Articles

Kasus E KTP Kececer di Duren Sawit Dalam Pemeriksaan Polisi

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Kasus E KTP di Duren Sawit terus berproses sudah 7 saksi yang diperiksa secara intesif dan terus dicari siapa yang bertnggung jawab penerima dari Dukcapil. Terus dicari siapa yang menerima dan ditemukan dokumen serah terima. Memang tidak ditemui kelalaian dan tidak ada unsur pidananya. 

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,,Jumat (21/12) 2018 mengatakan pemeriksaan terhadap 7 saksi memang yang paling dicari adalah orang yang bertanggung jawab menerima penyerahan dari Dukcapil Jakarta Timur kepada Kelurahan Pondok Kelapa.karena disini belum ditemukan dokumen serah terimanya ."Jadi siap yang bertanggung jawab  menerimanya  barang dari dukcapil Jakarta Timur. Ini yang sedang dicari petugas dan dikejar dari aparat kepolisian," ujarnya.

         Selanjutya, Dedi menegaskan  dari Dukcapil ke Mendagri pun mengejar siapa yang bertanggung jawab atau pegawai yang bertanggung jawab  terhadap suatu proses penerimaan barang tersebut." Kalau beberapa daerah kejadian sudah diketemukan orang-orang atau pegawai yang bertanggung jawab, menerima ,menyimpan maupun bertanggung jawab bagaimana barang itu secara SOP harus di musnahkan," tegasnya.

      Ketika ditanya  dengan kata lain penemu  E KTP  tidak ada unsur pidana, Dedi menjelasakan Ya, jadi peristiwa penemuan E KTP  tercecer di beberapa daerah di Muara Enim ada penanggung jawabnya , siapa yang bertangung jawab adalah bapak IR dan sekarang lagi diproses penanganan sanksinya. 'Kemudian di Bogor E KTP  tercecer sekitar 400 keping diberikan sangsi kepada petugas yang bertanggung jawab langsung dimutasikan dan tidak boleh langsung bersentuhan menangani dokumen kependudukan. Ditangani langsung," jelasnya.

        Apa benar belum masuk rana pidana,Dedi merincinya Dukcapil itu melihat belum ada unsur kesengajaan terhadap petugas atau pegawai-pegawai yang bertanggung jawab untuk mengurusi menyangkut masalah E KTP . Ya ini lalai.Duckcapil melakukan esesment dan terus menganalisa pegawai ada unsur kesengajaannya maka bisa masuk rana pidananya."  Bekerjasama dalam setiap penemuan E KTP selalu ingin bekerjasama dengan Bareskrim, begitu juga Dukcapil , setiap Dukcapil mendapat informasi beberapa E KTP yang tercecer segera bekerjasama dengan Bareskrim, " rincinya. 

         Lebih jauh, Dedi membeberkan berbeda dengan kasus yang ditangani oleh Polda  Metro Jaya berkaitan masalah penjualan blanko E TKP yang menggunakan online. Itu berbeda dan kasus itu lanjut belum ada penambahan dan kasus itu pemberkasan berkas  pertama sudah ditahan kasusnya berbeda.  Lanjut dan tersangka sudah ditahan berbeda dengan E KTP yang tercecer ditemukan di Bogor ,di Tanjung Enim, di Sumatera Barat," bebernya..

        Seiring dengan itu, Dedi mengungkapkan Khusus untuk di Duren Sawit masih dalam penyelidikan gabungan antara Dukcapil sendiri dengan aparat kepolisian Polda Metro JayaTapi dari Pondok Kelapa turun  Dukcapil itu jelas engga .Itu berhentinya sampai mana,  Berhentinya di Kelurahan Pondok Kelapa Dukcapil Jakarta Timur ke Dukcapil Pondok kelapa. Teman-teman pernah saya sampaikan khusus di Duren Sawit khusus E KTP generasi pertama E KTP yang di produk tahun 2011,2012 dan 2013. "Memang mekanismenya SOP di tubuh Dukcapil tidak seketat E KTP generasi ke 2. Ya mereka dari konsorsium bisa langsung pada Kecamatan bisa langsung pada Kelurahan. Jadi kontrolnya bisa dikatakan kurang baik," ungkapnya.

         Jadi, Dedi  menambahkan Kalau generasi ke 2,Produk E KTP 2014 sampai sekarang proses pendistribusian pengontrolan sangat ketat. Jadi tidak bisa dari konsorsium langsung ke bawah , dimana dari Konsersium langsung ke Dukcapil ke Menterian Dalam Negeri, dimana Dukcapil Kementerian dalam negeri menganalisa dan mengasesment beberapa kebutuhan di setiap Provinsi turun dia ke Provinsi." Di Dukcapil Provinsi di cek lagi berapa kebutuhan tiap-tiap Kabupaten Kota ,turun di dia disitu Sampai ditingkat Kelurahan dan Kecamatan. Kontrol pendistribusian itu sangat ketat. Ya ada SOP yang perlu tidak boleh dilanggar. Ini sebagai petugas pegawai dilanggar langsung di berikan sangsi oleh Kementerian dalam negeri sendiri," tambahnya. (vk).

Entertaiment

Face Book Galleries

  JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-  Kontak senjata  antara Satgas Tinombala dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Upaya menjaga keamanan jelang kampanye rapat umum yang akan dilaksanakan ,Minggu 24...
      Jakarta (KORANRAKYAT.COM) - Kapolri Jendral Tito Karnavian menerima Silaturahmi Gubernur Bengkulu dalam...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2019, menjajal Moda Raya Terpadu...
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-   Terkait  kasus  penyalagunaan wewenang pemberian fasiltas pembiayaan yang di lakukan...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Akibat melakukan pengancaman terhadap anggota masyarakat,salah satu kelompok beranggotakan...
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Gelar operasi pengamanan khusus untuk memastikan bahwa kampanye akbar yang berlangsung dari...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  -  Terduga teroris YS alias Khodijah yang ditangkap pada Kamis (14/3/2019), di...
  SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy diperiksa di Polda Jatim,...

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •