World Today

  •  
    Dubes Mansyur Serahkan Surat Kepercayaan,
     

     

     

    Bissau (KORANRAKYAT.COM)  - Guinea-Bissau yang terletak di Afrika Barat ingin belajar

     
Thursday, 01 March 2018 15:11

Rendah Penyerapan Di Kementerian Jadi Alasan Kerjasama Dengan Kejagung

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Ada upaya meminimalisir adanya penyimpangan dilakukan penadatangan Nota kesepahaman Kejaksaan Agung dengan Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dihadiri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Basuki Hadimuljono serta disaksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno. Diharapkan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan.

         Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo ketika ditemui  kejaksaan Agung, Kamis (1/3)2018  mengatakan, dengan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan. "Kami harap penyimpangan yang kemungkinan terjadi bisa kita eliminir," ujarnya

      Selanjutnya, Prasetyo menegaskan adanya kesepakatan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan. TP4 mengedepankan aspek pencegahan, sehingga diharapkan penyelewengan itu tidak sempat terjadi. Sebab, kata dia, selama ini tindakan represif penegak hukum kerap membuat pelaksana proyek mundur. Mereka takut salah membuat kebijakan yang akan berujung pada pelanggaran hukum. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan nasional. "Hal ini mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran di kementerian, lembaga, dan SKPD. Banyak pembangunan yang tidak dilaksanakan karena khawatir berhadapan dengan proses hukum," tegasnya.

         Untuk itu,  Prasetyo menjelaskan  dan  meminta jajaran kejaksaan untuk serius mengawal proyek kementerian dan lembaga yang mersedia didampingi. Jaksa wajib menjadi fasilitator, pengawal, dan pengamanan pembangunan di setiap lini dan tingkatan. "Saya apresiasi jajaran Kemenhub, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, baik pusat dan daerah yang menaruh kepercayaan dan mau berkolaborasi dan kerjasama dengan kejaksaan,"jelasnya.

           Lebih jauh, Prasetyo  meriincinya adapun ruang lingkup MoU tersebut yakni penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara. “ Pemulihan aset terkait tindak pidana dan lainnya, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh TP4, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” rincinya. (vk)

 

 

 

 

Read 278 times
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka lomba lari Kartini Run 2018 yang diselenggarakan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disampaik sebagai...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sesuai program kerja Promotor( professional,modern dan terpercaya.red) terus dilakukan...
JAKARTA (KORANRAKYATCOM) Bersama dengan kunjungan resmi ASUS Indonesia ke mitra pabrik perakitan lokal PT Satnusa...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Perhelatan   Asian Games yang berapa bulan lagi tepat  bulan Agustus di Palembang...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Gojang ganjing hilangnya sejumlah  data pribadi yang dimiliki oleh pengguna , hingga...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) , Bos perusahaan travel umrah Abu Tours, Hamzah Mamba sudah sebagai tersangka ,kini kembali...
    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)–ASUS tengah gencar menggarap smartphone terbaru di pasaran Indonesia. Setelah...
    PAPUA ( KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyempatkan berbelanja di...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sekitar 52 orang korban miras oplosan, polisi melakukan tindakan terhadap penjual oplosan yang...