World Today

  •  
    Indonesia dan Malaysia Bahas Perlindungan
     
     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri
     
Saturday, 04 November 2017 11:51

Pro Kontra Reklamasi Teluk Jakarta

Written by 
Rate this item
(0 votes)

BANDUNG (KORANRAKYAT.COM) - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kementeriannya membuka diri untuk menerima masukan mengenai reklamasi Jakarta. “Kami terbuka pada semua masukan. Kita juga manusia, bisa juga salah. Oleh karena itu, saya minta pada tim berkali-kali kaji detil. Dan kita kaji detail dan kita tidak menemukan. Masak, kita mau karena tekanan, omongan sana sini, terus lantas mundur? Ya, enggak bisalah. Kita harus yakin bahwa kita sudah melakukan kajian yang benar,” katanya saat mengisi Studium Generale di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat, 3 Oktober 2017.

Luhut mengklaim sudah meminta semua yang mengkritik rencana reklamasi menemuinya. “Saya juga diberitakan di media macam-macam. Saya beri tahu, siapa yang di luar bilang begini, datang ke saya, bawa masalahnya. Malah saya bilang, saya cium tangan kalau saya salah. Karena kadang kesal juga, Pak Rektor. Karena menurut saya sudah di luar kepatutan ngomongnya, seakan saya enggak punya nurani,” ujarnya.

Selepas mengisi Studium Generale itu, Luhut enggan bicara soal reklamasi lagi. Dia mengklaim urusannya dengan reklamasi sudah selesai. “Saya kalau itu sudah, kan saya sudah, moratorium sudah dicabut. Terserah pemerintah DKI itu, biarkan mereka berproses sendiri,” ucapnya.

Luhut juga enggan mengomentari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai reklamasi Teluk Jakarta. “Saya tidak mau berkomentar mengenai itu, lagi sibuk mengurusi Kawasan Ekonomi Khusus Bekasi-Karawang-Purwakarta,” tuturnya.

Soal reklamasi menjadi pertanyaan salah satu mahasiswa saat sesi tanya-jawab dalam studium generale kampus Universitas Padjadjaran. Luhut meminta anak buahnya, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin, yang menjelaskan. “Reklamasi ini di mana-mana menjadi topik hangat dan cenderung menjadi komoditas politik. Pertama, kalau bicara reklamasi, ini bukan barang baru. Sejak 1300 sudah terjadi reklamasi. Orang bisa berdebat teknis reklamasi sehari semalam, dan bisa apa saja kesimpulannya, tergantung teknisnya seperti apa, kita mau keluar uang berapa,” kata Ridwan, Jumat.

Ridwan berujar reklamasi teluk Jakarta sudah menjadi rencana sejak 1995 dan prosesnya sempat dihentikan dengan penerbitan moratorium oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 19 April 2016. “Setelah itu, kami bekerja mengevaluasi apa yang menjadi dasar moratorium dilakukan. Memang ada pelanggaran di sana. Keluarlah surat sanksi dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.

Menurut Ridwan, timnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman baru masuk membahas soal itu sejak moratorium. Di tengahnya, pada 23 Agustus dan 2 Oktober 2017, Gubernur DKI mengirim surat guna meminta peninjauan moratorium tersebut. “Gubernur DKI mengatakan mohon moratorium dicabut atau ditinjau kembali karena semua kewajiban sudah dipenuhi. Kemudian Ibu Menteri LHK mengeluarkan surat sanksi dicabut. Kemudian Pak Menko Maritim mencabut perintah moratorium yang dikeluarkan 19 April 2016. Itu cerita (reklamasi) teluk Jakarta,” ucapnya.

Ridwan menuturkan soal reklamasi itu sempat dibahas dalam rapat terbatas kabinet. “Presiden mengatakan dalam ratas kabinet, perhatikan aspek regulasi, aspek lingkungan, dan aspek sosial,” tuturnya.

Dia mengklaim semua aspek yang diminta Presiden sudah dipelajari. “Regulasi sudah kita runtut, semua tidak ada kesalahannya. Aspek lingkungan yang disebut itu, bagi kami komisi amdal (analisis dampak lingkungan) yang menilai, sudah tidak ada masalah. Kalau masih ada yang menimbulkan masalah, kasih tahu saya. Kalau ada yang bisa membuktikan saya, kasih tahu, nanti saya akan proses ulang,” katanya.

Ridwan mengklaim rencana reklamasi juga tidak berimbas pada nelayan di teluk Jakarta. “Ketika ada pembangunan yang menghambat mobilitas nelayan, sudah tidak kita rekomendasikan. Misalnya, ada kekhawatiran tentang membangun tembok untuk menghalangi air panas bagi pembangkit listrik, kita tidak setujui karena akan menghambat lalu lintas nelayan,” ujarnya.

Dia mengklaim kawasan yang kini menjadi lokasi pulau reklamasi di Teluk Jakarta juga bukan areal tangkap nelayan. “Kawasan yang ada di pulau-pulau reklamasi yang direncanakan itu tidak ada lagi fishing-ground, tempat ikan hidup, di situ kualitas airnya tercemar dan tercemar berat,” tuturnya.

Ridwan mengungkapkan proyek reklamasi itu tidak akan menggusur nelayan. “Nelayan tidak ada yang digusur, nelayan tetap di rumah masing-masing. Kalau toh nanti ditempatkan lebih bagus, sudah dipikirkan untuk menyediakan salah satu pulau khusus untuk bermukim nelayan,” katanya.

Saat ini, pemerintah juga berencana membangun tanggul pesisir untuk melindungi permukiman nelayan dari ancaman banjir rob. “Pemerintah saat ini membangun tanggul pesisir sepanjang 20,1 kilometer untuk melindungi permukiman nelayan agar tidak terkena rob, limpasan air laut,” ujarnya.

Ridwan mengatakan ada dua hal yang selalu diserang terkait dengan reklamasi.

Pertama, soal kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dituding tidak pernah dibuat. Kedua, serta Peraturan Daerah tentang Zonasi. “Itu salah. KLHS itu ada dan dilakukan Pemprov DKI. Kedua, selalu dipersoalkan belum ada Perda Zonasi. Ini undang-undang baru, tahun 2014, jadi di belakang keluarnya. Apa kemudian seluruh pembangunan di republik ini berhenti menunggu semua perda keluar,” ucapnya. “Kalau semua nunggu Perda Zonasi, tidak akan ada pembangunan pelabuhan, tidak akan ada pembangunan pariwisata, karena semua di pesisir itu harus tunggu dulu itu.”

 

Ribuan Alumni ITB Tolak Reklamasi

 

Sebanyak 1.325 orang  alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah menandatangani petisi Tolak Reklamasi Teluk Jakarta. Petisi untuk menunjukkan sikap bahwa alumni ITB tetap tegas menolak reklamasi.

Muslim Armas, alumni Teknik Kimia ITB Angkatan 1988, mewakili ribuan orang itu membacakan lima isi petisi  di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2017.

"Pertama, alumni ITB menolak keras pernyataan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang mengesankan Alumni ITB mendukung reklamasi Teluk Jakarta," kata dia Menteri Luhut memang mengklaim pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta itu berdasarkan kajian dan pertimbangan yang mendalam dari sejumlah pihak. Antar lain dari Ketua Ikatan Alumni ITB Ridwan Djamaluddin yang kini menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kemenko Kemaritiman.

Selain Ridwan, Luhut mengatakan kajian itu juga dilakukan bersama dengan berbagai pihak seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari Institut Teknik Bandung, Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa kementerian terkait.

Kedua, dalam petisi itu ditegaskan, Ketua Alumni ITB Ridwan Djamaluddin merupakan bawahan Menteri Luhut Pandjaitan.

"Sehingga apapun yang dilakukan atas pekerjaannya tidak ada hubungan dengan sikap organisasi yang bernama Ikatan Alumni ITB," kata Muslim.

Seperti diketahui, Ridwan Djamaluddin saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kemenko Kemaritiman yang dipimpin oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketiga, alumni ITB menyatakan diri mendahulukan kepentingan rakyat dan tidak pernah mendukung atau merekomendasikan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.Keempat, alumni ITB mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

Seperti diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan mencabut penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi Teluk Jakarta melalui surat nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017.Pencabutan moratorium itu dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman atas permohonan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk meninjau kembali moratorium reklamasi. Gubernur DKI dua kali mengirim surat permohonan peninjauan kembali, yaitu pada 23 Agustus 2017 dan 2 Oktober 2017. 

Kelima, Alumni ITB menyatakan diri akan mengawal proses pembatalan moratorium reklamasi Teluk Jakarta untuk selamanya.

"Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada satu pun alumni ITB yang mengajukan kajian yang mendukung reklamasi Teluk Jakarta, kami akan mencari tahu siapa oknum yang mengatasnamakan alumni ITB itu," kata dia.(im)

 

 

 

 

 

Read 417 times
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Aksi tembak nembak di Kaliurang Yogjakarta dan di Indramayu beberapa hari ini...
   JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Pasca Pemilu  masyarakat tetap menjaga persatuan dan berharapkan para Dai dapat...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lalu Muhammad Zohri, juara dunia atletik di bawah usia 20 tahun kelahiran Nusa Tenggara Barat,...
              SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melantik Kepala Badan Pengelola...
    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap 9 orang buntu peristiwa perlawanan...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  -  Mapolres Indramayu mendapatkan kado teror bom oleh seorang keluarga...
      RUSIA(KORANRAKYAT.COM) Timnas Prancis berhasil menjadi juara Piala Dunia 2018 setelah meraih kemenangan...
      RUSIA(KRJ.COM) Timnas Belgia berhasil meraih juara ketiga pada Piala Dunia 2018. Keberhasilan tim Eden...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Hanya berselang sehari pasca politikus Golkar  ditetapkan tersangka, KPK langsung...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Perayaan Hari Ulang Tahun Polri ke 72 biasa dikenal Hari Bhayangkara di gelar di...