Thursday, 15 October 2020 23:37

Pendapat Akhir Bupati Malang Atas Persetujuan Bersama Antara Pemkab Dan DPRD Kab Malang

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

MALANG,KORANRAKYATCOM Paripurna-Pendapat akhir Bupati atas 2 Raperda Mengawali penyampaian pendapat akhir Bupati Malang atas Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah pada 15 Oktober 2020 di kantor DPRD Kabupaten Malang.

Dikatakan Pjs Bupati Malang  Drs Sjaichul Ghulam , MM mengatakan Terlebih dahulu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada Panitia Khusus yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selanjutnya terkait dengan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat disampaikan sebagai berikut Paripurna-Pendapat akhir Bupati atas 2 Raperda.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, terdapat beberapa perubahan tarif retribusi, yang telah dilakukan pembahasan dengan Panitia Khusus, sebagai berikut:a.Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah , Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.Bahwa selain perubahan tarif, terdapat pula pencabutan tarif retribusi karena telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu:a.Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kanjuruhan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang;c.Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.Berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, pada prinsipnya terhadap perubahan tarif retribusi telah dilakukan pembahasan bersama dengan Panitia

Paripurna-Pendapat akhir Bupati atas 2 Raperda . Khusus, yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi saat ini,khususnya terkait denganRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;Retribusi Rumah Potong Hewan;dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Selanjutnya terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerahtersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi.KepadaPerangkat Daerah yang membidangi agar segera menyiapkan peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Kepala Daerah dan mensosialisasikannya.

 Selain itu mohon dukungan dan pengawasan dari DPRD Kabupaten Malang agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat menciptakan kinerja pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,Demikian yang dapat disampaikan, kami yakin sepenuhnya bahwa dengan tekad bersama dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut bersama-sama dengan DPRD dan seluruh lapisan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Malang akan lebih baik lagi. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya.(an/adv)

 

Read 654 times Last modified on Friday, 16 October 2020 01:53
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •  

    KORANRAKYAT, JAKARTA

     - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap

     
  •