World Today

  •  
    Lima Usulan Presiden Jokowi dalam ASEAN

     BALI(KORANRAKYAT,.COM)

    Kepala negara dan pemerintahan ASEAN telah menggelar ASEAN Leaders'

     
Tuesday, 10 October 2017 12:02

Berhadapan Dengan Grahadi, Dipertanyakan KMS Keluarkan Ijin Hotel Amaris

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Berhadapan Grahadi hanya berjarak 100 Meter Aneh Ijin Hotel Amaris Dikeluarkan KMS Berhadapan Grahadi hanya berjarak 100 Meter Aneh Ijin Hotel Amaris Dikeluarkan KMS

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Polemik perizinan rencana pembangunan hotel Amaris di Jalan Taman Apsari yang lokasinya dinilai kurang tepat karena tidak sampai 100 meter terdapat bangunan gedung Negara Grahadi Surabaya yang biasa digunakan untuk aktivitas penting kenegaraan akhirnya diklarifikasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.Anggpta DPRD Jatim Peertanyatakan kenapa sampai keluar IMB nya.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, proses pembangunan hotel Amaris yang sudah mendapat ijin dari pihak pemkot sudah melewati tahapan atau ketentuan-ketentuan ijin reguler mulai dari Amdal hingga proses IMB.

“Dari teman-teman OPD sudah kita kumpulkan data-data terkait proses perizinan pembangunan hotel amaris,” kata Hendro di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa, (10/10/2017).

Di dalam proses perizinan itu, lanjut Hendro, pemkot juga membuka forum konsultasi yang dimaksudkan untuk memberi masukan terkait pembangunan hotel amaris. Di dalam forum itu, kata Hendro, tidak hanya dari pemkot tetapi juga ada dari provinsi dan institusi lainnya. “Alhamdulilah pada forum konsultasi sudah ada saran dan masukan yang sudah diakomodir dan dimasukkan dalam proses perizinan ini,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Ery Cahyadi menjelaskan, proses izin pembangunan hotel amaris dikeluarkan karena dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, dasar hukum, Amdal dan IMB. Menurutnya, sebelum surat permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dikeluarkan, pihaknya sudah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dengan DKP, tenaga ahli dan praktisi untuk melihat dasar hukum terkait aturan bangunan yang tinggi dan berjarak dengan bangunan negara.

“Ternyata di dalam aturannya tidak pernah menentukan berapa tinggi dan jarak antara gedung yang akan dibangun dengan bangunan negara baik dari pemerintah pusat maupun pemda,” terang Ery ketika memberi penjelasan kepada wartawan.

Disampaikan Eri, bangunan hotel amaris yang saat ini posisinya menghadap ke gedung negara, jika sudah selesai dibangun harus ditutup dengan baja. “Untuk ketebalan baja, nantinya pemkot akan berkonsultasi dengan tenaga ahli bahkan dengan TNI atau Polri untuk menentukan kualitas baja yang bagus,” jelasnya.  

Selain itu, Eri juga menegaskan kepada pihak hotel amaris, ketika ada kegiatan presiden atau kepentingan negara, pemkot meminta kepada pihak hotel untuk mengosongkan sebagian kamar yang menghadap ke arah grahadi demi pengamanan. “Alhamdullilah dalam rapat kemarin, perjanjian itu disepakati oleh teman-teman amaris,” ungkap Eri.

Setelah melihat dasar hukum dan peraturan lokasi gedung, pemkot melanjutkan dengan urusan AMDAL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Musdiq Ali Suhudi menuturkan bahwa, pihaknya telah melakukan sosialisasi amdal yang disesuaikan dengan SKRK dan dilakukan atau disesuaikan dengan tata ruang kota baik dari sisi penggunaan lahan maupun intensitas bangunan. “Penting untuk melakukan sosialisasi amdal karena jika ada peraturan yang terlewatkan, dengan cepat pemkot segera mengetahuinya. “ujarnya.

Sementara dari sisi lalu lintas, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Irvan Wahyu Drajad menambahkan, pihaknya bersama tim sudah mengkaji dan melakukan rapat untuk mengantisipasi jika ada kegiatan kenegaraan di gedung Grahadi maka Dishub bersama dengan kepolisian akan mengalihkan arus lalu lintas melalui jalan samping (Taman Apsari – Embong Wungu). “Semua sudah dikaji oleh tim,” terang Irvan.

Sedangkan untuk kendaraan yang hendak memasuki hotel, Dishub dan kepolisian melarang pelanggan hotel untuk memarkir kendaraannya di pinggir jalan. “Mereka (pihak hotel) sudah menyediakan 62 lahan parkir sesuai dengan SKRK, bahkan lebih dari ketentuan,” pungkasnya.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Fredy Purnomo mengaku sudah lama mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya gedung tinggi yang sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan Gedung Negara Grahadi.

“Kami minta pembangunannya (Hotel Amaris, red) dihentikan dulu, akan kami evaluasi bersama pimpinan dewan dan Pemprov Jawa Timur,” tegas Fredy Purnomo, (6/7).

Tak hanya itu, Komisi A DPRD Jatim akan melakukan langkah serius untuk menyikapi bangunan bertingkat 17 itu. “Kalau bisa dihentikan dan dibongkar. Kita lebih penting masalah keamanan daripada kepentingan bisnis,” imbuh Freddy.

Politisi yang juga Ketua Harian DPD Partai Golkar ini mengatakan, estetika tata kota juga penting untuk diperhatikan oleh Pemkot Surabaya sebelum mengeluarkan izin-izin. “Jadi jangan hanya mengejar PAD (Pendapatan Asli Daerah) saja karena ada pembangunan hotel. Tapi estetika tidak diperhatikan,” kritiknya.

Dari sisi keamanan, menurut Freddy juga sangat mengkawatirkan. Pihaknya tidak berharap juga, kalau nanti ada sniper (penembak jarak Jauh) memanfaatkan gedung tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak diharapkan ke arah Gedung Negara Grahadi. Terlebih, Grahadi itu sering ada tamu-tamu Negara, duta besar Negara asing, bahkan Presiden RI beserta para menteri kalau bertemu Gubernur pasti di Grahadi. “Ini kan jadi tidak bagus, bangunan itu harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Freddy menjelaskan, gedung Negara grahadi dan kawasan di sekitarnya adalah daerah yang termasuk kawasan dilestarikan. Sesuai dengan PP No 36/2005 tentang Juklak atas UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Di situ diatur bahwa pembangunan gedung bertingkat harus memperhatikan kondisi lingkungan dan gedung-gedung yang termasuk kategori gedung yang dilestarikan. Seperti halnya Grahadi.

Di sekitar bangunan gedung Grahadi ini, sudah masuk sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan vital penting. Bisa dikatakan gedung Negara Grahadi adalah istana pemerintah provinsi. “Kemudian di depan (Hotel Amaris) itu juga ada patung gubernur Suryo yang harus sama-sama kita hormati sebagai Gubernur pertama Jawa Timur,” cetus Fredy.

"Seharusnya, dari beberapa pertimbangan itu saja, pemkot Surabaya harus peka. Kenapa kok tiba-tiba IMB bisa diterbitkan begitu saja tanpa ada kajian-kajian yang mendalam. Ini justru pemkot telah melupakan nilai sejarah," sebutnya.

Secara umum, Fredy mempertanyakan semua izin-izin yang keluar dari Pemkot Surabaya. Mulai dari izin gangguan (Ho), izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Izin HO atau zonasi itu kan harus melibatkan masyarakat di sekitarnya, apa sudah izin atau minta persetujuan Gubernur yang juga tinggal di Grahadi,” pungkasnya (fd)

Read 663 times
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

  BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan...
 BALI(KORANRAKYAT,.COM) Kepala negara dan pemerintahan ASEAN telah menggelar ASEAN Leaders' Gathering yang bertempat...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais mendatangi Polda Metro Jaya di kawal anaknya Hanum Rais dan...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Amankan  evakuasi bencana alam di Sulawesi Tengah termasuk adanya kejadian penjarahan. Polisi...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Tersangka kasus befits bohong Ratna Sarumpaet ,ratna menyeret nama Dewan Pertimbangan PAN...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Aksi kejahatan perbankan di lakukan PCN warga Nigeria ditengarai sebagai  sindikat...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Maraknya Berita Hoax yang terkait gempa di Sulawesi Tengah yang meresahkan masyarakat yang...
*Indonesia dan Afghanistan Tindaklanjuti Potensi Kerja Sama*   JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa bangganya kepada tim nasional U-16 dalam kejuaraan...
JAKARTA(KORANRAKYATCOM)  Surat panggilan No. SPS 230p/IF.2/Fd.I/09/2018 dari  Kasubdit Tindak Pidana korupsi dan...