Thursday, 01 March 2018 15:11

Rendah Penyerapan Di Kementerian Jadi Alasan Kerjasama Dengan Kejagung

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Ada upaya meminimalisir adanya penyimpangan dilakukan penadatangan Nota kesepahaman Kejaksaan Agung dengan Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dihadiri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Basuki Hadimuljono serta disaksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno. Diharapkan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan.

         Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo ketika ditemui  kejaksaan Agung, Kamis (1/3)2018  mengatakan, dengan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan. "Kami harap penyimpangan yang kemungkinan terjadi bisa kita eliminir," ujarnya

      Selanjutnya, Prasetyo menegaskan adanya kesepakatan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan. TP4 mengedepankan aspek pencegahan, sehingga diharapkan penyelewengan itu tidak sempat terjadi. Sebab, kata dia, selama ini tindakan represif penegak hukum kerap membuat pelaksana proyek mundur. Mereka takut salah membuat kebijakan yang akan berujung pada pelanggaran hukum. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan nasional. "Hal ini mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran di kementerian, lembaga, dan SKPD. Banyak pembangunan yang tidak dilaksanakan karena khawatir berhadapan dengan proses hukum," tegasnya.

         Untuk itu,  Prasetyo menjelaskan  dan  meminta jajaran kejaksaan untuk serius mengawal proyek kementerian dan lembaga yang mersedia didampingi. Jaksa wajib menjadi fasilitator, pengawal, dan pengamanan pembangunan di setiap lini dan tingkatan. "Saya apresiasi jajaran Kemenhub, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, baik pusat dan daerah yang menaruh kepercayaan dan mau berkolaborasi dan kerjasama dengan kejaksaan,"jelasnya.

           Lebih jauh, Prasetyo  meriincinya adapun ruang lingkup MoU tersebut yakni penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara. “ Pemulihan aset terkait tindak pidana dan lainnya, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh TP4, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” rincinya. (vk)

 

 

 

 

Read 1067 times
Login to post comments

Entertaiment

Face Book Galleries

  JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-  Kontak senjata  antara Satgas Tinombala dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Upaya menjaga keamanan jelang kampanye rapat umum yang akan dilaksanakan ,Minggu 24...
      Jakarta (KORANRAKYAT.COM) - Kapolri Jendral Tito Karnavian menerima Silaturahmi Gubernur Bengkulu dalam...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2019, menjajal Moda Raya Terpadu...
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-   Terkait  kasus  penyalagunaan wewenang pemberian fasiltas pembiayaan yang di lakukan...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Akibat melakukan pengancaman terhadap anggota masyarakat,salah satu kelompok beranggotakan...
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Gelar operasi pengamanan khusus untuk memastikan bahwa kampanye akbar yang berlangsung dari...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  -  Terduga teroris YS alias Khodijah yang ditangkap pada Kamis (14/3/2019), di...
  SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy diperiksa di Polda Jatim,...

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •