Saturday, 01 August 2020 17:16

Pendapat Akhir Bupati Malang Pada Rapat Paripurna DPRD Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2019

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Malang,Koranrakyat.com  Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, utamanya para anggota Panitia Khusus Raperda dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, yang telah bekerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan pembahasan-pembahasan demi kesempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 ini,    

             Dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta pada prinsipnya sependapat dan disepakati dengan berita acara persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diterima menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. Hal itu disampaikan Sanusi Bupati Malang dalam pendapat  akhir Bupati Malang Pada Rapat Paripurna  DPRD Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kab Malang dengan DPRD Kab Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab Malang tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Malang Tahun Anggaran 2019 pada Sidang Paripura DPRD Kab Malang pada 28 Juli 2020

Dikatakan Sanusi Setelah melalui proses pembahasan serta penyelarasan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI, sehingga konstruksi RealisasiAnggaran Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

Ø  Pendapatan Daerah sebesar Rp 4.105.659.149.084,41

Ø  Belanja dan Transfer sebesarRp 4.089.403.665.362,18

Ø  Pembiayaan Netto sebesar Rp 392.178.561.916,84

Ø  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.408.434.045.639,7

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malangtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 hasil persetujuan bersama ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 322 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Dimana hasil evaluasi selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.

Sebagaimana diketahubersama bahwa hasil penilaian  dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)untuk ke enam kalinya.Hal ini merupakan wujud peningkatan kinerja kita bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Semogapencapaian ini dapat terus kita pertahankan sertamenjadi penyemangat dan pendorong bagikita untuk bekerja lebih baik lagidengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang baik bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Oleh karena itudengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan saling mengingatkanmarikita bertekad untukbekerja lebih keras lagi dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan, InsyaAllah secara bertahap masyarakat akan semakin merasakan adanya hasil kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.(adv/dil)

Read 1585 times Last modified on Sunday, 02 August 2020 12:56
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •  

    KORANRAKYAT, JAKARTA

     - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap

     
  •