Wednesday, 11 March 2020 15:59

Sambutan Bupati Malang Dalam Penyampaian Empat Raperda Dalam Sidang Paripurna

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Malang (KORANRAKYAT.COM)  Rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang. Penyampaian empat( 4)  rancangan Peraturan daerah (raperda) pada (11/3) 2020 di gedung DPRD Kabupaten Malang.  Dikatakan Bupati Malang H  Sanusi  empat Raperda yang dibahas tentang  perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.  Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha. Ketiga perusahaan perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemda  Kab  Malang . Keempat perubahan kedua atas perda Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Masih dikatakan Bupati pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Paripurna Penyampaian 4 Raperda 3

     Diungkapkan  bupati  bahwa ”Program pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang  Nomor: 188.4/40/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, yang diantaranya berisi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang:

                 Masih dikatakan   Bupati  penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut 1. Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Daerah merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam rangka optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana Paripurna

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terkait perubahan tarif dan

Penambahan item layanan retribusi. Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, antara lain: 1. Usulan perubahan tarif dan penambahan item layanan pada tempat pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dan pengujian kendaraan bermotor; 2. Pemungutan Retribusi Parkir terhadap Pengguna Jasa Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dilakukan melalui sistem pemungutan

langsung, sistem pemungutan mingguan/bulanan dan system berlangganan; 3. Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara Pembayaran Tunai dan/atau Transaksi elektronik; 4. Mencabut ketentuan tarif retribusi bagi Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

 Selanjutnya penjelasan  Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, antara lain: 1. Perubahan tarif Retribusi pemakai kekayaan Daerah, Retribusi terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong  Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan pembayaran tunai dan/atau transaksi elektronik. 3. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat

           Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang aspek peningkatan keuangan

Kabupaten Malang, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Peran penting dan strategis dimaksud tidak

terlepas dari arah kebijakan daerah dalam memajukan pengelolaan

PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Diungkapkan pula oleh Bupati Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, disesuaikan bentuk badan Paripurna Penyampaian 4 Raperda 6 hukumnya yang semula berbentuk Perseroan Terbatas menjadi

Perusahaan Perseroan Daerah. Muatan materi pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang terdiri atas 21 BAB dan 122 pasal.

 Sementara  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 79 ayat (1)

disebutkan, ”Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu”. Hal ini akan mempengaruhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang saat ini dengan tipe A, dimana terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu. Penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu tersebut berdampak pada Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu dalam Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan, ”Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum diundangkan”. Dalam perkembangannya telah diundangkan

             Sementara Paripurna Penyampaian 4 Raperda 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian dan

perubahan terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. ]

         Sementara  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana hasil dari monitoring tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan sedang, dalam upaya keefektifan tugas dan fungsi perlu adanya pengurangan jumlah bidang, dari 4 (empat) bidang menjadi 3 (tiga)bidang.(adv/fdl)

Read 1887 times Last modified on Wednesday, 11 March 2020 16:17
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •  

    KORANRAKYAT, JAKARTA

     - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap

     
  •