan bangunan senilai Rp 38.717.572.000.Tanah yang dia miliki tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Jakarta Pusat, dan Purbalingga.

Sementara kekayaan dari unsur bergerak yakni motor Harley-Davidson, mobil Hummer H2, mobil Toyota Vellfire, mobil Land Rover, mobil Bentley Mulsanne, mobil Jeep Rubicon, mobil Porsche Cayenne, mobil Ferrari California, mobil Rolls-Royce Phantom, mobil Toyota Fortuner, dan mobil Mercedes-Benz S400. 
       Total sejumlah kendaraan mewah itu mencapai Rp 18.770.000.000.

 

Selain harta kekayaan harta bergerak dan tidak bergerak, Bamsoet juga memiliki kekayaan berupa berupa emas, batu mulia dan barang antik yang mencapai total Rp 998.000.000.Kemudian surat berharga senilai Rp 120.000.000 dan giro USD 211.026.Secara keseluruhan, jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan laporannya pada tahun 2010.Pada enam tahun sebelumnya, Bamsoet hanya memiliki kekayaan Rp 24.116.034.728 dan USD 20.095.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Perseteruan antara Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sarifuddin Suding (Sekjen Partai) berimbas pada saling pecat di antara keduanya. Sarifuddin mengatakan, keputusan pemecatan OSO dilakukan dalam sebuah pertemuan di daerah Blok M, Jakarta Selatan, Senin pagi (15/1/2018). Keputusan itu diambil menyusul mosi tidak percaya yang dikeluarkan sejumlah pengurus dan DPP Partai Hanura kepada OSO. “Iya, benar,” kata Sarifuddin saat dihubungi WARTAWAN  (15/01/2018). 

        Hal senada diungkapkan Wakil Sekjen Partai Hanura, Dadang Rusdiana yang menyatakan mosi tidak percaya ini yang diberikan oleh 27 DPD. “Jadi kita hanya merespons apa yang diisukan oleh DPD yang merasa kepemimpiann Pak OSO ada banyak masalah," kata Dadang. Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura, Rufinus Hutauruk seusai rapat di Blok M menegaskan, banyak laporan keluhan yang disampaikan pihak DPD Hanura kepada Dewan Pembina. 


         “Ada yang menyatakan dipecat seenaknya tanpa melalui proses rapat harian dan seterusnya, kemudian ancaman, kemudian ada juga proses yang sudah dilakukan terhadap keuangan partai kemudian ada juga fakta integritas yang ditabrak dan juga ada juga pengangkatan, pemecatan dan seterusnya,” kata Rufinus. 

           Menurut dia, banyak DPD yang sudah menyampaikan keluhan tentang sikap Oesman Sapta lewat Sekjen Hanura Syarifudin Suding. Namun, keluhan itu sama sekali tidak ditanggapi OSO. Selanjutnya, rapat pengurus Hanura yang dipimpin Sarifuddin ini pun menunjuk Marsekal Madya (Purn) TNI Daryatno yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum Hanura sebagai PLT Ketua Umum. Namun, masa jabatan Daryatno hanya sampai minggu depan, hingga Munaslub Partai Hanura digelar. 

           "Sudah dibahas, tidak akan lama paling lama seminggu. Itu jadwal yang akan ditentukan karena mengingat ada proses verifikasi partai kita mengejar pilkada, kita mengejar pemilu yang akan datang kemudian verifikasi faktual," kata Rufinus. 

Rapat Tandingan 

          Di hari yang sama, Senin (15/01/2018), Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang juga mengadakan rapat dengan sejumlah pengurus Hanura di Kuningan Jakarta. Dalam rapat ini, Sekjen Hanura Sarifuddin Suding dinyatakan dipecat. 

"Kemarin sudah kita putuskan bahwa pergantian sekjen sudah kita lakukan, karena ini merusak marwah partai. Kalau menurut kita mengadakan pergantian, sah sah saja. Bisa dikukan secara prosedural. Secara dministrasi. Secara organisatoris," papar OSO. 

       Menurut OSO, ada kelompok kecil yang ingin merusak partai. Ia pun menyatakan akan tegas menghadapinya. Ketua Bidang Organisasi Partai Hanura, Benny Ramdhani di tengah rapat yang digelar kubu OSO di Kuningan menyatakan, rapat yang digelar kubu Sarifuddin sebagai rapat liar dan ilegal. 

“Jangankan hasil-hasilnya, pelaksanaan rapat itu pun bisa dikatakan liar dan ilegal. Tanpa sepengetahuan ketua umum rapatnya. Rapat yang resmi partai, badang pengurus harian DPP, adalah rapat yang dilaksanakan di tempat ini, atas sepengetahuan ketua umum," kata Benny. 

        Selain itu, Benny pun menuding ada hasutan dan tekanan yang dilakukan kepada beberapa DPD Hanura yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta. "Enggak, yakinlah. Karena beberapa DPD juga sudah menyampaikan ada hasutan terhadap isu-isu yang tidak benar, ada tekanan. Nanti akan ada arus balik lah," papar Benny.

           Menanggapi tuduhan rapat yang digelar pihaknya liar dan ilegal, Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, rapat pleno mesti dihadiri oleh komponen-komponen partai seperti dewan penasehat, dewan pembina, dan dewan kehormatan.
Menurut Dadang “rapat kita yang lengkap, rapat tandingan yang dibuat kubu sana kan tidak lengkap seperti kita jadi kita lebih memenuhi syarat berdasarkan AD ART.” 
Dadang menambahkan, akibat tidak lengkapnya komponen-komponen partai yang hadir di rapat kubu Oesman Sapta, maka keputusannya pun dinilai ilegal.(as)

Wednesday, 10 January 2018 13:48

45 Tahun PDI P Presiden Gelorakan Semangat Indonesia Maju

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT,COM) Di hadapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan para kader PDIP dari seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk bersama-sama terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian bagi bangsa Indonesia. Saat ini, menurut Presiden, perjuangan belum berakhir. Kita semua masih harus mengemban tugas sejarah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang terbebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang.

Demikian ajakan yang disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peringatan HUT ke-45 PDIP di Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2018."Kita harus terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila," ujarnya penuh semangat.

Dalam sambutannya itu, Kepala Negara menyatakan bahwa 45 tahun perjalanan PDIP telah mengukuhkan partai berlambang moncong banteng itu sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. PDIP juga selalu menjadi yang terdepan untuk memperkukuh kebinekaan dan memegang teguh ideologi bangsa."Perjalanan 45 tahun ini telah menorehkan catatan kebesaran PDI Perjuangan. Rintangan berat berhasil dilalui, semangat perjuangan tidak pernah padam, kekompakan tidak pernah pudar, kepemimpinan yang kuat tidak ada yang menyangsikan, dan gotong royong selalu memperkukuh partai," tuturnya.

Presiden Joko Widodo juga memuji PDIP sebagai partai yang memiliki kader militan namun demokratis dan visioner tanpa melupakan sejarah bangsa. PDIP juga disebutnya sebagai pendukung penting visi dan pembangunan Indonesia-sentris dan pendukung pelaksanaan Nawacita di seluruh nusantara."Indonesia juga beruntung memiliki PDI Perjuangan yang merupakan gambaran kebinekaan Indonesia, yang ketunggalikaannya selalu memperkuat semangat persatuan Indonesia, yang selalu mendukung perjuangan melawan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan," ia menambahkan.Ia pun percaya bahwa semangat gotong royong lah yang menjadikan PDIP dapat bertahan hingga sekarang ini. Semangat itulah yang dimintanya untuk terus dipelihara.

"Gotong royonglah yang membuat kita bisa bersatu dalam satu rampak barisan, yang membuat kita yakin bahwa kita akan mampu berjuang untuk satu tujuan mulia, dan yang membuat kita yakin bahwa PDI Perjuangan akan terus menerus menjadi wadah perjuangan rakyat Indonesia," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.Di penghujung sambutannya, Presiden Joko Widodo sekaligus mengajak para kader PDIP untuk terus mendukung visi dan misi pemerintah. Kerja keras seluruh kader PDIP amat dinantikan sebagai sumbangsih dalam membangun bangsa ini.

 

"Kita harus terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Kita harus bekerja keras untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.Hadir pula pada Peringatan HUT ke-45 PDI Perjuangan, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Ketua Umum MPR Zulkifli Hasan, sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja dan juga para ketua umum partai politik.(eas)

 

 

JAKARTA (KRJ.COM) - Abdullah Azwar Anas mengembalikan mandat penugasan sebagai cawagub Jatim 2018 ke PDIP dan PKB. Hal ini dia lakukan setelah beredarnya isu mundurnya Anas sebagai cawagub Jatim. Sebelumnya, Anas siap mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) maju Pilgub Jatim. Gus Ipul-Anas juga sempat bersafari politik ke beberapa daerah di Jatim. Namun, situasi politik berubah karena isu mundurnya Anas sebagai cawagub Jatim. Anas juga sempat 'menghilang' dari peredaran.Berikut isi lengkap penjelasan tentang pengembalian mandat tersebut dari keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (6/1/2018):

Yth. Para Kiai, tokoh masyarakat, kawan-kawan seperjuangan, dan seluruh masyarakat Jawa Timur, teristimewa masyarakat Banyuwangi yang sangat saya cintai.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Melalui perenungan mendalam usai salat Subuh hari ini, dengan memohon pencerahan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala dinamika yang terjadi, dengan ini saya menyampaikan beberapa hal.

Berbagai cobaan, godaan kekuasaan, penyuapan, bahkan cara-cara yang tidak manusiawi telah saya lalui dalam hampir dua periode memimpin Banyuwangi, dan Alhamdulillah, saya bisa atasi dan masyarakat Banyuwangi memberi apresiasi atas kerja pelayanan saya dengan berbagai indikator perbaikan yang rigid dan terukur, seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan pesat pendapatan per kapita rakyat.

Namun ketika saya berproses dalam pencalonan sebagai wakil gubernur, ada pihak-pihak yang menggunakan segala cara yang mengorbankan kehormatan keluarga saya, rakyat Banyuwangi dan Jawa Timur, serta para ulama dan sesepuh yang selama ini membimbing saya. Untuk itu, demi tanggung jawab saya kepada masyarakat, bahwa menjadi pemimpin itu harus amanah, juga demi terwujudnya program-program kerakyatan partai dalam pembangunan untuk menyejahterakan rakyat Jatim, maka saya memberikan kembali mandat penugasan sebagai cawagub Jatim ke partai.

Saya sungguh mengucapkan terima kasih, kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, keluarga besar PDI Perjuangan dan Nahdliyin yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Ibu Megawati telah mengajarkan kepada kami semua untuk memegang teguh komitmen terhadap aspek-aspek kepemimpinan.

Akhir kata, saya tetap percaya bahwa mereka yang menggunakan politik segala cara akan diberikan keadilan oleh Allah SWT. Saya percaya ada nur-keadilan yang akan menerangi hamba Allah yang tidak sempurna ini. Untuk selanjutnya, saya akan berjuang dengan segenap daya dan upaya, bersama-sama rakyat Banyuwangi, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua sebagaimana telah berhasil kita jalankan dalam hampir delapan tahun terakhir.

Wassalamualaikum Wr Wb

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)  – Presiden Joko Widodo tiba di Balai Pertemuan Jakarta Convention Center (JCC) untuk menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Senin (18/12/2017).Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik coklat datang sekitar pukul 19:45. Ia hadir bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selain itu, tampak di belakang Presiden Jokowi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan mantan Presiden BJ Habibie Setibanya Presiden Jokowi, Munaslub Golkar langsung dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

        Munaslub digelar untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto tang terseret kasus korupsi e-KTP. Dalam Munaslub, nama Airlangga Hartarto menjadi kandidat paling kuat untuk menduduki jabatan tersebut. Sebelumnya dalam Rapimnas pagi tadi, Airlangga sudah ditetapkan menjadi Ketua Umum menggantikan Setnov dalam periode yang tersisa. Munaslub dihadiri beberapa tokoh senior Golkar diantaranya Akbar Tanjung dan Aburizal Bakrie. Pemimpin partai lain juga terlihat hadir diantaranya Ketua Umum Partai Pelindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen PDI Perjuangan Has to Kristanto. Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly juga tampak hadir.

     Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengumbar sindiran politiknya yang bernada guyon saat memberikan pidato sambutan di perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Jokowi saat itu mengatakan, bahwa di partai berlogo beringin hitam ‎ini banyak kelompok-kelompok besar. Kelompok ini pun isinya semuanya adalah tokoh-tokoh senior.

       "Setau saya di Partai Golkar ada grup besar, seperti ada grup dari Pak Jusuf Kalla, ada grup besar dari Pak Aburizal Bakrie, ada juga grupnya Pak Luhut Binsar, ada juga grup besarnya Pak Akbar Tandjung, ada juga grupnya Pak Agung Laksono, dan grup besar lainnya," ujar Presiden Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan kader Golkar, JCC, Jakarta,

       Karena itu, menurut mantan Wali Kota Solo ini, dengan banyaknya kelompok atau grup besar tersebut, jangan sampai berbeda pandangan yang bisa mempengaruhi kesolidan partai. Semua harus kompak, mengingat banyak agenda politik ke depan. Karena, apabila ada konflik internal di Golkar maka bisa berdampak pada kondisi kegaduhan politik nasional."Harus ingat sebentar lagi tahun politik, soliditas Golkar dibutuhkan, bila Golkar bermasalah biasanya berdampak pada politik nasional," katanya. Presiden Jokowi pun mengajak Partai Golkar bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan Indonesia emas, dan bisa bekerja sama dalam segala bidang. Itu semua membutuhkan peran dari kader Golkar dalam membantu pemerintah."Jadi Partai Golkar kerja bersama pemerintah untuk mewujudkan masa keemasan," pungkasnya.(eas)

 

 

 

 

 

 

TANGERANG(KORANERAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengapresiasi sejumlah inovasi di bidang ekonomi kerakyatan yang telah dikembangkan oleh kader-kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

         Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tiga Pilar PDI-Perjuangan, pada Sabtu, 16 Desember 2017, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.Rakornas tersebut mengusung tema Berdikari untuk Indonesia Raya."Saya sangat bangga terhadap inovasi-inovasi kerakyatan yang telah dikembangkan oleh kader-kader PDIP," ujar Presiden.

        Meskipun demikian, Presiden tak ingin berpuas diri. Ia mengajak para kader PDI-Perjuangan untuk terus menumbuhkan semangat berdikari, gotong royong, dan kerja sama guna mewujudkan Indonesia yang berdaya saing tinggi serta bisa memenangkan persaingan global."Tugas berat itu membutuhkan kerja sama, kerja bareng antar kita. Dengan semangat gotong royong, wajib kita perkuat. Cita-cita membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Presiden.

        Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa semangat berdikari jugalah yang mendasari pemerintah untuk terus membangun Indonesia dari pinggiran dan desa serta memberdayakan masyarakat bawah."Semangat Berdikari itulah yang membuat kami semangat memperbaiki retribusi aset, memberikan modal usaha pada rakyat," tutur Presiden.Infrastruktur misalnya, pemerintah telah berusaha keras untuk membangun infrastruktur mulai dari perbatasan, pelabuhan, jalan, hingga jalur kereta api yang diyakini dapat memberi nilai lebih pada produk rakyat di kampung-kampung dan UMKM.

     Selain itu, Presiden juga meyakini bahwa infrastruktur bukan hanya masalah ekonomi, tetapi infrastruktur juga dapat mempersatukan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia."Karena pemerataan di bidang infrastruktur ini kalau betul-betul bisa kita kerjakan akan bisa memberikan rasa keadilan, rasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Presiden.Di samping itu, petani dan nelayan juga tak luput dari perhatian Kepala Negara. Ia berharap agar para kader PDI-Perjuangan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Tanah Air.

         Salah satunya dengan mengorganisir petani dan nelayan ke dalam kelompok-kelompok besar sehingga mereka akan memiliki kekuatan modal, produksi, dan pemasaran agar bisa bersaing dengan perusahaan besar di dalam maupun luar negeri."Kita ingin agar kader PDI Perjuangan bisa mengorganisasi petani-petani dalam kelompok besar usaha gotong royong," ujar Presiden.

           Dalam sambutannya, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa demokrasi ekonomi Pancasila harus berwujud dalam suatu keputusan perencanaan pembangunan, tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia Raya yang berdiri diatas kaki sendiri.“Pembangunan berdikari merupakan perencanaan pembangunan menyeluruh ‘overall planning’ di segala bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan mental,” ucap Presiden Republik Indonesia ke-5 tersebut.

            Perencanaan pembangunan tersebut harus menjadi milik dari rakyat dan dilaksanakan oleh seluruh elemen rakyat indonesia, artinya ruang partisipasi rakyat dalam pembangunan harus dibuka lebar inilah yang dimaksud dengan implementasi gotong royong dalam perekonomian nasional, hakikinya rakyat selalu dilibatkan. Hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Republik Indonesia ke-3 B.J. Habibie, para Menteri Kabinet Kerja, dan para kader PDI-Perjuangan dari seluruh Indonesia.(eas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday, 14 December 2017 16:23

Airlangga Hartarto Ketum Golkar Gantikan Setnov

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Airlangga Hartarto resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar‎. Ia menggantikan Setya Novanto yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, berdasarkan AD/ART saat ini jabatan ketua umum sudah kosong karena Setya Novanto sudah menjadi terdakwa di kasus e-KTP. Dalam pasal 14 AD/ART Partai Golkar dinyatakan apabila status ketua umum sudah terdakwa, maka pencarian orang untuk menduduki posisi tersebut dilakukan lewat rapat pleno.

"Oleh karena itu, pleno ini adalah pergantian Setya Novanto kepada Airlangga Hartarto. Jadi itu bukan Plt tapi ketua umum definitif," ujar Nurdin dalam rapat pleno Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Rabu, (13/12).

          Pada tanggal 19 Desember nanti, ujar Nurdin, Partai Golkar akan menyelenggarakan musyawarah luar biasa (munaslub) di Jakarta. Itu dilakukan untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar. "Jadi nanti akan dikukuhkan di Munaslub," ujarnya.

           Maka pada Rabu tengah malam ini, Partai Golkar resmi telah memiliki ketua umum yang baru, yakni Airlangga Hartarto. "Jadi malam ini Partai Golkar sudah mempunyai ketua umum baru," kata Nurdin. Rapat pleno Partai Golkar dilakukan dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.40 WIB. Hasil dari keputusan pleno ini maka akan dilaporkan dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas).(eas)

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, 25 November 2017 23:04

Ngabalin: Ketua Partai Sebaiknya Tak Jadi Menteri

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Setia Novanto ditetapkan tersangka, meskipun mengalami kecelakaan  Setnov didesak tinggalkan  kursi Ketua Umum Partai Golkar, sementara  pleno  tetapkan  PLT  Idrus Marham, kendati desakan  ada yang minta  Munas Luar Biasa, namun tetap ditunggu 7 hari setelah praperadilan.

          Wakil Sekjen Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar,  Ali Mochtar Ngabalin  ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis ( 23/ 11)2017 mengatakan Kalau PLT kan pelaksa, keseimpulan terkait dengan  akan kita segera menggelar musyawarah luar biasa Nasional Partai Golkar atau bagaiman sikap  Partai Golkar terait dengan hasil praperadilan. “Saya mau mengatakan kepada teman-teman bahwa  karena asas praduga tak bersalah itu sebagai bentuk dari pada   kesadaran kita pada pemahaman kita kepada  hukum Tanah air ,” ujarnya.

       Ali menegaskan hari ini  Setia Novanto mungkin bisa terjadi pada yang lain karena itu setelah saya dikasih tahu teman-terman DPD I Partai Golkar telah bergerak di 15 hingga 20 DPD ,saya bilang tidak bisa sebagai kader partai Golkar  sebagai pengurus kita harus tunduk pada ketetapan organisasi  politik , apalagi kita kemarin melaksanakan rapat Pleno semua harus taat azas . Bersabar sedikit jangan ada yang kebelet cepat atau lambat barang ini akan selesai. Kita punya ketua umum yang baru atau selesai menghadapi poltik dan jangan kita menari-,menari digendang orang  lain, Ini politik ,” tegasnya.

  Menyingung penegasannya praperadilan, Ali menjelaskan Insyah Allah , kita menungu praperadilan dan saya malah mengusulkan menyampaikan kepada teman-teman Pak Novanto untuk penghormatan dirinya dan partai Politik namanya Golkar ajaklah bicara dengan baik dengan beliau.” Sentuh  hatinya tidak tersandera mustahil beliau mengatakan dengan penuh kesadaran diri untuk mengatakan  berhenti dan  mempersilakan teman-teman lain memilih ,” jelasnya

 

          Ketika ditanya apakah pernah Koordinasi dengan Pak Setia Novanto, Ali menandaskan  punya komunikasi langsung dan saya sedang minta ijin ke KPK  mudah-mudahan saya dijinkan , kalau saya berjumpa dengan beliau menyampaikan pikiran-pikiran murni dengan hati nurani kepada beliau. “Karena saya bukan sub ordinat di Partai Golkar itu dan saya ingin datang sebagai  warna utuk bisa menyampaikan  sebuah pembelajaran politik menggunkan moral agar orang tidak boleh menggunakan kekuasaan yang merampok dan mencuri mengkapitalisasikan jabatan,” tandasnya.

          Sementara beberapa kader siap  Munas luar biasa, diatranya  Ali mengakui  kenapa Kau tak sebut saya sebagai ketua umum partai Golkar. Memang dimana kekuranganku, Saya calon Ketua umum . Sekali -sekali Partai Golkar dipimpin oleh Orang sorbanan.”  Sudah ada nama-nama  seperti Nurdin Halid, Idrus Marham, Bambang Soesatyo,  Azis Samsuddin, banyak sekali tidak ada yang kurang dan kalau di Golkar itu banyak sekali. Saya saja baru 9 tahun di Partai Golkar mau jadi Ketua umum,” akunya.

       Sedangkan nama  Erlangga, Ali menambahkan Kalau saya mengusulkan dan insyah Allah kalau saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Presiden mau mengatakan  bilang supaya orang yang memimpin Partai Golkar itu  jangan punya jabatan di pemerintahan dan di DPR .”Toh kemudian jelas baik Bendahara Umum, Sekjend , Ketua umum itu supaya tidak ada kaitan-kaitan dengan urusan APBN, kasihan ini partai  tersandra nanti. Udah deh kalau ente,” tambahnya. (vk)    

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Harapan Ketua DPR RI Setya Novanto yang kerab dipanggil ; Setnov yang  juga ketua Umum Golkar yang sudah mengikrarkan Joko Widodo sebagai Presiden ternyata pupus. Baik penasehat hukunya yang selalu menggadang gadang Presiden untuk memberikan bantuan ternyata tak ada tangggapan dari Joko Widodo , bahkan Setnov diminta untuk mengikuti proses hukum yang ada.    

Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo dalam menanggapi pernyataan Setya Novanto yang mengatakan akan meminta perlindungan kepada Presiden terkait kasus yang dihadapinya. Hal ini ia sampaikan kepada jurnalis seusai menghadiri acara Pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan tahun 2017 di Balai Kartini, Senin, 20 November 2017.

“Saya _kan_ sudah menyampaikan Pak Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Sudah.” Kata Presiden.Saat ditanya oleh jurnalis mengenai hubungannya dengan DPR, Presiden Jokowi pun mengatakan hubungannya masih baik-baik saja.Menanggapi pertanyaan jurnalis tentang perlunya penggantian ketua DPR, Presiden Jokowi pun menjawab agar segala sesuatunya mengikuti mekanisme yang berlaku. “Ya itu _kan_ ada mekanismenya untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara. Kan ada mekanismenya. Ikuti saja mekanisme dan aturan-aturan yang ada.” Ucap Jokowi (eas)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Ketua DPR RI Setya Novanto  mengalami kecelakaan mobil, Kamis (16/11/2017). Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Sejumlah pengurus partai Golkar mendatangi Rumah Sakit di Permata Hijau, bahkan Idrus Marham menyampaikan bahwa Setyanovanto untuk tetap taat hokum dan penuhi panggilan KPK, tapi sayangnya saat akan datangi gedung KPK kecelakaan di jalan.

Sekretaris  Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham ditemui di Mabes Polri,Kamis (16/11)2017 mengatakan sebagai Sekjen  Partai Golkar secara Pribadi  untuk kita juga berharap agar proses hukum Setya Novanto ini  bisa cepat selesai dan karena itu saya sampai bisa selesai juga tadi pagi saya berkunjung ke tumah  Setya Novanto.”Saya katakan kita berharap Setya Novanto  .kita berharap agar  mau datang memenuhi pangilan KPK dan memang Partai Golkar dari awal sudah menyampaikan kita menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK  sebagai penegak hukum  karena itu ya kita  harapkan Setnov  tetap Konsisten,Koperatif terhadap  proses-proses yang ada,”ujarnya.

            Sementara Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, menuturkan, Setnov mengalami kecelakaan terjadi tak jauh dari rumah sakit tersebut. Ia menjelaskan, saat itu Novanto terburu-buru menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk melangsungkan siaran langsung. Setelah melangsungkan siaran langsung, Novanto berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan.Kejadian berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB. Fredrich dihubungi oleh ajudan dan dikabari bahwa Novanto mengalami kecelakaan."Tapi di perjalanan ajudan ngasih tahu 'Pak kita kecelakaan mobil kaca depan mobil hancur copot' beliau luka langsung pingsan," kata Fredrich di RS Medika Permata Hijau, Kamis malam.

Novanto kemudian dilarikan ke Unit Gawat Darurat. Fredrich mengaku belum mengetahui siapa saja yang berada dalam mobil tersebut. Menurut dokter, kata dia, tekanan darah Novanto hampir mencapai 190."Beliau kan ada jantung, hipertensi, dan beliau punya history vertigo. Apakah dalam keadaan sekarang beliau tekanan stres dengan tugas negara," tuturnya.

Ia menjelaskan, Novanto dalam kondisi pucat, luka di kepala, sedikit benjol dan bengkak di tangan. Kepala Novanto dibalut perban.Saat ini Novanto sudah dibawa ke kamar VIP. Menurutnya, Novanto didampingi empat dokter rawat, yakni ahli jantung, internis, ahli syaraf, dan ahli bedah.

Setelah kecelakaan tersebut, Fredrich berkonsultasi dengan dokter yang menangani Novanto sambil menunjukkan rekam medis Novanto. Fredrich mengaku memiliki rekam medis Novanto di ponselnya saat Novanto dirawat di RS Premier, Jatinegara, beberapa waktu lalu.

"Jadi istilahnya jantung ada titik pembuluh darah, ada pembuluh darah gede. Di sini mampet, di sini mampet. Ini yang bisa bikin game over. Katanya enggak boleh stres," kata Fredrich. Saat ini, kata dia, Novanto belum siuman. Ia meminta seluruh pihak mendoakan Novanto agar cepat sembuh. "Yang jelas mohon doanya supaya beliau cepet sembuh. Bagaimana keadaannya yang bisa menjelaskan kan dokter, bukan saya," tuturnya.

Adapun istri Novanto tiba di lokasi sekitar Pukul 20.00 WIB. Namun, ia menolak untuk dimintai keterangan oleh wartawan dan langsung naik ke lantai tiga tempat Novanto dirawat.(as/vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Sekitar 10 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mendatangi kediaman pribadi Ketua DPR RI, Setya Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017) sekitar pukul 21.30 malam.

 Terlihat pula sejumlah personil kepolisian dari Brimob di depan kediamannya berjaga-jaga. Awak media tampak ramai menunggu kehadiran Setya Novanto dan penyidik KPK yang memasuki rumah pribadinya.Hingga berita ini diturunkan, petugas KPK masih berada di lingkungan sekitar rumah Novanto.

           Saat penyidik berada di dalam rumah, sejumlah politikus Partai Golkar berdatangan ke kediaman sang ketua umum. Mereka antara lain Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, dan Ketua Banggar DPR sekaligus Ketua DPP Golkar Azis Syamsuddin, namun tak bisa masuk karena terhalang petugas, sehingga hanya duduk di café dekat rumah Setnov.

         Sementara Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin, sudah terlebih dahulu berada di dalam rumah. Hampir dua jam setelah penyidik datang, Mahyudin keluar rumah sang ketua umum. Saat berjalan keluar, Mahyudin mengatakan, Novanto tidak ada di dalam rumah."Tidak ada," kata Mahyudin Rabu malam, sekitar pukul 23.16 WIB. Menurut Mahyudin, hanya ada istri, pengacara dan pembantu di dalam rumah.   Penyidik KPK hingga pukul 03.00 Wib  Pagi, keluar dengan membawah sejumlah berkas yang ada di tas koper serta CCTV rumah, tapi tanpa membawah Setnov.


              Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi memastikan kondisi kebatinan kliennya dalam kondisi baik meskipun telah ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Hal tersebut diungkapkan Fredrich seusai dirinya bertemu dengan Novanto di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

"Tadi Pak Novanto masih mengikuti Sidang Paripurna, menjalankan tugas sebagai ketua DPR, beliau menerima laporan-laporan dari DPD, beliau sangat sibuk," ujar Fredrich yang menggambarkan kondisi kebatinan Novanto dalam kondisi baik.

          Saking sibuknya Novanto dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR, Fredrich mengaku hanya sempat berbicara sebentar untuk melaporkan perkembangan terakhir yang dijalankan sebagai kuasa hukumnya.

          "Saya sempat melaporkan kepada beliau upaya yang sudah saya lakukan, begitu kira-kira," ucapnya. Menurut Fredrich, Novanto dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya tidak pernah merasa takut dan pastinya orang-orang di sekitarnya akan berkorban dengan membela pimpinan DPR."Pak Setya Novanto itu sangat santun, sangat menjunjung tinggi hukum tetapi beliau pasti akan membela diri, bila ada pihak-pihak tertentu yang merusak konstitusi," ujarnya.(as)

 

 

 

 

Saturday, 11 November 2017 12:13

Tarung Gajah Setnov Ketua Golkar VS KPK

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sebuah pertarungan gajah Ketua Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto kembali resmi ditetapkan sebagai  tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ini merupakan kedua kalinya KPK menetapkan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

            Pada 17 Juli 2017, Setnov pernah ditetapkan tersangka dengan sangkaan yang sama. Namun, status tersangka Setnov kandas setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Setya. Kini, KPK yakin, dan mengklaim telah menutup semua celah hukum yang bisa dimanfaatkan Setya Novanto untuk melawan. KPK, kali ini, sangat yakin, bahwa ada bukti baru penetapan Setya Novanto.

      Setnov diduga melakukan korupsi bersama-sama Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong.KPK telah memanggil Setnov dua kali saat proses penyelidikan, yakni pada 13 dan 18 Oktober 2017, namun yang bersangkutan mangkir dengan alasan ada tugas selaku anggota dewan. Lembaga antirasuah pun tetap melanjutkan proses hukum tersebut dengan melakukan gelar perkara.

            Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup, pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017."KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR," kata Saut

          Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, setelah mempelajari putusan praperadilan yang memenangkan Setnov, pihaknya kembali melakukan penyelidikan dari awal. Bahkan, Febri menyebut pihaknya telah mengantongi bukti baru keterlibatan Setnov.  "Ada bukti baru, dan juga tentu saja penanganan kasus ini tidak bisa dipisahkan dari konstruksi besar kasus KTP elektronik lainnya," kata Febri menjawab pertanyaan wartawan  saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta, Jumat (10/11) malam.

"Sehingga beberapa fakta-fakta yang sudah muncul sebelumnya, itu tetap masih digunakan dalam seluruh perkara KTP elektronik ini," tutur Febri.

          Febri mengaku pihaknya juga tak terlalu memedulikan langkah hukum Setnov jika kembali mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya. Menurut dia, KPK saat ini fokus dalam menangani kasus e-KTP, dengan tersangka Setnov.

        "Kami fokus saja di proses penanganan perkara saat ini, nanti kita akan maksimalkan proses pembuktiannya, dan kita cukup yakin dengan bukti yang ada," ujarnya.Namun, Febri belum mau merinci bukti baru yang sudah dipegang KPK.

         Saat disinggung bukti baru ini terkait dengan transaksi uang lintas negara yang melibatkan Anang Sugiana dan rekan Setnov Made Oka Masagung, Febri mengaku belum bisa menyampaikannya saat ini."Memang kami mendalami indikasi, dugaan-dugaan transaksi keuangan, yang mohon maaf kami belum bisa sebutkan itu terkait dengan siapa saja. Namun bukti-buktinya kita sudah pegang," kata dia.

Febri menambahkan, KPK sebenarnya sudah memanggil Setnov, saat proses masih di tingkat penyelidikan, untuk dimintai keterangannya. Namun, kesempatan klarifikasi tersebut tak digunakan oleh mantan Ketua Fraksi Golkar itu.

        "Seharusnya tidak ada celah lagi ya, karena kita sudah lakukan pemanggilan, bukan satu kali tapi dua kali, namun yang bersangkutan tidak datang," kata dia.

         Senada dengan Febri, penyidik KPK Novel Baswedan yang mengetahui penetapan kembali Setnov sebagai tersangka, mengatakan bahwa lembaga antirasuah sudah mengantongi bukti kuat keterlibatan Setnov. "Saya perlu sampaikan bahwa apa yang ditetapkan KPK itu sudah mendapatkan bukti yang kuat," kata Novel melalui video call dalam acara 'Jangan Lelah Lawan Korupsi' di kawasan Kemang, Jakarta, semalam.

          Novel meminta semua pihak untuk terus mengawal pengusutan kasus e-KTP ini sampai selesai. Yang pasti, kata Novel, penetapan tersangka Setnov tersangka sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. "Penetapan tersangka SN itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang sangat kuat," ujarnya.

'Serangan' Balik Kubu Setnov

      Selang beberapa jam usai KPK mengumumkan secara resmi penetapan tersangka, tim kuasa hukum Setnov langsung menyambangi kantor sementara Bareskrim Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

           Tim kuasa hukum yang dipimpin Fredrich Yunadi, melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, serta Penyidik KPK Ambarita Damanik. 

           Kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi, mengatakan keempat orang itu dilaporkan karena menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setnov.

          Kempat punggawa KPK tersebut dilaporkan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 juncto Pasal 421 KUHP.

Fredrich berpendapat keempat orang tersebut telah melakukan penghinaan kepada putusan pengadilan dan telah melakukan penyalahgunaan wewenang seperti yang diatur dalam kedua pasal tersebut.

      "Dengan demikian sudah terbukti secara sempurna dan tidak (perlu) dibuktikan lagi, pihak KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Fredrich.

         Serangan kubu Setnov dalam pengusutan proyek senilai Rp5,9 triliun itu bukan hanya lewat pelaporan terhadap Agus, Saut, Aris dan Damanik tersebut.

       Pada bulan lalu, anak buah Fredrich lainnya yakni Sandy Kurniawan melaporkan Agus, Saut, Aris dan sejumlah penyidik lainnya terkait penerbitan surat perintah pencegahan ke luar negeri untuk Setnov.

Laporan tersebut pun sudah ditingkatkan ke penyidikan pada 7 November 2017. Dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Bareskrim Polri, Agus, Saut, dan kawan-kawan diduga telah membuat surat palsu pencegahan Setnov berpergian ke luar negeri.

            Fredrich telah membantah pelaporan Agus dan Saut ke Bareskrim merupakan kriminalisasi kepada pimpinan lembaga antirasuah, yang tengah menjalankan tugas. Justru, kata dia, KPK yang telah melakukan kriminalisasi dalam setiap penanganan kasus. 

         "Fakta proses hukum, justru KPK yang jagonya kriminalisasi kasus," tuturnya.Selain melaporkan pimpinan KPK dan jajarannya ke polisi, langkah lain yang akan diambil kuasa hukum Setnov adalah mengajukan praperadilan. Dalam waktu dekat mereka bakal segera mengajukan gugatan yang kedua kalinya atas status tersangka Setnov tersebut.


        "Kita akan jalankan (dua langkah hukum itu praperadilan dan laporkan pimpinan KPK) serentak," ujar Fredrich, saat diwawancara wartawan

 

 

Obstruction of Justice

        Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pernyataan dan langkah yang diambil Fredrich tersebut sudah mengarah ke obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Sehingga, kata Bambang, KPK bisa menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Hadapi saja, lawyer SN itu sebenarnya sudah mengarah pada obstruction of justice, maka dia bisa dikenakan Pasal 21," kata dia kepada wartawan.

Pasal 21 dalam UU Tipikor berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

          Bambang menilai tindak tanduk kuasa hukum Setnov itu seperti membentengi klienya dari proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Bahkan, menurutnya, Fredrich menjadi pihak yang menghambat penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Setnov.(as)

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 7

Gaya

Face Book Galleries

JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang...
  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta...
    MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komitmen Freeport membangun smelter di Gresik belum Direalisasikan . Oleh karena itu,...
SURABAYA(KRJ.COM) Genderang Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur mulai memanas, pada saat pengundian nomor di hotel...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -,Kendati dalam rapat ditemukan banyak oknum jaksa yang  menyalagunakan wewenang, seperti...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Bea Cukai dan Badan Nasional Narkotika (BNN) mengamankan 110,8 kg Sabu dan 18.300  butir...