World Today

Thursday, 01 March 2018 15:11

Rendah Penyerapan Di Kementerian Jadi Alasan Kerjasama Dengan Kejagung

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Ada upaya meminimalisir adanya penyimpangan dilakukan penadatangan Nota kesepahaman Kejaksaan Agung dengan Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dihadiri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Basuki Hadimuljono serta disaksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno. Diharapkan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan.

         Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo ketika ditemui  kejaksaan Agung, Kamis (1/3)2018  mengatakan, dengan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan. "Kami harap penyimpangan yang kemungkinan terjadi bisa kita eliminir," ujarnya

      Selanjutnya, Prasetyo menegaskan adanya kesepakatan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan. TP4 mengedepankan aspek pencegahan, sehingga diharapkan penyelewengan itu tidak sempat terjadi. Sebab, kata dia, selama ini tindakan represif penegak hukum kerap membuat pelaksana proyek mundur. Mereka takut salah membuat kebijakan yang akan berujung pada pelanggaran hukum. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan nasional. "Hal ini mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran di kementerian, lembaga, dan SKPD. Banyak pembangunan yang tidak dilaksanakan karena khawatir berhadapan dengan proses hukum," tegasnya.

         Untuk itu,  Prasetyo menjelaskan  dan  meminta jajaran kejaksaan untuk serius mengawal proyek kementerian dan lembaga yang mersedia didampingi. Jaksa wajib menjadi fasilitator, pengawal, dan pengamanan pembangunan di setiap lini dan tingkatan. "Saya apresiasi jajaran Kemenhub, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, baik pusat dan daerah yang menaruh kepercayaan dan mau berkolaborasi dan kerjasama dengan kejaksaan,"jelasnya.

           Lebih jauh, Prasetyo  meriincinya adapun ruang lingkup MoU tersebut yakni penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara. “ Pemulihan aset terkait tindak pidana dan lainnya, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh TP4, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” rincinya. (vk)

 

 

 

 

Read 358 times
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Gempol-Pasuruan seksi 1 dan 2 sepanjang...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Pergantian struktur di Polda Maluku,  menimbulkan dugaan-dugaan yang tak beralasan....
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Antisipasi  ancaman dari teroris, akhirnya Polri menangkap empat orang terduga...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Peristiwa naas dialami TS nahkoda KM  Sinar Bangun yang tenggelam di Kawasan perairan...
  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...