World Today

  •  
    Perdana Menteri Korsel Apresiasi Pelaksanaan

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yeon menyampaikan apresiasi

     
Thursday, 01 March 2018 15:11

Rendah Penyerapan Di Kementerian Jadi Alasan Kerjasama Dengan Kejagung

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Ada upaya meminimalisir adanya penyimpangan dilakukan penadatangan Nota kesepahaman Kejaksaan Agung dengan Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dihadiri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Basuki Hadimuljono serta disaksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno. Diharapkan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan.

         Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo ketika ditemui  kejaksaan Agung, Kamis (1/3)2018  mengatakan, dengan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan. "Kami harap penyimpangan yang kemungkinan terjadi bisa kita eliminir," ujarnya

      Selanjutnya, Prasetyo menegaskan adanya kesepakatan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan. TP4 mengedepankan aspek pencegahan, sehingga diharapkan penyelewengan itu tidak sempat terjadi. Sebab, kata dia, selama ini tindakan represif penegak hukum kerap membuat pelaksana proyek mundur. Mereka takut salah membuat kebijakan yang akan berujung pada pelanggaran hukum. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan nasional. "Hal ini mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran di kementerian, lembaga, dan SKPD. Banyak pembangunan yang tidak dilaksanakan karena khawatir berhadapan dengan proses hukum," tegasnya.

         Untuk itu,  Prasetyo menjelaskan  dan  meminta jajaran kejaksaan untuk serius mengawal proyek kementerian dan lembaga yang mersedia didampingi. Jaksa wajib menjadi fasilitator, pengawal, dan pengamanan pembangunan di setiap lini dan tingkatan. "Saya apresiasi jajaran Kemenhub, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, baik pusat dan daerah yang menaruh kepercayaan dan mau berkolaborasi dan kerjasama dengan kejaksaan,"jelasnya.

           Lebih jauh, Prasetyo  meriincinya adapun ruang lingkup MoU tersebut yakni penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara. “ Pemulihan aset terkait tindak pidana dan lainnya, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh TP4, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” rincinya. (vk)

 

 

 

 

Read 490 times
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula kristal Putih. Ini...
JAMBI(KORANRAKYAT.COM)- Polres Muaro Jambi melakukan penagkalan Radikalisme dengan kegiatan prefentif  menugaskan 65...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Polri menandatangi Mou dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas...
    JAKARTA(KORANRAKYA.COM)Presiden Joko Widodo kembali mengajak seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjaga...
JAKARTA(KORANRAKYATCOM)TNI Polri gelar operasi mantap Brata di Monas menyatukan keamanan gabungan TNI Polri. Ini...
JAMBI(KORANRAKYAT.COM) KapolrestaJambi Lakukan kontra rationalise dengan cara mensosialisasikan kemasyarakat,dimotori...
JAMBI(KORANRAKYAT.COM)Polda Jambi melakukan Deradikalikasi dalam 3 langkah  diawali tindakan prefentif sehingga dapat...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Maraknya aksi ceramah-ceramah  yang terus bergululir, diharapkan dihimbau Alim ulama dan...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan Narkotika Nasional(BNN) pemusnahan 2.223,5 gram Sabu, 24.819 butir Ekstasi, 37.408 juli...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo sore ini, Jumat, 7 September 2018 bersilaturahmi ke kediaman Ibu Sinta...